Hak Hak At as Kesehatan Dalam Dalam Perspektif Perspekti f HAM dr. Dedi Af andi, andi , DFM, DFM, SpF
Pendahuluan
Kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang Kesehatan), Kesehatan), karena karena itu itu kesehatan kesehatan merupakan merupakan dasar dasar dari diakuinya diakuinya deraj derajat at kemanusiaan. kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi menjadi tidak tidak sederaj sederajat at secara kondisional. kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya.1,2 Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (Human Development Index) 3,4,5,6
Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen instrumen internasional internasional maupun maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut : a. Instrumen Internasional 1. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 2. Pasal 6 dan 7 International Covenant Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 3. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) 4. Pasal 5 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).
5. Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women’s Convention).
6. Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT).
7. Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention, or CRC) b. Instrumen Nasional 1. Am Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) (1) UUD 1945. 2. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. ∗
Peserta Program Doktor Ilmu Kedokteran Bidang Kekhususan Bioetika dan Humaniora, Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Disajikan pada Seminar Hak Atas Kesehatan, Kesehatan, Palembang, KOMNAS KOMNAS HAM – PWI SUMSEL
1
Dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi atau ketidak-adilan, ketidak-acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak-sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak-adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia.2, 7-15 Hak Atas Kesehatan
Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.16,17 Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan
dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan : a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat; b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. dapat diketahui bahwa hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.9,18 Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula 2
sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hubungan tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :
Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas kesehatan yang terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan, yang menjadi bagian dari pelanggaran hak sipil dan politik. Untuk lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang rentan.16 Sementara itu juga terdapat beberapa aspek yang tidak dapat diarahkan secara sendiri dalam hubungan antara Negara dan Individu. Secara khusus, kesehatan yang baik tidaklah dapat dijamin oleh Negara, dan tidak juga Negara menyediakan perlindungan terhadap setiap kemungkinan penyebab penyakit manusia. Oleh karena itu, faktor genetik, kerentanan individu terhadap penyakit dan adopsi gaya hidup yang tidak sehat atau beresiko, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kesehatan seseorang. Sehingga, Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.14,15,18 3
Isu Pokok Hak Atas Kesehatan
Pengertian kesehatan sangat luas dan merupakan konsep yang subjektif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor-faktor geografis, budaya dan sosio-ekonomi. Oleh karena itu sulit untuk menentukan tentang apa saja yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. Untuk itu para ahli, aktivis dan badan-badan PBB mencoba membuat rincian mengenai core content hak atas kesehatan. Core content terdiri dari seperangkat unsur-unsur yang harus dijamin
oleh negara dalam keadaan apapun, tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yang terdiri dari : 1. Perawatan kesehatan : a. Perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana; b. Imunisasi; c. Tindakan yang layak untuk penyakit-penyakit biasa (common disease) dan kecelakaan; d. Penyediaan obat-obatan yang pokok (essential drugs). 2. Prakondisi dasar untuk kesehatan : a. Pendidikan untuk menangani masalah kesehatan termasuk metode-metode untuk mencegah dan mengedalikannya; b. Promosi penyediaan makanan dan nutrisi yang tepat; c. Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Jika melihat hubungan antara kesehatan dan HAM, kategorisasi unsur-unsur di atas belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan. Untuk itu faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan yang termasuk dalam hak-hak asasi manusia yang lain, tidak perlu ditambahkan ke dalam hak atas kesehatan.14-16,19 Sementara itu dalam komentar umum No 14 tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau
sesuai bunyi pasal 12 ayat (2) International Covenant on Economic,
Social and Cultural Right (ICESCR) memberikan contoh umum dan spesifik berbagai langkah-
langkah yang muncul dari adanya definisi yang luas dari hak atas kesehatan dalam pasal 12 ayat (1) sehingga dapat dapat menggambarkan isi dari hak atas tersebut, yaitu : a. Hak ibu, Hak anak dan kesehatan reproduksi. -
mengurangi angka kematian bayi dan anak di bawah usia 5 tahun; pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; akses terhadap Keluarga Berencana (KB);
4
-
perawatan sebelum dan sesudah melahirkan; pelayanan gawat darurat dalam bidang obstetri (kebidanan); akses dan sumber daya yang dibutuhkan sehubungan dengan kesehatan reproduksi.
b. Hak atas lingkungan alam dan tempat kerja yang sehat dan aman. - Tindakan preventif terhadap kecelakaan kerja dan penyakit; - Air minum yang sehat dan aman serta sanitasi dasar; - Pencegahan dan menurunkan kerentanan masyarakat dari substansi yang membahayakan seperti radiasi, zat kimia berbahaya, kondisi lingkungan yang membahayakan; - Industri yang higienis; - Lingkungan kerja yang sehat dan higienis; - Perumahan yang sehat dan memadai; - Persediaan makanan dan nutrisi yang cukup; - Tidak mendorong penyalahgunaan alkohol, tembakau, obat-obatan dan substansi yang berbahaya lainnya. c. Hak pencegahan, penanggulangan dan pemeriksaan penyakit. -
Pencegahan dan penanggulangan serta pengawasan penyakit epidemik dan endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan; Pembentukan program pencegahan dan pendidikan bagi tingkah laku yang berkaitan dengan kesehatan seperti penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi; Promosi menenai faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan, misalnya lingkungan yang aman, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan keseteraan gender; Hak atas perawatan; Bantuan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat; Pengendalian penyakit dengan menyediakan teknologi, menggunakan dan meningkatkan ketahanan epidemi serta imunisasi.
d. Hak atas fasilitas kesehatan, barang dan jasa. -
Menjamin adanya pelayanan medis yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik fisik maupun mental; Penyediaan obat-obatan yang esensial; Pengobatan atau perawatan mental yang tepat; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan seperti organisasi bidang kesehatan, sistem asuransi, secara khusus partisipasi dalam keputusan politik di level komunitas tertentu dan negara.
e. Topik khusus dan penerapan yang lebih luas. -
Non diskriminasi dan perlakuan yang sama; Perspektif gender Kesehatan anak dan remaja, orang tua, penyandang cacat dan masyarakat adat.
5
Untuk itu badan kesehatan dunia (WHO) telah membuat indikator-indikator kesehatan untuk menilai pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak atas kesehatan tersebut. Indonesia juga terikat dengan komitmen tersebut dan hal tersebut telah diadopsi dengan menetapkan 50 indikator kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2010.6,18 Implementasi Hak Atas Kesehatan Dalam Ko nteks HAM
Dalam upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) sebagai kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas
kesehatan harus memenuhi prinsip-prinsip : 1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, dimana negara diharuskan memiiki sejumlah pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk; 2. Ak ses ibil itas. Fasilitas kesehatan, barang dan jasa, harus dapat diakses oleh tiap orang tanpa diskriminasi dalam jurisdiksi negara. Aksesibilitas memiliki empat dimensi yang saling terkait yaitu :tidak diskriminatif, terjangkau secara fisik, terjangkau secara ekonomi dan akses informasi untuk mencari, menerima dan atau menyebarkan informasi dan ide mengenai masalah-masalah kesehatan. 3. Penerimaan . Segala fasilitas kesehatan, barang dan pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai secara budaya, misalnya menghormati kebudayaan individu-individu, kearifan lokal, kaum minoritas, kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap jender dan persyaratan siklus hidup. Juga dirancang untuk penghormatan kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. 4. Kualitas . Selain secara budaya diterima, fasilitas kesehatan, barang, dan jasa harus secara ilmu dan secara medis sesuai serta dalam kualitas yang baik. Hal ini mensyaratkan antara lain, personil yang secara medis berkemampuan, obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang secara ilmu diakui dan tidak kadaluarsa, air minum aman dan dapat diminum, serta sanitasi memadai. Sementara itu dalam kerangka 3 bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Menghormati hak atas kesehatan Dalam konteks ini hal yang menjadi perhatian utama bagi negara adalah tindakan atau kebijakan “apa yang tidak akan dilakukan” atau “apa yang akan dihindari”. Negara wajib
6
untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif pada kesehatan, antara lain : menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, menghindari diskriminasi, tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan
yang
penting,
tidak
menerima
komitmen
internasional
tanpa
mempertimbangkan dampaknya terhadap hak atas kesehatan, tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, tidak mendistribusikan obat yang tidak aman. b. Melindungi hak atas kesehatan Kewajiban utama negara adalah melakukan langkah-langkah di bidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga. Membuat legislasi, standar, peraturan serta panduan untuk melindungi : tenaga kerja, masyarakat serta lingkungan. Mengontrol dan mengatur pemasaran, pendistribusian substansi yang berbahaya bagi kesehatan seperti tembakau, alkohol dan lain-lain, mengontrol praktek pengobatan tradisional yang diketahu berbahaya bagi kesehatan. c. Memenuhi hak atas kesehatan Dalam hal ini adalah yang harus dilakukan (should do) oleh pemerintah seperti menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, informasi dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan, pelayanan pra kondisi kesehatan serta faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan seperti : kesetaraan gender, kesetaraan akses untuk bekerja, hak anak untuk mendapatkan. identitas, pendidikan, bebas dari kekerasan, eksploitasi, kejatahan seksual yang berdampak pada kesehatan. Dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan negara harus mengambil langkah-langkah baik secara individual, bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak atas kesehatan sebagaimana mandat dari pasal 2 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR).9, 14-19
Disadari bahwa perlu kesungguhan dari negara serta partisipasi semua pihak baik itu masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat untuk dapat senantiasa meningkatkan kepedulian, monitoring serta mengevaluasi sehingga hak atas kesehatan dapat terpenuhi yang secara tidak langsung akan berdampak positif dalam pembangunan masyarakat Indonesia.
7
KEPUSTAKAAN
1. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Wahid S. Kesehatan sebagai hak asasi manusia. Seminar dan Lokakarya ”Kesehatan dan hak asasi manusia”, Jakarta;19-20 Maret 2003. 3. Departemen Kesehatan RI. Sistim kesehatan nasional (SKN), 2004. 4. Moelok FA. Hak untuk hidup sehat (paradigma sehat). Seminar dan Lokakarya ”Kesehatan dan hak asasi manusia”, Jakarta;19-20 Maret 2003. 5. Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2001; Menuju Indonesia Sehat 2010, Jakarta 2002. 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1202/MENKES/SK/VII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Penetapan Pedoman Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. 7. Universal Declaration of Human Right, 1948. www.unhchr.ch/udhr/index.htm 8. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966. www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 9. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR), 1966. www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 10. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 1965. www.ohchr.org/english/law/cerd.htm 11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women’s Convention), 1979. www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm 12. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT), 1984. www.ohchr.org/english/law/cat.htm 13. Convention on the Rights of the Child (Children’s Convention, or CRC), 1989. www.ohchr.org/english/law/crc.htm 14. Asher J. The right to health : A resource manual for NGOs. Amersfoort, The Netherlands: Printing B.V ;2004. 15. WHO. Human rights, health and poverty reduction strategies. Health and human rights publication series;Issue No 5, April 2005. 16. WHO. 25 Question and answer on health and human rights. Health and human rights publication series;issue N0 1, July 2002. 17. Lubis F. Kesehatan dan hak asasi manusia, perspektif Indonesia. Seminar dan Lokakarya ”Kesehatan dan hak asasi manusia”, Jakarta;19-20 Maret 2003. 18. United Nations Economimic and Social ouncil, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 (2000). The rights tothe highest attainable standart of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Geneva, United Nations, 2000. 19. Rizki R. Beberapa catatan tentang hak atas kesehatan. Seminar dan Lokakarya ”Kesehatan dan hak asasi manusia”, Jakarta;19-20 Maret 2003.
8
Lampiran Global goals, targets and indicators relevant to health Millennium Developm ent Goals (MDGs), targets and i ndicators Goal 1 Eradicate extreme poverty and h unger Target 1
Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day Indicators
1 Proportion of population below $1 (PPP) per day (World Bank) 2 Poverty gap ratio [incidence x depth of poverty] (World Bank) 3 Share of poorest quintile in national consumption (World Bank) Target 2
Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger Indicators
4 Prevalence of underweight children under five years of age (UNICEF-WHO) 5 Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption (FAO) Goal 2 Achieve universal pri mary education Target 3
Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling Indicators
6 Net enrolment ratio in primary education (UNESCO) 7 Proportion of pupils starting grade 1 who reach grade 5 (UNESCO) 8 Literacy rate of 15-24 year-olds (UNESCO) Goal 3 Promot e gender equality and empower wom en Target 4
Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015 Indicators
9 Ratio of girls to boys in primary, secondary and tertiary education (UNESCO) 10 Ratio of literate women to men, 15-24 years old (UNESCO) 11 Share of women in wage employment in the non-agricultural sector (ILO) 12 Proportion of seats held by women in national parliament (IPU) Goal 4 Reduce child mort ality Target 5
Reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate Indicators
13 Under-five mortality rate (UNICEF-WHO) 14 Infant mortality rate (UNICEF-WHO) 15 Proportion of 1 year-old children immunized against measles (UNICEF-WHO)
9
Goal 5 Improve maternal health Target 6
Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio Indicators
16 Maternal mortality ratio (UNICEF-WHO) 17 Proportion of births attended by skilled health personnel (UNICEF-WHO) Goal 6 Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases Target 7
Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS Indicators
18 HIV prevalence among pregnant women aged 15-24 years (UNAIDS-WHO-UNICEF) 19 Condom use rate of the contraceptive prevalence rate (UN Population Division) 19a Condom use at last high-risk sex (UNICEF-WHO) 19b Percentage of population aged 15-24 years with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS(UNICEF-WHO) 19c Contraceptive prevalence rate (UN Population Division) 20 Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10-14 years (UNICEF-UNAIDS-WHO) Target 8
Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases Indicators
21 Prevalence and death rates associated with malaria (WHO) 22 Proportion of population in malaria-risk areas using effective malaria prevention and treatment measures (UNICEF-WHO) 6 23 Prevalence and death rates associated with tuberculosis (WHO) 24 Proportion of tuberculosis cases detected and cured under DOTS (internationally recommended TB control strategy) (WHO) Goal 7 Ensure environmental sustainability Target 9
Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources Indicators
25 Proportion of land area covered by forest (FAO) 26 Ratio of area protected to maintain biological diversity to surface area (UNEP-WCMC) 27 Energy use (kg oil equivalent) per $1 GDP (PPP) (IEA, World Bank) 28 Carbon dioxide emissions per capita (UNFCCC, UNSD) and consumption of ozone-depleting CFCs (ODP tons) (UNEP-Ozone Secretariat) 29 Proportion of population using solid fuels (WHO) Target 10
Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and sanitation Indicators
30 Proportion of population with sustainable access to an improved water source, urban and rural (UNICEF-WHO) 31 Proportion of population with access to improved sanitation, urban and rural (UNICEF-WHO) 10
Target 11
By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers Indicators
32 Proportion of households with access to secure tenure (UN-HABITAT) Goal 8 Develop a global partnershi p for development
Indicators for targets 12-15 are given below in a combined list. Target 12
Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system. Includes a commitment to good governance, development and poverty reduction - both nationally and internationally Target 13
Address the special needs of the least developed countries. Includes: tariff and quota-free access for least developed countries' exports; enhanced programme of debt relief for heavily indebted poor countries (HIPC) and cancellation of official bilateral debt; and more generous ODA for countries committed to poverty reduction Target 14
Address the special needs of landlocked developing countries and small island developing States (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-second special session of the General Assembly) Target 15
Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through national and international measures in order to make debt sustainable in the long term Some of the indicators listed below are monitored separately for the least developed countries (LDCs), Africa, landlocked developing countries (LLDCs) and small island developing States (SIDS) Indicators Official development assistance (ODA)
33 Net ODA, total and to LDCs, as percentage of OECD/Development Assistance Committee (DAC) donors' gross national income (GNI)(OECD) 34 Proportion of total bilateral, sector-allocable ODA of OECD/DAC donors to basic social services (basic education, primary health care, nutrition, safe water and sanitation) (OECD) 35 Proportion of bilateral ODA of OECD/DAC donors that is untied (OECD) 36 ODA received in landlocked developing countries as a proportion of their GNIs (OECD) 37 ODA received in small island developing States as proportion of their GNIs (OECD) Market access
38 Proportion of total developed country imports (by value and excluding arms) from developing countries and from LDCs, admitted free of duty (UNCTAD, WTO, WB) 39 Average tariffs imposed by developed countries on agricultural products and textiles and clothing from developing countries (UNCTAD, WTO, WB) 40 Agricultural support estimate for OECD countries as percentage of their GDP (OECD) 41 Proportion of ODA provided to help build trade capacity (OECD, WTO) Debt sustainability
42 Total number of countries that have reached their Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) decision points and number that have reached their HIPC completion points (cumulative) (IMF-World Bank) 43 Debt relief committed under HIPC initiative (IMF-World Bank) 11
44 Debt service as a percentage of exports of goods and services (IMF-World Bank) Target 16
In cooperation with developing countries, develop and implement strategies for decent and productive work for youth Indicators
45 Unemployment rate of young people aged 15-24 years, each sex and total (ILO) Target 17
In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries Indicators
46 Proportion of population with access to affordable essential drugs on a sustainable basis (WHO) Target 18
In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications Indicators
47 Telephone lines and cellular subscribers per 100 population (ITU) 48 Personal computers in use per 100 population and Internet users per 100 population (ITU)
12
