Kata pengantar
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, maka kami bisa
menyelesaikan makalah yang berjudul "Negara dan konstitusi" dan dengan
harapan semoga makalah ini bisa bermanfaat dan menjadikan refrensi bagi
kita sehingga lebih mengetahui tentang Negara dan konstitusi
Akhir kata semoga bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, umum, khususnya
pada kelompok kami dan semua yang membaca makalah ini semoga bisa
dipergunakan dengan semestinya.
Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah
ini.
Wassalamualaikum. Wr. WB
Daftar isi
Kata pengantar 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Negara 4
2.2 Unsur-unsur Terbentuknya Negara 5
1.Rakyat 5
2.Wilayah 5
3.Pemerintahan yang Berdaulat 5
3.Pengakuan dari Negara Lain 6
2.3 Sifat Negara 6
1.Memaksa 6
2.Monopoli 7
3.Mencakup semua 7
3.1 Pengertian Konstitusi 7
3.2 Kedudukan Konstitusi 9
3.4 Jenis-jenis Konstitusi 9
3.5 Unsur-unsur Konstitusi 9
3.6. Sifat Konstitusi 10
3.7 Tujuan Konstitusi 10
3.8 Fungsi Konstitusi 10
BAB III PENUTUP
4.1 Kesimpulan 11
4.2 Analisis masalah 11
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Yaitu adanya reformasi dalam sistem pemerintahan atau sistem
ketatanegaraan yang dilaksanakan melalui perubahan konstitusi indonesia,
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945) .
Dimulailah memasuki era baru supremasi hukum dengan melakukan
serangkaian reformasi baik dibidang politik maupun reformasi sistem hukum
yang dapat menjamin sendi-sendi kehidupan konstitusional yang berbasiskan
kepada kedaulatan rakyat dalam arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan yang
tertinggi dan mempunya kewenangan untuk melakukan setiap pengawasan
terhadap semua. Negara konstitusional didefinisikan sebagai negara yang
memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang
diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya
Perletakan dasar konstitusional bagi pembentukan DPD sebagai bagian
dari MPR dan berdampingan dengan DPR dalam parlemen Indonesia. Amandemen
UUD 1945 merupakan bagian dari pergeseran starategi konstitusionalisasi
kehidupan bernegara dan berpemerintahan sekaligus merupakan salah satu
dimensi dari konstitusional yang mecuat dalam rangka reformasi Konstitusi
di Indonesia, dimana MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum
1.2 Rumusan Masalah
1. Penjelasan pengertian Negara
2. unsur unsur apa saja yang di butuhkan untuk membangun suatu Negara
3. penjelasan tentang konstitusi
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui tentang pengertian tentang Negara.
2. Untuk mengetahui unsure unsur yang dibutuhkan untuk membuat Negara
3. Untuk mengetahui tentang pengertian konstitusi.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Negara
Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang
atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi
sekelompok orang yang berada di dalamnya. Istilah negara merupakan
terjemahan dari kata bahasa Inggris, state; bahasa Belanda dan Jerman,
staat, serta bahasa Prancis, etat. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa
Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau
sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Di Indonesia,
istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara yang
berarti wilayah atau penguasa.
Secara terminologi, negara diartikan sebagai oraganisasi tertinggi di
antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu
hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang
menyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yaitu rakyat, wilayah,
kedaulatan dan pengakuan dari negara lain.
Berikut ini pendapat beberapa pakar kenegaraan berikut ini tentang negara.
1. Aristoteles
Menurut Aristoteles, negara (polis) adalah suatu persekutuan dari
keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaikbaiknya.
2. Mac Iver
Negara adalah persembatanan (penarikan) yang bertindak lewat hukum
yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk
memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempertegak
syaratsyarat lahir yang umum dari ketertiban sosial.
3. Logeman
Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya
bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu.
2.2 Unsur-unsur Terbentuknya Negara
Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu
negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu
unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat
memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama,
yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur
tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.
1.Rakyat
Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur
terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama
keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan,
mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini rakyat
adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada
kekuasaan negara tersebut.
2.Wilayah
Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah
tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang
dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial,
dan batas wilayah negara.Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat.
Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk.
Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia,
mustahil untuk membentuk suatu negara. Wilayah memiliki batas wilayah
tempat kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut.
Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batas-batas
tertentu dengan negara lain.
Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-
batas yang ditentukan menurut hukum internasional.
Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan
lautan negara yang bersangkutan.
3.Pemerintahan yang Berdaulat
Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan,
sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan
untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara
lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya
negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai
kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan
suatu negara mempunyai empat sifat sebagai berikut.
Permanen. Artinya, kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara
itu tetap ada (berdiri) sekalipun mungkin negara itu mengalami
perubahan organisasinya.
Asli. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang
lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri.
