1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Demikian definisi bencana secara umum, menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 dimana kebakaran baik bangunan gedung maupun lahan dan hutan termasuk pada salah satu peristiwa bencana. Peristiwa bencana mengundang siapa saja untuk bersama-sama menanggulanginya, selain dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab menanggulanginya sebagaimana amanat pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia ”. Peristiwa bencana yang sering terjadi pada saat musim kemarau adalah kekeringan dan kebakaran baik pada pada bangunan gedung gedung maupun hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan lebih sering terjadi karena adanya upaya individu atau sekelompok orang orang membersihkan/ membuka hutan atau lahan lahan dengan cara membakar dengan alasan lebih murah dan efektif, karena kalau pembukaan/membersihkan hutan dan lahan menggunakan alat berat memakan waktu
yang
lama
dan
pembiayaan
yang
cukup
besar.
Kebiasaan
membersihkan/ membuka hutan dan lahan dengan cara membakar ini yang mengakibatkan seringnya terjadi kebakaran pada hutan dan lahan yang tidak dapat terkendali sehingga menyebabkan kepulan asap yang membahayakan kehidupan manusia maupun satwa lainnya kebiasaan ini dilakukan setiap
1
2
musim kemarau, secara sporadis oleh individu ataupun kelompok individu sehingga terpecah konsentrasi penanganan pemadamannya, ditambah lagi lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan cukup jauh dari pemukiman masyarakat yang tidak memiliki akses kendaraan pemadam kebakaran lebih mempersulit penanganan pemadamannya. Belajar dari pengalaman pada tahun 2015, kebakaran yang terjadi di Kabupaten Batang Hari sebanyak
113
kejadian kebakaran hanya dalam
kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember. Kondisi cuaca saat itu minimnya curah hujan dan intensitas panas matahari yang cukup panjang yang mengakibatkan kekeringan. Dari 113 kejadian kebakaran, sebanyak
11 kejadian kebakaran merupakan bangunan gedung dan
selebihnya yaitu 102 merupakan kebakaran yang terjadi pada lahan kosong, lahan kebun dan hutan. Momen cuaca seperti itu memang menjadi waktu yang sangat ditunggu dan tepat bagi mereka baik individu maupun kelompok individu membuka, membersihkan lahan dan hutan dengan cara membakar. Selain cepat dan mudah prosesnya, juga murah. Aktifitas tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Agustus sampai dengan Nopember oleh individu maupun kelompok individu pada beberapa tempat secara sporadis. Yang artinya kesamaan pandangan mengenai pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kebakaran yang terjadi menimbulkan asap dan asap-asap tersebut terakumulasi dari berbagai tempat yang menyebabkan kabut asap pekat yang tidak sehat untuk dihirup
dan
mengakibatkan
terganggunya
kesehatan
masyarakat.
Terganggunya aktifitas perekonomian dan pendidikan masyarakat hanya dikarenakan kepentingan sesaat dan tidak ramah lingkungan. Sehingga pada saat itu dalam satu hari saja, terjadi kebakaran pada beberapa tempat dan mencapai 3 sampai 5 titik api. Pemadam kebakaran tidak dapat sepenuhnya melayani pemadaman. Masyarakat pada umumnya hanya mengerti bahwa di mana dan kapan serta apapun yang terbakar, merupakan tanggungjawab pemadam kebakaran. Hal ini memupuk opini
3
masyarakat terhadap pemadam kebakaran bersifat tidak menguntungkan pihak pemadam kebakaran. Dengan alasan kepanikan masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, tidak jarang petugas pemadam kebakaran mendapat teriakan " pulang saja", “terlambat ” dan lain-lain sumpah serapah dan makian yang dikeluarkan
sebagai ungkapan kekecewaan dan kekesalan masyarakat. Namun petugas pemadam kebakaran tidak terpancing dalam suasana panik dan hiruk pikuk tersebut. Opini masyarakat bahwa pemadam kebakaran selalu datang terlambat, pelayanan tidak memuaskan, karena pemadaman berlangsung lama.Ungkapan
kekecewaan
masyarakat
terhadap
petugas
pemadam
kebakaran adalah hal yang wajar, tidak terfikirkan oleh masyarakat bagaimana resiko petugas saat berhadapan melawan api yang ganas melahap apa saja, dengan peralatan perlengkapan seadanya dan perlengkapan keselamatan diri yang belum memadai. Namun yang ada dalam benak petugas pemadam kebakaran yaitu bahwa mereka adalah “ satria biru”, “ fire fighter ” dengan semboyan “ pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhanny a”. 1.2 Permasalahan
Opini masyarakat dan sikap skeptis masyarakat terhadap pemadam kebakaran karena ada beberapa permasalahan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemadam kebakaran sebagai institusi Pemerintah. Namun sebagai orang bijak dan pengayom masyarakat, mengembalikan kepada diri sendiri mengapa masyarakat berlaku dan bertindak seperti di atas. Melakukan koreksi internal dan mulai melakukan pengumpulan data kejadian per kejadian kebakaran yang ada dan merangkumkannya pada beberapa permasalahan pokok. Di mana permasalahan pokok tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari ketidakseimbangan beberapa elemen dalam implementasi pelaksanaan tugas pelayanan pemadam kebakaran baik pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan.
