LELANG LELANG Lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawa pen awaran ran har harga ga sec secara ara ter terbuk buka/l a/lisa isan n dan ata atau u ter tertutu tutup/t p/tertu ertulis lis yan yang g did didahul ahului ui den dengan gan pengumuman peng umuman lelang. Karena itu renca rencana na lelang pada prinsipnya prinsipnya harus lebih dahulu diumumk diumumkan an kepada masyarakat.
Fungsi Lelang : Dilihat dari fungs fungsinya, inya, Lelang adalah instit institusi usi pasa pasarr yang mempertumukan mempertumukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif.
Pelaksana Lelang terdiri dari : • • •
Sub Direktorat Bina Lelang I Sub Direktorat Bina Lelang II Sub Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Jasa Pelelangan Pejabat Lelang memimpin/menyaks Pejabat memimpin/menyaksikan ikan sekal sekaligus igus menjad menjadii semac semacam am hakim dalam pelak pelaksanaan sanaan lelang yang menentukan seorang peserta lelang menjadi pemenang lelang. PL juga membuat akte otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang. Dengan demikian PL tidak hanya menyaksikan tetapi justru dapat menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga membuat akte otentik.
Siapakah yang boleh menjadi pemohon lelang ? Barang yang dijual secara lelang di DJPLN/ KP2LN berasal dari pemohon lelang. Pemohon ini dapat berstatus pemilik barang, pemilik barang yang dikuasakan atau yang karena UU diberi wewenang wewena ng untuk menjual baran barang g yang bersangkutan. bersangkutan. Contoh pemohon lelang seperti seperti PUPN, Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan, Kedutaan Besar Negara Sahabat, Perorangan dll. Siapakah yang boleh menjadi peserta atau pembeli lelang ? Perorangan maupun Badan Usaha dapat menjadi peserta/pembeli lelang, kecuali yang nyatanyata dilarang oleh peraturan yang berlaku seperti : Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Pejabat lelang, Juru Sita, dan Notaris, yang sedang menangani pokok perkara yang barangnya akan dilelang.
Barang apa sajakah yang boleh dimohonkan lelang ? •
•
Barang Bar ang ber berger gerak ak sep sepert ertii ken kendar daraan aan (mo (mobil bil,mo ,motor tor,, kap kapal al bob bobot ot kur kurang ang dar darii 20 ton ton), ), bar barang ang inventaris (stok bahan baku, perabot kantor, perabot rumah tangga, barang antik, perhiasan dan hasil seni), Elektronik (TV, Kulkas, Pompa air listrik, tape, komputer dsb); Barang tidak bergerak seperti Tanah (tanah perumahan, pabrik, hotel/apartemen dsb.), Kapal dengan bobot diatas 20 ton (kapal penumpang, kapal pesiar, kapal ferry, kapal keruk, kapal tanker, dsb.).
Kebaikan Lelang : • •
•
Adil, karena bersifat terbuka (transparan) dan obyektif . Aman, karena disaksikan pimpinan, dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independen. Cepat dan efesien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pembayarannya tunai;
1
• •
Harga wajar, karena menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan; Kepastian hukum, karena dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan dibuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.
Informasi Mengenai Lelang: Informasi mengenai barang yang akan dilelang oleh KP2LN dapat dicari antara lain melalui : • • •
Surat kabar atau harian yang terbit didaerah dimana KP2LN berada. Pengumuman barang yang akan dilelang di papan pengumuman KP2LN. Menanyakan ke kantor-kantor seperti Kantor inspeksi Bea dan Cukai (KIBC), Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Tips Mengikuti Lelang: Bagi peminat lelang, disarankan untuk memperhatikan tips sebagai berikut:
•
•
•
Peminat disarankan untuk lebih dahulu melihat barang-barang barang-barang yang akan dilelang. Setelah melihat barang, peminat dapat menghubungi KP2LN atau Kantor pemohon Lelang untuk menanyakan syarat-syarat lelang dari debitor . Peminatt dapa Pemina dapatt menany menanyakan akan lebih lanjut mengenai dokumen/barang dokumen/barang dsb melalui KP2LN atau Kantor pemohon lelang. Dengan informasi-informasi itu, seyogyanya peminat sudah dapat memperhitungkan harga atas barang tersebut yang akan digunakan untuk menawar barang yang akan dilelang. Bea Lelang :
Dalam melaksanakan lelang, DJPLN mengenakan tarif Bea Lelang yang besarnya bervariatif, seperti tercantum sebagai berikut:Bea Lelang : Dalam melaksanakan lelang, DJPLN mengenakan tarif Bea Lelang yang besarnya bervariatif, seperti tercantum sebagai berikut: Jenis Barang
Bea Lelang
Uang Miskin
Penjual
Pembeli
Ditahan
3%
9%
1 ,5 %
0 ,7 %
Barang tidak bergerak
1 ,5 %
4 ,5 %
0,375%
0 ,4 %
Kayu jati
1 ,5 %
3%
1, 5 %
0 ,7 %
Barang bergerak
Keterangan : 1. 2. 3.
Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari pokok lelang. Uang Miskin hanya dikenakan kepada pemenang lelang. Lelang Lel ang dit ditahan ahan apa apabil bila a pen penawa awaran ran ter terting tinggi gi bel belum um menc mencapa apaii har harga ga limi limitt yan yang g dik dikehe ehenda ndaki ki penjual. 4. Lel Lelang ang bar barang ang-ba -baran rang g mili milik k neg negara ara,, dib dibeba ebaska skan n dar darii pem pemung ungutan utan Bea Lel Lelang ang Pen Penjual jual,, Bea Penahanan Lelang, dan Bea Pembatalan Lelang. 5. Yang dimaksud dengan Bea Lelang Ditahan adalah Bea Lelang yang dikenakan kepada pemohon lelang apabila meskipun ada penawar tetapi tidak mau melepaskan barang yang dilelang karena barang belum sesuai/dalam mencapai harga limit. 6. Khusus untuk lelang kayu jati (lelang besar) dari tangan pertama (Perum Perhutani), Bea Lelang dipungut dengan tarif khusus, sedangkan untuk jenis kayu lainnya Bea Lelang dipungut sesuai ketentuan untuk barang bergerak. Demikian juga untuk kayu yang bukan dari Perhutani.
2
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LELANG Sejarah Lelang Lelang dikenal pertama kali pada abad 450 SM dan diyakini bahwa hikayat Nabi Yusuf AS. yang dijual kepada bangsawan mesir menggunakan mekanisme lelang. Jaman Romawi - Magister Auctionarium : orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan lelang - Dominus : orang yang memiliki benda yang akan dijual - Arge Argentarius ntarius : orang yang bertu bertugas gas melakukan pengaturan (organizer) (organizer) pelak pelaksanaan sanaan lelang dan dapat memberikan jasa keuangan pada saat pelaksanaan lelang. - Emptor : orang yang melakukan penawaran tertinggi saat lelang; - Praec Praeco o : orang yang mengumumkan dan mempro mempromosik mosikan an lelang disamping disamping juga berperan berperan sebagai pengarah penawaran (conductor bidding/afslager). Lelang modern dikenal di Inggris pada abad ke-15, balai lelang yang berdiri pada masa itu (di Inggris) : Christie’s, Southeby’s, Tattersal. Ciri lelang modern di Inggris pada masa itu adalah : - Didahului pengumuman lisan dan tertulis lewat selebaran/poster; - Dibuat index/katalog barang yang dilelang - Dilakukan di tempat tertentu (biasanya di Tavern, kedai Makan/minum) - Setiap calon peserta lelang wajib membayar uang jaminan lelang sebesar 3 shilling; - Pelaksanaan lelangnya dipimpin oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk menunjuk pemenang lelang dan melarang seseorang untuk menjadi peserta lelang; - Pembayarannya dilakukan secara tunai; - Penyerahan barang yang dibeli adalah 3 hari setelah lelang dilakukan; - Pembe Pembeli li lelang bisa mengembalikan mengembalikan barang yang dibelinya jika merasa tidak puas dengan kondisi barang tersebut.
Lelang di Amerika - Lel Lelang ang mas masuk uk ke Ame Amerik rika a ber bersam samaan aan den dengan gan mig migras rasii ora orangng-ora orang ng Ing Inggri gris s ke ben benua ua bar baru u tersebut. - Lelang paksa : lahan, budak, barang rampasan dan sebagainya - The Col Colone onell : Kar Karena ena jur juru u lel lelang ang sel selalu alu men mengen genaka akan n ser seraga agam m ten tentar tara a (bi (biasa asanya nya den dengan gan pangkat kolonel), maka hingga saat ini di Amerika, auctioner dikenal dengan nama kolonel. - Sebagai sarana penjualan barang manufaktur : Pada saat krisis ekonomi melanda Amerika, para pengus pen gusaha aha man manufa ufaktu kturr meng menggun gunaka akan n mek mekani anisme sme lela lelang ng seb sebaga agaii sar sarana ana pen penjua jualan lan has hasil il produksiny prod uksinya, a, karen karena a deng dengan an cara ini hasil produksi produksi pabr pabriknya iknya dapat dijual seca secara ra cepa cepatt dan dalam jumlah yang banyak. f. Era Kolonialisasi di Indonesia - Kedatangan bangsa belanda di Indonesia : Kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikat (Pers erikatan an Perusahaan Perusahaan Hindi Hindia a Timur) atau VOC yang didirikan didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah adala h perus perusahaan ahaan Belanda yang memilik memilikii monop monopoli oli untuk aktivitas perdagangan perdagangan di Asia. Pada tahun 1506 VOC berhasil mendarat di Banten. - Lelang komoditas hasil perkebunan dan hasil bumi : Sistem lelang pertamakali digunakan untuk komoditas Teh (dan hingga saat ini sistem lelang ini digunakan un tuk penjualan teh di London). - Lelang aset milik pejabat Belanda yang pindah. VOC dib dibuba ubarka rkan n pad ata atahun hun 179 1798 8 kar karena ena kes kesuli ulitan tan fin finans ansial ial set setela elah h bel beland anda a dis disera erang ng ole oleh h Napoleon. Selanjutnya wilayah koloni VOC di Hindia Timur diserahkan kepada Kerajaan Belanda.
Vendu Reglement lahir pada tahun 1908, dimana pada saat itu belum ada Volksraad (DPR). Meskipun Mesk ipun Vendu Regle Reglement ment adala adalah h pera peraturan turan setingkat Peraturan Pemerintah, Tetapi Vendu
3
Reglement merupakan peraturan lelang yang tertinggi hingga saat ini. Oleh karena itu tidak salah jika VR disebut sebagai Undang-Undang Lelang. Proses yang hampir sama juga dialami oleh HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia yang diperbaharui) dimana peraturan ini dianggap sebagai “Undang-Undang” Hukum Acara di pengadilan Indonesia hingga saat ini. Vendu Reglement diberlakukan untuk memperbesar penerimaan dari sektor pajak lelang. Selain itu juga untuk melindungi kepentingan para Pejabat Belanda yang pindah dari Hindia Belanda untuk menjual aset-asetnya. Pada masa pemerintahan hindia belanda, lelang berada dibawah kewenangan Director Van Financien (Menkeu). Hal ini berlanjut setelah era kemerdekaan RI. Pada masa itu di tingkat Pusat kantor lelang disebut Kantor Inspeksi Lelang sedangkan di Operasionalnya di sebut Kantor Lelang Negeri. Pada Tahun 1960 lelang berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pajak; Pada Tahun 1970 Kantor lelang Negeri berubah nama menjadi Kantor Lelang Negara; Pada Tahun 1990 Kantor lelang Negara di integrasikan dengan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan Pada Tahun 1991 BUPN berubah nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); Pada tahun 2000 BUPLN berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dan Pada tahun 2001 Kantor Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang Negara meleburkan diri menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN); Pada tahun 2006 DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor operasionalnya berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Dasar Hukum Lelang - Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3; - Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat lelang Kelas I; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat lelang Kelas II; - Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang - Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-01/PL/2006 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II; - Beberapa Undang-undang lainnya : UU Hukum Pidana, Perdata, Kepabeanan, Pajak, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan dan sebagainya.
Definisi Lelang Vendu Reglement Pasal 1 : Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dimaksud dengan " penjualan dimuka umum ", ialah pelelangan dan penjulan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan (P.L. 1b, 9 ayat 4,5).
4
PMK 40 Pasal 1 angka 1 : Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
Unsur Lelang - Penjualan Barang yang terbuka untuk umum; - Penawaran Harga secara tertulis dan atau lisan; - Penawaran harga yang semakin naik atau turun; - Mencapai harga tertinggi; - Di dahului dengan pengumuman lelang. Subjek dan Objek Lelang - Subjek Lelang : Penjual/pemilik barang, Peserta Lelang, Pejabat lelang dan Pemenang Lelang. - Objek Lelang : Seluruh benda/barang yang memiliki sifat kebendaan, memiliki nilai dan dapat menjadi objek hak milik. Asas Lelang - Adil; - Transparan/terbuka - Adil - Akuntabel. - Efisien. Jenis Lelang - Jenis Lelang Secara Umum: * First Price Sealed Bid Auction * Second Price Sealed Bid Auction (Vickrey’s Auction) * Ascending Bid Auction (English Auction) * Descending Bid Auction (Dutch Auction)
- Jenis Lelang Di Indonesia Lelang Eksekusi : lelang untuk melaksanakan putusan hakim/ penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dokumen yang dipersamakan dengan itu. Lelang Non Eksekusi : Wajib dan Sukarela •
•
1. Lelang Non Eksekusi Wajib : Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. 2. Lelang Non Eksekusi Sukarela : Lelang yang dilaksanakan atas masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.
permintaan
Tata cara lelang - Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala KPKNL atau Kepala Kantor Pejabat lelang Kelas II; - Penetapan jadwal lelang oleh Kepala KPKNL atau Kepala Kantor Pejabat lelang Kelas II; - Penerbitan pengumuman lelang oleh Pemohon lelang (sesuai dengan jenis lelang dan benda yang dilelang) - Pelaksanaan lelang dan penunjukan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang - Pembayaran harga lelang - Penyerahan barang/benda yang dibeli. Pejabat Lelang : Orang yang diberi kewenangan khusus oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan benda secara lelang. - Pejabat Lelang Kelas I : PNS DJKN - Pejabat Lelang Kelas II : perorangan swasta.