Bulat/tidak terbagi-bagi. Artinya, kedaulatan itu merupakan
satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat
dibagi-bagi. Jadi, dalam negara hanya ada satu kedaulatan.
Tidak terbatas/absolut. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh
siapa pun sebab apabila bisa dibatasi berarti ciri kedaulatan yang
merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang.
3.Pengakuan dari Negara Lain
Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam
hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman
dari dalam (kudeta) atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan
dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang
ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macam-macam
bentuk pengakuan ialah sebagai berikut.
Pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara
diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya
sebagai negara.
Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal
ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif
dalam tata pergaulan internasional.
2.3 Sifat Negara
Miriam Budiardjo menyatakan bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat
berikut:
1.Memaksa
Sifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa
kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-
undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki
(kekacauan) alam masyarakat dapat dicegah. Alat pemaksanya bermacam-macam,
seperti polisi, tentara, dan berbagai persenjataan lainnya. Contohnya,
setiap warga negara harus membayar pajak. Orang yang menghindari kewajiban
ini dapat dikenakan denda atau harta miliknya disita, bahkan dapat
dikenakan hukuman kurungan.
2.Monopoli
Sifat monopoli yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai
dengan tujuan bersama dari masyarakat. Contohnya, menjatuhkan hukuman
kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman
mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata jika negaranya
diserang musuh, memungut pajak, menentukan mata uang yang berlaku dalam
wilayahnya, serta melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu
yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.
3.Mencakup semua
Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan
(misalnya keharusan membayar pajak) barlaku untuk semua orang tanpa
terkecuali. Hal ini memang diperlukan karena kalau sesorang dibiarkan
berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah
tercapainya cita-cita negara.
3.1 Pengertian Konstitusi
Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata constituer
(Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan
menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata constitute
dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda,
istilah konstitusi dikenal dengan sebutan gronwet yang berarti undang-
undang dasar.
Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut
ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak
tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan
demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada
peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi sebagai
berikut.
1. E.C. Wade
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari
badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan
tersebut.
2. KC. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang
berupa kumpulan peraturan yang membentuk an mengatur pemerintahan negara.
3. Herman Heller
Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu:
Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang
mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
Konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan
kaidah yang hidup di dalam mayarakat.
Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis
dalam suatu naskah sebagai undang-undang.
4. CF. Strong
Menurut CF. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan
pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan
antara keduanya yang diatur
5. Sri Soemantri
Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan
sendi-sendi sistem pemerintahan negara.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada
dua pengertian konstitusi, yaitu
Dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan
dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar
tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang
diselenggarakan di dalam suatu negara;
Dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen
yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok
dari ketatanegaran suatu negara.
3.2 Kedudukan Konstitusi
Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara
sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan
berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada
penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan
tersebut adalah sebagai berikut.
1.Sebagai hukum dasar
Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai
penyelengara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan
memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada
badan-badan pemerintahan.
2.Sebagai hukum tertinggi
Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi
terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara.
Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan
harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi.
3.4 Jenis-jenis Konstitusi
Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam.
1.Konstitusi tertulis,
yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangka dan tugas-
tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari
badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan
sebutan undang-undang dasar.
2.Konstitusi tidak tertulis,
merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara
dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak
tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.
3.5 Unsur-unsur Konstitusi
Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman
adalah:
1. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan
perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah;
2. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu
hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah;
3. Konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka
pembangunan pemerintah.
3.6. Sifat Konstitusi
Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu
konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah
prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat
undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian,
sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
1. Konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui
prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada
negara yang bersangkutan;
2. Konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini
diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama
dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.
3.7 Tujuan Konstitusi
Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan
penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat
menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu
gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari
konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah
(penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.
3.8 Fungsi Konstitusi
Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut.
1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan
kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
2. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang
dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem
ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya,
baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural).
BAB III PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Negara adalah oraganisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat
yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan
mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai
konstitutif dari sebuah negara yang menyaratkan adanya unsur dalam sebuah
negara yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain.
Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut
ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak
tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara
4.2 Analisis masalah
Sayang sekali negara yang dibilang pemerintah yang berdaulat berarti
pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam
maupun ke luar, tapi dimanfaatkan untuk keperluan diri sendiri dan tega
memakan uang rakyat dengan melakukan korupsi. Hukum yang ada di negeri ini
sungguh memperhatinkan karena hukum di negeri ini bisa dengan mudah dibeli
oleh orang-orang yang memang benar mempunyai hal yang lebih dari segi
materi, contohnya pada setiap kasus korupsi yang dilakukan oleh dewan-dewan
yang seharusnya mewakili rakyat kasusnya begitu cepat hilang dan lenyap
tanpa ada penjelasan akhir yang mengadili mereka. Dan hukum pun begitu
ganas pada orang yang berada dibawah garis kemiskinan meskipun itu hanya
sekedar mencuri sendal di masjid.
Daftar pustaka
