Modul 7 Eselon 4 Manajemen Aset

Modul 7 Pemindah-tanganan Dan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah

Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah (Asset Management - Physical)

Eselon IV

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat. Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan (SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan, perencanaan berkelanjutan dan sebagainya. Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor, perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung dalam anggota Technical Review Panel (TRP). Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer. Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan di daerah masing-masing.

i

Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai sumber daya di daerahnya masing-masing. Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara berkelanjutan. Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.

ii

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara, salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for Decentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (Capacity Building Action Plan/CBAP).

iii

Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS. Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri. Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspekaspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber. Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan. Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.

iv

DAFTAR ISI

Sambutan Depuy IV - LAN ........................................................................................... i Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri ................................................iii Daftar Isi BAB I

BAB II

BAB III

............................................................................................................... v PENDAHULUAN......................................................................................... 1 A.

Deskripsi Singkat .................................................................................. 1

B.

Hasil Belajar.......................................................................................... 1

C.

Indikator Hasil Belajar .......................................................................... 1

D.

Pokok Bahasan ...................................................................................... 1

BENTUK-BENTUK PEMINDAHTANGANAN BARANG/ASET MILIK DAERAH......................................................................................... 2 A.

Pengertian tentang pemindah-tanganan, persetujuan dan pelaku.......... 2

B.

Bentuk-bentuk pemindah-tanganan....................................................... 4

C.

Latihan-I/Study Kasus......................................................................... 27

D.

Rangkuman.......................................................................................... 28

PENGHAPUSAN BARANG/ASET MILIK DAERAH.......................... 29 A.

Maksud dan tujuan penghapusan barang/aset milik daerah ................ 29

B.

Dasar Pertimbangan Penghapusan Barang/Aset ................................. 30

C.

Wewenang penghapusan barang milik daerah .................................... 31

D.

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah .................................. 32

E.

Proses Penghapusan barang milik daerah ........................................... 33

F.

Latihan-II............................................................................................. 37

G.

Rangkuman.......................................................................................... 37

Daftar Pustaka Lampiran

v

BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Modul Pemindahtanganan dan penghapusan barang/aset membahas tentang tata cara/proses dan aturan kebijakan pelaksanaan pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang/aset milik daerah. B. Hasil Belajar Setelah melalui proses pembelajaran para peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan mengerti proses tatacara pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan terhadap barang/aset milik daerah yang akan dipindahtangankan atau dihapuskan. C. Indikator Hasil Belajar Setelah selesainya proses pembelajaran Modul ini, para peserta pelatihan diharapkan akan dapat dan mampu untuk: 1. 2.

Memproses pemindahtanganan (penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal) aset milik daerah, dan Memproses penghapusan barang/aset daerah yang seharusnya dihapus.

D. Pokok Bahasan 1.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang/aset milik daerah. a. Penjualan; b. Tukar-menukar; c. Hibah; d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

2.

Penghapusan barang/aset milik daerah.

1

BAB II BENTUK-BENTUK PEMINDAHTANGANAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

Peserta setelah menerima pembelajaran Bab.II ini diharapkan akan memahami dan mampu menjelaskan tentang pemindahtanganan serta Bentuk-bentuk pemindah-tanganan aset/barang milik daerah berikut dasar-dasar pertimbangannya, termasuk cara/proses pelaksanaannya dan mampu untuk melaksanakannya

A. Pengertian tentang pemindah-tanganan, persetujuan dan pelaku Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Barang milik daerah dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak digunakan utuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kontek pemindahtanganan akan terjadi peralihan kepemilikan atas barang milik daerah dari pemerintah kepada pihak lain. Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi pengguna barang harus diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan tersebut selanjutnya didayagunakan untuk penyelenggaran pemerintahan daerah yang meliputi fungsi-fungsi berikut: 1.

Fungsi pelayanan; direalisasikan melalui pengalihan status penggunaan, dimana barang milik daerah dialihkan penggunaannya kepada instansi/satuan unit kerja perangkat daerah lainnya untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.

Fungsi budgeter; direalisasikan melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan dimaksud dilakukan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun serah guna dan bangun guna serah. Sedangkan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal daerah.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 57 menyatakan bahwa bentukbentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah ini meliputi; 1. 2.

Penjualan; Tukar-menukar;

2

3 3. 4.

Hibah; Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pemindah tanganan barang milik daerah sebagai yang dimaksud oleh peraturan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berlaku untuk; 1. 2.

Tanah dan/atau bangunan; dan Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah),

Pemindah tanganan barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, apabila (Pasal 9 Permendagri No.17 Tahun 2007): 1. 2. 3. 4. 5.

Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Diperuntukkan bagi pegawai negeri. Diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Proses pemindah tanganan bagi tanah dan/atau bangunan seperti yang tercantum pada (1). dan pemindah tanganan selain tanah dan/atau bangunan seperti tercantum pada (2). diatas diajukan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota ke DPRD untuk memperoleh persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Untuk pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan pada point a s/d e diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dengan persetujuan DPRD. Untuk lebih jelasnya dan lebih ringkasnya pelaku pemindah tanganan dan yang menyetujuinya dalam proses pemindah tanganan ini dapat dilihat pada daftar pada halaman berikut ini:

4 PELAKU PEMINDAH TANGANAN DAN PEMBERI PERSETUJUAN PADA PEMINDAH TANGAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

(PP. No.6 Tahun 2006) No

Objek/jenis

Nilai (Rp) M=milyar

Persetujuan

Pelaku

Tanah dan/atau bangunan: a. Tanah dan/atau bangunan

I

b. kecuali yg termasuk kategory 1) s/d 5) Pasal 46 Ayat (3) Selain tanah dan/atau Bangunan

II

-

-

DPRD

Gub/Bpt/Wk

Sampai 5 M

Gub/Bpt/Wk

Lebih dr 5 M

DPRD

Pengelola Barang, denganKeputusan Kepala Daerah

Pengelola Barang, denganKeputusan Kepala Daerah

B. Bentuk-bentuk pemindah-tanganan 1.

Penjualan a.

Dasar pertimbangan penjualan Penjualan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: 1) 2) 3)

b.

Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur). Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cara pelaksanaan penjualan Pelaksanaan penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, kecuali dalam hal-hal tertentu; Pengecualian ini menurut Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (3) meliputi: 1) 2)

Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; Penjualan rumah golongan III; dan

5 3)

Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.

Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum serta barang inventaris lainnya. Barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan/atau bangunan. Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota. Dalam hal pelepasan dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c.

Proses penjualan barang milik daerah Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; 1). Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang. 2). Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang ssuai dengan kewenangannya. 3). Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya. 4). Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usul penjualan dimaksud. Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Pengelola barang untuk penjualan pada poin 4) diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD. Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;

6 Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. Untuk lebih jelasnya proses penjualan barang milik daerah dapat dilihat pada chart berikut ini. Gambar 2.1 Proses Pengajuan Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Gubernur/Bupati/ Walikota/ DPRD

Pengelola barang Mengajukan usul penjualan disertai pertimbangan

Pengelola barang Tidak Menyetujui

Pengelola barang Menyetujui

Pengelola barang Mengeluarkan keputusan

Pengelola barang Meneliti dan mengkaji usulan penjualan

Pengguna barang Mengajukan usul penjualan kepada Pengelola barang

1). Penjualan Kendaraan Dinas. Pengertian tentang Kendaraan Dinas yang dapat (Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 62, 63 dan 64).

dijual

Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari: a) Kendaraan perorangan dinas pejabat negara dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan

7 b) kendaraan dinas operasional. Penjualan Kendaraan perorangan dinas Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual adalah: a)

b) c) d)

KendaraanPerorangan Dinas yang dipergunakan Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Yang sudahdipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, Sudah ada penggantinya dan Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekalipun Kendaraan Perorangan Dinas sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam hal ini Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut mengenai umur kendaraan yang akan dijual belikan sesuai kondisi Daerah masing-masing. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu: a) b) c) d)

Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan, Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10(sepuluh) tahun.

