1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.1
Latar Belakang Kesadar Kesadaran an hukum hukum merupa merupakan kan salah salah 1 indika indikator tor dalam dalam ide pembah pembaharu aruan an hukum hukum
nasional , kesadaran hukum berperan sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat pada dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan. kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan peraturan hukum dengan orang orang orang dalam masyarakat. Kesadaran Kesadaran hukum hukum masyarakat masyarakat merupakan merupakan semacam jembatan yang menghubungka menghubungkan n antara peraturan peraturan hukum dengan tingkah laku hukum orang-orang.Dimana salah satu tujuan dari perumusan makalah ini adalah menemukan relevansi antara kesadaran kesadara n hukum masyarakat dengan ide pembaharuan hukum perkawinan. eba ebagai gaima mana na diat diatas as telah telah dikem dikemuk ukak akan an ada ada korel korelas asii anta antara ra kesad kesadar aran an huku hukum m masy asyarak rakat
seb sebagai
dasar sar
pembaha aharuan
!ndo !ndone nesia sia.K .Kesa esada daran ran huku hukum m masy masyara araka katt
hukum
berp berpera eran n
keluar uarga seba sebaga gaii
dan
perkawinan
di
dasar dasar dalam dalam peru perumu musan san
pembaharuan hukum keluarga keluarga dan perkawinan. Kesad Kesadara aran n huku hukum m masy masyara arakat kat juga juga akan akan menj menjad adii salah salah satu satu indi indika kato torr dalam dalam terciptanya keseimbangan kepetingan masyarakat dalam perwujudtannya sebagai dasar dalam perumusan ide dalam pembaharuan hukum keluarga dan perkawinan. "al ini akan menjadi hal yang sangat menarik dalam mencoba menemukan benang merah antara kesadaran hukum masyarak masyarakat at dengan dengan korela korelasiny sinyaa sebagai sebagai dasar dasar dalam dalam pembah pembaharu aruan an hukum hukum keluar keluarga ga dan perkawinan, maka penulis tertarik untuk memberi judul dalam makalah ini tentang # "ubung "ubungan an Kesada Kesadaran ran "ukum "ukum $asyarak $asyarakat at Dengan Dengan %embah %embaharu aruan an "ukum "ukum Keluarg Keluargaa dan %erkawinan #.
2
1.2. Rumusan Masalah
1. %engertian kesadaran hukum &. Bagaimana pandangan pandangan umum terhadap undang undang undang perkawinan '. $encari benang merah antara kesadaran hukum dan keseimbangan kepentingan di masyarakat (. %erana %eranan n kesada kesadaran ran hukum hukum masyarak masyarakat at sebaga sebagaii dasar dasar dalam dalam pembah pembaharu aruan an hukum hukum nasional
1.3. Tujuan Penelitian.
1. $engetahui $engetahui penger pengertian tian kesadaran kesadaran "ukum "ukum &. $enget $engetahu ahuii bagaim bagaimana ana pandan pandangan gan umum umum masyarak masyarakat at dalam dalam memand memandang ang undang undang undang perkawinan '. $encari $encari benang benang merah merah antara antara kesadar kesadaran an hukum hukum masyarak masyarakat at dengan dengan tercipt terciptany anyaa keseimbangan kepentingan masyarakat (. $eng $enget etah ahui ui kesa kesada dara ran n huku hukum m masy masyar arak akat at seba sebaga gaii dasa dasarr dala dalam m peru perumu musa san n pembaharuan hukum keluarga keluarga dan perkawinan.
3
BAB II PEMBAHAAN
II.1. Pen!e"tian Kesa#a"an hu$um
Kesadaran Kesadaran hukum istilah istilah ini banyak dibicarak dibicarakan, an, namun banyak banyak
khalayak khalayak yang
belum mengetahui pengetian-nya. Kesadaran hokum ialah sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hokum yang ada atau tentang hokum yang diharapkan. edangkan nilai hokum ialah nilai tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, jadi ini tentang keadilan1. )da beberapa pendapat tentang kesadaran hokum* a+
Kesadaran Kesadaran hukum hukum adalah kesadaran kesadaran yang ada pada setiap manusia manusia tentang tentang apa hukum hukum
itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum onrecht+, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan cholten, 1(* 1//+ . b+
$enurut kamus Bahasa !ndonesia. Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahawa
prilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecendrungan kecendrungan untuk mematuhi peraturan. c+
Kesadaran Kesadaran hukum hukum adalah kesadaran kesadaran yang ada pada setiap manusia manusia tentang tentang apa hukum hukum
itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum onrecht+. d+
$enurut uharso dan 0etnoningsih, 1'* /+, kesadaran hukum adalah
1+ 2ilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
1 oediato adjisoedarmo, DKK, &31&, 4atidiri 5nsoed . 6im 5%6 %ercetakan dan %enerbitan 5nsoed, purwokerto* hlm. 1'2http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalahmeningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/ ( meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/ ( diakses pada 13 september 201!
