MAKALAH PERSPEKTIF PANCASILA DALAM DUNIA KESEHATAN

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA PERAN APOTEKER DALAM MEMERANGI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN OBAT ILEGAL Dosen Pembimbing Dr. M. Junaidi, S.HI., M.H.

Di Susun Oleh: RIZKA MARDIKAWATI/A1172159 SEMESTER GASAL 1 C REGULAR TAHUN 2017/2018

AKADEMI NUSAPUTERA SEMARANG JL. Medoho III No.2 Semarang

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT dan mengucap puji syukur kehadirat-Nya kami telah dapat menyusun makalah

ini. Adapun judul makalah ini,

“PERAN APOTEKER DALAM

MEMERANGI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN OBAT ILEGAL” ILEGAL” Penulisan makalah ini di samping untuk menyelesaikan tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila juga digunakan digunakan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Oleh karena itu apabila pembaca berkenan menelaah dan mengkaji penulisan makalah ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya. Semoga dukungan maupun bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya semoga Allah meridhoi semua langkah menuju kebaikan dan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Penyusun







BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama-sama batang tubuh UUD 1945. Sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik. Karena hal tersebut Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berisikan rumusan atau kerangka berpikir yang digunakan sebagai landasan bagaimana masyarakat Indonesia akan berperilaku, yang juga berarti Pancasila dapat disebut sebagai paradigma Bangsa dan Negara Indonesia. Paradigma yang mendasari dan acuan untuk mencapai dan mengharmonisasikan tujuan bersama yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam setiap sila-sila di dalam Pancasila. Untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma untuk seluruh Warga Negara Indonesia memang tidaklah mudah, tetap saja masih ada beberapa kelompok yang menolak bahkan menyimpang dari paradigma yang telah menjadi kesepakatan saat berdirinya Negara Indonesia ini. Namun itulah yang menjadi sebuah jalan dan sarana untuk merealisasikan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara.







B.

Rumusan Masalah

A. Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai dasar hukum serta apa landasan hukum untuk penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal ? B. Apa upaya BPOM dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran obat ilegal ? C. Apa peran Apoteker dalam memerangi penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal ?

C.

Tujuan Penulisan

1.

Mengetahui pancasila sebagai dasar hukum dan landasan hukum dalam bidang Kesehatan.

2.

Mengetahui Upaya BPOM menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran obat Ilegal.

3.

Mengetahui peran Apoteker dalam memerangi penyalahgunaan obat dan peredaran obat Ilegal.







BAB II PEMBAHASAN

A.Pengertian Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan

perundang-undangan,baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No.XX/MPRS/1966, yang masih dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 ketetapan MPR No.V/MPR/1973, Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun yang dimaksud dengan "sumber dari segala sumber hukum" adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta citacita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari Budi Nurani Manusia. Seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPR/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Pancasila itu mewujudkan dirinya dalam

a.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;







Adapun yang dimaksud dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 19 45 ialah pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Soe karno.

Dekrit 5 Juli 1959 adalah suatu keputusan Presiden Republik Indonesia yang di dalamnya berisi:

a. Pembubaran Konstituante;

b.Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang -undang Dasar Sementara 1950; dan

c. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Di era globalisasi ini, Pancasila sebagai dasar hukum juga berpengaruh dalam bidang kesehatan termasuk perkembangan industri perdagangan obat di Indonesiayang telah mengalami banyak perkembangan. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar hukum maka perdagangan dan peredaran obat dapat di awasi sesuai perUU yang telah di susun dan di resmikan. Begitu pula dengan teknologi yang di buat untuk memproduksi obat-obatan tersebut, Namun perkembangan tersebut agaknya tidak serta merta menghasilkan semua jenis obat yang di maksudkan untuk mengobati. Seperti beberapa saat yang lalu, adanya kasus perdagangan obat ilegal di salah satu daerah di Indonesia yang berpengaruh tidak hanya pada fisik pemakai akan tetapi juga mental dan berujung mengakibatkan kematian. Mirisnya semua pemakai yang menjadi korban yang berujung pada kematian adalah para generasi muda bangsa. Oleh karena karena itu, dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar hukum pemerintah telah lama menetapkan UU yang telah tersusun dan di resmikan untuk mengatur bidang kesehatan









1. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek 2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138 4. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementrian BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Nomor 7 Tahun 2016

B. Upaya BPOM menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran obat Ilegal

Kejadian di Kendari terkait adanya korban setelah mengonsumsi produk tablet yang mencantumkan tulisan tulisan “PCC”, Badan POM sendiri langsung melakukan uji laboratorium terhadap obat tersebut, dan hasil yang mengejutkan menyatakan bahwa sebelumnya, produk dengan salah satu kandungan PCC resmi beredar di Indonesia, namun produk tersebut banyak disalahgunakan. Karena itu, pada tahun 2013, semua obat yang mengandung salah satu obat yang diberikan izin edar oleh Badan POM RI dicabut izin edarnya dan tidak boleh lagi beredar di Indonesia. Terkait dengan di cabutnya izin edar obat tersebut, BPOM juga telah menyikapi maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu dan peredaran obat ilegal, dengan melakukan serangkain kegiatan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum, antara lain: a) Januari 2014 ditemukan ditemukan bahan baku ilegal Carisoprodol sebanyak 195 tong @25 Kg (4.875







ditemukan masih adanya peredaran OOT di toko obat, toko kosmetik, dan toko kelontong sejumlah 13 item item (925.919 pieces (925.919 pieces)) dengan total dengan nilai keekonomian mencapai 3,1 miliar rupiah. d) Operasi Gabungan Nasional 5-6 September 2017. Ditemukan Ditemukan 436 koli atau sekitar 12 juta butir obat ilegal yang sering disalahgunakan yaitu Carnophen, Trihexyphenidyl (THP), Tramadol, dan Seledryl dengan nilai keekonomian mencapai 43,6 miliar rupiah di Banjarmasin. Temuan ini hasil Operasi Gabungan Nasional Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin bekerja sama dengan Tim Khusus “Bekantan” Polda Kalimantan Selatan. e) Balai Besar POM di Makassar juga juga menemukan "PCC" sebanyak 29.000 tablet. pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana di bidang obat. Badan POM akan mengambil langkah tegas termasuk merekomendasikan pencabutan izin sarana ke Kemenkes. f) Balai POM di Mamuju menemukan 179.000 tablet di sarana ilegal yang terdiri dari Trihexyphenidyl dan Tramadol.

Berdasarkan hasil tersebut, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan yang lebih komprehensif. Menanggapi hasil tersebut Badan POM RI bersama Kepolisian RI, BNN dan instansi terkait lainnya telah sepakat untuk berkomitmen membentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat, yang akan bekerja tidak hanya pada aspek penindakan,







Badan POM RI bersama Kepolisian RI dan BNN akan terus menelusuri kasus ini sampai tuntas guna mengungkap pelaku peredaran obat ilegal tersebut beserta jaringannya. Badan POM RI berperan aktif dalam melakukan penelusuran, memberikan bantuan ahli, serta uji laboratorium dalam penanganan kasus tersebut. Tidak hanya di Kendari, Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia juga bergerak serentak mengawasi kemungkinan adanya peredaran tablet PCC atau obat ilegal lainnya di wilayah masing-masing. Peran Badan POM dalam menerapkan strategi pengawasan obat dan makanan telah diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana pada Inpres tersebut Badan POM dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan didukung oleh 9 ( sembilan) Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perkuatan Badan POM juga didukung adanya Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Badan POM RI akan memiliki struktur baru yaitu Deputi Bidang Penindakan yang akan mempertajam aspek penindakan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kemanusiaan di bidang obat dan makanan. Agar kasus penyalahgunaan obat tidak berulang, maka harus ada efek jera terkait sanksi pidana terhadap oknum pelaku kejahatan. Untuk itulah Badan POM RI membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang Pengawasan Obat.







Selain itu menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Apoteker Apoteker Indonesia Indonesia mengimbau seluruh apoteker untuk lebih professional melakukan praktik kefarmasian dan melakukan praktik bertanggung jawab. Imbauan itu ditujukan khususnya bagi Apoteker Apoteker yang yang berpraktik di pelayanan kefarmasian dan bertemu langsung dengan pasien seperti di Apotek, Rumah Sakit,Puskesmas, Klinik Kesehatan dan Pelayanan kefarmasian lainnya. Lebih lanjut penjelasan mengenai tanggung jawab dan profesionalisme Apoteker meliputi tiga hal berikut. 1. Tidak melayani penjualan obat keras bagi keras bagi pembeli yang tidak memiliki resep dokter, utamanya yang terkait dengan obat-obatan jenis psikotropika dan narkotika. 2 Harus hadir sesuai dengan jam praktik yang ditentukan. 3. Menjalankan seluruh aturan yang berlaku di pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Permenkes berdasarkan Permenkes No 73 tahun 2016 . Sebagai bagian dari tenaga kesehatan dan garda terdepan bagi akses masyarakat terhadap obat, makaApoteker dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan obat. Melihat berbagai kemungkinan akses masyarakat terhadap obat yang bisa disalah-gunakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: 1. Aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan obat, lebih baik dengan cara yang sistematik dan terstruktur.







Saat ini peran Apoteker cukup membantu terlaksananya kegiatan memerangi penyalahgunaan obat dan peredaran obat Ilegal, Hal itu sudah di buktikan dengan peran serta Apoteker dalam membantu menghentikan produk yang tidak memiliki izin BPOM di distribusikan di Apoteknya masing-masing.









BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam ilmu pengetahuan hukum,pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal ( kenbron van het recht ) dan diartikan sebagai sumber asal,sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum ( welbron van recht ).Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian sumber hukum kenbron sumber tempat ditemukannya,tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif,akan tetapi dalam arti welbron sebagai







B. SARAN

Peraturan yang berdasarkan Pancasila juga di perlukan perubahan, bukan berarti merubah landasan dasar hukumnya akan tetapi, untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal pemerintah perlu lebih tegas memberikan sanksi pada pihak terkait baik produsen, maupun distributornya. Karena akibat dari ketidak tegasan tersebut tidak hanya nyawa yang melayang akan tetapi juga rusaknya mental penerus bangsa. Selain itu hal yang lebih penting adalah upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menanggulangi peredaran obat dan penyalahgunaan obat ilegal perlu lebih di tingkatkan, tidak hanya menunggu terjadinya kasus yang berakibat fatal lalu kemudian membentuk hubungan dengan pihak terkait yang lain. Serta peran aktif Apoteker juga di perlukan, dengan menolak penjualan obat- obatan tanpa adanya surat izin BPOM dan tidak hanya mementingkan pendapatan yang tinggi untuk Apoteknya sendiri.







DAFTAR PUSTAKA

Anonim12017. Imbauan IAI terkaitPenyalahgunaan Obat Keras http://health.liputan6.com/read/3108028/imbauan-ketua-iai-bagi-apoteker-terkait penyalahgunaan-obat-keras Di Akses Selasa, 26 September 2017. Jam 19.11 WIB Anonim22014. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum dari Segala Sumber Hidup http://adolbast.blogspot.nl/2014/12/kedudukan-pancasila-sebagai-dasar.html Di Akses Rabu, 27 September 2017. Jam17.00 WIB Anonim3. Badan POM http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/381/BADAN-POM-PERANG--

MAKALAH PERSPEKTIF PANCASILA DALAM DUNIA KESEHATAN

Recommend Documents