Makalah KPK jadi

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, yang selalu mendengarkan segala permintaan kami dan yang telah memberikan petunjuk besar pada kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan Judul ´KEDUDUKAN KPK SELAKU   LEMBAGA INDEPENDEN DAN PEMBANTU´. Sholawat serta salam selalu tercurah li mpahkan mpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Mu hammad SAW. yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang kita harapkan syafa¶atnya di dunia dan akhirat. Makalah ini dapat di selesaikan dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan   bimbingan dari berbagai pihak motivator. Oleh karena itu kami penulis mengucapkan banyak  terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kendatipun demikian, kami penulis menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. kesempurna an. Oleh karena karena itu, saran dan dan kritik yang konstrukif kami harapkan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya, kami penulis berharap agar paper ini dapat mendatangkan manfaat bagi  pembaca umumnya dan bagi kami penulis khususnya baik di dunia dan akhirat. Amiin. Amii n. Yogyakarta, 5 Januari 2012

Tim Penulis

1

PEMBAHASAN

 Pendahuluan Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa   peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan   penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk  lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan  perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi   belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak   pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 2

PEMBAHASAN

 Pendahuluan Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa   peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan   penindakan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk  lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan  perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi   belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak   pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 2

 berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap  penyelenggaraan pemerintahan negara.

Visi, misi dan Tujuan KPK  o

VISI Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat  bagi pegawai Komisi untuk mewujudkannya. Visi KPK adalah: ´Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi´ Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut Tindak  Pidana Korupsi.

o

MISI Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah: Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari korupsi. Dengan misi ini diharapkan KPK menjadi pemimpin sekaligus mendorong dalam gerakan   pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut mempunyai makna bahwa KPK adalah lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menjalankan tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan dan  penindakan TPK. Peran yang akan dimainkan KPK adalah pendobrak kebekuan penegakan hukum dan pendorong pemberantasan korupsi pada umumnya.

o

TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin dicapai oleh KPK  dalam periode Tahun 2008 ± 2011 adalah: Meningkatnya integritas aparat penegak hukum dan aparat pengawasan dalam pemberantasan korupsi, disertai dengan berkurangnya niat dan peluang untuk melakukan korupsi, sehingga korupsi di Indonesia berkurang secara signifikan; Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis dengan cakupan yang telah memasuki

berbagai

aspek

kehidupan 3

bermasyarakat,

berbangsa,

dan

bernegara.

Perkembangannya juga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dari jumlah kerugian negara. Berdasarkan kondisi tersebut, pemberantasan TPK harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara KPK dengan instansi penegak hukum dan instansi lain serta seluruh komponen bangsa dan negara. Peran KPK sebagai pemimpin dan pemicu memungkinkan terciptanya kerjasama tersebut, sehingga timbul suatu gerakan pemberantasan korupsi yang masif, dinamis, dan harmonis.

T ugas,

Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk  lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan  perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi   belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak   pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.  b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi d. Melakukan tindakan-tindakan pencegajan tindak pidana korupsi. e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara (Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 tahun 2002) 2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.  b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 4

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. e. Meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002) f.

Tertuang dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana diamanatkan didalam pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.  b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. d. menegakkan sumpah jabatan. e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

TATA

C  ARA PEL A PO RAN  D AN  PE  N  E  NTUAN  S TATU  S G  RATIFI  K  A S  I 

1. Tata Cara Pelaporan Gratifikasi Tentang cara pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap pegawai negeri atau penyelenggata negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut. 1) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengesi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang  berkaitan dengan gratifikasi. 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat: a.  Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;  b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. Urain jenis gratifikasi yang diterima; dan e.  Nilai gratifiksi yang diterima 5

Dalam penjelasan pasal 16 dijelaskan bahwa;   Ketentuan dalam pasal 16 ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan   penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penentuan Status Gratifikasi Penentuan mengenai status gratifikasi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (6) dan  pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan status gratifikasi disertai pertimbangan. 2) Dalam menentukan status kepemilikan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. 3) Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. 5) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tuju h) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 6) Penerahan gratifikasi yang menjadi meilik negara kepafa Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja t erhitung sejak tanggal ditetapkan. 7) Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sefikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

 EMP  AT  KEDU  DU  K  AN  , TAN GG UN G J  AW  AB , T 

D AN  S U S   S  A S  I    UNAN  O RG   ANI 

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi Tempat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 6