5
Kewenangan Pejabat Lelang - Pejabat Lelang Kelas I : Semua jenis lelang - Pejabat Lelang Kelas II : Hanya lelang non eksekusi sukarela. Pengumuman Lelang : adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan Tata cara Pengumuman Lelang bergantung pada Jenis lelang dan Jenis Benda yang akan di lelang.
Cara menghitung hari Penerbitan Pengumuman Lelang “Berselang adalah : jumlah hari antara hari penerbitan pengumuman pertama dengan hari pengumuman lelang kedua dan Pengumuman Kedua dengan hari pelaksanaan lelang” Risalah Lelang terdiri Minuta, Salinan dan Kutipan
DASAR HUKUM LELANG - Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3; - Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat lelang Kelas I; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat lelang Kelas II; - Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang - Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : KEP-01/PL/2006 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Kantor Pejabat Lelang Kelas II; - Beberapa Undang-undang lainnya : UU Hukum Pidana, Perdata, Kepabeanan, Pajak, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan dan sebagainya
6
KETENTUAN PAJAK BAGI PPAT/PEJABAT LELANG A. Dasar Hukum a. b. c.
d.
e.
Pasal 24 ,25 dan 26 Undang-Undang tentang BPHTB. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 tentang Tatacara Pembayaran/Penyetoran, Pemindah Bukuan Penerimaan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-27/PJ.6/1997 dan 6399b/A.6/61/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Keputusan bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Dirjen Pajak Nomor KEP-27/PN/1997 dan KEP-28/PJ.6/1997 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang .
B. Ketentuan Bagi Pejabat 1. Sebelum menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak :
-Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris tidak dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. -Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang tidak dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. -Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah. 2. Pelaporan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bagunan dilaporkan oleh PPAT / Notaris, Kepala Kantor Lelang I Pejabat Lelang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan alau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pemberian hak baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberitahukan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan atau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Laporan atau pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
nomor dan tanggal akta, Risalah Lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas lanah, luas bangunan, nomor dan tahun SPPT PBB,
7
NJOP, harga transaksl atau nilal pasar, nama dan alamat pihak ke-3 yang mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan jumlah setoran.
•
•
C. Sanksi Bagi Pejabat PPAT / Notaris dan Kepala Kantor Lelang dikenakan sanksi sebesar Rp. 5.000.000.- untuk setiap pelanggaran dan sebesar Rp. 100.000.- untuk setiap laporan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten I Kotamadya dikenakan sanksi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ( Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ).
8
Peran Notaris dalam kaitan dengan piutang dan lelang Negara Dari Tugas dan kewenangan Notaris secara explicit dapat diketahui bahwa Notaris dapat berperan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yaitu dalam pembutan akta Perjanjian Kredit dimana dalam akta tersebut juga menyebutkan tentang jaminan, Tanggungan atau agunan. Sehingga apabila Debitur terbukti melakukan dan telah terjadi wanprestasi maka Kreditur dapat melakukan upaya paksa guna pelunasan piutangnya yang antara lain dengan menyerahkan penyelesaian pelunasan Kredit tersebut melalui antor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara selanjutnya dalam tuilisan ini disebut/disingkat KP2LN setempat. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf (g) menyebutkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dapat membuat Akta Risalah Lelang junto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang khususnya yang dimuat dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Notaris dapat menjadi pejabat lelang kelas II . Oleh karena itu perlu penelitian mengenai peranan Notaris sebagai pembuat akta Perjanjian Kredit dalam kaitannya dengan KP2LN dan hambatan-hambatan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peranan Notaris dalam kaitan dengan KP2LN. Untuk menjawab hal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu : pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dilapangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya peranan Notaris dalam kaitan dengan KP2LN. Penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari studi iapangan dengan alat pengumpulan data pedornan wawancara dan pengamatan, dan data sekunder dari studi kepustakaan. Kemudian keseluruhan data diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode tersebut di atas dapaty diambil kesimpulan bahwa peranan Notaris dalam kaitan dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai berikut 1.
Peranan Notaris pada tahap pengikatan jaminan yaitu notaris berperan dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang didalamnya berisikan jaminan atau agunan yang dijaminkan kepada bank.
2.
Peranan Notaris pada tahap pengurusan piutang negara yaitu notaris berperan dalam pembutan akta perjanjian kredit, jika perjanjian kredit perlu di legalisir/disahkan oleh notaris.
3.
Peranan Notaris pada Tahap Pasca Lelang yaitu notaris berperan dalam pembutan akta surat kuasa, jika pembeli/peminat lelang tidak dapat hadir dalam lelang. Akhirnya disarankan agar pemerintah mengoptimalkan upaya hukum agar notaris dapat berperan sebagai pembut akta risalah lelang dan sebagai pejabat lelang kelas II, dengan segera menyelenggarakan latihan dan pendidikan bagi notaries sehingga dapat memahami akan tugas dan wewenang sebagai pejabat Ielang kelas II.
9
Peraturan Lelang (Vendureglement) dan Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal. Peraturan Lelang (Vendureglement) yang sampai saat ini masih berlaku merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang. Deregulasi dimaksud, antara lain (i) dimungkinkannya Balai Lelang Swasta terlibat dalam kegiatan lelang; (ii) diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta (iii) terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan pengadilan negeri. Pejabat Lelang Kelas II dimaksud berasal dari kalangan swasta. Pejabat lelang ini berwenang menerbitkan risalah lelang, namun hanya dalam lelang yang bersifat sukarela (voluntary auction). Kemudian, lelang eksekusi langsung adalah kewenangan yang diberikan oleh Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Dalam lelang jenis ini, Balai Lelang bertindak sebagai partner pelaksana dari kreditur. Jelas, ketiga contoh terobosan dan deregulasi di atas memberikan ruang yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat. Untuk itulah Balai Lelang swasta hadir di tengah masyarakat, khususnya kalangan usaha. Yang banyak dimanafaatkan jasanya menjadi mitra baik dalam melakukan lelang sukarela maupun eksekusi. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Lelang Pemberian kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan akta risalah lelang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan tersebut tumpang tindih dengan kewenangan Pejabat Lelang sebagai pelaksana lelang berdasarkan Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dan Instruksi Lelang (Vendu Instructie). Namun demikian kewenangan Notaris membuat akta risalah lelang ini tidak dapat secara otomatis diterapkan begitu saja. Hanya Notaris yang telah ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat lelang Kelas II saja yang berhak dan berwenang memimpin pelaksanaan lelang dan membuat akta risalah lelang. Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pengaturan hukum bagi Notaris yang ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) dan Pasal 7 Instruksi Lelang (Vendu Instructie) junto Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II ini bukanlah suatu rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan di bidang lelang maupun di bidang kenotariatan. Pasal 3 huruf g juncto Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang rangkap jabatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. KEUNGGULAN LELANG Penjualan aset secara lelang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional, yaitu:
10
Kepastian Proses lelang didahului pengecekan dokumen yang sistematis, berlapis serta diumumkan secara terbuka (dalam mediamassa seperti surat kabar). Selanjutnya pemenang lelang akan mendapatkan risalah lelang. Risalah lelang merupakan akta pengalihan hak (acta van transport) yang memiliki kekuatan hukum sempurna atau otentik. Efektif dan Efisien Khusus untuk asset yang dijual secara kolektif (massal), lelang merupakan media terbaik. Pelaksanaannya dilakukan sekali waktu serta menghadirkan pembeli secara bersamaan (single event). Dengan model lelang ini, potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai. Sebab, secara teknis dan psikologis, suasana kompetitif dengan sendirinya akan terbentuk. Transparan Lelang menganut asas publikasi dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, lelang merupakan model penjualan asset yang paling transparan. Transparansi ini terutama sangat diperlukan dalam penjualan jaminan kredit/lelang eksekusi, asset milik lembaga atau perusahaan Negara, asset perusahaan-perusaha an publik atau asset lembaga manapun yang memerlukan suatu proses yang transparan. Biasanya Jasa Yang Ditawarkan Balai Lelang memberikan layanan jasa lelang dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Lelang Sukarela Lelang sukarela adalah lelang terhadap asset (bergerak dan tidak bergerak) yang secara sukarela dijual oleh pemilik atas kuasanya yang sah. Dengan demikian, dalam lelang sukarela tidak ada unsur paksaan, misalnya karena penetapan pengadilan atau permohonan kreditur. Lelang sukarela ini dapat mencakup asset "milik" perusahaan, badan hukum tertentu dan perorangan (misalnya jaminan yang sudah diambil alih bank, inventaris kantor, tanah dan bangunan, perkebunan, mesin-mesin, saham dan sebagainya). Dalam melakukan lelang sukarela, Balai Lelang bertindak selaku penjual yang telah mendapat kuasa dari pemilik). Khusus untuk daerah tertentu, lelang sukarela diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerja sama dengan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas II dikenal juga dengan pejabat lelang swasta.. Apabila di daerah tersebut belum ada Pejabat Lelang Kelas II, maka Balai Lelang bekerja sama dengan Pejabat Lelang Kelas I yang berada di bawah Kantor Lelang Negara setempat. Risalah lelang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kelas II atau Pejabat Lelang Kelas I (untuk daerah yang belum memiliki Pejabat Lelang Kelas II). 2.Lelang Eksekusi Lelang eksekusi adalah lelang terhadap asset yang telah terikat sebagai jaminan suatu utang atau asset yang menjadi objek sitaan suatu institusi hukum. Lelang objek sitaan ini meliputi lelang melalui penetapan pengadilan (hak tanggungan, hak fidusia atau gugatan), lelang atas permohonan kejaksaan (terkait dengan perkara pidana), lelang sita bea cukai, lelang sita kantor pajak, lelang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan lelang harta pailit. Dalam lelang eksekusi, Balai Lelang bertindak selaku agen pemohon lelang (kreditur atau instansi berwenang). Lingkup pekerjaan agency dimaksud mencakup penyiapan dan pemeriksaan dokumen, penyiapan dan pemeriksaan objek, pemeliharaan objek, pemasaran, penyelenggaraan lelang hingga membantu pembeli dan penjual menyelesaikan kegiatan administratif pasca lelang. 3. Lelang Non Eksekusi Wajib Lelang non eksekusi wajib adalah lelang asset milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dijual secara lelang. Misalnya lelang kayu dan hasil hutan.
11
PerMenKeu No 40 PMK.07 2006- Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : 1.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;
2.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
Mengingat : 1.
Undang-undang Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3.
Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
5.
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen
12
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004; 6.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005;
7.
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002;
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
2.
Barang adalah tiap benda atau hak dapat dijual secara lelang.
3.
Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
13
4.
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
5.
Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan pejualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
6.
Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BU MN/D berbentuk persero.
7.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
9.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
10. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertikal DJPLN. 11. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II. 12. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa lelang berdasarkan izin dari Menteri. 13. Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang. 14. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. 15. Superintenden (Pengawas Lelang) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk mengawasi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang. 16. Penjual adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. 17. Pemilik Barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang. 18. Pembeli/Pemenang Lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
14
19. Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi. 20. Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. 21. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh Pembeli. 22. Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN untuk semua jenis lelang atau Harga Lelang dalam lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang untuk jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela. 23. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang, yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau Perurugi. 24. Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yang diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II dan Superintenden (Pengawas Lelang) dalam rangka pelaksanaan lelang. 25. Uang miskin adalah uang yang dipungut dari Pembeli sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Sosial. 26. Penawaran Lelang secara Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan oleh Peserta Lelang ditempat pelaksanaan lelang. 27. Penawaran Lelang Tidak Langsung adalah penawaran lelang yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Peserta Lelang tidak berada di tempat pelaksanaan lelang. 28. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. 29. Grosse Risalah lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 30. Frekuensi Lelang adalah jumlah Risalah Lelang yang diterbitkan pada setiap pelaksanaan lelang.
Pasal 2 Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
Pasal 4 (1)
Lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang.
15
(2)
Lelang ulang dapat dilaksanakan dengan dikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang.
Pasal 5 (1)
Pejabat Lelang terdiri dari :
a. Pejabat Lelang Kelas I; b. Pejabat Lelang Kelas II/ (2) Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di KP2LN dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang. (3) Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. (4) Dalam hal disuatu wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas I terdapat Pejabat Lelang Kelas II, Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Pejabat Lelang Kelas II yang ada di wilayah tersebut dibebastugaskan, cuti atau berhalangan tetap.
