Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara
Di Belanda istilah Ketetapan atau Keputusan disebut dengan istilah Beschikking (Van Vollenhoven). Di Indonesia kemudian istilah Beschikking ini ada yang menterjemahkan sebagai
„Ketetapan‟ (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto dll), ada juga yang menterjemahkan dengan „Keputusan‟ (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun dll). Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istilah ketetapan ( beschikking), menurut J.B.J.M Ten Berge (1996: 156) beschikking didefinisikan sebagai : 1. Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik. 2. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. 3. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka Menurut Utrecht ( 1988: 94), beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa). Sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetra (1983: 42) beschikking adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam beschikking, yaitu:
1. Pernyataan kehendak sepihak 2. Dikeluarkan oleh organ pemerintah 3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik
4. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkret dan individual 5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum Sedangkan berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan (dalam undang-undang itu disebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsur-unsur sebagai berikut: - Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut; dan c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sebuah memo atau nota pun kalau sudah memenuhi ketiga kreteria diatas dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 :“Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif. Dengan demikian apa dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif pun, bahkan dimungkinkan pihak swasta, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam konteks sebagai subjek di Peratun. - Berisi tindakan Hukum TUN Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN. - Berdasarkan Peraturan perundang-undangan; yang dimaksud adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat secara umum (Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. - Bersifat konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Misalnya; Keputusan mengenai Pembongkaran rumah Dewi Setyawati, Ijin Mendirikan Bangunan bagi Komang Sriwati, atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Ketut Kaplug sebagai Pegawai Negeri. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: (1) Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN; (2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. - Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. - Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif , keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum,
maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti: a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada ( declaratoir ); b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru ( constitutief ) c. 1. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada. 2. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (Amrah Muslimin, 1985: 118-119) KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)
Ketetapan Tata Usaha Negara diperkenalkan oleh Otto Meyer, sarjana Jerman di Indonesia, beshchikking atau ketetapan memiliki arti yaitu tehnik yuridis sebagai ketetapan yang berlaku keluar dan ke dalam atau keputusan yang bersifat umum dan mengikat
sebagai
peraturan
perundang-undangan.Tetapi,
dalam
lingkup
HAN
beschikking dibatasi dalam pengertian yuridis. Menurut H.D Van wijk willem Konijnenbelt, ketetapan merupakan keputusan pemerintah yang bersifat konkret dan individual atau (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu dijadikan instrument pemerintah yang utama.Beberapa perbedaan pendapat tentang defenisi ketetapan : a. Ketetapan adalah pernyataan kehendak dari organ Pemerintah (untuk melaksanakan) hal khusus ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah atau mengahpus hubungan hukum yang ada b. Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak disebabkan oleh surat-surat permohonan yang diajukan atau setidak-tidaknya keperluan yang dinyatakan c. Keputusan tertulis administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum d. Perbuatan hukum public bersegi satu atau dilakukan oleh alat alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.
Unsur Unsur Ketetapan Unsur-unsur yang terdapat dalam beschikking : a. Pernyataan kehendak sepihak b.Dikeluarkan oleh organ Pemerintah c. Berdasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik d. Ditujukan untuk hal-hal yang khusus atau peristiwa konkrit dan individual. e. Bermaksud menimbulkan hukum bidang administrasi. Penetapan tertulis maksudnya cukup ada hitam di atas putih, bentuk tidak penting. Dalam praktik, Keputusan TUN ada juga yang tidak tertulis, konsekuensinya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN yang tidak tertulis tidak menjadi obyek sengketa TUN. Hal ini disebabkan Keputusan TUN tidak tertulis sukar dijadikan pegangan, sukar dibuktikan, lagi pula mudah disangkal oleh salah satu pihak jika timbul sengketa. Persyaratan tertulis terutama menunjuk pada isi, bukan pada bentuk. Persyaratan tertulis diharuskan hanya untuk memudahkan segi pembuktian Defenisi 6 unsur keputusan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Administrasi Belanda AWB, dan menurut pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan UndangUndang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagai berikut : a. Suatu pernyataan atau kehendak tertulis b. Diberikan berdasarkan kewajiban dan kewenangan dari hukum tata Negara atau hukum administrasi c. Bersifat sepihak. d. Mengecualikan keputusan yang bersifat umum. e. Yang dimaksudkan dengan penentuan, pengahapusan, atau penghakhiran hubungan hukum yang sudah ada atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan penghapusan atau penciptaan f. Berasal dari organ pemerintahan Berdasarkan defenisi pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 KTUN memiliki unsur- unsur antara lain : 1. Penetapan tertulis
Keputusan ini diharuskan tertulis bukanlah bentuk formatnya sebgai surat keputusan
pengangkatan
dan
sebagainya.Persyaratan
tertulis
diharuskan
untuk
kemudahan sebagai pembuktian, oleh sebab itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan keputusan badan atau PTUN menurut undang-undang bila sudah jelas : a. badan atau PTUN yang mengeluarkannya b. maksud serta hal hal apa isi tulisan c. kepada siapa tulisan ditunjukkan dan apa yang ditetapkan 2. Dikeluarkan oleh Pemerintah Dalam praktiknya ketetapan atau keputusan dikeluarkan oleh organ organ kenegaraan seperti keputusan MPR, KEPPRES, dll. 3. Berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Dalam hubungannya, dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana telah dirumuskna secara tersendiri dalam prinsip Negara hukum melalui ungkapan prinsip pemerintah berdasarkan undang undang. 4. Bersifat konkrit, individual dan final. Ketetapan bersifat nyata dalam perubahannya atau hubungan hukum dan tertuju pada satu objek individual sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan. 5. Menimbulkan akibat hukum Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya di bidang pemerintahan dan admnistrasi Negara baik tindakan privat dan tindakan yang bersifat publik.Keputusan akan memunculkan hak dan kewajiban serta kewenangan bahkan status tertentu bagi subjek hukumnya. 6. Seorang atau badan hukum perdata Kualifikasi untuk memnentukan subjek hukum mampu atau tidak mampu mendukung
atau
memikul
hak
dan
kewajiban
hukum
berdasarkan
hukum
keperdataan.Seorang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum.
Macam-macam Ketetapan a. Ketetapan deklatoir dan ketetapan konstitutif, b. ketetapan yang menguntungkan dan memberi beban c. ketetapan eenmalig dan ketetapan permanen d. ketapan yang bebas dan terikat e. ketetapan positif dan negative. Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan A. syarat materil 1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang. 2. Ketetapan suatu pernyataan kehendak, tidak boleh mengandung kekurangan yuridis. 3. Ketetapan harus berdasarkan situasi atau keadaan tertentu. 4. Ketetapan harus dilaksanankan tanpa melanggarm peraturan peraturan yang lain. B. Syarat Formal 1. Ditentukan dan berhubungan dengan cara dibuatnya sebuah ketetapan harus terpenuhi 2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan peraturan perundang undangan yang menjadi 3. Dasar keluarnya ketetapan itu. 4. Harus berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan. 5. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya ketetapan harus diperhatikan. Tanpa dasar kewenangan, badan atau pejabat TUN tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan tersebut menjadi tidak sah. Tindakan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan
tersebut harus disebutkan satu per satu. Final artinya sudah definitif dan oleh karena itu dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum TUN. Tindakan hukum berarti tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum TUN merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan.
