SEJARAH SINGKAT : Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke 14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap berta han sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak
kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980an.
ALASAN NEGARA THAILAND TIDAK PERNAH DIJAJAH Pertama:
Pada masa itu atau abad ke-19, Negara Thailand memimiliki sistem suksesi yang
mantap. Kedua
:
Negara Thailand mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indocina
Prancis dan Kerajaan Inggris. Alhasil, Thailand menjadi negara buffer diantara berbagai negara-negara lainnya di Asia Tenggara yang dijajah dua kekuatan Inggris dan Prancis.
POLITIK : Sistem Pemerintahan Thailand yaitu Raja sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan. Pemerintahan. Raja memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun Raja merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa.
Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral , suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Thailand yang
menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha , yang terdiri dari Dewan Perwakilan ( Sapha Phuthaen Ratsadon ) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha ) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan
kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung ( Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN. Sistem pemerintahan di Thailand adalah Monarki Konstitusional. Potensi Positif , sistem pemerintahan Thailand :
Pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Kerajaan atau Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan seharihari.
Kudeta militer September 2006 Guna menumbangkan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang di anggap melakukan korupsi
selama pemerintahan di pimpin olehnya. Pada awal tahun 2006 Thailand mengalami keonaran politik cukup ramai. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja PM Thaksin Shinawatra disulut oleh kebijakan penjualan 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual hanya dua hari setelah Pemerintah mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25% menjadi 49%. Pelaksanaan tender itu oleh masyarakat dinilai bernuansa KKN. Sejak itu rakyat Thailand berulang kali mengecam PM Thaksin Shinawatra. Gelombang aksi unjuk rasa besar menyebabkan pengunduran diri PM Thaksin pada bulan April 2005. Namun, tidak lama kemudian Thaksin Shinawatra menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya PM Thaksin Shinawatra, situasi politik di Thailand mengalami ketidakpastian terus menerus. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tersendat hingga kasus korupsi dan narkoba menjadi penyebab masalah pokok ekonomi dan politik di Thailand. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut a.l. meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintah yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat, tuduhan korupsi, dan penyelewengan kekuasaan. Militer kemudian menetapkan keadaan darurat perang, membekukan konstitusi 1997, membubarkan parlemen dan Mahkamah Agung. Kudeta ini mengagetkan banyak pengamat politik asing.
GEOGRAFIS : Kerajaan Thai memiliki wilayah geografis yang berbeda-beda. Di sebelah Utara struktur tanahnya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah Timur
laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah Selatan terdapat Tanah Genting K ra yang melebar ke Semenanjung Melayu. Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsun. Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembap. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok yaitu Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla. Kerajaan Thai berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelahUutara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di Selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di Barat dan dengan Laos dan Kamboja di Timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT -
Potensi Goegrafis Thailand sebagai kawasan segitiga emas (Golden triangel)
POTENSI ALAM
Potensi alam yang dimiliki oleh Thailand : 1) Memiliki variasi bentang alam yang seragam. 2) Wilayahnya relatif subur karena banyak terdapat gunung api dan lembah-lembah sungai. 3) Kaya akan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil-hasil hutan, seperti padi, jagung, tebu, umbiumbian, buah-buahan tropis, karet, cengkih, kopra, dan berbagai jenis kayu (terutama kayu jati dan kayu besi). 4) Memiliki potensi peternakan yang besar, terutama ternak babi dan kerbau. 5) Memiliki pantai yang indah dan perairan di kawasan teluk yang tenang. 6) Memiliki potensi sebagai negara pangsa pasar beras dunia.
GOLDEN TRIANGEL Atau juga Segitiga emas adalah sebutan untuk suatu daerah dimana daerah tersebut berbatasan dengan 3 negara yaitu thailand, myanmar, dan laos. Uniknya Di daerah tersebut tidak memiliki
Yurisdiksi atau batas wilayah yang membedakan suatu negara denagn negara lain dan tidak memiliki hukum yg berlaku. di dalam daerah tersebut sendiri memiliki potensi sebagai kawasan wisata dan pengedaran dan transaksi Opium Golden Triangle ini dulunya adalah rute perdagangan dan penyelundupan candu. Tempat ini sangat identik dengan opium. Konon pada periode 80-an, sekitar 70% heroin di negara Barat berasal dari wilayah ini. Namun cerita kejayaan opium ala Golden Triagle itu tinggal sejarah. Kini, nyaris tak ada celah untuk penyelundupkan opium. Di setiap pos perbatasan akan dijaga oleh tentara bersenjata lengkap dan akan menindak tegas pengedar o pium baik itu penduduk lokal maupun wisatawan mancanegara. Kisah Golden Triangle sekarang lebih lekat dengan wisata. Ada sebuah papan sederhana bertuliskan Golden Triangle dan peta besar yang menandai keberadaan tempat legendaris ini.
Parlemen Thailand yang menggunakan si stem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.