BAB II PERSIAPAN LELANG Bagian Pertama Permohonan Lelang Pasal 6 (1) Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis Kepada Kepala KP2LN atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang. (2) Dalam hal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, surat permohonan diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KP2LN kepada Kepala KP2LN. (3) Surat permohonan kepada Pemimpin Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Pejabat Lelang Kelas II atau kepada Kepala KP2LN untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. (4) KP2LN/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan lelang dan dokumen persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
16
Bagian Kedua Penjual/Pemilik Barang Pasal 7 (1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang. (2) Penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunanan Jasa Lelang oleh Balai Lelang. (3) Dalam hal yang dilelang barang bergerak, menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang.
Penjual/Pemilik
Barang Wajib
Pasal 8 (1) Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwidjzing); 2. jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang. 3. jangka waktu pembayaran Harga Lelang; 4. jangka waktu pengambilan/penyerahan barang oleh pembeli. (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam surat permohonan lelang.
Pasal 9 (1) Penjual/Pemilik Barang Wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundangundangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual. (2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkannya kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai. (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Pejabat Lelang, Penjual wajib memperlihatkan kepada Peserta Lelang sebelum/pada saat lelang dimulai.
Bagian Ketiga
17
TEMPAT PELAKSANAAN LELANG Pasal 10 (1) Tempat pelaksanaan lelang harus diwilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. (2) Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II. (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku. (4)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh :
1. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antara Kantor Wilayah DJPLN; atau 2. Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJPLN setempat. (5) Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KP2LN atau di luar wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II diajukan oleh Penjual dan ditunjuk kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang. (7) Terhadap Lelang Eksekusi, KP2LN dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJPLN.
Bagian Keempat Waktu lelang Pasal 11 (1) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II. (2) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KP2LN, kucuali untuk Lelang Non Eksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah Setempat. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang.
Bagian Kelima Surat Keterangan Tanah (SKT)
18
Pasal 12 (1) Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat. (2) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat : 1. Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual untuk minta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan; dan 2. berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II meminta SKT ke Kantor Pertanahan Setempat. (3)
Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab Penjual.
Pasal 13 (1) SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh Penjual. (2) Dalam hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjual menginformasikan hal tersebut kepada Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II, untuk dimintakan SKT baru. (3) Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual setiap dilaksanakan lelang, harus diminta SKT baru.
Bagian Keenam Pembatalan Sebelum Lelang Pasal 14 (1) Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual.
dengan
(2) Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjual dan Pejabat Lelang wajib megumumkan pada saat pelaksanaan lelang. (4) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
19
(5) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjual wajib mengumumkan sebagaimana pelaksanaan Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sebelumnya. (6) Pembatalan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang, dalam hal : 1. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada; 2. barang yang akan lelang dalam status sita pidana; 3. terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang; 4. asli dokumen kepemilikan tidak diperlihatkan atau diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang/Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 5. pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 6. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; 7. lelang pertama diikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang; 8. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang; atau 9. khusus untuk Lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi. (7) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.
Bagian Ketujuh Uang Jaminan Penawaran Lelang Pasal 15 (1) Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang. (2) Dalam pelaksanaan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, Lelang Non Eksekusi Sukarela eks Kedutaan Besar Asing di Indonesia dan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak pada kawasan Berikat/Gudang Berikat (Bonded Zone/Bonded Ware house), Penjual dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang. (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang menentukan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut : 1. untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN disetor ke KP2LN;
20
2. untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali dalam lelang hal tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke KP2LN. 3. besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit; 4. Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang. 5. dalam hal tidak ada Harga Limit, besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan sesuai kehendak Penjual.
Pasal 16 (1) Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. (2) Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang dengan dilampiri bukti setor, fotokopi identitas atau dokumen pendukung lainnya. (3) Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan pelunasan seluruh kewajibannya sasuai dengan ketentuan lelang. (4) Dalam hal lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN atau Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas I, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa II lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. (5) Pada Lelang yang diselenggarakan Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang kelas II, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.
Pasal 17 (1) Uang Jaminan Penawaran Lelang disetor oleh Peserta Lelang melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai/cash secara langsung kepada Bendahara Penerimaan KP2LN/Pejabat Lelang. (2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang disetor ke rekening KP2LN atau Balai Lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut. (3) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang paling banyak Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara tunai/cash secara langsung kepada Bendaharaan penerimaan KP2LN/Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang. (4) Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan secara tunai/cash melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
21
Bagian Kedelapan Pengumuman Lelang Pasal 18 Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. Pasal 19 (1) Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang. (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat atau di ibukota provinsi yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dijual. (3) Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria : 1. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Negara harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu ) eksemplar. 2. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Provinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 15.000 (lima belas ribu ) eksemplar. 3. Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Kota/Kabupaten selain huruf a dan huruf b harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu) eksemplar. (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surst kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang tiras/oplahnya paling banyak. (5) Pejabat Lelang dapat meminta bukti bahwa pengumuman dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penjual.
lelang
telah
(6) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam Halaman Utama/Reguler dan dilarang dicantumkan pada Halaman Suplemen/Tambahan/Khusus. (7) Dalam hal dipandang perlu, Penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.
Pasal 20 (1)
Pengumuman Lelang paling sedikit memuat :
1. identitas penjual;
22
2. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; 3. jenis dan jumlah barang; 4. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/bangunan 5. jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak; 6. jangka waktu melihat barang yang akan dilelang; 7. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; 8. jangka waktu pembayaran Harga Lelang;dan 9. Harga Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang.
(2) Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KP2LN dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.
Pasal 21 (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari; 2. pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan 3. pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. (2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam hari) tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.
Pasal 22 (1) Pengumuman Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dilakukan melalui :
23
1. surat kabar harian dalam bentuk iklan baris, serta wajib ditambahkan 2. pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya ditempel pada papan pengumuman di KP2LN dan Kantor Penjual, yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Pengumuman lelang dalam bentuk iklan baris melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat sekurang-kurangnya identitas Penjual, barang yang dilelang, tempat dan waktu lelang, serta informasi adanya pengumuman lelang tempelan. (3) Khusus pengumuman Lelang Eksekusi pajak untuk barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.
Pasal 23 (1)
Pengumuman Lelang Ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara : 1 Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum palaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir; atau 2 Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir; 2. lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dalam hal Lelang Eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang. (2) Pengumuman Lelang Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.
Pasal 24 (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang; 2. barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang; 3. barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
24
(2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi yang diulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 25 (1) Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi terhadap barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik, berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal ada permintaan tertulis dari penjual dengan menyebutkan alasan mengumumkan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau melalui media elektronik dan disetujui oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.
Pasal 26 (1) Untuk lelang yang sudah terjadwal, jadwal pelaksanaan lelang dalam setiap bulan diumumkan melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas Penjual, barang yang akan dilelang, tempat dan waktu pelaksanaan lelang, serta informasi adanya pengumuman melalui tempelan/selebaran/brosur yang lebih terperinci.
Pasal 27 (1) Pengumuman Lelang yang pelaksanaan lelangnya dilakukan di luar wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada, dilakukan di surat kabar harian di tempat pelaksanaan lelang dan ditempat barang berada. (2) Dalam hal pengumuman lelang tidak dapat dilakukan di tempat pelaksanaan lelang dan/atau di tempat barang berada sehubungan tidak terdapat surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman lelang dilakukan di satu surat kabar harian nasional/ibukota propinsi yang mempunyai peredaran di tempat pelaksanaan lelang. (3) Terhadap pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih, pengumuman lelang dapat dilakukan di satu surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional.
Pasal 28 (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui iklan surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan redaksional harus segera di ralat. (2) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang. (3)
Ralat tidak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. menaikkan besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
25
b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang; c. memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau d. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula. (4) Ralat Pengu Pengumuman muman Lelang diumum diumumkan kan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk pengumuman pengumuman lelang sebel sebelumnya umnya dan dilak dilakukan ukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan lelang. (5) Rencana Renca na ralat Pengu Pengumuman muman Lelang dibe diberitahuk ritahukan an seca secara ra tertuli tertulis s kepa kepada da Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang.
BAB III PELAKSANAAN LELANG Bagian Pertama Harga Limit
Pasal 29 (1) (1) Pada Pa da setia setiap p pe pela laks ksan anaa aan n le lela lang ng,, Pe Penj njual ual wajib wajib meneta menetapk pkan an Harga Harga Li Limit mit berdasark berd asarkan an pende pendekatan katan penila penilaian ian yang dapa dapatt dipe dipertangg rtanggungjawa ungjawabkan, bkan, kecua kecuali li pada pelaksanaan pelak sanaan Lelang Non Ekse Eksekusi kusi Sukar Sukarela ela bara barang ng berg bergerak, erak, Penjual/Pemilik Penjual/Pemilik Baran Barang g dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. (2) Terhad Ter hadap ap Lelan Lelang g Non Eks Ekseku ekusi si Sukar Sukarela ela bara barang ng milik milik pero perorang rangan, an, kelo kelompo mpok k masyarakat masya rakat atau bada badan n swast swasta, a, penet penetapan apan Harg Harga a Limit sebagaimana sebagaimana dimaks dimaksud ud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemilik Barang . (3) (3) Sela Se lain in lelan lelang g yang yang dimak dimaksu sud d pada pada ayat ayat (3), pene penetap tapan an Harga Harga Limit Limit haru harus s didasarkan didas arkan pada penilaian oleh Penilai Independen Independen yang telah mempu mempunyai nyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuaii perat sesua peraturan uran perun perundang-un dang-undanga dangan, n, yaitu terha terhadap dap baran barang g yang mempunyai nilai paling sedikit Rp5. Rp5.000. 000.000.0 000.000,0 00,00 0 (lima milyar rupiah rupiah)) atau mempun mempunyai yai karak karakteris teristik tik unik/spesifik antara lain: 1. Bandar Udara/Airport; 2. Pelabuhan Laut/Dermaga; 3. Pembangkit Listrik; 4. Hotel berbintang;
26
5. Lapangan Golf; 6. Pusat Perbelanjaan/Shopping Complex; 7. Pabrik/Kilang; 8. Rumah Sakit; 9. Stadion/Kompleks Olah Raga; 10. Apartemen; 11. Gedung bertingkat tinggi (4 lantai ke atas)/High Rise Building; 12. Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan; 13. Batu permata; atau 14. Intangible Assets (Saham, Obligasi, Reksadana,Goodwill). (4) Peneta Pen etapan pan Harga Harga Limit Limit terha terhadap dap bara barang-b ng-bara arang ng yang yang nilainy nilainya a diperki diperkirak rakan an kurang dari Rp5.0 Rp5.000.00 00.000.000 0.000,00 ,00 (lima milya milyarr rupia rupiah), h), bers bersifat ifat umum, dan/a dan/atau tau tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada penilaian yang dila di laku kuka kan n ol oleh eh Pe Penil nilai ai In Inte tern rnal al se sesu suai ai pe pera ratur turan an pe peru rund ndan ang-u g-und ndan anga gan n de deng ngan an memperhatikan antara lain:
1. Nilai Pasar; 2. Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan; 3. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 4. Risiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, penyusutan, penguasaan, cara pembayaran. (5) Dalam Dal am hal pela pelaksa ksanaa naan n Lelang Lelang Eksek Eksekusi usi,, Harga Harga Limit Limit serend serendah-r ah-rend endahn ahnya ya ditetapkan sama dengan Nilai Likuidasi (Forced Sale Value). (6) Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Harga Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah diu bah ole oleh h Pen Penjua juall den dengan gan meny menyebu ebutka tkan n ala alasan sannya nya ses sesuai uai per peratu aturan ran per perund undang ang-undangan.
Pasal 30 Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Pasal 31 (1) (1) Harg Ha rga a Li Limi mitt da dapa patt be bers rsif ifat at te terb rbuk uka/ a/ti tida dak k ra raha hasi sia a tertutup/rahasia sesuai keinginan Penjual/Pemilik Barang.
27
atau at au
dapa da patt
bers be rsif ifat at
(2) Dalam hal Harg Harga a Limit bersi bersifat fat terbu terbuka/tid ka/tidak ak rahas rahasia, ia, Harg Harga a Limit diumum diumumkan kan dalam dal am Pen Pengum gumuma uman n Lel Lelang ang ata atau u diu diumumk mumkan an dal dalam am bro brosur sur lea leafle flet/s t/seleb elebara aran/d n/daft aftar ar barang yang harus dibagikan kepada Peserta Lelang/Umum oleh Penjual/Pemilik Barang sebelum Pelaksanaan lelang. Dalam Dala m ha hall Ha Harg rga a Li Limi mitt be bers rsif ifat at te tert rtut utup up/r /rah ahas asia ia,, Ha Harg rga a Li Limi mitt di dise sera rahk hkan an ol oleh eh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
Pasal 32 (1) Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang. (2) Dalam hal Lelang Non Eksek Eksekusi usi Wajib berup berupa a kayu dan hasil hutan lainnya dari Tangan Pertama, harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia tidak harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.
Pasal 33 Bukti penetapan Harga Limit diserahkan diserahkan oleh Penjual/Pemilik Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
Bagian Kedua Pemandu Lelang
Pasal 34 (1)
Dalam Pelaksanaan Lelang, Pejabat lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.
(2)
Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJPLN atau dari luar DJPLN.
