Permasalahan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Instansi Pemerintah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah SPKN Dosen : Dr. Nunuy Nur Afiah, SE., M.Si., Ak.
Disusun Oleh:
Harri Mustari NPM 120620110021 Angkatan 22
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PADJADJARAN APRIL 2012
1
Permasalahan Kapitalisasi Aset Tetap Pada Instansi Pemerintah Pendahuluan Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Pada kenyataannya, kita masih sering menjumpai pemerintah daerah yang belum mengelola asetnya terlebih aset tetap secara memadai. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih banyak catatan yang diberikan terkait dengan pengelolaan aset tetap. Bahkan banyak laporan pemerintah daerah yang memperoleh opini yang belum baik (belum WTP) yang disebabkan permasalahan pada aset tetap. Penerapan manajemen aset yang baik khususnya terhadap aset tetap mutlak harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar setiap aset tetap yang diperoleh dan dikelola oleh pemerintah daerah dapat optimal digunakan sebagai sarana pelayanan publik bahkan dapat mendukung usaha peningkatan pendapatan daerah dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 1. Manajemen Aset Pemerintah Daerah
Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.
2
Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian mengenai Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut : 1) Barang milik daerah meliputi: a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; 2) Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang d. Barang
yang
diperoleh
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pengertian Aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai pengertian yang sama yaitu semua Barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh sebab itu secara umum yang dimaksud dengan aset pemerintah daerah adalah: 1) Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah 2) Semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan
pada Pemerintah daerah melalui Dinas/Instansi terkait 3) Semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti; cagar
alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian C dan sebagainya, yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya serta pemeliharaannya. Manajemen Aset Jika berbicara tentang manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang 3
tersebut. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 telah menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah meliputi: 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2) Pengadaan 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 4) Penggunaan 5) Penatausahaan 6) Pemanfaatan 7) Pengamanan dan pemeliharaan 8) Penilaian 9) Penghapusan 10)Pemindahtanganan 11)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 12)Pembiayaan, dan 13)Tuntutan ganti rugi. Untuk itu sebagai seorang Pengurus barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dia sebetulnya adalah manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya dan tentu saja dia sangat menghayati siklus pengelolaan barang tesebut diatas, sedangkan dalam pengertian yang umum di masyarakat Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih bertitik tujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan adiministrasi pembanguanan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Tujuan Manajemen Aset kedepan diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan
atau
mengoptimalkan 4
pemanfaatan
aset
daerah
guna
meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Manajemen Aset Daerah Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Di dalam Lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan
penyimpanan
dan
penyaluran,
penggunaan,
penatausahaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). 2. Permasalahan pada Pengelolaan Aset Tetap Daerah
Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada seluruh pemerintah daerah, permasalahan pengelolaan aset tetap merupakan permasalahan yang selalu dijumpai. Secara umum permasalahan pengelolaan aset tetap adalah sebagai berikut: 1) Kepemilikan aset tetap
5
Dalam hal kepemilikan, permasalahan sering terjadi pada aset tetap Tanah milik pemerintah daerah yang belum didukung bukti kepemilikan baik dalam bentuk Sertipikat, Surat Keterangan Tanah dan bukti lainnya. Permasalahan lainnya yaitu kepemilikan atas aset tetap yang berasal dari pihak lain seperti hibah. Seringkali suatu aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yang berasal dari hibah tidak didukung dengan Berita Acara serah terima. Terakhir, masalah juga timbul pada suatu wilayah pemekaran baik kabupaten atau kota. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang serah terima aset tetap dari wilayah induk kepada daerah pemekaran baru tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh di Jawa Barat adalah permasalahan aset tetap antara Kabupaten dengan Kota Tasikmalaya. 2) Pengadaan Aset Tetap Pengadaan aset tetap merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam pengelolaan aset tetap. Banyak permasalahan yang muncul pada saat pengadaan aset tetap. Bahkan tidak jarang kepala daerah yang terkena masalah hukum atas pelaksanaan pengadaan aset tetap. Masalah yang sering muncul diantaranya penetapan rekanan yang tidak sesuai ketentuan, aset tetap yang diadakan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, dan pengadaan aset tetap yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 3) Penatausahaan Aset Tetap Penatausahaan aset tetap sangat terkait erat dengan administrasi atas pengelolaan aset tetap. Masalah administrasi ini yang paling banyak dijumpai di hampir setiap pemerintah daerah. Pencatatan aset tetap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan permasalahan yang sering ditemukan seperti pencatatan aset tetap pada laporan keuangan seringkali tidak sinkron dengan data aset tetap yang ada pada Kartu Inventaris Barang dan Kartu Ruangan. Selain itu masih ada aset tetap yang tidak tercantum dalan daftar aset tetap dan sebaliknya terdapat
nama
aset
tetap
dalam daftar
namun
barangnya
tidak
jelas
keberadaannya. Sehingga nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca tidak sama dengan daftar aset tetap. 4) Penilaian aset tetap 6
Penilaian aset tetap juga terkadang menjadi permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah. Hal itu memang dipengaruhi prinsip kapitalisasi aset tetap yang memang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Dengan konsep kapitalisasi tersebut, nilai perolehan aset tetap meliputi semua biaya-biaya yang dikeluarkan
dalam
memperoleh
aset
tetap
sampai
dapat
dipergunakan.
Selanjutnya nilai yang akan diakui secara akuntansi dalam laporan keuangan adalah nilai perolehan dengan menggunakan prinsip kapitalisasi. Hanya saja pencatatan aset tetap pada Kartu Invetanris Barang biasanya mengacu pada nilai kontrak/SPK atas aset tetap tersebut. Sehingga timbul perbedaan nilai aset tetap dalam laporan keuangan dengan rincian daftar aset tetap. 3. Penerapan Manajemen Aset pada Pemerintah Daerah Secara umum pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk mengelola aset tetapnya dengan baik. Hanya saja perlu penerapan manajemen aset yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penggunaan dan penghapusannya. Adapun penerapan manajemen aset yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan Kebutuhan Aset Tetap Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Dalam tahap ini dibuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD. Setelah APBD ditetapkan, disusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. 7
2) Pengadaan Aset Tetap
Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang telah direalisasikan
dilakukan
pemeriksaan
oleh
Panitia
Pemeriksa
Barang/Jasa
Pemerintah Daerah. Selanjutnya pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 3) Penerimaan Dan Penyaluran Aset Tetap
Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang yang melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. Hasil pengadaan aset tetap diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah untuk kemudian dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. 4) Penggunaan Aset Tetap
Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya dan selanjutnya pengelola meneliti usul penggunaan untuk ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Kepala Daerah. Khusus untuk aset tetap tanah dan bangunan, penetapan status penggunaan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna.
8
Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. 5) Penatausahaan Aset Tetap
Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dimuat dalam Kartu Inventaris Barang. Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan dan pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola dan selanjutnya laporan semesteran dan tahunan dihimpun menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebaiknya mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. 9
6) Pemanfaatan Aset Tetap
Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Bentuk-bentuk pemanfaatan atas aset tetap dapat berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. 7) Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Tetap
Pengamanan barang milik daerah meliputi: a. Pengamanan
administrasi
meliputi
kegiatan
pembukuan,
inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah. Barang milik daerah berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10
Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya dengan berpedoman
pada
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang
Milik
Daerah
(DKPBMD). Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala. 8) Penilaian Aset Tetap
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 9) Penghapusan Aset Tetap
Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna, sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. 10)Pemindahtanganan
Pemindahtanganan dilakukan terhadap barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan. Namun untuk barang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dilelang, disumbangkan atau dihibahkan. Pemindahtanganan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan 11
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. 11)Penjualan Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti : a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; b. penjualan rumah golongan III; dan c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. 4. Kesimpulan
Dari penjelasan mengenai penerapan manajemen aset tetap pada suatu pemerintah daerah, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2) Pengelolaan barang daerah meliputi:
•
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
•
Pengadaan
•
Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
•
Penggunaan
•
Penatausahaan
•
Pemanfaatan
•
Pengamanan dan pemeliharaan 12
•
Penilaian
•
Penghapusan
•
Pemindahtanganan
•
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
•
Pembiayaan, dan
•
Tuntutan ganti rugi.
Tujuan Manajemen Aset kedepan diarahkan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan
atau
mengoptimalkan
pemanfaatan
aset
daerah
guna
meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. Secara umum permasalahan pengelolaan aset tetap adalah sebagai berikut: 1) Kepemilikan aset tetap Dalam hal kepemilikan, permasalahan sering terjadi pada aset tetap Tanah milik pemerintah daerah yang belum didukung bukti kepemilikan baik dalam bentuk Sertipikat, Surat Keterangan Tanah dan bukti lainnya. 2) Pengadaan Aset Tetap Masalah yang sering muncul diantaranya penetapan rekanan yang tidak sesuai ketentuan, aset tetap yang diadakan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, dan pengadaan aset tetap yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 3) Penatausahaan Aset Tetap Penatausahaan aset tetap sangat terkait erat dengan administrasi atas pengelolaan aset tetap. Pencatatan aset tetap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan permasalahan yang sering ditemukan seperti pencatatan aset tetap pada laporan keuangan seringkali tidak sinkron dengan data aset tetap yang ada pada Kartu Inventaris Barang dan Kartu Ruangan. 4) Penilaian aset tetap
13
Penilaian aset tetap juga terkadang menjadi permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah yang dipengaruhi penerapan prinsip kapitalisasi aset tetap yang belum memadai. Untuk memperbaiki permasalahan yang kerap kali terjadi, manajemen aset yang memadai mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada Permendagri 17 Tahun 2006.
14
