MAKALAH “PERKAWINAN “PERKAWINAN CAMPURAN” KEWARGANEGARAAN
DI SUSUN OLEH : Bobby Gustafyan NPM : !"!!!#$%& !"!!!#$%& Conny Nu'f(t'(any NPM NPM : !"!!!%"#& !"!!!%"#& Dany Su'ya)an NPM : !"!!!%""& D(ana Nu' A*a+(na NPM : !"!!!%,-& D(*as Ba./a' Ku'n(a)an NPM : !"!!!%,%& !"!!!%,%& KELAS : !KA%0 1URUSAN : SIS2EM IN3ORMASI 3AKUL2AS : ILMU KOMPU2ER DAN 2EKNOLOGI IN3ORMASI MA2A MA2A KULIAH : PENDIDIKAN PEN DIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN NAMA DOSEN : EDI 3AKHRI
UNI4ERSI2AS GUNADARMA DEPOK -5!! BAB I
LA2AR BELAKANG Banyak negara yang memperoleh kemerdekaannya karena perjuangan rakyat mereka yang yang gigih gigih mencap mencapainy ainya. a. Negara Negara itu akan akan tetap tetap berdir berdirii apabil apabilaa tetap tetap selalu selalu dijaga dijaga dan dipert dipertaha ahanka nkan n oleh oleh seluru seluruh h rakya rakyatt bersam bersamaa pemerin pemerintah tahann annya ya.. Demiki Demikian an juga juga dengan dengan Indonesia. Atas Atas perjua perjuanga ngan n rakyat rakyat yang yang setia setia terhad terhadap ap tanah tanah airnya airnya,, sudah sudah sepant sepantasny asnyaa kita kita sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia mendapatkan yang namanya kedudukan, hak dan kewajiban kewajiban yang sama. sama. Dalam Dalam kontek kontekss ini, ini, yang yang pokok pokok adalah adalah bahwa bahwa setiap setiap orang orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan. emudian hal lain yang dapat terjadi yaitu setiap negara juga tidak boleh membiarkan ses seseor eorang ang
memilki
dua
status
kewargane anegaraan
sekali aligus.
Itulah
seba ebabnya
diperlukan diperlukan perjanjian perjanjian kewarganeg kewarganegaraan araan antara negara!nega negara!negara ra modern modern untuk untuk menghinda menghindari ri stat status us
dwi! dwi!ke kewa warg rgan aneg egar araa aan n
ters terseb ebut ut..
"leh "leh
kare karena na
itu, itu,
di
samp sampin ing g
peng pengat atur uran an
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan #naturalisasi$ tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa. Indone Indonesia sia sebagai sebagai negara negara yang yang pada pada dasarn dasarnya ya mengan menganut ut prinsi prinsip p ‘ius ‘ius sangui sanguinis nis’, ’, mengatu mengaturr kemung kemungkin kinan an wargan warganya ya untuk untuk mendap mendapatk atkan an status status kewarg kewargane anegar garaan aan melalu melaluii prinsip kelahiran. %ebagai contoh, banyak warga keturunan &ina yang masih berkewarganegaraan &ina ataupun yang memiliki dwi!kewarganegaraan antara Indonesia dan &ina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. 'erhadap anak!anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan bersangkutan tidak berusaha berusaha untuk untuk mendapatka mendapatkan n status kewarganegaraan kewarganegaraan dari negara asal orangtuany orangtuanya, a, dapat saja diterima diterima sebagai warga negara Indonesia Indonesia karena kelahiran. kelahiran. alaup alaupun un hal ini diangg dianggap ap tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan prinsi prinsip p dasar dasar yang yang dianut dianut,, sekura sekurang! ng! kurang kurangny nyaa terhad terhadap ap mereka mereka itu dapat dapat dikena dikenakan kan ketent ketentuan uan mengen mengenai ai kewarg kewargane anegar garaan aan melalu melaluii proses proses regist registrasi rasi biasa, biasa, bukan bukan melalu melaluii proses proses natura naturalis lisasi asi yang yang memper mempersam samakan akan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali. (asalah!masal (asalah!masalah ah seperti ini sudah cukup sering kita jumpai jumpai di kalangan masyarakat masyarakat Indonesia sendiri. Biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya perkawinan campuran yang dimana akan berimbas pada kewarganegaraan anaknya kelak seperti yang telah dijelaskan di
atas. )al tersebut kami anggap cukup menarik untuk kami bahas sebagai salah satu studi kasus dalam tema besar *ewarganegaraan+. %elain karena hal tersebut sudah menjadi hal yang laim terjadi pada masyarakat pribumi, kita juga akan menjadi lebih mengetahui bagaimana dalam mendalami prinsip kewarganegaraan agar dapat dikatakan sebagai warga Negara yang baik yang taat akan peraturan yang telah dibuat Negara.
BAB II KERANGKA 2EORI
A6 PENGER2IAN 2EN2ANG PERKAWINAN CAMPURAN
(enurut hasil sur-ei online yang dilakukan Indo!(& tahun //, dari 012 responden yang terjaring, 30,435 adalah perempuan warga 6NI yang menikah dengan pria 6NA. Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja7bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah dan sahabat pena. 8erkawinan campur terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak, antor &atatan %ipil #&%$ DI 9akarta mencatat :1: perkawinan selama tahun // sampai tahun //2 dan 32,2 persennya adalah perempuan 6NI yang menikah dengan pria 6NA #:3 pernikahan$. Angka tersebut belum termasuk pernikahan di ;A yang tidak dida
egeling op de ?emengde )uwelijken #%tb. No. 40: 'ahun 4:3:$. (enurut 8asal 4 ?)>, perkawinan campuran adalah perkawinan antara +orang!orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan+. 8asal 4 di atas memberikan penekanan pada -erschillend rech onderwopen, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. %eperti disebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain suku bangsa, golongan, penganut!penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena diskriminati< tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan
yang bersangkutan, terutama yang menyangkut hukum perkawinan. arena menyebutkan dengan tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu selama pernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil. 8asal 4/ ?)> mengatur tentang perkawinan campuran di luar negeri, di antaranya mengatur perkawinan campuran antar bangsa7antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. %ementara itu, ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312 memberikan de
8asal 01 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara >I dengan seorang yang bukan warga negara >I, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara >I yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara >I. Dengan berlakunya ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312 maka ketentuan! ketentuan yang diatur dalam ?)> dimaksud telah diatur dalam ;ndang!;ndang 8erkawinan dinyatakan tidak berlaku. "leh karena 8asal 01 ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan ?)> masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam 8asal 01 ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312. 8urnadi 8urbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan
pengertian
perkawinan
internasional sebagai berikut @ Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur using. Unsur using tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan
yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.
8erbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu@ 4. 8erkawinan &uran Antar ?olongan #intergentiel$ (enerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara orang, yang masing!masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. (isalnya 6NI asal ropa kawin dengan orang Indonesia asli. . 8erkawinan &uran Antar 'empat #Interlocaal$ (engatur hubungan hukum #perkawinan$ antara orang!orang Indonesia asli dari masing!masing lingkungan adat. (isalnya, orang (inang kawin dengan orang 9awa. . 8erkawinan &uran Antar Agama #interreligius$ (engatur hubungan hukum #perkawinan$ antara orang yang masing!masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. (isalnya orang Islam dengan orang ristiani.
Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan campuran, terdapat asas, yaitu@ 4. Asas (engikuti %ang istri mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan. . Asas 8ersamarataan 8erkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masingmasing #suami dan istri$ bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan. %uatu kemajuan dibuat dalam on-ensi tentang ewarganegaraan 6anita awin yang ditandatangani pada tanggal / Cebruari 4301 di mana setiap negara yang ikut menandatangani menyetujui bahwa baik penyelenggaraan maupun pembubaran perkawinan antara salah satu warga negaranya dan seorang asing, atau suatu perubahan kewarganegaraan oleh
si suami
selama
perkawinan,
tidak akan mempunyai suatu e
kewarganegaraan istrinya dan ketentuan dibuat untuk memudahkan #melalui naturalisasi$ perolehan sukarela oleh seorang istri asing atas kewarganegaraan suaminya.
