PERBANDINGAN PELAKSANAAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA TATA USAHA NEGARA DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA NE GARA AMERIKASERIKAT AMERIKASERIKAT
PAPER
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Tata Usaha Negara (HAPTUN) yang diampu oleh HezronSabar otua Tinambunan! S"H"! #"H
$leh
#ilia %ulandari %ulandari
(&'''&*&)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SURABAYA FAKULT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM PRODI ILMU HUKUM SURABAYA 2016
Perban!n"an H#$#% A&ara Pera!'an Ta(a U)a*a Ne"ara +HAPTUN, ! Ne"ara In-ne)!a en"an Ne"ara A%er!$a Ser!$a( S!)(e% H#$#% In-ne)!a Sistem hukum +ndonesia dalam lapangan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara masih
tetap menggunakan sistem hukum dan metoda pendekatan sistem hukum ,-i.il /a01" Sistem hukum ,ci.il la01 menempatkan kodi2ikasi hukum sebagai sumber hukum satu3satunya didalam praktek penerapan hukum" 4erbeda dengan sistem hukum ,-ommon /a01 yang menempatkan yurisprodensi sebagai sumber hukum dalam praktek penerapan hukumnya &" Pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) memilik tu5uan dalam suatu 6esatuan
negara!
terkait
dengan
2alsa2ah
negara
yang
dianutnya" Negara
epublik +ndonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD
&7'8! oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan di5un5ung tinggi disamping 5uga hak masyarakatnya" S5achran 4asah secara gamblang mengemukakan bah0a tu5uan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum! tidak hanya untuk rakyat semata3mata melainkan 5uga bagi administrasi negara dalam arti men5aga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat
dengan kepentingan
indi.idu"96epentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum" 6arena itu! secara 2iloso2is tu5uan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak3hak perseorangan dan hak3hak masyarakat! sehingga tercapai keserasian! keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum" Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara" Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang ter5adi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan 0arga negara" PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan 0arga negaranya" Dalam hal ini! sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan3tindakan pemerintah yang melanggar hak3hak 0arga negara" Dengan demikian PTUN ditu5ukan pula untuk melindungi rakyat dari tindakan3tindakan pemerintah yang tidak populis" Singkatnya! PTUN tidak hanya melindungi" hak3hak tunggal sa5a! tetapi 5uga melindungi hak3hak 0arga negara sebagai suatu masyarakat" Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan Undang3Undang
1http://www.kompasiana.com/fckar15/analisis-perbandingan-sistem-hukumamerika-serikat-dan-indonesia_552a5ca117e611!2d62"d5 2S5achran 4asah! &7:8 Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasidi Indonesia" 4andung" Alumni! hlm" 98
Nomor 8 Tahun &7:; tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang3Undang Nomor 7 Tahun 9' tentang Perubahan atas Undang3Undang Nomor 8 Tahun &7:; tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi * peradilan lain yaitu #ahkamah Agung! Peradilan Agama! dan Peradilan #iliter sebagai pelaksana peradilan berdasarkan Undang3Undang Nomor ' Tahun 9' tentang 6ekuasaan 6ehakiman" 6eberadaan PTUN bertu5uan untuk me0u5udkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang se5ahtera! aman! tentram! dan tertib" 6arena itu! diperlukan persamaan di depan hukum yang tidak hanya mengatur 0arga negara dengan 0arga negara! tetapi 5uga antara 0arga negara
dengan
pemerintah"
Pemerintah
0a5ib
secara
terus3menerus
membangun!
menyempurnakan! dan menertibkan aparatur3aparatur negara agar aparatur tersebut men5adi aparatur yang e2ekti2! e2isien! bersih! dan ber0iba0a dalam melaksanakan tugasnya! yaitu selalu men5un5ung kebenaran hukum yang dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat" Untuk mencapai kondisi yang dicitakan sebagaimana tersebut di atas! maka pemerintah harus berperan secara akti2 dan positi2 dalam membangun relasi dengan masyarakat*"
S!)(e% H#$#% A%er!$a Ser!$a(
sistem hukum Amerika pada dasarnya kita melihat lima puluh lebih sistem hukum yang berhubungan erat! namun sama sekali tidak identik" Amerika Serikat men5adi sebuah 2ederasi yang tersusun dari negara3negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri3 sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh 6onstitusi
"http://ptun-padang.go.id/berita-1"2-manaat-peradilan-tata-usaha-negara-diindonesia.html
persamaan3persamaan itulah yang memungkinkan adanya ,hukum Amerika1" $leh para /a0yer>Pengacara yang cerdas perbedaan3perbedaan bisa diman2aatkan untuk mencari pengadilan3pengadilan yang dapat menerima kasus3kasus yang ditangani atau memilih negara3negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya" #isalnya! dalam hal hukum korporasi! maka negara bagian Dela0are banyak dipilih untuk mencatatkan perusahaan3perusahaan oleh pengusaha! atau negara bagian Ne.ada banyak dipilih oleh pasangan3pasangan yang ingin bercerai dengan cepat" Perbedaan3perbedaan yang signi2ikan diantara hukum3hukum di berbagai negara bagian! men5adikan aturan tentang kon2lik hukum men5adi sangat penting" Umumnya pengadilan Amerika menggunakan aturan yang sama untuk memutuskan kon2ik hukum internasional dan kon2lik hukum antar negara bagian! tetapi tentu sa5a aturan3aturan ini diterapkan dengan selalu mempertimbangkan pilihan hukum antar negara bagian" Selengkapnya = http=>>000"kompasiana"com>2ickar&8>analisis3perbandingan3sistem3hukum3 amerika3serikat3dan3indonesia?889a8ca&2&e;&'&9d;9*d8 Amerika Serikat men5adi sebuah 2ederasi yang tersusun dari negara3negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri3sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh 6onstitusi
&::"
Negara3negara
bagian
masing3masing
mempertahankan
dan
mengembangkan aturan hukum dibidang3bidang seperti= hukum kontrak! hukum korporasi! hukum pidana! hukum keluarga! hukum 0aris! hukum properti! tort! dan kon2lik hukum (hukum perdata internasional)" Sedangkan! hukum laut! kepailitan dan hukum patent diatur dengan aturan3aturan 2ederal" #eski banyak perbedaan3perbedaan hukum diantara negara3negara bagian! hukum negara 2ederal berlaku di semua negara bagian dan teritori! persamaan3 persamaan itulah yang memungkinkan adanya ,hukum Amerika1" $leh para /a0yer>Pengacara yang cerdas perbedaan3perbedaan bisa diman2aatkan untuk mencari pengadilan3pengadilan yang dapat menerima kasus3kasus yang ditangani atau
memilih negara3negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya" #isalnya! dalam hal hukum korporasi! maka negara bagian Dela0are banyak dipilih untuk mencatatkan perusahaan3perusahaan oleh pengusaha! atau negara bagian Ne.ada banyak dipilih oleh pasangan3pasangan yang ingin bercerai dengan cepat" Perbedaan3perbedaan yang signi2ikan diantara hukum3hukum di berbagai negara bagian! men5adikan aturan tentang kon2lik hukum men5adi sangat penting" Umumnya pengadilan Amerika menggunakan aturan yang sama untuk memutuskan kon2ik hukum internasional dan kon2lik hukum antar negara bagian! tetapi tentu sa5a aturan3 aturan ini diterapkan dengan selalu mempertimbangkan pilihan hukum antar negara bagian" PERBEDAAN
Pen.e'e)a!an Sen"$e(a Ta(a U)a*a Ne"ara D! In-ne)!a
o
Hukum Administrasi Negara di +ndonesia
o
Sengketa Tata Usaha Negara Di +ndonersia
o
Sengketa Tata Usaha Negara Di +ndonersia
o
Prosedur Penyelesaian Sengketa
o
Upaya Administrasi
o
@ugatan ke Pengadilan
H#$#% A%!n!)(ra)! Ne"ara ! In-ne)!a
Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan 0arga masyarakat! dimana administrasi Negara
diberi
0e0engang
untuk
melakukan
tindakan
hukumnya
sebagai
implementasi dari polcy suatu pemerintahan:B" Atau bias 5uga diartikan bah0a Hukum Administrasi Negara adalah Hukum yang mengatur aparat atau gabungan 5abatan35abatan yang berada diba0ah pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan3badan pengadilan dan legislati.e"
-akupan hukum administrasi Negara = •
#engatur sarana penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat
•
#engatur cara3cara 0arga negara berpartisipasi dalam proses pengaturan dan pengendalian
•
Perlindungan hukum bagi rakyat
•
#enetapkan norma3norma 2undamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik 7B"
Sen"$e(a Ta(a U)a* Ne"ara D! In-ner)!a
Sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN) menurut pasal & angka 8 Undang3Undang No" 8 Tahun &7:; adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pe5abat Tata Usah Negara! baik di pusat maupun di daerah! sebagai akibat dikeluarkannya 6eputusan Tata Usaha Negara! termasuk sengketa kepega0aian berdasarkan peraturan perundang3undangan yang berlaku" Pada pasal * Undang3Undang No" 8 tahun &7:; diatur bah0a apabila badan atau Pe5abat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan! sedangkan hal itu men5adi ke0a5ibannya! maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara" Cadi! unsur sengketa Tata Usaha Negara adalah = a) Sub5ek atau yang bersengketa adalah $rang ata 4adan Hukum Perdata disatu pihak dan 4adan atau Pe5abat TUN di lain pihak" b) $b5ek senketa adalah 6eputusan yang dikeluarkan 4adan atau Pe5abat TUN" $byek sengketa di PTUN adalah 6eputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal & angka * dan 6eputusan 2ikti2 negati2 berdasarkan Pasal * UU No" 8 Tahun &7:; 5o UU No" 7 Tahun 9'"
Ke/#(#)an Ta(a U)a*a Ne"ara
Pengertian 6eputusan tata usaha negara menurut pasal & angka * uu No" 8 Tahun &7:; UU No" 7 Tahun 9' ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 4adan atau Pe5abat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang3undangan yang berlaku yang bersi2at konkret! indi.idual! 2inal! yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau 4adan Hukum Perdata"Dari rumusan keputusan tersebut di atas! dapat ditarik unsur3 unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut = &) Suatu penetapan tertulis" 9) Dikeluarkan oleh 4adan atau Pe5abat tata usaha negara" *) 4erisi tindakan hukum tata usaha negara" ') 4ersi2at konkret! indi.idual dan 2inal" 8) #enimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau 4adan Hukum Perdata"
Ke/#(#)an Ta(a U)a*a Ne"ara F!$(! Ne"a(!
$byek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha Negara yang 2ikti2 negati2 sebagai mana dimaksud Pasal * UU No" 8 Tahun &7:; 5o UU No" 7 Tahun 9'! yaitu = &) Apabila 4adan atau Pe5abat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan! sedangkan hal itu men5adi ke0a5ibannya maka hal tersebut disamakan dengan 6eputusan Tata Usaha Negara" 9) Cika suatu 4adan atau Pe5abat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon! sedangkan 5angka 0aktu sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang3 undangan dimaksud telah le0at! maka badan atau pen5abat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud"
*) Dalam hal peraturan perundang3undangan yang bersangkutan tidak menentukan 5angka 0aktu maka setelah le0at 5angka 0aktu ' bulan se5ak diterimanya permohononan! badan atau pen5abat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan" Cadi 5ika 5angka 0aktu telah le0at sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang3undangan atau setelah le0at empat bulan se5ak diterimanya permohonan! 4adan atau Pe5abat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan! maka 4adan atau Pe5abat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan" Sikap pasi2 4adan>Pe5abat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis" 6eputusan demikian disebut keputusan 2ikti23negati2"
Pr-)e#r Pen.e'e)a!an Sen"$e(a
Di +ndonesia perlindungan hukum terhadap 0arga negara terhadap sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan melalui upaya administrasi dan gugatan ke Pengadilan" a U/a.a A%!n!)(ra)!
Dilihat
dari
sisi
perlindungan
hukum
bagi
rakyat!
maka
upaya
administrati.e ini dapatlah dimasukan dalam kelompok sarana perlindungan hukum yang represi2! yakni merupakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang dapat digunakan setelah ter5adi sengketa Tata Usaha Negara" Di dalam Undang3Undang No" 8 Tahun &7:;! upaya administrasi ini diatur dalam pasal ': yang menentukan sebagai berikut = &) Dalam hal suatu badan atau Pe5abat Tata Usaha Negara diberi 0e0enang oleh
atau
berdasarkan
peraturan
perundang3undangan
untuk
menyelesaikan secara administrati.e sengketa TUN tertentu! maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut diselesaikan melalui upaya administrati.e yang tersedia" 9) Pengadilan baru ber0enang memeriksa! memutus! dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) 5ika seluruh upaya administrati.e yang bersangkutan telah digunakan" Upaya administrati.e ini merupakan suatu prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang3undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas)" Upaya administrasi ini terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrati.e" a, Pr-)e#r Kebera(an A%!n!)(ra(!
Apabila menurut peraturan perundang3undangan yang bersangkutan (peraturan dasarnya) diatur bah0a seseorang yang terkena suatu 6eputusan TUN yang tidak dapat ia setu5ui boleh menga5ukan keberatan
kepada
instansi (4adan atau Pe5abat
Tata Usaha
Negara)
yang
mengeluarkan keputusan tersebut b, Ban!n" A%!n!)(ra(!
Apabila penyelesaian sengketa TUN itu harus diselesaikan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan" b G#"a(an Ke Pen"a!'an
4erdasarkan pasal 8* ayat (&) Undang3Undang No" 8 Tahun &7:; bah0a seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu 6eputusan Tata Usaha Negara dapat menga5ukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang ber0enang berisi tuntutan agar 6eputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah! dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan>atau rehabilitasi" Dengan demikian apabila seseorang atau badan hukum perdata setelah menempuh upaya administrati.e yang tersedia ternyata belum merasa puas! apabila ia ingin menga5ukan gugatan harus dialamatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara" Untuk menga5ukan gugatan diperlukan alasan3alasan yang mendasarinya terhadap 6eputusan tata usaha negara yang digugat! pengadilan memerlukan dasar pengu5ian apakah keputusan tata usaha negara tersebut rechtmatig (absah) atau tidak" pasal 8* ayat 9 UU No" 8 Tahun&7:; UU No" 7 Tahun 9' menggariskan alasan menga5ukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengu5ian oleh pengadilan" Alasan menga5ukan gugatan menurut Pasal 8* ayat 9 UU No" 8 Tahun &7:; 5o UU No" 7 Tahun 9' adalah = a) 6eputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang3undangan yang berlaku" b) 6eputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas3Asas Umum Pemerintah yang 4aik (AAUP4)" Aspek yang bertentangan itu menyangkut 0e0enang! prosedur! dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut"
U/a.a H#$#% Ter*aa/ Ke/#(#)an Pen"a!'an Ta(a U)a*a Ne"ara
Terhadap para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada tingkat pertama (PTUN)! berdasarkan ketentuan Pasal &99 UU No" 8 Tahun&7:; dinyatakan bah0a terhadap putusan PTUN tersebut dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)" 6emudian Terhadap putusan pengadilan tingkat 4anding dapat dilakukan upaya hukum 6asasi ke #ahkamah Agung +"Dengan demikian sama halnya dengan ketiga peradilan yang lain! yaitu Peradilan Umum! Peradilan Agama! dan Peradilan #iliter! maka Peradilan Tata Usaha Negara 5uga berpuncak pada #ahkamah Agung" Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim #ahkamah Agung pada tingkat 6asasi! maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Penin5auan 6embali ke #ahkamah Agung +
