1
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh : Enrico Simanjuntak
I.
PENGANTAR Secara garis besar, fungsi dan kedudukan peradilan administrasi
adalah untuk menjaga perlindungan hukum kepada pihak pencari keadilan serta melakukan fungsi kontrol yudisial terhadap badan atau pejabat 1
administrasi pemerintahan. Akibat diberikannya kekuasaan yang besar kepada negara, melalui badan atau pejabat administrasi pemerintahan, untuk mengurus negara dan mensejahterakan warga negaranya, warga negara membutuhkan adanya jaminan perlindungan hukum yang cukup terhadap kekuasaan negara yang besar tersebut
(sufficient legal
protection). protection). Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, dibutuhkan satu
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
Fungsi perlindungan hukum dari peradilan administrasi bagi masyarakat pencari keadilan lebih memiliki relevansi dengan negara-negara yang sedang dalam masa transisi atau berkembang atau sering disebut juga new democracies seperti Indonesia. Keadaan ini disebabkan bahwa hubungan antara masyarakat dengan negara masih belum sepenuhnya seimbang, dalam beberapa hal negara posisinya masih dominan (superior) dalam percaturan kepentingan ekonomi-sosial-politik-budaya antara warga masyarakat dengan pemerintah. Kondisi seperti ini relatif berbeda dengan negara -negara maju, dimana tingkat kehidupan demokrasi sudah lebih mapan, sehingga kesetaraan antara pemerintah dengan warga masyarakat bahkan pasar telah mampu bersinergi dalam menggerakan roda kegiatan publik. Dengan kata lain, fungsi peradilan administrasi di negara-negara maju sudah berada pada tataran bagaimana menjaga keseimbangan hubungan tritunggal antara : pemerintah (administration), warga negara (citizen) dan peradilan (court). 1
2
media atau institusi keadilan, yang dapat digunakan sebagai akses bagi masyarakat, untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut. Institusi keadilan dalam sistem hukum modern dewasa ini, salah satunya diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan pengadilan. Lembaga pengadilan ini pada masa peradaban hukum modern, secara simbolik telah menjadi wujud dari pemberlakuan hukum dan keadilan secara nyata.
2
Lahan praktik peradilan administrasi adalah pada area hukum administrasi. Peradilan administrasi merupakan salah satu sub sistem hukum penegakan hukum administrasi. Disamping oleh Peradilan Administrasi, penegakan hukum administrasi juga dilakukan oleh atau melalui badan administrasi sendiri yaitu banding administrasi, oleh badan peradilan administrasi semu seperti dalam prosedur upaya administratif, badan-badan administrasi penegakan hukum (seperti Komisi Informasi, Bawaslu, Bapek dsb).3 Penegakan hukum administrasi dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan tujuan dari hukum administrasi agar tercapai dalam tatanan negara hukum yang demokratis. Dalam pada itu, tujuan utama dari hukum administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah berada pada dalam batas-batasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari
Utama, Yos Johan, Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara P erkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradilan Maret 2007, Hlm. 25-26. Administrasi) , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2
Simanjuntak, Enrico, Seputar Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Peradilan Tata Usaha Negara , Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 320 Juli 2012, IKAHI, Jakarta, 2012. Hlm. 1. 3
3
penyimpangan mereka4. Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan.
Itulah
sebabnya,
elemen
terpenting
dalam
hukum
administrasi adalah perlindungan hukum masyarakat, melalui pembatasan kekuasaan dan penghormatan hak asasi manusia. Konsep ini sejalan dengan
esensi
dari
paham
konstitusionalisme
yakni
pembatasan
kekuasaan.5 Tujuan tersebut sama halnya dengan dua aspek utama yang selalu terkandung dalam setiap sistem ketatanegaraan modern yang demokratis. Yaitu, Pertama, Pertama, aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain diantara lembaga-lembaga negara tersebut (cheks and balances), balances), dan kedua, hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. 6
W.R. Wade & C.F. Forsyth, sebagaimana dikutip oleh Anna Erliyana dalam : “Keputusan Presiden : Analisis Keppres RI 1987—1998” , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 11.
4
Menurut Bagir Manan, konstitusionalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasan (limited power). Dalam kaitan dengan negara dan pemerintah, konstitusionalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan negara (limitation of state power) atau pembatasan kekuasaan pemerintahan (limitation of power government atau limited government). Manan, Bagir. Menjaga Kemerdekaan Pers Pe rs di Pusaran Hukum , Dewan Pers, Jakarta, 2010. Hal. 180. 5
Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. {xe "Konstitusi:Konstitusionalisme:menurut Walton H. Hamilton"}Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed engrossed on parchment to keep a government in order”, Walton H. Hamilton, Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences , Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, Hlm. 255. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh {xe "C.J. Friedrich"}C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas : “constitutionalism is an institutionalized institutionalized system of effective, kesepakatan umum regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga 6
4
Dengan demikian terdapat keterkaitan antara hukum administrasi, konstitusi dengan hukum HAM, sebagai suatu skema hukum yang saling mengisi dan melengkapi. Pada setiap negara hukum yang bersifat demokratis warga negara memiliki sejumlah hak dasar yang diperlukan agar hak individu dapat berfungsi dengan baik di dalam dan terhadap negara. Dan sebagaimana diketahui,
pelanggaran
hak
asasi
manusia
dapat
dilakukan
oleh
pemerintah, individu maupun badan-badan hukum. Kendati demikian, untuk menjamin, melindungi dan menyelesaikan persoalan hukum yang berdimensi hak asasi manusia, peradilan administrasi bukanlah satusatunya pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi perlindungan hak asasi manusia. Namun, bersama-sama dengan organ pelaksana fungsi peradilan lain, peradilan administrasi melaksanakan dan membangun sistem perlindungan hukum dan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.
II.
Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Peradilan Administrasi. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-
mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena
masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3rd edition, menyatakan: “The members of a political community commu nity have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory Company, New Jersey, 1968, Hlm. 9. political mechanisms we call the State” Stat e” , Van Nostrand Company,
5
diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.7 Apabila ditilik lebih jauh, hak asasi manusia (HAM) bermula dari gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena – semena –mena mena oleh kekuasaan karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiaannya. HAM seharusnya dipahami sebagai hak – hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.29 Dalam ketentuan pasal 1 butir (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pengertian hak asasi manusia : “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan
serta
perlindungan
harkat
dan
martabat
manusia”. 8
Pengakuan atas HAM ini memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum –kepada –kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau Asplund, Knut D. dkk., sebagaimana mengutip Jack Donnely Hukum Hak Asasi Manusia , Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Maret 2008, Hlm. 272. Hlm. 11. 7
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya – Politik Politik , Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003, Hlm. 2. Bandingkan dengan Rhoda E. Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya , (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), Hlm. 1. Bandingkan juga dengan : Donelly, Jack., ”Konsep Mengenai Hak Asasi Manusia”, terdapat dalam Frans Ceuntin (Ed.), Hak Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik , (Maumere : Penerbit Ledalero, Cet. II, 2008), Hlm.6. 29
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia , pasal 1 butir (1), UU. No. 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886.
8
6
perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. 30 Dimensi moral dari HAM diartikan bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (non-derogable (non-derogable rights), rights), karena hak tersebut merupakan hak manusia karena ia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan
hukum
positif,
melainkan
martabatnya sebagai manusia.31
semata –mata –mata
berdasarkan
Dalam pengertian ini HAM dipahami
sebagai hak –hak –hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah hak untuk hidup; hak bebas dari penyiksaan
atau
perlakuan
yang
kejam,
tidak
manusiawi
atau
merendahkan martabat; hak untuk bebas dari perbudakan; hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip non-retroaktif); hak untuk
diakui
sebagai
pribadi
hukum;
dan
hak
atas
kebebasan
berpendapat, berkeyakinan dan beragama. Sedangkan, dimensi hukum dari HAM diartikan bahwa HAM adalah hak –hak –hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan
Wignyosoebroto, Loc.Cit. Bandingkan dengan : Wignjosoebroto, Soetandyo , Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 , (Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya– Surabaya–The Asia Foundation, 2003), Hlm. 4. Wignyosoebroto, Soetandyo, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Hak Asasi Manusia, Sebuah makalah dimaksudkan sebagai rujukan diskusi mengenai ‘Demokrasi dan HAM’ yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan HAM oleh Pusat Studi HAM Universitas Surabaya’, Kamis , 30 Juni 2005, Hlm. 2. 30
Donelly, Jack , Universal Universa l Human Rights in Theory and Practice, P ractice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, Hlm. 7-21.
31
7
hukum dari masyarakat internasional maupun nasional. Pernyataan HAM sebagai hak hukum (legal (legal right )
34
ini antara lain dikemukakan oleh Louis
Henkin yang menyatakan bahwa ”...they ”...they (human rights) are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some aplicable law...”.35 Konsep
HAM
sebagai
konsekuensi normatif :
hak
hukum
ini
mempunyai
2
(dua)
36
a. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati / tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak, dan b. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar / tidak tidak dipenuhi.
HAM yang diterapkan dalam tatanan hukum modern adalah hak – hak – hak legal hukum positif dan bukan hak moralitas. Melalui hukum, hak asasi manusia setiap orang diakui dan dilindungi, sehingga hukum tetap diperlukan untuk mengakomodasikan adanya komitmen negara untuk melindungi warganya. Dengan pemahaman bahwa HAM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum, maka dapat dikatakan bahwa persoalan penegakan HAM tidak semata –mata –mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada Menurut G.W. Paton, legal right adalah “…the right recognized and protected by the legal system…” Lihat : G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence , Oxford, Clarendon Press, 1972. p. 284. Sejalan dengan pendapat di atas, Rocky Gerung mengartikan hak legal sebagai suatu kepentingan yang dilindungi. Lihat Rocky Gerung, Op.Cit., Hlm.104. 34
Henkin, Louis , The Rights of Man Today , Center for the Study of Human Rights– Rights– Columbia University, New York, 1988, Hlm. 2.
35
Kurnia, Titon Slamet , , Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 29. 36
8
moralitas
untuk
menjunjung
tinggi
harkat
dan
martabat
manusia
(obligation erga omnes). omnes). Sedangkan dimensi hukum dari HAM merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan, ibarat sisi lain dari sekeping uang logam (two sides of one coin). coin). Karena, untuk dapat mencapai pemenuhan HAM, dibutuhkan hukum. Melalui pengaturan hukum tiap individu dapat menikmati hak maupun kebebasan asasinya. Sebaliknya, peraturan hukum harus didasarkan pada penghormatan dan pemajuan HAM. 9 Disamping itu, perlindungan hak asasi ditentukan dalam undang-undang, untuk menjaga adanya kepastian hukum. 10 Terlepas dari nilai-nilai universalisme HAM, konsep HAM tetap memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan corak kenegaraan dan kebangsaannya. Ia sangat kental dipengaruhi oleh Ideologi yang melatar-belangkangi
konsep
kenegaraan
dan
pemerintahaan
yang
dijalankan. Menurut Abdullah Yazid dkk, konsep HAM di Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa (YME), dengan demikian negara Indonesia mengakui bahwa sumber HAM adalah Tuhan YME. Berbeda dengan konsep HAM di negara Eropa Barat, dimana HAM merupakan kebutuhan individu. Berbeda pula dengan konsep HAM yang ada di negara sosialis, dimana HAM merupakan pemberian negara. Artinya negaralah yang menetapkan apa yang menjadi hak dari warga
Erliyana, Anna, Standar HAM Dalam Penegakan Hukum , Makalah dalam Workshop II Pelatihan HAM untuk Brimob, Jakarta, 1 Mei 2007, diselenggarakan oleh Sentra HAM FH-UI bekerjasama dengan Partnership of Government Reform for Indonesia. Hlm. 1.
9
Soemitro, Rochmat, Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-Hak Asasi , , Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke IV Yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Pada Tanggal 26 s/d 30 Maret 1979 di Jakarta, Hlm. 22-23.
10
9
negara, sehingga konsep HAM yang ada di negara sosialis adalah pembatasan terhadap HAM oleh Pemerintah.11 Pandangan HAM di negara-negara sosialis seperti ini bertolak belakang dengan pandangan John Locke yang pemikirannya melandasi pengakuan HAM dalam deklarasi kemerdekaan AS, 4 Juli 1776, dimana menurut penulis two treaties of government tersebut manusia tidaklah secara absolut menyerahkan dan mendapatkan sumber hak-hak individunya dari penguasa. Yang diserahkan ke negara hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak seperti life, liberty serta estate tetap berada pada masing-masing individu. Oleh karena setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing individu. individu
sebagai
masyarakat
12
Bahkan hubungan antara kelompok dengan
pemerintah
atau
negara
digambarkan JJ. Rosseau 13 sebagai hubungan yang sifatnya berada
Yazid, Abdullah dkk, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia , Program Sekolah Demokrasi dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), Averroes Press, Malang, 2007. Hlm. 21-22. Menurut Tamir Tamir Moustafa and and Tom Ginsburg Ginsburg terdapat lima fungsi peradilan peradilan dalam negara otoritarian, kelima fungsi ini sekaligus menjelaskan motif politik hukum dari para penguasa terkait independensi peradilan di negara-negara otoritarian tersebut. Kelima fungsi tersebut adalah : 1) establish social control and sideline political opponents; 2) bolster a regime’s claim to “legal” legitimacy; 3) strengthen administrative compliance within the state’s own bureaucratic machinery and solve coordination problems among competing factions within the regime; 4) facilitate trade and investment, and 6) implement controversial policies so as to allow political distance from core elements of the regime. Tamir Moustafa and Tom Ginsburg (Editors), Rule by Law : The Politics of Courts in Authoritarian Regimes , Cambridge University Press 2008. P. 4. 11
Asshiddiqie, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009. Hlm. 414 dan 431 12
Rousseau, Jean Jacques , Du Contract Social (Perjanjian Sosial) , , Penyunting Nino, Jakarta, Visi Media, 2007. 13
10
dalam batas-batas kesetaraan (equity (equity , yang mungkin melandasi prinsip persamaan “equality” ) yakni sbb : “Tindakan pemerintah bukan merupakan sebuah konvensi antara seorang superior dan inferior tetapi merupakan sebuah konvensi antara tubuh dan semua bagiannya. Tindakan tersebut bersifat legitim karena didasarkan atas kontrak sosial, adil dan berlaku untuk semua orang; tindakan itu bermanfaat karena tidak memiliki tujuan lain kecuali kesejahteraan dan stabilitas umum, karena dijamin oleh kekuatan publik dan oleh kekuasaan tertinggi. Sepanjang warga hanya mematuhi konvensi-konvensi semacam ini berarti mereka tidak tunduk kepada siapapun tetapi kepada diri mereka sendiri. Dalam sebuah negara yang diatur dengan baik, hanya ada sedikit hukuman, bukan karena banyaknya pengampunan, tetapi karena di negara seperti itu jarang terjadi kejahatan. Jika banyaknya kejahatan menjadi jaminan untuk mendapatkan pembebasan dari hukuman, berarti berarti negara sudah mendekati mendekati kehancuran. Bahwa hukum merupakan satu-satunya syarat terbentuknya perhimpunan sosial. Karena menjadi subyek hukum, maka masyarakat seharusnya menjadi penulis undang-undang atau hukum dan kondisi-kondisi masyarakat harusnya diregulasi semata-mata oleh mereka yang bersama-sama membentuknya. Hukum atau undang-undang adalah satu-satunya tindakan otentik dari kehendak umum”
Sejalan dengan itu, tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara dalam suatu negara, tidak bisa dipisahkan dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Dalam pada itu, kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau 14
kepentingan umum. Karena itu, menurut S.F Marbun
secara filosofis
tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PERATUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hakhak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan
Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , UII Press Yogyakarta, 2003. Hlm. 28.
14
11
keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. 15
Atmosudirdjo,
tujuan
dibentuknya
Selain
itu,
peradilan
menurut
Prajudi
administrasi
negara
(PERATUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien. Sedangkan Sjachran Basah 16 secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan peradilan administrasi negara (PERATUN) adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PERATUN) diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirinya
Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hlm. 69. 15
Basah, Sjachran, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara , Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 25.
16
12
dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara. Sehubungan dengan itu, aspek perlindungan hukum dalam penegakan hukum HAM digambarkan oleh Sjachran Basah sebagai suatu langkah antisipatif guna mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hakhak asasi manusia oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa terumata dalam decenia terakhir ini, dimana pemerintah banyak ikut campur tangan dengan bermacammacam urusan, tidak saja urusan yang bertalian dengan ketatanegaraan tetapi juga yang bertalian dengan hukum perdata dalam bidang ekonomisosial. Banyak hak-hak tersebut dilanggar karena pejabat-pejabat dalam melaksanakan tugas pemerintahannya : a. Melampui batas wewenangnya; wewenangnya; b. Menyalahgunakan Menyalahgunakan wewenangnya; wewenangnya; c. Menjalankan tindakan yang bertentangan dengan dengan tugasnya; tugasnya; d. Melanggar hak individu individu tanpa alasan; e. Salah menerapkan menerapkan undang-undang atau peraturan; f. Melakukan onrechtmatige overheidsdaad ; g. Mengambil tindakan tindakan yang yang tidak sesuai dengan dengan peraturan; peraturan;17
Soemitro, Rochmat, Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan Hak-Hak Asasi , , Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke IV Yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Pada Tanggal 26 s/d 30 Maret 1979 di Jakarta, Hlm. 22-23
17
13
III.
Persamaan & Perbedaan Hukum Administrasi dengan Hukum HAM.
Telah disebutkan di atas bahwa lahan praktik peradilan administrasi adalah di bidang hukum administrasi. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap persamaan dan perbedaan antara hukum administrasi dengan hukum HAM menjadi relevan dalam bagian ini. Pada dasarnya, hukum HAM merupakan cabang hukum yang berdiri diantara semua cabang hukum, bukan sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri. Karena hampir tidak ada suatu cabang hukum yang tidak memiliki keterkaitan dengan hukum HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Ben Saul : “every “every branch of law has incidental effects on the protection or infringement of human rights, whether by constraining or 18
enabling actions which affect other people…” people…” . Hasil penelitian Naskah Akademis HAM oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tahun 2002 menyebutkan selain substansi HAM yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang HAM, juga tersebar substansi HAM di berbagai pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain misalnya KUHP, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perburuhan, Hukum Militer, KUHPerdata, Hukum Perkawinan dan lain19
lain.
Matthew Groves & H P Lee, Australian Administrative Administr ative Law, Fundamentals, Fundame ntals, Principles and Doctrines, Cambridge University Press, 2007.p. 50. 18
Hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia 2002. Hlm. 96. Bandingkan dengan I Gede Dewa Atmaja yang menyatakan hukum positif Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam penegakan HAM. Menurutnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang bermuatan HAM antara lain : KUHAP jo. Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB, 19
14
Kendati terdapat keterkaitan hukum HAM dengan berbagai cabang hukum tersebut di atas, akan tetapi hubungan antara hukum HAM dengan hukum administrasi, sebagai lahan praktik peradilan administrasi, memiliki signifikansi yang berbeda (degree of significance) dengan cabang hukum lain. Hukum administrasi mampu mengisi ketiadaan instrumen hukum yang secara khusus dan spesifik diarahkan untuk mendorong individu memperjuangkan dan melindungi klaim HAM-nya. Beberapa akademisi menilai bahwa hukum administrasi negara memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum HAM.20 Hal ini sejalan dengan pendapat Matthew Groves & H P Lee yang menyatakan : “ Administrative law is, however, particularly vulnerable to the permeation of human rights claims, since, like human rights law, it primarily constrains the exercise of public power, often in controversial areas of public policy, with a shared focus on the fairness of procedure and an emphasis on the effectiveness of remedies” remedies” .21
Stb. 1941-44); UU. No. 13 Tahun 1961 jo. UU. No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara; UU. No. 5 Tahun 1997 tentang Kejaksaan; UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU. No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selengkapnya, lihat Atmadja, I Gede Dewa, Refleksi Hak Asasi Manusia : Kajian Hukum Tata Negara , dalam Demokrasi, HAM, dan Konstitusi, Persfektif Negara Bangsa September 2011. Hlm. 24 untuk Menghadirkan Keadilan , Setara Press, Malang, September “In the absence of specific or adequate laws designed to enable individuals individuals to enforce their human rights, it is inevitable that human rights claims will be made through other, established legal avenues. Some academics have sugested that administrative law is particulary susceptible to its principles being used to pursue human rights claims because of the similarity between the underlying principles of administrative and human rights law…” Boughey, Janina, The Use of Administrative Law To Enforce Human Rights , Australian Journal of Administrative Law (Australia) Volume 17, Number 1, November November 2009, P. 25. 20
21
Matthew Groves & H P Lee, Op. Cit.
15
Tujuan utama dari Hukum Administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah berada pada dalam batas-batasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan. Dalam hal itu, elemen terpenting dalam hukum administrasi adalah perlindungan hukum masyarakat, sehingga identik dengan esensi dari paham konstitusi dalam hal pembatasan kekuasaan22. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa kepentingan
paling
mendasar
dari
setiap
warga
negara
adalah
perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern.23 Dalam titik itulah, terdapat keterkaitan yang sangat erat dan
{xe Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. "Konstitusi:Konstitusionalisme:menurut Walton H. Hamilton"}Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed engrossed on parchment to keep a government in order” Hamilton, Walton H., Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences , Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, Hlm. 255. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh {xe "C.J. Friedrich"}C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized insti tutionalized system of effective, kesepakatan umum regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Andrews, William G, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3rd 22
edition, menyatakan: “The members of a political community commu nity have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory Company, New Jersey, 1968, Hlm. 9. political mechanisms we call the State” Stat e” , Van Nostrand Company, 23
Asshiddiqie, Jimly, Op. Cit. Hlm. 414 dan 431.
16
saling melengkapi antara hukum administrasi, konstitusi dengan hukum HAM. Philiphus M. Hadjon menyatakan salah satu pendekatan dalam studi hukum administrasi adalah pendekatan hak asasi manusia (rights based approach)— approach)—disamping pendekatan terhadap kekuasaan dan pendekatan fungsionaris. Pendekatan ini merupakan pendekatan baru dalam hukum administrasi Inggris. Fokus utama pendekatan baru ini adalah pada dua hal yaitu : a. Perlindungan hak-hak asasi (principles of fundamental rights); rights); b. Asas-asas pemerintahan yang baik (principles of good administration. Antara lain legality, procedural propriety, participation, openess, reasonabless, relevancy, propriety of purpose, legal certainty and proportionality). proportionality).24
Hubungan spesial antara hukum administrasi dengan hukum HAM terletak pada kewajiban setiap negara, di bawah prinsip hukum internasional maupun global administrative law 25, untuk menjamin, memenuhi dan menyediakan perlindungan HAM bagi setiap negara, kewajiban seperti ini merupakan tujuan dari hukum administrasi negara.
Hadjon, Phillipus M., Hak Asasi Manusia Dalam Persfektif Hukum Administrasi , , dalam “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Persfektif Hukum & Masyarakat” , Muladi (Editor), Refika Aditama, Bandung, 2005 hal. 16.
24
Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM sesuai prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berpersfektif HAM dan ratifikasi instrumen HAM internasional. Daftar peraturan perundang-undangan tersebut selengkapnya lihat Wardaya, Slamet Marta, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional , dalam “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Hak Asasi Manusia (HAM) , Implikasinya Dalam Persfektif Hukum & Masyarakat” , Muladi (Editor), Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm. 4-5. 25
17
Untuk itulah, hubungan yang erat antara hukum administrasi dengan hukum HAM digambarkan oleh seorang Hakim Peradilan Administrasi dari negara Australia, Catherine Branson QC, dengan kata-kata : “…Administrative “…Administrative decision-making decision-making plays an important role in the protection of human rights. Administrative law and human rights are closely connected in their objectives. They are both concerned with the relationship between the state and the individual. Administrative law is premised upon the protection of individuals against the unlawful or arbitrary exercise of state power; and human rights impose obligations on the state to respect and protect the rights and 26 freedoms of individuals”. individuals”.
Sejalan dengan itu, Matthew Groves & H P Lee mengemukakan : At an abstract level, there is a consonance of fundamental values underlying human rights law and administrative law. Both systems of law aim to restrain arbitrary or unreasonable governmental action and, in so doing, help to protect the rights of individuals. Both share a concern for fair and transparent process, the availability of reviewof certain decisions, and the provision of effective remedies for breaches of the law. The correction of unlawful decision-making through judicial review may help to protect rights. On one view, the values underlying public law – law – autonomy, autonomy, dignity, respect, status and security – security – closely closely approximate those underlying human rights law. Moreover, each area of law has been primarily directed towards controlling ‘public’ power, rather than interfering in the ‘private’ realm, despi te te the inherent difficulties of drawing the ever-shifting boundary between the two. A culture of justification permeates both branches of law, with an increasing emphasis on reasons for decisions in administrative law and an expectation in human rights lawthat any infringement or limitation of a right will be justified as strictly necessary and proportionate. There is also an ultimate common commitment commitment to basic principles of legality, legality, equality, the rule rule of law and accountability. accountability. The principle of legality underlying both administrative and human rights lawasserts that governments must not intrude on people’s lives without lawful authority . authority .