(3)
Persyaratan menjadi Pemandu Lelang.
a. Pemandu Lelang yang berasal dari Pegawai DJPLN : 1) sehat jasmani dan rohani; 2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; dan 3) lulus Diklat Pemandu Lelang dan mendapat surat tugas dari Pejabat yang berwenang. b. Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJPLN : 1) sehat jasmani dan rohani; dan 2) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
28
(4) Pemandu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penjual/Balai Lelang kepada Kepala KP2LN dan/atau Pejabat Lelang yang akan melaksanakan lelang. (5) Dalam hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang dengan ketentuan Pejabat Lelang harus tetap mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran lelang oleh Pemandu Lelang.
Bagian Ketiga Penawaran Lelang Pasal 35 (1) :
Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara
a. lisan, semakin meningkat atau menurun; b. tertulis; atau c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi sebelum mencapai Harga Limit. (2) Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung, semua Peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. (3) Dalam hal Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan lisan. (4) Dalam hal Penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan surat penawaran. (5) Pada lelang dengan Penawaran lelang yang dilaksanakan tidak langsung, semua Peserta Lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (6) Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon. (7) Dalam hal penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain, LAN (local area network), Intranet, Internet, pesan singkat (short message service/SMS) dan faksimili.
Pasal 36 (1) Pelaksanaan lelang secara tidak langsung dengan penawaran lelang Non Eksekusi melalui Internet, harus memenuhi ketentuan antara lain :
29
1. penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat dioperasikan untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet dengan harga semakin meningkat/naiknaik. 2. Peserta Lelang yang sah mendapatkan nomor Peserta Lelang (login) dan sandi akses (password) tertentu agar dapat melakukan penawaran; 3. Penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan penutup penawaran (closing time) secara berkesinambungan. 4. Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia yang ditayangkan dalam situs (web site). 5. Peserta Lelang dapat mengetahui penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan; dan 6. Pejabat Lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat lunak (software) lelang melalui Internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan penawaran (closing time). (2) Ketentuan pelaksanaan lelang melalui Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 37 (1) Penawaran lelang yang diselenggarakan KP2LN dapat dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif atau dengan Harga Lelang Eksklusif. (2) Dalam hal lelang dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif, Harga Lelang sama dengan Pokok Lelang dan sudah termasuk Bea Lelang Pembeli. (3) Dalam hal lelang dilakukan dengan Harga Lelang Eksklusif, Harga lelang sama dengan Pokok Lelang namun belum termasuk Bea Lelang Pembeli.
Pasal 38 Penawaran Harga Lelang yang telah disampaikan oleh Peserta lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.
Pasal 39 Dalam hal terdapat beberapa Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara : 1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan Peserta Lelang bersangkutan; atau 2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu diantara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian.
Pasal 40
30
(1) Cara penawaran lelang ditentukan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat lelang Kelas II sesuai Permintaan Pemohon Lelang/Penjual secara tertulis. (2) Dalam hal pemohon Lelang/Penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KP2LN/ Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang. (3) Dalam satu pelaksanaan lelang, Penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya.
Pasal 41 Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung. Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Keempat Bea Lelang dan Uang Miskin Pasal 43 (1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan. (2)
Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).
Pasal 44 Pelaksanaan lelang yang ditahan atau tidak ada penawaran tidak dikenakan Bea Lelang.
Pasal 45 Pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Pegadaian dikenakan Bea Lelang Eksekusi.
Pasal 46 (1) Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea Lelang Batal sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan, kecuali lelang barang-barang milik Pemerintah Pusat/Daerah.
31
(2) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Penjual atau pihak yang minta pembatalan/pihak yang mendapat keuntungan dari penundaan atau pembatalan lelang sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Bea Lelang Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal terdapat pembatalan lelang karena adanya putusan/penetapan peradilan atau pembatalan oleh Pejabat lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (6).
Bagian Kelima Pembeli Pasal 47 (1) Pada lelang yang menggunakan Harga Limit, Pejabat Lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit. (2) Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban membayar Harga Lelang dan pajak/Pungutan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48 (1) Pembeli yang bertindak untuk orang lain atau badan harus menyampaikan surat kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor pemberi kuasa. (2) Penerimaan kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. (3) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pertanahan, Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, bank dianggap sebagai Pembeli. (5) Pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan akte notaris.
Pasal 49 (1) Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/ Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli. (2) Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi Pembeli.
32
Bagian Keenam Pembayaran dan Penyetoran Harga Lelang Pasal 50 (1) Pembayaran Harga Lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. (2) Pembayaran Harga Lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebelum pelaksanaan lelang. (3) Setiap pembayaran Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KP2LN/Balai Lelang atau Pejabat Lelang. (4) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. (5) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Harga Lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 51 (1) Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN. (2) Bendaharawan Penerima KP2LN menyetorkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima. (3) Dalam hal lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual/Pemilik Barang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima Balai Lelang atau sesuai perjanjian antara Balai Lelang dengan Penjual/Pemilik Barang.
Bagian Ketujuh Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang Lelang Pasal 52 (1) Atas permintaan Pembeli, Pejabat Lelang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukan bukti pelunasan kewajibannya, dalam hal Penjual/Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) kepada Pejabat Lelang.
33
(2) Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Pejabat Lelang, atas permintaan Pembeli, Penjual/Pemilik Barang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.
BAB IV RISALAH LELANG Pasal 53 (1)
Terhadap setiap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.
(2)
Risalah Lelang terdiri dari :
a. Bagian Kepala; b. Bagian Badan; dan c. Bagian kaki. (3)
Risalah Lelang dibuat dalam bahasa Indonesia.
(4)
Setiap Risalah Lelang diberi nomor.
Pasal 54 Bagian Kepala Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya : 1. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka; 2. nama lengkap, tempat Pengangkatan Pejabat Lelang;
tinggal/domisili,
dan
nomor/tangal
Surat
keputusan
3. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili Penjual; 4. nomor/tanggal surat permohonan lelang; 5. tempat pelaksanaan lelang; 6. sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang. 7. dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan : 1)
status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
2)
SKT dari Kantor Pertanahan; dan
3)
keterangan lain yang membebani, apabila ada;
34
8. dalam hal yang jenis/spesifikasi.
dilelang
barang
bergerak
harus
disebutkan
jumlah,
dan
9. metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; dan 10. syarat-syarat lelang.
Pasal 55 Bagian Badan Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya : 1. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah; 2. nama barang yang dilelang; 3. nama, pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain; 4. bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditor sebagai Pembeli lelang. 5. Harga lelang dengan angka dan huruf; dan 6. daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, alamat peserta lelang yang menawar tinggi.
Pasal 56 Bagian Kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya : 1. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf; 2. jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf; 3. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf; 4. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf; 5. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan 6. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak; atau 7. tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak.
Pasal 57 (1) Pembetulan kesalahan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukan sebagai berikut :
35
1. pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah Lelang dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan/ atau 2. penambahan/perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis disebelah pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu, apabila penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang tidak mencukupi. (2) Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitu pula banyaknya kata/angka yang ditambahkan. (3) Perubahan sesudah risalah Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan.
Pasal 58 (1)
Penandatanganan Risalah lelang dilakukan oleh :
1. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir; 2. Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; atau 3. Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak. (2) Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan penjual. (3) Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang. (4) KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang berkepentingn langsung dengan Risalah Lelang, ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 59 (1) Jika terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah penutupan Risalah Lelang, Pejabat Lelang harus membuat mencatat hal-hal tersebut pada bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lelang dan membubuhi tanggal dan tanda tangan. (2)
Hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran Harga Lelang;
36
2. adanya Pembeli wanprestasi; 3. adanya Pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3); 4. adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelang sebagai pengganti asli Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak; 5. adanya pemberian Grosse Risalah lelang atas permintaan Pembeli; 6. adanya pembatalan Risalah berkekuatan hukum tetap; atau
Lelang berdasarkan
putusan
hakim
yang sudah
7. hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas I dipindahtugaskan/meninggal dunia, maka pencatatan dan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KP2LN.
Pasal 60 (1) Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. (2) Minuta Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I disimpan oleh KP2LN. (3) Minuta Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II disimpan oleh yang bersangkutan. (4)
Jangka Waktu Simpan Minuta Risalah Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun.
Pasal 61 (1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai. (2) Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi : 1. Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya; 2. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya; 3. Superintenden (Pengawas Lelang) memperoleh Salinan Risalah lelang untuk laporan Pelaksanaan lelang/kepentingan dinas. (3) Salinan/Kutipan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang ditandatangani, diberikan teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaran oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.
37
(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan ditandatangani oleh Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB).
Pasal 62 Grosse Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat diberikan atas permintaan Pembeli.
Pasal 63 (1) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kelas I. (2) Atas pengambilan fotocopi Minuta Risalah Lelang dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Penyerahan.
surat-surat
Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai Risalah Lelang diatur dengan Peraturan Direktur jenderal.
BAB V ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN LELANG Pasal 65 (1) KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyelenggarakan administrasi perkantoran dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang. (2)
Kantor Wilayah membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan lelang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pembuatan laporan pada KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 14 ayat (6) huruf g, Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1) diberlakukan 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Menteri ini.
38
Pasal 67 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku permintaan lelang yang telah ditetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 69 Peraturan Menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006 MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
39
Peraturan Terkait 1.
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/kmk.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2.
Keputusan Menteri Keuangan - 450/KMK.01/2002, Tanggal 28 Oktober 2002
3.
Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
4.
Keputusan Menteri Keuangan - 371/KMK.01/2002, Tanggal 5 Agustus 2002
5.
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
6.
Keputusan Menteri Keuangan - 304/KMK.01/2002, Tanggal 13 Juni 2002
7.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
8.
Undang-Undang - 20 TAHUN 1997, Tanggal 23 Mei 1997
40
PMK NOMOR : 41/PMK.07/2006 TTG PEJABAT LELANG KELAS I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 41/PMK.07/2006 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang dan pengembangan profesi Pejabat Lelang, dipandang perlu pengaturan yang jelas, menyeluruh dan terpadu mengenai Pejabat Lelang Kelas I; b. bahwa ketentuan mengenai Pejabat Lelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.01/2002 belum secara spesifik mengatur Pejabat Lelang Kelas I; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas I;
1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
Mengingat : Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85); Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
41
2.
Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
3.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
4.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah DJPLN.
5.
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertical DJPLN.
6.
Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
7.
Balai Lelang adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang berdasarkan izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
8.
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundangundangan , dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia.
9.
Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundangundangan diwajibkan dijual melalui lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
10. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang dilelang secara sukarela, termasuk BUMN/D yang berbentuk Persero. 11. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. 12. 12.Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh pembeli. 13. Superintenden (Pengawas Lelang) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk mengawasi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.
BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Umum Pasal 2 Pejabat Lelang Kelas I diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
Bagian Kedua Pengangkatan
42
Pasal 3 Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah: sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan suratketerangan dari dokter pemerintah; berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan dibidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai; c. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a); d. lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; e. memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan; dan f. tidak pernah terkena sanksi administrasi dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan. a. b.
Pasal 4 (1) Kepala KP2LN mengajukan surat usulan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas kepada Kepala Kantor Wilayah setempat disertai dengan pertimbangan usulan pengangkatan, antara lain adanya kekurangan Pejabat Lelang atau apabila dipandang perlu. (2) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan pengangkatan Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara, apabila dokumen persyaratan pengangkatan telah lengkap dan memenuhi persyaratan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (1) surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani; (2) fotokopi ijazah sarjana (S1); (3) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan terakhir; (4) fotokopi sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pejabat Lelang atau lulus Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, atau DPT III PPLN; (5) surat rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan; dan (6) surat keterangan tidak pernah terkena sanksi administrasi dan memiliki integritas yang tinggi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 5 (1) Sebelum melaksanakan tugas, Pejabat Lelang Kelas I wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik dihadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan. (2) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh seorang rohaniawan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (3) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau
43
tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang, serta peraturan lain bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan".
Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 6 (1)
Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas I dapat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat atau Pemberhentian dengan hormat.
(2)
Pejabat Lelang Kelas I yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang.
BAB III WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Pertama Wewenang Pasal 7 (1)
Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang.
(2)
Atas permohonan Balai Lelang, Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang yang menjadi wewenang Pejabat Lelang Kelas II, dengan ketentuan semua Pejabat Lelang Kelas II yang ada di wilayah tersebut dibebastugaskan, cuti atau berhalangan tetap.
(3)
Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas setelah ada penunjukan dari Kepala KP2LN.
Pasal 8 Pejabat Lelang Kelas I memiliki wewenang sebagai berikut: a. melakukan analisis yuridis terhadap dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang; b.
menegur dan/atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang, apabila melanggar tata tertib pelaksanaan lelang;
c.
menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;
d.
menolak melaksanakan lelang apabila tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang;
e.
melihat barang yang akan dilelang;
44
f.
meminta bantuan aparat keamanan apabila diperlukan; dan/atau
g.
membatalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi.
Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9
a. b. c. d. e. f. d. e. f. g. h.
i. j. k.
a. b. c. d. e. f. g.
Pejabat Lelang Kelas I dalam melaksanakan jabatannya berkewajiban : bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait; meneliti dokumen persyaratan lelang; membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum Lelang dimulai; membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dihadapan peserta lelang sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yang dilakukan melalui media elektronik; memimpin pelaksanaan lelang; mengesahkan Pembeli Lelang; membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya; membuat Salinan dan Kutipan Risalah Lelang menyerahkan kepada yang berhak; meminta dari Pembeli bukti Pelunasan Harga Lelang, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan meneliti keabsahannya; membuat administrasi pelaksanaan lelang; memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lelang; dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
Bagian Ketiga Larangan Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas I dilarang : melayani permohonan lelang di luar kewenangannya; dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan; membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung maupun tidak langsung; melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang; menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang dan yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan; dan/atau merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Pengacara/Advokat, atau jabatan lain yang oleh peraturan perundangan dilarang dirangkap dengan jabatan Pejabat Lelang.
