Tugas Ke : 1
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG 1945 Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila Fakultas Teknik Geologi
Oleh Gustiani Indah Pratiwi 270110130088
FAKULTAS TEKNIK GEOLOGI UNIVERSITAS PADJAJARAN SUMEDANG 2014
KATA PENGANTAR Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan harapan. Adapun dalam makalah ini makalah ini penulis membahas hak dan kewajiban warga Negara dengan judul “Hak, Kewajiban dan Masyarakat Hukum”. Penulis dalam makalah ini mengangkat suatu permasalahan yang selalu melekat dalam diri setiap manusia. Makalah ini penulis buat dalam rangka memperdalam dan memperpaham masalah hak dan kewajiban yang akan selalu melekat dalam diri manusia sebagai masyarakat hokum. Adapun makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini.
Sumedang, 24 Februari 2014
ii
DAFTAR ISI Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii DAFTAR ISI ...........................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................................................1 1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan………………….………………………………….…1 1.3 Rumusan Masalah ................................................... .....................................................1 BAB II PEMBAHASAN……...................................................................................................2 2.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara…………………………………………………...2 2.2 Pengertian, Kedudukan, Sifat, dan Fungsi UUD 1945……………………..................3 2.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945………………………………..3 2.4 Hak Warga Negara…………………………………………………………………….3 2.5 Kewajiban Warga Negara……………………………………………………………..4 2.6 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30…5 BAB III KESIMPULAN………………………………………………………………………6 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………….7
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisajkan dari manusia. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Hak dan Kewajiban tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengikatnya. Status dan peranan seseorang ikut mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Dalam hal ini, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berlandaskan hokum. Adapun Hak dan Kewajiban Warga Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 30.
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan
Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperdalam dan memperpaham hak-hak dan kewajiban-kewajiban penulis dan menjadikannya pedoman agar penulis menjadi warga negara yang taat akan hukum yang berlaku, juga untuk memen uhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 1.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan makalah ini adalah sebagai berikut, 1. Apa itu hak dan kewajiban? 2. Apa saja hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945?
1
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara
Menurut Prof. Dr. Notonagoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara diperlukanlah kesadaran dan pengetahuan yang tinggi untuk mengetahui status dan peranan kita demi menyeimbangkan hak dan kewajiban seorang warga negara. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.Seperti halnya kalimat yang penulis kutip dari sebuah artikel Kompas, yaitu : “Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Sehingga warga Negara memiliki hubungan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia agar warga Negara mampu mengerti mana yang hak – hak nya sebagi warga Indonesia dan mana kewajibannya sebagi insan Indonesia.” Dari kutipan di atas dapat ditarik garis besar bahwa hak merupakan hasil dari menunaikan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah menaati peraturan peraturan yang ada dalam suatu sistem pemerintahan, feed back dari hal tersebut adalah kita mendapatkan pelayanan yang baik atas hukum yang kita anut.
2.2 Pengertian, Kedudukan, Sifat, dan Fungsi UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar. Hukum dasar adalah hukum yang mencakup keseluruhan aturan (tata cara) yang ada di suatu negara baik yang tertulis mau pun yang tidak tertulis. Isi Undang-Undang Dasar bersifat pokok, mendasar dan berasas-asas. UUD 1945 mempunyai arti bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia di mana pun mereka berada dan setiap pendudukan yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar atau UUD sebagai acuan dari hukum atau aturan-aturan yang dibawahnya. Oleh karenanya, setiap produk hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya serta setiap tindakan kebijakan pemerintah harus mengacu kepada dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role). 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. 2.4 Hak Warga Negara
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). - Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. ”(pasal 28A). - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” - Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1) - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1). - Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). 2.5 Kewajiban Warga Negara
- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” - Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. - Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.”
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undan g dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” - Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” 2.6 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
BAB III KESIMPULAN Dari hasil membaca dan meringkas beberapa artikel tentang hak dan kewajiban sebagai warna negara, maka penulis menyimpulkan bahwa wujud hubungan anatara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. b. Hak membela negara c. Hak berpendapat d. Hak kemerdekaan memeluk agama e. Hak mendapatkan pengajaran f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial h. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah : a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan b. Kewajiban membela negara c. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
Selain itu ditentuakan pula hak dan kewajiban negara terhadapwarganegara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut :
a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. a. Hak negara untuk dibela b. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
c. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil d. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara e. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat f. Kewajiban negara memberi jaminan sosial g. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.
DAFTAR PUSTAKA http://hukum.kompasiana.com/2013/10/09/hak-dan-kewajiban-kita-sebagai-wni-599131.html Mulawarman, Nasep. 2004. Manusia dan Kehidupan. Bandung: Pena. Supardi, Alwi. 2005. Dasar-dasar Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia
