PELIMPAHAN WEWENANG DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN
Shanti Dwi Kartika
I.
1
Pendahuluan
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Dasa Dasarr Nega Negara ra Repub epublik lik Indo Indone nesi sia a Tahun Tahun
1945
(UUD
1945)
mengakui
dan
melindungi
kesehat ke sehatan an sebagai sebagai hak asasi asasi manusia manusia !erdasar !erdasarkan kan "asal #$% dan "asal &4 a'at (&) UUD 1945 kesehatan merupakan hak konstitusional arga negara dan tanggung *aab bagi negara
untuk
men'ediakan
pela'ana anan
kesehatan
"emba embang ngun unan an keseh esehat atan an seba sebaga gaii upa' upa'a a nega negara ra untu untuk k memberik memberikan an pela'anan pela'anan ke kesehat sehatan an didukung didukung oleh sumber sumber da'a da'a ke keseh sehata atan n baik baik tenaga tenaga kesehat esehatan an dan dan tenaga tenaga nonnonkesehatan "ela'an ela'anan an ke keseh sehata atan n oleh oleh sumbe sumberr da'a da'a kesehat esehatan an sangat sangat dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh keters etersedi ediaan aan tenaga tenaga kesehat esehatan an 'ang 'ang saat saat ini ini kondi ondisi sin' n'a a masi masih h sang sangat at timp timpan ang g anta antara ra tenaga medis dengan tenaga non-paramedis !erdasarkan data dari !adan "engembangan dan "emberda'aan +umber Da'a
,anusia
esehatan
(!""+D,)
ementerian
esehatan Republik Indonesia *umlah tenaga kesehatan di Indonesia Indonesia pada tahun #.11 se/ara se/ara ke keselur seluruhan uhan seban'ak seban'ak 545&0 orang terdiri dari peraat seban'ak ##.55 orang 1 "eneliti ,uda !idang %ukum pada "usat "engka*ian "engolahan "engolahan Data
dan In2ormasi ("&DI) +ekretariat 3enderal D"R RI lamat e-mail sh46dtika7'ahoo/oid
dari dari #&41 #&410 0 tenaga tenaga kepera eperaata atan n 5949# 5949# orang orang tenaga tenaga medis (dokter spesialis dokter umum dan dokter gigi) dan tenaga kesehatan lainn'a seban'ak #51099 orang# +ebagai +ebagai salah salah satu unsur tenaga tenaga ke kesehat sehatan an tenaga tenaga kepera eperaata atan n 'ang 'ang terdir terdirii dari dari peraa peraatt dan peraa peraatt gigi gigi meru merupa pak kan tena tenaga ga nonnon-pa para rame medi dis s 'ang 'ang memil memilik ikii pera peran n penting terkait langsung dengan mutu pela'anan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan 'ang dimilikin'a "eraat "eraat sebagai sebagai tenaga tenaga kepera keperaatan atan merupaka merupakan n tenaga tenaga kesehat ke sehatan an terbesar terbesar di Indonesia Indonesia dengan dengan *umlah *umlah 0.8
dari
seluruh tenaga kesehatan 'ang ada & eterb eterbata atasan san tenaga tenaga medis medis (dokte (dokter) r) menimb menimbulk ulkan an situas situasii 'ang 'ang mengha mengharus ruska kan n peraa peraatt melak melakuk ukan an tindak tindakan an pengob pengobata atan n atau atau melak melakuk ukan an tindak tindakan an medis medis 'ang 'ang bukan bukan eena eenangn ngn'a 'a Tinda Tindaka kan n terseb tersebut ut dilak dilakuk ukan an dengan dengan atau atau tanpa adan'a pelimpahan eenang dari tenaga kesehatan lain lain
ter termasu asuk
dokt dokter er
seh sehingg ingga a
dap dapat
menim enimb bulk ulkan
permasalahan hukum terkait dengan tanggung *aab 'ang dibebankan sepihak dan bisa merugikan peraat 4 %al ini berarti baha pela'anan kesehatan oleh tenaga kesehatan meng mengen enal al
adan adan'a 'a peli pelimp mpah ahan an
ee e ena nang ng
'ang 'ang bias biasa a
dikena dikenall dengan dengan delega delegasi si eena eenang ng "rakt "raktik ik pelimp pelimpaha ahan n 2 ementerian esehatan Republik Indonesia Profl Data Kesehatan
"usat Data dan In2ormasi In2ormasi ementerian ementerian Indonesia Tahun 2011, 3akarta "usat esehatan esehatan Republik Indonesia #.1# 3 %ari2 adhillah “Urgensi "er/epatan "engesahan RUU eperaatan di Indonesia: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan Keperaatan den!an "" "ersatuan "eraat Nasional Indonesia 3akarta, 2" #uni 2011$ %etjen DPR RI& 4 Naskah kademik Ran/angan Undang-Undang eperaatan #.1# hal 15-10
dari dari #&41 #&410 0 tenaga tenaga kepera eperaata atan n 5949# 5949# orang orang tenaga tenaga medis (dokter spesialis dokter umum dan dokter gigi) dan tenaga kesehatan lainn'a seban'ak #51099 orang# +ebagai +ebagai salah salah satu unsur tenaga tenaga ke kesehat sehatan an tenaga tenaga kepera eperaata atan n 'ang 'ang terdir terdirii dari dari peraa peraatt dan peraa peraatt gigi gigi meru merupa pak kan tena tenaga ga nonnon-pa para rame medi dis s 'ang 'ang memil memilik ikii pera peran n penting terkait langsung dengan mutu pela'anan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan 'ang dimilikin'a "eraat "eraat sebagai sebagai tenaga tenaga kepera keperaatan atan merupaka merupakan n tenaga tenaga kesehat ke sehatan an terbesar terbesar di Indonesia Indonesia dengan dengan *umlah *umlah 0.8
dari
seluruh tenaga kesehatan 'ang ada & eterb eterbata atasan san tenaga tenaga medis medis (dokte (dokter) r) menimb menimbulk ulkan an situas situasii 'ang 'ang mengha mengharus ruska kan n peraa peraatt melak melakuk ukan an tindak tindakan an pengob pengobata atan n atau atau melak melakuk ukan an tindak tindakan an medis medis 'ang 'ang bukan bukan eena eenangn ngn'a 'a Tinda Tindaka kan n terseb tersebut ut dilak dilakuk ukan an dengan dengan atau atau tanpa adan'a pelimpahan eenang dari tenaga kesehatan lain lain
ter termasu asuk
dokt dokter er
seh sehingg ingga a
dap dapat
menim enimb bulk ulkan
permasalahan hukum terkait dengan tanggung *aab 'ang dibebankan sepihak dan bisa merugikan peraat 4 %al ini berarti baha pela'anan kesehatan oleh tenaga kesehatan meng mengen enal al
adan adan'a 'a peli pelimp mpah ahan an
ee e ena nang ng
'ang 'ang bias biasa a
dikena dikenall dengan dengan delega delegasi si eena eenang ng "rakt "raktik ik pelimp pelimpaha ahan n 2 ementerian esehatan Republik Indonesia Profl Data Kesehatan
"usat Data dan In2ormasi In2ormasi ementerian ementerian Indonesia Tahun 2011, 3akarta "usat esehatan esehatan Republik Indonesia #.1# 3 %ari2 adhillah “Urgensi "er/epatan "engesahan RUU eperaatan di Indonesia: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan Keperaatan den!an "" "ersatuan "eraat Nasional Indonesia 3akarta, 2" #uni 2011$ %etjen DPR RI& 4 Naskah kademik Ran/angan Undang-Undang eperaatan #.1# hal 15-10
ee e ena nang ng
(del (deleg egas asii
ee e ena nang ng))
ters terseb ebut ut
meli meliba batk tkan an
komun omunit itas as pera peraa at t 'ang 'ang ter* ter*ad adii baik baik pada pada pela pela'a 'ana nan n keper epera aat atan an
maup maupun un
prak prakti tik k
pela pela'a 'ana nan n
keseh esehat atan an
Delegasi eenang tersebut dipahami sebagai pelimpahan dari dari dokt dokter er kepad epada a pera peraa att untu untuk k mela melaks ksan anak akan an tuga tugas s medis tertentu 5 !elum tersedian'a petun*uk atau peraturan mengenai *enis-*enis tindakan medis tertentu 'ang dapat dilakukan dilakukan oleh oleh pera peraa att men' men'eb ebab abka kan n seri sering ngn' n'a a ter* ter*ad adii tump tumpan ang g tindih antara tugas asuhan keperaatan keperaatan dengan tugas 'ang meru merupa pak kan
peli pelimp mpah ahan an
ee e ena nang ng
dari dari
dokt dokter er
;ara ;a ra
pelimpahan eenang tugas dokter kepada peraat dalam tindak tindakan an medis medis di ruang ruang raat raat inap inap selama selama ini dilak dilakuk ukan an se/ara tertulis dan se/ara lisan melalui telepon "ihak 'ang ikut
bertanggung
*aab
dalam
proses
pelimpahan
eena eenang ng adalah adalah rumah rumah sakit sakit dokter dokter selak selaku u pihak pihak 'ang 'ang member memberik ikan an pelimp pelimpaha ahan n eena eenang ng dan pera peraat at selak selaku u pelaksana 'ang dilimpahi eenang !erdasarkan hasil penelitian Ren' +ur'anti tindakan medis medis 'ang 'ang dilimpa dilimpahk hkan an dokter dokter kepada epada peraa peraatt di ruang ruang raa raatt inap inap meli melipu puti ti in*e in*eks ksii (41 (418 8) ) pema pemasa sang ngan an in2u in2us s (&&&8 (&&&8) ) pemasa pemasanga ngan n ka katet teter er (#58) (#58) serta serta pemasa pemasanga ngan n N
'nas 'naso! o!as astr tri( i(
tu)e tu)es* s*
kumbah
lambung
dan
pemasangan skin traksi (1$8) 0 %asil penelitian tersebut 5 +ri "raptiningsih Dele!asi +eenan! dalam Pelaanan Kesehatan, Kesehatan,
diakses melalui http==sri-praptianings http==sri-praptianingsihblogspot/om=#.1 ihblogspot/om=#.1.=.$=delegasi.=.$=delegasieenang-dalam-pela'ananhtml>?@A/#b9.$/ eenang-dalam-pela'a nanhtml>?@A/#b9.$/5e#b2904a 5e#b2904a tanggal #. Bktober #.1# 6 Ren' +ur'anti Pelimpahan +eenan! Dokter Kepada Peraat Dalam
didukung pula oleh hasil tesis 'ang pernah dilakukan oleh %anda'aningsih
Isti
'ang
menun*ukkan kebi*akan
pelimpahan eenang dokter kepada peraat di puskesmas abupaten +leman belum memiliki dasar hukum 'ang memadai dan perangkat administrasi 'ang lemah sehingga masih membebankan pertanggung*aaban penuh kepada pelaksanan'a
%asil
penelitian
tersebut
menun*ukkan
baha pelimpahan eenang dalam keperaatan seringkali menimbulkan keadaan tumpang tindih keenangan dan ini merupakan permasalahan 'ang dihadapi peraat dalam !re area&
re area antara dokter dengan peraat ter*adi akibat
belum adan'a memorandum o. understandin! antara dokter dengan peraat terkait dengan keenangan hak dan kea*iban 'ang dibuat oleh organisasi pro2esi ikatan dokter dengan
organisasi
pro2esi
!elum
adan'a
pembagian eenang 'ang tegas dan *elas
tersebut
menimbulkan
permasalahan
dikategorikan
sebagai
peraat hukum
malpraktik
'ang etika
dapat peraat
"ermasalahan hukum tersebut ditun*ukkan dengan semakin ban'akn'a kasus 'ang ter*adi terkait dengan eenang peraat enomena dan data tersebut menun*ukkan baha peraat mempun'ai kedudukan 'ang sangat penting di Tindakan /edis Diruan! Raat Inap Rsud Ka)upaten adun! %e)a!ai Upaa Pen(e!ahan Terjadina Kelalaian, Tesis UniCersitas
garda depan kesehatan Indonesia namun pro2esi peraat masih kurang diakui dan kurang mendapat perhatian dalam dunia kesehatan ksistensi peraat *uga belum didukung oleh
peraturan
+elama
ini
perundang-undangan
pengaturan
mengenai
'ang
memadai
peraat
belum
komprehensi2 dan masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor &0 Tahun #..9 tentang esehatan (UU esehatan) UndangUndang Nomor #9 Tahun #..4 tentang "raktik edokteran (UU "raktik edokteran) Undang-Undang Nomor 44 Tahun #..9 tentang Rumah +akit (UU Rumah +akit) "eraturan "emerintah
Nomor
&#
Tahun
1990
tentang
Tenaga
esehatan ("" Nakes) serta "eraturan=eputusan ,enteri esehatan dan "eraturan Daerah "engaturan peraat se/ara spesiEk baru ada di tingkat "eraturan Daerah namun peraturan perundangundangan 'ang berada di tingkat 'ang lebih tinggi dari peraturan daerah belum mengatur peraat se/ara khusus dan tersendiri meskipun peraat sebagai tenaga kesehatan men*adi salah satu materi muatan dalam UU esehatan dan "" Nakes "asal #1 a'at (&) UU esehatan mengamanatkan agar tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang Ini berarti baha UU esehatan mengamanatkan dibentukn'a undang-undang
tenaga
kesehatan
termasuk
peraat
manat ini dilaksanakan oleh "emerintah melalui "" Nakes namun peraturan pemerintah tersebut sampai saat ini belum
disesuaikan dengan UU esehatan
+elain itu
perintah UU esehatan untuk membentuk undang-undang
'ang mengatur tenaga kesehatan *uga belum dilaksanakan Bleh karena itu "emerintah dan D"R RI memasukkan Ran/angan Undang-Undang tentang eperaatan
(RUU
eperaatan) dalam prioritas "rogram Fegislasi Nasional Tahun #.1# melalui usul inisiati2 D"R "embentukan RUU eperaatan
tersebut dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada peraat sebagai tenaga kesehatan +alah satu materi muatan dalam RUU eperaatan "elimpahan
adalah
masalah
eenang
sebagai
pelimpahan materi
eenang
muatan
RUU
eperaatan mengatur hal-hal 'ang terkait dengan tugas limpah peraat
II.
Permasalahan
"ermasalahan hukum 'ang sering dihadapi oleh peraat ter*adi karena peraat mempun'ai kedudukan 'ang sangat penting dalam pela'anan kesehatan namun peraat berada pada !re area& Gila'ah tersebut ter/ipta sebagai akibat masih tumpang tindihn'a keenangan 'ang dimiliki peraat dan tenaga kesehatan lainn'a Tumpang tindihn'a keenangan merupakan dampak 'ang ditimbulkan dari adan'a tugas pelimpahan 'ang diterima peraat melalui pelimpahan
eenang
Ini
disebabkan
belum
adan'a
undang-undang 'ang mengatur se/ara khusus dan spesiEk mengenai peraat +elain itu *uga dipengaruhi oleh belum adan'a pembagian
'ang tegas
hal-hal
'ang men*adi
keenangan peraat 'ang didapat melalui pelimpahan eenang "elimpahan eenang tersebut merupakan salah
satu
materi
muatan
'ang
diatur
dalam
RUU
eperaatan
'ang
dibentuk
berdasarkan
amanat
UU
esehatan !erdasarkan hal tersebut dilakukan pengka*ian mengenai pelimpahan eenang dalam keperaatan 'aitu a.
b.
pakah 'ang dimaksud dengan pelimpahan eenang dalam keperaatan dan bagaimanakah pelimpahan eenang tersebut diberikan kepada peraat dalam pela'anan kesehatan> pa sa*a aspek hukum
'ang
terkandung
dalam
pelimpahan eenang dalam keperaatan> III.