2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. 2. Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan korupsi. Tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 20Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, Dean Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa Keuangan. 2) Pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan ca ra: a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan  program kerjanya;  b. Menerbitkan laporan tahunan; dan c. Membuka akses informasi 3. Susunan Organisasi komisi Pemberantasan Korupsi Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut: 1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga negara yang dalam pelaksanaannya   bersifat bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, keanggotaannya terdiri atas: a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi  b. Tim Penasehat yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai p elaksana tugas. 2) Susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut; a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota; dan  b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masingmasing merangkap anggota. 3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota, adalah: a. Pejabat negara.  b. Penyidk dan penuntut umum. c. Bekerja secara kolektif, dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan ³bekerja secara kolektif´ adalah bahwa setiap pengambilan 7

keputusan harus disetujui dan diputusknan secara bersama-sama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. d. Penanggung jawab tertinggi Korupsi Pemberantasan Korupsi. 4) Korupsi

Pemberantasan

Korupsi

berwenang

mengangkat

Tim

Penasehat

yang

 beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang, yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan. 5) Pembentukan panitia seleksi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 6) Panitia seleks pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Tim Penasehat berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat. 7) Para calon Tim Penasehat yang telah terdafar, oleh paniti seleksi pemilihan diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi pemilihan. 8) Setelah para callon anggota Tim Penasehat tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat,   panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 (delapan) calon anggota Tim Penasehat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya dipilih sebanyak 4 (empat) orang anggota. 9) Tim

Penasehat

berfungsi

memberikan

nasehat

dan

pertimbangan

sesuai

dengan

kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 10) Anggota Tim Penasehat adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 11) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 12) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. 13) Komisi Pemberantasan Korupsi: a. Menetapkan kebijakkan data dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;  b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekertariat, Kepala Subbidang dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi. 14) Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

8

15) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Pemberantasan Korupsi. 16) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi membawahkan 4 (empat) deputi yang terdiri atas dan membawahi direkturat-direkturat; a. Deputi Bidang Pencegahan: a) Direktorat

Pendaftaran

dan

Pemeriksaan

Laporan

Harta

Kekayaan

Penyelenggara Negara.  b) Direktorat Gratifikasi. c) Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. d) Direktoran Penelitian dan Pengembangan. e) Sekretariat Diputi Bidang Pencegahan.  b. Deputi Bidang Penindakan: a) Direktorat Penyelidikan  b) Direktorat Penyidikan. c) Direktorat Penuntutan d) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan c. Deputi Bidang Informasi dan Data: a) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data  b) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi. c) Direktorat Monitor  d) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data. d. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan P engaduan Masyarakat: a) Direktorat Pengawasan Internal  b) Direktorat Pengaduan Masyarakat c) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengduan Masyarakat. 17) Dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-07/P/KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan mengenai tugas Deputi dan masing-masing Direktorat. a) Deputi Bidang Pencegahan Deputi Bidang Pencagahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya atau tindakantindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggrakan fungsi: a. Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara; 9

 b. Penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi; c. Penyelenggaraan progam pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. Sosoalisai pemberantasan tindak pidana korupsi; e. Kampaye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. Kerja sama bilateral atau multilateral dlam pemberantasan tidak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan, membawahkan: (1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan  Negara. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Negara melaksanakan sebagian tugas fungsi Deputi Bidang Pencegahan dalam melakukan  pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggaraan negara. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan   Negara menyelenggarakan fungsi: a. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggaraan  Negara  b. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari  para Penyelenggara Negara. c. Melakukan Penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, nepotisme terhadap Penyelenggara Negara. d. Mencari

dan

memperoleh

bukti-bukti,

menghadirkan

saksi-saksi

untuk 

  penyelidikan Penyelenggaraan Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan e. Jikan dianggap perli, selain meminta bukti kepimilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggaraan Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Direktorat Gratifikasi 10