&+ %engetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. e+
$enurut $enurut )bdurrahm )bdurrahman an dalam 2urhidayat 2urhidayat &33/ * 7+, menyatakan menyatakan bahwa kesadaran kesadaran
hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum &.
II.2 %a$t&"'%a$t&" (an! Mem)en!a"uhi Kesa#a"an Hu$um #alam Mas(a"a$at
)da beberap beberapaa 8aktor 8aktor yang yang mempen mempengar garuhi uhi kesada kesadaran ran hukum. hukum. $enuru $enurutt oekan oekanto to dalam dalam 2urhidayat, &33/* -11+, -11+, dijelaskan secara singkat sebagai berikut 1+
%engetahua %engetahuan n tentang tentang kesadaran kesadaran hukum hukum ecara umum, umum, perturan-pera perturan-peraturan turan yang telah
sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. u mum. 6etapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam mayarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka. &+
%engakuan %engakuan terhadap terhadap ketentuan-k ketentuan-ketentua etentuan n hukum, hukum, %engakuan %engakuan masyarakat masyarakat terhadap terhadap
ketentuan-ke ketentuan-ketentua tentuan n hukum, hukum, berati bahwa masyarakat masyarakat mengetahui mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma norma-norma hukum tertentu. )rtinya )rtinya ada suatu derajat pemahaman pemahaman yang tertentu tertentu terhadap terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.2amun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhinya mematuhinya,, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang orang-orang yang memahami suatu ketentuan ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhinya. '+
%engharg %enghargaan aan terhadap terhadap ketentu ketentuan-kete an-ketentuan ntuan hukum, hukum, %engharga %enghargaan an atau atau sikap tehadap tehadap
ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. 4uga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.$asyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terja min pemenuhannya. (+
%entaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, alah satu tugas hukum
yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan
"
para warga masyarakat tersebut la9imnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. +
Ketaatan Ketaatan masyaraka masyarakatt terhadap terhadap hukum, hukum, dengan dengan demikian demikian sedikit sedikit banyak banyak tergantun tergantung g
apakah kepentinga kepentingan-kep n-kepenting entingan an warga masyarakat masyarakat dalam bidang-bida bidang-bidang ng tertentu tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. )da juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. II.3 In#i$at&" Kesa#a"an Hu$um #alam Mas(a"a$at
Tingkat Kesadaran Hukum. Hukum . $enurut oekanto oekanto dalam 2urhidayat 2urhidayat &33/* 11-1&+, 11-1&+, indikatorindikatorindikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relati8 kongkrit tentang tara8 kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa * 1+
!ndikator pertama adalah pengetahuan hukum eseorang mengetahui bahwa perilaku-
perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. %eraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.%erilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. &+
!ndikator kedua adalah pemahaman hukum eseorang pelajar mempunyai pengetahuan
dan dan pema pemaha hama man n meng mengen enai ai aturan aturan-at -atur uran an terte tertent ntu, u, misal misalny nyaa adan adanya ya peng penget etah ahua uan n dan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya pentingnya peraturan disekolah. '+
!ndikator yang ketiga adalah sikap hukum eseorang mempunyai kecenderungan untuk
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. (+
!ndikator !ndikator yang keempat keempat adalah adalah perilaku perilaku hukum, hukum, yaitu dimana dimana seseorang seseorang atau pelajar
mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat Keempat indikator indikator tadi sekaligus sekaligus menunjukkan menunjukkan pada tingkat-tin tingkat-tingkatan gkatan kesadaran hukum hukum tertentu di dalam perwujudannya.)pabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi
#
'
http*::ibelboy9.wordpress.com:&311:1&:13:makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-
masyarakat: diakses pada 1( september &31( masyarakat:
II.* Pan#an!an umum men!enai Un#an! Un#an! Pe"$a+inan
0ancangan 5ndang 5ndang perkawinan diajukan oleh pemerintah dengan amanat presiden 2; . 0. 3&:%5:
$en $engena genaii dasa dasarr perka perkawi win nan, an, terd terdiri iri dari dari lima lima pas pasal al yai yaitu tu pas pasal al 1 sam sampai dengan pasal
$
!!. !!.