H#$#% A%!n!)(ra)! A%er!$a Ser!$a(
Hukum Amerika Serikat pada a0alnya diambil sebagian besar dari common la0 dari sistem hukum +nggris! yang berlaku pada saat Perang 6emerdekaan" Namun! hukum tertinggi di negara ini adalah 6onstitusi Amerika Serikat dan! menurut 6lausa Supremasi 6onstitusi! hukum3hukum yang diberlakukan oleh 6ongres dan per5an5 ian3 per5an5ian yang mengikat Amerika Serikat" Semua ini merupakan dasar bagi undang3 undang 2ederal di ba0ah konstitusi 2ederal di Amerika Serikat! yang membentuk batas3batas yurisdiksi undang3undang 2ederal dan undang3undang di ke38 negara bagian AS dan 0ilayah30ilayahnya" Custice 4reyer mende2inisikan hukum administrasi negara terbagi dalam empat bagian! yaitu peraturan dan prinsip yang = a" #engatur kekuasaan dan struktur dari agen administrasi" b" #enetapkan prosedur 2ormal yang diker5akan oleh agen administrasi"
c" #enentukan kebenaran keputusan agen administrasi" d" #engatur peran pengadilan dalam menin5au ulang dan yang berhubungan dengan agen administrasi" Agen pemerintah 2ederal Amerika Serikat mempunyai kekuasaan untuk ad5udikati2 (menimbang dan memutus)! legislati.e (membuat undang3undang)! dan menegakan hukum dalam area khusus dari pendelegasian kekuasaan"
S&-/e - a%!n!)(ra(!3e A#(*-r!(.
6ekuasaan dari Agen Pemerintahan berasal dari undang3undang organik mereka dan harus sesuai dengan batasan yang diatur oleh konstitusi dan tu5uan legislati.e" Secara umum! administrati.e agencie tidak mempunyai ke0enangan untuk menetapkan suatu peraturan dimana = a" Peraturan tersebut bukan merupakan pendelegasian dari konstitusi" b" Undang3undang organik tidak mengaturnya dengan tegas" c" 6onggres menetapkan peraturan secara terpisah" d" Peraturan yang tidak berdasarkan penemuan 2akta" e" Peraturan yang tidak untuk pelayanan publik" 2" Peraturan yang berada diluar undang3undang agen tersebut seperti yang disebutkan dalam undang3undang organik"
Sen"$e(a Ta(a U)a*a Ne"ara D! A%er!$a Ser!$a(
6on2lik yang ter5adi di lingkungan aparatur pemerintahan umumnya disebabkan adanya ketidak5elasan ke0enangan yang dimiliki oleh para aparatur pemerintahan terutama 0e0enang pembuatan keputusan3keputusan administrasi yang ra0an tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" Ter5adinya sengketa tata usaha negara adalah apabila putusan3putusan pemerintah dan tindakan3tindakan pemerintah
di bidang administrati2 tidak didasarkan pada hukum atau putusan dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat"
Pr-)e#r /en.e'e)a!an )en"$e(a
Caminan bagi rakyat>0arga negara apabila mendapat kerugian dari tindakan dan putusan pemerintah di0u5udkan dalam prosedur ,due procces1 dan melalui control yudisial atau lazim disebut ,5udicial re.ie01" Selain itu 5uga terdapat prosedur angket public atau ,hearing1" Pengertian pemerintah disini mencakup kekuassaan eksekuti2 yang berada diba0ah pimpinan Presiden dengan berbagai 6ementrian yang merupakan cabinet dan disamping itu meliputi pula apa yang disebut sebagai ,administrati.e agencies1! yang memang dibentuk secara khusus oleh konggres yang tidak merupakan suatu organ peradilan ataupun organ legislati.e tetapi yang diserahi tugas3tugas pemerintahan sebagaimana dicantumkan dalam statute pembentukannya" a D#e Pr-&e))
Due Procces adalah prinsip bah0a pemerintah harus menghormati semua hak yang sah berdasarkan undang3undang yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan hukum yang berlaku" Dalam hukum Amerika Serikat (U"S")! prinsip ini memberi indi.idu kemampuan untuk menegakkan hak3hak mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah";B Prosedur due process masih berlangsung di dalam lingkungan intern pemerintahan (administrasi) sehingga merupakan suatu kontrol intern (internal control)" Prosedur ,due process1 bertu5uan untuk melindungi hak rakyat>0arganegara sebab pengertian ,due process1 ini didasarkan pada prinsip bah0a setiap putusan pemerintah yang bersi2at suatu pembatasan atau pengurangan terhadap hak3hak indi.idual dari dari rakyat>0arganegara haruslah ditempuh melalui prosedur kontradiktoir" b 4#!&!a' Re3!e5
