PELARANGAN IMPOR SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR KONDISI
PERDAGANGAN DI INDONESIA
Disusun Untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah
Ekonomi Makro
Oleh:
SHONAFIRI JANNA BIDARI
1360101020
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG
2014
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas anugrahNya penulisan paper ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak
lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terlaksananya penulisan paper ini hingga bisa tersusun dengan baik.
Paper ini kami susun berdasarkan pengetahuan yang kami peroleh dari
beberapa buku dan media elektronik dengan harapan orang yang membaca dapat
memahami tentang teori impor, pengertian impor, kebijakan impor, manfaat
dan dampak impor serta kebijakan pemerintah dalam mengatasiimpor.
Akhirnya, kami menyadari bahwa penulisan paper ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi perbaikan penerbitan paper ini di masa mendatang.
Jombang, Mei 2014
Penyusun
PENDAHULUAN
Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah
negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka
hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam
satu wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara
lain, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan hubungan dagang tersebut semakin
beraneka ragam, termasuk cara pembayarannya. Kegiatan ekspor impor didasari
oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena
satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara
memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim,
geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan
tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya
yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak
langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara
satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara yang
terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi
kebutuhan tiap negara tersebut. Transakasi perdagangan internasional yang
lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu
transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara
pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang berbeda.
Kebijakan Perdagangan internasional adalah suatu aturan yang dibentuk
oleh badan badan tertentu dalam melakukan perdagangan dunia yang dilakukan
oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar
kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan
(individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara
atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak
negara, perdagangan Internasional menjadi salah satu faktor utama untuk
meningkatkan GDP. Di Indonesia perdagangan Internasional juga terjalin
dengan negara luar termasuk yang satu kawasan dengan Indonesia.
Pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong terjadinya
kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional, yang menembus
batas-batas negara serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-
lain dari dan antar pelaku dalam perdagangan internasional. Kompleksitas
tersebut dapat dilihat, misalnya dari transaksi yang berlangsung cepat,
terjadinya persaingan dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun
jasa, yang kemudian menumbuhkan kebutuhan akan adanya suatu perdagangan
bebas (free trade) yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau
diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi, kontrol nilai tukar,
dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan
kelangsungan pedagangan tersebut.
PEMBAHASAN
Impor dalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu
negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.
Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari
negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan
campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor
adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah
ekspor (wikipedia.co.id)
Pembeli barang dan jasa ini disebut sebuah "importir" yang berbasis di
negara impor sedangkan penjual berbasis luar negeri disebut sebagai
"eksportir". Dengan demikian, impor merupakan setiap yang legal (misalnya
komoditas ) atau layanan yang dibawa dari satu negara ke negara lain dengan
cara yang sah, biasanya untuk digunakan dalam perdagangan . Impor yang
legal dibawa dari negara lain untuk dijual. Impor barang atau jasa yang
disediakan untuk konsumen dalam negeri oleh perusahaan asing produsen.
Impor di negara penerima adalah ekspor ke negara pengirim.
Berikut ini manfaat dari kegiatan impor:
1. Memenuhi kebutuhan masyarakatdalam negeri.
2. Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa.
3. Mendorong berkembangnya kegiatan industri.
Kegiatan impor dapat terselenggara karena beberapa hal antara lain:
1. Produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat
diperlukan di dalam negeri kita.
2. Produksi dalam negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi
kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan dari impor.
KEBIJAKAN IMPOR
Untuk melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis
yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan
menerapkan atau mangeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di
bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti
akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong
atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan
penghematan devisa negara.
Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat
dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (tariff
barrier) dan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier)
(bisniskeuangan.kompas.com)
1. Hambatan Tarif (Tariff Barrier)
Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan proteksionis
terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya
barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan
perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor
atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (custom
area). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan
bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga
barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan
meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan
mendorong konsumen menggunakan produk domestik.
A. Macam-macam Penentuan Tarif
1. Bea Ekspor (export duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap
barang yang diangkut menuju negara lain (di luar costum area).
2. Bea Transito (transit duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap
barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan
akhir barang tersebut negara lain.
3. Bea Impor (import duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap
barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area).
B. Jenis Tarif
1. Ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam
presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut.
2. Specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap
ukuran fisik daripada barang.
3. Specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan
kombinasi antara specific dan ad valorem. Misalnya suatu barang
tertentu dikenakan 10% tarif ad valorem ditambah Rp 20,00 untuk setiap
unit.
C. Sistem Tarif
1. Single-column tariffs : sistem di mana untuk masing-masing barang
hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya autonomous tariffs
(tarif yang tingginya ditentukan sendiri oleh sesuatu negara tanpa
persetujuan dengan negara lain). Kalau tingginya tarif ditentukan
dengan perjanjian dengan negara lain disebut conventional tariffs.
2. Double-column tariffs : sistem di mana untuk setiap barang mempunyai 2
(dua) tarif. Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan
undang-undang, maka namanya : "bentuk maksimum dan minimum".
3. Triple-column tariffs : biasanya sistem ini digunakan oleh negara
penjajah. Sebenarnya sistem ini hanya perluasan daripada double column
tariffs, yakni dengan menambah satu macam tariff preference untuk
negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini
sering disebut dengan nama "preferential system".
D. Efek tarif
Pembebanan tarif terhadap sesuatu barang dapat mempunyai efek terhadap
perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut.
Beberapa sfek tarif tersebut adalah :
1. Efek terhadap harga (price effect)
2. Efek terhadap konsumsi (consumption effect)
3. Efek terhadap produk (protective/import substitution effect)
4. Efek terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect)
E. Effective Rate of Protection
Tarif terhadap bahan mentah akan menaikkan ongkos produksi. Apabila
tarif hanya dikenakan pada barang jadi maka harga barang tersebut akan
naik. Hubungan antara tarif terhadap barang jadi dan tarif terhadap bahan
mentah dapat dinyatakan dengan adanya "effective rate of protection" yang
dinikmati oleh produsen yang memproses barang jadi tersebut. apabila barang
jadi dan juga bahan mentah impor itu dikenakan tarif, maka effective rate
of protection bagi produsen barang tersebut makin tinggi apabila makin
rendah tarif terhadap bahan mentah.
F. Alasan pembebanan tarif
1. Yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan
a. Memperbaiki dasar tukar
Pembebanan tarif dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Ini
berarti bahwa untuk sejumlah tertentu ekspor menghendaki jumlah impor
yang lebih besar, sebagian daripadanya diserahkan kepada pemerintah
sebagai pembayaran tarif.
b. Infant-industry
Pembebanan terif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi
perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini.
c. Diversifikasi
Pembebanan tarif industry dalam negeri dapat berkembang sehingga
dapat memperbanyak jumlah serta jenis barang yang dihasilkan terutama
oleh negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang
saja
d. Employment
Pembebanan tarif mengakibatkan turunnya impor dan menaikkan
produksi dalam negeri.
e. Anti dumping
Pembebanan tarif terhadap barang yang berasal dari negara yang
menjalankan politik dumping supaya tidak terkena akibat jelek daripada
politik tersebut.
2. Yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan
a. To keep money at home
Pembebanan tarif impor, maka impor akan berkurang sehingga akan
mencegah larinya uang ke luar negeri.
b. The low-wage
Negara yang tingkat upahnya tinggi tidak dapat mengadakan
hubungan dengan negara yang tingkat upahnya rendah tanpa menanggung
risiko akan turunnya tingkat upah. Untuk melindungi para pekerja yang
upahnya tinggi dari persaingan para pekerja yang upahnya rendah maka
negara yang tingkat upahnya tinggi tersebut perlu membebankan tarif
bagi barang yang berasal dari negara yang tingkat upahnya rendah.
3. Yang tidak dapar diuji atau dibuktikan, karena mengandung premis
ekonomi yang salah.
Tarif akan mengakibatkan turunnya atau hilangnya impor dan diganti
dengan prosuksi dalam negeri. Kenaikan produksi berarti tambahnya
kesempatan kerja yang akhirnya berarti pula kenaikan kegiatan ekonomi.
2. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barrier)
Hambatan non-tarif (non-tarif barrier) adalah berbagai kebijakan
perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga
mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr. Hamdy Hady).
A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (non-
tariff barrier) sebagai berikut :
1. Pembatasan spesifik (specific limitation)
a. Larangan impor secara mutlak
b. Pembatasan impor (quota system)
Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas
pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor)
dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.
c. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
d. Peraturan kesehatan / karantina
e. Peraturan pertahanan dan keamanan negara
f. Peraturan kebudayaan
g. Perizinan impor (import licence)
h. Embargo
i. Hambatan pemasaran / marketing
2. Peraturan bea cukai (customs administration rules)
a. Tatalaksana impor tertentu (procedure)
b. Penetapan harga pabean
c. Penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (forex
control)
d. Consulate formalities
e. Packaging / labelling regulations
f. Documentation needed
g. Quality and testing standard
h. Pungutan administasi (fees)
i. Tariff classification
3. Partisipasi pemerintah (government participation)
a. Kebijakan pengadaan pemerintah
b. Subsidi dan insentif ekspor
Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan
atau bantuan kepada indusrti dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak,
pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga.
c. Countervaling duties
d. Domestic assistance programs
e. Trade-diverting
4. Import charges
a. Import deposits
b. Supplementary duties
c. Variable levies
PRODUK IMPOR
Tidak semua jenis barang dapat diimpor. Jenis barang yang dapat
diimpor telah ditetapkan pemerintah suatu Negara. Misalnya, di Indonesia,
pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang
diimpor sebagai berikut (detik.com):
1. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti
beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat
rumah tangga.
2. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang
seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang
tenun, semen, kapur, bahan plastic, besi, baja, logam, bahan karet,
plastik, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
3. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan
suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator
listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesil diesel,
traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya.
Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan
penolong serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,seperti makanan, minuman, susu,
mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-
barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku
maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan
kendaraan bermotor.
Barang modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti
mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk
impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu,
kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil
peternakan antara lain daging dan susu (pengertianahli.com).
Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain
adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barng
industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia,
kendaraan. dalam bidang jasa indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar
negeri.
DAMPAK IMPOR
Impor, bersama dengan ekspor, membentuk dasar dari perdagangan
internasional. Impor barang biasanya membutuhkan keterlibatan pabean
berwenang di kedua negara impor dan negara ekspor dan sering tunduk pada
impor kuota, tarif dan perjanjian perdagangan.
Berikut ini adalah dampak dari kegiatan Impor (jurnal.unsiyah.ac.id):
1. Dampak Positif Impor
a. Meningkatkan kesejahteraan konsumen
Dengan adanya impor barang konsumsi, masyarakat Indonesia biasa
menggunakan barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri.
b. Meningkatkan industri dalam negeri
Dengan adanya impor, kita mendapat kesempatan untuk mengimpor
barang modal, baik yang berupa mesin industri maupun bahan baku
yang memungkinkan kita untuk megembangkan suatu industri.
c. Alih teknologi
Dengan adanya impot memungkinkan terjadinya alih teknologi. Secara
bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk
mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.
2. Dampak Negatif Impor
a. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri
Selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri
dalam negeri melalui impor barang modal, namun bisa terjadi
sebalikya, industri kita tidak berkembang karena menghadapi pesaing
di luar negeri.
b. Menciptakan pengangguran
Dengan mengimpor barang dari luar negeri berarti kita tidak
mempunyai kesempatan untuk memproduksi barang tersebut. Sama
artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan
pekerjaan yang tercipta dari proses memproduksi barang tersebut.
c. Konsumerisme
Konsumsi berlebihan terutama untuk barang mewah merupakan salah
satu dampak yang dapat diciptakan dari adanya kegiatan impor
barang.
d. Inflasi
e. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah
f. Defisit Perdagangan yang berdampak pada Defisit Neraca Pembayaran
Kegiatan impor memiliki dampak positif dan negatif terhadap
perekonomian suatu negara. Untuk melindungi produsen dalam negeri, maka
negara melakukan pembatasan terhadap jumlah/ kuota impor.