6entan ntang g syara syaratt-sy syar arat at perk perkaw awin inan an,, terdi terdiri ri dari dari tuju tujuh h pasal pasal yait yaitu u dari dari pasal pasal /
!!!.
sampai dengan pasal 1&. $engen $engenai ai penceg pencegaha ahan n perk perkawin awinan, an, terdir terdirii dari dari embila embilan n pasal pasal,, yaitu yaitu pasal pasal 1' 1'
!<. !<.
sampai dengan pasal &1. 6entan ntang g batal batalny nyaa perkaw perkawin inan an,, terdir terdirii dari dari tujuh tujuh pasa pasall yaitu yaitu pasal pasal && samp sampai ai
<.
dengan pasal &7. $eng $engen enai ai per perja janj njia ian n per perka kawi wina nan, n, sat satu u pasa pasall yai yaitu tu pas pasal al & & 6entan ntang g ha dan kew kewaji ajiba ban n suami suami istr istri, i, terdi terdiri ri dari dari pasal pasal yait yaitu u dari dari pasal pasal '3
sampai dengan pasal '. $eng $engen enai ai hart hartaa bend bendaa dala dalam m perk perkaw awin inan an,, terd terdir irii dari dari tiga tiga pasa pasall yaitu aitu '
sampai dengan pasal '. 6entan entang g putusny putusnyaa perkawina perkawinan n serta akibatny akibatnyaa terdiri terdiri dari empat empat pasal yaitu yaitu
!>.
pasal '7 sampai dengan pasal (1. $en $engena genaii kedud eduduk ukan an anak anak,, terd terdir irii dari dari tiga tiga pasa pasall yaitu aitu pasal asal (& samp sampai
>.
dengan pasal ((. 6entan ntang g hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban n anta antara ra oran orang g tua tua dan ana anak, k, ter terdi diri ri dar darii pasal pasal
>!. >!.
yaitu pasal ( sampai dengan pasal (. $eng $engen enai ai perw perwal alian ian,, terdi terdiri ri dari dari pasal pasal yait yaitu u dari dari pasal pasal ( sam sampa paii denga dengan n
>!!. >!!.
>!!!. >!!!. >!<. >!<.
pasal (. Kete Ketent ntua uan n kete ketent ntua uan n lain lain,, terd terdir ir dar darii ( bagi bagian an** 1. Bagian kesatu, kesatu, mengenai mengenai pembuk pembuktian tian asal asal usul usul anak, anak, pasal pasal &. Bagian kedua, kedua, tentang tentang perkawinan perkawinan diluar diluar !ndonesia, !ndonesia, pasal / / '. Bagian Bagian ketiga, ketiga, tentan tentang g perkawinan perkawinan campur campuran, an, terdiri terdiri dari / pasal yaitu yaitu pasal sampai dengan pasal /& (. Bagian keempat keempat mengenai mengenai pengadilan, pengadilan, satu pasal pasal yaitu yaitu pasal pasal /' Ketent Ketentuan uan pera peralih lihan, an, terdi terdiri ri dari dari dua pasal pasal yaitu yaitu pasal pasal /( /( dan /. /. Ketent Ketentuan uan penu penutup tup,, dua dua pasal pasal yaitu yaitu pasal pasal // dan /. /. eperti tellah diuraikan pada bab !!!, maka ditinjau dari segi hukum bahwa undang undang perkawinan itu adalah hasil dari rancangan yang disusun dan diajukan oleh pemerintah kepada Dewan %erwakilan 0akyat untuk untuk dsetuj dsetujui ui dan untuk untuk selanju selanjutny tnyaa disahk disahkan an dan diberla diberlakuk kukan an kepada seluruh rakyat, maka ia disebut "eteronom. Dari Dari segi segi ini tentul tentulah ah penyu penyusun sunan an rancan rancangan gan undang undang-un -undan dang g itu dilakukan dengan memperlihatkan norma norma atau nilai-nilai yang hidup dala dalam m asy asyarak arakat at temp tempat at dima dimana na unda undang ng unda undang ng itu itu nant nantin iny ya akan akan diberlakukan. Dalam hal ini tentulah masyarakat, yang mayoritas islam. 4ika 4ika mema memang ng demi demiki kian an halny halnya, a, maka maka berar berarti ti nilai nilai-n -nila ilaii tadi tadi teah teah diangkat menjadi ketentuan undang undang, sehingga secara uridis menjadi
%
meningkat. 4adi menurut pandangan ini jelas bahwa hukum perkawinan islam secara secara materil materil member memberika ikan n pengar pengaruh uh yang yang kuat kuat terhada terhadap p undan undang g undang undang perkawinan itu. Dan Dan kare karena na nila nilaii-ni nila laii ters terseb ebut ut sebe sebelu lumn mny ya tela telah h hidu hidup p dala dalam m masyarakat yang mayoritas yang islam tadi, maka secara ideal sesungguhnya hal yag menyangkut kesadaran hukum umat muslim khusunya hal ini, tidak perlu diragukan lagi. $ungkin hanya dalam beberapa hal harus diadakan penigkatan seperlunya.