4
Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut: 1.
Lambatnya kehadiran pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran
2.
Tingginya intensitas kebakaran
3.
Penanganan kebakaran dengan durasi yang lama.
1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini menggambarkan kondisi yang terjadi dan permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran kepada masyarakat, dengan demikian melalui makalah ini dapat memberikan gambaran nyata, guna menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1.
Memberikan gambaran nyata
2.
Sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Kebijakan dan Strategi 2.1.1. Kebijakan
Kebijakan adalah merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, karena hukum bersifat memaksa sementara kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan kesempatan pada daerah untuk menindak lanjuti melalui penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota , sebagaimana Kabupaten Batang Hari menerbitkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Petunjuk tekhnis terhadap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diterbitkan Peraturan Bupati Batang Hari secara khusus dan tersendiri.Petunjuk tekhnis mengatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batang Hari melalui penerbitan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batang Hari. Peristiwa hukum ini melalui terbitnya Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 tahun 2016 tersebut yang menjadi tonggak awal terbentuknya
Dinas
Pemadam
Kebakaran
dan
Penyelamatan
Kabupaten Batang Hari sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
5
6
definitif. Sebelum terbentuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah, Pemadam Kebakaran hanya berbentuk satu unit kerja pada Dinas Perkotaan dalam bentuk bidang. Mempedomani pada Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 37 tahun 2016 tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berbuat dan menyiapkan arah-arah kebijakan yang akan dilaksanakan.Arah-arah kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada unit-unit kerja internal Dinas Pemadam kebakaran baik secara umum maupun tekhnis, dimana arah kebijakan secara umum diharapkan mampu mendukung secara tekhnis yang berada pada masing-masing bidang yaitu Bidang Pencegahan Kebakaran dan Bidang Penanggulangan Kebakaran. Bidang pencegahan kebakaran menyiapkan arah kebijakan berupa
konsep-konsep
penyuluhan, pendidikan,
pencegahan pelatihan
kebakaran kepada
baik
petugas
berupa
pemadam
kebakaran secara tekhnis dan pemeriksaan dengan bangunan gedung dan lahan usaha serta kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha menanggulangi kebakaran secara bersama-sama. Bidang
Penanggulangan
Kebakaran
menyiapkan
arah
kebijakan berupa pelaksanaan pelayanan pemadaman kebakaran, penyelidikan kebakaran dan penyelamatan terhadap korban jiwa dan harta benda. Menyikapi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang timbul bukan hanya dikarenakan oleh satu faktor saja namun beberapa faktor sehingga perlu diambil kebijakankebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan yang perlu ditetapkan adalah antara lain :
7
a. Pembentukan karakter dan sikap petugas pemadam kebakaran sebagai satria biru b. Pembentukan komitmen masyarakat terhadap bahaya kebakaran c. Penataan internal dinas d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kebijakan yang telah ditetapkan di atas menjadi pedoman dari langkah-langkah yang akan diambil dalam bentuk strategi sebagai langkah dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi pemadam kebakaran
dalam
pelaksanaan
tugas
pelayanannya
kepada
masyarakat. Hal ini penting karena tugas yang dilaksanakan oleh pemadam kebakaran adalah merupakan bentuk pelayanan dasar Pemerintah kepada warganya. 2.1.2. Strategi
Strategi adalah merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Langkah strategis yang diambil dalam rangka pemecahan permasalahan pada bab sebelumnya dan mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan adalah antara lain : a. Pembentukan karakter dan sikap petugas pemadam kebakaran sebagai satria biru dengan strategi :
Peningkatan disiplin personil pemadam kebakaran
Peningkatan kemampuan dan kapasitas personil pemadam kebakaran
Pembinaan kesamaptaan personil pemadam kebakaran