Dampak positif pembatasan impor:
1. Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri.
2. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
3. Memperkuat neraca pembayaran.
Dampak negatif pembatasan impor:
1. Lesunya perdagangan internasional akibat terjadinya balas membalas
kegiatan pembatasan kuota impor.
2. Kurangnya peningkatan mutu produksi akibat produsen dalam negeri merasa
tidak mempunyai pesaing.
PELARANGAN IMPOR
Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya
barang tertentu atau produk asing (ke dalam pasar domestik) ke dalam
negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang
dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang
mengandung penyakit Anthrax. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan
politik dan ekonomi.
Menurut Dijen KPI Kemendag (2011), ada tiga sasaran kebijakan larangan
impor, yaitu:
1. Kebijakan Larangan Impor Berorientasi Lingkungan Hidup.
2. Kebijakan Larangan Impor Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri dan
3. Menjaga Balance of Payments
Berikut ini adalah ulasan kebijakan larangan impor sesuai ketiga
sasaran tersebut diatas:
1. Kebijakan Larangan Impor Berorientasi Lingkungan Hidup
Pemerintah suatu negara dapat melarang impor produk tertentu apabila
produk tersebut berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu
negara, atau karena produk itu merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam
hingga merusak keseimbangan ekologi.
Di Indonesia, terdapat beberapa produk yang dilarang masuk ke
Indonesia karena berbahaya bagi lingkungan hidup, antara lain limbah
plastik (Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003), Pestisida
etilen dibromida, Limbah B3 kecuali item tertentu, Udang spesies Penaeus
Vanamae (Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan),
dan produk susu dan olahan susu dari Cina. Akan tetapi, pada Agustus 2008
muncul berita bahwa Pemerintah akan mengizinkan impor limbah plastik untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi industri, karena menurut data
Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia, selama semester pertama
2008 harga bahan baku plastik polyethylene dan polypropylene naik 100
persen dari US$ 1.100 menjadi US$ 2.200 per ton. Sedangkan pelarangan impor
udang spesies Penaeus Vanamae adalah karena di pasar internasional beredar
udang jenis ini yang terserang penyakit.
Produk susu dan olahan susu dari Cina juga masuk dalam daftar larangan
impor di 31 negara lain, menyusul terjadinya skandal susu bermelamin di
Cina. pada akhir September 2008, dilaporkan susu bermelamin telah
menimbulkan 94.000 korban, termasuk 4 bayi meninggal karena kerusakan
ginjal. Pada tahun 2004, terjadi kasus malnutrisi anak-anak di Cina Daratan
, akibat susu yang tidak mengandung protein. Oleh karena itu, Pemerintah
mengeluarkan peraturan mengenai kandungan protein. Nampaknya, perusahaan-
perusahaan susu di Cina menambahkan melamin dalam susu agar seakan-akan
susunya mengandung protein yang tinggi. WHO menyebutkan bahwa ini adalah
salah satu skandal keamanan makanan paling besar dalam beberapa tahun
terakhir. Setelah terungkapnya skandal ini di dunia Internasional, reputasi
ekspor makanan asal Cina menjadi jelek, dan tercatat 11 negara menghentikan
seluruh impor produk susu dan olahan susu dari Cina Daratan.
2. Kebijakan Larangan Impor Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri
Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan
pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam
pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota
dapat melakukan safeguard measures sebagai langkah guna melindungi industri
domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua
kondisi untuk menerapkan safeguards measures, yakni :
a. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di
dalam negeri.
b. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang
serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.
Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat
melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang
berasal dari impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau
kompetisi secara internasional. Safeguards measures bersifat sementara dan
semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri
domestik yang menghadapi tekanan. Safeguards measures tidak dapat digunakan
untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.
3. Menjaga Balance of Payments
Apabila negara anggota WTO menghadapi kesulitan neraca pembayaran
(balance of payments/BOP difficulties), maka negara anggota tersebut dapat
menerapkan pembatasan atas perdagangan jasa yang menyebabkan timbulnya
komitmen termasuk pembayaran atau transfer yang berkitan dengan komitmen
tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengecualian
tersebut dapat diberlakukan adalah :
a. Perekonomian negara berkembang tersebut lemah, sehingga hanya dapat
menyokong standar kehidupan yang rendah.
b. Dalam tahap awal pembangunan
c. Mengalami kesulitan BOP sebagai akibat dari kebijakan membuka pasar
domestik dan perubahan persyaratan perdagangan (terms of trade).
Kebijakan larangan impor demi industri lokal di Negeria tidak
diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai akan merugikan
industri sendiri. Pihak industri sendiri menyatakan bahwa seharusnya
pemerintah memikirkan bagaimana menyediakan infrastruktur bagi mereka,
daripada melakukan pelarangan impor. Misalnya dalam kasus industri baja,
untuk mencegah perusahaan-perusahaan baja gulung tikar, maka pemerintah
Nigeria harus menyediakan tenaga listrik sekitar 70-80 megawatt. Dengan
melakukan pelarangan impor, pemerintah telah menciptakan pasar bagi produk
lokal, tapi industri lokal sendiri kesulitan untuk memenuhi permintaan
pasar. Akibatnya, terjadi kelangkaan, rendahnya kualitas produk dan
mahalnya harga barang-barang, sehingga konsumen menjadi korban dari
kebijakan ini.
Faktanya, walaupun berneraca surplus dalam perdagangan internasional,
tapi Nigeria terbelit utang, sebagai akibat dari ketergantungan yang
berlebihan pada perdagangan sektor minyak yang padat modal dan harga
produknya sangat fluktuatif. Negeri ini sempat menikmati masa kejayaan
harga jual minyak pada tahun 1980-an, sehingga membuat GDP Nigeria menembus
US$81 miliar pada tahun 1985, namun angka GDP terus melorot menjadi US$40,5
miliar saja pada 1995. Akibatnya, Nigeria menanggung beban utang luar
negeri yang tak tertanggungkan yakni US$1,7 miliar per tahun untuk mencicil
utang dan bunganya yang semakin membesar, atau sekitar separuh dari nilai
yang harus dibayarkan. Selain anjloknya harga minyak sejak tahun 1980-an,
tingkat korupsi yang tinggi juga menyebabkan keadaan ekonomi Nigeria
memburuk (Transparency International mencantumkan Nigeria sebagai negara
terkorup ketiga se-dunia), (indonesia.go.id).
Dalam perkembangan berikutnya, WTO berhasil mendorong Nigeria untuk
menghapuskan hambatan impornya dalam delapan tahun program eliminasi. (WTO
1998). Sebagaimana dapat dilihat pada Implementation of the Year 2008
Fiscal Policy Measures and Tariff Amendments yang dikeluarkan Budget Office
Nigeria, bahwa larangan impor dialihkan ke hambatan tarif impor yang cukup
tinggi, khususnya untuk produk-produk yang dapat ditemukan di dalam negeri
(ditjenkpi.kemendag.go.id).
KONDISI IMPOR DI INDONESIA
Nilai impor Indonesia Januari 2012 sebesar US$14,57 miliar atau turun
11,57 persen dibanding impor Desember 2011 yang besarnya US$16,48 miliar,
sedangkan jika dibanding impor Januari 2011 (US$12,56 miliar) maka naik
sebesar 16,02 persen.
Impor nonmigas Januari 2012 sebesar US$11,58 miliar atau turun US$1,25
miliar (9,72 persen) dibanding impor nonmigas Desember 2011 (US$12,83
miliar). Sebaliknya jika dibanding Januari 2011 (US$9,57 miliar) maka
terjadi peningkatan, yaitu sebesar US$1,99 miliar atau 20,80 persen.
Impor migas Januari 2012 sebesar US$2,99 miliar atau turun US$0,66
miliar (18,05 persen) dibanding impor migas Desember 2011 (US$3,65 miliar),
sedangkan jika dibanding impor bulan yang sama tahun sebelumnya (US$2,97
miliar) terjadi peningkatan US$0,02 miliar atau 0,58 persen.
Nilai impor nonmigas terbesar Januari 2012 adalah golongan barang
mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US$2,32 miliar. Nilai ini turun
7,81 persen (US$0,20 miliar) dibanding impor golongan barang yang sama
Desember 2011 (US$2,52 miliar). Sementara itu, impor golongan barang
tersebut meningkat US$0,60 miliar (34,57 persen) dibanding impor golongan
barang yang sama Januari 2011 (US$1,72 miliar).
Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar Januari 2012 ditempati
oleh Cina dengan nilai US$2,53 miliar dengan pangsa 21,88 persen, diikuti
Jepang US$1,74 miliar (15,06 persen), dan Singapura US$0,85 miliar (7,31
persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai 20,94 persen, sementara dari
Uni Eropa sebesar 9,42 persen.
Nilai impor semua golongan penggunaan barang Januari 2012 dibanding
impor bulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing meningkat, yaitu impor
barang konsumsi sebesar 8,71 persen, bahan baku/penolong sebesar 11,19
persen, dan barang modal sebesar 41,26 persen.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI IMPOR
Neraca perdagangan Indonesia selama tahun fiskal 2013 telah mengalami
defisit yang tidak sedikit. Menurut data BPS pada tahun 2013 sampai bulan
November, Indonesia mengalami defisit tertinggi sepanjang sejarah yaitu
sebesar US$ 5,65 milyar atau sekitar 67 trilyun. Data impor Januari hingga
November itu empat besarnya semua dari oil and gas related, Adapun jumlah
impor dengan nilai tertinggi adalah kendaraan bermotor, yang berikutnya
minyak mentah, lalu solar untuk industri dan bahan bakar diesel lainnya
(Other Diesel Fuel), dan impor terbesar kelima adalah smartphone.
Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membatasi impor agar defisit
neraca perdagangan tidak berlangsung terus menerus. Beberapa kebijakan yang
telah diambil pemerintah diantaranya :
1. Di bidang migas, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yaitu:
a. Menaikkan harga bbm bersubsidi pada bulan Juni 2013. Hal ini
dimaksudkan agar biaya impor BBM tidak membengkak terlalu besar.
b. Menetapkan kendaraan pemerintah dan TNI dilarang menggunakan BBM
bersubsidi.
2. Di bidang impor bahan makanan (beras/kedelai/hewan ternak)
a. Membatasi impor beras, gula, kedelai dan meningkatkan kapasitas
produksi pertanian dalam negeri melalui Kementrian BUMN yang
bekerjasama dengan Kementrian Pertanian.
b. Pembatasan impor sapi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak
sapi di dalam negeri.
3. Di bidang impor barang elektronik
a. Menaikkan pajak barang mewah, termasuk barang elektronik seperti
ponsel dan tablet.
4. Di bidang impor otomotif
a. Menaikkan pajak kendaraan bermotor sampai sebesar 125%% yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2014 yang
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Maret
2014 (bisnis.liputan6.com)
Peraturan tersebut adalah :
1. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang
dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 10% yaitu:
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15
orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel atau semi diesel) untuk semua kapasitas silinder.
b. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang,
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel)
dengan sistem satu gardan penggerak 4x2, dengan kapasitas isi
silinder sampai dengan 1.500 cc.
2. Kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sebesar 20% adalah:
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk
pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus
api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem
satu gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih
dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
b. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin) dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih
dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau
nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem satu
gardan penggerak (4x2) atau dengan sistem dua gardan penggerak
(4x4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak
lebih dari lima ton.
3. Kendaraan bermotor yang terkena tarif PPnBM 30% adalah kendaraan
bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi. Kendaraan bermotor tersebut yaitu:
a. Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan
kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc.
b. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan
sistem dua gardan penggerak (4x4), kapasitas isi silinder sampai
1.500 cc.