B6 2A2A CARA PERKAWINAN CAMPURAN
'ata cara perkawinan campuran di atur dalam 8asal 03 ayat #$ sampai dengan 8asal =4 ayat #4$ ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312, yang menentukan sebagai berikut@ 4. 8erkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut ;ndang! ;ndang 8erkawinan ini. . 8erkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat! syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relati< dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing!masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat!syarat telah terpenuhi. . 9ika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan 8engadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 2. 9ika 8engadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam 8asal =/ ayat #$ ;ndang!;ndang 8erkawinan No.4 'ahun 4312. 0. %urat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa = #enam$ bulan sesudah keterangan itu diberikan. =. 8erkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
C6 HUBUNGAN ORANG 2UA DAN ANAK
)ubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. )al yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. %epanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.
"rang tua mempunyai kekuasaan tertentu atas anaknya. edua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut kawin atau dianggap dapat berdiri sendiri. Begitu pula sebaliknya, anak harus menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya. "rang tua juga wajib memberi na
bahkan tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah ibu mereka ada kekurangan syarat!syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebut pun kedudukan anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada lahirnya kedua orang tua mereka itu secara terang hidup sebagai suami istri #8asal 4$. )ubungan orang tua dan anak ini termasuk dalam bidang onderlijke macht atau kekuasaan orang tua. Di Indonesia, hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah. %tatus anak sendiri dibagi dalam bagian, yaitu@ 4. Anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan orang tua. . Anak tidak sah, dapat dibagi menjadi bagian, yaitu anak yang lahir dari hubungan incest, anak yang lahir dari perinahan, dan anak yang lahir di luar nikah.
BAB III GAMBARAN KASUS
(enumpuknya permasalahan kaum wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing akhirnya mencetus berdirinya wadah eluarga 8erkawinan &uran (elalui 'angan Ibu #8& (elati$. Diprakarsai oleh Ika 'wigley, Diah usdinar, (arcellina 'anuhandaru, (ery ?irsang dan nggi )olt. (asalah yang begitu pelik mulai dari kewarganegaraan anak, hak asuh anak, rumitnya birokrasi keimigrasian, soal administrasi kependudukan, keharusan berurusan dengan kedutaan asing, perihal peraturan Depnaker, ketiadaan perjanjian pranikah, terbatasnya akses
terhadap
perkawinan
campuran
dengan
seorang
pria
Australia.
Dikatakannya
;;
kewarganegaraan lama memiliki beberapa kelemahan yang e
#karena sang anak sejak lahir secara otomatis sudah mengikuti kewarganegaraan ayah7asas patriakal$. +Ironis sekali kan kalau seorang ibu ingin berdekatan dengan anaknya saja harus dilegalkan oleh secarik kertas. Banyak kanE kita dengar kisah para wanita korban dari peraturan ini,+ ujar mantan model bernama asli %asanti 8aramita ini. +Itu belum termasuk berbagai beban dan tekanan psikologis yang harus mereka hadapi setiap harinya, mengingat beberapa pria asing banyak yang berusaha mengambil keuntungan sebesar!besarnya dari perkawinannya dengan wanita Indonesia. Bukan berarti semua pria asing begitu, tapi kalau negara tidak bisa memberikan kekuatan hukum kepada wanita pelaku perkawinan campuran seperti itu, maka para wanita ini akan selalu jadi korban yang tertindas, yang ironisnya padahal mereka tinggal di negara sendiri. Bagaimana kalau tinggal di negara suaminyaF (ereka akan dianggap imigran gelap karena status kewarganegaraannya tidak jelas. ;ntuk mendapatkan Permanen #esident itu tidak mudah lho, paling tidak kita harus menunggu selama bertahun!tahun. Dan selama itu, kita rentan terhadap berbagai pelecehan dan perlakuan yang dianggap melanggar hukum negara setempat. &ontoh kasus dan korbannya juga sudah banyak,+ tandas wanita kelahiran = 9uni 431/ ini. emudian menyinggung tentang kemerdekaan hak asuh anak juga diutarakan oleh tta )erawati atau biasa dikenal dengan Bertha. Ibu dari 9asmine (c&arthy ini juga ikut curhat lantaran mulai dari proses pernikahan dengan (ichael (c&arthy 9> #:$ pada tanggal 3 Agustus //4 silam permasalahan tentang kewarganegaraan selalu saja muncul. +%aya ingat waktu mau menikah 0 tahun lalu, kami harus mengurusi beberapa surat yang menurut saya tidak terlalu sulit untuk diurus. Belum lagi dengan sikap dari pejabat pemerintahan yang berwenang yang dengan sengaja menyulitkan kami untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,+ ujar guru -okal dari banyak selebritis ini. 8engalaman yang tidak mengenakkan ini jelas saja mengganggu pribadinya, meskipun untuk memutuskan menikah dengan pria asing sudah ia pikirkan sebelumnya segala sebab dan akibat yang akan muncul. Bahkan setelah 9asmine lahir pada tanggal (ei // langsung dibuatkan akte, tapi nyatanya ia harus melaporkan juga ke imigrasi lantaran salah satu orang tuanya berbeda kebangsaan karena selama : bulan sejak kelahirannya Berta dan (ichael belum melaporkan ke Imigrasi. +8ada saat itu salah satu pegawai Imigrasi bilang karena keterlambatan selama : bulan saya dikenakan denda sebesar :0 Dollar. 'api pegawai lainnya ada yang bilang hanya membayar 10 sampai 4// Dollar sampai surat perijinan selesai. Dengan begitu saya berpikir berapa yang musti saya bayar untuk menebus
keterlambatan pengurusan ini. 'api akhirnya saya hanya membayar / juta pada pihak Imigrasi. 'ernyata susah juga ya jadi 6NI,+ papar Bertha. %etelah mendapatkan I'A% dari Imigrasi, akhirnya anak semata wayangnya ini tidak dapat bernapas lega, lantaran surat penting kewarganegaraan sementara sudah di tangan. )anya saja setiap tahunnya Bertha harus melaporkan dan memperpanjang I'A% selama setahun kedepan. arena itu, sejak tahun ///, sekelompok wanita pelaku perkawinan campuran yang tergabung dalam 8& (elati, sudah mulai memperjuangkan hak!hak mereka sebagai warga negara Indonesia. etika 4 Cebruari lalu 8anitia husus #pansus$ >ancangan ;; ewarganegaraan >I dan Departemen )ukum dan )ak Asasi (anusia secara bulat telah menyetujui prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak!anak hasil perkawinan campuran yang sah dan resmi, mereka semakin giat memperjuangkan hak anak!anak bangsa. Dan akhirnya, perjuangan panjang mereka pun sudah membuahkan hasil yang cukup manis. >;; itu akhirnya disetujui menjadi ;; ewarganegaraan yang baru.
BAB I4 PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS
A6 PEMBAHASAN !6 M7nu'ut UU K7)a'8an78a'aan No6 #- 2a/un !,$"
a. 8ria 6arga Negara Asing #6NA$ menikah dengan 6anita 6arga Negara Indonesia #6NI$ Berdasarkan pasal : ;; No.= tahun 430:, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami 6NA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus
memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi 6NA biasa. arena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki 6NA sementara istri 6NI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal #epublik Indonesia, turut memperoleh kewarga!negaraan >epublik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. eterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak!anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga!negaraan >epublik Indonesia negaraan.+
menjadi
tanpa
kewarga!
Dalam ketentuan ;; kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing @ a. (enjadi warga negara Indonesia Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia #pasal 4 huru< b ;; No.= 'ahun 430:$, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan
kewarganegaraannya,
si
anak
terpaksa
harus
kehilangan
kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi 6NI di Indonesia. Bila suami #yang berstatus pegawai negeri$ meningggal tidak jelas apakah istri #6NA$ dapat memperoleh pensiun suami. b. (enjadi warga negara asing Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan 8aspor di edutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Iin 'inggal %ementara #I'A%$ yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal ;; No.= tahun 430: dimungkinkan bagi seorang ibu 6NI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah
pengasuhannya,
namun
dalam
praktek
hal
ini
sulit
dilakukan.
(asih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam ;; No.= 'ahun 430:, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak! anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa #belum berusia 4: tahun atau belum menikah$. )ilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa #belum berusia 4: tahun7 belum menikah$ menjadi hilang #apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya$. -6 M7nu'ut UU K7)a'8an78a'aan Ba'u
a. 8engaturan (engenai Anak )asil 8erkawinan &uran ;ndang!;ndang kewarganegaraan yang baru memuat asas!asas kewarganegaraan umum atau uni-ersal. Adapun asas!asas yang dianut dalam ;ndang!;ndang ini sebagai berikut@
•
Asas ius sanguinis #law o< the blood$ adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
•
Asas ius soli #law o< the soil$ secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak!anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ;ndang!;ndang ini.
•
Asas
kewarganegaraan
tunggal
adalah
asas
yang
menentukan
satu
kewarganegaraan bagi setiap orang. •
Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak!anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ;ndang!;ndang ini. ;ndang!;ndang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
#bipatride$ ataupun tanpa kewarganegaraan #apatride$. ewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam ;ndang!;ndang ini merupakan suatu pengecualian. (engenai
hilangnya
kewarganegaraan
anak,
maka
hilangnya
kewarganegaraan ayah atau ibu #apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya$ tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. b. ewarganegaraan ?anda 8ada Anak )asil 8erkawinan &uran Berdasarkan ;; ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita 6NI dengan pria 6NA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita 6NA dengan pria 6NI, sama!sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 4: tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. 8ernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat #tiga$ tahun setelah anak berusia 4: tahun atau setelah kawin. 8emberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positi< bagi anak!anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. (emiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.
Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan )india Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam 8asal 4= A.B. #mengikuti pasal = AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal &ode &i-il 8erancis$. Berdasarkan pasal 4= AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. )al ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal!hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang!orang asing yang berada dalam wilayah >epublik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak!anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak!anak yang dibawah umur. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Galu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain. %ebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan
masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional. c. ritisi terhadap ;; ewarganegaraan yang baru 6alaupun banyak menuai pujian, lahirnya ;; baru ini juga masih menuai kritik dari berbagai pihak. %alah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari 8& (elati #organisasi para istri warga negara asing$. *etua 8& (elati
nggi
)olt
mengatakan,
;ndang!;ndang
ewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. nggi memuji kerja D8> yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke ;; yang baru merupakan langkah maju. %ebab selama ini, anak hasil perkawinan campur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. )anya saja 8& (elati menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur hanya terbatas hingga si anak berusia 4: tahun. 8adahal 8& (elati berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak. 8enulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh 8& (elati tersebut. (enurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. arena begitu seseorang mencapat tara< dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal!hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasional nya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. %ebagai contoh dapat dianalogikan sebagai berikut @ *9oko, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sesama jenis. (enurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. (aka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya.+ 'erkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi pasal = ;; ewarganegaraan yang baru, dimana anak diiinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 4: tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan
menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. %eharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status
personal
yang
jelas,
maka
anak
diperbolehkan
untuk
memilih
kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. )al ini penting untuk mengindari penyelundupan
hukum, dan menghindari
terjadinya
pelanggaran
ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.
B6 ANALISA KASUS
8erkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok 'anah Air dan kelas masyarakat.
?lobalisasi
in
ekonomi,
pendidikan,
dan
transportasi
telah
menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. (enurut sur-ey yang dilakukan oleh (iHed &ouple &lub, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja7bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah7kuliah, dan sahabat pena. 8erkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang!undangan di indonesia. Dalam perundang!undangan di Indonesia, perkawinan campuran dide
(enurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dalam
sistem
hukum
Indonesia,
8ro<.
%udargo
?autama
menyatakan
kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anakanak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka #ouderlijke macht$ tunduk pada hukum yang sama. econdongan ini sesuai dengan prinsip dalam ;; ewarganegaraan No. = tahun 430:. econdongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak!anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak!anak tersebut masih dibawah umur. Barulah pada 44 9uli //=, D8> mengesahkan ;ndang!;ndang ewarganegaraan yang baru. Gahirnya undang!undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar ;ndang!undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan!persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. 8ersoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. ;; kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam ;; tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. 8engaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya ;; ewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya ;; ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. De
Anak adalah @ *Anak adalah seseorang yang belum berusia 4: #delapan belas$ tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan+. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. 8asal ;)8 memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. (anusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. "rang!orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. %eseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan ;; ewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan ;; ewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. (enarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Galu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain. %ebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan
: ;; No. 4 tahun 4312$, namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diiinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. %oli berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. %anguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas Ius %oliJ Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas Ius %anguinisJ Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan keturunan dari orang tersebut. %elain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan ststus kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. 8enentuan kewarganegaraan yang berbeda!beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. %ecara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang!orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang! orang yang memiliki kewarganegaraan ganda #rangkap dua$. Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang!orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak #lebih dari $. Adapun ;ndang!;ndang yang mengatur tentang warga negara adalah ;ndang! ;ndang No.4 'ahun //= tentang ewarganegaraan >epublik Indonesia. 8ewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan >epublik Indonesia melalui permohonan. Dalam ;ndang!;ndang dinyatakan bahwa kewarganegaraan >epublik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. 8ermohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon juika memenuhi persyaratan sebagai berikut@ telah berusia 4: #delapan belas$ tahun atau sudah kawin, pada
waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara >epublik Indonesia paling singkat 0 #lima$ tahun berturut!turut atau paling singkat 4/ #sepuluh$ tahun tidak berturut!turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara 8ancasila dan ;ndang!;ndang Dasar Negara >epublik Indonesia 'ahun 4320, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 #satu$ tahun, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan7atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke as Negara. )ilangnya ewarganegaraan Indonesia diantaranyaJ memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh 8residen atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 4: tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan >epublik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, masuk dalam dinas tentara asing tanpa iin terlebih dahulu dari 8residen, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang!undngan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersiI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan >I tersebut telah memberitahukan kewarganegaraan.
secara
tertulis
kepada
yang
bersangkutan
tidak
menjadi
tanpa
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN
A6 KESIMPULAN Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip
kelahiran.
%ebagai
contoh
banyak
warga
keturunan
&ina
yang
masih berkewarganegaraan &ina ataupun yang memiliki dwi!kewarganegaraan antara Indonesia dan &ina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. 'erhadap anak!anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesia karena kelahiran. alaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang!kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali. %eorang 6arga Negara Indonesia #6NI$ adalah orang yang diakui oleh ;; sebagai warga negara >epublik Indonesia. epada orang ini akan diberikan artu 'anda 8enduduk, berdasarkan abupaten atau #khusus DI 9akarta$ 8ro-insi, tempat ia terdaepublik Indonesia diatur dalam ;; no. 4 tahun //= tentang ewarganegaraan >epublik Indonesia.
%etiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja atau perbaikan tara< hidup ekonomi dan menikmati hasil!hasilnya secara adil sesuai dengan nilai! nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada masyrakat, bangsa, dan negara. Dalam pasal 1 ;;D 4320 secara jelas disebutkan bahwa, negara menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
B6 SARAN Berikut upaya!upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara @ 4. %etiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan dan menghargai pluralitas . 8emerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda!bedakan sara , gender, budaya . 8roduk hukum atau peraturan perundang!undangan harus menjamin persamaan warga Negara
BAB 4I DA32AR PUS2AKA
http@77emy
BAB 4II LAMPIRAN
Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Keimigrasian dan Kewarganegaraan Molan Tarigan (kanan), Direktur Ahli Status dan Ijin Tinggal Direktorat Imigrasi Dekumham !ari Marsono (tengah) dan "uru #esar $akultas !ukum %niversitas Indonesia &ul'a D #asuki saat memberikan keterangan dalam diskusi engajuan erubahan %% Keimigrasian tentang i*in tinggal teta bagi keluarga erkawinan +amuran Indonesia di Aarteman Simrug, akarta (Kamis -./) http://www.rakyatmerdekaonline.com/
S7*(na' P7'9a)(nan Ca*u'an
