PEMBIAYAAN KESEHATAN NEGARA
Makalah
(untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Institusi Kesehatan)
Disusun oleh: Ayu Fhyta Maharini
1112101000115
Annisa Syyaidatul Ulfa
1112101000034
Nurzia Ulhaq
1112101000011
Lina Sri Marlinawati
1111101000122
Rahma Ardheani
1111101000105
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin dapat berlangsung aktivitas seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa “siap pakai” dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Pembiayaan Kesehatan sebagai subsistem penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terdapat beberapa faktor penting dalam pembiayaan kesehatan yang mesti diperhatikan. Pertama, besaran (kuantitas) anggaran pembangunan kesehatan yang disediakan pemerintah maupun sumbangan sektor swasta. Kedua, tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan (fungsionalisasi) (fungsionalis asi) dari anggaran yang ada. Terbatasnya anggaran kesehatan di negeri ini, diakui banyak pihak, bukan tanpa alasan. Berbagai hal biasa dianggap sebagai pemicunya. Selain karena rendahnya kesadaran pemerintah untuk un tuk menempatkan menempa tkan pembangunan pembangun an kesehatan sebagai sector sect or prioritas, prio ritas, juga karena kesehatan keseh atan belum menjadi menjad i komoditas politik politi k yang laku dijual di negeri yang sedang mengalami transisi demokrasi ini(Thabarany, 204). Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanankesehatan dan akses (equitable access to health care ) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) . Oleh
karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seharusnya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya
kecukupan
(adequacy),
pemerataan
(equity),
efisiensi
(efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care financing ) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi
sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan
yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable and pro poor health policy ) akan mendorong tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi(Manajemen Pembiayaan Kesehatan, 2014). Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok yakni; kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan (out of pocket ), funding ),
menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan, pemerataan dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya (resources) serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa(Ali Imran, 2013). Di lingkungan internasional, Jerman tergolong negara dengan pelayanan medis terbaik. Banyaknya rumah sakit, praktek dokter dan institusi kedokteran menjamin pelayanan medis untuk semua orang. Dengan lebih dari empat juta tempat kerja, bidang kesehatan adalah sektor pekerjaan terbesar di Jerman. Secara keseluruhan 10,4 persen pendapatan nasional bruto dipakai untuk pengeluaran bagi kesehatan – 1,5 1,5 persen lebih banyak daripada pengeluaran rata-rata, Jerman mencatat kenaikan pengeluaran per kapita untuk kesehatan paling kecil di antara semua negara: Antara tahun 2000 dan 2007, pengeluaran nyata meningkat dengan 1,4 persen per tahun(Suparyanto, 2014). Khusus masalah pembiayaan kesehatan per kapita.Indonesia juga dikenal paling rendah di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2000,
pembiayaan
kesehatan di Indonesia sebesar Rp. 171.511, sementara Malaysia mencapai $ 374. Dari segicapital expenditure (modal yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa kesehatan) untuk sector kesehatan, pemerintah hanya mampu mencapai 2,2 persen dari GNP sementara Malaysia sebesar 3,8 persendari GNP. Kondisi ini masih jauh disbanding Amerika Amerika Serikat yang mampu mencapai 15,2 persen dari GNP pada 2003 (Adisasmito, 2008). Saat ini kebijakan pembiayaan kesehatan yang berlaku di Indonesia tidak konsisten dengan UU yang mengaturnya. Disatu pihak, peraturan yang mengatur kebijakan ini yaitu UU no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa sistem pembiayaan kesehatan berbasis asuransi
sosial, namun dalam implementasinya sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia didominasi oleh pembiayaan pemerintah dari sumber pajak(Kompasiana, 2011). Sistem Pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang berlaku saat ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap. Tetapi untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JaminanKesehatan Daerah (Jamkesmas/Jamkesda)
yang
mencakup
lebih
dari
75
juta
penduduk
menggunakan sistem pajak yaitu negara membayar langsung kepada pemberi pelayanan kesehatan. Sementara itu dualisme yang berlangsung yaitu antara UU yang berlaku dan implementasinya di lapangan, membingungkan pengambilan kebijakan teknis dan berdampak pada inefesiensi , kurang tepatnya sasaran dan ketidakadilan akses dalam pelayanan kesehatan(Trisnantono, 2014). Pada saat ini Indonesia memerlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dan terpadu untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan yang semakin kompleks yang disebabkan antara oleh: perubahan pola kependudukan Indonesia, jenis penyakit yang dihadapi dan juga perubahan nutrisi yang disebabkan oleh perubahan pola hidup. Indonesia masih dianggap negara yang kurang memberikan prioritas kesehatan untuk penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan yang jumlahnya hanya sekitar 2% dari PDB, dan masih jauh dibawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang merekomendasikan 5% dari PDB(Trisnantono, 2014). B. Tujuan
1. Diketahuinya sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia 2. Diketahuinya sistem pembiayaan kesehatan di malaysia dan Jepang (Asia) 3. Diketahuimya sistem pembiayaan kesehatan di Inggris dan Jerman (Eropa) 4. Diketahuimya sistem pembiayaan kesehatan di Amerika
C. Manfaat 1. Bagi Penulis
Memberikan pengalaman dalam menulis makalah mengenai pembiayaan kesehatan. Memberika wawasan yang sangat luas dan menarik mengenai pembiayaan kesehatan dinegara di negara lain yang sudah baik. b aik.
2. Bagi Pembaca
Makalah ini dapat dijadikan bahan bacaan mengenai pembiayaan kesehatan nasional, regional dan internasional.
D. Ruang Lingkup
Makalah ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pembiayaan kesehatan di indonesia, regional dan internasional. Makalah ini disusun oleh mahasiswa kesehatan masyarakat semester 5 dan 7 UIN syarif Hidayatullah Jakarta, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen institusi pelayanan kesehatan. Metode pencarian data d ata yang digunakan dalam penulisan penuli san makalah ini menggunakan menggun akan mesin pencari data ( google google chrome, google scholar , majalah atau koran dan telaah artikel). Makalah ini menjelaskan mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia membandingkan beberapa negara secara regional dan internasional.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan
kesehatan
(WHO,
2002 ),
Merupakan
sekumpulan
dana
danpenggunaan dana tersebut untuk membiayai kegiatan kesehatan yang dilakukansecara langsung serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat baik itu dalam lingkup Kabupaten, Provinsi maupun Negara.Biaya Kesehatan ialah besarnya dana yang harus di sediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Azrul Azwar : 1996) Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Helda : 2011). Sedangkan, Subsistem Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Ana Faiza : 2013) Dari beberapa pendapat mengenai Pembiayaan Kesehatan diatas, terlihat bahwa biaya kesehatan dapat d apat ditinjau dari beberapa bebe rapa sudut, yaitu : 1.