BAB IV WILAYAH JABATAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Pertama Wilayah Jabatan Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas I mempunyai wilayah jabatan tertentu sesuai wilayah kerja KP2LN dimana Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan.
Bagian Kedua Tempat Kedudukan
45
Pasal 12 (1)
Pejabat Lelang Kelas I melaksanakan lelang pada saat berkedudukan pada KP2LN.
(2)
Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Lelang Kelas I pada suatu KP2LN, lelang yang dijadwalkan oleh KP2LN tersebut dapat dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KP2LN lain setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah setempat.
(3)
Pejabat Lelang Kelas I yang dapat melaksanakan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Lelang Kelas I yang masih berkedudukan pada Kantor Wilayah yang bersangkutan atau KP2LN terdekat dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.
BAB V SUPERINTENDEN (PENGAWAS LELANG), PENILAIAN KINERJA DAN PEMBINAAN Bagian Pertama Superintenden Pasal 13 a.
Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (ex officio) menjadi Superintenden terhadap Pejabat Lelang Kelas I.
b.
Direktur Jenderal selaku Superintenden melakukan pembinaan kepada seluruh Pejabat Lelang Kelas I.
c.
Kepala Kantor Wilayah melakukan berkedudukan di wilayahnya.
d. a. b. c. d. e.
pembinaan
terhadap
Pejabat
Lelang
Kelas
I
yang
Kepala Kantor Wilayah selaku Superintenden mempunyai tugas pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I, meliputi: melakukan penilaian kinerja; pemeriksaan langsung/tidak langsung dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal; menindaklanjuti sanksi yang dijatuhkan oleh Direktur Jenderal; memberikan sanksi peringatan tertulis; dan melakukan pengawasan pelaksanaan lelang.
(5) Kepala Kantor Wilayah selaku Superintenden berwenang: a. mengambil sumpah/janji Pejabat Lelang Kelas I; dan b. memberhentikan sementara pelaksanaan lelang apabila Pejabat Lelang Kelas melaksanakan lelang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
I
dalam
(6) Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. (7) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Lelang Kelas I yang diperiksa wajib memperlihatkan Risalah Lelang, buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakannya.
Bagian Kedua Penilaian Kinerja Pasal 14
46
a. 1) 2) 3) 4)
Penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I didasarkan pada: kualitas pelayanan lelang, meliputi: kecermatan dan ketelitian dalam membuat Minuta Risalah Lelang dan turunannya; kecermatan dalam menganalisa dokumen; kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang; dan optimalisasi harga lelang;
b. kuantitas pelayanan lelang, meliputi: 1) jumlah Minuta Risalah Lelang, salinan, kutipan, dan grosse yang dihasilkan baik dengan kondisi barang laku, ditahan, atau tidak ada penawaran; dan 2) jumlah Harga Lelang, Bea Lelang, dan pungutan Pajak/pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dicapai dalam pelaksanaan lelang.
Pasal 15 (1)
Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Superintenden dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)
Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan Penilaian Kinerja terhadap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)
Kepala Kantor Wilayah menganalisa dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I serta mengajukan usul pemberian penghargaan atau sanksi kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara.
(5)
Direktur Lelang Negara meneliti hasil penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I dan meneruskan usul pemberian penghargaan atau sanksi kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara.
Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 16 (1)
Pembinaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berupa pengawasan pelaksanaan lelang, pemberian penghargaan atau sanksi.
(2) (3)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaSurat atau Piagam. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, pembebastugasan atau pemberhentian.
BAB VIII SANKSI Bagian Pertama Peringatan Tertulis Pasal 17 (1) a. b.
Peringatan Tertulis diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas I, dalam hal : terlambat atau tidak membuat Minuta Risalah Lelang; dan/atau melakukan kesalahan pembuatan Risalah Lelang yang bersifat prinsipil antara lain perbedaan data obyek lelang, Harga Lelang dan/atau pengenaan Tarif Bea Lelang.
47
(2)
Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender berdasarkan hasil pemeriksaan langsung/tidak langsung dan/atau Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas I.
(3)
Pejabat Lelang Kelas I yang tidak memenuhi Surat Peringatan Tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Peringatan, oleh Kepala Kantor Wilayah diusulkan untuk dibebastugaskan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara.
Bagian Kedua Pembebastugasan Pasal 18 a.
Pembebasantugasan Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
b.
Pembebastugasan diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas I, dalam hal :
a.
tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b.
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
c.
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sampai dengan huruf f;
d.
melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut; atau
e.
telah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara.
Pasal 19 Usulan pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Lelang Negara dengan dilampiri antara lain: a.
surat peringatan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
b.
bukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d; dan/atau
c.
surat keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Pejabat Lelang Kelas I berstatus sebagai terdakwa.
Pasal 20 (1)
Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas I oleh Direktur Jenderal berupa Surat Keputusan Pembebastugasan yang berisi larangan melaksanakan jabatannya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
(2)
Terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang pernah dibebastugaskan sebanyak 1 (satu) kali dan mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya, dibebastugaskan kedua kalinya selama 1 (satu) tahun.
48
(3)
Terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang t elah dibebastugaskan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pejabat Lelang Kelas I.
(4)
Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah usul pembebastugasan dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur Lelang Negara.
Pasal 21 (1)
Pejabat Lelang Kelas I yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e jangka waktu pembebastugasan diberikan untuk setiap 6 (enam) bulan, paling lama sampai dengan 2 (dua) tahun.
(2)
Dalam hal jangka waktu pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun proses perkara belum selesai, Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
(3)
Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e tidak terbukti bersalah maka Pejabat Lelang Kelas I yang sedang dalam masa pembebastugasan, dicabut sanksi pembebastugasannya.
(4)
Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e tidak terbukti bersalah maka Pejabat Lelang Kelas I yang telah diberhentikan dengan hormat, dapat diangkat kembali. (5) Dalam hal berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e terbukti bersalah maka Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
Bagian Ketiga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pasal 22 a. a. b. c.
Pejabat Lelang Kelas I diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya apabila: melayani dan melaksanakan lelang di luar kewenangannya; dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang; dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5); d. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); atau e. merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Pengacara/Advokat, atau jabatan lain yang oleh peraturan perundangan dilarang dirangkap dengan jabatan Pejabat Lelang. b.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, tidak perlu didahului dengan Surat Peringatan.
Pasal 23 (1)
Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara dan Kepala KP2LN, dengan dilampiri dokumen :
49
a.
Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b; b. salinan atau fotokopi keputusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, yang telah dilegalisir; c. surat keputusan pembebastugasan kesatu dan kedua dan surat keterangan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pejabat Lelang Kelas I yang mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama/pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan/atau d. surat keterangan yang menyatakan rangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Pengacara/Advokat, atau jabatan lain yang oleh peraturan perundangan dilarang dirangkap dengan jabatan Pejabat Lelang. (2)
Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pejabat Lelang Kelas I paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah usulan pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima.
Pasal 24 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak mengurangi kemungkinan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pemberhentian Dengan Hormat Pasal 25
a. b. c. d.
Pejabat Lelang Kelas I berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila: meninggal dunia; pensiun; tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Pejabat Lelang secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan; atau berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan selama 2 (dua) tahun.
Pasal 26 (1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara dan Kepala KP2LN, dilampiri dokumen : a. Surat Keterangan meninggal dunia; b. Surat Keterangan pensiun; c.
Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan Pejabat Lelang Kelas I belum lulus Sarjana (S1) dan/atau belum berpangkat Penata Muda (Golongan III/a); dan/atau
d. Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan Pejabat Lelang Kelas I tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
(2) Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah usulan pemberhentian dari Kepala Kantor Wilayah diterima.
50
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1) Pejabat Lelang Kelas I yang telah diangkat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, paling lambat 3 bulan setelah Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJPLN dengan tembusan Direktur Lelang Negara. (2) Pejabat Lelang Kelas I yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang sebagaimana tealh diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.01/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006 MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
51
PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT LELANG Peraturan Pajak PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.01/2002 TENTANG PEJABAT LELANG Keputusan Menteri Keuangan : 451/KMK.01/2002 Tanggal : 28-Oct-2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang dan pengembangan profesi Pejabat Lelang, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Mengingat : Peraturan Lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56); Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85); Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum (Vendu Salaris Staatsblad 1949:390); Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
52
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.01/2002 TENTANG PEJABAT LELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dengan menambah huruf d dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk jabatan itu. (2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu. (3) Orang-orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari: a. Notaris; b. Penilai; c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I; atau d. lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan. (4) Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2.
Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
a.
Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah: sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
b.
berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai;
c.
berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a);
d.
lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang dan Penilai kecuali bagi Pegawai DJPLN yang telah diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I; memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan; dan
e.
f.
tidak pernah terkena sanksi administrasi dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan.
3.
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6
Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah: a.
sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
53
b. berpendidikan serendah-rendahnya manajemen/akuntansi, atau penilai;
c.
1. 2.
Sarjana
(S1)
diutamakan
bidang
hukum,
ekonomi
memiliki kemampuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan:
rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat; dan Lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai, khusus bagi Notaris dan Penilai yang tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan; d. khusus bagi lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dan Pensiunan PNS DJPLN, tidak perlu mengikuti ujian profesi Pejabat Lelang dan Penilai;
e.
1. 2. 3. 4.
untuk Notaris, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan; untuk Penilai, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan; untuk pensiunan PNS DJPLN, rekomendasi dari Kantor Pusat DJPLN; atau untuk lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian; f.
4.
tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integrasi yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, yaitu:
khusus untuk pensiunan PNS DJPLN, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a).
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah DJPLN dan Kepala KP2LN adalah Superintenden. (2) Pembinaan Pejabat Lelang dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Penilaian Kinerja, Pengendalian dan Koordinasi Pejabat Lelang dilakukan oleh Superintenden.
5.
Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20
(1)
Superintenden dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
6.
Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26 (1) Pejabat Lelang diusulkan untuk diberhentikan dalam hal:
54
a. b. c. d. e. f. g.
meninggal dunia; pensiun; indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terbukti kebenarannya; dijatuhi hukuman administrasi/disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan kode etik instansi/lembaga yang berwenang; Pejabat Lelang Kelas I yang belum lulus Sarjana (S1) dan belum berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan ini; Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi berkedudukan di wilayah kerjanya; atau telah mencapai usia 65 tahun bagi Pejabat Lelang Kelas II.
(2)
Usulan pemberhentian Pejabat Lelang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.
(3)
Pejabat Lelang diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di pada tanggal
: :
Jakarta 28 Oktober 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BOEDIONO
55
SEPINTAS TENTANG PEJABAT LELANG Pengertian Pejabat Lelang Didalam Pasal 1a VR dikatakan bahwa menurut ketentuan penjualn di muka umum tidak boleh diadakan kecuali didepan Pejabat Lelang, tetapi dengan Peraturan Pemerintah dapat dilakukan penjualan dimuka umum dibebaskan dari campur tangan Pejabat Lelang. Berdasarkan Pasal 10 Kepmenkeu Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang harus dilakukan di hadapan Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa lelang yang dilakukan Balai Lelang tidak termasuk pada jenis lelang yang dikecualikan dari adanya campur tangan Pejabat Lelang.
1. 2. 3.
Pasal 25 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak lelang memberikan ketentuan bahwa: Setiap Lelang dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang. Khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan Pembeli. Pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud adalah tidak sah. Pasal 3 ayat (1) dan (2) VR dinyatakn bahwa Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkatan, dimana Gubernur Jenderal menentukan orang-orang dari golongan jabatan mana termasuk dalam masing-masing tingkat. Tingkatan dari Pejabat Lelang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal VI yaitu:
1.
Termasuk sebagai Pejabat Lelang Kelas I: 1. Pejabat Pemerintah yang diangkat khusus untuk itu. 2. Penerima uang Kas Negara, yang ditugaskan sebagai Pejabat Lelang.
2.
Termasuk sebagai Pejabat Lelang Kelas II: a. Pejabat negara, salain yang ditunjuk sebagai Pejabat Lelang Kelas I, yang menjabat pekerjaan yang diikatkan jabatan Pejabat Lelang. b. Orang-orng yang khusus diangkat untuk jabatan ini.
Pasal 4 ayat (6) kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang di sebutkan pengertian Pejabat Lelang (Vendumeester sebagaimana dimaksud dalam VR) adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dulu Pejabat Lelang ditunjuk, diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penjualan lelang oleh Gubernur Jenderal, sekarang pengangkatan dan pemberian wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan. Menteri Keungan menentukan pembagian tingkatan Pejabat Lelang seperti yang tecantum dalam Pasal 3 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang yaitu:
56
1. 2.
Pejabat Lelang kelas I, dan Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang. Khusus Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di balai Lelang diangkat untuk masa jabatan 2(dua) tahun dan dapat diangkat kembali. Secara sederhana yang dimaksud dengan Pejabat Lelang adalah orang yang berwenang melakukan penjualan secara lelang. Kewenangan untuk melaksanakan pelelangan berasal dari Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat awam melihat Pejabat Lelang ini adalah orang yang memimpin jalannya pelelangan, mengaturnya dan menunjuk peserta yang memberikan penawaran tertinggi diantaranya peserta yang lain menjadi pembeli dalam Lelang tersebut.