27
The Hon Catherine Branson QC, Using Human Rights To Inform Administrative Decision Making , Speech to the Council of Australasian Tribunals, 25 August 2009, diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 dari situs : http://humanrights.gov.au/about. Lebih lanjut dikemukakan : “In some ways, Australian administrative law is more advanced than international human rights law, since it provides both merits review and essential judicial guarantees of procedural fairness in administrative decision-making, supplementing the human rights guarantees of fair process which apply in the more limited situations of criminal or civil proceedings. Moreover, Moreove r, the very extensive grounds of judicial review in Australian administrative law are far more comprehensive than the meagre requirement in human rights law of a fair and public hearing hea ring by a competent, independent and impartial tribunal” tribunal ” serta “While criminal cases attract far more detailed due process rights, nothing more is specified in civil cases. The price of universality in human rights law is that the content of some rights is reduced to the bare minimum acceptable to all contracting states. The Australian administrative law system surpasses these lowest common denominator standards in these important respects . 26
27
Matthew Groves & H P Lee, Loc. Cit. p. 51-52
18
Pelaksanaan
peran,
tugas
dan
tanggung-jawab
pemerintah
memerlukan wewenang. Secara teoretik, wewenang bersifat netral, tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk dilampaui. Dalam negara hukum modern, pengaturan mengenai pengunaan wewenang merupakan hal yang cukup rumit. Pada umumnya negara hukum modern telah mendorong peran pemerintah menjadi sangat intervensif. 28 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (disamping asas legalitas) l egalitas) menjadi penting untuk mengarahkan tindakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan wewenang bebas. HAM merupakan salah satu elemen dari good governance, governance, atau sebaliknya dapat dikatakan bahwa salah satu unsur dari good governance adalah HAM.29 Menurut WJM van Genugten, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, saling memperkuat satu sama lain dan saling melengkapi dalam bidang tertentu (they (they are closely
Erliyana, Anna, Peran Hukum dalam Mendukung Tata Pemerintahan yang Baik , disampaikan pada pra seminar visi pembangunan hukum 2025 dengan tema “ Mewujudkan Sistem Sist em Hukum Nasional yang Menjamin Tegaknya Tega knya Supremasi Hukum dan HAM berdasarkan Prinsip Kebenaran dan Keadilan” , diselenggarakan atas kerjasama ILUNI FHUI-FHUI-BEM-FHUI dalam rangka Dies Natalis ke 83, 17 Nopember 2007, FH-UI Depok. Hlm. 1. 28
Demikian juga Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan bahwa elemen penting dari good governance antara lain kedaulatan hukum (rule of law) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selengkapnya lihat Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Yudisial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance , Makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke-VII, Tema : “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani” , diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 12-15 Oktober 1999. Hlm. 6. 29
19
related, so they can mutually reinforce each other in important way even overlap in specific area). area).30 Kesamaan lain antara hukum administrasi dengan hukum HAM terletak dalam konsep proporsionalitas (the concept of proportionality), proportionality), sebuah pembeda antara kekuasaan publik dan kekuasaan privat, dan 31
gagasan dalam keadilan administratif (administrative justice). justice). dasarnya
konsep
proporsionalitas
(the
concept
of
Pada
proportionality)
merupakan salah satu spesies dari genus asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) atau principal of good government dapat diwujudkan untuk menjamin perlindungan HAM serta sekaligus menjaga kualitas pemerintahan. Dengan demikian, HAM memiliki dimensi yang kompleks dan sangat luas ruang lingkup 32
kajiannya.
Asas-asas
pemerintahan
yang
baik
dapat
terwujud
apabila
pemerintah dalam bertindak dan mengeluarkan keputusan (beschikking), (beschikking), berpegang pada 11 asas yaitu : 1)
Asas kepastian hukum;
2)
Asas keseimbangan; keseimbangan;
3)
Asas kesamaan;
4)
Asas kecermatan;
5)
Asas motivasi pada keputusan pemerintah;
Genugten, W.J.M. van , Human Rights Handbook, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1999, Hlm. 97. 30
“Other points of commonality between administrative law and human rights law include the concept of proportionality, a distinction between public and private power, and the idea of a right to ‘administrative justice’”. Matthew Groves & H P Lee, Ibid. Cit.
31
32
Atmadja, I Gede Dewa, Op. Cit. Hlm. 28-29.
20
6)
Asas tidak menyalahgunakan menyalahgunakan wewenang;
7)
Asas permainan yang wajar (fairness);
8)
Asas keadilan dan kewajaran;
9)
Asas menanggapi harapan yang wajar;
10) Asas meniadakan keputusan yang batal dan 11) Asas perlindungan perlindungan atas pandangan pandangan hidup atau cara cara hidup pribadi. Dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan asas-asas Umum penyelenggaraan negara negara meliputi :33 1)
Asas Kepastian Hukum;
2)
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3)
Asas Kepentingan Umum;
4)
Asas Keterbukaan;
5)
Asas Proporsionalitas;
6)
Asas Profesionalitas, dan
7)
Asas Akuntabilitas.
Kendati tidak setegas pasal 41 Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa yang ditetapkan di Nice pada tanggal 7 Desember 2000, yang menegaskan hak atas administrasi yang baik (the right to good administration) oleh aparatur birokrasi bagi warga masyarakat, dapat dikatakan asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 28 Tahun 1999 di atas sudah mulai mencerminkan hak-hak dari masyarakat untuk mendapat Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , UU. No. 28 Tahun 1999, LN RI No. 75, TLN No. 3851. 33
21
pelayanan administrasi yang baik dari aparatur pemerintahan. Ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengatur hak-hak pelayanan administrasi yang baik bagi masyarakat dapat dilihat dari antara lain UU. No. 48 Tahun 2008 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, UU. No. 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik atau UU. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kehadiran UU Keterbukaan Informasi Publik maupun UU. Pelayanan Publik maupun undang-undang lain yang terkait yang dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dan lebih luas lagi penyelenggara negara atau lembaga publik pada umumnya.
34
Objek
sengketa yang timbul terkait keempat UU tersebut dapat diajukan ke Peradilan TUN sehingga fungsi PERATUN sebagai the guardian of the rule of law and good governance sebagaimana diungkapkan Bpk. Supandi semakin signifikan guna mendukung program pembaharuan birokrasi serta pada akhirnya kesejahteraan bangsa dan negara. negara . Dalam konteks kekuasaan kehakiman Peradilan Administrasi, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. mengemukakan peranan peradilan administrasi melalui putusan-putusannya pada hakikatnya dapat menentukan ukuran dan nilainilai
hukum
sehingga
akan
memberikan
arah
pada
kualitas
35
pemerintahan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU. No. 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 61., TLN No. 4846., UU. Tentang Pelayanan Publik, UU. No. 25 Tahun 2008, LN Tahun 2009 No. 112, TLN No. 5038..
34
Lotulung, Paulus Effendie, Eksistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Dalam Menunjang Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Berwibawa , dalam “Butir-Butir “Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 35
22
Hak atas administrasi yang baik (the right to good administration) muncul untuk pertama kalinya dalam khasanah hak asasi manusia diinisiasi oleh Ombudsman Eropa, yaitu Jacob Soderman pada tahun 2000, yakni diperkenalkan pertama kali depan dengar pendapat konvensi yang membahas Draf Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa, dalam kesempatan tersebut Jacob Soderman yang menggunakan administrasi Finlandia sebagai contoh menekankan “that the true test of a good Government
is
its
aptitude
and
tendency
to
produce
a
good
administration” dan dikatakan lebih lanjut pentingnya memasukan hak warga negara terhadap administrasi yang baik tersebut di antara hak-hak fundamental klasik warga negara.36 Di sisi lain, peran hukum administrasi dalam membantu usaha pencegahan praktek korupsi sangat strategis. Pada dasarnya perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang berimplikasi ganda. Di satu sisi, apabila ia sudah memenuhi rumusan delik, maka korupsi merupakan suatu tindak pidana. Di sisi lain, tindakan korupsi karena senantiasa dibarengi dengan tindakan administrasi maka ia tidak bisa lepas dari optik hukum administrasi. Secara lebih khusus dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi kedua bidang hukum tersebut akan selalu berkaitan dengan masalah korupsi oleh karena perkara korupsi utamanya selalu berkaitan dengan tindak pemerintahan dan penyelenggara negara dalam
Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.)” , B. Arief Sidharta, dkk (Editor)., Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. Hlm. 325 dst.