Cudicial re.ie0 hanya dapat dilakukan oleh badan3badan peradilan (court) sa5a! dalam arti badan3badan peradilan yang termasuk dalam satu hierarkhi peradilan umum sebab system ini tidak mengenal adanya hierarkhi peradilan administrasi tersendiri" Peradilan dilakukan oleh lembaga yudikati2 yaitu #A (Supreme -ourt)" Cudicial re.ie0 merupakan upaya terakhir manakala segala prosedur administrati.e telah ditempuh dan ternyata masih belum memuaskan para pihak yang bersangkutan" 6ekuasaan yudikati2 di Amerika Serikat melakukan Peradilan terhadap semua perkara kecuali soal impeachmentB" Semua perkara yang ter5adi termasuk sengketa tata usaha negara dalam hal ini 5uga merupakan kompetensi atau 0e0enang dari pengadilan umum" Dalam 5udicial re.ie0! hakim mempunyai 0e0enang untuk memeriksa segala persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum! mena2sirkan ketentuan3ketentuan konstitusional maupun perundang3undangan dan menentukan arti maupun penerapan dari tindakan3tindakan yang dilakukan oleh ,administrati.e agencies1" 6ontrol yang dilakukan hakim dalam 5udicial re.ie0 itu meliputi 5uga putusan3putusan atau produk pemerintah yang bersi2at mengatur (reglementer) ataupun yang bersi2at perseorangan (indi.idual)" Produk pemerintah yang bersi2at mengatur tersebut adalah peraturan yang berlaku untuk umum" Sedangkan peraturan yang bersi2at perseorangan atau indi.idual biasanya berbentuk suatu ketetapan" Tetapi control hakim tidak boleh memasuki ruang lingkup yang termasuk dalam 0e0enang diskresioner pemerintah! dan harus berhenti sampai pada aspek legalitasnya sa5a dari suatu tindakan pemerintah" & Hear!n" +Pr-)e#r An"$e( P#b'!$,
Prosedur Hearing atau Prosedur Angket Publik berlaku baik didalam pengeluaran putusan3putusan yang berlaku untuk umum maupun putusan3putusan yang bersi2at indi.idual" Dalam hal putudan3putusan yang bersi2at berlaku untuk umum (reglementer) maka prosedur angket public ini dimaksudkan agar public>masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu peraturan umum" Prosedur mana dapat dikesampingkan oleh ,administrati.e
agency1 yang bersangkutan apabila dianggapnya bah0a penggunaan prosedur itu tidak perlu atau tidak praktis atau 5ustru bertantangan dengan kepentingan umum" Sedangkan untuk putusan3putusan yang berlaku indi.idual! maka rangkaian prosedur itu meliputi penentuan tenggang 0aktu untuk mengadakan angket public! pemberian in2ormasi kepada public! syarat3syarat tidak berpihaknya pemerintah! dan sebagainya" Apabila putusan itu bersi2at pemberian atau pencabutan izin! maka ke0a5iban untuk mengadakan prosedur kontradiktoir merupakan syarat mutlak" perbandingan model-model pengujian konstitusional dalam sistem ketatanegaraan antara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat
#$%&$'(() 1.*ecara hirarki atau struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan pengu,ian konstitusionaldalam sistem ketatanegaraan antara ndonesia dengan (merika *erikat adalah berbeda. 'i ndonesia lembaga pengu,ian konstitusional adalah lembaga ang mandiri terpisah dari lembaga 0ahkamah (gung tetapi tetap berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. embaga ini kemudian dikenal dengan lembaga 0. *edangkan di (merika *erikat lembaga pengu,ian konstitusional tidak terpisah dari 0ahkamah (gung dan kewenanganna melekat di dalamna 3tidak mengenal istilah 0ahkamah onstitusi4 hal ini dikarenakan bahwa (merika *erikat dipengaruhi oleh tradisi hukum Common Law ang tidak memerlukan lembaga tersendiri tau berdiri sendiri diluar 0ahkamah (gung.