Direktorat Gratifikasi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penerima gratifikasi dan sejenisnya oleh Penyelenggaraan   Negara. Dalam melaksanakansebagian tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat Gratifikasi Penyelenggaraan fungsi: a. Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi   pemerintah tentang dugaan penerima gratifikasi dan sejenisnya kepada Penyelenggaraan  Negara;  b. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh Penyelenggaraan Negara. c. Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan penyelenggaraan negara yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya; d. Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya; e. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada menteri keuangan. (3). Direktorat pendidikan dan pelayanan masyarakat Direktorat pendidikan dan pelayanan masyarakat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi   bidang pencegahan dalam bidang pendidikan dan pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat umum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Sosialisasi peran dan fungsi KPK kepada instansi pemerintah.  b. Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban berorientasi hasil kepada instansi pemerintah, masyarakat dan swasta. c. Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban berorientasi hasil kepada BUMP/ BUMD serta badan hukum lainnya. d. Penyelenggaraan seminar, workshop serta bentuk pelatihan lainnya dalam rangka Mengubah sikap dan perilaku antikorupsiserta meningkatkan peran pemerintah, mastarakat dan swasta; e. Penyusun program pendidikan dan pelatihan; f. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan; g. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan instruktur; 11

h. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan; i.

Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan;

4.Direktorat penelitian dan pengembangan Direktorat ini melaksanakan sebagian tugas dan fungsi debuti bidang pencegahan dalam  bidang penelitian dan pengembangan pemberantasan korupsi.Diantara fungsinya : a. Analisa kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan.  b. Penelitian dan pengembanganmanajemen kinerja sektor publik. c. Penelitian dan pengembangan kode etik anti korupsi. d. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan instasi lainya di bidang   pemberantasan korupsi. e. Evalasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil penelitian pengembangan. 5.Sekertariat debuti Bidang Pencegahan Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekertariatan di lingkungan debuti  bidang pencegahan.diantara fungsinya adalah : a. Pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekertariatan berupa  pemberian bimbingan,pembinaan dan pengamanan t eknis.  b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan debuti bidang pencegahan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja. c. Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan  program kerja,dan pelaksanaan ketatausahaan. B.Debuti Bidang Penindakan Mempunyai tugas melakukan penyelidikan ,penyidikan ,penuntutan dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangn dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pimpinan KPK. Dalam melaksanakan penyelididkan,penyidikan,penuntutan dan tindak hukuman lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peratuuran perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapka oleh pimpinan KPK,Debuti bidang penindakan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan justisial berupa pemberian  pembinaan dalam bidang tugasnya.

12

bimbingan dan

 b. Perencanaan,pelaksanaan,dan pengendalian kegiatan penyelidikan,penyidikan,penuntutan dan tindak hukum lain serta pengadministrasian. c. Pembinaan kerjasama,pelaksanaan koordinasi,dan pemberian bimbingan,serta petunjuk  teknis dalam penanganan tindak pidana korupsii,dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan,penyidikan,penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan KPK. d. Pembinaan dan peningkatan kemampuan ,ketrampilan dan integritas kepribadian para  petugas pelaksana penyelidik,penyididk dan penuntut umum. Debuti Bidang Penindakan membawakan : 1.Direktorat Penyelidikan Ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Debuti bidang penindakan dalam

penyelidikan

tindak

pidana

korupsi.dalam

melaksanakan

tugasnya

direktorat

  penyelidikan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya.  b. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi  berupa pemberian bimbingan,pembinaan,dan pengamanan teknis. c. Pelaksanaan

penerimaan

,analisis,

dan

penelitian

terhadap

informasi,pengaduan,laporan,menyiapkan pendapat dan saran. (2) direktorat penyidikan Direktorat penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tgas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang deputi bidang dalam penyidikan tindak pidana korupsi,direktorat penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya.  b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa pemberianbimbingan,pembinaan,dan pengamanan,teknis c. Pelaksanaan penerimaan,analisis,dan penelitian terhadap hasil penyelidikan yang diterima dari penyelidik  d. Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi

13

e. Penyiapan dan penyampaian pertimbangan,pendapat,dan saran kepada Deputi Bidang Penindakan atas hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah cukup ditingkatkan ke  penuntutan, dan pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan,umum dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya f. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi kegiatan penyidikan perkara tindak   pidana korupsi dengan instansi terkait g. Pelaksanaan kerja sama koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas penyidik perkara tindak pidana korupsi (3).Direktorat Penuntutan Direktorat penuntutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang  penindakan dalam penututan ,pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta tindakan hokum lainnya terhadap perkara , pidana korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang penindakan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi,direktorat penuntutan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak   pidana korupsi berupa bimbingan,pembinaan,dan pengamanan teknis  b. Penerimaan penyerahan berkas perkara dari penyidik dan menyempurnakan serta melengkapi berkas perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan. c. Penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim,putusan pengadilan serta tindakan hokum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi d. Penyiapan dan penyampaian petimbangan ,pendapat dan saran kepada Deputi Bidang  penindakan terhadap proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, dan  pengambilaliahan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan e. Pengumpulan dan penyiapan bahabn pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui peneriamaan laporan harian persidangan dan mengadministrasikannya,menelaah rencana tuntutan jaksa penuntut umum,dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya f. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan petunjuk t eknis kepada satuan tugas jaksa p enuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi. (4) secretariat deputi bidang penindakan Secretariat deputi bidnag penindakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan deputi bidang penindakan. 14

Dalam melaksanakan di bidang kesekretariatan di lingkungan deputi bidang penindakan,secretariat deputi bidang penidakan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa  pemberian bimbingan,pembinaan dan pengaman teknis  b. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan deputi bidang penindakan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja c. Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program kerja d. Pelaksanaan ketatausahaan e. Pengelolaan dan pemeliharaan administrasi perkara,barang bukti,dan tahanan f. Pelaksanaan penigkatan kemampuan,keterampilan,disiplin dan integritas kepribadian a parat  pelaksa dan pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk  deputi bidang penindakan. c) deputi bidang informasi dan data deputi bidang informasi dan data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi serta penembangan system informasi yang mendukung kegiatan  pencegahan,penyelidikan,penyidikan,dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap upaya pencegahan, dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. Dalam melaksanakan tugas pengolahan data dan informasi serta pengembangan system informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, Penyelidikan,penyidikan,dan penuntutan tindak pidana korupsi,serta melakukan monitor  terhada pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  penyelenggaraan Negara , deputi bidang informasi dan data menyelenggarakan tugas: a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta  pengembangan system  b. Pengumpulan, pengolaha, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basisi data c. Penyiapan analisis hasil pelaksanaan program dan kegiata KPk  d. Pengembangan system informasi dan pembinaan terhadap pengguna e. Pengembangan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat f. Monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan Negara 15

Deputi Bidang Informasi dan Data membawahkan 1) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data Direktorat Pengolahan Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi BIdang Informasi dan Data dalam bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiata pencegahan, penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan tindak pdana korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam bidang pengolahan Informasi dan data yang mendukung pelasanaan kegiatan  pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntun tindak pidana korupsi, Deputi Bidang Informasi dan data menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi  b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Penyiapan bahan analisis kinerja Komisi P emberantasan Korupsi d. Penyelenggaraan administrasi basis data 2) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan instansi Direktorat pembinaan jaringan kerja atar komisi dan instansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi bidang informasi dan data dalam  bidang pembinaan jaringan antarkomisi dan instansi yang berwenang dalam  pemberantasan korupsi Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan dalam  bidang pengolahan informasi dan yang mendukung pelasanaan kegiata pencegahan,  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi; a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan system aplikasi  b. Peyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi c. Pengembangan serta pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi   pemerintah dan masyarakat. (1) Direktorat Monitor  Direktorat Monitor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan  penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara. 16

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fugnsi deputi bidang informasi dan data dalam  bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan,  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Direktorat Monitor  menyelenggrakan tugas; a. Pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan  pemerintah  b. Perumusan saran KPK kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk  melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, system p engelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi c. Perumusan lapiran KPK kepasda presiden republic Indonesia, dewan perwakilan rakyat republic Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jikasaran komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. (2) Sekertariat Deputi Bidang INformasi dan Data Sekertariat deputi bidang informasi dan data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di  bidang kesekretariatan di lingkungan deputi bidang informasi dan data, secretariat deputi  bidang informasi dan data menyelenggrarakan tugas: a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan  berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;  b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan deputi bidang informasi dan data dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja c. Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan  program kerja d. Pelaksanaan ketatausahaan e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk deputi bidang inforasi dan data d) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan memproses  pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungisonal terhadap unit kerja yang berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan memproses pengaduan masyarakat.

