Pengelolaaa Pesisir Dan Laut Thailand

Pengelolaan Pembangunan Pesisir dan Laut Terpadu di Thailand Diterjemahkan oleh Yohanes Anselmus Batmomolin. S.Pi

*

E-mail:[email protected] Webblog:www.4ns3lmusbat.blogspot.com

1. Latar Belakang: Konteks Negara Secara Umum

Kerajaan Thailand terletak di Asia Tenggara. Berbatasan dengan Myanmar di sebelah Barat dan Utara. Laos di Timur laut, dan Kamboja di Tenggara. Thailand juga meluas ke selatan di sepanjang Semenanjung Melayu. Berbatasan dengan Laut Andaman di Barat dan Teluk Thailand di sebelah Timur dan mencapai Malaysia ke selatan. Thailand memiliki iklim tropis: hujan dan hangat selama musim hujan barat daya (Mei-September): kering dan dingin selama musim hujan Timur Laut (November-Maret), dan panas dan lembab sepanjang tahun di tanah genting Selatan (Europa 1995). Sekitar 70 persen dari total populasi 60 juta jiwa di daerah pesisir. Sekitar 95 persen dari populasi adalah Buddha, 3,5 persen adalah Muslim, 0,5 persen, adalah Kristen, 0,7 persen adalah Hindu atau berafiliasi dengan agama-agama lain. Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,24 persen pada tahun 1995 (CIA 1995: Thailand 1992). Pantai Thailand yang panjang adalah 3.219 kilometer (2.000 mil). Termasuk garis pantai terpendek di Laut Andaman dan garis pantai terpanjang di Teluk Thailand. Thailand mengklaim laut teritorial 12 mil laut pada tahun 1966, 200 mil Zona Ekonomi Exlusive bahari pada tahun 1981, dan mengklaim yurisdiksi atas landas kontinen hingga kedalaman 200 meter (656 kaki) atau kedalaman eksploitasi (CIA 1995; Churchill dan Lowe 1988). Perekonomian Thailand telah berkembang pesat sejak akhir 1980-an terlepas dari kekacauan politik. Pada tahun 1994, PDB Thailand $ 355.2 Milyar dengan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 8 persen. Pertanian menyumbang 10 persen dari PDB pada tahun 1993, mempekerjakan 56,7 persen dari angkatan kerja. Tanaman utama untuk diperdagangkan, beras, merupakan komoditas ekspor pertanian. Kayu sebelumnya merupakan sumber utama pendapatan dari hasil ekspor, namun

*

Mahasiswa Pasca Sarjana Program P rogram Studi Ilmu Kelautan UNPATTI. Ambon 2013

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





2

penebangan hutan yang tidak terkendali dilarang d ilarang pada tahun 1989 setelah deforestasi de forestasi menyebabkan banjir besar. Industri yang tersedia 39,2 persen dari PDB pada tahun 1993, mempekerjakan 17,5 persen dari angkatan kerja. Pabrik atau manufaktur Thailand memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekspor utama negara itu pada tahun 1993. Pariwisata merupakan sumber utama devisa; lebih dari 5 juta wisatawan asing mengunjungi Thailand pada tahun 1993. Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, disparitas pendapatan antar daerah industri agrikultur pedesaan dan perkotaan telah menyebabkan konsentrasi populasi yang serius di Bangkok terlepas dari itu pemerintah mencoba untuk membubarkan industri dari Bangkok ke provinsi lain (Europa 1995). Pada tahun 1994, Thailand perkapita GNP adalah $ 2,410 (World Bank 1996). Thailand, sebelumnya dikenal sebagai Siam, didirikan pada tahun 1238 dan belum pernah dijajah. d ijajah. Sejak Phibun P hibun Songkhram mengambil kekuasaan politik setelah kudeta militer pada tahun 1938, negara ini telah mengalami perjuangan politik yang panjang dan da n pahit pa hit terhadap t erhadap rezim rez im militer. militer. Sebuah konstitusi baru telah disetujui d isetujui oleh o leh Majelis Legislatif Nasional pada tanggal 7 Desember 1991. Kritik utama dari konstitusi baru yang terlibat bahwa penyediaan 360 senator dan perdana menteri menteri itu harus diangkat oleh Dewan Perdamaian Nasional (NPC), yang didominasi oleh kepala Angkatan Bersenjata. Mengikuti demonstrasi antipemerintah yang kuat, konstitusi diubah pada 10 Juni 1992, yang mengharuskan perdana menteri terpilih dari anggota DPR. Jumlah senator dikurangi menjadi 270, dua-pertiga dari jumlah anggota Perwakilan Majelis (terpilih) (terpilih) dan Senat (ditunjuk). Thailand Thailand adalah sebuah kerajaan konstitusional di mana pemerintahan kerajaan Thailand memiliki kekuatan besar. Raja adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri, yang adalah kepala pemerintahan dan dipilih oleh Majelis Nasional. Dewan menteri dipimpin oleh perdana menteri. Thailand memiliki tujuh puluh dua provinsi (Europa 1995), masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah nasional. Semua lembaga tingkat kabupaten dan provinsi sangat dipengaruhi oleh pemerintah nasional.

2. Deskripsi Masalah pesisir dan laut

Wilayah pesisir Thailand yang kaya dengan berbagai sumberdaya pesisir dan





3

periode pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama selama jangka waktu Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Keenam (1987-1991), berbagai konflik muncul karena persaingan pengguna sumberdaya pesisir. Isu-isu pengelolaan pesisir utama yang memunculkan kebutuhan untuk ICM di Thailand adalah kerusakan terumbu karang, penggundulan hutan bakau, penurunan saham perikanan, dan berbagai konsekuensi lingkungan yang merugikan dari pembangunan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan pariwisata. Sekitar 55 persen terumbu karang utama Thailand di Laut Andaman. Andaman. Dan sisanya terletak di bagian barat dan timur Teluk Thailand (Lemay, Ausavajitanon, dan Hale 1991). Tidak hanya terumbu karang karang penting sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa setempat, tetapi mereka juga berfungsi sebagai tempat penampungan ikan dan krustasea dan sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan. Kondisi terumbu karang di Thailand telah terdegradasi pada tingkat dipercepat, dengan lebih dari 60 persen dari semua kelompok terumbu karang utama rusak atau terdegradasi (Lemay , Ausavajitanon, dan Hale 1991). Kerusakan terumbu karang ini telah dihasilkan dari aktivitas manusia seperti bahan peledak dan metode penangkapan ikan dengan pukat, jangkar perahu, sumber polusi dari daratan , dan pertambangan timah di daerah pesisir. Hutan mangrove Thailand peringkat ketiga di antara negara-negara Asia Tenggara. Ini mencakup 287.308 hektar (709.940 hektar) pada tahun 1979, terutama di daerah pesisir yang berdekatan dengan Laut Andaman, meskipun masyarakat bakau sangat jarang dan miskin telah terbentuk di sepanjang pantai Teluk Thailand. Secara khusus. Dari tahun 1975 sampai tahun 1979, sekitar 25.392 hektar (62.744 hektar) pohon mangrove hancur dan lahan yang dikonversi untuk budidaya udang, peternakan pertanian, dan da n lokasi industri (Kongsangchai 1986). Baru-baru ini, sekitar 5.300 hektar (13.100 hektar) hutan mangrove di Ban Don Bay telah dikonversi menjadi tambak udang karena profitabilitas yang tinggi pembudidayaan udang (Thailand 1992).

Penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dan perikanan skala kecil di Thailand memiliki kerusakan terumbu terumbu karang dan padang lamun. lamun. Perikanan Perikanan budidaya udang pantai merupakan salah satu perikanan Thailand yang paling penting: konsumsi nasional dan ekspor luar negeri meningkat dari 22.000 metrik ton (24.000





4

(446.160 hektar) hutan mangrove di Thailand yang kiri itu. sekitar 64 persen dari tutupan mangrove yang asli telah diubah, terutama untuk budidaya udang (Clark 1996). Industri pariwisata di Thailand telah tumbuh secara signifikan sebagai akibat dari atraksi alam pesisir negara dan kepentingan pemerintah dalam mempromosikan pariwisata internasional. internasional. Namun, pariwisata di Thailand, meskipun penting bagi penerimaan devisa, telah menghasilkan sejumlah dampak lingkungan dan sosial budaya yang merugikan. Efek lingkungan yang paling serius telah terjadi di pantai resor besar di Pattaya. Phuket, dan Ko Samui. Pattaya, yang terletak di pesisir timur sepanjang Teluk Thailand, adalah sebuah desa kecil, pantai yang tenang di awal 1960-an. Ini menarik kurang dari 400.000 wisatawan pada pertengahan 1970-an, tetapi lebih dari 900.000 satu dekade kemudian. Peningkatan ini dilunasi dalam pariwisata didampingi oleh pembangunan yang tidak direncanakan dan tak terbatas dari hotel dan infrastruktur, mengakibatkan kerusakan pantai dan kemunduran kualitas air pesisir (Dobias 1989).

Phuket. Pulau terbesar di negara itu terletak di antara Laut Andaman dan Phangnga Bay. Penuh dengan sumber daya alam yang kaya, termasuk tiga puluh kilometer (19 mil) dari pantai pasir putih, mineral, perikanan, karet, dan kebun (Dobias 1989). Industri pariwisata Phuket berkembang pesat lebih dari 726.000 turis pada tahun 1988 (Bunpapong dan Ausavajitanon 1991). Ekspansi yang cepat dari akomodasi dan infrastruktur mengakibatkan degradasi pantai, pencemaran perairan dekat pantai dari limbah cair, dan erosi pantai (Dobias 1989; Bunpapong dan Ausavajitanon 1991). Ko Samui, Samui, sebuah pulau di Teluk Thailand, sebuah rumah tempat peristrahatan baru dikembangkan, pantai pasir putih, pulau indah alami menarik 300.000 wisatawan pada tahun 1987. Ko Samui juga populer sebagai tujuan liburan dalam negeri. Menyusul peningkatan masuknya pengunjung ke Ko Samui, konstruksi bangunan yang luas pada garis pantai dan tekanan dari populasi wisata meningkat mulai menghasilkan efek yang merugikan pada lingkungan pesisir serupa dengan yang terjadi di dua resor lainnya (Thailand 1992; Dobias 1989).

3. Evolusi Tanggapan Pemerintah





5

pada isu-isu sektoral. Departemen Perikanan (DOF) telah merumuskan rencana pengembangan perikanan untuk perikanan skala kecil dan komersial sesuai dengan tindakan perikanan pada 1974. Namun, pemerintah kerajaan Thailand mengakui bahwa program perikanan nasional saja tidak bisa mengelola dan mengendalikan sumber daya akses terbuka perikanan. Pada tahun 1993, DOF, dengan bantuan dari Universitas Kasetsart, program pengelolaan perikanan berbasis masyarakat untuk mengadvokasi keterlibatan nelayan lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan melaksanakan proses (Pomeroy 1995). Di sektor pengelolaan pengelolaan terumbu terumbu karang, usaha, Dapat jelas jelas terfragmentasi sebelum National Coral Reef Strategi Manajemen telah disetujui pada bulan Maret 1991 (Pintukanok dan Borothanarat 1993). Ada tiga hukum nasional yang berbeda sektoral dan lembaga utama yang berhubungan dengan perlindungan terumbu karang. Perikanan bertindak tahun 1949, dengan DOF sebagai badan utama, diklasifikasikan semua terumbu karang sebagai kawasan lindung melarang setiap kegiatan yang merugikan lingkungan lingkungan di habitat ikan ikan karang. Sembilan dari lima belas taman nasional laut di Thailand mengandung gugus terumbu karang besar. Menurut Undang-Undang Taman Nasional tahun 1961, Departemen Kehutanan diberi wewenang untuk merencanakan dan mengelola taman laut. Berdasarkan Peningkatan dan konservasi Nasional Mutu Lingkungan bertindak (NEQA) tahun 1975, kantor Dewan Lingkungan Nasional (ONEB) diterbitkan Panduan Kualitas Air pesisir untuk pulau Phuket, termasuk kerangka pelestarian terumbu karang (Lemay, Ausavajitanon, dan Hale 1991). Strategi kelas terumbu karang sesuai dengan tiga kategori zonasi: zona manajemen lokal (terumbu karang adalah kondisi baik dan daerah pedesaan). Pariwisata dan rekreasi zona (terumbu karang digunakan secara intensif untuk pariwisata). Dan manfaat zona ekologi dan ilmiah nasional (terumbu karang kepentingan ilmiah) (Pintukanok dan Borothanarat 1993). Pada Oktober 1989, Lokakarya Manajemen Terumbu Karang Nasional diadakan di Bangkok. Terinspirasi oleh data teknis tentang perlindungan terumbu karang yang dikumpulkan dari studi baseline dan ASEAN-Australia dan oleh pelajaran tentang perlindungan berbasis komunitas terumbu karang belajar dari studi percontohan phuket. Temuan lokakarya akhirnya menyebabkan pertimbangan tingkat kabinet tindakan perlindungan terumbu karang mendesak. Pada pertengahan tahun 1990, kabinet Thailand menyetujui empat langkah mendesak: (1) otoritas penegakan regulasi perikanan untuk angkatan laut dan Departemen pelabuhan: (2) patroli





6

lebih aktif, harmonis, dan integratif untuk mengelola terumbu karang Thailand melalui kemitraan dengan masyarakat lokal dan sektor swasta (Lemay, Ausavajitanon, dan Hale 1991). Tidak ada satu rencana komprehensif atau lembaga inti inti dapat menyelesaikan menyelesaikan konflik antara penggundulan hutan bakau dan perluasan budidaya udang. Misalnya, DOF memiliki kewenangan atas sumberdaya perikanan dan pertanian budidaya. Sedangkan Departemen Kehutanan kerajaan (RFD) mengelola dan mengendalikan hutan mangrove. Dengan ada kerja sama antar departemen efisien dicapai antara DOF dan RFD tersebut. Hutan bakau akan terus menghilang. Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional Thailand kelima dan keenam (berturut-turut 1982-1986 dan 1987-1991, ) menekankan menekankan promosi pariwisata internasional. Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) merupakan lembaga kunci dalam Rencana Pembangunan Pariwisata, dan departemen ilmu pengetahuan.technology dan Energi, ONEB, Departemen Perindustrian dan lembaga lainnya juga terlibat. Selama ledakan pariwisata Thailand upaya promosi pariwisata praktis negara itu mulai didesentralisasikan Misalnya, rencana pengembangan pariwisata provinsi untuk provinsi Surat Thani, termasuk ter masuk pulau Ko Samui, Sa mui, dirancang pada tahun 1984 (Dobias 1989). Tujuannya adalah untuk mengejar rencana pembangunan yang komprehensif dengan kontrol pemerintah daerah lebih besar atas administrasi dan manajemen pembangunan pariwisata. Proyek pesisir Timur adalah proyek pertama yang komprehensif dan rinci pengelolaan pesisir di Thailand. Pedoman rinci menyerukan pembangunan ekonomi yang sehat lingkungan sepanjang pantai pattaya. proyek Songkhla Lake Basin , dilakukan karena kekhawatiran bahwa proyeksi pembangunan perkotaan dan industri dapat merusak kualitas air di wilayah sungai. Menghubungkan tiga sub perencanaan pada sumber daya alam, sosial ekonomi ekono mi,, dan lingkungan (Tabicanon 1991).

Di antara upaya ICM lainnya di Thailand, Rencana Aksi pulau Phuket 19861989 dan 1992 Rencana Pengelolaan Terpadu Ban Don Bay dan Phangnga Bay (IMPBP) merupakan upaya teknis suara dan komprehensif di ICM. The University of Rhode Island dan USAID Internasional Coastal Resources Management Program, yang bekerja di Sri Lanka, Thailand, dan Ekuador untuk membantu mengatur program ICM nasional dan membangun kapasitas lokal ICM. Memberikan bantuan







7

Rencana Aksi pulau Phuket dikembangkan dengan anggaran 111.37 juta, dan didanai untuk implementasi pada tahun 1992 (Pintukanok dan Borothanarat 1993). Setelah studi percontohan Pulau Phuket. Ban Don Bay dan Phangnga Bay di wilayah selatan atas yang dipilih oleh Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir ASEAN-USAID sebagai daerah studi percontohan yang lebih luas karena penggunaan konflik sumber daya yang serius dan pertimbangan sosial ekonomi di sana (Thailand 1992). Untuk peluncuran rencana pengelolaan pesisir multidisiplin, Thaiand diproduksi. Dengan dukungan dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Studi Pembangunan daerah sub bagian atas Thailand (1985), dengan garis besar pembangunan internasional, dan desentralisasi (Thailand (T hailand 1992). IMPBP adalah ada lah untuk kondisi sumberdaya alam di wilayah ini, menilai konflik pemanfaatan sumberdaya, menyarankan solusi untuk masalah penggunaan sumberdaya, dan mengusulkan rencana aksi dan proyek tertentu (Thailand 1992).

4. Penilaian Tanggapan Pemerintah

Meskipun banyak hukum dan sejumlah instansi pemerintah sumber daya thailand alamat pesisir dan pengelolaan lingkungan, masing-masing muncul untuk bertindak sesuai dengan mandat yang didefinisikan secara sempit. ONEB telah memainkan peran penting dalam sumber daya pesisir dan pengelolaan lingkungan negara, tetapi itu bukan badan koordinasi tunggal koheren yang membidangi masalah pesisir. Kurangnya kerjasama ker jasama antar a ntar instansi tampak jelas dalam konflik pemanfaatan pe manfaatan ruang antara pelestarian hutan mangrove dan perluasan tambak udang (CClark 1996). Meskipun kebutuhan mendesak untuk manajemen terpadu untuk menyelaraskan masalah penting ini, tidak ada perencanaan tunggal atau otoritas telah efektif dalam





8

keuangan yang lemah, dan peralatan memadai. ONEB ini memulai Proyek Demonstrasi Solid Strategi Pengelolaan Sampah 1990 di Patong untuk merangsang kesadaran publik dan kerjasama dari turis dan warga. Hotel dan bungalow pemilik membangun insinerator mereka sendiri untuk membuang limbah. ONEB, keterlibatan publik secara sukarela dalam kampanye pelestarian sumberdaya pesisir di daerah ini berhasil (Bunpapong dan Ausavajitanon 1991). Dalam hal peningkatan kapasitas di ICM, Thailand mendirikan kampanye kesadaran publik dengan operator pengolahan limbah lokal dan kelompok sektor swasta seperti pengelola hotel, pemandu wisata, dan operator tur perahu. Teknis, administratif, dan keuangan bantuan diberikan oleh organisasi internasional seperti ASEAN-USAID, universitas Rhode Island. Bank Pembangunan Asia, dan JICA. Negara ini juga dipromosikan pelatihan pejabat tingkat tinggi dalam perencanaan ICM program nasional (Crawford, Friedman dan Cobb 1993. Dalam bidang akademis, program pascasarjana dalam pengelolaan sumber daya pesisir (CRM) didirikan di prince of Universitas Songkls (PSU ) dengan bantuan dana dari USAID, dan program gelar master dalam urusan kelautan didirikan di Universitas Chulalongkorn pada tahun 1992 (Piyakarnchana et al. 1991). PSU membuka pusat baru yang disebut Coastal Resources Instutite (CORIN). The CORIN telah menerapkan pelatihan fakultas di Negara Amerika, program ICM pelatihan untuk staf CORIN, dan strategi ICM di teluk lokal, sehingga mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan kawasan khusus (Crawford, Friedman dan Cobb 1993). Lebih strategis, IMPBP membutuhkan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang kuat dalam beberapa rencana aksi. Beberapa langkah lebih penting meliputi Rencana Aksi manajemen mutu air. Yang menetapkan kursus pelatihan lingkungan, menilai kapasitas pelatihan di dalam negeri dan luar negeri, dan melakukan seminar pendidikan dan menggabungkan konsep dasar pengelolaan





9

Sumber Keterangan:

Bunpapong, S., and S. Ausavajitanon. 1991. Saving what’s left of tourism development at Patong Beach, Phuket. Tahiland. In coastal zone’91, ed. O.T. Magoon et.al., 1688-1697. New York; American Society of Civil Engineers. Churchiil, R. R., and A. L. Lowe. 1988. The Law of the Sea. Manchester, England: Manchester University Press. CIA (Central Intelegency Agency). 1995. The world Factbook. Washington. D.C: Government Printing Office. Clark. J. R. 1996. Coastal Zone Management Handbook. New York: Lewis. Crawford, B.R., A. Friedman, and J. S. Cobb. 1993. Building capacity for integrated coastal management in developing countries. Ocean & Coastal Management 21 (1-3): 311-338. Dobias, R. J. 1989. Beaches and tourism in Thailand. In Coastal Area A rea Management in Southeast Asia: Policies, Management Strategies and Case Studies, ed. T. E. Chua and D. Pauly. 43-55. ASEAN-USAID Coastal Resources Management Project. ICLARM Proceeding No. 2. Manila. Philippines: Internasional Centre for Living Coastal Resources Management. The Europa World Year Book. 1995. 36th ed. London: Europa. KongsangChai, J. 1987. The conflicting interest of mangrove resources use in Thailand. Paper presented at UNDP/UNESCO Regional Project RAS/79/002, workshop for Mangrove Zone Managers, September 9-10. Phuket, Thailand, New Delhi, India: Vijayalakshmi Printing Printing Works. Lemay, M. H., S. Ausavajitanon, and L. Z. Hale. 1991. A national coral reef management strategy for Thailand. In Coastal Zone ’91, ed O.T. Magoon et al., 1698-1712. New York: American Society So ciety of Civil Engineers.





10

Pomeroy, R. S. 1995. Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia. Ocean & Coastal Management 27 (3): 143-162.

Pengelolaaa Pesisir Dan Laut Thailand

Recommend Documents