Pemberlakuan reward dan punishment
8
b. Pembentukan komitmen masyarakat terhadap bahaya kebakaran dengan strategi :
Pendekatan persuasif
Pendekatan yustisi
c. Penataan internal dinas
Pembentukan unit-unit tekhnis
Pengaturan dan penempatan personil
Penetapan regulasi internal
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan strategi :
Penguatan bidang mobilitas
Penguatan bidang aparatur
Penguatan titik-titik pelayanan
Penguatan bidang perbengkelan
Pemenuhan kebutuhan peralatan keselamatan diri personil dan korban
2.2. Program dan Kegiatan prioritas terkait pemecahan masalah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Organisasi perangkat Daerah yang baru terbentuk sehingga perlu pembenahan di segala bidang. Sebelum terbentuk menjadi satu organisasi perangkat daerah, Dinas Pemadam dan Kebakaran berbentuk bidang pada Dinas Perkotaan, di mana kewenangan yang dimiliki terbatas. Sehingga kekurangan dankendala yang dialami tidak dapat terpenuhi dan terpecahkan sepenuhnya. Setelah terbentuk menjadi Dinas, pemadam kebakaran dapat lebih menunjukkan jati dirinya sebagai pelayan, sebagai penyelamat dan sebagai satria biru yang ditunjukkan dengan tindakan demi tindakan yang lebih
9
terarah dan terukur. Sehingga permasalahan-permasalahan pada bab sebelumnya yang dialami oleh pemadam kebakaran dapat diatasi dengan beberapa program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di atas. Langkah-langkah berupa program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan mempedomani pada beberapa peraturan, di mana salah satunya ad alah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal. Menjadi fokus pada pencapaian pelayanan minimal tersebut terdapat 2 (dua) indikator yaitu : a. Jarak tempuh maksimal radius 7,5 km dari pos terdekat dan di luar dari jarak tersebut dinamakan area tidak terlindungi atau unprotected area. b. Waktu tanggap (respon time rate) 15 menit. Adapun
program
dan
kegiatan
yang
menjadi
prioritas
untuk
dilaksanakandalam rangka pemecahan masalah yang mengacu kepada kebijakan dan strategi yang ditetapkan di atas adalah s ebagai berikut : a. Pembentukan karakter dan sikap petugas pemadam kebakaran sebagai satria biru
Pengiriman personil mengikuti pendidikan dan pelatihan tekhnis pemadam kebakaran.
Pelaksanaan in house training terhadap personil pemadam kebakaran
Pengiriman
personil
pada
kegiatan-kegiatan
even
perlombaan
ketrampilan dan ketangkasan pemadam kebakaran
Program jumat samapta
Pemberlakuan pertukaran jaga pada regu penjagaan
Pemberian sanksi dan hukuman kepada personil yang melakukan kesalahan dan pemberian kesempatan pengembangan diri kepada personil yang mengikuti aturan
10
b. Pembentukan komitmen masyarakat terhadap bahaya kebakaran
Program penyuluhan kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebakaran
Program pemeriksaan bangunan gedung dan lingkungan mengenai sistem pencegahan kebakaran
Program pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
Koordinasi pihak terkait mengenai penerbitan rekomendasi layak bangunan dan lingkungan dari segi tekhnis pemadam kebakaran
Koordinasi dengan pihak terkait perihal pembentukan masyarakat peduli api pada tiap-tiap desa/kelurahan
Koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana daerah terrkait penanganan kebakaran
c. Penataan internal dinas
Penetapan kepala-kepala unit
Penetapan regu penjagaan
Penetapan komandan regu dan fungsi masing-masing personil pada regu
Penetapan personil pada unit organik
Penetapan sistem operasional prosedur atas tiap-tiap sistem kerja
Pembagian tugas kepada seluruh personil pemadam kebakaran
Pembuatan rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupaten
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Pengadaan armada pemadam kebakaran pada tiap-tiap kecamatan
Pengadaan kendaraan operasional rescue
Pengadaan kendaraan komando
Pengadaan kendaraan roda dua patroli kota
Pengadaan kendaraan taktis pemadaman pada lokasi tertentu
11
Penambahanjumlah personil pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
Pembangunan pos wilayah manajemen kebakaran pada tiap-tiap kecamatan
Pembangunan tandon air/embung air pada pos-pos wmk
Koordinasi dengan pihak terkait mengenai pembangunan tandon air/embung air pada tiap-tiap desa/kelurahan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan perbengkelan maintenance mobilitas