Dalam mempertimbangkan prioritas permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas, harus didasarkan atas kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan dan atau pegawai yang akan pensiun atau yang sudah pensiun. Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas. = Pemohon mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas dengan melampirkan syarat-syarat administratif sebagai berikut: a) b)

keputusan pengangkatan pertama sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

8 = Sebelum Kepala Daerah menetapkan Keputusan penjualannya, maka Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional mengadakan pengecekan/ penelitian setempat. Penelitian diarahkan agar penjualan kendaraan tidak akan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaan kendaraan, persyaratan-persyaratan personil calon pembeli, landasan hukum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. = Panitia Penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. = Hasil penelitian Panitia Penjualan dan harga jual kendaraan perorangan dinas dilampirkan kepada surat permohonan pemohon. = Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut: a)

b)

kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku; kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.

= Kepala Daerah menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain: a) b) c) d) e) f)

Nama dan jabatan pembeli; Data mengenai kendaraan; Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir; Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Harga yang ditetapkan; Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

= Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas. Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:

9 a)

Dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah;

b)

Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;

c)

Surat perjanjian sewa beli harus memuat: (1) Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun; (2) Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; (3) Selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah. (4) Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan. (5) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah. (6) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan: (a) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan (b) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah. (7) Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dimaksud pada angka 6) di atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (8) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

10 Pejualan Kendaraan Dinas Operasional. Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas; Persyaratan Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah: a) yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, b) tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, c) sudah ada penggantinya. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari: a) b) c)

Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup; Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter); Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.

Proses penghapusan kendaraan dinas operasional adalah sebagai berikut: a)

Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

b)

Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

11 Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. c)

Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan: (1) Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas; (2) Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara; (3) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; (4) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun. Masa Kerja pegawai dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri. (5) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama. (6) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/ pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua); (7) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas; Kendaraan dinas operasional khusus seperti tersebut diatas, belum dapat dihapuskan jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya. (8) Hasil penjualan/pelelangan kendaraan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

12 2). Penjualan Rumah Daerah Golongan III. a). Pengertian tentang Rumah Daerah Rumah milik Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni: (1) Rumah Daerah Golongan I: ialah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan). (2) Rumah Daerah Golongan II: ialah rumah milik Daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi). (3) Rumah Daerah Golongan III: ialah rumah milik Daerah lainnya (rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II tersebut di atas; b)

Rumah Daerah Golongan III milik Daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai. (1) Rumah milik Daerah yang dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai, hanya: (2) Rumah Daerah Golongan III dan (3) Rumah Daerah Golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi Rumah Dinas Golongan III yang permanen, Semi Permanen dan Darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Penentuan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (1) Rumah dinas milik Daerah yang tidak dapat dijual ialah: (a) Rumah Daerah Golongan I (b) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III. (c) Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa. (d) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun. (2) Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III. (a) Pegawai Negeri Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

13 Memiliki Surat IzinPenghunian (SIP) yang sah. Surat Ijin Penghunian ditanda tangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperolehl membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (b) Pensiunan pegawai Negeri : Menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah. Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (c) Janda/Duda pegawai Negeri : Masih menerima tunjangan pensiun dari Negara I Pemerintah, adalah : - Almarhum suaminya/ isterinya sekurangkurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau - Masa kerja almarhum suaminyal isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalanl cara apapun memperolehl membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (d) Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku : Masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (e) Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah: Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah.

14 Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/ cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (f) Apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf i s/d v meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. c)

Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud huruf i s/d vi tersebut di atas dilakukan dengan cara Sewa Beli Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah dikalikan dengan :: (1) 2 % setiap tahun untuk permanen. (2) 4 % setiap tahun untuk semi permanen. (3) 10 % setiap tahun untuk darurat. Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80% atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %. Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia. Pembayaran harga rumah dilaksanakan.secara angsuran/cicilan, yakni: (1) Pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani. (2) Sedang sisanya diangsur paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

d)

Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III. Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah

15 mendapat persetujuan dari atasan langsungnya, dan janda/duda sebagai dimaksud pada huruf c) di atas. e)

Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Kepala Daerah. (1) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai. (a) Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait. (b) Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baikjabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir. Sebagai gambaran dari kedua panitia ini dapat kita lihat dari Kepmendagri sebelumnya sebagai berikut, walaupun demikian Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam penyusunannya: (a) Susunan Panitia Penaksir terdiri dari unsur-unsur : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan. Kepala Biro Keuangan/Bagian Keuangan. Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian. Kepala Dinas Teknis. Kepala Instansi Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan. (b) Susunan Panitia Penilai terdiri dari unsur-unsur : Sekretaris Daerah. Kepala Biro / Bagian Perlengkapan. Kepala Biro Keuangan/Bagian Keuangan. Kepala Biro Hukum/Bagian Hukum. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian. Kepala Dinas Teknis. Kepala Instansi Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Pertanahan. (2) Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain: (a) Pembangunan dan pemilikan rumah dan atau tanahnya. (b) Keadaan fisik rumah. (c) Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan. (d) Izin penghunian.

16 (e) Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah Pemerintah dengan cara apapun. (f). Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan. (g) Lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran. (3) Tugas Panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas. Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah Pengelola f)

Keputusan Kepala Daerah. Dengan telah terpenuhinya semua pers.yaratan yang diperlukan yaitu: (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah. (2) Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai. (3) Persyaratan-persyaratan administrasi dan personil pembeli. Selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya. Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli.

17 g)

Surat Perjanjian Sewa Beli Setelah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang penjualan rumah golongan III, dibuat Surat Perjanjian SewaBeli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masingmasing pegawai/pembeli sebagai pihak ke II. Sebelum Surat Perjanjian ditanda tangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan, dan harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi. Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak. Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

h)

Pelepasan hak dan penghapusan dari Buku Inventaris Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan atau ganti rugi atas tanah maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang: (1) Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli. (2) Menetapkan penghapusan rumah dan atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas, maka atas hak/sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi Pertanahan setempat.

2.

Tukar-menukar Tukar-menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah

18 pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya, atau dengan pihak swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tukar menukar barang milik Negara atau barang milik daerah khususnya untuk tanah dan/atau bangunan sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca dikoran-koran dengan istilah ruilslag atau tukar guling dengan bermacam persoalan dan masaalah yang mengikutinya. Objek dari tukar-menukar barang milik daerah yang dapat dilakukan tukarmenukarnya adalah: a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk barang milik daerah. b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang akan tetapi tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan Tukar menukar barang milik daerah ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak sebagai berikut; a. Pihak pemerintah pusat. b. Badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya. c. Swasta. Adapun alasan dilaksanakannya pelepasan hak dengan cara tukar menukar/ tukar guling (ruislag) antara lain disebabkan oleh; a. Terkena planologi. b. Belum dimanfaatkan secara optimal. c. Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi. d. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi. e. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Pelepasan hak dengan alasan tersebut dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam

19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping alasan diatas yang juga merupakan motivasi atau pertimbangan lainnya, adalah: a. b. c.

d.

e.

Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Recana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah (RUTRK/W). Membantu kesejahteraan pegawai atau anggota DPRD dalam bentuk memberi kesempatan untuk membeli kaveling perumahan. Membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, Perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya. Tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua dsb. sehingga tidak efektif lagi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilepas kepada Pihak Ketiga, dengan Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar(ruilslag/tukar guling). Untuk itu perlu diperhatihan hal-hal sebagi berikut; 1). Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang yang lebih menguntungkan Pemerintah Daerah. 2). Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga diatas tanah tersebut harus seizin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya. 3). Dalam hal pelepasan dengan tukar-menukar (ruilslag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar-menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara penentuan nilai Tanah dan/atau bangunan Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi/tukar menukar (ruilslag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga: a.

Nilai ganti rugi dan nilai taksiran tanah: 1) Nilai ganti rugi tanahnya dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, pegawai negeri, TNI, POLRI dan DPRD. 2) Sedangkan untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan dapat ditetapkan dengan berpedoman pada NJOP dan/atau harga pasaran umum tanah setempat. 3) Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.

b.

Nilai bangunannya ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan: 1) 2 % untuk bangunan permanen.

20 2) 3)

4 % untuk bangunan semi permanen. 10 % untuk bangunan yang darurat.

Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah Daerah golongan III). c.

Proses hak atas tanah dan bangunan. 1) Pembentukan Panitia Penaksir. Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan: a)

b)

c) d)

meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas; meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah; dan lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara. 1). Permohonan Persetujuan DPRD. Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir. 3)

Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar. Pada lampiran Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

21 4)

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

5)

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

6)

Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan: a) Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. b)

Penghapusan tanah dan/atau bangunan dari Buku Inventaris.

Setelah selesai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Surat Perjanjian Bersama dan Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima tersebut, maka: a)

apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari Buku Inventaris. Selanjutnya sertifikat hak atas tanah bagi masing-masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat.

b)

apabila mengenai tanah dimaksud pada huruf a di atas, maka sertifikat atas tanah yang dilepaskan kepada Pihak Ketiga dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dimaksud

22 dan menghapuskan tanah dan/atau bangunan tersebut dari Buku Inventaris . 3.

Hibah Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Penghibahan barang milik daerah ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan (Pasal 58 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 dan Pasal 78 Permendagri No.17 Tahun 2007) sebagai berikut; a. b. c. d.

Untuk kepentingan sosial, Untuk keagamaan, Untuk kemanusiaan, Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. c.

Bukan merupakaan barang rahasia Negara. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang dapat dihibahkan ini berlandaskan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 dan Pasal 79 Permendagri No.17 Tahun 2007 dapat berupa: a. b. c. d.

Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pngelola. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Wewenang dalam penetapan pemberian Hibah adalah: a.

b.

Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD bagi tanah dan/atau bangunan pada point 1. diatas, kecuali bagi tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD sebagai tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007. Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah bagi tanah dan/atau bangunan pada point 2. diatas.

23 c.

Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD bagi hibah pada point 3. diatas kalau nilainya diatas Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), kalau nilainya kurang dari itu ditetapkan tanpa meminta persetujuan DPRD.

d.

Dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola, bagi hibah pada point 4. diatas.

PELAKSANA, PERSETUJUAN DAN PENETAPAN TERHADAP BARANG/ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN

No.

Jenis barang/aset

Tanah dan/atau bangunan Tanah dan/atau bangunan dari awalnya utk hibah Selain tanah dan/ atau bangunan >Rp.5.000.000.000,
1. 2.

3.

4.

Penetapan yang akan dihibahkan oleh

Hibah dilaksanakan oleh

Kepala Daerah

Pengelola barang

DPRD

Kepala Daerah

Pengelola barang

Kepala Daerah

Kepala Daerah Kepala Daerah

Pengelola

DPRD ----------

Pengguna

Pengguna

Pengelola

Persetujuan oleh

Untuk pelaksanaan hibah bagi tanah dan/atau bangunan seperti yang dimaksud pada 1 dan 2 tersebut (tanah dan/atau bangunan, tanah dan/atau bangunan dari pengadaannya untuk dihibahkan) diatas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. b.

c.

d.

Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006.atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No.17 Tahun 2007 Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yangakan dihibahkan, dan kalau yang memerlukan persetujuan DPRD maka Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan dari DPRD. berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) dari PP No.6 Tahun 2006. Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah atas tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah;

24 e. f.

Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Daerah Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Untuk mudahnya dapat dilihat pada gambar dari flow-chart berikut ini: Gambar 2.2 Proses hibah tanah dan/atau bangunan

Pengelola barang

Gubernur/Bupati /Walikota

Mengajukan usul hibah melaksanakan hibah Berita Acara serah terima barang

DPRD

menerima persetujuan mengkaji dan mempertimbangkan berdasarkan

mengkaji dan mempertimbangkan

Psl.58 PP.No.6 Th, 2006

menetapkan/menyetujui

menetapkan/menyetujui

Untuk melaksanakan hibah bagi barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

c.

d. e.

Pengguna barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 PP. No.6 Tahun 2006 diatas. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola barang. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang.

25 Gambar2.3 Flow-chart proses hibah selain tanah dan/atau bangunan Pengguna barang

Mengajukan usul hibah

Pengelola Barang

mengkaji dan memper timbangkan berdasarkan Psl.58 PP No. 6 Th, 2006

Kalau disetujui

Pengguna barang

menerima persetujuan melaksanakan hibah Berita Acara serah terima barang

menetapkan/menyetujui

4.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah a.

Pengertian tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1). Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau 2). Barang milik daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Usaha pemerintah dalam penghapusan barang milik daerah yang akan di tanamkan dalam penyertaan modal pemerintah daerah atau di PMP kan (Penanaman Modal Pemerintah) harus memenuhi syarat-syarat pengajuan yakni: 1). Barang milik daerah tersebut tercatat dalam buku inventaris sebagai aset daerah.

26 2). Penyertaan modal pemerintah hanya diperuntukkan bagi BUMN/D atau badan hukum lainnya dimiliki Negara. 3). Barang milik daerah eks proyek harus sudah diaudit oleh BPKP dan telah ditetapkan status sementara. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa: 1) 2)

3)

Tanah dan/atau bangunan milik daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai tercantum dalam dokumen penganggaran. Barang milik daerah lainnya selain tanah dan/atau bangunan.

Kepala Daerah menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya. b.

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah dan/atau Bangunan Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna, ataupun tanah dan/atau bangunan yang dibawah pengawasan langsung Pengelola yang menurut Pengelola dapat diikut sertakan dalam penanaman Modal Daerah maka dapat diajukan/diusulkan kepada Kepala Daerah untuk itu sebagai berikut: 1)

2) 3)

4)

5)

6)

Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data; Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola; Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal; Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah; Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundangundangan.

27 c.

Tata Cara Penyertaan selain tanah dan/atau bangunan: Dalam hal Pengguna mempunyai aset selain tanah dan/atau bangunan yang menurut pertimbangannya dapat diikut sertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maka diajukan kepada Pengelola Barang sebagai berikut:

d.

1)

Pengguna barang mengajukan usul kepada Kepala Daerah melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna.

2)

Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya.

3)

Hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Kepala Daerah dan apabila Kepala Daerah menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD.

4)

Setelah Perda ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima

Laporan pemindahtangan Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.

C. Latihan-I/Study Kasus Latihan pendalaman materi dari pokok bahasan yang telah disampaikan; Study kasus; Suatu persil tanah dan bangunan suatu instansi pemerintah tidak memenuhi lagi Rencana Tata Ruang Kota (RUTK) dan instansi tersebut tidak memakai lagi karena sudah mempunyai lokasi yang baru dengan bangunan yang baru dibangun 2 tahun yang lalu. Tanah dan bangunan tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp. 8.000.000.000, 00. Sebagai pemegang Eselon IV yang diserahi tanggung jawab dalam pengurusan barang inventaris pada SKPD nya Apakah yang harus Saudara lakukan untuk itu dan tolong dijelaskan selengkapnya sebagai bahan usulan ke Pengelola Barang sampai kegiatan itu selesai?

28 D. Rangkuman 1. 2.

3.

4. 5.

Bentuk-bentuk pemindahtanganan aset pemerintah daerah bisa berupa: penjualan, tukar-menukar, hibah ataupun penyertaan modal pemerintah. Pemindahatanganan tanah dan bangunan harus atas persetujuan DPRD kecuali bila tidak sesuai lagi dengan RUTR, dihapuskan karena sudah ada anggaran pengganti, diperunukan bagi PNS, diperuntukkan bagi kepentingan umum atau dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap atau ketentuan perundang-undangan. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai Rp.5.000.000.000,(Lima milyar rupiah) atas persetujuan Gubernur/Bupati/Wako, diatas itu atas persetujuan DPRD. Penjualan aset daerah berupa tanah dan bangunan perumahan (rumah Golongan III) dan kenderaan dinas diatur dengan peraturan tersendiri. Pemindahatanganan secara tukar guling (ruislag), hibah serta untuk penyertaan modal pemerintah dapat juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan untuk itu.

BAB III PENGHAPUSAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

Peserta setelah menerima pembelajaran Bab.III ini diharapkan akan memahami dan mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan penghapusan aset/barang milik daerah serta dasar-dasar pertimbangan, wewenang, cara dan proses pelaksanaannya dan mampu untuk melaksanakannya.

A. Maksud dan tujuan penghapusan barang/aset milik daerah Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah akan membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan tanggungjawab fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Masalah penghapusan barang/aset kekayaan milik pemerintah daerah bukanlah masaalah yang bisa dianggap sepele karena bila suatu barang dalam pengurusan dan penguasaannya tidak memperhatikan terhadap masaalah penghapusan yang seharusnya wajib dilaksanakan secara konsekwen maka barang yang sudah waktunya/seharusnya dihapus, tetapi karena suatu alasan tertentu tidak dilaksanakan penghapusannya akan dapat: 1. 2. 3. 4. 5.

Menambah beban/kerugian dalam pemeliharaan, perawatan, penyimpanan dan pengamanannya. Membebani gudang/ruangan penyimpanan dengan tumpukan barang rusak, tak terpakai dan daluarsa, dan membebani lingkungan dengan polusi. Merusak lingkungan hidup atau lingkungan kerja. Membebani terus dalam penatausahaannya, dan sebagainya. Sedangkan hasil penjualan dari barang-barang yang dihapuskan dapat merupakan sebagian dari penerimaan daerah.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melaksanakan penghapusan barang berdasarkan aturan yang ditentukan untuk itu. Penghapusan didasarkan kepada Keputusan dari Pejabat yang berwewenang untuk menghapus barang dari inventaris (Buku Inventaris) dengan tujuan membebaskan staff Pengurus barang terhadap barang yang berada dibawah pengurusannya dan penguasaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari:

29

30 1. 2.

Pertanggung jawaban administrasi barang. Pertanggung jawaban fisik barang

Penghapusan barang milik daerah meliputi Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 53: 1.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang*). Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari: Pe ngelola Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Daerah.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang disebabkan karena: 1. 2. 3. 4.

Penyerahan kepada pengelola barang; Pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain, ataupun kepada pihak lain; Pemusnahan; Sebab-sebab lain: karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

B. Dasar Pertimbangan Penghapusan Barang/Aset Penghapusan barang/aset dilakukan berdasarkan pertimbangan atas alasan-alasan sebagai berikut: 1.

Untuk barang bergerak Barang bergerak dapat dipertimbangkan untuk disarankan/diusulkan penghapusannya berdasarkan pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis dan pertimbangan karena hilang/kekurangan sebagai berikut: a.

Pertimbangan teknis, antara lain: 1) Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis bila diperbaiki. 2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. 3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa 4) Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikis, aus dan lain-lain. 5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

31

2.

b.

Pertimbangan ekonomis, antara lain: 1) Karena berlebih (surplus, ekses) 2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

c.

Karena hilang/kekurangan Penyimpan atau kerugian yang disebabkan: 1) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang. 2) Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang 3) Mati, bagi tanaman atau ternak/hewan. 4) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

Untuk barang yang tak bergerak Barang yang tak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Rusak berat; terkena bencana alam, force majeure atau Idle (tak digunakan lagi). Tidak dapat digunakan secara optimal (idle) Terkena program planologi kota. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. Pertimbangan dalam rangka pelaksanan rencana strategis Hankam.

Wewenang penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti: tanah dan/atau bangunan, dan barang bergerak seperti: kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Barang daerah yang status hukumnya sudah berubah harus dihapus dari Daftar Inventaris Daerah tersebut C. Wewenang penghapusan barang milik daerah Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara

32 Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Penghapusan barang milik daerah secara khusus (bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. D. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah ini terlaksana merupakan sebab akibat atau sebagai tindak lanjut dari: 1. 2. 3.

4.

1.

Pemindahtanganan/dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penghapusan itu sendiri seperti: penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Dengan tindak lanjut pemusnahan yang dilakukan apabila barang milik daerah tersebut; a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan Hilang, kecurian, terbakar, banjir, gempa, post-majeura lainnya, susut, menguap, mencair. Penghapusan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis Untuk pelaksanaan penghapusan barang milik daerah bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara: a. b. c. d.

Penjualan. Pelelangan. Disumbangkan/dihibahkan. Guna susun.

Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas/Penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan. 2.

Penghapusan Barang-Barang Yang Tidak Mempunyai Nilai Ekonomis Penghapusan barang milk daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: a. b.

Ttidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak dapat dipindah tangankan, atau Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

33 Penghapusan barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis ini dilakukan dengan cara pemusnahan yang dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengeloa Barang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah 3.

Penghapusan secara khusus Khusus mengenai pelaksanaan penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali(rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran lebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah. Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah: a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut. b. Rusak berat yang disebabkan bencana alam force majeure, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

E. Proses Penghapusan barang milik daerah 1.

Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Dalam pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerah dimulai dengan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Mengenai susunan dan unsur personilnya tidak dijelaskan dalam Permendagri No.17 Tahun 2007, maka tidak ada salahnya kita tinjau unsur terkait dari Kepmendagri terdahulu yaitu sebagai beriku: a. b. c. d. e. f. g.

2.

Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) yang membidangi; Biro/Bagian Perlengkapan; Biro Keuangan/Bagian Keuangan; Biro hukum/Bagian Hukum; Kepala Dinas/Instansi Teknis yang membidangi; Kepala Unit/Karo/Kabag terkait; Kepala Unit Pemakai Barang.

Tugas Panitia Penghapusan Adapun Tugas Panitia Penghapusan adalah meneliti kondisi barang-barang yang diajukan untuk dihapuskan, baik dari pemilikan, administrasi, pengguna,

34 kerusakan maupun data lainnya yang dipandang perlu, atau dengan kata lain Panitia Penghapusan bertugas antara lain: a.

b. c d. e. f. g.

Memeriksa/meneliti kondisi barang yang akan dihapuskan meliputi: 1) Meneliti barang yang akan dihapus 2) Meneliti kondisi barang yang akan dihapus 3) Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus 4) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Menyelesaikan kelengkapan administratif usul penghapusan. Menyusun rencana penghapusan. Mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang. Mengajukan pelaksanaan pelelangan barang melalui Kantor Lelang setempat. Membuat Laporan pelaksanaan penghapusan. Laporan harus disampaikan Panitia Penghapusan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 hari setelah serah terima dilakukan.

Hasil penelitian panitia dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data-data barang tersebut tentang kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian (hewan) dan lain-lain. Selanjutnya Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan Terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang penghapusan barangbarang dimaksud yang memerlukan persetujuan DPRD dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, juga

35 menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. 3.

Tatacara pelaksanaan penjualan a. b.

c. d. e. f. g.

Pembentukan Panitia Penghapusan Penyiapan data barang yang diusulkan penghapusan meliputi: 1) Jenis barang 2) Klasifikasi barang 3) Harga jual yang ditetapkan Panitia 4) Ukuran barang 5) Jumlah barang Menghubungi kantor lelang guna menetapkan Hari dan Tanggal pelaksanaan pelelangan Pengumuman Pelaksanaan Pelelangan Risalah Lelang Penyetoran hasil penjualan barang milik daerah ke Kas Daerah.

Apabila akan dilakukan lelang terbatas, maka harus dibentuk Panitia Pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat- alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD. Proses penghapusan barang Daerah berupa kendaraan Dinas operasional perkantoran dan kendaraan operasional khusus seperti Truck, Ambulance, alat-alat besar, rumah/bangunan dan tanah bangunan (karena rusak berat) dilaksanakan sebagai berikut: a.

b.

Penghapusan alat-alat angkutan dan alat-alat besar, penelitiannya dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang. Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan kedalam Berita Acara dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis berwewenang. Penghapusan rumah/bangunan dan tanah-tanah atau rumah/bangunan, penelitian dilakukan oleh Panitia Penghapusan. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara, dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis yang berwewenang.

36

DAFTAR USULAN BARANG YANG AKAN DIHAPUS SKPD KAB/KOTA ………….. PROVINSI

: …… : …… : ……

No.

Nama Barang

No. Kode Barang

No. Kode Lokasi

Merk/ Type

1

2

3

4

5

MENGETAHUI KEPALA SKPD

(……………………………..) NIP…………………………..

Dokumen Kepemilikan

Tahun Beli/ Pembelian

Harga Perolehan

Keadaan Barang (B,KB,RB)

Keterangan

6

7

8

9

10

…………………………………….. PENGURUS BARANG

(…………………………...) NIP ……………………….

37

F.

Latihan-II Latihan pada session ke- 5 (terakhir) Latihan/Workshop pendalaman materi; Study kasus dan solusi pemecahan masalahnya serta konsep cara pelaksanaannya. Suatu persil tanah beserta bangunan berada dalam suatu areal kota madya milik suatu instansi dan masih digunakan dan diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Bangunan itu kondisi letaknya tak cocok lagi untuk kegiatan instansi yang bersangkutan dan juga tidak memenuhi lagi dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Dan anggaran belum memungkinkan untuk membeli tanah yang baru serta untuk pembangunan kantor yang baru. Carikan solusi pemecahannya serta cara pelaksanaan dari solusi yang dimaksudkan !

G. Rangkuman 1.

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwewenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

2.

Penghapusan barang/aset dilakukan berdasarkan pertimbangan atas alasanalasan sebagai berikut:

3.

Untuk barang bergerak. a. Pertimbangan teknis. b. Pertimbangan ekonomis. c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

4.

Untuk barang yang tak bergerak. Barang yang tak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan sebagai berikut: a. Rusak berat; terkena bencana alam, force majeure atau Idle (tak digunakan lagi). b. Terkena program planologi. c. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. d. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanan rencana strategis Hankam.

38 5.

Wewenang perobahan status hukum barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah berada di tangan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara/Tata cara penjualan rumah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah Surat Keputusan Menteri Keuangan No.SE-187/MK-2/2003 Ttg Penjualan Kendaraan Dinas. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-144/A/2002 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara. ANWAR SULAIMAN, Drs. H, (2000), Manajemen Aset Daerah, STIA LAN Press, Jakarta. DOLI, D. SIREGAR, (2004), Manajemen Aset, Satyatama Graha Tara, Jakarta.16. SADEWO, Drs. R.M, (1999), Pembinaan Administrasi Barang Milik/Kekayaan Negara, CV. Panca Usaha, Jakarta.

LAMPIRAN 1.

GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA …….. KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAS…………….. NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA ………

GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA ................ Menimbang

:

1. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku Inventaris milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …….; 2. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Penghapusan barang – barang inventaris dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ……...

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor …….Tahun ……. tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun …. Nomor …. Tambahan Lembaran Negara Nomor …. ); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai

7. 8.

9. 10.

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-Barang yang dimilki/ dikuasai Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...... Tahun ….. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ........ tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN : : Menetapkan PERTAMA

Membentuk Panitia Penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota……. dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. : Pantia Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas :

KEDUA

1. Meneliti administrasi barang dan dokumen pemilikan; 2. Meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan. 3. Lain – lain yang dipandang perlu. KETIGA

:

Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara .

KEEMPAT

:

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota……. ;

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di ……………………. pada tanggal GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……

( ………………………………….) Tembusan Yth : 1. ……………………… 2. ……………………… 3. .................................

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .......... NOMOR : ……………………………….. TANGGAL : ……………………………..…

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG –BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA……….. No Urt

Nama

1

2

Kedudukan dalam Panitia 3

Jabatan pada instansinya 4

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ……..

(………………………..)

Ket. 5

LAMPIRAN 2

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG –BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........

BERITA–ACARA Nomor :

Pada hari …. Tanggal ….. kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Panitia penghapusan barang – barang inventaris Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …….. telah melakukan pengecekan/ penelitian atas barang-barang milik ……. Sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini. Adapun hasil pengecekan / penelitian atas barang –abarang tersebut ternyata semua barang –barang dimaksud adalah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …… dan semua / sebahagiannya dalam kedaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan manfaat penggunaanya untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Berhubungan dengan kondisi barang –barang tersebut, diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang – barang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ………… Dan selanjutnya dilelang secara umum / dilelang terbatas/dihibahkan dan atau dimusnahkan. Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota……. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………………….. 20 ……… PANITIA PENGHAPUSAN BARANG – BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........., 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

……………………………..Ketua. ……………………………..Wk. Ketua. …………………………….. Sekretaris. …………………………….. Anggota …………………………….. Anggota …………………………….. Anggota ……………………………...Anggota

LAMPIRAN 3 DAFTAR USULAN BARANG YANG AKAN DIHAPUS SKPD KAB/KOTA ………….. PROVINSI

: …… : …… : ……

No.

Nama Barang

No. Kode Barang

No. Kode Lokasi

Merk/ Type

1

2

3

4

5

MENGETAHUI: KEPALA SKPD

(……………………………..) NIP…………………………..

