MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN
DISUSUN OLEH :
Febriansyah Puji C.(NPM : 210110060009) 210110060009) Justito (NPM : 210110060018) 210110060018) Puja Islami (NPM : 210110060052) 210110060052) Ryan Prasastyo (NPM : 210110060017) Yusuf Alfran ( NPM : 210110060021) 210110060021) Vikry A. Rahiem ( NPM : 210110060045 )
KELAS A
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kata Pengantar
Rasa Rasa syukur syukur kami kami panjat panjatkan kan kepada kepada Allah Allah SWT atas atas tuntas tuntasnya nya penyusu penyusunan nan makalah ekonomi ini. Makalah ini kami susun dengan maksud untuk memenuhi tugas yang yang dibe diberi rikan kan oleh oleh dose dosen, n, untu untuk k itu itu kami kami tela telah h berus berusah ahaa sebai sebaik k mungk mungkin in dala dalam m penyus penyusunan unannya nya,, mulai mulai dari dari pengumpu pengumpulan lan sumber sumber,, pencari pencarian an inform informasi asi yang yang sesuai sesuai denga dengan n tema tema samp sampai ai pada pada tahap tahap peny penyus usuna unan n tela telah h kami kami lakuk lakukan an sebai sebaik k mung mungki kin, n, walaupun demikian kami selaku penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dalam makalah ini.
Melalu Melaluii beberap beberapaa sumber sumber sepert sepertii artike artikell – artike artikell ekonomi ekonomi penyusun penyusun telah telah berupaya untuk menyampaikan data dan informasi yang aktual dan sesuai dengan topik makalah yakni mengenai ekonomi kerakyatan serta kebijakan – kebijakan pemerintah yang penting dan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.
Semoga makalah ini dapat memuaskan walau tidak mencapai tahap sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT. Sehingga penyusun mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyajian, hal ini semata – mata hanyalah kekhilafan penyusun sebagai manusia biasa, penyusun juga memohon kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam pembuatan makalah yang lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatinnya.
Jatinangor, November 2006
Penyusun.
Pendahuluan
Pada Pada saat saat ini ini Indo Indone nesi siaa teng tengah ah meng mengal alam amii masa masa - masa masa penu penuh h gejo gejola lak k per pereko ekonom nomia ian n baik baik di sekt sektor or perban perbankan kan maup maupun un sekt sektor or ekonom ekonomii lain lainny nya. a. Seja Sejak k tumbangnya rezim orde baru dan memasuki masa reformasi, perekonomian Indonesia berjalan dalam ketidakpastian, masa reformasi ini ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda – tanda ke arah pemulihan, pemulihan, laju inflasi inflasi masih cukup tinggi yaitu yaitu rata – rata sekitar 10%, rakyat rakyat Indon Indones esia ia seba sebagi gian an besar besar masi masih h berada berada di bawah bawah garis garis kemi kemisk skin inan. an. Di samp sampin ing g kemiskinan absolut, terdapat persoalan kemiskinan relatif yang timbul sebagai akibat kurangnya pemerataan dalam menikmati hasil – hasil pembangunan, pembangunan yang pesat hanya terjadi di daerah tertentu saja seperti daerah-daerah industri di Pulau Jawa yang yang menjadi menjadi incara incaran n pendata pendatang ng migran migran yang yang memblu membludak dak tanpa tanpa diimba diimbangi ngi jumlah jumlah lapangan kerja yang justru menyempit. Hal ini bisa dilihat pada tingkat pengangguran yang relatif lebih besar jumlahnya di perkotaan. Rata- rata penduduk di pedesaan banyak yang yang mela melakuk kukan an urba urbani nisa saii ke kota. kota. Untu Untuk k wila wilaya yah h – wila wilaya yah h kota kota besar besar tingk tingkat at pengangguran jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Penduduk desa umumnya melakukan urbanisasi ke kota karena diiming – imingi oleh mewahnya kehidupan di kota besar, padahal di perkotaan banyak usaha – usaha yang mengalami penurunan produksi, yang berdampak pada banyaknya kasus PHK. Terjadinya krisis ekonomi mengakibatkan banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Hal ini menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk miskin baik di kota- kota besar maupun di pedesaan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total 222 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibandingkan yang tercatat pada Februari 2005. Tanpa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, jumlahnya mencapai 50,8 juta orang. Turunnya nilai rupiah mengakibatkan harga harga dollar dollar mening meningkat kat sehingga sehingga para import importir ir banyak banyak yang yang mengal mengalami ami kerugi kerugian, an, berdampak pada macetnya angka kredit, karena para kreditor tidak sanggup membayar pinjaman. Permasalahan di sektor perbankan ini menjadi persoalan bagi para pengusaha besar yang sebagian besar modalnya tergantung pada pinjaman. Dalam Dalam maka makala lah h ini ini akan akan diur diurai aika kan n menge mengenai nai pera peranan nan ekonom ekonomii kera keraky kyat atan an sebagai kebijakan pemerintah yang dimaksudjan sebagai penampung tenaga kerja dan sumb sumber er pendap pendapat atan an masy masyar arak akat at golo golonga ngan n menen menengah gah ke bawah bawah.. dijelaskan pula mengenai hal – hal berikut ini :
a. penger pengerti tian an ekonom ekonomii keraky kerakyat atan an;; b. peran ekonomi kerakyatan kerakyatan dalam perekonomian perekonomian Indonesia; Indonesia;
Sela Selain in itu itu akan akan
c. potens potensii dan dan kendal kendalaa ekonom ekonomii kerak kerakyat yatan; an; d. kebi kebija jaka kan n peme pemeri rint ntah ah yang yang dapa dapatt meni mening ngka katk tkan an ekon ekonom omii kera keraky kyat atan an mela melalu luii pembukaan usaha kecil; e. bentuk kemitraan kemitraan antara antara usaha usaha kecil kecil dengan dengan usaha usaha menengah menengah dan dan besar. besar.
1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan
Pengertian ekonomi kerakyatan adalah suatu perekonomian di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan, dan hasil –hasil dari kegiatan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila ini secara umum dapat diartikan sebagai sistem sistem ekonomi yang memadukan ideologi konstitusional (Pancasila (Pancasila dan UUD 1945) bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran campuran (Sistem (Sistem Ekonomi Pasar Terkelola) yang diwujudkan diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi serta dijabar dijabarkan kan dalam langkah langkah – langkah langkah ekonomi ekonomi yang berpihak berpihak
pada masyara masyarakat kat dan
pember pemberday dayaan aan seluru seluruh h masyar masyaraka akat, t, yang yang dituju ditujukan kan untuk untuk mewuju mewujudkan dkan tercap tercapain ainya ya masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut Emil Salim ciri – ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut :
Pertama , peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi
tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya free fight. Dalam siste sistem m ekonomi ekonomi keraky kerakyata atan n usaha usaha negara negara dan swasta swasta tumbuh tumbuh berdam berdampin pingan gan dengan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
Kedua, dala dalam m sist sistem em ekonom ekonomii keraky kerakyat atan, an, hubun hubungan gan kerj kerjaa anta antarr lemb lembaga aga –
lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis. Tetapi asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia.
Ketiga , Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem
ekonomi kerakyatan. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota anggota-anggota masyarakat. Masyarakat Masyarakat adalah unsur non negara yakni ekonomi swasta. Dalam ekonomi swasta ini yang menonjol bukan perorangan, tetapi tetapi masyar masyarakat akat sebagai sebagai satu satu kesatu kesatuan. an. Tekanan Tekanan kepada kepada masyar masyarakat akat,, tidak tidak berart berartii menga mengaba baik ikan an indi indivi vidu, du, teta tetapi pi lang langkah kah indi indivi vidu du harus harus sera serasi si denga dengan n kepen kepenti tinga ngan n masyarakat.
Keempat , negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung
dala dalam m bumi bumi dan dan yang yang meru merupak pakan an pokok pokok bagi bagi kemak kemakmu mura ran n masy masyar araka akat. t. Dalam Dalam melaksanakan hak menguasai ini perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak
mengarah etatisme. Oleh karena itu hak menguasai oleh negara harus dilihat dalam konte konteks ks pela pelaks ksana anaan an dan kewa kewaji jiban ban negar negaraa sebag sebagai ai.. (1) (1) pemil pemilik; ik; (2) (2) pengat pengatur ur;; (3)perencana; (4)pelaksana; (5)pengawas.
Kelima , sistem ekonomi kerakyatan tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai (value
syst system em))
inil inilah ah
yang yang
memp mempen enga garu ruhi hi
kela kelaku kuan an
pela pelaku ku
ekon ekonom omi. i.
Sist Sistem em
yang yang
dike dikemb mbang angkan kan bert bertol olak ak dari dari ideo ideolo logi gi yang yang dian dianut ut,, dala dalam m hal hal ini ini adal adalah ah ideo ideolo logi gi Panc Pancas asil ila. a. Ideol Ideologi ogi Panc Pancas asil ilaa masi masih h teru teruss berkem berkemba bang ng sesu sesuai ai dengan dengan dinam dinamik ikaa pertumbuhan masyarakat, namun kelima sila secara utuh harus dijadikan leitstar (bintang pengarahan), kearah mana sistem nilai dikembangkan.
Sist Sistem em ekonom ekonomii kera keraky kyat atan/ an/ Panc Pancas asil ilaa adal adalah ah suat suatu u sist sistem em ekonom ekonomii yang yang didasarkan pada sila – sila dalam Pancasila. Dalam sistem ekonomi ini koperasi perlu terus dikembangkan, sekaligus berfungsi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Untuk menumbuh kembangkan sistem ekonomi ini maka harus dihindarkan hal – hal negatif seperti :
1.
Sist Sistem em ekonom ekonomii libera liberall yang yang bebas bebas.. Artiny Artinyaa sist sistem em ekono ekonomi mi yang yang menumb menumbuhk uhkan an eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain. Dalam sejarahnya, sistem ekonomi liberal yang bebas di Indonesia telah menimbulkan kelemahan posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2.
Sist Sistem em ekon ekonom omii koma komand ndo. o. Arti Artiny nyaa , nega negara ra bese besert rtaa apar aparat atur ur ekon ekonom omii nega negara ra bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit – unit ekonomi swasta.
3.
Pers Persai ainga ngan n tida tidak k sehat, sehat, serta serta pemusa pemusata tan n kekuat kekuatan an ekonom ekonomii pada satu satu kelomp kelompok ok atau monopoli yang merugikan masyarakat.
Ekonomi kerakyatan bukan suatu pemikiran baru, sebab konsep ini didasarkan pada Pancasila dan UUD’ 45 dan telah menjadi cita –cita para pendiri negara. Arus pemik pemikira iran n ekonomi ekonomi keraky kerakyata atan n ini muncul muncul kembali kembali sebagai sebagai reaksi reaksi positif positif dari berbagai gejala ekonomi dan sosial yang muncul setelah Indonesia melaksanakan pembangunan nasional selama lebih dari 25 tahun. Selama ini hasil pembangunan ekonomi di Indonesia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga Indonesia mulai memasuki kelompok negara industri baru pada tahun 1995.
2. Peran Ekonomi Kerakyatan Dalam Perekonomian Indonesia
Ekonomi Ekonomi keraky kerakyata atan n turut turut berper berperan an dalam dalam perekon perekonomi omian an Indones Indonesia ia salah salah satu satu per peran an ekonom ekonomii kera keraky kyat atan an yang yang nyat nyataa adal adalah ah pener penerapa apan n sist sistem em ini ini dala dalam m masa masa pereko perekonom nomian ian Indones Indonesia ia saat saat ini serta serta dalam dalam berbaga berbagaii perenc perencanaa anaan n pembangu pembangunan nan ekonomi ekonomi,, walau walau memang memang masih masih belum belum menunju menunjukkan kkan perbai perbaikan kan yang yang berart berarti. i. Sejak Sejak bangsa bangsa Indones Indonesia ia meneta menetapkan pkan GBHN GBHN 1993, 1993, berbaga berbagaii ajaran ajaran ekonomi ekonomi keraky kerakyata atan n diterapkan, yaitu untuk saling menghargai martabat manusia dengan tidak melakukan pem pemak aksa saan an kehe kehend ndak ak dan dan peme pemera rasa san n atau atau eksp eksplo loit itas asii (sil mewujudkan kan sila a ke-2 ke-2), mewujud kebersa kebersamaa maan n dalam dalam melakuk melakukan an kegiat kegiatan an ekonomi ekonomi (sila memupuk semanga semangatt sila ke-3 ke-3), memupuk kegot kegoton ongg-ro royo yonga ngan n dan kera keraky kyat atan an ( sil dan ajar ajaran an untu untuk k mewu mewuju juda daka kan n sila a ke-4 ke-4), dan kemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ( sila sila ke-5) dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral beragama ( sila sila pertama).
Pada ada Peli elita VI ( Bab Bab 9 ) yang yang berj berjud udul ul Pemerataan pembangunan dan , dan kemud kemudia ian n pelaks pelaksana anan n IDT IDT berda berdasa sark rkan an Inpr Inpres es Penanggulangan Kemiskinan Nomor 5/1993, adalah upaya konkrit melaksanakan perintah GBHN 1993. Program IDT memp mempuny unyai ai 3 (tig (tiga) a) misi misi besar besar,, yait yaitu u (1) (1) mema memacu cu dan memi memicu cu gera gerakan kan nasio nasional nal penang penanggul gulanga angan n kemiski kemiskinan; nan; (2) melaks melaksanak anakan an kebijak kebijakan an dan strate strategi gi pemerat pemerataan aan pemban pembanguna gunan, n, dan pengura pengurangan ngan kesenj kesenjanga angan n ekonomi ekonomi sosial sosial;; (3) mengemb mengembangk angkan an ekonomi rakyat; rakyat; adalah upaya konkrit untuk mewujudkan mewujudkan cita-cita cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan.
Sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah diperkenalkan pada awal Repelita III (1979 ). Pemikiran beberapa orang pemikir mengatakan apabila pada waktu itu sistem ini sudah sudah ditera diterapkan pkan maka maka krisis krisis ekonomi ekonomi yang yang demiki demikian an parah parah ini dapat dapat terhin terhindar darkan. kan. Namun, yang terjadi setelah jatuhnya harga minyak ekspor (1982) adalah ditanggapi pemer pemerint intah ah dengan dengan kebijak kebijakan an deregul deregulasi asi yang yang kemudia kemudian n kebabla kebablasan san,den ,dengan gan akibat akibat pertu pertumbu mbuhan han ekonomi ekonomi yang yang memang memang meningka meningkatt tajam, tajam, tetapi tetapi dibare dibarengka ngkan n dengan dengan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara absolut masih cukup besar. Sejak mengalami krisis ekonomi tahun 1997 rakyat miskin di Indonesia terus bertambah.
Contoh : Pada Maret 2006 2006 jumlah jumlah penduduk miskin di Indonesia Indonesia sebanyak sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total 222 juta penduduk. Mereka ini hidup di bawah garis kemiskinan.
Jumlah Jumlah penduduk penduduk yang yang berada berada dibawah dibawah garis garis kemiski kemiskinan nan terseb tersebut ut sebenar sebenarnya nya suda sudah h berk berkur uran ang g bany banyak ak bila bila diba diband ndin ingk gkan an taha tahap p
– taha tahap p awal awal pela pelaks ksan anaa aan n
pembangunan. Di samping kemiskinan absolut, terdapat persoalan kemiskinan relatif yang yang timb timbul ul seba sebagai gai akib akibat at kurang kurang mera merata tany nyaa kese kesempa mpata tan n ikut ikut meni menikm kmat atii hasi hasill pembangunan. Ketimpangan dalam kemiskinan relatif ini antara lain dapat terjadi antar golongan penduduk di Indonesia.