Pengadaan peralatan dan perlengkapan perlindungan diri personil pemadam kebakaran
Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanganan terhadap korban kebakaran
12
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan di atas mulai dari bab I sampai dengan bab II yang membahas tentang kenyataan, langkah-langkah kebijakan, strategi dan pemecahan masalah melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan, kami menyimpulkan beberapa hal. Adapun kesimpulan dari seluruh rangkaian tulisan makalah ini adalah sebagai berikut : a. Permasalahan lambatnya kehadiran pemadam kebakaran dikarenakan beberapa faktor yang antara lain :
Jauhnya jarak tempuh ke lokasi kejadian kebakaran
Jumlah armada
Kondisi armada yang belum sepenuhnya siaga
Dalam hal ini dibutuhkan :
Pembangunan pos-pos wilayah manajemen kebakaran pada tiap-tiap kecamatan untuk lebih mendekatkan titik pelayanan
Penambahan jumlah armada untuk ditempatkan pada markas pemadam kebakaran dan pos-pos wilayah manajemen kebakaran yang dibangun.
Memaksimalkan pemeliharaan armada yang lama agar lebih siaga dalam pelayanan kebakaran
b. Permasalahan tingginya intensitas kebakaran disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
Pola kegiatan masyarakat membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar masih tinggi
12
13
Bangunan gedung dan lingkungan yang ada belum memiliki rekomendasi tekhnis pemadam kebakaran
Minimnya sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
Dalam hal ini dibutuhkan :
Memaksimalkan
kegiatan
penyuluhan
kepada
masyarakat,
pemerintah dan dunia usaha
Memaksimalkan kegiatan inspeksi atau pemeriksaan terhadap bangunan gedung dan lingkungan
c. Permasalahan
penanganan
kebakaran
dengan
durasi
yang
lama
dikarenakan beberapa faktor, antara lain :
Tingkat ketrampilan personil pemadam kebakaran yang belum memadai
Peralatan dan perlengkapan pendukung pemadaman kebakaran yang minim dan tidak dalam kondisi baik
Sulitnya dijangkau lokasi kebakaran untuk proses pemadaman kebakaran
Minimnya sumber air bahan pemadaman kebakaran
Minimnya peralatan perlengkapan keselamatan diri baik personil maupun korban kebakaran
Dalam hal ini dibutuhkan :
Memaksimalkan kegiatan pendidikan pelatihan dan in house training kepada personil pemadam kebakaran
Penyediaan peralatan/perlengkapan pendukung operasi pemadaman
Penyediaan sarana mobilitas untuk lokasi jalan sempit dan lokasi hutan/perkebunan
Pembuatan tandon air/embung air pada masing-masing pos wmk dan desa/kelurahan
Penyediaan sarana prasarana keselamatan diri
Pembuatan rencana insduk sistem proteksi kebakaran kabupaten
14
Terbentuknya masyarakat peduli api pada tiap desa/kelurahan
Koordinasi dengan instansi penanggulangan bencana daerah
3.2. Saran
Melalui penulisan makalah ini, penulis memberikan masukan sebagai ungkapan saran bagi terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat dari segi pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran yang antara lain adalah :
Meningkatkan koordinasi antar pihak, terkait pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran
Menumbuhkan
rasa
kepedulian
terhadap
perlindungan
kepada
masyarakat
Penguatan internal pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15
DAFTAR ISI
COVER
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
................................................................................
1
1.2
Permasalahan ...................................................................................
3
1.3
Tujuan Penulisan ..............................................................................
4
BAB II PEMBAHASAN 2.1
2.2
Kebijakan dan Strategi
....................................................................
5
2.1.1
Kebijakan
.........................................................................
5
2.1.2
Strategi ...............................................................................
7
Program dan Kegiatan Prioritas terkait pemecahan masalah
..........
8
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan
3.2
Saran
................................................................................... 12
.............................................................................................. 14
ii