17

Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berasda di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan membrpses pengaduan masyarakat, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengaeasan di lingkungan KPK   b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan internal dan  pemorosesan pengaduan masyarakat serta pengadministrasiannya Pemberian saran dan pendapat kepada Pimpinan KPK mengenai hasi pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat Deputi bidang Informasi dan Data membawahkan : (3) Direktorat Pengolahan Informasi dan Data Direktorat Pengolahan Informasi dan Data mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang INformasi dan Data dalam bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan  penuntutan tindak pdana korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam   bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan,   penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi;  b. Pengumpulan dan pengolahan dan data c. Penyiapan bahan analisi kinerja KOisi Pemberantasan Korupsi d. Penyelenggaraan administrasi basis data (4) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja S ntarkomisi dan Instansi Direktorat Pembinaan Jangan Kerja Antar-Komisi dan Instansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsi Deputi Bidang Informsi dan Data dalam bidang  pembinaan jaringan antar instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam   bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan,   penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan system aplikasi;  b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi 18

c. Pengembangan serta pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat (5) Direktorat Monitor  Direktorat Monitor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam melakukan monitor terhadap upaya pencegahan dan  penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Negara. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fugnsi deputi bidang informasi dan data dalam   bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan,   penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Direktorat Monitor  menyelenggrakan tugas; d. Pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan  pemerintah e. Perumusan saran KPK kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk  melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, system pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi f.

Perumusan lapiran KPK kepasda presiden republic Indonesia, dewan perwakilan rakyat republic Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jikasaran komisi pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

(6) Sekertariat Deputi Bidang INformasi dan Data Sekertariat deputi bidang informasi dan data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di   bidang kesekretariatan di lingkungan deputi bidang informasi dan data, secretariat deputi  bidang informasi dan data menyelenggrarakan tugas: f.

Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan  berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan deputi bidang informasi dan data dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja h. Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan  program kerja i.

Pelaksanaan ketatausahaan

 j.

Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk deputi bidang inforasi dan data

d) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional 19

terhadap unit kerja yang berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan memproses  pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungisonal terhadap unit kerja yang berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan memproses pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berasda di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi dan membrpses pengaduan masyarakat, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengaeasan di lingkungan KPK  d. Perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

kegiatan

pengawasan

internal

dan

  pemorosesan pengaduan masyarakat serta pengadministrasiannya e. Pemberian saran dan pendapat kepada Pimpinan KPK mengenai hasi pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan P engaduan Masyarakat, membawahkan; (1) Direktorat Pengawasan Internal Direktoral Pengawasan Internal melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyakrakat dalam pengawasan internal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi bidang pengawasan internal dan   pengaduan masyarakat dalam pengawasan internal di lingkungan komisi pemberantasan korupsi. Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi bidang pengawasan internal dan   pengaduan masyarakat dalam pengawasan internal di lingkungan komisi pemberantasan korupsi, direktorat pengawasan internal mempunyai fungis: a. Pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efetivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan komisi pemberantasan korupsi  b. Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja dibantu oleh tenaga  pelaksanaan fungsional (2) Direktorat Pengaduan Masyarakat Direktorat Pengaduan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi bidang  pengawasan internal dan pengaduan masyarakat dalam pemrosesan pengaduan masyarakat

20

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi deputi bidang pengawasan internal dan  pengaduan masyarakat mempunyai tugas a. Pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan an penyalahgunaan wewenang unit kerja dan SDM di lingkungan KPK   b. Pemrosesan pengaduan masyarakat yang menyangkut anggota atau pegawai KPK  maupun yang menyangkut Penyelenggara Negara c. Pelimahan hasil pemeriksaan menurut butir a, dan b, yang mengandung unsure tindak   pidana korupsi kepada Deputi Bidang P enindakan. (3) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kesekretariatan di lingkungan deputi bidang   pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan

di

lingkungan

deputi

bidang

pengawasan

internal

dan

pengaduan

masyarakat, secretariat deputi bidang pengawasan internal dan pengadan masyarakat menyelenggarakan fungsi a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakasanaan teknis di bidang kesekretariatan  berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis  b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan deputi bidang   pengawasanan internal dan pengaduan masyarakat dalam rangak penyiapan rumusan rencanan dan program kerja c. Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan  program kerja d. Pelaksanaan

ketatausahaan

deputi

bidang

pengawasan

internal

dan

pengaduan

masyarakat (18) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK dibantu oleh Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Jendral Secretariat Jendral mempunyai tugas mengakomodasikan perencanaan, pembinaan,  pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingukngan komisi pemerantasan korupsi. Daam

melaksanakan

tugas

mengakomodasikan

perencanaan,

pembinaan,

pengendalian

administrasi, dan sumber daya di lingkungan KPK, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi a. Koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program KPK serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan KPK  21

 b. Pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan c. Pemberian bantuan hokum di lingkungan KPK  d. Pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga. Sekretariat Jenderal terdiri atas; 1) Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi penyusunan kebijakan umum di lingkungan KPK dan evaluasi peaksanaannya, dan melaksanakan  penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi. Dalam melaksanakan tugas sinkronisasi penyusunan kebijakan umum di lingkungan KPK  dan evaluasi pelaksanaannya , dan melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, biro perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi; a. Sinkronisasi penyusunan kebijakan umum  b. Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja c. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja secretariat jenderal d. Penyusunan anggaran e. Pelaksanaan urusan perbendaharaan f.

Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi

2) Biro umum Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pemerian bantuan hokum di lingkungan KPK, urusan tata usaha dan rumah tangga, dan kegiatan kesekretariatan pimpinan KPK  Dalam melaksanakan tugas pemerian bantuan hukm dilingkungan KPK, urusan tata usaha dan

rumah

tangga,

dan

kegiatan

kesekretariatan

pimpinan

KPK,

Biro

umum

menyelenggarakan tugas; a. Pemerian bantuan huikum dilingkungan komisi pemberantasan korupsi  b. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan c. Pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas d. Pelaksanaan urusan dalam dan perpustakaan e. Pemeliharaan barang milik kekayaan Negara f.

Pelaksanaan urusan tata usaha pi mpinan dan keprotkolan

3) Biro Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta penataan organisasi KPK, Biro SDM menyelenggarakan fungsi; a. Penyusunan rencana formasi, pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta  pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia lingkungan KPK  22

 b. Penyiapan

bahan

analisis

dan

evaluasi

kelembaaan

KPK\pelaksanaan

urusan

 pengangkatan, pemberhentian serta kepangakatan. 19)

Sekeretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia

20)

dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Jendral bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

21)

ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jendral sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK 

22)

KPK dapat melaukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan  pembinaan organisasi KPK.

 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam pasal 29 sampai dengan pasal 37 undang-undang nomor 30 tahun 2002. 1. Persyaratan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan tentang persyaratan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaiman diatur dalam pasal 29 undang-undang nomor 30 tahun 2002. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi  persyaratan sebagai berikut: 1) Warga negara Indonesia 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3) Sehat jasmani dan rohani 4) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau  perbankan 5) Berumur sekurang-kurangnya 40 9empat puluh0 tahun dan setinggi-tingginya 65 ( enam  puluh lima) tahun pada proses pemilihan 6) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela 7) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinngi, dan memiliki reputasi yang baik  8) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik  9) Melepaskan jabatan structural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi   pemberantasan korupsi. 23

Dalam penjelasan pasal 29 huruf dijelaskan bahwa:yang dimaksud dengan´jabatan lainnya´ misalnya komisaris atau direksi, baik pada badan usaha milik negara atau swasta. 10) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;dan Dalam penjelasan pasal 19 huruyf j dijelaskan bahwa;yang dimaksud dengan ³profesi´, misalnya advokat, akuntan public, atau dokter  11) Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Proses Pencalonan dan Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Proses pencalonan dan pemilihan Komisi pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. 3. Pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan mengenai pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaiman diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: 1) Meninggal dunia 2) B erakhir masa jabatannya 3) Menjadi terdakwa karena melaakukan tindak pidan kejahatan 4) Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya 5) Mengundurkan diri;atau 6) Diknai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi. 4. Kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ketentuan mengenai kekosongan pimpinan sebagai akibat pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002, diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut: (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2) Prosedua pengajuan calon pengganti dan pemilihan anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 24

Sebagaiman diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pimpinan Komisi pemberantasan korupsi yang terdiri atas seorang ketua Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi pemberantasan Korupsi, memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 6. Sumpah Dan Janji Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang ketentuan mengenai sumpah dan janji pimpinan komisi pemberantasan korupsi di tur  dalam pasal 35 undang-undang Nomor 3 tahun 2002, sebagai berikut: (1) Sebelum memangku jabatan, pimpinan komosi pemberantasan korupsi yang terdiri atas seorang ketua komisi pemberantasan korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi   pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. (2) Sumpah/janji ketua komosi pemberantasan korupsi 7. Larangan Bagi Pimpinan, Tim Penasihat Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Terdapat ketentuan mengenai larangan bagi Pimpinan, Tim Penasihat, Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002. Pimpinan, Tim Penasihat, Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: 1) Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alas an apapun. 2) Menangani perkarai Tindak Pidana Korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota komisi pemberantasan korupsi yang bersangkutan. 3) Menjabat Komisaris atau Direksi suatu p erseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dngan  jabatan tersebut.

 Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hokum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan  bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi. 25

1. Penyelidikan Penyelidik diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 2002. Jika penyelidik dalam melakukan  penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti   permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya dua alat bukti. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya, tidak menemukan  bukti permulaan yang ukup, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menhentikan penyelidikan. Dalam hal Komisi Pemberantasan

Korupsi

Pemberantasan Korupsi

berpendapat

bahwa

perkara

tersebut

diteruskan,

Komisi

melaksanakan penyidikan sendiri atau melimpahkan perkara

tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. 2. Penyidikan Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat  berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang memuat : a.  Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita  b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah   penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti. Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 26

  paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan. 3. Penuntutan Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara dari penyedik, paling lambat 14 hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

 Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Ketentuan mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan diatur di dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mulai Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 , yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak  Pidana Korupsi ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan   berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum. 3. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 4. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden. 5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah

negara Republik Indonesia juga

  berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. 6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc. 7. Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Ma hkamah Agung. Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan  bahwa : 27

  Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana   Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 8. Hakim ad hoc yang menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung. 9. Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc , Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan   pengumuman kepada masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan  bahwa :   Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan yang  akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Pengumuman dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

10. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim Pengadilan negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;  b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi; c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. 11. Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia  b.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani d.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan  berpengalaman sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum e.  berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik  h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik  i.

melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc 28

12. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 13. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 14. Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam  puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. 15. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 16. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi. 17. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 18. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 19. Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi  persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia  b.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. sehat jasmani dan rohani d.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan  berpengalaman sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum e.  berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik  h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik  i.

melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc

20. Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. 29

21. Sumpah/janji yang harus diucapkan oleh hakim ad hoc berbunyi sebagai berikut : ³Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak  akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga´. ³Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun  juga suatu janji atau pemberian´. ³Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia´. ³Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan´. 22. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 62 dijelaskan bahwa : Y ang

dimaksud dengan ³hukum acara pidana yang berlaku´ adalah sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang   Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

 Rehabilitasi

dan Kompensasi 

Didalam Bab VIII Undang-Undang No. 30 tahun 2002 pada pasal 63 diatur mengenai Rehabilitasi dan Kompensasi, sebagai berikut: 1. Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh KomisiPemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan UndangUndang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk  mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi. 30

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang  berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 4. Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis,   jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

 Pembiayaan Komisi Pemberantasan Korupsi  Biaya yang diperlikan untuk pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal tentang pembiayaan komisi pemberantasan korupsi ini diatur dalam pasal 64 Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Dalam penjelasan pasal 64 dijelaskan bahwa:

´yang dimaksud dengan ´biayaµ termasuk

 juga untuk pembiayaan rehabilitasi dan kompensasiµ  Ketentuan Pidana bagi  Anggota dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  Di dalam Bab X Undang-Undang No. 30 tahun 2002 pada pasal 65 sampai dengan 67 diatur  mengenai ketentuan pidana bagi anggota dan pegawai komisi Pemberabtasab Korupsi. 1. Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 2. Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pegawai  pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang

terkait

dengan

perkara

tindak

pidana

korupsi

yang

ditangani

Komisi

Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;  b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan  jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

31

3. Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

 Ketentuan Peralihan Mengenai ketentuan peralihan diatur didalam bab XI Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 68 dan pasal 69 sebagai berikut: 1. Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang   proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 2. Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkanUndang-Undang ini.

 Ketentuan Penutup Didalam Bab XII Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 70 sampai [asal 72 diatur  mengenai ketentuan penutup, yaitu sebagai b erikut: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 2. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 32

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan   Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku. 3. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan   Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku. 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 desember 2002 5. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu Lembaran   Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Reublik  Indonesia Nomor 4259.

33

KESIMPULAN

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang  berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap  penyelenggaraan pemerintahan negara.

34