MAKALAH FAKTOR-FAKTOR FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN DAN ORGANISASI ORGANISASI KB DI INDONESIA INDONESIA
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4 Yopika S.
(0811030037)
Aida Larassaty
(0911030009)
Noni Novita
(0911030010)
Alvianty L.S.
(0911030014)
Dewi Apriyani
(0911030016)
PRODI KEBIDANAN DIII FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2011
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas kehadirat Allah swt. Karna atas berkah dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa kita kirimkan shalawat dan taslimatas junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan. Makalah ini dibuat sehubungan dengan tugas mata kuliah Pelayanan KB oleh dosen yang bersangkutan. Dimana di dalam makalah ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing dalam hal ini dosen mata kuliah Pelayanan KB yang telah membimbing kami dalam mengerjakan makalah ini, begitu juga dengan teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini. Jika dalam makalah ini terdapat kesalahan kami memohon maaf karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Moga makalah ini dapat bermamfaat bagi para pembaca.
Purwokerto, 13 Maret 2011 PENYUSUN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
KB (keluarga berencana) yaitu membatasi jumlah anak hanya dua, tiga dan lainnya. Keluarga berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri. KB juga merupakan suatu tindakan perencanan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interfal kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya serta sesuai situasi masyarakat dan Negara. Riwayat perkembangan KB di Indonesia KB masuk di Indonesia seperti di negara lainnya melalui pintu kesehatan, bukan pintu kependudukan ataupun isu peledakan penduduk. Pada mulanya belum dimengerti oleh banyak pihak. Bahkan belum dimengerti dan dihayati oleh banyak para pengambil keputusan. Masalah kependudukan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh semua bangsa. Masalah yang dianggap mendesak adalah perkembangan penduduk. Banyak teori-teori dikemukakan oleh para ahli yang menaruh perhatian terhadap perkembangan
penduduk.
Teori-teori
tersebut
pada
hakekatnya
mencari
pemecahan tentang perkembangan penduduk yang cenderung meningkat lebih cepat dari pada kebutuhan hidup. Pada masa Orde Baru, masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini berpengaruh terhadap keluarga berencana di Indonesia. KB diimplementasikan sebagai program pemerintah dalam waktu yang singkat. Program
KB berkaitan dengan program nasional di bidang kesehatan
karena program KB bersifat mendukung dan mempunyai sassaran yang serupa. Tujuan program KB untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak yang merupakan tujuan kelima dari lima tujuan pembangunan kesehatan. Dalam pelayanan KB bidan menggunakan alat kontrasepsi yang lebih modern daripada cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu KB sebelum menjadi program nasional .
B. Tujuan
1. Umum a. Menurunkan tingkat kelahiran dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dan potebsi yang ada b. Meningkatkan jumlah peserta KB dan tercapainya pemerataan serta kualitas oeserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi efektif dengan pelayanan bermutu c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah penduduk d. Meningkatkan tercapainya target akseptor KB e. Mencapai kemantapan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta keluarga dalam pelaksanaan gerakan KB nasional sehingga mampu meningkatkan kemandirian 2. Khusus a. Meningkatkan kemampuan bidan dalam pelayanan KB b. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga atau pengelolaan gerakan KB nasional yang mampu memberikan pelayanan KB yang dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat c. Memantapkan organisasi dalam membantu program
pemerintah di
bidang KB melaui usaha peningkatan pelayanan di tempat bidan d. Menetapkan standar minimal sarana dan pelayanan KB oleh bidan praktek perorangan C. Sistematika Penulisan
1. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan masalah C. Tujuan Umum Khusus D. Sistematika penulisan 2. Tinjauan teori 3. Kesimpulan 4. Daftar pustaka
D.Rumusan Masalah a) Jelaskan tujuan dari demografis dan normatif? b) Jelaskan struktur dan fungsi organisasi KB di Indonesia? Indonesia? c) Sebutkan dan Jelaskan organisasi KB di Indonesia?
BAB II TINJAUAN TEORI
Dua inti pokok mengapa BKKBN di adakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan jalan Keluarga Berencana (KB). Jadi dua kata kunci : kualitas manusia dan KB. Kualitas manusia dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Pendidikan dapat secara formal di sekolah dan non formal di keluarga dan masyarakat. Kesehatan meliputi kesehatan lahir, spiritual, dan emosional. Kesehatan lahir tergantung pada ketersediaan pangan, sandang dan papan. Manfaat Keluarga Berencana terhadap Pengendalian Penduduk (Bangsa dan Negara)
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan
yang
merupakan
pembangunan
nasional
dan
bagian
bertujuan
yang untuk
terpadu turut
dalam
serta
program
mencipatakan
kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.
Manfaat Keluarga Berencana bagi kepentingan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksi.
Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia berpijak pada dua landasan : 1. Prinsip kepentingan nasional 2. Prinsip sukarela, demokrasi dan menghormati hak azazi manusia. Karena berpijak pada prinsip sukarela maka usaha yang dilakukan merangsang minat masyarakat terhadap pelaksana Keluarga Berencana. Adapun usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pendekatan medis. Kegiatan penerangan dan penyuluhan ditujukan pada masyarakat umum agar setiap anggota masyarakat memiliki pengertian dan rasa tanggung jawab akan terciptanya keluarga sejahtera dengan menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS).