4. Kelompok kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif 40% adalah
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi. Yang masuk kategori ini adalah:
a. Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor
bakar cetus api, dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc.
b. Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa:
1. Sedan atau station wagon.
2. Selain sedan atau station wagon dengan sistem dua gardan
penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari
1.500 cc sampai dengan 3.000 cc.
c. Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau
semi diesel), berupa:
1. Sedan atau station wagon.
2. Selain sedan atau station wagon dengan sistem dua gardan
penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari
1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
5. Adapun kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif 50% adalah
semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. Kendaraan bermotor
yang dikenai PPNBM dengan tarif 60% yaitu:
a. Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih
dari 250 cc sampai dengan 500 cc.
b. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di
pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
6. Kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 125% adalah:
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk
pengemudi, dengan motor pencetus api, berupa:
1. Sedan atau station wagon.
2. Selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan
penggerak (4x2) atau dengan sistem dua gardan penggerak (4x4)
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.00 cc.
a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) berupa:
1. Sedan atau station wagon.
2. Selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan
penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak
(4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc.
b. Kendaraan bermotor roda dua kapasitas isi silinder lebih dari 500
cc.
c. Trailer, semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau
kemah.
Kebijaksan pemerintah di bidang perdagangan impor berusaha menekan
impor barang konsumtif terutama yang telah diproduksi sendiri, dan impor
diarahkan untuk (ditjenkpi.kemendag.go.id):
a. Penyediaan barang impor hanya diperuntukkan bagi usaha produktif,
seperti barang modal dan bahan baku/penolong.
b. Impor barang untuk keperluan proses produksi di dalam negeri, juga
impor akan sandang dan pangan tetap dilaksanakan untuk menjaga
kestabilan harga di dalam negeri.
PENUTUP
Kesimpulan
Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu
negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.
Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari
negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan
campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.
Impor memiliki dampak negatif dan positif, apabila dimanfaatkan
dengan benar dan dikelola dengan baik serta ditunjang dengan kebijakan
pemerintah dalam megatur pembatasan impor dengan tepat, maka kegiatan impor
dapat membawa dampak yang baik bagi perdagangan di Indonesia.
Saran
Pemerintah diharapkan dapat menggelar operasi pasar untuk
menstabilkan harga. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan manajemen stok
yang baik. Pemerintah harus berkomitmen kuat mengatasi segala persoalan
perberasan nasional secara komprehensif dari hulu ke hilir agar tidak harus
selalu bergantung pada impor.
DAFTAR PUSTAKA
"Defisit Perdagangan Akibat Kegagalan Pengendalian BBM,"
http://bisniskeuangan.kompas.com/, diakses 23 April 2014.
"Defisit perdagangan Indonesia capai USD 6,36 M tahun 2013,"
http://www.merdeka.com, diakses 23 April 2014.
"Economic Profile," http://www.kemendag.go.id, diakses 13 Januari 2014.
http://bisnis.liputan6.com/read/2036782/daftar-tarif-baru-pajak-mobil-mewah-
berlaku-19-april-2014, diakses 23 April 2014.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, diakses 23 April
2014.
http://www.indonesia.go.id/en/ministers/ministry-of-the-state-
secretariat/3086-pangan-energi/13296-kebijakan-impor-pangan, diakses 23
April 2014.
http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Prosedur%20Notifi
kasi%20WTO.pdf, diakses 23 April 2014.
http://saharpova0487.blogspot.com/2010/10/hambatan-tarif-dan-non-
tarif.html, diakses 23 April 2014.
http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/11/15/kebijakan-impor-beras-
di- indonesia/, diakses 23 April 2014.
"Impor Migas Kembali buat Defisit Neraca Perdagangan,"
http://www.merdeka.com, diakses 23 April 2014.
http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/213, diakses 23 April
2014.
http://bisnis.liputan6.com/read/2036782/daftar-tarif-baru-pajak-mobil-mewah-
berlaku-19-april-2014, diakses 23 April 2014.
"RI Kesulitan Kurangi Impor Migas," http:// www.republika.co.id, diakses 23
April 2014.
Waluyo, Indarto dan Subroto J. 2007. Ekonomi Kontekstual: Untuk SMA & MA
Kelas XI. Surakarta: Mediatama.