Dokumen Kepemilikan

Tahun Beli/ Pembelian

Harga Perolehan

Keadaan Barang (B,KB,RB)

Keterangan

6

7

8

9

10

…………………………………….. PENGURUS BARANG

(…………………………...) NIP ……………………….

Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus. Terlebih dahulu diisi Nama SKPD, Kabupaten/Kota, Provinsi yang bersangkutan pada sudut kiri atas. Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus terdiri dari 10 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut: Kolom 1

: Nomor Urut. Nomor urut pencatatan setiap jenis barang.

Kolom 2

: Nama Barang. Diisi nama barang yang akan dihapus.

Kolom 3

: Nomor Kode Barang. Nomor kode barang barang/kodefikasi barang.

Kolom 4 Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7 Kolom 8

diisi

sesuai

dengan

jenis

: Nomor Kode Lokasi. Diisi nomor kode lokasi masing-masing SKPD. : Merk/Type. Diisi merek/type barang yang bersangkutan. : Dokumen Kepemilikan. Diisi bukti kepemilikan barang seperti Sertifikat, No. IMB, No. BPKB, No. Polisi dlsb. : Tahun pembelian/perolehan. Diisi tahun pembelian/pembelian. : Harga Perolehan. Diisi harga perolehaan, kalau tidak diketahui tahun pembelian, diisi dengan membandingkan barang yang sejenis.

Kolom 9

: Keadaan Barang. Diisi dengan keterangan Baik, Kurang Baik, Rusak Berat.

Kolom 10

: Keterangan. Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui (sebelah kiri bawah) oleh Kepala SKPD.

LAMPIRAN 4 DAFTAR UNTUK MENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DINAS Kepada Ketua Panitia Penguji Kendaraan di …………………………………………………. Dengan ini disampaikan tentang kendaraan Bermotor kepunyaan Dinas untuk di uji dan dinyatakan dapat tidaknya untuk dipakai lagi. Nama Penguasa …………………… Tempat Merk Pabrik Type Tahun Pembikinan Huruf Nomor Pend.Pol …………………… Nomor Landasan ………………….. Nomor Mesin Kekuatan Motor ………………….. Jumlah tempat duduk …………………. Ukuran Ban Jumlah Roda Cadangan ………………….. Jml Kilometer terpakai …………………..

Kepada 1. 2. 3. 4.

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….

: : …………………… : …………………… : …………………… : …………………… :

Dengan ini diberitahukan bahwa kendaraan bermotor yang tersebut disebelah ini telah diuji pada tanggal …………. Di ……………………….. Dan ternyata bahwa kendaraan tersebut ,

: : ………………….. :

TIDAK DAPAT (1) MASIH DAPAT (2) Dipakai lagi untuk Dinas disertakan dengan ini laporan penguji yang bersangkutan.

: : ………………….. :

AN. Panitia Pengujian (1) AN. Cabang Panitia Pengujian (2) Di ………………………………

:

Diminta dengan hormat hasil pengujian tersebut disebelah ini dan dikirimkan kepada instansi – instansi yang tersebut dalam Pasal 7 ayat 4 Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang termasuk di atas. Penguasaan tersebut di atas,

( …………………………. ) NIP. ………………………. Tembusan kepada : ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… (1) – dicoret seperlunya (2) - dicoret seperlunya (3) – Tanda tangan

Ketua ,

Sekretaris

( …………...........) (……………….....) NIP. NIP DIDAFTARKAN TANGGAL ………………………. Tindasan kepada : Anggota Panitia / Cabang tersebut, Saudara ……………………………… Di ………………………………….

:

LAMPIRAN 5 LAPORAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR …………….. PANITIA PENGUJIAN KENDARAAN DAERAH ………………………. Nomor …………………..Sidang ke …………….Tempat ……………………….tgl ……………………

PANITIA PENGUJIAN DAERAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ………………………….. Sebagai termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 18 Oktober 1958 Nomor U.5/16/21 menerangkan atas sumpah bahwa pada tanggal dan tempat yang tersebut di atas telah diuji Kendaraan bermotor dan ditaksir nilainya sebagai berikut : Merk : …………………… Jumlah tempat duduk : ………………….. Type : …………………… Ukuran Ban : ………………….. Thn Pembikinan : …………………… Jumlah Roda Cadangan : ………………….. Huruf nomor Pendaftaran Polisi : …………………… Jml. KM yang tlh ditempuh : ………………….. Nomo r urut

Bagian

Keadaan buruk/baik

% No. urt

Bagian

1 I

2 Landasan (baut pengikat body bumper belakang)

3 ………

4 5 … IX

6 Alat pendingin (radiator pompa, air sapu kipas)

…

Ban-ban (ban depan kanan, belakang, depan kiri

II

III

IV

……. As/cardan depan steer ing knule & univvyoint koglager as depan kanan dan kiri As/ cardan belakang (cardan & Pignon) kokellager as belankang kanan dan kiri

X

XI Roda & tutup roda ………

………

… XII

… XII I

Body/badan (pintupintu) belakang, kan tutup mesin tempat duduk depan dan belakang Sepatbor-sepatbor

V

VI

Pesawat rem (master pump pipa rem-rem tangan, rem tromol/brake drump) Alat pengemudi (stir) stering hause, pitman arm stangstang sambungan

XI V ………

…

………

…

Alat-alat listrik (aki, dynamo, starter, countout relay kawat listrik, klakson/born sikat kaca (wiip sr, alat penunjuk jurusan)

XV Alat-alat pembakar (coil

Keada an baik / buruk 7

%

8

VII

stir, fusel pen kanan dan kiri

………

XV I

Mesin

VII

Alat pengatur bahan baker (tank bensin pipa-pipa pompa bensin karburator dan air filter)

………

…

2

3

4

Lampu-lampu (lampu depan belakang, lampu stop, parker, lampu dalam dan lain –lain

……… …

Penahanan shoe pir-pir (tangan, spriral kanan dan spiral kanan belakang)

dan pir kiri, dan

……… …

Kaca-kaca (kaca depan kanan kiri, kaca pintu kanan kiri kaca belakang dan lainlain)

……… …

Grill mask

……… …

Cluth & perseneling shoktransm)

XVII

XX

Dascooard (ukuran amper, panas air tekanan minyak kilometer dan jam)

ak (joint

5

… XXI XXI I

XVIII

XIX

distributor kabel – kabel dan spork plu/bangie2)

…

… XXI II

6

7

8

Keadaan duko

……

…

Saluran tempat duduk (coper dan lain-lain)

……

…

Perkakas-perkakas

……

…

Alat-alat lain yang belum termasuk diatas

……

…

XXI … V

…

Jml % yang ditaksir (2)

Prosenan nilai

……………… (1) x100 % = …………………..% ……………… (2) dibuat sesungguhnya Panitia Penguji Daerah ……………………. Ketua

(…………………….) NIP. ……………...

Sekretaris,

( ………………………..) NIP………………………

LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA …… NOMOR ………………….. TENTANG PENGHAPUSAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/WALIKOTA ………

GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA……………, Menimbang

:

a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota…… ; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota…….

Mengingat

:

Memperhatikan

:

1. Undang – undang Nomor …..Tahun …….. tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun …. Nomor …. Tambahan Lembaran Negara Nomor …. ); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. 9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor ...... Tahun ......... tentang Pengelolaan Barang Milik daerah; 1. Keputusan Gubernur …… No. …… Tanggal ……. Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Barangbarang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor …… tanggal …… 3. Keputusan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... tentang Persetujuan Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... (untuk tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan bangunan di atas Rp 5 (lima) milyard); 4. Surat usulan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota .......... MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : :

KEDUA :

Menghapus dari Daftar Inventaris Barang-barang inventaris yang hilang, mati dan rusak berat milik/yang dikuasai Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pelaksanaanya dilakukan denga cara : 1. Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan, disumbangkan, guna susun. 2. Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Pelelangan/Penjualan.

