PROSEDUR LELANG Prosedur standar pelaksanaan lelang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 1. PRA LELANG Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum hari lelang dan merupakan bagian yang harus dipersiapkan secara matang dan profesional guna mengoptimalkan hasil lelang.
Penandatanganan Kerjasama (MOU/SPK) Pihak penjual mentandatangani kerjasama dengan kami yang dituangkan dalam suatu MOU/SPKsebagai perintah kerja untuk melakukan penjualan aset secara lelang yang dilampiri data aset yang akan dilelang, Surat Kuasa dan Surat Pernyataan.
Penerimaan Dokumen Seluruh copy dokumen mengenai aset yang akan dilelang diberikan oleh penjual/pemilik aset dan dikumpulkan o leh kami, dimana dokumen aset tersebut menjadi dasar/landasan “transfer of ownership” (perpindahan (perpindahan kepemilikan). Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah dokumen legal dengan perincian sebagai berikut:
o
LELANG SUKARELA
PROPERTI 1. Sertifikat Tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dll). 2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Bukti pembayaran PBB 3 tahun terakhir & rekening 3 bulan terakhir (PAM, Listrik, Telepon). 4. Polis asuransi gedung (jika ada). 5. Denah bangunan/lantai (floor plan), dimensi/ukuran. 6. Surat Kuasa & Surat Pernyataan.
NON PROPERTI 1. BPKB & STNK. 2. Faktur kendaraan & buku keur (jika ada). 3. Sertifikat/bukti kepemilikan yang lain. 4. Surat Kuasa & Surat Pernyataan.
o
LELANG EKSEKUSI
HAK TANGGUNGAN 1. Salinan/copy Perjanjian Kredit. 2. Salinan/copy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 3. Salinan/copy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan -peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur. 4. Surat Pernyataan dari kr editur yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.
FIDUCIA 1. Salinan/copy Perjanjian Fiducia. 2. Salinan/copy Sertifikat Fiducia dan Pemberian Hak Fiducia. 3. Surat Keterangan dari K antor Pendaftaran Fiducia. 4. Salinan/copy bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditur. 5. Surat Pernyataan dari kr editur bahwa barang yang akan dilelang dalam pengurusan kreditur. 6. Surat Pernyataan dari kr editur yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan.
PENETAPAN PENGADILAN 1. Salinan/copy putusan dan/atau penetapan pengadilan. 2. Salinan/copy penetapan sita oleh Ketua Pengadilan. 3. Salinan/copy berita acara sita dan bukti sita. 4. Salinan/copy penetapan aanmaning/teguran dari Ketua Pengadilan Negeri.
5. Salinan/copy perincian hutang/jumlah yang harus dipenuhi. 6. Salinan/copy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi. 7. Surat Pernyataan dari Pemilik Barang/Vendor bahwa obyek lelang tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasannya.
Pengecekan Aspek Hukum Dokumen yang diterima selanjutnya akan dipergunakan dalam pengecekan data dan aspek hukumnya sebagai berikut:
o
Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Khusus aset properti, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) harus didapati dari Kantor Pertanahan setempat guna menjual aset tersebut melalui lelang. SKPT digunakan sebagai bukti apakah aset tersebut terdapat permasalahan atau tidak untuk menjamin proses balik nama sertifikat ke calon pembeli.
o
Pengecekan Ke Tata Kota Apabila diperlukan, kami akan akan meminta keterangan ke Dinas Tata Kota setempat setempat untuk melihat kesesuaian bangunan/konstruksi dengan peraturan dan/atau peruntukkan yang berlaku terutama peruntukkan tanahnya un tuk selanjutnya kami akan memberikan informasi tersebut kepada calon pembeli.
o
Pengecekan/pemblokiran ke Instansi Terkait Setiap aset non properti dilakukan pengecekan terutama guna mendapatkan keabsahan kepemilikan aset untuk menjamin kepastian hukum bagi pembeli mengingat barang bergerak mudah sekali perpindahan kepemilikan.
Peninjauan dan Penilaian Aset Berdasarkan data dan dokumen yang kami terima, maka kami akan melakukan peninjauan aset dengan tujuan sebagai berikut:
o
Memastikan bahwa kondisi bangunan/fisik aset tersebut cocok dengan dokumen pendukungnya.
o
Khusus aset properti, meneliti lokasi dan lingkungan sebagai bahan masukan dalam pertimbangan nilai dan marketability property tersebut.
o
Penilaian terhadap aset tersebut untuk menentukan harga limit pada pelaksanaan lelang. Harga limit adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/pemilik barang untuk dica pai dalam suatu pelelangan.
Penjelasan dan Pemasaran Aset Dibuat rangkuman atau penjelasan secara menyeluruh m engenai keunikan setiap aset yang akan dijual m elalui lelang untuk keperluan pemasaran. Sebelum dilaksanakan lelang, para calon pembeli dipersilakan untuk melakukan peninjauan aset yang akan dijual (open house) guna mendapatkan data atau gambaran terhadap aset yang akan dilelang tersebut.
Pengumuman Lelang Berdasarkan undang-undang yang berlaku, lelang harus diumumkan dengan memuat syarat-syarat peserta lelang, penyetoran jaminan, open house dan cara pembayaran.
o
Lelang Eksekusi:
Barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali, yaitu :
Pengumuman I ke pengumuman II sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari pengumuman II.
Pengumuman II sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
Barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
Kecuali untuk barang-barang yang lekas busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari, tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.
o
Lelang Noneksekusi Sukarela:
Barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
Barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
Barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku ketentuan yang pertama.
Peserta Lelang Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang, paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari harga limit. Dilarang menjadi peserta lelang / pembeli : Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu
Lelang, Hakim, Jaksa, Juru Sita, Pengacara/ Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Pejabat Lelang Kelas II, dan pihak yang tereksekusi/debitur/tergugat/ tereksekusi/debitur/tergugat/terpidana terpidana yang terkait dengan proses lelang tersebut. 2. PELAKSANAAN LELANG Rangkaian kegiatan yang dilakukan dan merupakan puncak dari seluruh kegiatan lelang setelah melewati tahapan pra lelang.
Hari Lelang Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:
o
Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan.
o
Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
o
Memastikan bahwa aset yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.
Metode Lelang
o
LELANG LISAN 1. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli. 2. Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli. 3. Kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang. 4. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.
o
LELANG TERTULIS 1. Calon pembeli harus m elakukan penawaran secara tertulis. 2. Dimasukkan ke dalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan oleh kami. 3. Calon pembeli harus m emenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 4. Pada hari yang telah ditentukan kotak penawaran akan dibuka, penawar tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.
Pemenang Lelang Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acar a Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang m erupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. 3. PURNA LELANG
Jika terdapat keberatan atau complain dari pemenang lelang, maka keberatan ditujukan kepada kami dimana kami akan berkonsultasi dengan pihak penjual untuk m enyelesaikan masalah yang ada.
Layanan purna jual kepada pemenang dan penjual meliputi proses pelunasan, penyetoran pajak bea lelang, serah terima objek lelang dan laporan akhir lelang.
Bagi pemenang lelang, kami memberikan jasa Balik Nama Sertifikat ke BPN dengan biaya sesuai tarif yang berlaku.
Detail Pengadaan Barang/Jasa Syarat Kualifikasi Lelang Nama Paket
: Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
sesuai KEPPRES No. 80 Lampiran I Bab II A.1.b.1) No 1.
Syarat/Ketentuan Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya
2. Secara hukum mempunyai kapasitas kapasitas menandatangani kontrak pengadaan 3.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
4.
Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut
5.
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu
Selama 4 (empat) bulan terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan 6. pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 7. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam dalam daftar sanksi atau daftar daftar hitam di suatu instansi 8. Memiliki kemampuan pada bidang bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi koperasi kecil 9. Memiliki kemampuan pada bidang bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil 10.
Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang m ewakili kemitraan (lead firm)
11.
Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu
Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 12. 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil 13.
Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan u ntuk pelaksanaan pekerjaan
14. Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan 15. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan 16. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya 17.
Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP), dengan rumus
A. PENGERTIAN LELANG
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal Pasal 1 sub 17 adalah - Definisi lelang dalam Undang-Undang penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. - Apabila utang pajak lunas dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. - Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang. - Barang yang disita digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara : a. Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah; b. Deposito berjangka, tabungan, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan; c. Obligasi,saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat; d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat; e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat; f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat
B. PENGUMUMAN LELANG
-
Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ). Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) sejak pengumuman lelang. Sebelum pengumuman lelang dimuat di mass media, pejabat menulis surat kepada Kepala Kantor Lelang setempat untuk minta jadwal waktu dan tempat pelelangan diadakan. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita dan sekaligus pejabat atau wakilnya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang, sekaligus menandatangani menandatangani asli risalah lelang.
-
Larangan Terhadap Pejabat Pejabat dan Jurusita Pajak (Pasal 26 Ayat 4 dan Ayat 5 UndangUndang Nomor 19 TAHUN 1997 JO Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )
-
Pejabat dan juru sita pajak dilarang untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat. Terhadap larangan tersebut, pejabat dan Jurusita Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku.
-
Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan WP/PP belum memperoleh putusan dari Direktur Jenderal Pajak. Di lain l ain pihak, lelang dapat dilaksanakan tanpa
dihadiri oleh WP/PP -
Apabila WP/PP telah melunasi utang pajak dan biaya bi aya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau Obyek Sita musnah pelaksanaan lelang tidak dilakukan.
-
Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak. apabila lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada WP/PP segera setelah pelaksanaan lelang. Terhadap Pejabat yang lalai melaksanakannya melaksanakannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan .
C. SYARAT-SYARAT LELANG ADALAH
1.
Lelang dilakukan di muka umum
2.
Lelang dilakukan berdasarkan hukum
3.
Lelang dilakukan di hadapan Pejabat
4.
Lelang dilakukan dengan penawaran harta
5.
Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
6.
Lelang ditutup dengan Berita Acara
D. HAK/KEWAJIBAN WP YANG BARANGNYA DILELANG
1.
Menerima Surat Pemberitahuan tentang akan dilakukan pelelangan barangnya
2.
Ikut menyaksikan pelaksanaan lelang
3.
Menentukan urutan barang yang dilelang
4.
Apabila hasil lelang melebihi utang pajak dan segala biaya, maka WP/PP berhak menerima kembali kelebihan hasil lelang dan juga barang yang tidak jadi dilelang
5.
WP/PP wajib menyerahkan barangnya kepada pemenang lelang, lelang, baik berupa harta gerak maupun harta tak gerak.
E. PELAKSANAAN LELANG
Jurusita pajak datang ke tempat di mana barang tersebut akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Ses aat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya Jurusita Pajak menanyakan kepada W P/PP apakah utang pajaknya akan dilunasi. Seandainya WP/PP dapat dan bersedia melunasi utang pajaknya, maka pelelangan dibatalkan, bila tidak maka pelelangan segera dilakukan. Saat pelelangan sebaiknya Pejabat yang bersangkutan atau wakilnya dapat menghadirinya. Juru lelang kemudian mengumumkan kepada calon pembeli tentang syarat apa yang harus dipenuhi serta cara penawarannya. WP/PP berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang-barang yang disita akan dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya pelaksanaannya , maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada WP/PP. Segera selesai pelelangan, maka Kantor lelang, Jurusita P ajak, atau orang yang diserahi untuk menjual barang barang sitaan melaporkan kepada atasannya untuk membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang.
Dengan telah dijualnya barang-barang sitaan itu, maka hak atas barang-barang tersebut berpindah dari WP/PP kepada pembeli yang tawarannya telah diterima, segera setelah pembeli tersebut memenuhi syarat-syarat pembelian.
