BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Lelang sebagai suatu kelembagaan telah dikenal saat pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1908 pada saat Vendu Reglement diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 189 dan Vendu Instructie diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 190 . Sejak berlakunya berlakunya Vendu Reglement tersebut, pelelangan sangat digemari digemari oleh masyarakat karena dalam pelelangan pelelangan barang yang dijual lebih banyak dan variatif, sehingga pembeli leluasa untuk memilih barang Selain itu, kelebihan dari suatu sistem pelelangan adalah adala h bah!a pembeli lelang seringkali mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran pada umumnya "olderman memberikan pengertian lelang sebagai alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan #ara menghimpun menghimpun para peminat peminat Syarat utamanya utamanya adalah menghimpun menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual 1 Lelang atau penjualan di muka umum, memberikan beberapa manfaat atau kebaikan dibandingkan dengan penjualan yang lainnya, yaitu, adil, #epat, aman me!ujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum $i dalam proses pelelangan penjualan yang dilakukan se#ara lelang !ajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat kabar, selebaran, tempelan yang mudah diba#a oleh umum dan atau melalui media
1
%o#hmat Soemitro, 198&, Peraturan 198&, Peraturan dan Intruksi Lelang , "' (res#o,
Bandung, hlm 10)
elektronik termasuk internet di !ilayah kantor lela ng tempat barang yang akan dilelang 'ujuan diadakannya pengumuman lelang adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat luas serta memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa
dirugikan
untuk
mengajukan
sanggahan
atau
keberatan
melalui
pengadilan, dan juga sebagai syarat hukum sahnya suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang*undangan yang berlaku Berdasarkan
"asal
8
"eraturan
+enteri
euangan
-omor
.
9/"+0)010 tentang "etunjuk "elaksanaan Lelang, pejabat lelang terdiri dari jenis yaitu "ejabat Lelang elas 2 dan "ejabat Lelang elas 22 Berdasarkan "asal 1 angka 13 pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang pega!ai direktorat jenderal kekayaan negara yang ber!enang melaksanakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi !ajib, dan lelang non eksekusi sukarela, sedangkan menurut "asal 1 angka 1) pejabat lelang kelas 22 adalah pejabat le lang s!asta yang ber!enang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela Setiap pelaksanaan lelang, pejabat lelang baik itu pejabat lelang kelas 2 maupun pejabat lelang kelas 22 harus membuat risalah lelang yang memuat semua peristi!a yang terjadi dalam proses penjualan lelang sebagai bukti otentikasi pelaksanaan lelang sebagaimana yang telah diatur dalam "asal && "eraturan +enteri euangan -omor 9/"+0)010 yang berbunyi. 4"ejabat lelang yang telah melaksanakan lelang !ajib membuat berita a#ara lelang yang disebut risalah lelang5 %isalah lelang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, karena risalah lelang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang melalui proses penjualan se#ara lelang, sehingga dengan alat bukti risalah lelang tersebut hak kepemilkan atas obyek lelang akan jatuh kepada pihak pemenang lelang, akta risalah lelang tidak hanya mengikat penjual dan pembeli barang lelang saja, tetapi juga pejabat lelang yang membuat akta risalah lelang tersebut "ejabat lelang juga terikat dengan akta risalah lelang tersebut karena pejabat lelang merupakan pejabat umum yang karena ketentuan undang*undang yaitu Vendu Reglement diberikan ke!enangan untuk membuat akta risalah lelang Berdasarkan hal tersebut maka pejabat lelang kelas 2 maupun pejabat lelang kelas 22 dalam pembuatan akta risalah lelang harus sesuai dengan peraturan perundang*undangan yang berlaku "engetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan seperti
diantaranya mengenai kerugian kepada pihak ketiga atas kelalaian atau ketidakabsahan suatu dokumen lelang 6leh karena itu apabila pejabat lelang dalam pembuatan akta risalah lelang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pejabat lelang harus dapat mempertanggung ja!abkan akta risalah lela ng yang dibuatnya 'anggung ja!ab pejabat lelang kelas 22 atas akta risalah lelang sangat diperlukan baik dari sisi pejabat lelang sendiri, pihak*pihak yang terkait ataupun pihak*pihak ketiga yang berkepentingan, karena hal ini akan menyangkut sampai sejauh mana pejabat lelang bertanggung ja!ab dan sampai sejauh mana pejabat lelang harus melakukan penge#ekan atas keabsahan suatu dokumen lelang untuk menghindari ataupun mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan 7kta risalah lelang merupakan akta otentik, dimana suatu akta otentik haruslah dibuat berdasarkan bentuk yang telah ditetapkan oleh ndang*ndang %isalah lelang disebut sebagai akta otentik adalah apabila risalah lelang tersebut memenuhi unsur* unsur seperti yang disebutkan dalam "asal 18)8 H"erdata yang menyatakan 5Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh ndang*ndang, dibuat oleh atau dihadapan pega!ai*pega!ai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya5 nsur risalah lelang yang dimaksud dengan akta otentik yaitu. 1 7kta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum 7kta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang*undang / "ega!ai umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai !e!enang untuk membuat akta tersebut
$engan demikian jika unsur*unsur risalah lelang sebagai suatu akta otentik telah dipenuhi, maka risalah lelang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak 'idak jarang dalam pelaksanaan lelang, risalah lela ng yang dibuat oleh pejabat lelang meski telah dilakukan dengan syarat*syarat yang sudah terpenuhi dan dilaksanakan dengan penuh kehati*hatian tetapi masih menimbulkan sengketa dikemudian hari, dan tidak jarang pula sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga "eradilan 'ata saha -egara ntuk melihat apakah sengketa terkait
Habib 7djie, 011, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, "'
%efika 7ditama, Bandung, hlm )
dengan pelaksanaan lelang maupun risalah lelang tersebut layak diselesaikan melalui lembaga peradilan tata usaha negara tentunya harus dipahami sengketa seperti apa yang penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara "asal 1 angka 10 ndang*ndang -o 31 tahun 009 tentang "eradilan 'ata saha -egara menyebutkan bah!a sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepega!aian berdasarkan peraturan perundang*undangan yang berlaku Sengketa tata usaha negara merupakan akibat dari dikeluarkannya / keputusan tata usaha negara "engertian tentang apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sangat penting untuk dipahami, karena dapat memberikan pengertian yang lain tentang apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara +enurut ndang*ndang -o 31 tahun 009 dalam "asal 1 angka 9 menentukan bah!a eputusan 'ata saha -egara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang*undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata $alam "asal huruf a ndang*ndang -o 31 tahun 009, menyebutkan bah!a keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk pada pengertian keputusan tata usaha negara ntuk dapat memahami ketentuan tersebut, perlu diingat bah!a badan atau pejabat tata usaha negara, di samping dapat melakukan perbuatan hukum publik atas jabatannya, juga dapat melakukan perbuatan hukum perdata, karena me!akili negara, provinsi, departemen dan lainnya sebagai badan hukum perdata %isalah lelang adalah akta yang berisi berita a#ara pelaksanaan lelang dan bukan merupakan keputusan atau penetapan sepihak Selain itu risalah lelang juga diterbitkan karena berasal dari perbuatan hukum perdata yaitu dengan adanya transaksi jual beli se#ara lelang, jika dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara risalah lelang bukan merupakan keputusan tata usaha negara
/
% iyono, 008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
(disi edua, Sinar :rafika, ;akarta, hlm 1&
Sesuai dengan amanat ndang*ndang -o <9 "rp tahun 19)0 tentang "anitia rusan "iutang -egara =""-> salah satu tugas dari panitia urusan piutang negara adalah mengurus piutang negara "engertian piutang negara sesuai dengan peraturan tersebut di atas termasuk di dalamnya kredit ma#et yang berasal dari bank milik pemerintah ;ika bank milik pemerintah menyerahkan kredit ma#etnya untuk diurus panitia urusan piutang negara, maka s tatus kredit ma#et tersebut berubah menjadi piutang negara, sebagaimana dimaksud dalam "asal 8 ndang*ndang -o <9 "rp tahun 19)0 yang berbunyi. 4yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini, ialah jumlah uang yang !ajib dibayar kepada negara atau badan*badan yang baik se#ara l angsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun5 $alam ndang*ndang -o <9 "rp tahun 19)0 bab 222 "asal 10 dan "asal 11, panitia urusan piutang negara diberi ke!enangan parate eksekusi yaitu ke!enangan membuat keputusan yang mempunyai daya laku memaksa t anpa keterlibatan putusan hakim $engan demikian keputusan panitia urusan piutang negara tersebut dapat langsung dilaksanakan Sebagai pelaksana keputusan panitia urusan piutang negara adalah direktorat jenderal piutang dan lela ng negara, sebagaimana diatur dalam eputusan "residen -o 1&& tahun 000 $alam operasionalnya di daerah dilaksanakan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ="-L> Setelah dikeluarkannya surat paksa debitur tetap tida k melakukan angsuran pembayaran atau pelunasan, maka dilakukan penjualan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan lain milik debitur atau penanggung hutang, penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan #ara lelang melalui perantara "-L Berkaitan dengan penetapan panitia urusan piutang negara dan risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas 22 terjadi suatu gugatan di pengadilan tata usaha negara, maka "enulis memandang perlu untuk meneliti penetapan panitia urusan piutang negara dan akta risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas 22 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan permasalahan yang penulis uraikan tersebut di atas, sehingga penulis mengangkat makalah dengan judul 4'injauan "embatalan "enetapan "anitia rusan "iutang -egara $an %isalah Lelang ?ang $ikeluarkan 6leh "ejabat Lelang elas 22 +elalui "engadilan 'ata saha -egara
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut . 1
;elaskan agar lelang dapat diminati oleh masyarakat @
7pakah risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas 22 dalam suatu sengketa dapat dibatalkan melalui "engadilan 'ata saha -egara@
C. Tujuan Penelitian.
'ujuan yang ingin di#apai dalam penelitian ini adalah . 1 ntuk mengetahui dan memahami supaya lelang dapat diminati kembali oleh msyarakat ntuk mengetahui dan memahami risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas 22 dapat dibatalkan tidak melalui "engadilan 'ata saha -egara
BAB II PEMBAHASAN
A. Agar Lelang Dapat Diminati leh Mas!arakat
Lelang =au#tion> adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan pena!ar an harga se#ara tertulis danatau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk men#apai harga
tertinggi
yang
didahului
dengan
pengumuman lelang Lelang menurut sejar ahnya berasal dari bahasa latin yaitu au#tio yang berarti peningkatan harga se#ara bertahap "ara ahli menemukan di dalam literatur ?unani bah!a lelang telah dikenal sejak <30 tahun sebelum +asehi $i 2ndonesia, lelang se#ara resmi masuk dalam perundang*undangan %eglement =A%>
sejak 1908, 6rdonantie 8
yaitu
dengan
ebruari
berlakunya
Aendu
1908 Staatsblad 1908.189
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 19<1./ Hal ini terkait dengan pertimbangan pemerintah Hindia Belanda dalam penj ualan barang*barang milik pejabat Belanda yang pada saat itu dimutasi "er atur an*per atur an dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggar aan lelang di 2ndonesia, lebih lanjut dan terus berkembang dengan dikeluarkannya per atur an* peraturan lelang pada tingkatan
di ba!ahnya
Saat ini tengah diupayakan pembentuk an
undang*undang lelang yang baru sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan akan suatu peraturan yang relevan dengan perkembangan jaman -amun sayangnya undang*undang lelang yang baru dimaksud sampai dengan saat ini belum disahk an Sampai dengan saat ini pemerintah melalui ementerian euangan telah berupaya keras untuk menyempurnakan aturan terkait lelang Hal ini dilakukan tidak lain adalah demi mengikuti menja!ab
kebutuhan
yang
berkembang
perkembangan
jaman
dan
di masyarakat Setidaknya hal
tersebut terlihat dari #atatan jumlah peraturan terkait lelang yang telah beberapa kali dikeluarkan oleh +enteri euangan yang sampai dengan saat ini jumlahnya
tidak kurang dari 10 =sepuluh> eputusan"eraturan
euangan antar a lain -omor
adalah + -omor 33&+011999,
//&+01000,
+
-omor 30&+01000,
+enteri + +
-omor
/0<+0100,
+
-omor
<30+0100,
"+
-omor <0"+0&00), "+ -omor 130"+0)00&, "+ -omor )1 "+0)008, dan terakhir yang masih berlaku saat ini adalah "+ -omor 9/"+0)010 tentang "etunjuk "elaksanaan Lelang Selanjutnya, dengan pertimbangan untuk me!ujudkan lelang yang lebih efisien, efek tif , transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, serta untuk mengikuti perkembangan
kebutuhan
masyarakat,
sementara
peraturan yang sudah ada yaitu "+ -omor 9/"+0)010 tentang "etunjuk "elaksanaan Lelang dianggap tidak sesuai lagi, maka baru*baru ini tepatnya tanggal ) ;uli 01/ telah ditetapkan "eraturan +enteri euangan -omor 10)"+0)01/ tentang "erubahan 7tas "+ -omor
9/"+0)010 tentang "etunjuk "elaksanaan Lelang, diundangkan pada tanggal ) 7gustus 01/, yang efektif berlaku =dua> bulan sejak tanggal diundangkan tepatnya tanggal ) 6ktober 01/ $i dalam peraturan dimaksud mun#ul hal*hal baru yang selama ini belum diatur, selebihnya adalah berisi penegasan dan #as#ading dari aturan yang sudah ada Hal baru yang diatur di dalam "+ -omor 10)"+0)01/ sekaligus menjadi i#on perubahan di dalam sejarah lelang di 2ndonesia adalah terkait adanya aturan yang memperbolehkan peserta lelang untuk melakukan pena!aran lelang dengan menggunak an email dan ataupun menggunakan
aplikasi internet $alam memberikan
pena!aran
lelang
dengan menggunakan email atau aplikasi internet maka kehadiran peserta lelang di tem pat lelang tidak diperlukan lagi $engan demikian, sejak diberlakukannya aturan baru tersebut maka pena!aran lelang tidak lagi di batasi oleh jarak, !aktu, dan tempat tertentu lelang $alam mengajukan
pena!aran
lelang,
peserta
lelang
tidak
rangka
harus ber anjak
meninggalkan tempatnya beraktivitas Cukup sembari duduk di depan layar komputer yang terhubung dengan jaringan internet, maka peminat lelang dapat mengirimkan ema il pena!aran lelangnya atau dengan #ara melakukan registrasi lelang se#ara online kemudian login dan memilih objek lelang yang diminati untuk selanjutnya langsung mengajukan harga pena!aran lelang se#ara fairplay 2nilah yang dimaksud dengan lelang yang modern, begi tu mudah dan #epat $engan
demikian
sejak
diberlakukannya
"+
-omor
10)"+0)01/, pena!aran lelang dapat dilakukan dengan beberapa #ara yaitu . 1 pena!aran lelang se#ara tertulis tanpa keharusan peserta lelang
untuk hadir di
tempat lelang,
yaitu pena!aran
melalui
sur at
elektronik =email>, aplikasi internet, atau surat tromol posD
pena!aran lelang se#ara lisan danatau tertulis dimana peserta lelang !ajib hadir di tempat lelang untuk menyampaik an pena!arannyaD
/ pena!aran lelang dengan menggunakan kombinasi di antara kedua
jenis pena!aran tersebut
Hal baru lainnya dan juga menjadi perhatian masyarakat luas terkait diberlakukan peraturan baru dimaksud adalah dimungkinkannya penggunaan 4:aransi Bank5 sebagai jaminan pena!aran lelang +enurut penulis, mungkin hal ini merupakan ja!aban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan agar setiap peminat lelang dapat mengikuti pelelangan dengan #ara*#ara yang tidak menyulitkan "eminat lelang tidak harus terpaku menggunakan uang tunai#ash sebagai satu*satunya jenis jaminan pena!aran lelang, akan tetapi merek a juga diberikan pilihan lain yaitu dengan menggunakan :aransi Bank sebagai jaminan pena!aran lelang =untuk obyek lelang dengan nilai jaminan %p 30 miliar ke atas> $engan diperbolehkannya menggunakan :aransi Bank, maka peminat lelang akan lebih leluasa melakukan transaksi lelang dibandingkan jika menggunakan uang tunai#ash khususnya untuk lelang dengan uang jaminan berjumlah sangat besar 'entang -ilai Limit, diatur hal baru bah!a besarnya -ilai Limit !ajib ditetapkan
dengan didasari
oleh
dari 4"enilai
ber laku untuk jenis lelang
2ndependen5 -amun
aturan
-oneksekusi
dengan objek lelangnya
Sukarela
ini
hasil penilaian
hanya
berupa tanah
danatau
bangunan, dan untuk jenis lelang eksekusi berdasarkan pasal ) ndang* ndang Hak 'anggungan dengan -ilai Limit paling sedikit %p /00 juta danatau jika kreditor ikut sebagai peserta lelang "erubahan dalam
yang
bersifat
mendasar
"+ -omor 10)"+0)01/
lainnya
yang
diatur
di
adalah adanya pasal baru yang
meniadakan pemberian dispensasi temp at pelaksanaan
lelang
Hal ini
diberlakukan dengan pertimbangan bah!a $;- selaku penyed ia jasa layanan lelang telah memiliki tidak kurang dari &0 kantor operasional yang mem ilik i kemampuan
dan
standar
pelayanan
lelang
yang
ketersediaan 89 "ejabat Lelang elas 22 yang kesemuanya
sama
dan
tersebar di
seluruh !ilayah 2ndonesia, sehingga kantor*kantor pelayanan lelang dan
antor "ejabat Lelang elas 22 sudah dapat diakses di seluruh !ilayah 2ndonesia $engan demikian, pemberian dispensasi tempat pelaksanaan lelang sebagai mana yang diatur di dalam peraturan sebelumnya, sudah tidak dimungkinkan lagi Sejalan dengan semangat meniadakan dispensasi lelang tersebut di atas, perubahan pengaturan dilakuk an pula pada dispensasi jangka !aktu pembayaran harga lelang etentuan dispensasi !ak tu pembayaran lelang telah dihapus dalam peraturan yang baru dan hal ini didukung dengan aturan baru pula yaitu bagi pembeli diberi kesempatan untuk melunasi pembayaran dengan jangka !aktu yang semula / =tiga> hari kerja diubah menjadi 3 =lima> hari kerja setelah pelaksanaan lelang $alam hal objek lelang berupa beberapa bidang tanah dalam 1 =satu> hamparan atau bersisian maka di dalam peraturan terbaru, lelangnya !ajib dita!ar k an dalam 1 =satu> paket dan tidak boleh dita!arkan se#ara parsial 'erkait upaya penggalian potensi perpajakan, maka terdapat pasal baru
mengatur bah!a
yang
menunjukanmempunyai dengan
upaya
setiap
peserta
lelang
-"" 7turan ini sebagai bentuk
pemerintah
yang
sedang
giat
!ajib
sinkronisasi
menggali
potensi
perpajakan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap subjek maupun objek pajak, guna men#apai target pendapatan negara dari sektor per pajak an Sejauh ini ementerian euangan melalui $;- terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai regulator dan sekaligus sebagai pelaksana pelayanan di
bidang
lelang
telah
melakuk an beberapa
$eregulasi
lelang
dilakukan
kali
deregulasi
lelang
se#ara berkes inambungan sebagai
upaya
penyempurnaan peraturan yang sudah ada $engan demikian diharapkan lelang di 2ndonesia akan berkembang ke arah yang lebih maju layaknya perkemb angan lelang yang terjadi di negara lain seperti Belanda, 7merika Serikat, dan 7ustr alia $iharapkan lelang di 2ndonesia tidak terkotak pada jenis pelaksanaan lelang eksekusi belaka, tetapi di masa yang akan datang lelang di 2ndonesia diharapkan akan berkembang pesat melalui jenis lelang sukarela yang diharapkan frekuensinya akan meningkat pesat dan jenis objek lelangnya akan lebih bervariatif lagi Lelang
selain
berdampak
positif
pada stabilitas
ekonomi
dan
keuangan yang antara lain men#akup dampak pada peningkatan volume transaksi
jual
beli
=business term>, meningkatkan perputaran uang, dan
membantu meningkatkan likuiditas organisasi terutama lembaga keuangan
seperti perbankan,
lelang juga berdampak positif kepada peningk atan
pendapatan negara 'erkait lelang berdampak pada peningkatan pendapatan negara, hal ini dikarenakan dari setiap pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
lelang =transa#tion>,
!ajib dipungut antara
lain bea
lelang, ""h final, B"H'B, dan ang +iskin yang kesemuanya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan perpajakan dan "ener imaan -egara Bukan "ajak ="-B"> Selanjutnya penerimaan perpajakan dan "-B"
tersebu t dijadikan sebagai bagian dari unsur*unsur dalam penyusunan sumber*sumber penda pata n negara di dalam struktur 7nggaran "endapatan dan Belanja -egara =7"B->
B. "isalah Lelang #ang Dikeluarkan leh Peja$at Lelang %elas II Dalam Suatu Sengketa Dapat Di$atalkan Melalui Penga&ilan Tata Usaha Negara
Sempitnya pemberian !e!enang pada "eradilan 'ata saha -egara menimbulkan batas semu, sehingga memungkinkan suatu perselisihan diajukan pada "eradilan mum atau pada "eradilan 'ata saha -egara 'er#iptanya batas semu tersebut karena posisi obyek yang akan disengketakan memenuhi #riteria yang dibuat oleh ndang*ndang misalnya risalah lelang 'erbitnya risalah lelang melalui proses yang berkaitan dengan pejabat atau instansi lain %isalah lelang terbit atas suatu permintaan dari "engadilan -egeri dan dari Badan urusan "iutang dan Lelang -egara "enjualan lelang hampir tidak dapat dipisahkan dari kesibukan pelayanan peradilan Hal ini menunjukkan bah!a lelang ada2ah sebagai bagian dari pelayanan peradilan "enjualan lelang dikaitkan dengan masalah lelang yang sering dijadikan obyek gugatan pada "eradilan 'ata saha -egara maupun pada "eradilan mum "enjualan lelang yang berkaitan dengan peradilan adalah berhubungan dengan masalah eksekusi $alam pasal 00 ayat 1 H2% dikatakan bah!a penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, dan seterusnya etentuan tersebut menyatakan bah!a penjualan lelang adalah penjual dimuka umum oleh juru lelang dengan sistem pena!aran yang ditentukan apakah meningkat atau menurun atau dengan #ara lain "enjual lelang diluar juru lelang seperti dimungkinkan oleh pasal 00 H2% tidak akan terjadi karena ke#ilnya batas maksimum harga barang yang akan dijual 'erjadinya
proses penjualan lelang dia!ali dari permintaan dari
"engadilan -egeri atau pihak lain dalam rangka melaksanakan eksekusi terhadap
putusan yang berkekuatan hukum atau :rosse akte = hak tanggungan > kepada kantor lelang Selanjutnya diumumkan hari pelaksanaannya
7#ara lelang dimulai dengan pemba#aan ketetapan eksekusi ketua pengadilan dilanjutkan pemba#aan isi risalah lelang dan syarat*syarat teknis dalam
lelang,
kemudian
disampaikan
pena!aran,
akhimya
ditentukan
pemenangnya berdasarkan harga yang ditetapkan oleh "engadilan -egeri $alam pasal lb dan pasal 1 peraturan lelang disebutkan bah!a penjual menentukan syarat*syarat penjualan etentuan pasal tersebut tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai penjual $alam pasal 00 ayat 1 dan H2% dikatakan bah!a penjualan barang yang disita dengan perantara kantor lelang $engan demikian fungsi dari kantor lelang atau juru lelang adalah sebagai perantara ?ahya Harahap berpandangan bah!a penjual adalah "engadilan -egeri atau etua "engadilan -egeri, dalam hal sebagai eksekutor baik putusan maupun grosse atau ""- apabila penjualan lelang dilakukan berdasarkan ndang* ndang -omor <9 "rp tahun 19)0 +ahkamah 7gung %2 melalui suratnya tertanggal 1) $esember 198) berkaitan dengan perkara di "engadilan -egeri Bogor, dengan tegas mengatakan bah!a "engadilan -egeri Bogor sebagai pihak penjual dan kantor lelang sebagai ja!atan yang berfungsi membantu pelaksanaan penjualan Selanjutnya akan dibahas tentang produk dari pejabat lelang berupa risalah lelang dari isinya dapat dikemukakan bah!a isi dari risalah lelang adalah merupakan surat perjanjian penjualan dari pembelian atas barang yang dijual lelang, didalam risalah lelang di#antumkan dan diberlakukan pasal*pasal Burgerlijk etboek =B> yang akan mengikat baik bagi pembeli maupun kantor lelang a tau pejabat lelang $alam "edoman "elaksanaan 'ugas dan adminitrasi "engadilan Buku 2 ditegaskan bah!a lelang yang diperintahkan oleh "engadilan -egeri, yang dilaksanakan oleh antor Lelang -egeri adalah dalam rangka eksekusi dan bukan merupakan putusan dari antor Lelang
BAB III PENUTUP
A. %ESIMPULAN