2. &ahwa ungsi pengu,ian konstitusional bagai )egara (merika *erikat ang diberikan kepada 0ahkamah (gung pada dasarna tidak tercantum dalam onstitusi dan amandemen-amandemena (merika *erikat. *edangkan bagi ndonesia adana lembaga pengu,ian konstitusional ang diberikan kepada lembaga 0 diatur dalam ' 15 dan undang-undang khusus aitu ndangundang )omor 2 ahun 2!!" tentang 0ahkamah onstitusi. #ersamaan &ahwa kedua lembaga tersebut 0 dan 0ahkamah (gung adalah mempunai ungsi ang sama aitu ungsi pengu,ian konstitusional dalam sistem ketatanegaraanna masing-masing.
&ahwa keberadaan ungsi pengu,ian konstitusional ini dimaksudkan sebagai lembaga control terhadap penelenggaraan )egara atau pemerintahan agar tidak ter,adi kesewenang-wenangan dalam men,alankan kekuasaan )egara. 'an hal ini ,uga merupakan bagian dari prinsip )egara hukum demokratis ang men,un,ung tinggi hukum dan kedaulatan rakat serta hak asasi manusia.
KESIMPULAN
Dari pembahasan makalah tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bah0a dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang ter5adi di +ndonesia dan di Amerika Serikat terdapat persamaan dan perbedaan3perbedaan" Persamaan3persamaan tersebut antara lain adanya prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan secara internal dilingkungan pemerintahan (internal control) dan terdapat prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan yang mandiri" Di amerika penyelesaian secara internal dinamakan sebaga prosedur ,due process1! sedangkan di +ndonesia adalah adanya upaya administrati.e" Prosedur due proses memberi indi.idu kemampuan untuk menegakkan hak3hak mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah" Upaya administrati2 yang terdapat di +ndonesia ini terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrati.e"
Da(ar P#)(a$a
http=>>000"kompasiana"com>2ickar&8>analisis3perbandingan3sistem3hukum3amerika3 serikat3dan3indonesia?889a8ca&2&e;&'&9d;9*d8 http=>>2h"unram"ac"id>0p3content>uploads>9&8>'>Sistem3Pemerintahan3Presidensial3 Suatu3ka5ian36omparati23Antra3Negara3+ndonesia3Dengan3Amerika3Serikat"pd2 http=>>ptun3padang"go"id>berita3&*93man2aat3peradilan3tata3usaha3negara3di3 indonesia"html!Pada tanggal 9; #aret pukul 7" S< #arbun! S"H"! dan #oh" #ah2ud! S"H"! “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”! /iberty! ogyakarta! 9;"
S5achran 4asah! &7:8 Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasidi Indonesia" 4andung" Alumni Undang3Undang No" 8 Tahun &7:; tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Undang3Undang epublik +ndonesia Nomor 7 Tahun 9' Tentang Perubahan Atas Undang3Undang Nomor 8 Tahun &7:; Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"