Harijanti, Susi Dewi, Ombudsman dan The Right to Good Administration, dalam Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum untuk , Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung, 2011, Hlm. 369-371. Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H. ,
36
23
lapangan
hukum
publik.
Pendekatan
hukum
administrasi
mutlak
diperlukan dalam instrumen pencegahan korupsi oleh karena antara hukum administrasi dan hukum pidana memiliki saling keterkaitan. Dalam konteks usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, apabila hukum administrasi tidak berdaya menangkal korupsi maka hukum pidana pun akan mengalami kesulitan, yang dapat diumpamakan hukum pidana dan para penegaknya seperti sekian orang yang akan menangkap ribuan burung
yang
sekaligus
keluar
dari
sangkar
besar,
maka
akan
kewalahanlah puluhan orang yang berusaha menangkapnya. Maka sudah sepatutnya
bahwa
langkah
pertama
adalah
pengasawan
hukum
administrasi (hukum tata usaha negara).37 Lebih lanjut Soedjono dalam disertasinya tersebut sudah melihat gejala semakin pentingnya hukum administrasi untuk mengawal proses pembangunan, terutama sejak repelita I (tahun 1969) dimana volume kegiatan pemerintahan semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut, Soejono mengajukan pertanyaan : “sejauh manakah kaidah-kaidah kaidah -kaidah dan lembaga-lembaga hukum kita berkewajiban dan mempu mengawasi tindakan pejabat administrasi negara, agar supaya perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang, komersialisasi jabatan dan sebagainya atau segala jenis perilaku korupsi dapat dihukum, bahkan sejauh mungkin dapat dicegah” . Terhadap pertanyaan tersebut Soedjono mencoba memberikan jawaban yakni atas usaha-usaha yang dilakukannya dalam pembaharuan hukum tata usaha negara termasuk memperankannya dalam fungsi pengawasan dan Dirjosisworo, Soedjono, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 137. 37
24
pengendalian terhadap bekerjanya mekanisme administrasi negara yang berhubungan dengan berbagai tugas pelayanan sosial dan pengelolaan anggaran pembangunan termasuk proses pembentukan Peradilan Tata Usaha
Negara.
Memperankan
hukum
tata
usaha
negara
dalam
pengawasan dan pengendalian ini adalah fungsi hukum tata usaha negara (hukum administrasi) sebagai penangkal korupsi tahap pertama karena hukum tata usaha negara akan dapat mencegah lebih dahulu jenis korupsi yang berhubungan dengan tanggung-jawab dan pengelolaan anggaan rutin dan anggaran pembangunan. 38 Dari uraian tersebut, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada saat itu belum terbentuk, diyakini mampu menjadi bagian dari solusi usaha pencegahan korupsi. Harapan yang ideal seperti ini dilihat sebaliknya oleh Artijdo Alkotsar yang menyatakan bahwa kehadiran Peradilan TUN yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana koreksi terhadap tindakan dan kebijaksanaan negatif dari pelaksana pemerintahan ternyata tidak banyak memberi kontrol efektif.39 Menurut Penulis antara kehadiran Peradilan Administrasi dengan tingkat terjadinya korupsi di suatu negara, memiliki variabel hubungan tidak langsung dan dalam skema yang kompleks, sulit ditentukan keterkaitannya secara langsung dan jelas. Berbeda halnya dengan Peradilan Pidana/Tindak Pidana Korupsi dengan tingkat terjadinya korupsi yang memiliki hubungan langsung atau dua variabel yang tidak bisa dipisahkan.
38
Ibid. Hlm. 178.
Alkotsar, Artidjo. Korupsi Politik di Negara Modern , FH-UII Pres, Yogyakarta, 2008 , Hlm. 318. 39
25
Namun, disamping kesamaan-kesamaan antara hukum administrasi dan hukum HAM, terdapat juga perbedaan diantara keduanya. Hukum HAM pada prinsipnya menyoroti bagaimana jaminan dan perlindungan hak-hak
subtansial
dan
masalah
kebebasan,
sedangkan
hukum
administrasi berkonsentrasi dalam prosedur dan pengujian keputusan dengan memisahkan soal keabsahan (legality) dan kemanfaatan suatu keputusan (the merits of a decision). decision). Hukum HAM melindungi hak-hak individual sebagai suatu substansi tujuan, sedangkan hukum administrasi berkonsentrasi dalam soal bagaimana prosedur pembentukan/pembuatan suatu keputusan administrasi, yang dapat mengabaikan tujuan dari suatu keputusan dari segi substansinya, yang dianggap merupakan bagian otonom dari kebijaksanaan pembuat peraturan perundang-undangan atau 40
keputusan pemerintahan . Selain itu, Hukum HAM dibuat untuk melindungi martabat kemanusiaan, sedangkan hukum administrasi lebih mengacu kepada bagaimana pembuatan sebuah keputusan administrasi yang baik dan benar : “ Human Human rights law is underpinned by the paramount ideal of securing human dignity, whereas administrative lawis more committed to good decision-making and rational administration” administration” .41
“In other ways too, there are marked differences between the two areas of law. Human rights lawis principally concerned to protect and ensure substantive rights and freedoms, whereas administrative lawfocuses more on procedure and judicial review attempts to preserve a strict distinction between the legality and the merits of a decision. Human rights law protects rights as a substantive end in themselves, whereas administrative law focuses on process as the end and it may be blind to substantive outcomes, which are determined in the untouchable political realm of legislation or government policy”. policy ”. Matthew Groves & H P Lee, Op. Cit. p. 52-53.
40
41
Ibid. p. 52-53
26
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hubungan spesial antara hukum administrasi dengan hukum HAM terletak pada kewajiban setiap
negara,
untuk
menjamin,
memenuhi
dan
menyediakan
perlindungan HAM bagi setiap orang (people), (people), terutama warga negara (citizen), (citizen), terkait hal ini timbul pertanyaan bagaimana tanggung-jawab entitas lembaga kuasi pemerintah (public-private actors) atau entitas swasta seperti korporasi yang dalam lalu lintas pergaulan modern, peran dan pengaruhnya semakin nyata sebagai salah satu bagian kekuataan negara, atau lintas negara. 42 Secara historis, baik hukum HAM maupun hukum administrasi adalah menyangkut keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yakni dalam hal bagaimana mengontrol dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan negara atau pemerintah. Peleburan antara peran pemerintah dan swasta, terutama dalam hal privatisasi, pr ivatisasi, telah mengaburkan batas-batas kekuasaan antara pemerintah dan swasta. Dalam persfektif hukum internasional sendiri, hanya negara yang ditegaskan bertanggung-jawab dalam melindungi HAM. Oleh karena itu, pihak swasta bukan merupakan peserta dalam kesepakatan HAM (human rights treaties). treaties).