(
)rso ostroadmojo, ostroadmojo, "ukum perkawinan perkawinan di !ndonesia, !ndonesia, %enerbit Bulan Bintang, 4akarta,
cetakan %ertama, 1, hal &(.
D0. Djuher , "ukum %erkawinan !slam dan 0elevansinya dengan Kesadaran "ukum ,
%enerbit Dewaruci %0?, 4akarta, @etakan pertama, 17', hal &(.
II.5.1 Pengaruh Kesadaran Hukum Dalam Perkembangan hukum
Dalam tubuh hukum terjadi semacam perkembangan sehingga sampai pada hukum yang yang maju maju,, atau atau dias diasum umsi si maju maju sepe sepert rtii yang ang dipr diprak akte teka kan n saat saat ini ini oleh oleh berb berbag agai ai negara.%erkembangan hukum itu sendiri umumnya terjadi sangat lamban meskipun sekali terjadi agak cepat. 2amun perkembangan dari hukum kuno pada hukum modern merupakan perjuangan manusia tiada akhir satu dan lain hal disebabkan masyarakat , dimana hukum berlaku berubah terus menerus dalam perkembangan hukum itu sendiri terkadang dilakukan dengan revisi atau amendemen terhadap undang A undang yang sudah ada tetapi sering pula dilakukan dengan menganti undang A undang lama dengan undang A undang baru.
&
Bahkan Bahkan hukum hukum modern modern telah telah menetu menetukan kan prinsi prinsip p dan asas hukum hukum yang yang baru baru dan meni mening ngga galka lkan n prin prinsi sip p dan dan asas asas huku hukum m yang yang lama lama dan dan suda sudah h cend cenderu erung ng ketin ketingg ggal alan an 9aman.Dalam 9aman.Dalam hubunganny hubungannyaa dengan dengan perkembanga perkembangan n masyarakat, masyarakat, hukum hukum mengatur mengatur tentang tentang masalah struktur sosial nilai A nilai dan larangan A larangan atau hal A hal yang menjadi tabu dalam masyarakat.
Dalam abad Ke-&3 terjadi perkembangan diberbagai bidang hukum dimana sebagiaan hukum disebagian negara sudah menyelesaikan pengaturannya secara tuntas, tetapi sebagian hukum dinegara lain masih dalam proses pengaturannya yang berarti hukum dalam bidang bidang tersebut masih dalam proses perubahannya. "ukum merupakan kaidah untuk mengatu mengaturr masyarak masyarakat, at, karena karena itu hukum hukum harus harus dapat dapat mengik mengikuti uti irama irama perkem perkemban bangan gan masyarak masyarakat, at, bahkan bahkan hukum hukum harus harus dapat dapat mengar mengarahk ahkan an dan mendor mendorong ong berkem berkemban bangny gnyaa masyarakat secara lebih tepat dan terkendali.Kerena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tuju tujuan an huku hukum, m, deng dengan an begi begitu tu terd terdap apat at inte intera raks ksii dan dan inte intera raks ksii anta antara ra huku hukum m dan dan perkembangan masyarakat.
2amun tidak dapat diabaikan salah satu 8aktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.=aktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kuat kesada kesadaran ran hukum hukumnya nya semaki semakin n kuat kuat pula pula 8aktor 8aktor kepatu kepatuhan han hukum. hukum. ehing ehingga ga proses proses perkembangan dan e8ekti8itas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.kepatuhan hukum. ehingga proses perkembangan dan e8ekti8itas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat/. Diatas telah dijelaskan bahwa ada korelasi antara kesadaran hukum masyarakat dan e8ektiv e8ektivitas itas pelaks pelaksana anaan an hukum, hukum, selanju selanjutny tnyaa saya saya akan akan jauh jauh lebih lebih mem8ok mem8okusk uskan an pada pada kesadaran kesadaran hukum hukum masyarakatlah masyarakatlah yang menjadi dasar dari ide pembaharuan pembaharuan hukum hukum keluarga keluarga dan perkawinan.
II.,.2 Kesa#a"an Hu$um Mas(a"a$at se-a!ai I#e Pem-aha"uan Hu$um Kelua"!a #an Pe"$a+inan
10
6elah 6elah digariskan dalam B"2 yang dituangkan dalam 6)% $%0 no. !<:$%0:1' naskah bab D, b hukum angka &, dinyatakan bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan3kebutuhan hukum sesuai dengan #kesadaran hukum rakyatC yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan di segala bidang sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasaraana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaaan kesatuan bangsa sekaligus ber8ungsi sebagai sarana menunjang perkembangan moderenisasi dan pembangunan yang menyeluruh. ebelum terjadi pembaharuan hukum perkawinan yang outputnya merupakan uni8ikasi hukum keluarga dan perkawinan beginilah gambaran kerja hukum dalam mengatur perkawinan masyarakat indonesia* a. Bagi orang-o orang-orang rang yang yang beragama beragama islam islam asli asli berlaku berlaku hukum hukum agama agama yang yang telah diresiplir dalam hukum adat. b. Bagi orang orang indonesia asli lainnya berlaku hukum hukum adat. c. Bagi orang orang indones indonesia ia asli beragam beragamaa kristen kristen berlaku berlaku "uwelijks "uwelijks ;ordon ;ordonannti anntiee @risten indonesia. d. Bagi orang orang timur timur asing cina cina dan warga warga negara negara indonesia indonesia keturun keturunan an cina berlaku berlaku ketentuan kitab undang undang hukum perdata dengan sedikit perubahan e. Bagi orang orang orang orang timur asing asing lainnya lainnya dan dan warga warga negara negara indonesia indonesia keturunan keturunan timur timur asing berlaku hukum adat lainnya 8. Bagi orang orang orang orang eropa eropa dan dan warga warga negara negara indonesia indonesia keturun keturunan an eropa eropa dan yang yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab 5ndang undang hukum %erdata. ebagaimana telah kita lihat diatas bahwa pluralisme hukum di bidang perkawinan seperti * kitab 5ndang-undang "ukum "ukum %erdata,";@!,peraturan perkawinan campuran, hukum adat adat dan hukum islam yang direplisir ke dalam hukum adat. Dasar dasar dari perkawinan sangat penting untuk dirumuskan dan disepakati sebagai suatu cita-cita, sebagai suatu perasaan dan kesadaran hukum bagi seluruh rakyat indonesia, artinya sebagai suatu idealisme yang akan diwujudkan dalam suatu kenyataan hidup dalam masyarakat sehari-hari.
Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap
11
kesaaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengtur masyarakat secara baik benar dan adil.ebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum.Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya 8ormal atau in8ormal+ atau karena perintah agama atau kepercayaannya.4adi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainnya.