Kerangka Pemikiran
a.
Peraa! se"agai Tenaga Keseha!an
"eraat sebagai sumber da'a kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan edudukan peraat merupakan suatu pro2esi sebagai mitra dokter bukan sebagai pembantu dokter
edudukan peraat ini
dipengaruhi oleh eksistensi kredibilitas dan kompetensi peraat 'ang diakui sebagai pro2esional "eraat sebagai suatu
pro2esi
keperaatan
dan
tenaga
kesehatan
mempun'ai
2ungsi
dalam
praktik
independent,
interdependent, dan dependent&5
,enurut "atri/ia G I'er 2ungsi independent is those a(tiities that are (onsidered to )e ithin nursin!6s s(ope o. dia!nosos
peraat
and
tidak
treatment 9
Dalam
2ungsi ini
tindakan
membutuhkan perintah dokter
"eraat
melaksanakan peran peraatan '(arin! role7independent* berdasarkan ilmu dan kiat keperaatan se/ara mandiri dan 8 ;e/ep Triiboo 4ukum Keperaatan Panduan 4ukum dan tika )a!i
Peraat, Hog'akarta "ustaka !ook "ublisher #.1. hal 1& 9 I)id&
bertanggung
*aab terhadap akibat 'ang timbul ungsi
interdependent, 'aitu (arried out in (onjun(tion ith other health
team
mem)ers&
Tindakan
peraat
dalam
melaksanakan 2ungsi interdependent berdasarkan ker*a sama dengan tim peraatan atau tim kesehatan atau tenaga kesehatan lainn'a eenangan 'ang dimiliki dalam men*alankan delegasi
2ungsi
karena
ini
disebut
diperoleh
sebagai
karena
keenangan
adan'a
suatu
pendelegasian tugas dari dokter kepada peraat ungsi interdependent ini berarti baha peraat melaksanakan
peran koordinati2 '(oordinatie role7interdependent*& dapun 2ungsi dependent adalah the a(tiities per.ormed )ased on the phsi(ian6s order& "eraat dalam 2ungsi dependent
bertindak membantu dokter=tenaga kesehatan lain=peraat lain dalam memberikan pela'anan medis dan tindakan keperaatan
memberikan pela'anan
pengobatan
dan
tindakan khusus 'ang men*adi eenang dokter 'ang seharusn'a dilakukan oleh dokter seperti pemasangan in2us pemberian obat melakukan suntikan dan sebagain'a %al ini
berarti
baha
melaksanakan
peraat peran
dalam
2ungsi
terapeutik
dependent 'therapeuti(
role7dependent*&
etiga 2ungsi tersebut melekat pada diri peraat sebagai suatu pro2esi mandiri ksistensi peraat sebagai pro2esi ini diakui dalam Fokakar'a eperaatan Nasional Tahun 19$& karena keperaatan 'ang dilakukan oleh peraat telah memenuhi empat s'arat pokok pro2esi 'aitu )od o. knoled!e, edu(ational sstem, (ode o. ethi(s, and
altruism&10 +elain itu pelaksanaan 2ungsi peraat berkaitan
dengan
peran
peraat
sebagai
pelaksana
asuhan
keperaatan peraat sebagai pendidik peraat sebagai pengelola dan peraat sebagai peneliti11
b.
Pelim#ahan Weenang
"ela'anan
kesehatan
sebagai
perbuatan
hukum
menimbulkan akibat hukum baik bagi pemberi maupun penerima *asa la'anan kesehatan kibat hukum timbul karena
adan'a
perbuatan
hukum
terkait
dengan
pelaksanaan tugas 2ungsi dan eenang dari tenaga kesehatan
+etidakn'a
terdapat
dua
standar
umum
eenang 'aitu (1) penggunaan eenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan 'ang berlaku dan
(#)
penggunaan eenang tidak boleh merugikan pihak=orang lain "erbuatan hukum dalam pela'anan kesehatan dapat dilakukan
melalui
pelimpahan
eenang
dalam
memberikan pela'anan kesehatan baik antara sesama tenaga
kesehatan
maupun
dengan
tenaga
kesehatan
lainn'a "elimpahan eenang sering diartikan dengan delegasi eenang 'ang di dalamn'a mengandung unsur pelimpahan=delegasi dan eenang
10 ?rul ?ar #.11 J!eberapa ;atatan Tentang Ruu eperaatan:
disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan den!an Tokoh /asarakat dan Pemerhati Keperaatan, 3akarta 18 #uni 2011$ %etjen DPR RI& 11 ;e/ep Triiboo 4ukum Keperaatan Panduan &&&& op&(it&, hal &#&0
"elimpahan eenang mengandung dua kata 'aitu pelimpahan (delegasi) dan eenang da beberapa deEnisi delegasi se/ara umum antara lain a.
n(arta di(tionar dele!ation is !iin! o. respon)ilit to some)od else or (ondition o. )ein! !ien respon)ilit
(delegasi adalah pemberian tanggung *aab kepada pihak lain=orang lain atau kondisi atas tanggung *aab tersebut diberikan)9 b.
:;.ord di(tionar entrust a task or respon)ilit to other person (memper/a'akan tugas atau tanggung *aab
kepada orang lain=pihak lain) c.
amus
!esar
!ahasa
Indonesia
delegasi
diartikan
pelimpahan eenang Geenang mempun'ai hubungan se*a*ar dengan hak Geenang digunakan untuk lingkup hukum publik 'ang berkaitan dengan kekuasaan sedangkan hak digunakan dalam
lingkungan
hukum
priCat
namun
keduan'a
mempun'ai makna kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum se/ara sah ,enurut %en/ Can ,aarseCeen dalam buku "hilipus , %ad*on sebagai konsep hukum publik eenang terdiri atas sekurang-kurangn'a tiga komponen 'aitu pengaruh dasar hukum dan kon2ormitas hukum1# Geenang digunakan untuk mengendalikan perilaku sub*ek hukum 'ang harus selalu dapat ditun*ukkan dasar hukum dari
eenang
tersebut 1&
on2ormitas
hukum
dalam
12 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi dalam Konteks Tindak
Pidana Korupsi, dalam buku 4ukum 3dministrasi dan Tindak Pidana Korupsi, "hilipus , %ad*on etal, Hog'akarta
eenang berarti adan'a standar eenang baik standar umum untuk semua *enis eenang maupun standar khusus untuk *enis eenang tertentu 14 +elain
ketiga
komponen
tersebut
pelimpahan
eenang mengandung makna tanggung *aab sebagai rasa
tanggung
akuntabilitas
*aab
sebagai
melaksanakan
tugas
terhadap
penerimaan
tugas
seseorang
dalam
kemampuan limpah
dan
eenang
sebagai
pemberian hak dan kekuasaan penerima tugas limpah untuk mengambil
suatu
keputusan
terhadap
tugas
'ang
dilimpahkan Tugas limpah lahir akibat adan'a pelimpahan eenang pengalihan terlegitimasi organisasi)
"elimpahan tugas
kepada
(menurut dalam
eenang
adalah
orang
'ang
lain
mekanisme
melakukan
berbagai
proses
sah
tertentu aktiCitas
atau dalam 'ang
ditu*ukan untuk pen/apaian tu*uan organisasi 'ang *ika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pen/apaian tu*uan tersebut15 "elimpahan eenang dari pihak 'ang berhak kepada pihak 'ang tidak berhak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak se/ara tertulis ;ara
memperoleh
eenang
dalam
bidang
pemerintahan didapatkan melalui tiga /ara 'aitu atribusi delegasi dan mandat namun mandat bukan pelimpahan
K lo(&(it& 14 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi<, op&(it& 15 J"endelegasian Geenang: http==lulukstaLgunadarmaa/id=Donloads=Eles= 9.#="ertemuanMketu*uhppt diakses tan!!a l 8 /aret 2011&
eenang seperti delegasi10 tribusi adalah pemberian eenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan "elimpahan eenang dengan /ara atribusi mempun'ai kriteria sebagai berikut 1 a.
eenang berasal dari peraturan perundang-undangan
b.
eenang tetap melekat sampai dengan peraturan perundang-undangan 'ang men*adi dasar eenangn'a berubah
c.
penerima eenang bertanggung *aab mutlak atas akibat 'ang timbul dari eenang tersebut dan'a
pemerintahan berenang
eenang
atribusi
sebagai
penerima
untuk
membuat
men'ebabkan eenang
keputusan
organ men*adi
')esluit* 'ang
langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil
+umber
utama
pembentukan
dan
distribusi
eenang atribusi adalah UUD 1945 'ang ditetapkan lebih lan*ut
oleh
peraturan
perundang-undangan
"emberian
eenang melalui atribusi dapat dilakukan pembentukan eenang tertentu oleh pembuat peraturan perundangundangan dan
diberikan kepada
organ-organ
tertentu
sebagai bagian dari organ pemerintahan Brgan 'ang berenang membentuk eenang adalah organ 'ang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai badan 'ang mempun'ai eenang
16 "hilipus , %ad*on Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi<, lo(&(it& 17 Nomensen +inamo 4ukum 3dministrasi =e!ara, 3akarta 3ala "ermata
ksara #.1. hal 90
Delegasi
merupakan
pelimpahan
eenang
pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainn'a Dalam konteks pela'anan kesehatan eenang melakukan tugas medis dari dokter dilimpahkan kepada
peraat
"elimpahan
eenang
dengan
/ara
delegasi merupakan pelimpahan eenang 'ang berasal dari
pelimpahan
satu
orang=organ=badan
kepada
orang=organ=badan lain dengan s'arat a.
harus deEniti2 pemberi eenang tidak menggunakan lagi eenang=tugas 'ang dilimpahkan
dapat telah
b.
harus berdasarkan peraturan perundang-undangan eenang=tugas han'a mungkin dilimpahkan *ika ada
c.
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan delegasi tidak kepada baahan sehingga dalam
d.
hubungan kepegaaian tidak diperlukan lagi adan'a delegasi pemberi eenang a*ib untuk memberikan pen*elasan=keterangan dan penerima eenang berenang untuk meminta pen*elasan tentang
e.
pelaksanaan eenang tersebut dan peraturan kebi*aksanaan ')eleidsre!el* eenang memberi penggunaan eenang
instruksi=petun*uk
pemberi tentang
Delegasi bukanlah suatu sistem untuk mengurangi tanggung *aab melainkan /ara membuat tanggung *aab tersebut men*adi bermakna Geenang 'ang diberikan se/ara delegasi dapat di/abut atau ditarik kembali *ika ter*adi pertentangan atau pen'impangan ( (ontrar>us a(tus) dalam
men*alankan
eenang
"emberi
eenang
(dele!ens) melimpahkan tanggung *aab dan tanggung gugat kepada penerima eenang ( dele!aris) %ubungan hukum antara dele!ens dengan dele!aris berdasarkan atas eenang atribusi 'ang dilimpahkan kepada dele!aris ,andat merupakan eenang 'ang berasal dari pelimpahan se/ara Certikal dari orang 'ang berkedudukan lebih tinggi kepada orang 'ang berkedudukan lebih rendah (atasan kepada baahan=manager kepada sta2) "elimpahan eenang se/ara mandat dapat diartikan baha pemilik eenang baik berdasarkan atribusi maupun delegasi mengi*inkan eenangn'a di*alankan oleh orang lain=pihak lain Geenang tersebut dapat ditarik atau digunakan kembali seaktu-aktu oleh pemberi eenang ( mandans) "elimpahan eenang ini mempun'ai tanggung *aab dan tanggung gugat 'ang berada pada pemberi mandat ;ara pelimpahan eenang ini men/iptakan hubungan hukum 'ang bersi2at hubungan intern-hierarkis antara atasan dengan baahan dan tunduk pada norma hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga tidak perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan
IV.
Analisis
a.
Pelim#ahan Weenang Ke#eraa!an
"elimpahan
eenang
dalam
keperaatan
merupakan salah satu materi muatan 'ang diatur dalam RUU eperaatan "engaturan ini terdapat dalam dra.t RUU eperaatan 'aitu "asal &. mengenai pelaksanaan peran
peraat "asal &1 dan "asal &# mengenai eenang peraat serta "asal &$ mengenai kea*iban peraat "engaturan mengenai pelimpahan eenang=tugas pelimpahan *alann'a
dalam
keperaatan
pemerintahan
"elimpahan
oleh
eenang ini
berhubungan
sumber
da'a
didasarkan pada
dengan
kesehatan hubungan
hukum antara peraat dengan dokter=tenaga kesehatan lain=sesama
peraat
'ang
ru*ukan=pendelegasian=tugas
ter*adi
karena
pelimpahan=pelimpahan
eenang baik se/ara atribusi delegasi maupun mandat sehingga perlu diatur dalam undang-undang terkait dengan 2ungsi
peran
eenang
dan
eenang
'dele!ation
o.
peraat
authorit*
"elimpahan men'ebabkan
perubahan tanggung *aab dari tanggung *aab pemberi eenang
sebagai /ontoh
dokter
'i(arious
lia)ilit*
men*adi tanggung *aab peraat 'personal lia)ilit*&15 "ela'anan kesehatan merupakan bagian dari *alann'a pemerintahan di bidang kesehatan "enggunaan eenang dan=atau pemberian la'anan kesehatan
menga/u pada
standar umum eenang (pemerintahan) 'ang men'angkut penggunaan eenang pemerintahan Tenaga kesehatan sebagai sumber da'a kesehatan merupakan bagian dari organ pemerintahan 'ang men*alankan 2ungsi pemerintahan dalam bidang la'anan kesehatan Bleh karena itu tenaga kesehatan
sebagai
bagian
dari
pengemban
2ungsi
18 ;e/ep Triiboo dan Hulia au?i'ah /alpraktik tika Peraat$
Penelesaian %en!keta /elalui /ediasi, Hog'akarta Nuha ,edika #.1# hal 0.
pemerintahan diberi eenang agar 2ungsin'a di bidang kesehatan=pela'anan ber*alann'a
2ungsi
kesehatan
dapat
ber*alan
Untuk
pemerintahan di bidang pela'anan
kesehatan pelimpahan eenang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai
sumber
da'a
kesehatan
termasuk
peraat "eraat mempun'ai tugas pokok memberikan pela'anan
berbagai
peraatan
paripurna
baik
ketika
beker*a pada sarana pela'anan kesehatan maupun beker*a mandiri Bleh karena itu tanggung *aab peraat harus dilihat dari peran peraat "eran dan 2ungsi peraat tersebut dapat di*alankan melalui pelimpahan eenang "elimpahan eenang kepada peraat dalam pela'anan kesehatan terdiri dari dua ma/am tindakan 'aitu tindakan keperaatan dan tindakan medis 19 "elimpahan eenang dalam
keperaatan
ter*adi
antara
pemberi
dengan
penerima eenang 'ang terdiri atas
b.
"erintah peraturan perundang-undangan "ro2esi kesehatan lain (dokter dokter gigi tenaga
c.
ke2armasian dan lain-lain) pada peraat epala institusi sarana pela'anan kesehatan tempat
d.
beker*a "impinan unit ker*a keperaatan pada sarana pela'anan
a.
e.
kesehatan atau "eraat kepada kedudukan lebih peraat umum pelaksana)
19 I)id& hal 01-0#
peraat lain 'ang mempun'ai tinggi (peraat spesialis dengan peraat
primer
kepada
peraat
"eraat sebagai bagian organ pemerintahan dalam la'anan kesehatan mempun'ai tugas dan 2ungsi pokok untuk melakukan asuhan keperaatan "elaksanaan ketiga 2ungsi
dan
peran
pendelegasian
peraat
tersebut
eenang=pelimpahan
memerlukan
tugas
Dalam
eputusan ,enteri esehatan Nomor 1#&9 Tahun #..1 (emenkes Nomor 1#&9) din'atakan baha a.
keenangan peraat adalah hak dan otonomi untuk melaksanakan kemampuan
asuhan tingkat
keperaatan
pendidikan
dan
berdasarkan posisi sarana
kesehatan b.
peraat
melaksanakan
pendelegasian
tindakan
eenang=tugas
medis
limpah
sebagai
berdasarkan
kemampuann'a c.
peraat boleh melakukan tindakan di luar eenangn'a dalam kondisi gaat darurat 'ang mengan/am n'aa sesuai ketentuan 'ang berlaku
d.
dalam kondisi tidak ada tenaga 'ang kompeten peraat berenang melaksanakan tindakan di luar eenangn'a "elimpahan eenang *uga diatur dalam eputusan
,enteri esehatan No 1#$.=,enkes=+==#..# tentang "etun*uk Teknis 3abatan ungsional "eraat (emenkes Nomor 1#$.) terkait dengan tugas limpah !erdasarkan etentuan Umum emenkes Nomor 1#$. 'ang dimaksud dengan melaksanakan tugas limpah adalah melaksanakan kegiatan atau tindakan di luar keenangan peraat sesuai dengan standard operational pro(edure&
dan'a keenangan
pengaturan peraat
tersebut
dalam
berarti
baha
melaksanakan
praktik
keperaatan memiliki dua aspek 'aitu aspek 2ormil dan aspek materiil#. "eraat se/ara 2ormil berenang untuk melakukan
praktik keperaatan ketika seorang peraat
telah terda2tar sebagai re!istered nurse dan mendapatkan surat i*in praktik keperaatan +edangkan se/ara materiil diperoleh asuhan
oleh
seorang
keperaatan
peraat dan
dalam
keenangan
melaksanakan berdasarkan
pelimpahan eenang baik untuk melaksanakan tindakan medis
dari tenaga medis tenaga kesehatan lainn'a
maupun dari sesama peraat Namun "asal #. emenkes Nomor 1#&9 memberikan keenangan kepada peraat untuk melakukan tindakan di luar keenangan 'ang telah ada untuk melakukan tindakan 'ang bersi2at pertolongan atas itikad baik '!ood %amaritan la*&21 "elimpahan
eenang
tersebut
tidak
dapat
dipisahkan dari 2ungsi peraat "eraat dalam peran peraatan 'independent* mempun'ai tanggung *aab 'ang mandiri berdasarkan eenang 'ang melekat pada dirin'a %al ini berbeda dengan ketika peraat melaksanakan peran koordinati2
'interdependent*&
ungsi
interdependent
dilakukan dalam hal pela'anan kesehatan memerlukan ker*asama
dengan
tenaga
kesehatan
lain
Untuk
terlaksanan'a 2ungsi interdependent, peraat memerlukan 20 Jspek %ukum dalam "ela'anan eperaatan: diakses melalui
http==praktekperaatblogspot/om=#.1.=.9=aspek-hukum-dalampela'anan-keperaatanhtml tanggal # NoCember #.1# 21 I)id&
adan'a pelimpahan tugas=eenang dari tenaga kesehatan 'ang tergabung dalam ker*a sama tersebut "elimpahan dilakukan
berdasarkan
surat
keputusan
mengenai
pembentukan tim kesehatan dalam pemberian pela'anan kesehatan peraat
"eran
ketika
terapeutik 'dependent* dilaksanakan
dalam
keadaan
tertentu
memerlukan
beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medik 'ang dapat
dilimpahkan
"elimpahan
tugas
untuk
dilaksanakan
dalam
peran
oleh
dependent
peraat diberikan
berdasarkan permintaan pesan atau instruksi tertulis dari dokter atau peraat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas 'ang diberikan Dalam pelimpahan eenang ini berlaku doktrin perpan*angan tangan dokter 'erlen!le arm an de arts7prolon!e arm7e;tended role do(trine* dan peraat tidak
diperbolehkan mengambil inisiati2 sendiri t anpa delegasi atau pelimpahan tas dasar itu upa'a pela'anan kesehatan 'ang dilakukan oleh peraat dilakukan se/ara mandiri maupun melalui pelimpahan eenang terkait dengan tindakan medis baik di rumah sakit di sarana pela'anan kesehatan lain
(pusat
kesehatan
mas'arakat=pukesmas)
maupun
praktek pela'anan kesehatan di rumah (praktik mandiri) +e/ara normati2 tindakan medis merupakan eenang dokter namun se/ara empiris peraat sebagai tenaga keperaatan *uga melakukann'a dan tindakan medis oleh peraat tersebut mengandung aspek hukum 'ang berbeda
!erdasarkan teori eenang dalam ilmu hukum tindakan medis oleh peraat pada pela'anan kesehatan di rumah sakit bukan termasuk eenang 'ang diperoleh disebabkan pertama, apabila
karena delegasi %al
ini
peraat
tindakan
melakukan
dikehendaki
dokter
maka
medis
peraat
seperti
tidak
'ang
dapat
tidak
memikul beban tanggung *aab dan tanggung gugat atas segala akibat 'ang merugikan 'ang mun/ul kemudian Kedua, peraat sebagai tenaga pro2esional mempun'ai
tingkat pendidikan sehingga eenang 'ang dimilikin'a mempun'ai kedudukan 'ang setara dengan tenaga medis karena
eenang
tersebut
didapatkan
sesuai
bidang
keilmuan dan kompetensin'a Keti!a, tindakan medis 'ang dilakukan oleh peraat bersi2at in(idental, han'a dilakukan ketika dokter menghendaki dan apabila tidak dikehendaki maka dokter akan melakukann'a sendiri Keempat, belum ditemukan
ketentuan
peraturan
perundangan
produk
legislati2 'ang memberikan eenang kepada peraat untuk melakukan tindakan medis tertentu ke/uali dalam keadaan darurat Tindakan medis bagi peraat 'ang men*alankan praktik mandiri atau tindakan mandiri peraat dalam sarana pela'anan kesehatan dilakukan se/ara normati2 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 'aitu UU esehatan UU "raktik edokteran UU Rumah +akit "" Nakes
"ermenkes=emenkes
dan
"eraturan
Daerah
eenangan peraat se/ara mandiri tersebut merupakan eenang
atributi2
'ang
dimiliki
peraat
melalui
pelimpahan eenang 'ang diberikan
oleh peraturan
perundang-undangan ;ontoh keenangan atributi2 peraat terdapat dalam "asal 9 "ermenkes Nomor 14$ Tahun #.1. dan "asal 14 "eraturan Daerah Fampung Nomor 4 Tahun #.11
!erdasarkan
eenang
tersebut
penggunaan
eenang dalam pemberian la'anan kesehatan 'aitu a.
penggunaan
eenang
berdasarkan
peraturan
b.
perundang-undangan 'ang berlaku penggunaan eenang tidak boleh merugikan pihak lain=orang lain
"elimpahan eenang dalam keperaatan ter*adi ketika peraat melaksanakan peran dan 2ungsi koordinati2 dan terapeuik berupa tindakan keperaatan kolaborati2 'ang menempatkan peraat sebagai mitra dan beker*a sama dengan dokter tenaga kesehatan lainn'a termasuk sesama peraat %al ini berarti dalam kedua 2ungsi tersebut peraat melaksanakan tindakan medik pelimpahan +elama ini mengenai tindakan medik pelimpahan 'ang diberikan kepada peraat telah diatur dalam beberapa peraturan daerah !erdasarkan "eraturan Daerah abupaten +idoar*o Nomor 1. Tahun #.1# tentang Retribusi "ela'anan esehatan 'ang dimaksud dengan tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu 'ang keenangan melakukann'a dilimpahkan kepada tenaga keperaatan namun tanggung *aabn'a tetap pada tenaga medik 'ang memberikan tugas limpah +edangkan berdasarkan "asal 14 "eraturan Daerah "roCinsi Fampung Nomor 4 Tahun #.11 tentang "en'elenggaraan "raktik eperaatan tindakan keperaatan kolaborati2 meliputi
a
,elaksanakan program pengobatan dan=atau tindakan
b
medik se/ara tertulis pada 2asilitas pela'anan kesehatan tingkat kedua dan 2asilitas pela'anan tingkat ketiga ,elaksanakan upa'a pen'embuhan dan pemulihan kesehatan klien bersama dengan tenaga kesehatan lainn'a Tindakan medik pelimpahan tersebut dapat dilakukan
oleh dokter Dokter dapat memberikan keenangan kepada peraat atau tenaga kesehatan tertentu se/ara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran sesuai dengan kemampuan dan kompetensi 'ang dimiliki oleh peraat=tenaga kesehatan lainn'a ("asal 14 "eraturan Daerah ota "alembang Nomor ## Tahun #.11 tentang I*in "raktik dan I*in er*a Tenaga esehatan) %al ini berarti baha tindakan medis oleh peraat dalam upa'a pela'anan kesehatan se/ara normati2 tindakan tersebut merupakan eenang dokter namun se/ara empiris peraat sebagai tenaga keperaatan *uga melakukann'a +elama ini ter*adi kekeliruan pemahaman mengenai pelimpahan eenang dalam memberikan pela'anan kesehatan "elimpahan eenang dipahami sebagai pelimpahan dari dokter kepada peraat dalam upa'a pela'anan kesehatan dan peraat menger*akan tugas dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu dan peraat tidak memikul beban tanggung *aab dan tanggung gugat atas kerugian 'ang timbul dalam pela'anan kesehatan tersebut +elain itu pemahaman 'ang keliru *uga ter*adi terhadap eenang 'ang diberikan dengan /ara delegasi dan mandat Tindakan medis oleh peraat bukan termasuk dalam eenang 'ang diperoleh se/ara delegasi melainkan mandat karena
a.
apabila peraat melakukan tindakan sama seperti 'ang dikehendaki oleh dokter maka peraat tidak memikul beban tanggung *aab dan tanggung gugat atas segala akibat 'ang timbul akibat tindakan medis tersebut
b.
c.
selama ini peraat belum sepenuhn'a dan belum disadari posisin'a sebagai tenaga pro2essional dan keperaatan sebagai sebuah pro2esi tindakan medis 'ang dilakukan oleh peraat bersi2at in(idental,
d.
'aitu han'a dilakukan apabila dokter menghendakin'a belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan 'ang memberikan eenang kepada peraat untuk melakukan tindakan medis tertentu ke/uali dalam keadaan darurat
"elimpahan eenang dari dokter kepada peraat ter*adi bila seorang peraat melakukan tindakan 'ang bukan merupakan kompetensi
di pela'anan kesehatan
"elimpahan eenang 'ang di*alankan peraat tidak boleh dilakukan se/ara lisan oleh dokter tetapi
harus
ada
permintaan tertulis dari dokter %al ini didasarkan pada "asal 15 huru2 d emenkes Nomor 1#&9 Tahun #..1 tentang Registrasi dan "raktek "eraat 'ang men'atakan baha peraat
dalam
melaksanakan
praktek
keperaatan
berenang untuk pela'anan tindakan medik han'a dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter Ini berarti baha peraat han'a dapat melakukan pela'anan tindakan medik ketika ada permintaan tertulis dari dokter dapun hal 'ang perlu diperhatikan dalam pelimpahan tugas dari dokter kepada peraat 'aitu
a
tanggung *aab utama tetap berada pada dokter 'ang memberikan tugas
b
peraat mempun'ai tanggung *aab pelaksana
c
"elimpahan han'a dapat dilaksanakan setelah peraat tersebut mendapat pendidikan dan kompetensi 'ang /ukup untuk menerima pelimpahan
d
"elimpahan untuk *angka pan*ang atau terus menerus dapat diberikan kepada peraat kesehatan dengan kemahiran
khusus
(peraat
spesialis)
'ang
diatur
dengan peraturan tersendiri 'standin! order*& "elimpahan eenang dari dokter kepada peraat tersebut dapat diberikan kepada 'ang telah bergelar Ners spesialis
atau
Ners
apabila
dilihat
mampu
melakukann'a"elimpahan eenang dalam keperaatan *uga bisa ter*adi pada sarana pela'anan kesehatan lain 'aitu puskesmas "eraat 'ang memberikan la'anan kesehatan pada puskesmas melakukan tindakan medis tertentu "eraat 'ang berdinas di puskesmas men*alankan pro2esi sekaligus kepan*angan tangan pemerintah dalam men*alankan 2ungsi pemerintahan dalam hal pen'ediaan 2asilitas dan pela'anan kesehatan 'ang la'ak=memadai "eraat mempun'ai
'ang
tenaga
bertugas kompeten
di
puskesmas
(dokter)
han'a
'ang dapat
melakukan tindakan medis=pengobatan atas persetu*uan dokter penanggung *aab Namun peraat seringkali tidak menunggu adan'a pelimpahan eenang (perintah) dari dokter untuk melakukan pela'anan medis di puskesmas
tetapi
dilakukan
kela?iman
nilai
berdasarkan
pertimbangan
kemanusiaan
dan
pribadi
kompetensin'a
"ela'anan kesehatan berupa tindakan medis seharusn'a memerlukan pelimpahan dari dokter "endelegasian
eenang=pemberian tugas
limpah
bagi peraat di puskesmas berbeda dengan di rumah sakit karena puskesmas mempun'ai dua unit upa'a pela'anan 'aitu
upa'a
kesehatan
kesehatan
perorangan
mas'arakat
(U")
(U,)
dan
upa'a
"endelegasian
eenang=tugas limpah bagi peraat di puskesmas ter*adi melalui a
"endelegasian eenang upa'a kesehatan perorangan (U") diberikan oleh dokter sebagai tenaga medis
b
"endelegasian eenang upa'a kesehatan mas'arakat (U,)
diberikan
penanggung
*aab
oleh
kepala
institusi
puskesmas
puskesmas
sebagai
berdasarkan
+urat eputusan epala Dinas esehatan=bupati=alikota "elimpahan eenang=tugas *uga dapat ter*adi antarperaat "eraat dalam melaksanakan 2ungsi dependent memiliki
kompetensi
delegasi
kemampuan dari peraat
'aitu
pro2esional
mendelegasikan kepada
peraat
Cokasional dan kemampuan 'ang didelegasikan dari tenaga medis kepada peraat sesuai dengan kompetensi dan kemampuan peraat 'ang menerima delegasi
##
"elimpahan
eenang antar-peraat ter*adi ketika
22 ;e/ep Triiboo dan Hulia au?i'ah /alpraktik tika Peraat<,
lo(&(it& hal 04-05
a.
"eraat 'ang mempun'ai keenangan penuh adalah
b.
Ners untuk asuhan keperaatan 'ang bersi2at umum Untuk asuhan keperaatan 'ang bersi2at khusus (*ia anak maternitas medikal bedah dan komunitas)
c.
eenang berada pada Ners spesialis "eraat lulusan Diploma III eperaatan
tidak
mempun'ai eenang untuk membuat asuhan keperaatan han'a melakukan atas instruksi Ners d.
"elimpahan eenang dapat diberikan oleh Ners spesialis kepada Ners berdasarkan kondisi darurat dan bila dilihat Ners mampu melakukann'a dan
e.
"elimpahan eenang dapat diberikan oleh Ners kepada peraat D& berdasarkan kondisi darurat dan bila dilihat oleh Ners peraat D& mampu melakukann'a
+elain itu pelimpahan eenang merupakan salah satu elemen penting dalam 2ungsi pembinaan "elimpahan tugas (pendelegasian) dimaksudkan agar peraat men*adi lebih produkti2 dalam melakukan 2ungsi-2ungsi mana*emen lainn'a
sehingga
diperlukan
proses
pengalokasian
eenang dari manager peraat kepada sta2 peraat sebagai baahann'a "elimpahan tugas keperaatan dari pimpinan unit ker*a keperaatan kepada peraat ter*adi apabila pada suatu unit ker*a tidak terdapat peraat 'ang sesuai dengan *en*ang *abatann'a untuk melaksanakan kegiatan
keperaatan
ondisi
tersebut
men'ebabkan
peraat lain 'ang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di baah *en*ang *abatann'a dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan se/ara tertulis dari pimpinan unit ker*a 'ang bersangkutan da empat
kegiatan delegasi eenang dalam unit ker*a keperaatan 'aitu a
,anager peraat=bidan menetapkan dan memberikan tugas
dan
tu*uann'a
kepada
orang
'ang
diberi
pelimpahan b
,ana*er melimpahkan eenang 'ang diperlukan untuk men/apai tu*uan
c
"eraat=bidan 'ang menerima delegasi baik eksplisit maupun implisit menimbulkan kea*iban dan tanggung *aab
d
,ana*er peraat=bidan menerima pertanggung*aaban (akuntabilitas) atas hasil 'ang telah di/apai "elimpahan eenang dalam keperaatan tersebut
harus
dilakukan
se/ara
tertulis
dengan
pertimbangan
berikut a.
,empun'ai kekuatan hukum 'ang kuat dan kekuatan pembuktian berlaku
b.
karena
dilindungi
oleh
peraturan
'ang
Dapat ber2ungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai keenangan 'ang dilimpahkan sehingga apabila ter*adi perbuatan di luar keenangan hal tersebut men*adi tanggung *aab penerima eenang bukan tanggung *aab pemberi eenang
c.
"elimpahan eenang dalam keperaatan disesuaikan dengan kemampuan pro2esional dan kompetensi peraat sebagai penerima eenang
b.
As#ek
Hukum
Ke#eraa!an
Pelim#ahan
Weenang
"elimpahan eenang kepada peraat di dalamn'a mengandung beberapa aspek hukum karena ter*adi akibat adan'a hubungan hukum dan perbuatan hukum 'ang dilakukan oleh peraat "elimpahan eenang dalam keperaatan dapat ditin*au dari aspek hukum administrasi negara hukum perdata dan hukum pidana "elimpahan eenang ini mengandung aspek hukum administrasi negara karena peraat merupakan organ pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan melalui sumber da'a kesehatan %ukum administrasi negara mengatur eenang peraat se/ara mandiri maupun eenang 'ang ter/ipta dari hubungan hukum antara peraat dengan stakeholders, termasuk sesama peraat "elimpahan eenang dalam keperaatan baik berupa tindakan keperaatan maupun tindakan medis se/ara delegasi maupun mandat harus dilakukan se/ara tertulis 'ang didahului dengan kesepakatan antara pemberi eenang 'stakeholders* dengan peraat 'ang tertuang dalam surat pelimpahan dan di*alankan sesuai dengan standard operation pro(edure& Namun 2akta 'ang ter*adi dalam praktik ru*ukan perintah ataupun surat limpah tersebut tidak pernah ada #& %al ini menun*ukkan baha se/ara hukum administrasi negara pelimpahan eenang 'ang sudah ber*alan mempun'ai kedudukan 'ang sangat lemah Tin*auan aspek hukum perdata dalam pelimpahan eenang ini didasarkan pada ketentuan "asal 1#&& "asal 23 %asil pengumpulan data untuk Ran/angan Undang-Undang
eperaatan ,akassar #. sd #4 3uni #.11
1#&4 "asal 1&#. itab Undang-Undang %ukum "erdata (U%"erdata) "elimpahan eenang dalam keperaatan untuk melakukan tindakan keperaatan maupun tindakan medis mengandung perikatan 'ang menimbulkan hubungan hukum antara penerima eenang dengan pemberi eenang !erdasarkan "asal 1#&& U%"erdata perikatan lahir karena persetu*uan dan karena undang-undang "elimpahan eenang dengan /ara atribusi berarti baha peraat menerima eenang karena perikatan 'ang lahir dari undang-undang sedangkan peraat dalam pelimpahan eenang melalui delegasi ataupun mandat merupakan perikatan 'ang lahir karena persetu*uan antara peraat sebagai penerima eenang dengan stakeholders sebagai pemberi eenang "elimpahan eenang 'ang lahir karena persetu*uan=per*an*ian didasarkan pada "asal 1#&4 dan "asal 1&#. U%"erdata "elimpahan eenang ini dilakukan melalui delegasi atau mandat "asal 1#&4 U%"erdata men'atakan baha tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu "elimpahan eenang ini merupakan suatu per*an*ian dan harus memenuhi unsur sahn'a per*an*ian dalam "asal 1&#. U%"erdata 'aitu kesepakatan ke/akapan suatu hal tertentu dan suatu sebab 'ang halal "elimpahan eenang batal demi hukum apabila s'arat kata sepakat dan ke/akapan tidak terpenuhi sedangkan apabila s'arat suatu hal tertentu dan sebab 'ang halal tidak terpenuhi maka pelimpahan eenang dapat dibatalkan Dalam pelimpahan eenang sebagai suatu per*an*ian minimal harus ada dua sub*ek hukum 'aitu peraat dan stakeholders
terkait seperti dokter=peraat men'atakan kehendak untuk mengikatkan diri
lain
'ang
"elimpahan
eenang
dalam
tindakan
medis
dilakukan oleh dokter dengan peraat Dalam pelimpahan eenang ini dokter sepakat memberikan eenang tindakan medis dan peraat sepakat menerima eenang tindakan medis tersebut edua sub*ek hukum tersebut harus mempun'ai ke/akapan bertindak dan keenangan hukum "eraat selaku penerima pelimpahan eenang harus /akap menurut hukum Bb*ek hukum dalam pelimpahan eenang untuk melaksanakan tindakan medis atau tindakan keperaatan oleh peraat harus dapat di*elaskan dan dapat dilaksanakan +elain itu ob*ek dalam pelimpahan eenang harus sebab 'ang halal 'aitu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam "asal 1&& U% "erdata "elimpahan eenang dengan /ara delegasi atau mandat dilakukan se/ara tertulis melalui surat pelimpahan eenang %al ini menun*ukkan baha ada hubungan hukum 'ang lahir dari perikatan 'ang menimbulkan hak dan kea*iban bagi peraat dan stakeholders pemberi eenang "enggunaan eenang ini tidak boleh merugikan pihak lain dan apabila timbul kerugian dalam pelimpahan eenang melalui mandat maka dokter 'ang bertanggung *aab terhadap kerugian dan kelalaian 'ang ditimbulkan oleh peraat 'ang diberikan eenang olehn'a %al ini disebabkan dalam pelimpahan eenang tindakan medis tanggung *aab utama tetap ada pada dokter 'ang memberi perintah sedangkan peraat han'a bertanggung *aab sebagai pelaksana#4 !erbeda dengan pelimpahan eenang melalui delegasi tanggung *aab terhadap
