BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g Perubahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia karena dampak globalisasi kemajuan teknol teknologi ogi diberb diberbaga agaii bidan bidang g sepert sepertii komun komunika ikasi, si, inform informasi asi,, dsb. dsb. sanga sangatt berpe berpenga ngaruh ruh terhadap aspek sosial yang mencakup tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan dan bern berneg egar ara. a. Kehi Kehidu dupa pan n manu manusi sia a di era era mode modern rn sepe seperti rti seka sekara rang ng ini ini tida tidak k dapa dapatt dipisahk dipisahkan an dari media, baik media media cetak, cetak, media media siar, siar, maupun maupun media media interakti interaktif. f. Internet Internet sebagai bagian dari media interaktif telah menguasai segala bentuk penyebaran informasi, mengal mengalahk ahkan an media media cetak cetak dan media media siar. siar. Banyak Banyak situs situs-si -situs tus berita berita sebag sebagai ai bentuk bentuk transformasi dari media cetak. Selain itu, situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter juga juga menjadi menjadi sumber sumber berita berita yang update melalui update pemilik akun update status status dari para pemilik tersebut. Mulai dari berita tentang informasi jalan raya, keadaan sekitar, sampai informasi mengenai dunia entertainmen. Kita juga dapat dengan mudahnya mengakses pertandingan bola yang biasany biasanya a kita nikmati melalui melalui televisi televisi melalui melalui situs-sit situs-situs us yang menyediakan menyediakan layanan live streaming . Kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat memberikan pengaruh kepada kehidupan kita, baik secara sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dari luar akan membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan merubah tata nilai yang sudah menjadi identitas maupun pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Seandainya Seandainya ada survei kepada warga negara di seluruh dunia tentang apa yang mereka didambakan dengan negaranya, tentu dapat kita perkirakan jawabnya bahwa kedaulatan negarany negaranyalah alah yang mereka mereka inginkan inginkan,, sehingga sehingga dapat dapat mengatur mengatur dan menentuka menentukan n rumah rumah tangga negaranya tanpa intervensi dari luar. Dengan kedaulatannya itu, visi dan misinya menciptakan negara yang maju, rakyatnya sejahtera dapat tercapai. Pada prinsipnya, tiap negara memiliki kedaulatan sehingga tak ada satu negara pun yang berhak menggang menggangu u kedaulata kedaulatannya nnya itu. Hingga Hingga kini, kini, intervens intervensii dan agresi agresi negaranegaranega negara ra maju maju terh terhad adap ap nega negara ra-n -neg egar ara a
berk berkem emba bang ng menj menjad adii
momo momok k
yang yang sang sangat at
menakutkan. Karena intervensi terhadap suatu negara dalam menjalankan kebijakan dalam negeri dan luar negerinya merupakan salah satu bentuk penjajahan yang tersirat.
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional , konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik. Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik ) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure. Sebagaimana tujuan pertahanan negara, warga negara bertugas menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multidimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Dalam era globalisasi, kualitas ancaman semakin meluas dan melampui wilayah internal negara. Ancaman pertahanan keamanan bersifat eksternal terkait dengan kejahatan internasional, berupa terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut perusakan lingkungan, agresi maupun pelanggaran wilayah. Hubungan ketergantungan dalam sistem global menimbulkan erosi kedaulatan negara. Pemanfaatan teknologi dan informasi memungkinkan potensi ancaman semakin menyebar.
B.
Rumusan Masalah Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang
akan dibahas dalam makalah ini adalah “Pertahanan, ketahanan, dan kedaulatan nasional dalam pengertian dan pemahamannya bagi bangsa Indonesia ”
BAB II KERANGKA TEORITIS Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma) : 1. Ancaman di dalam negeri Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia. 2. Ancaman dari luar negeri Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.
Ciri-ciri Ketahanan Nasional Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang.
Difokuskan
untuk
mempertahankan
kelangsungan
hidup
dan
mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak didasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional.
Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia : •
Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
•
Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
•
Manunggal,
artinya
ketahanan
nasional
memiliki
sifat
integratif yang
diartikan
terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraWibawa, artinya ketahanan
nasional
sebagai
hasil
pandangan
yang bersifat manunggal
dapat
mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin
besar
pula
kewibawaannya.
•
Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan
oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan. Jenis pertahanan •
Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan
•
Pertahanan nonmiliter /nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.
Komponen pertahanan Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.
•
Komponen utama "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.
•
Komponen cadangan "Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
•
Komponen pendukung "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen : 1.
Para militer •
Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
•
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
•
Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
2.
•
Satuan pengamanan (Satpam)
•
Resimen Mahasiswa (Menwa)
•
Organisasi kepemudaan
•
Organisasi bela diri
•
Satuan tugas (Satgas) partai
Tenaga ahli/profesi Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi.
3.
Industri
Semua industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman. 4.
Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana
•
Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
•
Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
5.
Sumber daya manusia Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb)
BAB III PEMBAHASAN A. Arti Penting Kedaulatan Saat ini hubungan internasional bangsa-bangsa di sebagian pelosok dunia kurang harmonis dan terjadi
diskriminasi terhadap negara-negara berkembang. Meskipun
diskriminasi itu tidak separah yang terjadi di abad sebelumnya, ketika Perang Dunia ke I dan Perang Dunia ke II, namun aroma ketidakadilan yang dilakukan oleh suatu negara atau komunitas negara terhadap negara dan komunitas negara lainnya saat ini masih terjadi. Prinsip “hukum rimba” masih sering terjadi: negara yang kuat bisa menentukan kebijakan hukum bagi negara lemah. Negara-negara lemah pun tidak bisa berkutik dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara-negara maju. Suatu hal wajar apabila suatu negara yang maju menjunjung terciptanya demokrasi di negaranya dan mereka memiliki keinginan untuk mengimpor sistem tersebut ke negara lain. Sosialisasi demokrasi dan program oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang cukup berhasil mereka realisasikan. Beberapa negara berkembang kini sudah mulai mengadopsi sistem tersebut. Namun,
di
balik
keberhasilan
itu,
kini
ada
kecenderungan
negara-negara
kuat
mensosialisasikan demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Kasus yang terjadi di Aljazair yang telah sukses mengadakan Pemilu secara demokratis dan dimenangkan oleh Partai FIS, dan yang masih hangat suksesnya Palestina dalam mengadakan Pemilu dan Partai Hamas sebagai pemenangnya, ternyata kemenangan itu tidak diterima oleh negaranegara Barat. Fenomena itu menunjukkan ada suatu paradoks dari kebijakan luar negeri yang negaranegara Barat. Di satu sisi mereka begitu sukses mensosialisasikan sistem demokrasi, tapi di sisi lain mereka harus mengingkari sendiri hasil yang demokratis. Padahal intervensi mereka dalam mengatur rumah tangga negara lain bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu: justice (keadilan), freedom (kebebasan), dan solidarity (solidaritas). Ketiga prinsif tersebut secara substantif sangat menjunjung terciptanya negara yang berdaulat.
A. Pelajaran Bagi Indonesia Dua contoh negara yang mengalami kehancuran dalam usaha menciptakan kedaulatan negaranya itu, mestinya bisa dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia, yang saat ini sedang membangun sistem yang demokratis. Pijakan yang paling berharga untuk menciptakan sistem yang demokratis adalah kedaulatan sebuah bangsa. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bisa menentukan nasib bangsanya sendiri (otonom), tanpa intervensi negara mana pun. Untuk mewujudkan itu semua, Indonesia harus meninggalkan ketergantungannya kepada negara lain. Salah satu bentuk yang akan mengganggu kedaulatan adalah utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia kepada IMF tak bisa dipungkiri sangat mengganggu otonomi berbangsa dan bernegara kita. Dari sisi historis terpuruknya Palestina yang tergadai kedaulatannya, disebabkan ketergantungannya terhadap negara lain (negaranegara donor). Dengan latar belakang hancurnya kedaulatan Palestina tersebut, seharusnya Pemerintah kita segera mengambil kebijakan secara revolusioner untuk menghentikan kebiasaan utang ke negara-negara donor. Karena ternyata alokasi utang tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi perbaikan bangsa ini. Malah yang terjadi justru terciptanya masalah baru dari penggunaan dana bantuan luar negeri tersebut dengan pengalokasian tidak tepat sasaran alias mengalami kebocoran di sana-sini (dikorupsi).
B. Konsepsi Bela Negara Melihat perkembangan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, rasanya cukup berat beban negara ini dalam menghadapi berbagai persoalan baik menyangkut bidang politik, ekonomi maupun aspek sosial lain. Terlebih dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan keutuhan wilayah kedaulatan negara yang pada mulanya masih atau hanya bersifat fisik, akan tetapi pada saat ini sudah berkembang menjadi bersifat multi dimensi yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun keamanan yang banyak kaitannya dengan kejahatan internasional seperti terorisme, narkoba, imigran gelap, pencurian sumber daya alam,dsb.
Disisi lain akibat berbagai faktor menyebabkan adanya kecenderungan masyarakat kita akan menipisnya rasa cinta tanah air, menurunnya jiwa patriotisme dan nasionalisme serta rasa persatuan dan keutuhan bangsa. Sebagai salah satu pendekatan koseptual dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa tersebut diatas adalah membangkitkan kembali kesadaran kita pada semangat persatuan bangsa, nasionalisme maupun patriotisme melalu upaya kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian bela negara oleh kalangan umum (awam) sebenarnya tidak semata-mata hanya dipahami sebagai upaya dalam bentuk fisik mengangkat senjata atau hal-hal yang bersifat militerisme. Dalam hal ini konsepsi bela negara juga mengandung dimensi pengertian yang cukup luas yang pada hakekatnya merupakan hubungan baik (sikap toleransi tinggi) sesama warga negara hingga pada kebutuhan bersama dalam menangkal berbagai bentuk ancaman musuh baik yang berasal dari dalam atau luar negeri terhadap keutuhan kedaulatan negara kesatuan RI. Konsepsi bela negara ini tidak lepas dari konsepsi tentang ketahanan nasional kita. Menurut RM Sunardi dalam Pengantar Teori Ketahanan Nasional, konsepsi analitik tentang Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung akan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
mengejar
tujuan
perjuangan
nasional.
Dalam
implementasinya
untuk
mewujudkan ketahanan nasional telah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam upaya melindungi eksistensi dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam wadah NKRI. Secara mendasar pemahaman tentang bela negara itu terdapat didalam pasal 9 UURI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan sebagai yang telah diamanatkan pula dalam UUD tahun 1945 baik yang sudah diamandemen dalam pasal 27, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
C. Peluang ancaman keutuhan wilayah kedaulatan RI. Rasanya masih terngiang ditelinga kita atas putusan dari Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag Belanda pada bulan Desember 2002 tentang kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan sebagai putusan yang sah tidak dapat diganggu gugat lagi, bahwa kedua pulau tersebut sekarang resmi menjadi milik Malaysia. Putusan tersebut sebenarnya tidak terlalu
mengejutkan apabila kita mempelajari jauh sebelumnya atas status kedua pulau itu. Beberapa pakar ada yang mempre-diksi sebelumnya bahwa putusan MI tersebut akan dimenangkan oleh Malaysia, walaupun menurut Ir. Suwarno P Raharjo Msi sebagai Direktur Perbatasan Depdagri dalam Berita Perbatasan Depdagri setelah Oral Hearings di MI pada bulan Agustus 2002, diperkirakan dari data/faktor yuridis, historis, geografis maupun faktor lain perbandingan kemenangan diperhitungkan akan dipihak RI dengan peluang score 52,5% dengan 47,5%.Apabila orang Malaysia yang menghitung tentunya akan berbeda pula hasilnya. Dibalik kenyataan itu, nampaknya kita tidak pernah menghitung berapa nilainya kalau suatu obyek yang disengketakan itu telah dibina, dipelihara, walaupun kedua pulau itu dinyatakan status quo. Penggalangan dan pembinaan atas kedua pulau tersebut sudah dilakukan pihak Malaysia selama + 30 tahun, sehingga wajar pula kalau pihak Malaysia berdaya upaya untuk memperjuangkan kepemilikannya, sehingga faktor inilah yang nampaknya mempunyai kredit point yang tinggi dalam pengambilan keputusan sidang MI. Kini sudah berlalu dan kita menerima kenyataan tersebut, sehingga langkah berikutnya tentunya kita perlu merevisi kembali wilayah yurisdiksi nasional melalui kerjasama penetapan batas internasional dengan Malaysia. Sementara peluang-peluang yang serupa atas ancaman keutuhan wilayah kedaulatan maupun yurisdiksi nasional negara kita di beberapa bagian/wilayah lain masih ada. RI memiliki batas wilayah dilaut dengan 10 negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste berbatasan dengan RI di darat. Baik perbatasan di laut maupun di darat masalah penegasan dan penetapan batas internasional tersebut sampai sekarang belum tuntas karena masih ada kantung-kantung sepanjang garis batas yang belum tertutup (belum ada kesepakatan bersama dalam penentuan batas negara maupun yang bermasalah). Sebagai contoh, di perbatasan darat antara RI – Malaysia di Kalimantan terdapat 10 permasalahan batas yang masih perlu penyelesaian. Di beberapa lokasi sepanjang wilayah perbatasan kedua negara ini kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya antar RI dengan Malaysia mempunyai perbedaan yang cukup tajam. Misalkan saja di Entikong Kalimantan Barat dengan Tebedu di wilayah negara bagian Sarawak Malaysia, dimana tempat-tempat tinggal ataupun usaha masyarakat Entikong nampak kumuh dan pola tata ruangnya juga belum tertata dengan baik, sebaliknya di Tebedu pola tata ruang nampak lebih rapi, nyaman dan tidak kumuh. Di wilayah sepanjang perbatasan negara ini juga tidak asing lagi rawan akan illegal logging. Illegal trading dan ilegal apa saja yang bisa berpeluang mendatangkan keuntungan bagi
pihak-pihak tertentu. Hal-hal demikianlah bagi masyarakat perbatasan kita yang pada umumnya tidak sejahtera, akan sangat mudah sekali terkontaminasi atau terkena dampak negatif tersebut. Sehingga tidak mustahil akan berdampak lebih jauh melunturnya rasa nasionalisme, jiwa patriotisme, rasa persatuan dan keutuhan bangsa, cinta tanah air termasuk pemahaman akan kesadaran bela negara. Memang, solusi yang tidak bisa ditawar-tawar
lagi
adalah
dengan menumbuhkan
lagi “sense
of
belongin”
atau
rasa/semangat memiliki oleh masyarakat kita terhadap keutuhan bangsa dan negara yang salah satu manifestasinya adalah tegaknya wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara RI. Namun persoalannya kembali lagi apabila melihat kondisi negara kita yang masih dilanda krisis, sehingga bagi masyarakat bawah yang tidak punya penghasilan tetap seperti di masyarakat perbatasan atau di tempat-tempat marginal lain bagaimana akan tabah dan mampu menjaga rasa persatuan maupun keutuhan bangsa dan isi kekayaan (sumber daya) alam negara, sementara untuk makan dan papan yang layak huni saja mereka masih kesulitan sehingga pada gilirannya tidak ada jalan lain kecuali merambah hutan atau sumberdaya alam lain tanpa peduli akan resikonya. Hal-hal tersebut yang merupakan gambaran/realita kondisi kita dewasa ini, sehingga dengan konsepsi bela negara diatas, tentunya yang sangat krusial menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan hukum bagi masyarakat bawah agar pemahaman akan cinta tanah air dalam arti luas tidak lagi diracuni dengan tindakan-tindakan negatip atau yang bersifat ilegal (melanggar hukum). Belum lagi dihadapkan sejumlah konflik sosial lain seperti kerusuhan atau gejolahk yang terjadi di wilayah tanah air seperti kasus Maluku, Aceh, Papua yang merupakan ujud nyata bentuk ancaman di dalam negeri yang sangat membahayakan terhadap rasa persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Posisi strategis secara geografis menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan ancaman. Selain sistem pertahanan dan keamanan yang didukung oleh komponen utama tidak mampu memenuhi kriteria ideal pertahanan dan keamanan, komponen cadangan pun mengalami kendala yang sama. Aspek demografi yang menjadi sumber pertahanan dan keamanan, juga belum terorganisir dengan baik. Penyebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kualitas pendidikan dan tingginya angka pengangguran berpotensi pada rendahnya mutu komponen cadangan. Secara politis, dukungan politik terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas komponen cadangan belum diolah secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari output politik negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang pembentukan komponen cadangan maupun komponen pendukung. Kondisi anggaran keuangan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang meliputi komponen utama, cadangan maupun pendukung, baru terealisir sebesar sekitar 30% dari kebutuhan minimal (minimum essential force).
DAFTAR REFERENSI
Pengantar Teori Ketahanan Negara, R.M. Sunardi Konsep Keamanan Sosial, Rizal Sukma Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum, Dr.Kusnanto Anggoro Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Presiden Republik Indonesia Membedah Konsep Kedaulatan Rakyat dari Pancasila dan UUD 1945, S. Fudiman