Menurut Prof. Bhenyamin Hoessein seiring era globalisasi peran pemerintah akan bergeser, dari operasi langsung dalam sektor ekomomi ke peran mengarahkan, mengendalikan, dan memberdayakan melalui serangkaian kebijakan. Peranan utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa akan berada di tangan tangan pemerintah, dunia usaha, dan rakyat sendiri, dan tidak lagi di tangan pemerintah sepenuhnya. Layanan kepada masyarakat dilakukan secara kemitraan, dan tidak lagi harus dipikul oleh birokrasi publik semata. Selengkapnya lihat Hoessein, Bhenyamin, Perubahan Model, Pola, , Departemen Ilmu dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi , Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Hlm. 81. 42
27
Sebagai
tantangan
ke
depan,
maka
perlu
diperluas
prinsip
perlindungan HAM membatasi dirinya menyangkut pertanggung-jawaban publik
dari
kekuasaan
mengimplementasikan
pemerintah
atau
kewajiban-kewajiban
kesepakatan internasional
(international
negara, yang
treaty)
dalam berasal
rangka dari
maupun kewajiban
konstitusional. Artinya, makna dan ruang lingkup otoritas publik (public authority), authority), perlu diperluas sehingga juga mencakup entitas lembaga kuasi pemerintah (public-private actors). actors). Peran dan kehadiran public-private actor tsb actor tsb tidak bisa dilepaskan dari fenomena dan pengaruh globalisasi. Di berbagai bidang, globalisasi menuntut kepemerintahan yang baik (good governance). governance).
Dalam
era
globalisasi
terdapat paradigm
shift dari
“government” ke “government” ke “governance” . Secara luas, governance mengacu kepada persamaan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat yang dilayani dan dipertahankan. Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholder yang luas dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber-sumber alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dan dalam cara yang sesuai dengan prinsipprinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.43
Hoessein, Bhenyamin, Op. Cit. Hlm. 118. Aktualisasi nilai persaman persaman antara hubungan pemerintah dan masyarakat tersebut dapat terlihat dari adanya ketentuan yang mewajibkan penyelenggara layanan publik untuk membuat “maklumat pelayanan” (Pasal 22 UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan (Pasal 1 angka (8) UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Istilah maklumat pelayanan sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena
43
28
IV.
PENUTUP
Salah satu esensi dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang terwujud dalam berbagai kebijakan politik hukum dan optimalisasi fungsi-fungsi badan peradilan, sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Memang, pada dasarnya setiap lembaga penegak hukum adalah lembaga penegak HAM. Perbedaan kewenangan, yuridiksi, mekanisme kerja, ruang lingkup tugas merupakan faktor-faktor yang membedakan bobot sasaran dan jangkauan perlindungan HAM dari masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Peradilan TUN bersama dengan lembaga penegak hukum yang lain membentuk sebuah sistem jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Akan tetapi, eksistensi dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi) untuk menunjang dan menjaga perlindungan HAM sangat penting dan strategis. Karena lahan praktik kerja Peradilan Administrasi adalah di bidang hukum administrasi, sehingga Peradilan Administrasi menjadi lembaga penegak hukum administrasi terpenting diantara semua lembaga penegak hukum administrasi yang ada. Meskipun, hukum HAM bersinggungan dan berada diantara semua konsepnya serupa dengan citizen charter sebagaimana diperkenalkan untuk pertama kali oleh David Osborne dalam bukunya yang termasyur “Reiventing Government”.
29
cabang hukum, akan tetapi, hubungan antara hukum administrasi dengan hukum hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mengisi. Antara lain, hukum administrasi mampu mengisi ketiadaan instrumen hukum yang secara khusus dan spesifik diarahkan untuk mendorong individu memperjuangkan dan melindungi klaim HAM-nya. Secara historis, baik hukum HAM maupun hukum administrasi adalah menyangkut keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yakni dalam hal bagaimana mengontrol dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan negara atau pemerintah. Itulah sebabnya, sebagian kalangan menilai bahwa hukum administrasi negara memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum HAM. Dalam konteks Indonesia, perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara melalui perluasan kompetensi absolut oleh sejumlah legislasi dalam lima tahun terakhir, mengisyaratkan semakin pentingnya peran dan posisi Peratun dalam menjalankan fungsi pengawal tata pemerintahan yang baik (the guardian of the good governance) dan dengan sendirinya fungsi perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Mengingat peran sekaligus posisi yang sangat penting dari hakim dalam konteks penegakan hukum, maka pemahaman perlindungan, penghormaan dan pemenuhan hak asasi manusia, semakin penting untuk dihayati dan dijabarkan oleh para hakim dalam putusan-putusan hukum yang mereka tetapkan. Sudah sepatutnya para hakim mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia. Hal ini
30
mengingat hakim merupakan salah satu komponen dalam struktur negara yang memiliki kewajiban berdasarkan hukum untuk melindungi serta menghormati hak asasi manusia.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Asshiddiqie, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Demokratis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009. 2009. Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977 Alkotsar, Artidjo. Artidjo. Korupsi Politik di Negara Modern, Modern, FH-UII Pres, Yogyakarta, 2008 Andrews, William G, Constitutions and Constitutionalism 3rd edition, (New Jersey : Van Nostrand Company, 1968) Atmadja, I Gede Dewa, Refleksi Hak Asasi Manusia : Kajian Hukum Tata Negara, Negara, dalam Demokrasi, HAM, dan Konstitusi, Persfektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan, Keadilan , Setara Press, Malang, September 2011. Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. Basah,
Sjachran, Perlindungan Hukum Terhadap Administrasi Negara, Negara, Alumni, Bandung, 1985.
Sikap
Tindak
Donelly, Jack, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice,Cornell University Press, Ithaca and London, 2003. 2003. Dirjosisworo, Soedjono, Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984. Donelly, Jack. Konsep Mengenai Hak Asasi Manusia, Manusia , terdapat dalam Frans Ceuntin (Ed.), Hak Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik , (Maumere : Penerbit Ledalero, Cet. II, 2008),
31
Erliyana, Anna, Keputusan Presiden : Analisis Keppres RI 1987 —1998 , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Groves,
Matthew, & H P Lee, Australian Administrative Law, Fundamentals, Principles and Doctrines, Cambridge University Press, 2007
G.W.Paton, A Textbook of Jurisprudence, Jurisprudence, Oxford : Clarendon 1972
Press,
Hadjon, Philipus, Philipus, Hak Asasi Manusia Dalam Persfektif Hukum Administrasi , dalam “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Persfektif Hukum & Masyarakat” , Muladi (Editor), Refika Aditama, Bandung, 2005 Hamilton, Walton H., Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931 Harijanti, Susi Dewi, Ombudsman dan The Right to Good Administration, Administration , dalam Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hoessein, Bhenyamin, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi , Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Henkin, Louis, Louis, The Rights of Man Today , Center for the Study of Human Rights – Rights – Columbia University, New York, 1988. Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003). L.C.Reif, The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System, System, Leiden, 2004. Kurnia,
Titon Slamet, Slamet, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Indonesia, UII Press Yogyakarta, 2003. Martin, Rex, Human Rights : Constitutional and International , dalam : David A. Reydi (ed), Universal Human Rights, Oxford : Rawman and Littlefield, 2005) Manan, Bagir. Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum, Hukum, Dewan Pers, Jakarta, 2010 Nugraha, Safri, S.H., LLM, PhD, Prof. et al, Hukum Administrasi Negara, Negara, Centre For Law and Good Governance Studies (CLGS), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2007.
32
R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Negara , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Rousseau, Jean Jacques, Jacques , Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Sosial), Penyunting Nino, Jakarta, Visi Media, 2007. Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradha M.Chenoy, Human Security, Concepts and Implications, Implications, (London and New York : Routledge, 2007), Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (ELSAM), Jakarta. Wardaya, Slamet Marta, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), (HAM), dalam “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Konsep & Implikasinya Dalam Persfektif Hukum & Masyarakat” , Muladi (Editor), Refika Aditama, Bandung, 2005. Walton H. Hamilton, Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism 3rd edition, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968). W.J.M. van Genugten, Human Rights Handbook, (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good Governance and Democratisation Department, 1999). Yazid, Abdullah dkk, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Manusia, Program Sekolah Demokrasi dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), Averroes Press, Malang, 2007 JURNAL/MAKALAH/PIDATO JURNAL/MAKALAH/PIDATO ILMIAH ILMI AH DSB Boughey, Janina, The Use of Administrative Law To Enforce Human Rights, Rights, Australian Journal of Administrative Law (Australia) Volume 17, Number 1, November 2009. Erliyana, Anna, Standar HAM Dalam Penegakan Hukum, Hukum, Makalah dalam Workshop II Pelatihan HAM untuk Brimob, Jakarta, 1 Mei 2007, diselenggarakan oleh Sentra HAM FH-UI bekerjasama dengan Partnership of Government Reform for Indonesia. ------------------------, HAM Dalam Negara Hukum, Hukum, disampaikan pada Pelatihan HAM untuk ToT (Training of Trainers) diselenggarakan atas kerjasama IASTAP III Australia— Australia—Ditjen HAM— HAM—Sentra HAM FH-UI, Makassar 2 Nopember dan Batu, Malang, 23 Nopember 2007. -------------------------, Peran Hukum dalam Mendukung Tata Pemerintahan yang Baik , disampaikan pada pra seminar visi pembangunan hukum 2025 dengan tema “Mewujudkan “Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Menjamin Tegaknya Supremasi Hukum dan HAM berdasarkan Prinsip Kebenaran dan Keadilan” , diselenggarakan
33
atas kerjasama ILUNI FH-UI-FHUI-BEM-FHUI dalam rangka Dies Natalis ke 83, 17 Nopember 2007, FH-UI Depok. Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Yudisial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance, Governance , Makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke-VII, Tema : “Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani” , diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 12-15 Oktober 1999 Lotulung, Paulus Effendie, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Bak (AAUPB), (AAUPB), Materi Diklat Berkelanjutan Hakim Peratun seIndonesia, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 12 Juli 2011. Simanjuntak, Enrico, Seputar Penyelesaian Sengketa Kepegawaian di Peradilan Tata Usaha Negara, Negara, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 320 Juli 2012, IKAHI, Jakarta, 2012. Soemitro, Rochmat, Peradilan Tata Usaha Negara dan Perlindungan HakHak Asasi , Kertas Kerja Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke IV Yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Pada Tanggal 26 s/d 30 Maret 1979 di Jakarta. Utama, Yos Johan, Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu Studi Kritis Terhadap Penggunaan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Peradian Administrasi), Administrasi), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007. Wignjosoebroto, Soetandyo, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya –Politik –Politik , Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003 Wignjosoebroto, Soetandyo, Soetandyo, Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21, ke-21, (Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya –The –The Asia Foundation, 2003), ------------------------------------------, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Hak Asasi Manusia, Sebuah makalah dimaksudkan sebagai rujukan diskusi mengenai ‘Demokrasi dan HAM’ yang diselenggarakan dalam rangka Pelatihan HAM oleh Pusat Studi HAM Universitas Surabaya’, Kamis , 30 Juni 2005 Lain-Lain Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia 2002.
34
Internet United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights in Development : Good Governance, Governance, dalam http://www.unchr.ch/development/governance-02.html, hlm.1, diakses 12 Nopember 2008. The Hon Catherine Branson QC, Using Human Rights To Inform Administrative Decision-Making , Speech to the Council of Australasian Tribunals, 25 August 2009, diakses pada tanggal 29 Oktober 2012 dari situs : http://humanrights.gov.au/about/media/speeches/speeches_presid http://humanrights.gov.au/about/ media/speeches/speeches_presid ent/2009/ 20090825_using_hr.html. 20090825_using_hr.html. Keynote Address delivered by The President of the Supreme Administrative Court “The Right to Development : Human Rights and Social Justice”, The 16th Asia-Pacific Forum of the National Human Rights Commission 8 September 2011, Shangri-la Hotel, Bangkok, www.asiapacificforum.net/about/annual-meetings/16ththailand-2011/downloads/keynote-address/the-right-todevelopment-h. diakses 29 Oktober 2012. Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Manusia, UU. No. 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 165, TLNRI No. 3886. --------------------------, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepegawaian , UU. No. 43 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 169. ---------------------------, Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Indonesia, UU. No. 37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 139., TLN No. 5038. ---------------------------, Undang-Undang Tentang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU. No. 28 Tahun 1999, LN No. 75, TLN No. 3851. --------------------------, Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU. No. 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 61., TLN No. 4846. ---------------------------, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik , UU. No. 25 Tahun 2008, LN Tahun 2009 No. 112, TLN No. 5038. ---------------------------, Undang-Undang Tentang Perubahan Tentang Perubahan Kedua No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Negara, UU. No. 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 160., TLN No. 5079. ---------------------------, Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan, Kepentingan, UU. No. 2 Tahun 2012, LN No. 22 Tahun 2012, TLN No. 5230.
35
---------------------------, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah, UU. No. 8 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 117, TLN No. 5316.