kerugian
24 I)id&, hal .
dan
kerugian
'ang
timbul
akibat
pemberian delagasi ditanggung oleh peraat penerima pelimpahan eenang "elimpahan eenang dari aspek hukum pidana dilihat dari implementasi ketentuan pidana 'ang diatur oleh undang-undang terkait arena belum ada undang-undang keperaatan maka aspek pidana dalam pelimpahan eenang didasarkan pada UU esehatan UU "raktik edokteran dan UU Rumah +akit %ubungan hukum 'ang mun/ul dalam pelimpahan eenang dari aspek hukum pidana ter*adi sebagai implikasi dari konsekuensi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang bidang kesehatan pabila ter*adi kegagalan 'ang dilakukan oleh peraat dalam melaksanakan tugas pelimpahan eenang dalam tindakan medis dan batas keenangan 'ang diberikan tanggung *aab dibebankan kepada dokter sebagai pemberi eenang atau dibebankan se/ara ber*en*ang pada pengambil kebi*akan di atasn'a #5 V.
Penu!u#
"eran pela'anan
peraat
dalam
keperaatan
pela'anan dapat
kesehatan
di*alankan
dan
melalui
pelimpahan eenang dari stakeholders, seperti dokter tenaga kesehatan lain sesama peraat kepala institusi tempat peraat beker*a "elimpahan eenang kepada peraat ter*adi dengan tiga /ara 'aitu (1) se/ara atribusi diberikan oleh peraturan perundang-undangan (#) se/ara delegasi dan (&) mandat "elimpahan eenang dengan /ara mandat dan delegasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar-pro2esi dan=atau pihak terkait diberikan se/ara tertulis dikembangkan sesuai dengan perkembangan 25 I)id& hal #
keilmuan dan kebutuhan pela'anan kesehatan serta harus di*alankan sesuai dengan kompetensi 'ang dimiliki seorang peraat "elimpahan eenang ini ter*adi ketika peraat melaksanakan
2ungsi
interdependent
dependent&
dan
"elimpahan eenang tersebut harus dilakukan se/ara tertulis baik berupa permintaan pesan instruksi surat keputusan surat pendelegasian=pelimpahan dari tenaga medis kepala instansi pimpinan unit ker*a keperaatan tenaga kesehatan lain maupun peraat pro2esi (Ners) "erihal
tentang
pelimpahan
eenang
tersebut
ditembuskan kepada peraat selaku penerima eenang pemberi eenang serta dinas=instansi terkait seperti dinas kesehatan setempat Ikatan Dokter Indonesia "ersatuan "eraat Nasional Indonesia dan instansi lain 'ang mungkin terkait dengan adan'a pelimpahan itu "elimpahan
eenang
dalam
keperaatan
mengandung aspek hukum administrasi negara hukum perdata dan hukum pidana pelimpahan eenang dari aspek hukum administrasi negara peraat merupakan salah satu organ pemerintahan dalam bidang kesehatan dan men*adi
sub*ek
hukum
pelimpahan
eenang
upa'a
pela'anan kesehatan "elimpahan eenang dari aspek hukum perdata ditin*au dari pelimpahan eenang sebagai perikatan 'ang lahir dari undang-undang dan dari per*an*ian antar-sub*ek hukum "elimpahan eenang tindakan keperaatan dan tindakan medis kepada peraat melalui delegasi atau
mandat harus memenuhi unsur sahn'a per*an*ian 'ang diatur
dalam
"asal
1&#.
U%
"erdata
"elimpahan
eenang ditin*au dari aspek hukum pidana merupakan implementasi dan implikasi dari ketentuan pidana dalam UU esehatan UU "raktik edokteran dan UU Rumah +akit pabila
ter*adi
undang-undang maka
tanggung
pelanggaran
ketentuan
pidana
dalam
tersebut akibat pelimpahan eenang *aab
dibebankan
kepada
pemberi
eenang atau dibebankan se/ara ber*en*ang "elimpahan eenang kepada peraat perlu diatur dalam RUU eperaatan karena (1) pelimpahan eenang melahirkan hubungan hukum dengan stakeholders dalam tindakan keperaatan dan tindakan medis dan perbuatan hukum bagi peraat (#) pelimpahan eenang 'ang sudah di*alankan selama ini belum mempun'ai kekuatan hukum dan peraturan 'ang ada belum mampu memberikan *aminan kepastian dan perlindungan hukum bagi peraat sehingga peraat seringkali ter*ebak dalam !re area9 dan (&) tindakan dalam keperaatan 'ang dilakukan tidak sesuai dengan
eenangn'a
dapat
men'ebabkan
ter*adin'a
malpraktik Bleh karena itu perlu adan'a pengaturan tentang pelimpahan eenang 'ang sesuai dengan /ara pelimpahann'a (atribusi delegasi mandat) dan kompetensi peraat DA$TAR PU%TAKA
Jspek %ukum dalam "ela'anan eperaatan: diakses melalui http==praktekperaatblogspot/om=#.1.=.9=aspekhukum-dalam-pela'anan-keperaatanhtml tanggal # NoCember #.1# J"endelegasian Geenang: http==lulukstaLgunadarmaa/id=Donloads=Eles=9.# ="ertemuanMketu*uhppt diakses tan!!al 8 /aret 2011& ?ar ?rul #.11 J!eberapa ;atatan Tentang Ruu eperaatan: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan den!an Tokoh /asarakat dan Pemerhati Keperaatan, 3akarta 18 #uni 2011$ %etjen DPR RI& adhillah %ari2 “Urgensi "er/epatan "engesahan RUU eperaatan di Indonesia: disampaikan pada Diskusi Tim Kerja RUU Keperaatan den!an "" "ersatuan "eraat Nasional Indonesia 3akarta, 2" #uni 2011$ %etjen DPR RI& %ad*on "hilipus , Kisi-kisi 4ukum 3dmistrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam buku 4ukum 3dministrasi dan Tindak Pidana Korupsi, "hilipus , %ad*on etal, Hog'akarta
%anda'aningsih aluasi Pelimpahan +eenan! Dokter kepada Peraat$ Tinjauan 3spek 4ukum, Tesis Uniersitas adjah /ada, 2012&
ementerian esehatan Republik Indonesia Profl Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011, 3akarta "usat Data dan In2ormasi ementerian esehatan Republik Indonesia #.1# Naskah kademik Ran/angan Undang-Undang eperaatan #.1#