Penyedia Pelayanan Kesehatan
Yang dimakasud biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan ( Health Health Provider ) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan.Dengan pengertian yang seperti ini tampak bahwa kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan atau pun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan.
2.
Pemakai Jasa Pelayanan
Yang dimakasud biaya kesehatan dari sudut pemakai jalan pelayanan (Health Consumer) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan.
Dalam
batas-batas
tertentu,
pemerintah
juga
turut
mempersoalkannya, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. membu tuhkannya.
B. Macam-Macam Biaya Kesehatan
Biaya kesehatan banyak macamnya, karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang di selenggarakan atau yang dimaNfaatkan. Biaya kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua macam: 1) Biaya Pelayanan Kedokteran
Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran ,yakni yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita 2) Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Biaya yang dimaksudkan disini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat ,yakni yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit.
C. Sumber Biaya Kesehatan
Telah kita ketahui bersama bahwa sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan melibatkan dua pihak utama yaitu pemerintah (public) dan swasta (private). Kini masih diperdebatkan apakah kesehatan itu sebenarnya barang public atau private mengingat bahwa fasilitas-fasilitas fasilitas-f asilitas kesehatan yang dipegang oleh pihak swasta ( private private) cenderung bersifat komersil. Di sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta mendominasi penyediaan fasilitas kesehatan, lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia merupakan rumah sakit swasta, dan sekitar 30-50 persen segala bentuk pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade yang lalu hanya sekitar 10 persen). Hal ini
tentunya akan menjadi kendala terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan jika menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan swastatidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tergolong menengah ke bawah. Sumber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain. Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut : a)
Bersumber dari anggaran pemerintah
Surnber pernbiayaan kesehatan oleh pernerintah adalah sernua surnber anggaran yang dikeluarkan oleh pernerintah sesuai dengan sistem anggaran yang berlaku. Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pelayanannya diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sehingga sangat jarang penyelenggaraan pelayanan kesehatan disediakan oleh pihak swasta. Untuk negara yang kondisi keuangannya belum baik, sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar. Terrnasuk didalarnnya anggaran Pernerintah Pusat, Propinsi dan KabupatentKota.Sumber Pembiayaan pemerintah berasal dari : (a) Pendapatan pajak secara umum, (b) Pinjaman luar negeri/’deficit ’deficit financing , (c) Pendapatan pajakpenjualan, (d) Asuransi sosial (Soewondo, 1998) b) Bersumber dari anggaran masyarakat masyarakat
Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Hal ini memberikan dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta, dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya bi aya pemanfaatan atau penggunaannya penggunaan nya oleh pihak p ihak pemakai jasa j asa layanan kesehatan tersebut. Contohnya CSR atau Corporate Social Reponsibility) dan pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai
atau melalui sistem asuransi. c)
Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri
Sumber
pembiayaan
kesehatan,
khususnya
untuk
penatalaksanaan
penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi sosial ataupun pemerintah negara lain. Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk penanganan HIV dan virus
H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara berkembang (termasuk Indonesia).
d) Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat
Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi
kelemahan-kelemahan
yang
timbul
pada
sumber
pembiayaan kesehatan sebelumnya. Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan biaya tambahan.
Dengan ikut sertanya masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka
ditemukan
pelayanan
kesehatan
swasta.
Selanjutnya
dengan
diikutsertakannya masyarakat membiayai pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka
pelayanan
kesehatan
tidaklah
cuma-cuma.
Masyarakat
diharuskan
membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya. Sekalipun pada saat ini makin banyak saja negara yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, namun tidak ditemukan satu negara pun yang pemerintah sepenuhnya tidak ikut serta. Pada negara yang peranan swastanya sangat dominan pun peranan pemerintah tetap ditemukan. Paling tidak dalam membiayai upaya kesehatan masyarakat, dan ataupun
membiayai pelayanan kedokteran yang yang
menyangkut kepentingan masyarakat yang kurang mampu.
a.
Alur pembiayaan kesehatan
Alur pembiayaan kesehatan dimulai dari dari mana sumber dana didapat (pemerintah atau swasta), jika sumber dana sudah jelas, maka akan dikelola oleh agen pembiayaan (misalnya:asuransi) yang nantinya dana tersebut akan digunakan oleh provider kesehatan (Dokter, RS,Dinkes) atau fungsi kesehatan (pengobatan pasien, pengelolaan Rumah Sakit). Sumber-sumber pendanaan kesehatan setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh negara masing-masing. Faktor situasional,
struktural,
kultural,
dan
lingkungan
bisa
mempengaruhi
kebujakan publik. Beberapa sumber pendanaan yang dipengaruhi oleh ideologi negara adalah : a) sosialis (wel ). ). wel f are ar e state Negara bertanggung jawab dan memberikan kebebasan biaya pada seluruh masyarakat. Aspek kesehatan warga ditanggung penuh oleh negara dan hal tersebut tidak untuk mencari keuntungan. Hal ini tidak melihat kelas ekonomi warga, masyarakat dari kalangan ekonomi rendah sampai dengan kalangan ekonomi tinggi dapat merasakannya. Tetapi hal tersebut memberi konsekuensi bahwa biaya kesehatan negara tersebut menjadi tinggi. Cth : Eropa barat, AS, Australia b) liberal-kapitalis
Negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya sepenuhn ya dalam pendanaan kesehatan. Negara menyerahkan harga pembiayaan kesehatan tergantung pasar sehingga bisa disebut juga profit-oriented , dimana pembiayaan tidak dilihat dari status ekonomi masyarakat sehingga penyedia pelayanan kesehatan dapat mengambil untung sebesar-besarnya. Cth : Mesir, Senegal Afrika Selatan c) Kombinasi
Kombinasi yang berarti perpaduan antara pendanaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudnya jika ketika pemerintah tidak mampu ikut andil dalam pembiayaan kesehatan, maka dapat dibantu oleh biaya dari masyarakat atau swasta. Cth : Jerman, Belanda, dan Perancis b.
Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan
Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yakni : a) Jumlah
Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya.
b) Penyebaran
Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan c) Pemanfaatan
Sekalipun
jumlah
dan
penyebaran
dana
baik,
tetapi
jika
pemanfaatannya tidak mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah, yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal, yakni : 1)
Peningkatan Peningkatan Efektifitas
Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan pen gobatan penyakit. 2)
Peningkatan Peningkatan Efisiensi
Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang dimaksud untuk peningkatan efisiensi antara a ntara lain: a.
Standar minimal pelayanan. Tujuannya adalah menghindari pemborosan. Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering dipergunakan yakni:
a) standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar minimal laboratorium. b) standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial.Dengan adanya standard minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat dihindari dan dengan demikian akan ditingkatkan efisiensinya, tetapi juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu pelayanan.
c) Kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yakni: 1) Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihematkan dana yang tersedia serta dapat pula dihindari penggunaan peralatan yang rendah. Dengan demikian efisiensi juga akan meningkat. 2) Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adanya hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya.
c.
Fungsi pembiayaan kesehatan
a)
Penggalian dana 1. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Sumber dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat. Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private patnership yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif yakni menambahkan aspek kesehatan dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat, contohnya dana sosial keagamaan 2. Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.
b) Pengalokasian dana 1. Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat maupun daerah sekurangkurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. tahun nya. 2. Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan. Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. c)
Pembelanjaan 1. Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan untuk membiayai UKM. 2.
Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.
3. Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib.
D.
Masalah pokok Pembiayaan Kesehatan
Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Keadaan ini terjadi terutama pada keadaan dimana pembiayaannya harus ditanggung sendiri ("out of pocket ") ") dalam sistem tunai (" fee for service"). Dan Jika diperhatikan syarat pokok pembiayaan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, segera terlihat bahwa untuk memenuhinya tidaklah semudah yang diperkirakan. Sebagai akibat makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga karena telah dipergunakarmya berbagai peralatan canggih, menyebabkan pelayanan kesehatan semakin bertambah komplek. Kesemuanya ini disatu pihak memang mendatangkan banyak keuntungan yakni makin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, namun di pihak lain temyata juga mendatangkan banyak masalah. Adapun berbagai
masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kurangnya dana yang tersedia
Di banyak negara ,terutama di negara yang sedang berkembang , dana yang di sediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya lokasi anggaran ini kait berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersipat produktif melainkan bersifat komsumtif dan kerena itu kurang diprioritaskan. Contoh untuk indonesia misalnya ,jumlah dana yang di sediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total t otal anggaran belanja negara n egara dalam setahun. 2. Penyebaran Penyebaran dana yang tidak sesuai
Masalah lain yang di hadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai , karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk , terutama di negara yang sedang berkembang , kebanyakan bertempat tinggal di daerah pedesaan . 3. Pemanfaatan dana yang tidak tepat
Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokterann ya jauh lebih tinggi dari pada biaya pelayanan kesehatan k esehatan masyarakat. mas yarakat. padahal semua pihak mengetahui bahwa pelayanan kedokteran di pandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat . 4. Pengelolaan dana yang belum sempurna
Seandainya
dana yang yang tersedia amat terbatas , penyebaran dan
pemanfaatannya belum begitu sempurna ,namun jika apa yang di miliki tersebut dapat dikelolah dengan baik , dalam batas batas tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat di capai .Sayangnya kehendak yang seperti ini sulit di wujudkan , penyebab utamanya ialah kerena pengelolaanya memang belum sempurna , yang kait berkait tidak hanya dengan pengatahuan dan keterampilan yang masih terbatas , tetapi juga ada akibatnya dengan sikap mental para pengolah .
5. Biaya kesehatan yang makin meningkat
Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Banyak penyebab yang berperanan di sini, beberapa yang terpenting adalah (Cambridge Research Institute, 1976; Sorkin, 1975 dan Feldstein, 1988): 1)
Tingkat inflasi : Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan kesehat an masyarakat akan meningkat. meningkat .
2)
Tingkat permintaan : Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya lebih banyak menyebabkan biaya bia ya yang.
3)
harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih banyak pula. Kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk, yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini, tentu akan besar penga ruhnya pada peningkatan biaya kesehatan.
4)
Kemajuan ilmu dan teknologi: Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern mod ern dan canggih.
5)
Perubahan pola penyakit : Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola penyakit dimasyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbaga penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ini temyata lebih lama. Akibatnya biaya b iaya yang yan g dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya bia ya kesehatan akan meningkat dengan d engan pesa
6)
Perubahan pola pelayanan kesehatan : Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan kesehatan. Pada saat ini sebagai akibat dari perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak fragmented (fragmented health services) dan satu sama lain tidak berhubungan. Akibatnya, tidak
mengherankan jika kemudian sering dilakukan pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang yang pada akhirya akan membebani pasien. Lebih dari pada itu sebagai akibat makin banyak dipergunakanya para spesialis dan subspesialis menyebabkan hari perawatan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Olell Feklstein (1971) menyebutkan jika Rumah Sakit lebih banyak mempergunakan dokter umum, maka Rumah Sakit tersebut akan berhasil menghemat tidak kurang dari US$ 39.000 per tahun per dokter umum, dibandingkan jika Rumah Sakit tersebut mempergunakan dokter spesialis dan atau subspesialis.
E.
Upaya Penyelesaian
Untuk mengatasi berbagai masalah sebagaimana yang yang
di temukan , telah
ditemukan berbagai upaya penyelesaian yang memungkinkan .Berbagai upaya yang di maksud secara sederhana dapat dibedakan atas beberapa macam yakni : 1. Upaya meningkatkan jumlah dana
Upaya untuk meningkatkan jumlah dana yang dibutuhkan pada pelayanan kesehatan dilakukan dengan dua cara, yakni : a.
Terhadap pemerintah Upaya yang dilakukan disini ialah meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Haruslah diakui bahwa upaya
ini
tidak
mudah,
jika
keadaan
perekonomian
negara
tidak
memungkinkan b. Terhadap badan badan lain diluar pemerintah Termasuk dalam kegiatan ini ialah menghimpun dana dari sumber masyarakat serta dari sumber bantuan luar negeri .
2. Upaya memperbaiki penyebaran , pemanfaatan pemanfaatan dan pengelolaan dan dana Upaya yang dilakukan disini pada dasarnyan berkisar pada dua hal yakni: a. Penyempurnaan sistem pelayanan Apabila
sistem
pelayanan
dapat
disempurnakan
,misalnya
lebih
mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan atau melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang terpadu dapatlah diharapkan makin sempurnahnya penyebaran dan pemanfaatan dana yang tersediah b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola tujuan utamanya ialah memberikan bekal kepada pengelola sehingga dengan bekal yang dimaksud dapat dap at dilakukan pengelolaan pengelola an dana yang sebaik baiknya bai knya
3. Upaya mengandalikan biaya kesehatan
Pada akhir -akhir ini banyak di perkenalkan berbagai upaya untuk mengendalikan biaya kesehatan (cost containment ) . upaya yang di maksud banyak macamnya , yang secara sederhana se derhana dapat diuraikan diur aikan sebagai berikut; a. Memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan Upaya pertama yang dapat dilakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah memperlakukan peraturan sartifikat kebutuhan (certificate of need laws). Artinya penambahan sarana dan atau fasilitas kesehata yang baru
,hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan adaya kebutuhan masyarakat terhadap sarana atau fasilitas kesehatan masyarakat tersebut. Dengan diperlakukannya peraturan ini, maka dapat dihindari berdiri atau dibelinya berbagai sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan. Dampak positif yang dihasilkan ialah dapat menekan biaya investasi serta biaya operasional,yang apabila dapat diperlakukan secara konsisten maka pada gilirannya akan dapat menekan biaya kesehatan. b. Memperlakukan peraturan studi kelayakan Upaya kedua yang dapat di lakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah memperlakukan peraturan studi kelayakan feasibilitystudi (feasibilitystudi) yang bersifat sosial ,artinya penambahan sarana atau fasilitas kesehatan yang baru, hanya di benarkan apabila dapat di buktikan bahwa sarana dan fasilitas kesehatan tersebut tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial s osial .
c. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana Upaya ketiga yang dapat di lakukan untuk pengendalian biaya kesehatan ialah memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana (developement plan laws ). Artinya pengembangan sarana ,fasilitas dan
pelayanan kesehatan hanya di benarkan apabila sesuai dangan rencana pengembangan yang sebelumnya seb elumnya telah di setujui oleh ol eh pemerintah
d. Menetapkan standar baku pelayanan kesehatan Upaya keempat yang dapat dilakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah menetapkan standar baku pelayanan kesehatan profesional (profesional ).Artinya pelayanan kesehatan hanya di benarkan untuk di medical standard ).Artinya selenggarakan jika tidak menyimpan dari standar baku yang telah di tetapkan .
e. Menyelenggarakan program menjaga mutu Upaya kelima yang dapat di lakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah menyelenggarakan program menjaga mutu (quality asurance program).Program menjaga mutu ini dipandang penting karena sesungguhnya
standar baku pelayanan kesehatan yang telah di tetapkan tidak akan ada gunanya , tanpa ada mekanisme pengawasannya .
f. Menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan Upaya keenam yang dapat di lakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan
ialah
menyelenggarakan
pengaturan
tarif
pelayanan
(rate
regulation). Dengan di selenggarakannya pengaturan tarif pelayanan ini ,maka
penyelenggaraan pelayanan pela yanan kesehatan tidak dapat menaikkan tarif semaunya semaun ya .
g. Asuransi kesehatan Upaya ketujuh yang dapat di lakukan untuk mengendalikan biaya kesehatan ialah menyelenggarakan program asuransi kesehatan (health in surance)yang telah dimodifikasi yakni yang melibatkan peran serta tanggung
jawab penyedia pelayanan pelayana n kesehatan memakai jasa pelayanan pela yanan kesehatan.
BAB III PEMBAHASAN
A. Sistem Pembiayaan kesehatan di Indonesia 1.
Sistem Kesehatan Nasional
Sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia berasal dari pemerintah dan swasta. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah berasal dari pajak (umum dan penjualan), deficit , financial (pinjaman (pinjaman luar negeri) serta asuransi sosial yang kemudian menjadi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan program Nasional Kementrian Kesehatan,
dana
dekonsentrasi,
tugas
pembantuan,
bantuan
operasional
kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal. Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari swasta berasal dari individual ataupun perusahaan. Harapannya adalah masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun manfaatnya. Contoh sumber dana ini adalah dana Corporate Social Responsibility, dana pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai (out of pocket ) maupun melalui sistem asuransi, dana Bantuan Luar Negeri, dana
Hibah dan donor dari LSM(Anonimous, 2014). 2.
Sistem Kesehatan Daerah
Sumber pembiayaan kesehatan di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di distribusikan ke pemerintah daerah. Dana APBN yang di distribusikan ada yang melalui Anggaran Kemetrian/lembaga, dana perimbangan, dana otonomi khusus (Otsus) dan dana penyesuaian. Dana APBN yang melalui Anggaran Kemetrian/lembaga ditujukan untuk mendanai Program Nasional Kewenangan Bersama, seperti dana BOS, Jamkesmas, Jampersal dan PNPM (Anonimous, 2014). Dana perimbangan sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbanga Keuangan bertujuan utuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Anonimous, 2014).
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam d alam negri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal Sustainability Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto (Anonimous, 2014). Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana perimbangan dan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Anonimous, 2014). Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan primer. Pengadaan infrastruktur infrast ruktur kesehatan, meliputi (Anonimous, 2014) : a. Pembangunan Puskesmas; b. Pembangunan Puskesmas Perawatan; c. Pembangunan Pos Kesehatan Desa; d. Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan; e. Pengadaan Kendaraan roda dua untuk Bidan Desa. Peningkatan
pelayanan
kesehatan
rujukan,
dapat
dimanfaatkan
untuk
peningkatan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten/kota, kabupaten/kot a, antara lain: a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS; b) pemenuhan peralatan unit transfusi darah RS dan bank darah RS; c) peningkatan fasilitas instalasi gawat darurat RS; d) peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RS; dan e) pengadaan peralatan pemerksaan kultur M.tuberculosis di BLK provinsi (Anonimous, 2014). 20 14).
Dalam menetapkan daerah yang mendapatkan DAK terdapat beberapa kriteria yaitu (Anonimous, 2014): 1. Kriteria umum
Menurut Pasal 33 PP No. 55 Tahun 2005, Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil.
2. Kriteria khusus
Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan karakteristik daerah. Aturan perundangan-undangan, untuk daerah yang termasuk dalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK. Karakteristik Daerah, daerah yang diperioritaskan mendapatkan alokasi DAK dilihat dari karakteristik daerah yang meliputi : a.
Untuk Provinsi : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan ketah anan pangan, (6) Daerah pariwisata pari wisata
b.
Untuk Kabupaten dan Kota : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata
3. Kriteria teknis
Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni : a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Senitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri
e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan j. Bidang Sarana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan. Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah . Dana penyesuaian adalah dana yang
dialokasikan
untuk
membantu
daerah
dalam
melaksanakan
kebijakan
Pemerintah. Dana penyesuaian terdiri atas Dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD), Dana insentif daerah (DID), Tunjangan profesi guru (TPG) dan Dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Dana perimbangan, dana otonomi khusus (Otsus) dan dana penyesuaian kemudian dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Anonimous, 2014).
Sumber : (Anonimous, 2014)
Selain dari dana APBN, sumber pembiayaan kesehatan di daerah berasal dari dana APBD. Dana APBD berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus (Otsus) dan dana penyesuaian. Seperti di DKI Jakarta, dana APBD DKI Jakarta berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 40 Triliun, dana perimbangan sebesar Rp 17,7 Triliun dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 2,3 Triliun. APBD yang dialokasikan untuk kesehatan sebesar 10,78% dari total jumlah pendapatan daerah daer ah (BPK DKI Jakarta, 2014).
B. Sistem Pembiayaan Kesehatan di Asia 1. Pembiayaan Kesehatan di Negara Jepang
Sebagian besar pelayanan kesehatan yang ada di Jepang disediakan melalui sistem asuransi kesehatan publik yang mencakup seluruh populasi. Asuransi kesehatan publik di Jepang pertama kali dikenalkasn untuk para pekerja pada sektor swasta dengan dasar hukum yaitu The Health Insurance Law tahun 1992. The Health Insurance Law berlaku untuk perlindungan kepada para pekerja,
namun cakupannya hanya sebagian dan manfaatnya tidak komprehensif. Setelah perang dunia kedua, Jepang memperkenalkan dan meningkatkan sistem jaminan sosial yang termasuk didalamnya asuransi kesehatan. Pada tahun 1954, pemerintah nasional menetapkan secara sepihak sebesar satu milyar yen untuk subsidi mengatur asuransi kesehatan. Tujuan dari cakupan universal asuransi kesehatan publik ini tecapai pada tahun 1961.
a.
Sejarah Asuransi Kesehatan Publik di Jepang
Tahun
Uraian
1922
The Health Insurance Law yang diimplementasika pada tahun 1927.
1934
Revisi The Health Insurance Law -
Perluasan
untuk
mencakup
perusahaan-perusahaan
yang
memiliki lima atau lebih pekerja. 1938
Pembentukan
Kementrian
Kesehatan
dan
Kesejahteraan.
NationalHealth Insurance Law and Regiion-based Natonal Health Insurance.
1941-1945 1958
Perang dunia kedua Revisi The National Insurance Law -
50% penyediaan manfaat bagi yang diasuransikan.
1961
Universal coverage
1962
Pembentukkan the Social Insurance Agency .
1972
Revisi dari The Welfare Law for the elderly yang diimplementasikan tahun 1973. -
1973
Pelayanan medis gratis bagi penduduk usia lanjut.
Revisi the Health Insurance Law dikenal dengan tahun pertama kesejahteraan nasional: -
Peningkatan tingkat manfaat bagi keluarga yang terasuransi dari 50% menjadi 70%.
-
Perkenalan batas atas cost sharing pasien. pasien.
-
Subsidi nasional sebesar 10% pengeluaran kesehatan bagi pemerintah pengatur asuransi asu ransi kesehatan.
1982
Law of Health and Medical Services bagi penduduk usia lanjut yang
diimplementasikan tahun 1983. 1984
Revisi The Health Insurance Law -
10% cost sharing bagi bagi terasuransi.
-
Pengenduran
regulasi
atas
teknologi
tinggi
pemeliharaan
kesehatan. -
Perkenalan
program
pemeliharaan
pensiunan. 1985
Revisi The Medical service Law
kesehatan
bagi
para
1989
Rencana medis oleh prefecture.
Strategi 10 tahun bagi Promosi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk Penduduk Lanjut Usia yang disebut dengan Gold Plan .
1991
Revisi The Law of Health and Medical Services bagi penduduk usia lanjut -
Visiting nurse care service untuk penduduk usia lanjut.
-
Peningkatan pendanaan publik untuk nursing care dari 30% menjadi 50%.
1992
Revisi The Medical Service Law -
Klasifikasi rumah sakkit berdasarkan funginya: rumah sakit berteknologi tinggi, ting gi, perawatan inap jangka panjang. pan jang.
1994 1997
New Gold Plan
Revisi the Health Insurance Law -
20% cost sharing oleh terasuransi.
-
Perkenalan pembebanan pasien atas biaya farmasi untuk pelayanan rawat jalan.
(Sumber: Fukawa, 2002 dalam Putri, 2010)
b.
Sistem Asuransi Kesehatan
Tidak hanya di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan secara universal, yang dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jepang juga memiliki jaminan kesehatan dari pemerintahnya yang dinamakan Kokuho, Kokumin Kenko Hoken (Hoken) alias kartu kesehatan. Hoken telah ada sejak tahun 1922 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hoken tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pekerja mandiri (self-employed), pensiunan swasta, dan pegawai negeri beserta anggota keluarganya. Jepang memiliki sistem asuransi yang dibiayai dari kontribusi individu, kontribusi pemberi kerja, dan subsidi pemerintah. Pemerintah Jepang memiliki tiga kategori dari asuransi kesehatan, yaitu:
a)
Em ployer ployer -B ase ased I nsur ance
Kategori ini asuransi kesehatan diatur oleh lembaga, pemerintah, dan mutual aid association . Asuransi kesehatan yang diatur oleh lembaga,
dana diperoleh dari pembagian antara pemberi kerja dan pekerja. Dan asuransi ini menawarkan berbagai manfaat. Asuransi kesehatan yang diatur oleh pemerintah mencakup para pekerja sektor swasta yang tidak tertanggung pada asuransi kesehatan oleh lembaga, dan preminya persentase tetap dari daftar gaji dibagi setara antara pemberi kerja dan pekerja. Pemerintah hanya menawarkan satu paketperawatan. Asuransi mutual aid association mencakup pada sektor publik. b)
National H ealth I nsur nsur ance ance
National Health Insurance adalah asuransi berdasarkan masyarakat
yang mencakup orang-orang yang tidak layak untuk employer-based insurance, seperti pekerja di bidang agrikultur, wiraswasta, dan
pensiunan beserta tanggungannya. tanggungann ya. Pelayanan kesehatan yang diberikan secara umum sama dengan employer-based insurance, namun cost sharingnya lebih tinggi dan manfaat tunai biasanya lebih terbatas.
Kontribusi beragam dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya berdasarkan atas penghasilan pen ghasilan individu dan d an aset. c)
H ealth I nsur nsur ance ance for the El der der ly
Health Insurance for the Elderly adalah sistem untuk menyebarkan
beban dalam penyediaan perawatan kesehatan untuk penduduk usia lanjut. Kepersertaannya adalah untuk penduduk usia 70 tahun lebih dan juga penyandang cacat. Perlu diketahi bahwa Jepang memilliki penduduk usia lanjut lebih banyak dibandingkan anak-anak, hal ini menuntut pemerintah Jepang untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam memberikan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
Jika disimpulkan kategori pemberian asuransi kesehatan oleh pemerintah Jepang pada tabel berikut ini: Em ployer-base ployer-based i nsur ance
Kategori
Asuransi Kesehatan Diatur oleh
Diatur oleh
Pemerintah
Lembaga
M utual utual Aid
National
Health
Association
Health
I nsur nsur ance ance for
I nsurance
the Elderl Elderl y
Penduduk Utamanya Orang yang terasuransi
pekerja pada perusahaan kecil dan menengah
Utamanya
Pegawai
pekerja pada
pemerintah
perusahaan
daerah, nasional
besar
dan lainnya
Para petani,
berusia 70
self-
tahun lebih
employed/
serta
wiraswasta
penyandang
dan lainnya
cacat berusia 65-69 tahun.
Penjamin
Pemerintah nasional
Asuransi kesehatan masyarakat
Mutual Aid Association
Pemerintah kota, Asosiasi NHI
Pemerintah kota
Cakupan (persentase dari total
30,7%
25,4%
9,2%
34,7%
10,1%
popuasi) Orang yang Orang yang terasuransi: 70% Tingkat
Orang yan terasuransi: 80%
Cost Sharing
manfaat
Tertanggung : 80% untuk rawat inap
pasien jika
dari
70% untuk rawat jalan
melabihi
pelayanan
Cost sharing pasien jika melebihi tanggungan biaya
tanggungan
kesehatan
yang ditanggung oleh asuransi per bulannya.
biaya yang ditanggung oleh asuransi per bulannya.
terasuransi: 100% Cost sharing pasien jika melebihi tanggungan biaya yang ditanggung oleh asuransi per hari untuk rawat inap maupun rawat jalan.
(Sumber: Fukawa, 2002 dalam Putri 2010)
c.
Cakupan Manfaat
Keseluruhan pendanaan mencakup cakupan yang luas dari pelayanan medis termasuk rumah sakit dan perawatan dokter, perawatan gigi, dan obatobatan serta sarana transportasi. Pendanaan yang diatur lembaga umumnya membayar manfaat tunai yang lebih besar dibanding dengan National Health Insurance. Pengusaha besar menyediakan beberapa pelayanan preventif, tapi
health insurance hanya mencakup sedikit pelayanan preventif secara umum dan hanya menyediakan pembayaran tunai untuk kehamilan normal karen di Jepang kehamilan tidak tergolong dalam suatu penyakit.
d.
Mekanisme Aturan Pembayaran
Sistem asuransi di Jepang mengeluarkan aturan untuk pembayaran dokter dan rumah sakit sama di semua asuransi yang ada. Pembayaran fasilitas berprinsip atas dasar fee-for-service, namun pada Health Insurance for the Elderly menggunakan pembayaran paket secara parsial. Harga perawatan
medisyang tercakup oleh asuransi terdaftar pada fee schedule yang telah ditentukan pemerintah berdasarkan atas rekomendasi oleh the Central Social Insurance Medical Council dan direvisi setiap dua tahun sekali. Sedangkan
standar harga obat-obatan untuk menentukan harga resep obat dapat diklaim oleh fasilitas medis.tiap bula, tagihan disampaika kepada kantor regional dari dua organisasi pusat pemeriksa dan pembayaran yaitu the Social Insurance Medical Fee Payment Fund dan the National Health Insurance Federation .
Organisasi tersebut bertugas untuk memeriksa tagihan untuk menemukan kesalahan, utilisasi yang melampaui batas dan kecurangan. Terdapat lampiran review utilisasi yang dibuat oleh dokter untuk kasus-kasus mahal atau yang
menggunakan fasilitas yang spesifik. Setelah disetujui, tagihan dikirim ke dana individu. Pemmbayaran ke rumah sakit dan dokter diproses lagi melalui pemeriksaan ini dan organisasi orga nisasi pembayaran. Penyelenggaraan asuransi di Jepang diserahkan kepada pemerintah daerah. Sementara asuransi kesehatan bagi pekerja aktif di sektor formal diatur dengan UU asuransi sosial kesehatan secara terpisah.
2. Pembiayaan Kesehatan di Malaysia
Beberapa institusi terlibat
dalam sistem kesehatan malaysia adalah : (1)
menteri kesehatan, (2) kantor pemerintahyang berfungsi kesehatan: (3) lembaga kesehatan sukarela; (4) perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan: (5) dan lembaga swasta. Pembiayaan kesehatan di Malysia selain dari unsur pemerintah , beberapa organisasi or ganisasi seperti s eperti organisasi organis asi sukarela (palang merah dan lain -lain), badan usaha milik negara dan perusahaan milik
negara dan perusahaan swasta
memberikan andil yang banyak dalam penyedia pelayaanan kesehatan di Malaysia. Secara umum, peran pemerintah dalam pembiayaan kesehatan dalam alokasi dana kesehatan mencapai 75% dan sisanya swasta (Adisasmito, 2007) C. Sistem Pembiayaan Kesehatan di Eropa 1. Sistem pembiayaan Kesehatan di Inggris
Sistem jaminan kesehatan di Inggris dikenal dengan National Health Service (NHS), sistem pelayanan kesehatan terbesar di dunia yang didanai oleh publik yang menyediakan cakupan kepada semua orang yang bermukim di Inggris (“ Comparison Health Insurance”) Insurance”) yang saat ini lebih dari 63.2 juta jiwa. Menteri kesehatan
membentuk pelayanan kesehatan nasional, NHS, sebagai layanan, pelayanan kesehatan gratis komprehensif, paling egaliter, paling efisien dan tersedia untuk seluruh penduduk pada tahun 1948 (RCGP, 2004). Sistem pelayanan kesehatan ini mencakup segala sesuatu dari pemeriksaan antenatal dan perawatan rutin untuk kondisi jangka panjang, transplantasi, perawatan darurat, dan perawatan akhir hidup, kecuali resep dan jasa optik dan gigi. Pendanaan untuk NHS datang langsung dari pajak dan diberikan kepada Departemen Kesehatan oleh Parlemen . Ketika NHS diluncurkan pada tahun 1948, anggarannya sebesar £ 437.000.000 (sekitar £ 9000000000 pada nilai saat ini) . Pada tahun 2012/13 adalah sekitar £ 108.900.000.000. Struktur NHS di Inggris sedang mengalami beberapa perubahan besar , yang sebagian besar akan berlaku pada tanggal 1 April 2013. Hal ini mencakup penghapusan Primary Care Trusts (PCT) dan Strategic Health Authorities (SHAs) dan pengenalan Clinical Commissioning Groups
(CCGs) dan Healthwatch Inggris . 1.
Parlemen
Pemerintah mengalokasikan dana ke NHS di Inggris melalui pajak. Sekretaris negara untuk kesehatan memutuskan bagaimana dana tersebut akan dihabiskan dan bertanggung jawab kepada parlemen untuk kinerja keseluruhan dari NHS di Inggris. Manajemen di tingkat nasional terdiri dari : b.
Departm Departm en of H ealth (DH)
DH bertanggung jawab untuk menjalankan dan meningkatkan NHS, kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial di Inggris. Organisasi ini memberikan arahan strategis, sumber daya mengamankan, menetapkan standar nasional dan berinvestasi di layanan tersebut. c. Arm’s Length Bodies Bodies// ALB
ALB adalah organisasi independen, yang disponsori oleh DH untuk menjalankan fungsi eksekutif. Mereka bertanggung jawab kepada DC dan kadang-kadang ke Parlemen, bervariasi dalam ukuran dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Manajemen di tingkat lokal terdiri dari : a)
(SHA) (SHA) Str ategis ategis H ealth Au thor iti es
Strategis Health Authorities (SHA) diciptakan untuk mengelola NHS
di tingkat lokal dan bertindak sebagai sebuah link kembali ke DH tersebut. Peran SHA adalah untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan setempat dalam meningkatkan kinerja; mengintegrasikan prioritas nasional ke dalam rencana pelayanan kesehatan lokal, dan menyelesaikan setiap konflik yang tidak dapat diselesaikan antara organisasi NHS lokal. SHA juga memonitor kinerja PCT dan memastikan bahwa mereka memenuhi target. b) Pri mary Care Trust (P (PCT) CT)
Terdapat 303 PCT di Inggris, masing-masing dibebankan dengan perencanaan, mengamankan dan meningkatkan dasar dan layanan kesehatan masyarakat di daerah mereka. Mereka bekerja sama dengan pasien, masyarakat, praktek dokter umum dan mitra untuk memberikan layanan kesehatan. c) NHS Trust
NHS Trust menggunakan sebagian besar tenaga kerja pelayanan kesehatan. Mereka memperoleh sebagian besar pendapatan mereka
melalui perjanjian tingkat layanan dengan PCT lokal mereka pada pembayaran dengan dasar hasil. Kepercayaan yang melebihi ekspektasi kontrak akan menerima lebih banyak dana. Jenis utama dari trust adalah sebagai berikut: perawatan akut, perawatan kesehatan mental, ambulans, dan anak-anak. d) Representasi Representasi Pasien
Komisi untuk pasien dan keterlibatan masyarakat dalam kesehatan merupakan badan independen, yang disponsori DH itu. didirikan pada Januari 2003, untuk memastikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan kesehatan Inggris, dan memberi nasihat kepada pemerintah dan badan-badan nasional mengenai isu-isu keterlibatan publik.
2. Sistem Pembiayaan Kesehatan di Jerman
Sistem pembiayaan kesehatan di jerman
menggunakan prinsip kombinasi
yang berarti perpaduan antara pendanaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudnya jika ketika pemerintah tidak mampu ikut andil dalam pembiayaan kesehatan, maka dapat dibantu oleh biaya dari masyarakat atau swasta. Sejumlah negara lainnya seperti Jerman, Belanda, dan Perancis, menerapkan sistem penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih pluralistik, berdasarkan asuransi sosial wajib ataupun asuransi swasta. Tingkat kontribusi asuransi wajib biasanya ditentukan berdasarkan gaji dan pendapatan, dan biasanya didanai oleh perusahaan maupun pekerja penerima manfaat asuransi. Tidak jarang dana kesehatan merupakan campuran antara premi asuransi, kontribusi wajib perusahaan dan pekerja, dan pajak pemerintah. Sistem asuransi ini membayar penyedia pelayanan kesehatan swasta atau pemerintah dengan regulasi tingkat pembayaran(Harbianto, 2011). 2 011). Di Jerman, premi asuransi kesehatan wajib dikelola oleh perusahaan asuransi yang dimiliki bersama oleh masyarakat.
Hampir semua penduduk Jerman
menjadi anggota asuransi kesehatan, atau yang wajib (89 persen) atau yang privat (hampir 11 persen). Asuransi persen). Asuransi kesehatan menanggung biaya perawatan oleh dokter, obat-obatan, perawatan di rumah sakit dan tindakan preventif. Iuran asuransi kesehatan dibayar oleh pekerja dan majikan. Peserta asuransi kesehatan wajib
tidak harus membayar iuran untuk anggota keluarganya yang tidak mempunyai pendapatan.(tatsachen, pendapatan.(tatsach en, 2011).
D. Sistem pembiayaan kesehatan di Amerika
Berbeda dengan Inggris, di Negara Amerika Serikat, pembiayaan kesehatan masih berorientasi pada pasar. Karena pada dasarnya Negara amerika serikat adalah Negara kapitalis, Di Amerika Serikat, sebagian besar pelayanan kesehatan dikelola oleh pihak swasta, salah satu contohnya adalah masalah asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi di AS berada di d i tangan tan gan swasta sehingga peran pemerintah dalam mengatasi masalah asuransi sangatlah terbatas. Pemerintah federal AS hanya bisa mengatur masalah asuransi yang sifatnya kurang ekonomis untuk nilai bisnis seperti Medicare, Medicaid , TRICARE, Program Asuransi Kesehatan Anak (Children’s Health Insurance Program ), dan Administrasi Kesehatan Veteran (VeteranHealth Administration). Kelima jenis administrasi tersebut ditangani pemerintah karena tidak adanya perusahaan swasta yang tertarik dengan asuransi jenis itu. Dari segi ekonomi, kelima asuransi tersebut memiliki resiko yang sangat besar namun keuntungan yang didapat sangatlah kecil. Lemahnya kemampuan pemerintah AS dalam mengatur masalah asuransi menjadikan banyak rakyat AS yang menderita. Selama ini perusahaan asuransi swasta selalu mengincar masyarakat kalangan menengah keatas karena dianggap lebih menguntungkan daripada masyarakat kalangan menengah kebawah. Akibatnya banyak masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak tersentuh oleh program asuransi kesehatan. Biro Sensus AS (The US Censuss Beureau) mencatat bahwa pada tahun 2009 masih terdapat 50,7 juta penduduk atau sekitar 16,7% masyarakat AS yang tidak tersentuh oleh program asuransi. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak diperhatikan oleh perusahaan asuransi karena dianggap kurang menguntungkan perusahaan. Berikut dapat dilihat diagram pembiayaan kesehatan di Amerika :
Terlihat dari diagram diatas bahwa 47% pengeluaran kesehatan berasal dari public, dan 53% dari sumber swasta. Pengeluaran publik dari sistem pelayanan kesehatan Amerika Serikat termasuk yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu seperti program Medicare dan Medicaid, administasi veteran, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta program local seperti Medicaid di rumah sakit kota dan daerah. Privat membiayai termasuk pengeluaran langsung, asuransi swasta dan kedermawanan antar sesama.