Pengangkatan Pejabat Lelang Didalam Pasal 2 ayat (1) Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang diangkat oleh Menteri Keuangan. Seseorang dapat menjadi Pejabat Lelang apabila telah diangkat sebagai Pejabat Lelang oleh Menteri Keuangan, artinya yang tidak diangkat oleh Menteri Keuangan untuk menjadi Pejabat Lelang tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Lelang.
1. 2.
Orang-orang yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang ditentukan dalam Pasal 4 Kepmenkeu Nomor 451/KMK.01/2002 tentang Perubahan atas Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat lelang, yaitu: Pejabat Lelang Kelas II adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk jabatan itu. Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu. Orang-orang tertentu yang dimaksudkan berasal dari : a. Notaris; b. Penilai; atau c.
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I;
d. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
Pejabat lelang kelas I dan Kelas II berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang ditentukan dalam Pasal 5 dan 6 Kepmenkeu Nomor 451/KMK.01/2002 tentang Perubahan atas Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang.
1.
2.
Syarat-syarat tersebut adalah: Pejabat Lelang Kelas I harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi Manajemen/Akuntansi, Sarjana Penilai, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a), lulus Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pejabat Lelang dan Penilai, kecuali bagi Pegawai DJPLN yang telah diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I, memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan, dan tidak pernah terkana sanksi administrasi dan memiliki integrasi yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah sehat jasmani dan rohani, berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan bidang Hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau penilai, memiliki kemampuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala KP2LN setempat, dan lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai, khusus bagi Notaris dan Penilai yang tidak mengikuti
57
Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Kauangan. Khusus bagi lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dan Pensiunan PNS DJPLN, tidak perlu mengikuti ujian profesi Pejabat Lelang dan Penilai. Tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangn dari pejabat berwenang, yaitu untuk Notaris rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan, atau untuk pensiunan PNS DJPLN rekomendasi dari kantor Pusat DJPLN, dan untuk lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh badan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, dengan Surat Keterangan Kelakuan baik dari Kepolisisan. Khusus untuk pensiun PNS DJPLN, berpangkat serendahrendahnya Penata Muda (Golongan III/a) Dokumen persyaratan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I menurut Pasal 2 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pejabat Lelang untuk selanjutnya disebut Juknis Pejabat Lelang terdiri dari Fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisir, fotocopy Surat Keputusan kepangkatan terakhir, Fotocpy sertifikat kelulusan Pendidikan dan Latihan (diklat) Pejabat lelang dan Penilai, atau lulus Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang III (khusus) Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, dan DPT III PPLN, surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani, surat rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja dan memiliki integritas yang tinggi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan. Orang-orang yang mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II harus melengkapi dokumen persyaratan pengangkatannya berdasarkan Pasal 3 Keputusan DJPLN tersebut diatas yang terdiri dari fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisir, fotocoopy Surat Keputusan kepangkatan terakhir, fotocopy sertifikat kelulusan Pendidikan dan Latiha (diklat) Pejabat Lelang dan Penilai, atau lulus Diklat Pejabat Lelang, Diklat lelang III (khusus), Diklat Lelang II, Diklat Lelang III, dan DPT III PPLN, surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani, bukti menutup asuransi profesi.
1. 2.
3. 4.
Pejabat Lelang Kelas II Yang berasal dari: Notaris melengkapi persyaratan dengan fotocopy surat pengangkatan sebagai Notaris, surat rekomendasi dan keterangan dari organisasi profesi Notaris yang menyatakan tidak pernah terkena sanksi administrasi, dan surat Keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian. Pensiunan PNS DJPLN melengkapi persyaratan fotocopy SK pensiun PNS DJPLN, surat keterangn dari Kantor Pusat DJPLN yang menyatakan tidak pernah terkena sanksi administrasi. PNS Departemen Keuangan melengkapi persyaratan dengan surat rekomendasi dari kepala Kanwil departemen Keuangan setempat dan fotocopy Surat keputusan Jabatan terakhir. Diklat-diklat yang harus diikuti dan lulus tersebut tidak bersifat akumulasi, tetapi pilihan, yaitu memilih salah satu diklat yang ada. Pejabat Lelang yang bersal dari luar pegawai DJPLN mengikuti Diklat Pejabat Lelang dan Penilai, atau Diklat Lelang III (khusus) yaitu diklat yang diselenggarakan khusus bagi pejabat lelang diluar pegawai DJPLN dengan pendidikan arjana. Diklat-diklat yang lain, yaitu Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang II untuk yang bukan sarjana, Diklat lelang III untuk yang berpendidikan sarjana dan Diklat Penyesuaian Tugas Tingkat III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (DPT IIIPPLN), diselenggarakan khusus untuk pegawai DJPLN. Berdasarkan Pasal 23 VI Pejabat Lelang sebelum memangku jabatannya mengangkat sumpah didepan Kepala Pemerintah Daerah. Sumpah dapat dilakukan didepan Kepala Pemerintahan setempat, hal ini dilakukan apabila ada keadaan tertentu dikuasakan kepadanya oleh Kepala Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan lelang yang terbaru ketentuan mengenai pengambilan sumpah ini tetap berlaku. Sebelum melaksanakan tugas Pejabat Lelang terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilanti dihadapan dan oleh Kepala Kanwil DJPLN yang membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 9 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang. Sumpah yang diucapkan ketika diangkat sebgai Pejabat Lelang dalam VI lebih singkat, hanya menyatakan bahwa akan melaksanakn tugasnya sebagai Pejabat lelang secara seksama. Melaksanakan tugas secara
58
seksama yang dimaksud adalah juga melaksanakan tugas tersebut dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlakua sebagaimana halnya yang harus dilakukan oleh sorang pejabat. Didalam Kepmenkeu sumpah yang diucapkan selain berjanji akan melaksanakan jabatan dengan jujur, seksama, tidak membeda-bedakan, menegakkan hukum dan keadilan, juga akan setia, mempertahankan serta mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Pejabat lelang juga bersumpah bahwa untuk mendapatkan jabatan tersebut tidak berjanji memberikan sesuatu kepada siapapun baik langsung maupun tidak langsung dengan nama apapun, serta dalam menjalankan jabatannya tidak akan menerima sesuatu janji pemberian dari siapapun untuk melakukan atau tidak menerima suatu janji pemberian dari siapapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung. Luasnya sumpah yang diucapkan oleh Pejabat Lelang sekarang mengindikasikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini DJPLN, mengharapkan seorang Pejabat Lelang yang jujur, adil, tidak memihak dan bersih dalam artian seorang Pejabat Lelang melakukan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan karena pemberian dari suatu pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Lelang. Dulu Pejabat Lelang mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Gubernur Jenderal, sekarang pengucapan sumpah dan pelantikan dilakukan dihadapan dan oleh Kepala Kanwil DJPLN yang membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan. Tingkatan pejabat yang mengambil sumpah dan melantik Pejabat lelang sekarang lebih rendah, halini dikarenakan Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugas jabatannya dilakukan pengawasan dan pengawasan ini akan lebih mudah dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPLN yang membawahi tempat kedudukan Pejabat Lelang. Menurut Pasal 4 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat lelangg pengambilan sumpah/janji oleh kepala Kanwil DJPLN didampingi oleh seorang rohaniawan dan disaksikan sekurangkurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.
Tugas/Wewenang Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang. Pasal 7 VR menyatakan bahwa Pejabat Lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaranya mengadakan penjualan dalam daerahnya. Maksudnya ialah bahwa setiap permintaan lelang yang diajukan kepadanya didalam wilayah kerja atau tempat kedudukan Pejabat lelang tersebut maka tidak dapat ditolak karena mempunyai kewenagan dalam wilayah kerja atau tempat kedudukan Pejabat Lelang tesebut maka tidak dapat ditolak karena mempunyai kewenangan dalam wilayah tersebut. Tugas Pejabat lelang berdasarkan Pasal 9 VI yaitu wajib menjaga ketertiban pada pelelangan, bila perlu meminta bantuan pada Kepala Kepolisian setempat. Untuk kepentingan ketertiban, pelelangan dapat dihentikan untuk sementara selama waktu yang dipandang perlu, apabila wewenang ini digunakan, Pejabat lelang memberitahukan saat dimulai lagi pelelangan pada orang-orang yang berkumpul dalam pelaksanaan lelang tersebut. Pejabat lelang berdasarkan pasal 11 VI mempunyai tugas menyetorkan uang yang diterima dari penjualan barang selama pelelangan berjalan secepat mungkin setelah lelang selesai pada kas lelang.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 12 VI menyatakan tugas Pejabat Lelang yang lain adalah memelihara buku-buku: Daftar lelang. Daftar barang-barang yang hutang, untuk tiap lelang tersendiri. Buku kas yang pada akhir triwulan diadakan rekapitulasi mengenai penerimaan-penerimaan dalam jangka waktu yang bersangkutan dengan penyetoran ke kas negara dalam triwulan itu. Daftar orang-orang yang hutang, yang belum melunasi hutangnya, dengan disebut orang-per orang. Daftar jaminan seperti yang disebut dalam Pasal 26 VR sejauh diadakan dengan kata khusus, menurut model yang ditetapkan oleh Direktur Financien.
6.
59
Pejabat Lelang, menyimpan dengan teratur surat-surat resmi yang masuk dan minut-minut dari surat resmi yang keluar yang bersangkutan dengan tata usaha lelang dan memberi nomor urut yang berlaku untuk satu tahun pada surat-surat keluar dan masuk berdasarkan Pasal 13 VI, dan wajib mengatur arsipnya sedemikian hingga mudah dipergunakan. Pasal 13a VI menyatakan bahwa pejabat Lelang, dalam lingkungan pekerjaannya, berwenang untuk dan atas nama Gubernur Jenderal sebagai mewakili Indonesia, menerima sebagai jaminan bagi piutang yang diberikan pada pelelangan berupa hypotek atas barang tak bergerak, turut dalam pembuatan akta tentang hal itu, menandatangani dan selanjutnya melakukan semua hal yang bersangkutan yang diperlukan. Disamping itu Pejabat Lelang berwenang untuk atas nama Gubernur Jenderal sebagai wakil Indonesia, untuk memberikan Consent untuk roya piutang yang diberikan dengan jaminan hypotek atas barang tak bergerak dalam pelelangan. Pasal 13b VI menentukan Pejabat Lelang berwenang untuk atas nama Gubernur Jenderal sebagai wakil Indonesia, menerima barang gadai sebagai jaminan yang disebut dalam pasal 26 ayat (3) VR dan melakukan semua hal yang bersangkutan yang diperlukan. Pembeli disahkan oleh Pejabat Lelang menurut Pasal 38 ayat (1) Kapmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang. Artinya peserta lelang dapat ditunjuk dan disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang maka tidak dinyatakan sebagai pembeli. Pasal 43 ayat (1) Kemenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Juklak Lelang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Risalah Lelang merupakan akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya lelang. Setiap pelaksanaan lelang harus selalu dibuat risalah lelang karena dapat dijadikan sebagai bukti untuk balik nama bagi pembeli. Pejabat lelang berdasarkan Pasal 5 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis pejabat Lelang jo Pasal 10 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang setelah ada penunjukan dari Kepala KP2LN/Pimpinan Balai Lelang mempunyai tugas melakukan kegiatan persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan kegiatan setelah lelang. Pasal 6 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang memberikan perincian tugas Pejabat Lelang sebagai berikut: 1. Dalam persiapan Pejabat Lelang: a. Meminta dan menerima dokumen persyaratan lelang yang berkaitan dengan obyek lelang, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumen persyaratan lelang. b. Memberikan informasi lelang kepada pengguna jasa lelang antara lain, tatacara penawaran lelang, uang jaminan, pelunasan Uang hasil lelang, Bea Lelang dan pungutan-pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan, obyek lelang dan atau pengumuman lelang. c.
2.
3.
Membuat bagian Kepala Risalah Lelang, dan mempersiapka bagian badan dan bagian Kaki Risalah Lelang.
Dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang: a. membaca bagian Kepala Risalah Lelang, b. memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancer, mengatur keteppatan waktu; c.
bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa, menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana, dan menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidak tertiban atau ketidak amanan dalam pelaksanaan lelang,
d.
mmengesahkan Pembeli Lelang, dan membuat bagian Badan Risalah Lelang.
Dalam kegiatan setelah lelang pejabat Lelang: a. Membuat bagian kaki Risalah lelang, menutup dan menandatangani Risalah lelang.
60
b.
a. b. c. d.
Pejabat Lelang Kelas I menyetorkan Uang Hasil lelang yang diterima dari Pembeli ke Bendahara Penerima/Rekening KP2LN. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II menyetorkan Bea lelang, Uang miskin dan PPh (apabila ada) ke Kas Negara serta Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara/Penjual. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang menyetorkan Biaya Administrasi dan PPh (apabila ada) ke Kas Negara serta hasil Bersih Lelang ke Pemilik barang.
Didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepmenkeu tersebut diatas maka menurut Pasal 11 Pejabat Lelang mempunyai fungsi sebagai berikut : Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu Pejabat Lelang meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang. Pemberi informasi lelang yaitu Pejabat lelang memberikan Informasi kepada pengguna jasa lelang dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan lelang. Pemimpinn lelang, yaitu Pejabat lelang dalam memimpin lelang harus komunikatif, adil, tegas dan bewibawa untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan lelang, dan Pejabat umum, yaitu Pejabat yang membuat akta otentik berdasarkan undang-undang di wilayah kerjanya.
Jenis lelang yang Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakannya ditentukan dalam Pasal 13 Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, yaitu: (1) Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. (2) Pejabat lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang hanya berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Pesero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1997. Pejabat Lelang Kelas I tidak disebutkan secara tertulis jenis lelang apa yang dapat dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Pejabat lelang Kelas I berwenang melaksanakan semua jenis lelang. Pasal 15 Kepmenkeu tersebut diatas memberikan ketentuan bahwa Pelabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemandu Lelang dalam hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan, yang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang. Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya biasanya dalam hal menawarkan barang yang dilelang secara lisan dilakukannya sendiri, tetapi apabila dipandang perlu atau atas permintaan Penjual maka dapat meminta bantuan Pemandu Lelang yang dianggap telah mendapatkan kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang. Pasal 7 keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang memberikan ketentuan bahwa Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang dengan enawaran secara lisan dapat dibantu Pemandu Lelang yang diusulkan secara tertulis oleh Penjual pada saat mengajukan permohonan lelang, Kepala KP2LN atau Pimpinan Balai Lelang mendapatkan pemandu lelang dengan Surat Tugas, apabila tidak mempunyai Pemandu Lelang, apabila tidak mempunyai Pemandu lelang bertugas menawarkan barang dalam pelaksanaan lelang sampai dengan diperoleh penawaran teringgi dan bertanggung jawab kepada Pejabat Lelang. Keberadaan Pemandu Lelang biasanya dengan tujuan agar pelaksanaan lelang lebih menarik dan untuk dapat merangsang peserta lelang menaikkan harga penawaran sehingga harga lelang yang optimal dapat dicapai.
a. b. c. d. e.
Berdasarkan Pasal 16 kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak lelang menyatakan Pejabat Lelang mempunyai wewenang sebagai berikut: menegur atau mengeluarkan peserta atau pengunjung lelang apabila melanggar tata tertib lelang; menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu; mengesahkan atau membatalkan surat penawaran lelang; mengesahkan Pembeli Lelang; dan membaalkan Pembeli Lelang yang wanprestasi.
61
Tugas utama Pejabat Lelang adalah melaksanakan lelang, tentu saja diharapkan pelaksanaan lelang berjalan dengan baik. Agar lelang terlaksana dengan baik maka ada beberapa kewenangan Pejabat Lelang dalam melaksankan tugasnya. Kewenangan tersebut seperti yang tercantum dalam Kepmenkeu diatas. Apabila ada pengunjung atau peserta yang mengganggu ketertiban jalannya lelang atau melanggar tata tertib maka dapat ditegur atau dikeluarkan dari ruang lelang, atau apabila suasana tidak mendukung pelaksanaan lelang dapat dihentikan untuk sementara. Selain itu Pejabat lelang dapat mengesahkan penawaran lelang atau membatalkan lelang yang melanggar ketentuan lelang, mengesahkan pembeli karena pemenang lelang yang disahkan oleh Pejabaat Lelang yang merupakan Pembeli, juga berwenang untuk membatalkan Pembeli yang wanprestasi maksudnya adalah pihak yang disahkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang dapat dibatalkan statusnya sebagai Pembeli apabila wanprestasi yaitu tidak membayar harga lelang pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan lelang.
1. 2.
Didalam melaksana tugasnya Pejabat Lelang diawasi oleh Pengawas Lelang yang melakukan penilaian atas kinerja Pejabat Lelang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf a keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang. Penilaian kinerja Pejabat Lelang tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 yang didasarkan pada: a. Kualitas pelayanan lelang antara lain: Kecematan dalam menganalisa dokumen, Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang 3. Ketepatan waktu menyetorkan uang hasil lelang, 4. Kejujuran dan loyalitas, 5. Optimalisasi harga lelang b.
Kualitas pelayanan lelang, antara lain: 1. jumlah risalah lelang (laku, ditahan dan tidak ada penawaran) 2. jumlah uang hasil lelang (Pokok Lelang, Bea Lelang, Biaya Administrasi Lelang, Uang Miskin dan pungutan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku). 3.
pembuatan turunan Risalah Lelang.
Pejabat Lelang selain diawasi juga dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal berdasarkan Pasal 23 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang berupa penghargaan atau sanksi. Penghargaan yang dibrikan antara lain berupa Surat atau Piagam. Sanksi yang diberikan berupa peringatan secara tertulis berdasarkan kinerja Pejabat Lelang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pembebastugasan atau pemberhentian. Pembebastugasan berdasarkan Pasal 24 Keputusan DJPLN Nomor 36/PL/2002 tentang Juknis Pejabat Lelang dilakukan apabila diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan atas indikasi pelanggaran.
a. b. c. d. e.
Selanjutnya dalam Pasal 25 Keputusan DJPLN tersebut diatas pelanggaran yang dimaksud adalah: Tidak menyetorkan uang hasil lelang, Melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyalahgunakan uang jaminan lelang, atau, Melakukan tindakan diluar kepatutan sebagai pejabat lelang, dan atau Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pejabat lelang yang bersangkutan telah berstatus sebagai terdakwa dengan memberikan surat keterangan. Berdasarkan Pasal Kepmenkeu nomor 205/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang pelanggaran diindikasikan berupa: 1. Membeli barang yang dilelang dihadapannya. 2. Menerima kuasa dari pembeli.
62
RISALAH LELANG RISALAH LELANG Pasal 35 VR menyatakan bahwa setiap penjualan dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri. Berita acara yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas biasa disebut dengan Risalah Lelang. Pasal 1 ayat (16) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang memberikan pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Pasal 1 ayat (28) Permenkeu nomor 40/PMK.07/2006 tentang Juklak Lelang pengertian Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagai para pihak. Pasal 37 VR menyatakan Berita acara lelang berisi : a. 1. 2. 3.
4.
5. b.
Bagian Kepala : tanggal dengan huruf; nama kecil, nama dan tempat kedudukan Juru Lelang juga nama kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan dilakukan didepannya; nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang, untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian, jika ia tidak dibuat atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan penjualan dan dalam keadaan, bahwa juru lelang berdasar pasal 20 harus meyakinkan bahwa penjual berhak untuk menjual, juga pendapatnya tentang hal itu; tempat dimana penjualan dilakukan; menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang yang tidak bergerak bukti mutlak harus menurut bunyi kata-katanya, dengan menyebut hak dari tanda-tanda lain yang ada diatasnya dan beban yang membebani barang-barang tersebut; syarat-syarat dilakukan pejualan. Bagian Badan : 1. uraian dari yang dilelangkan; 2. nama dan pekerjaan dari tiap Pembeli, juaga tempat kediamannya,jika ia tidak berkediaman di tempat, dimana dilakukan penjualan; 3.
harga, yang diberikan dengan angka;
4. dalam penjualan seuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga dengan angka tawaran atau perssetujuan harga, yang tetap mengikat nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya yang bersangkutan juga tempat kediamannya, dimana dilakuka penjualan.
c.
Bagian Kaki : 1. penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan angka; 2. jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dn jumlah yang ditahan untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka-angka;
63
1. 2.
Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang dalam Pasal 43 disebutkan bahwa: Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Risalah Lelang terdiri dari: a. Bagian Kepala, berdasarkan Pasal 44 memuat sekurang-kurangnya:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Hari, tanggal, dan jam lelang ditullis dengan huruf dan angka; Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili dari Pejabat Lelang Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili Penjual; Nomor /tanggal Surat Permohonan lelang; Tempat pelaksanaan lelang; Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; Dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergeraak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus diebutkan status hak tanah atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan, Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan, keterangan lain yang membebani tanah tersebut; (8) Cara bagaimana lelang tersebut telah diumumkan oleh Penjual; (9) Syarat-syarat umum lelang. b. Bagian Badan Risalah Lelang, berdasarkan Pasal 4 5 memuat sekurang- kurangnya: (1) Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah (2) Nama barang yang dilelang (3) Nama, pekerjaan dan alamat Pembeli, sebagai Pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain (4) Bank Kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha yang akan ditunjuk namanya (dalam hal bank kreditor sebagai Pembeli lelang) (5) Harga lelang dengan angka dan huruf (6) Daftar barang yang laku terjual/ditahan menurut nilai, nama, alamat Pembeli c. Bagian Kaki Risalah Lelang berdasarkan Pasal 46 memuat sekurang-kurangnya : Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf Jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf Jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf Banyaknya surat-surat yang dilampirkan pda Risalah lelang dengan angka dan huruf Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf (6) Tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/Kuasa Penjual dalam hal lelang barang bergerak. (7) Tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/Kuasa penjual dan Pembeli/Kusa Pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak 3. Setiap Risalah Lelang diberi Nomor urut tersendiri (1) (2) (3) (4) (5)
Bagian-bagian Risalah Lelang antara VR dengan Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang sama, yaitu kepala, badan dan kaki, tetapi isi dari bagian-bagian tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan ada penambahan, seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
menyebutkan hari dan jam lelang dilaksanakan nomor/tanggal Surat Permohonan Lelang banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah daftar barang yang laku terjual/ditahan memuat nilai, nama, alamat Pembeli banyaknya surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Risalah Lelang menurut VR dengan Kepmenkeu, hanya ada sedikit penambahan. Penambahan isi dari Risalah Lelang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan Risalah Lelang sebagai akta otentik untuk menjadi pembuktian yang sempurna bagi para pihak.
Pasal 38 VR menyatakan :
64
”Tiap lembar berita acara dengan pengecualian dari yang terakhir, ditandatangani oleh juru Lelang atau kuasanya sebagai pembenaran. Berita acara ditanda tangani oleh juru lelang atau yang dikuasakan dan orang, atas permintaan siapa dilakukan penjualan, jika ia menghendaki tidak turut tanda tangan atau ia pada waktu penutupan berita acara tidak hadir, tentang hal itu dalam berita acara disebutkan. Penyebutan bahwa Penjual tidak menghendaki tanda tangan atau tidak hadir, berlaku sebagai tanda tangan Penjual”.
1.
Pasal 48 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/20002 tentang Juklak Lelang menyatakan bahwa: Penanda tanganan Risalah lelang dilakukan oleh: a. Pejabat Lelang pada setiap lembar disebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir. b. Pejabat Lelang daan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak. c.
2.
Pejabat lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/Kuasa Pembeli pada lembar trakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.
Apabila Penjual tidak menghendaki menandatangani risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, hal ini dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai tanda tangan.
Pasal 39 VR menyatakan: ”Tidak boleh diadakan perubahan atau tambahan dalam berita acara kecuali dipinggir lembaran atu, jika di situ tidak ada tempat, langsung sebelum penanda tanganan berita acara, dalam hal belakangan dengan menunjuk halaman-halamanan dan baris, yang bersangkutan. Tidak ada pencoretan kata-kata, huruf atau angka dalam berita acara boleh kecuali dengan coretan tipis sedemikian hingga tetap dapat dibaca apa ada yang dicoret. Jumlah kata-kata, huruf dan angka yang dicoret disebut dipinggir lembaran. Semua yang karena pasal ini ditulis dipinggir dari berita acara, ditanda tangani oleh penanda tangan dari berita acara”.
1.
2. 3.
Pasal 47 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak lelang menyatakan bahwa: pembentulan kesalahan pembuatan risalah lelang berupa penggantian, dilakukan dengan: a. pencoretan kesalahan kata, huruf dan angka dalam risalah lelang dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca b. penambahan/perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis disebelah pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang. Apabila tidak mencukupi ditulis pada bagian bawahdari bagian-bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu. jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar risalah lelang, begitu pula banyaknya kata/angka yang ditambahkan perubahan sesudah risalah lelang ditutup dan ditanda tangani tidak boleh dilakukan Risalah Lelang yang telah ditutup dan ditanda tangani tidak boleh dilakukan perubahan, tetapi apabila ada hal prinsipiil yang diketahui Setelah penutupan Risalah Lelang, berdasarkan Pasal 49 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang, Kepala Kantor lelang mencatat hal tersebut pada bagian bawah setelah tanda tangan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan pada setiap catatan tersebut. Pasal 41 VR menyatakan: ”Berita acara disimpan oleh Juru Lelang atau penggantinya, dan di tempat-tempat dimana terdapat lebih dari satu juru lelang, oleh pemegang buku kantor lelang. Penyimpan wajib memperlihatkan berita acara pada Pengawas Kantor Lelang Negeri atas permintaannya dengan mengirimkannya”. Pasal 50 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak Lelang menyatakan pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Salinan / Petikan / Grosse yang otentik dari Minuta Risalah lelang yang
65
telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang dengan dibebani Bea Materai. Pihak yang berkepentingan tersebut adalah: 1. Pembeli 2. Penjual 3. Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas.
66
KETIKA DEBITOR MENGHALANGI SAAT EKSEKUSI LELANG Pembeli Bisa Minta Bantuan Polisi Setelah kewenangan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) dikurangi, kerja pengadilan ju stru kian menumpuk. Sebab, banyak kasus sengketa lelang bermuara di lembaga peradilan. Terobosan pun dibuat. Tak semua urusan lelang harus diproses di pengadilan, tapi dengan cara parate eksekusi. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH. (sekarang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia). Banyak sengketa lelang yang terjadi. Misalnya, seorang pemenang lelang tak bisa mengambil alih aset karena dihalang-halangi debitor. Bagaimana solusinya? Harus dipahami bahwa pelelangan terhadap suatu objek bisa terjadi karena melalui putusan peradilan. Yakni, tergugat dihukum membayar sejumlah uang tetapi dia tidak mau, sehingga barangbarangnya disita kemudian dilelang. Kemungkinan yang kedua, pelelangan yang terjadi atas permintaan dari kreditor (bank) yang berdasarkan UU Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996) kreditor memang bisa menjual sendiri barang yang dijadikan hak tanggungan atau parate eksekusi. Masalahnya? Permasalahannya, kadang pembeli lelang yang akan menguasai barang, tak bisa karena pihak pemilik lama tak mau menyerahkan. Maka, dia bisa mempergunakan pasal 200 ayat 11 HIR (soal eksekusi pengosongan). Dalam Rakernas Makassar 2007, MA menetapkan terobosan. Walaupun pelelangan itu dilakukan tanpa melalui proses hukum pengadilan (parate eksekusi), maka dia (pembeli lelang) bisa minta menggunakan Pasal 200 ayat 11 HIR tersebut. Latar belakangnya, ada pengadilan yang mau menerima permohonan dan ada yang menolak dan pemohon harus mengakukan gugatan lagi ke pengadilan. Menurut pendapat MA, itu suatu hal yang berbelit-belit dan tidak punya dasar. Bagaimana prosedur pemakaian pasal 200 ayat 11 HIR? Dalam pasal dikatakan pembeli lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Yakni, pengosongan atas perintah pengadilan. Kalau perlu bisa minta bantuan polisi unt uk mengosongkan. Bagaimana kalau asetnya berupa benda bergerak, misalnya saham? Kalau saham, hampir-hampir tak mungkin dilakukan penyitaan karena merupakan barang yang tidak berwujud. Yang bisa dilakukan sesuai UU Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), pihak yang bersangkutan bisa minta ketua pengadilan lantas diteruskan ke Ketua Pengadilan Tinggi yang kemudian meminta Bapepam untuk melakukan pemblokiran. Meski penyitaan tak dilarang
67
dalam hukum acara, tetapi dalam praktiknya hal itu tidak mungkin dilakukan. Bagaimana dengan upaya perlawanan pihak pemilik aset? Setiap upaya eksekusi (pengosongan) dapat diajukan perlawanan. Apabila ada perlawanan, maka perlawanan harus diperiksa lebih dahulu. Perlawanan sebenarnya tidak menunda eksekusi, kecuali ketua PN menganggap perlawanan beralasan atau ada tanda-tanda beralasan. Maka dia bisa mengeluarkan perintah untuk ditunda. Semua eksekusi bisa dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga. Misalnya, tahu-tahu tanah dilelang padahal (dia) punya sertifikat. Putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Begitupun hak tanggungan itu. Jika gugatan perlawanan diterima, bagaimana status aset? Perlawanan adalah semacam perkara. Kalau dalam perlawanan itu, dia bisa buktikan bahwa dasar eksekusi cacat atau ada cacat dalam eksekusi, maka mungkin saja itu dikabulkan. Itu nanti berdasarkan bukti-bukti apakah si pelawan bisa membuktikan eksekusi cacat atau dasar eksekusi cacat. Siapa yang bertanggungjawab atas biaya yang telanjur dikeluarkan pihak pembeli lelang? Dia bisa minta pada penjual lelang itu atau pemohon penjual lelang.Tanggung jawabnya ada pada penjual lelang. Lewat pengadilan, si pembeli lelang bisa minta ganti rugi. Untuk menghindari sengketa di kemudian hari, apa yang bsia dilakukan para peserta lelang? Pertama, memastikan aset yang dilelang adalah milik penjual lelang. Kedua, dia harus betul-betul memenuhi prosedur lelang. Apakah sebelum lelang sudah diumumkan, apakah harga taksiran lelang sudah ada? Soal pengumuman lelang itu punya arti penting? Agar terbuka bagi umum dan tak ada kongkalikong di situ. Kalau dilakukan secara tertutup itu bukan lelang namanya. Pelelangan harus melibatkan masyarakat secara umum, tak bisa satu orang. Setiap orang boleh ajukan penawaran. Kalau tak diumumkan, bagaimana orang lain bisa tahu. Semakin terbuka semakin kredibel. Jika prosedur tak diperhatikan, apakah fatal? Kalau prosedur benar, bisa dipastikan yang jual barang yang punya, ya aman saja. Kalau ada prosedur cacat, bisa saja lelang dibatalkan oleh pengadilan. Katakanlah tidak diumumkan sesuai syarat, yakni dua kali, tapi hanya satu kali atau tidak sama sekali. Itu prosedur cacat. Bisa jadi pertimbangan hakim untuk membatalkan lelang.
68
Peralihan Hak Dengan Cara Lelang Lelang1Untuk melakukan pembelian rumah yang diperoleh secara lelang, awalnya memang tidak seperti prosedur jual beli biasa. Karena calon pembeli tidak langsung bertransaksi dengan pemilik rumah, melainkan melalui Balai lelang yang ditunjuk. Biasanya yang dibeli adalah assetasset jaminan bank yang telah disita oleh bank dimaksud, karena pemiliknya tidak dapat mengembalikan kredit yang diterimanya (macet).
I. Proses Lelang sendiri melalui Balai Lelang Proses lelang langsung ini hanya dapat dilaksanakan jika tidak ada kemungkinan bantahan dari pemilik asset (bisa rumah atau barang), dan barang yang akan dilelang tersebut sudah dikuasai oleh pemohon lelang (tidak perlu ada pengosongan lagi) atau dengan kata lain masuk dalam kategori lelang secara sukarela. Untuk proses lelang tersebut, pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang pada Balai Lelang Swasta atau Pemerintah. Namun, jika melalui Balai lelang swasta, harus mendapat bantuan dari Kantor Lelang Negara, selaku pelaksana (juru lelang). Jadi balai lelang swasta tersebut hanya membantu untuk mempersiapkan dokumen2nya. Pada permohonan lelangnya, pihak pemohon harus melampirkan: a.
Surat permohonan lelang
b.
Surat-surat somasi yang dilaksanakan secara pribadi sebanyak 3 kali berturut-turut
c.
Akta Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian kredit dan Pengikatan jaminan (bentuknya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan & Sertifikat Hak Tanggungan - SHT). Apabila tidak ada SHT, lelang tidak boleh dilakukan tanpa melalui gugatan terlebih dahulu.
d.
Data2 jaminan/barang yang akan lelang (copy sertifikat, PBB 5 th terakhir, IMB dll).
e.
Data2 pemilik jaminan/barang yang akan dilelang (copy
f.
Surat Pernyataan dari pemohon lelang (kreditur) yang menyatakan bahwa Kreditur melepaskan pihak Kantor Lelang atau Balai Lelang dari segala tuntutan yang mungkin timbul dikemudian hari.
KTP, kartu keluarga dan akta nikah)
Setelah seluruh data-data tersebut lengkap, maka dimintakan jadwal lelang, dan selanjutnya pengumuman lelang di surat kabar selama 2 X dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari (terhitung dari tanggal pengumuman pertama sampai dengan hari pelaksanaan lelang). Setelah proses pengumuman tersebut dilaksanakan, maka lelang tersebut dapat dilangsungkan.
69
Pemenang Lelang akan mendapatkan akta Risalah Lelang setelah membayarkan harga jaminan/barang yang dilelang serta pembayaran atas pajak penghasilan ( PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
II. Proses lelang melalui Penetapan Pengadilan Proses lelang melalui pengadilan ini dilakukan apabila jaminan/barang yang akan dilelang tersebut masih dalam kondisi: a.
Masih dikuasai oleh pemilik jaminan/pemilik barang (belum dikosongkan).
b.
Adanya indikasi perlawanan dari pemilik jaminan/pemilik barang Proses pelaksanaan lelang melalui pengadilan dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1.
Kreditur selaku Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan kreditur atau di tempat yang sudah ditentukan di dalam akta Perjanjian Kredit atau akta Pengakuan Hutangnya. Jika permohonan lelang disetujui dan karenanya keluar penetapan lelangnya, maka Prosesnya akan dilanjutkan dengan permohonan sita jaminan
2.
Setelah keluarnya Penetapan Lelang, dilanjutkan dengan permohonan Sita Jaminan. Jk Penetapan Sita sdh keluar, dilanjutkan dgn penyitaan objek lelang kmdn di daftarkan di ktr BPN. Setelah itu PN mengajukan permohonan SKPT.
3.
Setelah keluarnya SKPT tersebut, maka Pengadilan Negeri mengajukan permohonan untuk dapat dilaksanakannya Taksasi. Pada proses taksasi ini, yang melakukannya adalah pihak dari kelurahan dan pihak dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk dapat ditetapkannya berapa nilai atau harga wajar atas jaminan/barang yang akan dilelang. Setelah didapatkannya harga, maka Kepala Pengadilan akan menetapkan harga limit terendah atas jaminan/barang yang akan dilelang tersebut.
4.
Setelah adanya penetapan Harga Limit, maka Pengadilan Negeri mengajukan permohonan untuk penjadwalan lelang pada kantor lelang Negara..
5.
Setelah mendapatkan jadwal lelang, barulah dilaksanakan pengumuman untuk pelaksanaan lelang melalui iklan di suratkabar nasional selama 2 (dua) kali dengan jarak masing-masing 15 (limabelas) hari sampai pada hari pelaksanaan lelang.
6.
Proses lelang tersebut.
•
Dalam pelaksanaan pembelian secara lelang, calon pembeli harus menaruh deposit sejumlah uang yang disyaratkan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. Kemudian melakukan penawaran. Calon pembeli yang melakukan penawaran tertinggi yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang dan berhak untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut sesuai harga yang telah ditentukan.
70
•
•
7.
Setelah dibayarkan harga yang ditetapkan, diikuti dengan pembayaran pajak penghasilan (pph) dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), maka pembeli tersebut akan memperoleh akta Risalah Lelang, yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Akta Risalah lelang ini sama fungsinya dengan akta Jual Beli yang biasa dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada proses jual beli biasa. Setelah ada pemenang lelang atas objek lelang, maka pemenang lelang/pembeli tersebut dapat mengajukan permohonan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilanjutkan dengan proses pengosongan atas jaminan/barang dimaksud dengan perintah dari Pengadilan
Bagaimana prosedur balik nama atas sertifikat yang diperoleh secara lelang? Untuk pelaksanaan balik namanya pada Kantor Pertanahan setempat, pembeli (pemenang lelang) tersebut harus melampirkan: 1.
Surat permohonan untuk balik nama sertifikat
2.
Kutipan Risalah Lelang
3.
Sertifikat asli atas tanah dan bangunan dimaksud
4.
Apabila sertifikat asli tidak diserahkan, harus ada keterangan Kepala Kantor Lelang mengenai las an tidak diserahkannya sertifikat dimaksud, yaitu: a. Untuk lelang non eksekusi: diproses sertifikat pengganti sebagaimana sertifikat hilang. Pengumuman satu kali selama satu bulan di media cetak (lihat artikel: Sertifikat Hilang).
b. Untuk lelang eksekusi: diterbitkan STP pengganti dengan Nomor hak baru, nomor hak lama
dimatikan.
Hal
penerbitan
sertifikat
pengganti
tersebut
diumumkan
di
media massadengan biaya pemohon.
5.
Identitas diri pemenang lelang dan atau kuasanya (foto copy): a. Perorangan: KTP dan KK yang masih berlaku (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
b. Badan Hukum: akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang).
6.
Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan
7.
bukti pelunasan harga pembelian.
8.
Bukti pembayaran SSB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan).
71
9.
Bukti pembayaran SSP (pajak penghasilan) final/catatan hasil elalng.
10. Sertifikat Hak Tanggungan (jika tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan). 11. Surat Roya, yaitu surat pernyataan dari Kreditur pemegang Hak Tanggungan dimaksud, yang menyatakan melepaskan tanah dan bangunan tersebut dari Hak Tanggungan untuk jumlah yang melebihi dari hasil lelang. 12. Risalah Lelang harus memuat keterangan Roya atau pengangkatan sita.
Dalam pelaksanaannya, lelang dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 1. Lelang terbuka; Yaitu Lelang yang dilaksanakan dengan cara penawaran langsung oleh peserta lelang dengan system harga naik-naik, dimana penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga limit & pemenangnya adalah penawaran harga yg tertinggi. Biasanya yang umum diketahui oleh masyarakat awam adalah lelang yang dilaksanakan dengan cara seperti ini.
2. Lelang tertutup; Yaitu Lelang ini dilaksanakan dengan cara penawaran dari para peserta lelang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan langsung kepada juru lelang pada saat lelang berlangsung. Setelah semua panawaran disetor, maka juru lelang akan membuka amplop tersebut satu persatu di hadapan para peserta lelang & langsung dibacakan. Pemenangnya adalah penawaran harga yang tertinggi. Ada pengecualian khusus mengenai harga yang dipilih. Untuk lelang terhadap tender pelaksanaan suatu proyek atau pengadaan suatu barang (biasanya pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah atau BUMN), maka pemenang lelangnya adalah peserta dengan penawaran harga terendah terhadap spesifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan.
72