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia 1. Sosial Ekonomi
Tinggi rendahnya status social dan keadaan ekonomi penduduk di Indonesia akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan program KB di Indonesia. Kemajuan program KB tidak bisa terlepas dari tingkat ekonomi masyarakat krena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alaty kontrasepsi yang di gunakan. Dengan suksesya program KB maka perekonomian suatu Negara akan lebih baik krena dengan anggota kelurga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan sejahtera dapat terjamin 2. Sosial Budaya
Sejumlah factor budaya dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi.Faktor-faktor ini meliputi salah pengertian dalam masyarakat mengenai berbagai metode, kepercayaan religious,serta religious,s erta budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai resiko kehamilan dan status wanita. 3. Pendidikan
Tingkat pendidikan tidak saja m3mpengaruhi kerelaan menggunakan KB tetapi juga pemilihan suatu metode.Wanita yang berpendidikan mengginkan keluarga berencana yang efektif,tetapi tidak rela untuk mengambil resiko yang terkait sebagai metode kontrasepsi. 4. Agama
Diberbagai daerah kepercayaan religious dapat mempengaruhi klien dalam memilih metode. Sebagai contoh penganut katolik yang taat membatasi kontrasepsi mereka yang memakai KB alami. Pemimpoin islam mengklaim
bahwa
sterilisasi
dilarang
sedangkan
sebagian
lainya
mengijinkan. Agama Islam tidak melarang metode kontrasepsi secara umum, akseptor wanita berpendapat pola pendarahan yang tidak teratur disebabkan metode hormonal akan sangat menyiulitkan merreka selama haid. Masyrakat hindu dilarang mempersiapkan makanan selama haid sehingga pola haid yang tidak teratur dapat menjadi masalah.
5. Status Wanita Wanita
dalam
masyarakat
mempengaruhi
kemampuan
mereka
memperoleh dan menggunakan berbagai metode kontrasepsi. Di daerah yang setatus wanita nya meningkat, memiliki pemasukan yang lebih besar untuk membayar metode yang lebih mahal serta memiliki lebih banyak suara dalam mengambil keputusan.
B. Organisasi – organisasi KB di Indonesia
1. Organisasi non pemerintah yaitu PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Pada tahun 1953, sekelompok masyarakat yang terdiri berbagai golongan, khususnya dari kalangan kesehatan memulai prakasa kegiatan KB. Kegiatan ini
berkembang
hingga
berdirilah
Perkumpulan
Keluarga
Berencana
Indonesia ( PKBI ) dengan Dr. Soeharto sebagai ketuanya. Tujuan dari PKBI adalah memperjuangkan terwujut nya keluarga sejahtera melalui tiga macam usaha yaitu : a. Mengatur kehamilan b. Mengobati kemandulan c. Member nasehat perkawinan Pada tahun 1970 LKBN dibubar kan oleh pemerintah dan kemudian di bentuk badan koordinasi keluarga berencana nasional ( BKKBN) 2. Organisasi pemerintah yaitu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). BKKBN yaitu badan resmi pemerintah yang bertanggung jawab penuh mengenai pelaksaan program KB di Indonesia keuntungannya yaitu a. Memungkin kan program program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas. b. Memungkin kan peranan pakar-pakar non-medis dalam mensukseskan program KB di Indonesia melalui pendekatan kemasyarakat. Fungsi BKKBN adalah pengkoordinasi berencana, rumus kebijaksanaan, pengawas pelaksaan dalam evaluasi .
Dalam
perkembangan
selanjutnya
BKKBN
mengembangkan
lagi
kegiatannya menjadi program nasional pendudukan dan KB yang pada waktu ini mempunyai dua tujuan: a. Tujuan demografis yaitu mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa angka fertilitas. b. Tujuan normatif yaitu norma keluarga kecil bahagia dan sejahterah ( NKKBS ) yang pada satu waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Struktur dan fungsi organisasi KB di Indonesia 1. BKKBN Pusat Berfungsi
untuk
mempersiapkanan
kebijaksanaan
umum
dan
mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya. 2. BKKBN provinsi/kabupaten/kota Fungsinya melaksanakan program pokok mengkoordinir penyelenggaraan KB ditingkat provinsi, kabupaten, kota, mengadakan evaluasi kegiatan program KB 3. Tingkat kecamatan Fungsinya yaitu: a. Mengkoordinir Mengkoordini r penyelenggaraan KB di tingkat kecamatan b. Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak pihak terkait c. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program KB berdasar laporan dan cakupan wilayah 4. Tingkat desa Fungsinya yaitu: a. Memberi pelayanan kontrasespi sederhana dan pilKB ulangan pada peserta KB b. Membina kelestarian peserta KB c. Memberi nasehat untuk peserta KB dari akibat efek samping d. Memotivasi calon peserta KB BARU
5. Tingkat pelayanan terpadu Fungsinya yaitu ; a. Membantu petugas KB dalam pendataan peserta KB b. Membina kelestarian peserta KB c. Melayani kontrasepsi sederhana dan Pil ulangan 6. Kelompok akseptor Fungsinya yaitu : a. Memberikan pelayanan KIE b. Memberikan alat kontrasespi, Pil ulang, c. Memotivasi dan penanggulanhan akibat pemakaian alat kontrasepsi 7. Pesertra KB Fungsinya yaitu : a. Menerima jasa pelayanan KB b. Meningkatkan kemandirian ber KB
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
KB (Keluarga Berencana) yaitu membatasi jumlah anak hanya dua, tiga dan lainnya. Keluarga berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri. KB juga merupakan suatu tindakan perencanan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interfal kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya serta sesuai situasi masyarakat dan Negara. Manfaat Keluarga Berencana terhadap Pengendalian Penduduk (Bangsa dan Negara)
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta mencipatakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.
Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksi. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia berpijak pada dua
landasan : 1. Prinsip kepentingan nasional 2. Prinsip sukarela, demokrasi dan menghormati hak azazi manusia. Karena berpijak pada prinsip sukarela maka usaha yang dilakukan merangsang minat masyarakat terhadap pelaksana Keluarga Berencana. Adapun usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan
pendekatan medis. Kegiatan penerangan dan penyuluhan ditujukan pada masyarakat umum agar setiap anggota masyarakat memiliki pengertian dan rasa tanggung jawab akan terciptanya keluarga sejahtera dengan menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS).
Jawaban dari rumusan masalah 1)
Tujuan demografis yaitu mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk berupa angka fertilisasi
Tujuan normative yaitu norma keluarga keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang pada satu waktu akan menjadi falsafah hidup masyarakat dan bangsa Indonesia 2)
Struktur dan fungsi KB di Indonesia
BKKBN Pusat
Berfungsi untuk mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasi pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya
BKKBN Provinsi/Kabupaten/Kota
Berfungsi melaksanakan program pokok mengkoordinir penyelenggaraan KB di tingkat provinsi,kabupaten,kota,mengadakan evaluasi kegiatan program KB
Tingkat Kecamatan
Berfungsi yaitu : a.
Mengkoordinir penyelenggaran KB di tingkat kecamatan
b.
Mengadakan rapat koordinasi melibatkan pihak pihak terkait
c.
Mengadakan evaluasi pelaksanaan program KB berdasar laporan dan cakupan wilayah
Tingkat desa
Berfungsi yaitu : a.
Member i pelayanan kontrasepsi sederhana dan pilKB ulangan pada peserta KB
b.
Membina kelestarian peserta KB
c.
Memberi nasehat untuk peserta KB dari akibat efek samping
d.
Memotivasi calon peserta KB baru
Tingkat pelayanan terpadu
Berfungsi yaitu : a.
Membantu petugas KB dalam pendataan peserta KB
b.
Membina kelestarian peserta KB
c.
Melayani kontrasepsi sederhana dan pil Ulangan
Kelompok akseptor
Berfungsi yaitu : a.
Memberikan pelayanan KIE
b.
Memberikan alat kontrasepsi,pil ulang
c.
Memotivasi dan penanggulangan akibat pemakaian alat kontrasepsi
Peserta KB
Berfungsi yaitu :
3)
a.
Menerima jasa pelayanan KB
b.
Meningkatkan kemandirian ber KB
Organisasi KB di Indonesia Organisasi non pemerintah yaitu KB PKKBI (Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia) Merupakan sekelompok masyarakat masyarakat yang terdiri berbagai golongan,khususnya golongan,khus usnya dari kalangan kesehatan memulai prakasa kegiatan KB. Kegiatan ini berkembang hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan Dr.Soeharto sebagai ketuanya. Tujuan dari PKBI adalah memperjuangkan terwujudnya keluarga sejahtera melalui tiga macam usaha yaitu : a.
Mengatur kehamilan
b.
Mengobati kemandulan
c.
Member nasehat perkawinan
Organisasi pemerintah yaitu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional) BKKBN yaitu badan resmi pemerintah pemerintah yang bertanggung jawab penuh mengenai mengenai pelaksanaan program KB di Indonesia keuntungannya yaitu : a.
Memungkinkan program program melepaskan diri pendekatan klinis yang jangkauannya terbatas
b.
Memungkinkan peranan pakar-pakar nonmedis dalam mensukseskan program KB di Indonesia melalui pendekatan ke masyarakat.
B. SARAN
Sebagai tenaga bidan diharapkan kita nantinya bisa membantu pemerintah dalam menerapkan program KB demi mencapainya kesejahteraan dalam masyarakat kita sehingga masalah ekonomi juga dapat diatasi dengan adanya program KB ini.
DAFTAR PUSTAKA
http://diar13-midyuin08.blogspot.com/2010/04/mkalah-kb-bu-hasniahfaktor-faktoryang.html INFORMASI GERAKAN KB NASIONAL. 1994. JAKARTA. KELUARGA SEJAHTERA Martosewojo. Samiarti. 1992. PEDOMAN KB IBI. JAKARTA. PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA