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Sumber dana kesehatan pada umumnya bersumber dari anggaran pemerintah, masyarakat, bantuan luar negeri, gabungan pemerintah dan masyarakat. 2. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia di pegang oleh pihak swasta private (private) cenderung bersifat komersil. Di sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta mendominasi penyediaan fasilitas kesehatan, sekitar 30-50 persen segala bentuk pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade yang lalu hanya sekitar 10 persen). 3. Sistem pembiayaan kesehatan di negara jepang : Sebagian besar pelayanan kesehatan yang ada di Jepang disediakan melalui sistem asuransi kesehatan publik yang mencakup seluruh populasi. 4. Sitem pembiayaan kesehatan di negara inggris : Sistem jaminan kesehatan di Inggris dikenal dengan National Health Service (NHS), sistem pelayanan kesehatan terbesar di dunia yang didanai oleh publik yang menyediakan cakupan kepada semua orang yang bermukim di Inggris. 5. Sitem pembiayaan kesehatan di negara Jerman menganut prinsip kombinasi yang yang berarti perpaduan antara pendanaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudnya jika ketika pemerintah tidak mampu ikut andil dalam pembiayaan kesehatan, maka dapat dibantu oleh biaya dari masyarakat atau swasta. 6. Sitem pembiayaan kesehatan di negara Amerika Serikat : pembiayaan kesehatan masih berorientasi pada pasar. Karena pada dasarnya Negara amerika serikat adalah Negara kapitalis, Di Amerika Serikat, sebagian besar pelayanan kesehatan dikelola oleh pihak swasta, salah satu contohnya adalah masalah asuransi.
B. Saran
1. Seharusnya setiap negara menerapkan sistem penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih pluralistik, berdasarkan asuransi sosial wajib ataupun asuransi swasta. Terutama negara Indonesia yang jumlah pendudukanya sangat besar. 2. Pembiayaan kesehatan di indonesia seharusnya menggunakan prinsip kombinasi yaitu perpaduan antara pendanaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudnya jika ketika pemerintah tidak mampu ikut andil dalam pembiayaan kesehatan, maka dapat dibantu oleh biaya dari masyarakat atau swasta. 3. Seharusnya setiap sistem pembiayaan kesehatan disuatu negara disesuaikan dengan kondisi masyarakat, wilayah dan beban penyakit serta derajat kesehatan masyarakat. 4. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia seharusnya berpegang teguh pada ketentuan kesehatan .
konstitusi
yaitu
peraturan
perundang-undangan
tentang
sistem
DAFTAR USTAKA
(2014, November 28). Dipetik Desember 14, 2014, dari Manajemen Pembiayaan Kesehatan: http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ Ali Imran, L. O. (2013). Ekonomi Kesehatan. Kendari. Harbianto, L. d. (2011). Sumber-sumber pembiayaan kesehatan nasional . Kompasiana. (2011, Oktober 16). Kesehatan. Dipetik Desember 14, 2014, dari http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2011/10/16/kebijakan-pembiayaan-kesehatan403770.html Suparyanto. (2014). Pembiayaan Kesehatan. tatsachen. (2011). Fakta mengenai Jerman. Dipetik 12 16, 2014, dari www.tatsachen: http://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/id/masyarakat/inhaltsseiten/glossary08.html?type=1&no_cache=1 Thabarany, H. (204). Masalah dan Tantangan Tantangan pendanaan dan dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia. Trisnantono, R. S. (2014, April 3). Kebijakan Pembiayaan Kesehatan. Dipetik Desember 14, 2014, dari pmmc.or.id: http://pmmc.or.id/news/health-news/72-kebijakan-pembiayaankesehatan-.html
Azwar, Azrul. 1998. Administrasi Kesehatan. Jakarta:Bina Aksara Ghufron, Ali dkk.2008. Kesmas : Administrasi dan Praktik. Jakarta:EGC Syukrini,
Rahmah.
2011.
Sistem
Pembiayaan
Kesehatan
untuk
Cakupan
Universal.
http://www.academia.edu/7194604/Sistem_Pembiayaan_Kesehatan_untuk .
(12
desember 2014) Depkes.2013.Fungsi-Pembiayaan-Kesehatan. http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Ite mid=1.. (12 desember 2014) mid=1 Malik, Ridwan. 2002. Penelitian
Sistem
Pembiayaan Kesehatan Dl Indonesia Tahun 1990-2000. 1990-20 00. Buletin Kesehatan
-
Vol.
5.
No.
2
Desernber
2002:
93-105.
download.portalgaruda.org/article.php?article=80389&val=4892. (10 desember 2014
Lucy
Stefani,
Delfi.
2013.
Pembiayaan
Kesehata,
(Online).
https://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/.. https://delfistefani.wordpress.com/2013/06/19/makalah-pembiayaan-kesehatan/
(12
Desember 2014) Putri, Ayu Aprilia Paramitha Krisnayana. (2010). Analisis Perencanaan Sistem Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) Tahun 2010 . Tesis pada Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia Jakarta: tidak diterbitkan. Japskren.
Sistem
Jaminan
Kesehatan
di
Jepang.
Diakses
pada
http://www.scribd.com/doc/45305754/Sistem-Jaminan-Kesehatan-Di-JepangPaper#force_seo (14 Desember 2014). Liputan 6. (2014). Mengintip Asuransi Nasional di Negara Lain. Diakses pada http://manajemen-pelayanankesehatan.net/papua/berita-media-nasional/1828mengintip-asuransi-nasional-di-negara-lain. (14 Desember 2014). Anonimous. (2014). Alur Belanja Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah . Dipetik December 12, 2014, dari Manajemen Pembiayaan Kesehatan: http://manajemen pembiayaankesehatan.net/index.php/8 pembiayaankesehatan.n et/index.php/80-sumber-dana/154 0-sumber-dana/154-alur-belanja-apb -alur-belanja-apbn-ken-kedaerah BPK DKI Jakarta. (2014). Ringkasan APDB Tahun Anggaran 2014 . Dipetik December 12, 2014,
dari
Transparansi
Pengelolaan
Anggaran
Daerah
DKI
Jakarta:
http://www.jakarta.go.id/web/apbd Hendrartini, Yulita. Perkembangan Pembiayaan Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Sosial di berbagai Negara.
Niam, Muh. Miftachun. 2011. Masalah Kesehatan Amerika Serikat. FISIP. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta. Thomson, Sarah, etc. 2012. International profiles of health care system, 2012. The Commonwealth Fund Chapter 1. Understanding the U.S. Healthcare System. www.nhs.uk diakses pada 13 desember 2014