/
http*::s&hukum.blogspot.com:&313:3':kesadaran-hukum-masyarakat-dan.htmlmE1 diakses http*::s&hukum.blogspot.com:&313:3':kesadaran-hukum-masyarakat-dan.htmlmE1
pada 1 september &31(+
$ari $ari kita kita liha lihatt baga bagaim iman anaa kerja kerja dari dari kesad kesadara aran n huku hukum m masy masyara araka katt dalam dalam ide ide pembaharuan hukum keluarga dan perkawinan dalam hal ini uni8ikasi hukum perkawinan yang tertuang dalam sebuah wujud atau warna baru 55 2;.1 tahun 1( sebagai berikut* 6able 1.1
12
1.1 6able 6able korelasi antara kesadaran hokum masyarakat dengan uni8ikasi hokum keluarga dan perkawinan
$enurut table diatas ada beberapa point yang bias kita dapatkan salah satunya adalah bagaimana kesadaran hokum masyarakat dapat membangun ide pembaharuan pembaharuan hokum keluarga dan perkawinan dimana lokusnya terdapat pada hokum perkawinan yang erat kaitannya dengan ketertiban umum sehingga perlu diprioritaskan dalam pengaturannya dan didahulukan daripada hokum perdata lainnya. Kesadaran hukum masyarakat telah membawa si8at hakiki dari hukum perkawinan itu sendiri yang tadinya bersi8at privat menjadi si8at publik, bagaimana bisa Kesadaran hukum masyarakat lah yang membawa jiwa dari hukum perkawinan ini untuk berubah menyesuaikan dengan nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat !ndonesia. "ukum perkawinan ini mengatur segala tindakan yang berkaitan dengan perkawinan, poligami dan perceraian yang sama sekali tidak lepas dari campur tangan 2egara yang ditunjuk untuk mengawasi hal itu. ehingga setiap s etiap aspek yang berhubungan dengan hukum perkawinan tidak bisa lepas lagi atas kehendak sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
13
Dimana pasal 1 55 no. 1 tahun 1( telah memberikan pengertian bagi perkawinan yaitu* #ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga+ yang bahagia dan kekal berdasarkan ke6uhanan Fang Fang $aha ?saC dimana menurut saya tujuan dari pemakaian kata perkawinan adalah untuk mencegah disintegrasi bangsa seperti kita ketahui bahwa kata pernikahan biasa digunakan oleh orang islam. 6api tidak sampai disitu saja 55 menjelaskan de8inisi perkawinan agar dapat dipahami dengan jelas substansinya. Dalam 55 no.1 tahun 1( memberikan kenikmatan kepada isteri dimana menempatkan kedudukan suami-isteri sejajar dalam perkawinan, baik dalam harta perkawinan, terhadap anak-anak dan juga dalam proses perceraian. Begitu juga dalam kesamaan hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum masyarakatlah sebagai dasar dari ide pembaharuan ini. Dimana nilai nilai yang terkandung di dalam masyarakat melekat erat pada pasal 1 undang undang ini, asas monogami sebagai cerminan dari nilai yang terkandung dalam pancasila dan memberikan gambaran keluarga yang ideal melalui re8leksi dari undang undang ini dimana bukan hanya memberikan ketertiban bermasyarakat namun juga kepastian hukum dan sebagai dasar yang kuat kuat dan terkonsep dalam kehidupan perkawinan masyarakat !ndonesia kelak.
$
6rusto ubekti .", $."5$ , &31( , diktat "ukum Keluarga dan %erkawinan .5nsoed, purwokerto* hlm.
BAB III. PENUTUP Kesim)ulan
1
Kesadaran hukum masayarakat adalah salah satu elemen penting dalam pembaharuan hukum keluarga dan perkawinan, dimana meembawa wujud baru dari si8at hukum keluarga dan perkawinan yang tadinya bersi8at privat menjadi publik, karena hal hal yang terjadi di dalam perkawinan adalah tanggung jawab pemerintah. Kesadaran hukum masyarakat telah membawa nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat hidup dan meresap kedalam diri jiwa undang undang yang merupakan output dari hasil kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. masyarakat melihat banyak perilaku yang yang berlawanan dari norma seperti perilaku kawin siri dan undang undang memberikan kepastian akan tujuan dari keluarga itu sendiri yang diwadahi oleh pasal 1 55 no.1 tahun ( yang berbunyi * ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga+ yang bahagia dan kekal berdasarkan ke6uhanan Fang Fang $aha ?saC di dalam pasal ini memberikan tujuan dari perkawinan itu sendiri menjadi keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang artinya bahwa perkawinan dilandasi oleh ikatan yang suci dan kesetiaan kesetiaan melahirkan rasa saling percaya dan menjalankan prinsip prinsip agama dalam perkawinan.
DA%TAR PUTAKA
1" )djisoedarmo oediato , DKK, 4atidiri 5nsoed, &31& . %urwokerto * 6im 5%6 %ercetakan dan %enerbitan 5nsoed.
ostroadmojo )rso, "ukum perkawinan di !ndonesia,1. 4akarta * %6. Bulan Bintang. D0. Djuher, %erkawinan !slam dan 0elevansinya dengan Kesadaran "ukum,17'. 4akarta * Dewaruci %ress. ubekti 6rusto .", $."5$ , "ukum Kel uarga dan %erkawinan,&31(. %urwokerto * 52;?D.
Dari internet*
http*::s&hukum.blogspot.com:&313:3':kesadaran-hukum-masyarakat-dan.htmlmE1 http*::s&hukum.blogspot.com:&313:3':kesadaran-hukum-masyarakat-dan.htmlmE1 http*::ibelboy9.wordpress.com:&311:1&:13:makalah-meningkatkan-kesadaran-hukummasyarakat:
