Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara A.

Pembuktian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak 

 berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Pembuktian di atas adalah dalam pengertian yuridis, yang bersifat kemasyarakatan, selalu mengandung ketidakpastian dan tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Jadi pembuk pembuktian tian yurid yuridis is sifatny sifatnyaa relatif, relatif, dalam dalam arti hanya hanya berlaku berlaku bagi bagi pihakpihak-pih pihak  ak   berperkara dan pengganti-penggantinya, dan memungkinkan pula terjadinya perbedaan  penilaian hasil pembuktian di antara sesama Hakim. 1.

Tujuan pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta

hukum yang menjadi pokok sengketa, kepada Hakim. 2. una pembuktian adalah sebagai dasar keputusan Hakim. "ang dibuktikan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. !. "ang #etentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara PT$% diatur dalam pasal 1&& sampai dengan pasal 1&' $$ PT$%.

B.

Alat Bukti dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

(alam (alam proses proses pembuk pembuktian tian,, maka maka yang yang mendap mendapat at kesemp kesempatan atan membuk membuktik tikan an alatalatalat bukti yang dimiliki adalah pihak penggugat penggugat terlebih dulu, dulu, dan giliran selanjutnya adalah pihak Tergugat. Tergugat. (alam (alam siste sistem m PT$% PT$% masal masalah ah pemb pembuk ukti tian an,,

alat alat

bukt buktii

yang yang

dapa dapatt

digu diguna naka kan n

ditentukan jenis-jenisnya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1&& $$ PT$% sebagai  berikut) 1. 2. !. +. .

*urat atau tulisan. #eterangan ahli. #eterangan saksi. Pengakuan para pihak. Pengetahuan Hakim.

1.

Surat atau Tulisan a Pengertian

enurut (r. *udikno ertokusumo, *H, berpendapat bah/a alat bukti surat atau tulisan adalah ) 0segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah  pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. acam-macam alat bukti surat 1. *urat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu) a. kta, adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

 b

 peristi/a-peristi/a yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian  b. 3ukan akta 2. *edangkan akta itu sendiri ada dua macam, yaitu) a. kta otentik   b. kta diba/ah tangan !. (asar hukum menurut $$ %o. 4 1567 pasal 1&1 bah/a surat sebagai alat  bukti terdiri atas tiga jenis, yaitu ) a. kta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang  pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan  ber/enang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristi/a hukum yang tercantum di dalamnya  b. kta diba/ah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristi/a atau peristi/a hukum yang tercantum di dalamnya. c. *urat-surat lain yang bukan akta. kta otentik ada dua macam, yaitu ) kta yang dibuat oleh pejabat 8 Ambtelijk  Akten kta yang dibuat dihadapan pejabat 8 Partij Akten • •

Perbedaan antara mbtelijk kten dan Partij kten.  %o.

spek 4 unsure

mbtelijk kten

1

9nisiatif dari

Pejabat

yang

Partij kten bersang- Para

kutan karena jabatannya

pihak

kepentingannya

karena

2

9si akta

(itentukan oleh pejabat (itentukan

oleh

para

yang bersangkutan ber-  pihak  dasarkan $$ !

(itanda

Pejabat itu sendiri tanpa Para pihak dan pejabat

tangani oleh

 pihak lain

yang bersangkutan serta saksi-saksi

+

#ekuatan

Tidak

dapat

digugat

 bukti

kecuali dinyatakan palsu

(apat digugat dengan  pembuktian sebaliknya

3ila mana salah satu pihak yang bersengketa membantah keaslian alat bukti surat yang diajukan oleh pihak la/an, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan itu dan kemudian mempertimbangkan dalam putusan akhir  mengenai nilai pembuktiannya. pabila dalam pemeriksaan persidangan ternyata ada alat bukti tertulis tersebut ada pada badan atau pejabat T$%, maka hakim dapat memerintahkan badan atau pejabat T$% tersebut untuk segera menyediakan alat bukti tersebut. asing-masing alat bukti yang berupa surat atau tulisan itu mempunyai  bobot kekuatan pembuktian sendiri-sendiri dan hakim yang akan menentukan bobot atau nilai pembuktian tersebut.Pada prinsipnya, kekuatan bukti suatu alat bukti surat terletak pada akta aslinya. Tindasan, foto copy, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindasan, foto copy dan salinan itu sesuai dengan aslinya. (alam hubungan ini, hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila la/an mengakui atau tidak  membantahnya maka tindasan, foto copy, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembukti seperti yang asli.

2.

Keterangan Ahli

(i dalam $$ %o.41567 pasal 1&2 ayat 1, dijelaskan bah/a 0keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di ba/ah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. #ehadiran seorang ahli di persidangan diatur dalam $$ %o.  Tahun 1567  pasal 1&! ayat 1 yaitu, 0tas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. #ehadiran seseorang4 beberapa orang ahli diatur dalam $$ %o.  Tahun 1567 pasal 1&! ayat 2 0*eorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan  baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. #eterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu  persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli balistik dan lain-lain. (alam hal ini keterangan juru taksir dapat digolongkan sebagai keterangan ahli. Tetapi mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi 8pasal 66 $$ %o. tahun 1567 tentang Peradilan Tata $saha %egara dalam perkara itu, juga tidak dapat diangkat sebagai ahli. 3.

Keterangan Saksi

*aksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristi/a atau keadaan yang ia lihat, dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristi/a atau keadaan tersebut. *etiap orang pada prinsipnya /ajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. da  beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan di dengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana di atur dalam pasal 66 $$ %o. tahun 1567 sebagai  berikut ) a.

#eluarga sedarah atau semenda menurut garus keturunan lurus ke atas atau ke

 ba/ah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa  b. 9stri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai c. nak yang belum berusia tujuh belas tahun d. :rang sakit ingatan. da beberapa orang yang meskipun berhak menjadi saksi tetapi berhak pula mengundurkan diri sebagai saksi 8pasal 65 ayat 1 $$ %o. tahun 1567, yaitu )

a.  b.

*audara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. *etiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya di/ajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. dakalanya, orang yang dijadikan saksi itu tidak mengerti bahasa 9ndonesia, hakim dapat menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai penerjemah dan sebelum melaksanakan tugasnya ia harus di sumpah terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam pasal 51 ayat 1 $$ no.  Tahun 1567 0pabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa 9ndonesia, Hakim #etua *idang dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa. dan pasal 51 ayat 2 $$ no.  Tahun 1567 0*ebelum melaksanakan tugasnya ahli alih bahasa tersebut /ajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh  penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 81 ke dalam bahasa 9ndonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.. #emudian diatur bah/a, :rang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut 8pasal 51 ayat ! $$ no.  Tahun 1567. (an apabila seorang saksi dalam keadaan bisu-tuli dan tidak dapat menulis, maka demi kepentingan pemeriksaan, hakim menunjuk seorang yang sudah biasa bergaul dengan saksi sebagai juru bahasa 8diatur dalam pasal 52 ayat 1 $$ no.  Tahun 1567. *ebelum melaksanakan tugasnya, ia /ajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepecayaannya 8diatur dalam pasal 52 ayat 2 $$ no.  Tahun 1567. (alam hal penggugat atau saksi bisu dan4atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim #etua *idang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan  perintah agar ia menuliskan ja/abannya, kemudian segala pertanyaan dan ja/aban harus dibacakan 8pasal 52 ayat ! $$ no.  Tahun 1567. *edangkan apabila yang di panggil sebagai saksi adalah pejabat T$%, maka  pejabat tersebut tidak boleh me/akilkan kepada orang lain, ia /ajib datang sendiri di  persidangan 8diatur dalam pasal 5! $$ no.  Tahun 1567. *ehubungan dengan uraian di atas, terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Perbedaan itu diantaranya, adalah ) #eterangan saksi )

a.

*eorang 8beberapa saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri.

#eterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis. #edudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat,

 b. c.

mendengar dan menyaksikan periti/a itu. #eterangan ahli ) a.*eorang

8beberapa saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan

keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristi/a. #eterangan saksi atau ahli bisa secara lisan ataupun tertulis  b. c.#edudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya. 4.

Pengakuan Para Pihak 

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu  perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak la/an atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak la/an. enurut pasal 1& $$ %o.41567, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik  kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh /akilnya yang diberi kuasa secara khusus, untuk itu mempunyai kekuatan  bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bah/a dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendatipun  belum

tentu

benar. Pengakuan

yang

diberikan

di

luar

persidangan,

nilai

 pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. (engan kata lain pengakuan yang diberikan diluar persidangan merupakan alat bukti bebas dan konsekuensinya hakim leluasa untuk menilai alat bukti tersebut, atau bisa juga hakim hanya menganggap hal itu sebagai alat bukti permulaan saja. Terserah kepada hakim untuk  menerima atau tidak menerimanya.

.

Pengetahuan !akim

(alam pasal 1&7 $$ no.  Tahun 1567 disebutkan bah/a 0Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. elihat pada  pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. isalnya ) sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan  bukti dalam memutus perkara.

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta  penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim 8pasal 1&' $$ no.  Tahun 1567.

".

Sistem !ukum Pembuktian !ukum Tata Usaha Negara

da perbedaan sistem antara sistem hukum pembuktian dalam hukum acara T$% dengan acara perdata. (alam hukum acara T$%, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh  para pihak, hakim T$% bebas untuk menentukan ) 1. 2.

pa yang harus dibuktikan *iapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh

 pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri !. lat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian +. #ekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan $mumnya, sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara T$% adalah sistem 0Vrij bewijsleer , yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil. pabila melihaat pasal 1&& $$ %o.41567, maka dapatlah disimpulkan bah/a hukum acara Tata $saha %egara 9ndonesia menganut ajaran  pembuktian bebas yang terbatas. #arena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal tersebut. *elain itu hakim juga dibatasi ke/enangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit 2 alat bukti  berdasarkan keyakinan hakim. *edangkan pembuktian dalam hukum acara perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.