KETIGA

:

Pelelangan dapat dilakukan memalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Pantia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.

KEEMPAT

:

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ……….

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan ………………… Pada tanggal ………………… GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…..

(……………………………….) Tembusan Yth : 1. .................. 2. ................; 3. Dst

di

LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH NOMOR………………………….. TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN MILIK PROVINSI / KABUPATEN / KOTA Menimbang

:

a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umum kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada Pejabat Negara; c. bahwa kendaraan operasional dinas milik pemerintah daerah yang telah dipergunakan lebih ……. Tahun dapat dihapus dari daftar inventaris; d. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/penghapusan Kendaraan bermotor/perorangan dinas milik Pemerintah Daerah ……….;

Meningat

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan perorangan dinas milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2967); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor …….. Tambahan Lembaran Negara Nomor ……..) 6. Keputusan Presiden Nomo 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorang Dinas milik Negara; 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ….. Tahun …… tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .......... Nomor ...... Tahun ....... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas (disingkat Panitia Kendaraan) milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …. Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas : 1. Meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya; 2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan; 3. Lain – lain yang dipandang perlu. 4.

KETIGA

:

Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT

:

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota ………….

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di …………………….. Pada tanggal ……………………. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…………………

( …………………………………….. )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. ................................................. 2. …………………………………… 3. Dst

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUB/BUP/WALIKOTA KEPALA DAERAH ....................................... NOMOR .................................................. TANGGAL .................................................. TENTANG .................................................

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN

NO URUT

1

NAMA

2

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

3

JABATAN PADA INSTANSI

4

KETERANGAN

5

KEPALA DAERAH

( ......................................................... )

LAMPIRAN 8

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA………..

BERITA ACARA NOMOR …………. Pada hari …. Tanggal …. Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …. Yang dibentuk dengan Keputusan …. Kepala Daerah ….. telah melakukan pengecekan / penelitian terhadap kendaraan-kendaraan milik Pemerintah …. (sebagaimana terlampir) Yang direncanakan untuk dijual kepada Pejabat Negara dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini. Adapun hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan tersebut adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Pemilikan Keadaan kendaraan Pemakaian dan pemeliharaan Biaya pemeliharaan Lain – lain yang perlu

: ………………………………. :……………………………….. :………………………………… :………………………………… :..………………………………

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut : 1. …………………….( Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual) 2. ……………………. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu) 3. …………………… (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus) Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada ……. Kepala Daerah ….. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

………… …………..20…

PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DI ATAS 1. Ketua : …………… Nama …………………… : ………………… 2. Wk Ketua : …………………………………………. ………………………………………………. 3. Sekretaris : …………………………………………. ………………………………………………. 4. Anggota : …………………………………………. ………………………………………………. 5. Anggota : …………………………………………. ……………………………………………….

……………tanda : : : :

tangan

LAMPIRAN 8 KEPADA YTH. Gubernur/Bupati/Walikota… …… Melalui : Sekretaris Daerah Di ......................................... Perihal

: Permohonan membeli rumah Daerah Golongan III milik Daerah Lampiran : 2 (dua ) *) Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : …………………………………………….. 2. NIP/NRP : …………………………………………….. 3. Tempat dan tanggal lahir : …………………………………………….. 4. Pekerjaan sekarang : …………………………………………….. 5. Instansi terakhir tempat bekerja : …………………………………………….. 6. Tunjangan Pensiun : …………………………………………….. 7. Masa Kerja pada Pemerintah : …………………………………………….. 8. Rumah Daerah yang dimohon : …………………………………………….. A. Letak Jalan Blok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

B. Huruf Daftar Nomor

: ……………………………………………..

C. Nama penghuni yang sah Tanggal dan nomor surat izin Penghunian : …………………………………………….. 9. Belum pernah membeli/memper Oleh rumah dari Pemerintah : ……………………………………………..

Mengajukan permohonan membeli rumah Daerah yang saya tempati berdasarkan Undangundang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994,jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor ….. Tahun …... Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan. ……., ……………… 20 Mengetahui/menyetujui Materai ……………………….. ) Kepala SKPD *) Surat bukti Pensiun dan SIP atas rumah.

( …………………………… )

LAMPIRAN 9

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…….. NOMOR ………………………….. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA…….. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………………………. Menimbang

:

a. Bahwa Rumah Daerah Golongan III dan atau tanah bangunannya milik Daerah dapat dijual /disewa balikan kepada pegawai; b. Bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas rumah Dearah golongan III dan atau termasuk bangunannya milik Daerah ….. yang telah direncanakan untuk dijual/disewa balikan kepada pegawai, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya. ;

Meningat

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573), Jo. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang tata acara Penjualan Rumah Negeri; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun ….. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor …. Tahun … tentang Pengelolaan Barang Daerah MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Penaksir harga penjualan/sewa beli rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya Provinsi/Kabupaten/kota …. Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, disingkat Panitia Penaksir Harga Jual Rumah Daerah Golongan III

KEDUA

:

Membentuk Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya Provinsi/Kabupaten/kota …. Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, disingkat Panitia Penilai Harga Rumah Daerah Golongan III

KETIGA

:

Tugas Panitia Penaksir dan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA tersebut diatas adalah : Tugas Panitia Penaksir : 1. Meneliti administrasi pemilikan rumah/tanah dimaksud, termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan. 2. Menaksir harga jual rumah dan ganti rugi atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara 4. Lain – lain yang dipandang perlu. Tugas Panitia Penilai : 1. Meneliti hasil Penkasiran Panitia Penaksir. 2. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT

:

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota……..

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan …………………….. Pada …………………….

di tanggal

KEPALA DAERAH …………………………

( ………………….. ) SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. …………………………………… 2. …………………………………… 3. ……………………………………

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ……………… NOMOR …………………………………. TANGGAL ………………………………. TENTANG ……………………………….

PANITIA PENAKSIR HARGA JUAL RUMAH DAERAH GOLONGAN III NO URT

NAMA

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

1

2

3

JABATAN PADA INSTANSI 4

KETERANGAN

GUB/BUPATI/WALIKOTA…….

( ………………………… )

5

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DAERAH …….............. NOMOR …………………………………. TANGGAL ………………………………. TENTANG ……………………………….

PANITIA PENILAI RUMAH DAERAH GOLONGAN III NO URT

NAMA

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

1

2

3

JABATAN PADA INSTANSI 4

KEPALA DAERAH

( ……………….. )

KETERANGAN

5

LAMPIRAN 10 BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

Pada hari ini ,,, tanggal ….. kami Panitia Penaksiran harga rumah Daerah Golongan III dengan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …. Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ….. tannngal … Nomor … telah memeriksa dan menaksir harga rumah dengan ganti rugi atas tanah rumah Daerah golongan III Letaknya : Jalan : …………………………………………….. Blok : …………………………………………….. Desa/Kelurahan : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten/Kota : …………………………………………….. Huruf Daftar Nomor : …………………………………………….. Rumah didirikan tahun : …………………………………………….. Dan memperoleh data-data sebagai tersebut pada lampiran Berita Acara ini. Berdasarkan datadata tersebut, kami masing-masing anggota Panitia Penaksir memberikan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut : Nama Anggota 1. ……………….. ………………………… 2. ……………….. ………………………… 3. ……………….. ………………………… 4. ……………….. …………………………

Harga Rumah Ganti rugi atas tanah Rp. ………………………….. Rp. Rp. …………………………..

Rp.

Rp. …………………………..

Rp.

Rp. …………………………..

Rp.

Dari hasil pemeriksanaan di atas, maka harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata dari penaksiran masing-masing anggota Panitia Penaksir yaitu : Rumah : Rp. ……….. ( ………… ) Ganti rugi atas tanah : Rp. ……….. ( ………… ) Maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut: Rp. ……….. ( ………… ) Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesuangguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya. PANITIA PENAKSIR Nama 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ……………………….. 4. ……………………….. 5. ………………………..

Tanda tangan ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

LAMPIRAN 11 BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAH DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA Pada hari ini, …. Tanggal …. Kami panitia penilaia harg Rumah Daerah golongan III dan grugi atas tanahnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …. Yang ditetapkan dengan Keputusan …. Kepala Daerah …. Tanggal ….. Nomor …….. telah meneliti dan menilai Berita Acara hasil pemeriksanaan Panitia Penaksir harga Rumah Daerah golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya tanggal ……….. Letaknya : Jalan : …………………………………………….. Blok : …………………………………………….. Desa/Kelurahan : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten/Kota : …………………………………………….. Huruf Daftar Nomor : …………………………………………….. Rumah didirikan tahun : ……………………………………………..

Menurut penelitian dan penilaian kami : a. nilai rumah tersebut Rp. ……….. ditetapkan / tidak ………….. berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun yang bersangkutan pada waktu penjualan. b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut Rp. …. Ditetapkan / tidak didasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan. c. Menurut penilaian kami nilai rumah adalah ….. % lebih tinggi /rendah dan nilai ganti rugi atas tanah adalah ….. % lebih tinggi/rendah Harga taksiran : Rumah Ganti rugi atas tanah Jumlah

: Rp. ………………… ( …………….. ) : Rp. ………………… ( …………….. ) : Rp. ………………… ( …………….. )

Harga rumah dan tanah dapat/tidak dapat setujui dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualannya. Demikianlah Berita aacara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sepenuhnya. PANITIA PENILAI NAMA 1. …………………………. 2. …………………………. 3. ………………………….

TANDA TANGAN ( …………………………. ) ( …………………………. ) ( …………………………. )

LAMPIRAN 12

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……. NOMOR ………………………….. TENTANG PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA MILIK PROVINSI / KABUPATEN / KOTA…… GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………………………. Menimbang

:

1. Bahwa rumah-rumah yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai / pensiun / janda / duda tersebut adalah rumah Daerah golongan III milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………… 2. Bahwa para pegawai/ pensiun/janda / duda calon pembeli dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …………

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

Undang–undang Nomor …. Tahun 19… tentang Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………… (Lembaran Negara Tahun … Tahun …; Tambahan Lembaran Negara Nomor ……); Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan rumah-rumah negeri kepada Pegawai Negeri sebagai undangundang (Lembaran Negara Tahun … Nmor ….; Tambahan Lembaran Negara Nomor ….); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

6.

7.

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573), JO. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun ...... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota …. Nomor … Tahun … tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan

:

1. Permohonan dari saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 Surat Keputusan ini, untuk dapat membeli rumah Daerah golongan III milik Daerah; 2. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian rumah dang anti rugi atas tanahnya dari Panitia penaksir dan Panitia penilai masing-masing tanggal … Nomor … dan tanggal … nomor … MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menjual Rumah Daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………… kepada para Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut : a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetorkan pada Kas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ………… oleh yang bersangkutan sebelum surat perjanjian sewa belinya ditandatangani; b. Sisanya diangsur paling lama 20 tahun.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan …………………….. Pada ……………………. KEPALA ………………

( ………………….. ) SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. …………………………………… 2. …………………………………… 3. …………………………………… 4. ……………………………………

di tanggal

DAERAH

LAMPIRAN 13 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA................... TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN/PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA................. DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Menimbang : 1. bahwa barang-barang milik daerah yang sudah rusak, tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas hilang, mati atau berkelebihan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan daerah; 2. bahwa kendaraan perorangan dinas yang telah diperguhakan selama 5 (lima) tahun lebih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2000 dapat dijual/sewa belikan kepada Pegawai; 3. bahwa rumah Daerah Golongan III dan atau termasuk tanah yang sudah berumur 10 tahun lebih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor ... Tahun 2001 dapat dijual/sewa belikan kepada Pegawai/pensiunan/janda/duda. 4. bahwa barang-barang milik Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak berat, sehingga memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan dan perbaikannya dan tidak seimbang dengan mantaat penggunaannya untuk kepentingan dinas; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kebijaksanaan ... Kepala Daerah ... untuk menghapuskan/ menjual barang-barang milik Daerah dimaksud dapat disetujui. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor ... Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah. Memperhatikan : 1. Surat Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah ... tanggal ... Nomor ... tentang permohonan persetujuan penghapusan/penjualan barang-barang milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Berita Acara hasil penelitian barang-barang yang akan diusulkan untuk dihapuskan/dijual dimaksud; 3. Hasil penelitian keadaan tisik barang-barang tersebut dari Tim DPRD. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui penghapusan/penjualan barang-barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Penghapusan/penjualan barang-barang milik Daerah dimaksud Bagian PERTAMA dilaksanakan oleh Gubernur/BupatiIWalikota Kepala Daerah ... sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal DPRD PROV/KAB/KOTA KETUA,

(………………………… ………) Salinan Keputusan ini disampikan kepada Yth : 1. Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah ………… 2. ……………………………………………………………………

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NOMOR ……………… TANGGAL …………… DAFTAR BARANG-BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUS/DIJUAL Nomor Dan lain sebagainva Keterangan Urut 1 2 3

DPRD PROVINSI/KAB/KOTA ...............

KETUA,

( ..................... )

LAMPIRAN 14 SURAT PERJANJIAN SEWA BELI NOMOR …………………. Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun seribu sembilan ratus … yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ……………. Jabatan : ……………. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah …….. selanjutnya disebut pihak kesatu. Nama : ………………………………… Tempat/tgl lahir/umur : ………………………………… NIP/Pensiun/NRP : ………………………………… Pangkat / golongan : ………………………………… Jabatan : ………………………………… Instansi/tempat bekerja : ………………………………… Alamat/tempat tinggal : ………………………………… Telah mengadakn perjanjian sewa beli rumah dan atau termasuk tanah bangunannya berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957, jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun ……., sebagaimana ditetapkan dalam Keputusannya tanggal … Nomor … yakni : Letaknya : Jalan : …………………………………………….. Blok : …………………………………………….. Desa/Kelurahan : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten/Kota : …………………………………………….. Huruf Daftar Nomor : …………………………………………….. Rumah : …………………………………………….. Kelas/golongan : …………………………………………….. Berikut tanah pekarangannya : …………………………………………….. Luas : …………………………………………….. Berbatasan sebelah Utara Timur Selatan Barat Dengan harga murah Dan ganti rugi tanah Jumlah

: : …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : Rp. ……………… ( ……………………… ) : Rp. ……………… ( ……………………… ) : Rp. ……………… ( ……………………… )

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Sekretaris Daerah

(pemohon/pembeli)

(………………….)

(………………….)

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.