Cont Contoh oh : Pada Pada tahun tahun 1990, 1990, 40% dari dari juml jumlah ah pendu penduduk duk Indo Indones nesia ia yang yang term termas asuk uk kelompok pendapatan terendah menerima 21, 31% pendapatn nasional, sementara 20% penduduk kelompok penghasilan tinggi menerima 41, 94% pendapatan nasional.
Cont Contoh oh di atas atas sekal sekalig igus us meng menggam gamba barka rkan n keti ketimp mpang angan an dala dalam m pemba pembagi gian an pendapatan pendapatan yang tergolong tergolong ringan, jika dibandingkan dibandingkan antara antara pulau jawa dan luar jawa. Ketimp Ketimpanga angan n pembagi pembagian an pendapat pendapatan an antar antar golonga golongan n penduduk penduduk terseb tersebut ut masih masih lebih lebih parah di Jawa. Selanjutnya ketimpangan pembagian pendapatan di daerah perkotaan ternyata lebih buruk dibandingkan ketimpangnan pendapatan di wilayah pedesaan. Hal ini terlihat dari koefisien gini di daerah perkotaan sebesar 0,34 sedangkan untuk daerah pedesaan 0,25.
Distribusi pendapatan masyarakat juga dapat dilihat dari jenis lapangan usaha atau sektor. Penduduk miskin di daerah pedesaan tahun 1995 tercatat 45% bekerja pada sektor pertanian sedangkan di daerah perkotaan yang hidup dari sektor perdagangan jumlahnya 33%. Kemisk Kemiskina inan n di sektor sektor pertan pertanian ian sangat sangat bertol bertolak ak belakan belakang g dengan dengan kehidupa kehidupan n penduduk di perkotaan yang hidup dari sektor indutri.
Dewasa ini kita ditengah ditengah – tengah siklus 7 tahunan tahap pengembangan ekonomi rakyat (1994-2001), (1994-2001), setelah setelah periode periode konglomerasi konglomerasi 7 tahun sebelumnya (1987-1997), (1987-1997), bang bangsa sa Indon Indones esia ia menda mendapat pat cobaan cobaan atau atau ujia ujian n dari dari Alla Allah h SW SWT, T, apakah apakah kita kita akan akan konsekuen dan teguh memihak pada ekonomi kerakyatan dalam menghadapi berbagai masalah masalah perekonomian? perekonomian? Dalam ujian berat seperti seperti ini, menurut Prof. Mubyarto, Mubyarto, bangsa Indones Indonesia ia perlu perlu “berto “bertobat bat”” dan melakuk melakukan an “tola “tolak k bala” bala” agar agar kesera keserakaha kahan n (angkar (angkaraa murka) yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa (sila ke 3) dapat diatasi.
3. Potensi dan Kendala Ekonomi kerakyatan
Koperasi adalah salah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan, koperasi sangat berpotensi untuk berkembang sebagai bangun perusahaan yang dapat digunakan digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi ekonomi lemah serta serta membant membantu u dan memudahkan memudahkan
masyar masyarakat akat dalam dalam memper memperole oleh h
pinjaman. Hal ini menunjukan bahwa koperasi memiliki potensi untuk meningkatkan pemerataan pemerataan kesejahteraan kesejahteraan rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Seperti Seperti kita ketahui bersama bersama bahwa pada satu sisi pengembangan koperasi telah banyak membuahkan hasil. Tetapi dibandingkan dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya koperasi ternyata ternyata masih jauh tertinggal. tertinggal. Ketertinggalan Ketertinggalan ini disebabkan oleh kendala – kendala yang berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. eksternal. Faktor internal internal yang menjadi penghambat penghambat perkembangan perkembangan koperasi meliputi faktor profesionalitas pengelolaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan permoda permodalan lan.. Sedangk Sedangkan an faktor faktor ekster eksternal nal melipu meliputi ti faktor faktor iklim iklim politi politik k ekonomi ekonomi nasional yang kurang kondusif serta tingkat persaingan yang ketat dengan badan usaha lainnya.
Selain koperasi usaha kecil juga merupakan bentuk dari ekonomi kerakyatan. usaha kecil memiliki beberapa potensi diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja yang lebih bes besar ar diba dibandi nding ngkan kan indu indust stri ri besar besar,, memp mempro romo mosi sika kan n potens potensii sanda sandang ng dan pangan pangan nusant nusantara ara serta saat ini usaha usaha kecil kecil terus terus membantu membantu pemeri pemerintah ntah
dalam dalam memaju memajukan kan
perekonomian perekonomian masyarakat masyarakat melalui melalui bertambahnya bertambahnya sektor industri kecil dan menengah menengah di Indonesia hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan kredit untuk menjalankan usaha kecil baru, Ekspansi neto kredit perbankan ke sektor usaha kecil mencapai Rp 11,446 triliun, posisi total kredit usaha kecil Rp381 triliun (meningkat 20,5% dibanding tahun 2005). Kredit usaha kecil juga menunjukkan menunjukkan kinerja yang cukup baik, diukur dari kredit bermasalah (Non Perfoming Loans) neto sebesar 2,41 persen, lebih rendah dari angka perbankan secara umum sebesar 4,86 persen, sektor pertanian termasuk perikanan, mencatat ekspansi neto sebesar Rp 385 miliar atau 3,4% dari total kredit ekspansi usaha kecil, sementara itu perlu diketahui bahwa pangsa kredit usaha kecil mencapai 52, 9% dari total kredit perbankan yang sebesar Rp 719,8 triliun. Data tersebut menunjukan keadaan usaha kecil yang semakin membaik dan menumbuhkan potensi usaha kecil sebagai badan usaha yang membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Namun Namun usaha usaha kecil kecil belum belum mampu mampu mengang mengangkat kat perekon perekonomi omian an Indones Indonesia ia yang yang mengalami kerapuhan, usaha kecil memiliki beberapa kendala, sama seperti koperasi kendala usaha kecil umumnya adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja, menghadapi persaingan yang ketat dan kemampuan modal yang kecil sehingga tidak
mampu menyisihkan marjin keuntungan untuk membayar asuransi atau cadangan guna menghadapi kondisi tak terduga, seperti bencana. Praktis, semua risiko akibat bencana harus harus ditangg ditanggung ung sendir sendiri. i. Selain Selain itu usaha usaha kecil kecil kurang kurang mendapa mendapatt priori prioritas tas dalam dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yang mendapat prioritas dalam pembangunan adalah sektor modern seperti industri besar dan menengah, sektor jasa sepe sepert rtii keuan keuangan gan,, perba perbanka nkan, n, perda perdagan gangan gan ecer eceran an dengan dengan skal skalaa besar besar dan lain lain-lain lainny nya. a.Pe Peme meri rint ntah ah berh berhar arap ap pert pertim imbu buha han n usah usahaa pada pada sekt sektor or mode modern rn ini ini akan akan menyebarkan manfaat ekonomi berupa kebutuhan input atau pasokan output pada sektor lainny lainnyaa teruta terutama ma yang yang diangga dianggap p memili memiliki ki potens potensii pertum pertumbuha buhan n rendah. rendah. Kebutuh Kebutuhan an faktor input yang timbul tersebut dapta berupa penyerapan tenaga kerja, bahan mentah, bah bahan an peno penolo long ng,,
yang yang diha dihara rapk pkan an bisa bisa dipa dipaso sok k
dari dari sekt sektor or trad tradis isio iona nall
yang yang
diident diidentisi isikas kasika ikan n kurang kurang potens potensii untuk untuk berkem berkembang bang.. Namun Namun kenyata kenyataanny annya, a, setela setelah h berbag berbagai ai fasil fasilita itass periji perijinan nan dan fasil fasilita itass kredit kredit diperol diperoleh eh usaha usaha – usaha usaha besar besar dan menengah di sektor modern ini, tidak terlihat adanya manfaat ekonomi yang cukup besar. Tingkat pengangguran angkatan kerja baik di kota maupun di pedesaan yang sangat besar besar menunj menunjukka ukkan n bahwa bahwa sektor sektor modern modern tidak tidak mampu mampu mencip menciptak takan an nilai nilai tambah tambah melalui melalui penciptaan penciptaan lapangan lapangan kerja. Pertumbuhan Pertumbuhan tersebut tersebut dicapai dengan menggunakan menggunakan banyak faktor input yang diimpor , sehingga pemanfaatan output sektor tradisional tidak banyak terserap. Tingkat upah di sektor modern terutama di wilayah perkotaan sangat rendah, sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat perkotaan ditandai oleh dualisme stat status us sosi sosial al ekono ekonomi mi masy masyar araka akatt yang yang cukup cukup menco mencolo lok. k. Di satu satu pihak pihak diju dijump mpai ai kelompok minoritas dengan status sosial ekonomi yang tinggi seperti di negara maju, sementara di lain pihak terdapat kelompok mayoritas dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan.Kebebasan berusaha yang didukung oleh fasilitas perijinan, modal, dan manajemen modern, menyebabkan banyak produk – produk industri besar dan menengah mendesak keberadaan produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan kerajinan rakyat, begi begitu tu banya banyak k kendal kendalaa yang yang dihad dihadapi api oleh oleh usah usahaa-us usaha aha kecil kecil,, peme pemeri rint ntah ah perlu perlu membent membentuk uk suatu suatu solusi solusi untuk untuk hal ini sehing sehingga ga terbent terbentuk uk pemerat pemerataan aan keseja kesejahte hteraa raan n sektor usaha kecil, menengah dan industri besar dan kelompok minoritas dan mayoritas mayoritas tersebut dapat terhapus.
4. Ke Kebi bijjakan akan Pem Pemerin erinttah yang Dapa apat
Men Meningk ingka atka tkan
Ekon Ekono omi
Kerakyatan Melalui Pembukaan Usaha Kecil
Karena peranan faktor produksi tenaga kerja di sektor industri dan kerajinan meru merupa pakan kan permi permint ntaan aan turu turunan nan dari dari output output indus industr trii kecil kecil dan dan kera keraji jina nan, n, maka maka tergusurnya tergusurnya pasar output industri industri kecil dan kerajinan kerajinan tersebut tersebut akan mematikan mematikan sebagian sebagian potensi penyerapan tenaga kerja. Upaya yang nyata dari pemerintah untuk melindungi industri kecil dan kerajinan baik di pasar output maupun input dalam persaingan dengan industri industri besar dan menengah nyaris tidak tidak ada. Perlindungan Perlindungan ini sangat diperlukan diperlukan oleh industri kecil dan kerajinan, mengingat output dari industri kecil yang beragam ini masih dibu dibutu tuhka hkan n oleh oleh mayo mayori rita tass konsu konsume men n lapi lapisa san n bawah bawah.. Pengg Pengguna unaan an bahan bahan ment mentah ah domestik yang dihasilkan oleh sektor tradisional seperti pertanian, tambang dan galian amat kurang, baik sebagai input antara atau yang masih harus diolah lagi dalam proses produksi maupun untuk konsumsi akhir. Penggunaan “local content” yang rendah ini karena pertimbangan efisiensi teknis yang rendah, sehingga menggunakan jalur impor untuk untuk memili memiliki ki kebutuh kebutuhan an tersebu tersebut. t. Akibat Akibatnya nya usaha usaha peningka peningkatan tan produks produksii sektor sektor tradisional tradisional tidak memperoleh memperoleh insentif insentif untuk berkembang. Padahal sektor tradisional tradisional seperti pertanian, tambang dan galian, serta sektor informal pada hakekatnya merupakan potensi ekonomi rakyat.
Upaya – upaya pembinaan usaha kecil sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1995 telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Pengertian usaha kecil menurut undang –undang tersebut adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih, paling banyak 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki memiliki hasil penjualan penjualan maksimal maksimal Rp 1 milyar per per tahun; tahun; bersif bersifat at mandiri mandiri,, bukan bukan merupak merupakan an cabang cabang atau atau memil memiliki iki afilia afiliasi si dengan dengan perusahaan lain; berbentuk badan usaha perseorangan atau badan usaha tak berbadan hukum. Usaha kecil terdiri atas usaha kecil informal terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Contoh : petani penggarap, pedagang asongan, pedagang kaki lima, atau pemulung.
Seda Sedang ngka kan n
yang yang dima dimaks ksud ud deng dengan an trad tradis isio iona nall
yait yaitu u
usah usahaa
keci kecill
yang yang
menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkai berkaitan tan dengan dengan seni seni budaya. budaya. Pember Pemberday dayaan aan usaha usaha kecil kecil dilakuk dilakukan an dalam dalam bentuk bentuk penumbuhan iklim usaha serta pembinaan dan pengembangan usaha yang tangguh dan mandir mandiri. i. Tujuan Tujuan pemberd pemberdaya ayaan an usaha usaha kecil kecil secara secara mikro mikro adalah adalah agar agar mereka mereka dapat dapat
berkem berkembang bang menjadi menjadi usaha usaha menenga menengah. h. Sedangk Sedangkan an tujuan tujuan makro makro yang yang ingin ingin dicapai dicapai adalah adalah meningk meningkatk atkan an perana peranan n usaha usaha kecil kecil dalam dalam pembent pembentuka ukan n pendapat pendapatan an nasional nasional,, perlu perluasa asan n kesempa kesempatan tan kerja kerja dan berusah berusaha, a, peningka peningkatan tan ekspor, ekspor, serta serta peningka peningkatan tan pemerataan pendapatan, agar usaha kecil mampu mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.
Aspek penumbuhan iklim usaha meliputi : a. Pendanaan b. Persaingan c. Prasarana d. Informasi e. Kemitraan f. Perijinan Usaha g. Perlindungan
Sedangkan bidang yang menjadi garapan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, dan teknologi. Dalam Dalam aspek aspek pendana pendanaan an melalu melaluii BI pemeri pemerinta ntah h telah telah berupay berupayaa untuk untuk mendoro mendorong ng tumb tumbuhn uhnya ya BPR BPR ( Bank Bank Perk Perkre redi dita tan n Raky Rakyat at ) di luar luar Jawa Jawa-B -Bal alii sehi sehingg nggaa dapat dapat mempercepat perkembangan usaha kecil dan mikro. Keberadaan BPR tersebut sangat penting karena sebagian dari 90 persen dari 40 juta pengusaha kecil yang tidak dapat mengaks mengakses es kredit kredit perbank perbankan an berada berada di luar luar Jawa-B Jawa-Bali ali.. Jika Jika dijabar dijabarkan, kan, penumbu penumbuhan han iklim usaha melalui aspek pendanaan meliputi upaya agar usaha kecil dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas. Cont Contoh oh :
Sumb Sumber er pen penda dana naan an bag bagii usah usahaa keci kecill buka buka han hanya ya ber bersu sumb mber er dar darii lemb lembag agaa keua keuang ngan an
bank bank,,
teta tetapi pi
dimu dimung ngki kink nkan an
pula pula
mend mendap apat atka kan n
sumb sumber er
pendanaan dari non bank, seperti pegadaian dan hibah atau pinjaman dari keuntungan BUMN yang disisihkan serta alokasi dana APBN tahun 2007 untuk penguatan modal usaha mikro, kecil, dan menengah bagi perikanan budida budidaya ya sebesar sebesar Rp 162,25 162,25 miliar miliar yang yang diranca dirancang ng oleh oleh Departe Departemen men Kela Kelaut utan an dan dan Peri Perika kana nan n . Di samp sampin ing g itu itu pros prosed edur ur mend mendap apat atka kan n pendana pendanaan an bagi usaha usaha kecil kecil terseb tersebut ut harus harus diperm dipermudah udah,, tidak tidak melalu melaluii proses yang berbelit – belit.
Dalam aspek persaingan, upaya dilakukan dengan menumbuhkan kerjasama antar usaha kecil dalam bentuk koperasi, supaya kemampuan memproduksi menjadi efisien dan memiliki posisi pemasaran yang lebih kuat, dibanfingkan jika setiap perusahaan mandiri secara bebas. Tahun ini pemerintah telah membuat kebijakan untuk mencapai
target pembentukan koperasi berkualitas sebanyak 23.380 di seluruh Indonesia selain itu pembentukan wirausaha baru telah mencapai target yakni sebesar 300.000 unit usaha. Dalam aspek persaingan, dicegah terbentuknya struktur pasar persaingan yang bersifat tidak sempurna sempurna yang akhirnya akhirnya merugikan merugikan pertumbuhan pertumbuhan usaha kecil. kecil. Bentuk struktur struktur pasar tersebut dapat berupa monopoli, monopsoni, oligopoli atau oligopsoni. Cont Contoh: oh:
Di bidang bidang perkeb perkebuna unan n raky rakyat at,, jika jika untuk untuk menj menjual ual hasil hasil perke perkebun bunan anny nyaa para para pengusaha kecil harus menjual pada satu perusahaan saja, ini disebut struktur pasar monopsoni. Para pengusaha akan rugi sebab tidak akan dapat menjual produknya dengan harga tinggi. Sebaliknya dalam usaha kecil tradisional di bidang usaha tambak tradisional, jika untuk membeli bibit ikan atau udang harus membeli pada satu perusahaan saja, maka perusahaan tersebut telah mencip menciptak takan an strukt struktur ur pasar pasar monopol monopoli. i. Hal ini akan merugi merugikan kan petamb petambak ak tradisional, karena harus membeli input dengan harga tinggi.
Untuk menumbuhkan iklim usaha yang baik, pemerintah membangun prasarana umum yang diperlukan misalnya perbaikan jalan menuju lokasi sentra industri kecil, sehi sehing ngga ga akan akan memp memper ermu muda dah h arus arus dist distri ribus busii prod produk uk dari dari produ produse serr ke konsu konsume men. n. Demikian pula prasarana lain, seperti: listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya. Selain memperhatika memperhatikan n penyediaannya, penyediaannya, pemerintah juga perlu menentukan tarif pemanfaatan pemanfaatan sarana tersebut lebih murah, misalkan untuk tarif air bersih dari PDAM atau contoh lain iala ialah h pene penera rapa pan n unda undang ng – unfa unfang ng paja pajak k yang yang baru baru dibe dibent ntuk uk peme pemeri rint ntah ah yang yang member memberika ikan n tarif tarif khusus khusus bagi usaha usaha kecil. kecil. Dalam Dalam hal prasar prasarana ana pemeri pemerinta ntah h telah telah mengupayakan untuk memenuhinya dalam rapat kerja nasional ( rakornas ) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sanur, bali jumat melalui Program Pemberdayaan Kaum Kaum Misk Miskin in dan dan
Peng Pengan angg ggur uran an yang yang bert bertuj ujua uan n
meni mening ngka katk tkan an pemb pemban angu guna nan n
infrastruktur, terutama yang mendukung sektor pertanian, seperti membaiki jalan, irigasi, pasar, pasar, telekomunikasi, telekomunikasi, listrik, listrik, serta upaya membuka akses sumber-sumber sumber-sumber permodalan permodalan dengan dengan menumb menumbuhka uhkan n lembaga lembaga keuangan keuangan mikro mikro (LKM) (LKM) di setiap setiap kecamata kecamatan n serta serta mendoro mendorong ng Bank Pembang Pembangunan unan Daerah Daerah (BPD) (BPD) memper memperlua luass pelaya pelayanan nan kredit kredit usaha usaha mikro dan kecil. Rakornas juga menyepakati untuk melanjutkan gerakan sertifikasi tanah dan penerapan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi koperasi dan UMKM dalam permohonan kredit.
Aspek informasi bagi pengusaha kecil meliputi pemberian informasi harga pasar untuk produk usaha kecil yang bisa disiarkan ke seluruh wilayah Indonesia, seperti informasi harga sayur – sayuran. Informasi seperti ini dapat dikumpulkan dalam bank data, sehingga akan dapat digunakan sebagai bahan analisis. analisis. Aspek informasi yang juga penting menyangkut informasi permintaan produk yang bersumber dari pasar, meliputi
jumla jumlah h permin permintaa taan n maupun maupun spesifi spesifikas kasii prosuk prosuk yang yang dimint diminta, a, baik baik pasar pasar domesti domestik k maupun pasar ekspor. Demikian pula diperlukan penyebaran informasi tentang teknologi yang dapat berupa peralihan peralihan atau penyuluhan tentang teknologi baru yang bersifat bersifat tepat guna untuk usaha kecil. Contoh: Contoh:
Untuk Untuk meningka meningkatka tkan n kualitas kualitas hasil hasil pengola pengolahan han kulit kulit pada pada industri industri kecil kecil kulit kulit,, dila dilaku kukan kan kerj kerjas asam amaa denga dengan n lemb lembaga aga inte intern rnas asio ional nal mela melalui lui pelat pelatih ihan an pengolahan kulit.
Dalam aspek kemitraan, kemitraan, pemerintah mendorong atau memberikan memberikan rangsangan kepada usaha besar dan menengah agar mau melakukan kemitraan dengan usaha kecil atas dasar pertimbangan rasional ekonomis. Model kemitraan yang ideal dapat berupa sali saling ng kere kererg rgan antu tunga ngan n dalam dalam peman pemanfa faat atan an input input dan dan outp output ut kedua kedua bela belah h pihak pihak.. Hubungan kemitraan kemitraan ini diharapkan akan menimbulkan menimbulkan alih teknologi, teknologi, manajemen, dan perluasan kesempatan berusaha secara wajar. Dalam aspek kemitraan ini, usaha kecil harus dilindungi dari kerugian- kerugian yang akan muncul dari hubungan usaha dengan usaha besar maupun menengah yang mungkin timbul, seperti: penundaan pembayaran, pemotongan harga secara sepihak, pembebanan resiko yang kurang adil dan sebagainya.
Dalam aspek perijinan usaha, dilakukan penyerdehanaan perijinan bagi usaha kecil. Langkah yang ditempuh yakni dengan memusatkan sistem administrasi perijinan dalam dalam satu satu atap, atap, sehing sehingga ga akan akan menghem menghemat at biaya, biaya, waktu dan tenaga tenaga.. Di samping samping menyederhanakan perijinan dalam bentuk sistem administrasi satu atap, juga syarat – syara syaratt untuk untuk penguru pengurusan san ijin ijin disede disederha rhanaka nakan n . Dengan Dengan kemudaha kemudahan n penguru pengurusan san ijin, ijin, tersed tersedian ianya ya data data dan inform informasi asi,, keberad keberadaan aan usaha usaha kecil kecil semaki semakin n lengkap lengkap sehing sehingga ga memudahkan dalam penyusunan rencana dan program pengembangan usaha kecil oleh pemerintah. Penyederhanaan perijinan usaha kecil diharapkan juga akan menurunkan biaya.
Aspek Aspek perlind perlindunga ungan n bagi usaha usaha kecil kecil antara antara lain lain melipu meliputi ti penyedi penyediaan aan lokasi lokasi usaha, misalnya berupa pasar tradisional, yang dibangun dengan memperhatikan lokasi untuk pasar bagi usaha menengah dan besar. Contoh lain yakni pembangunan sentra indu indust stri ri keci kecill atau atau penye penyedi diaan aan lahan lahan pada pada kawas kawasan an indu indust stri ri yang yang diba dibangu ngun n oleh oleh pemerintah atau oleh usaha menengah atau usaha besar. Aspek perlindungan diberikan pada pada usaha usaha kecil kecil yang yang mempuny mempunyai ai kekhusu kekhususan san dalam dalam proses proses produks produksi, i, atau atau kepada kepada kegiatan usaha yang bersifat padat karya, termasuk kegiatan usaha yang memiliki nilai seni dan budaya.
Dalam praktek, upaya penciptaan iklim, untuk menumbuhkan usaha kecil masih banyak banyak dijumpai dijumpai kendala dan penyimpangan penyimpangan yang terjadi terjadi bila dibandingkan dibandingkan dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang – Undang tentang usaha kecil. Cont Contoh: oh:
Mesk Meskip ipun un sudah sudah ada perat peratur uran an yang mewaj mewajib ibkan kan sekto sektorr perban perbankan kan untuk untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20% bagi Kredit Usaha Kecil, namun karena tingkat bunga kredit sangat tinggi akhirnya tidak dapat dijangkau.
Dalam aspek persaingan, persaingan, praktek monopoli, oligopoli, monopsoni dalam bidang usaha usaha terten tertentu tu termas termasuk uk bidang bidang usaha usaha yang yang dilakuk dilakukan an usaha usaha kecil, kecil, ternya ternyata ta banyak banyak dilakukan oleh perusahaan besar atau konglomerat. Konsentrasi kekuatan pasar untuk bahan baku bagi usaha kecil yang dilakukan perusahaan besar menyebabkan hambatan bagi bagi pengemb pengembanga angan n usaha usaha kecil. kecil. Dalam Dalam hal prasar prasarana ana lokasi lokasi usaha, usaha, pada umumny umumnyaa loka lokasi si yang yang ada jauh jauh dari dari konsu konsume men n atau atau kurang kurang stra strate tegi giss untuk untuk dija dijangk ngkau au oleh oleh konsumen. Bahkan di berbagai kota, lokasi untuk usaha kecil sektor informal sering tergusur atau terkena penertiban tata kota dalam arti fisik. Mengenai informasi pasar, teknol teknologi ogi,, disain disain dan mutu, mutu, sumbang sumbangan an dari dari instan instansi si teknis teknis sangat sangat minim. minim. Untuk Untuk menda mendapa patk tkan an disa disain in produ produk k misa misaln lnya ya untu untuk k tas, tas, sepa sepatu tu dan lain lain –lai –lain, n, bias biasany anyaa pengusaha kecil berupaya sendiri melalui meniru disain produk impor. Perijinan maih dirasakan oleh para pengusaha kecil sebagai awal dri beban biaya tambahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan produksi, sebab dengan tercatatnya usaha mereka dalam wujud keluarnya ijin usaha menimbulkan kekhawatiran mereka akan jadi obyek pungutan – pungutan tidak resmi.
Selain upaya – upaya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru, saat ini di bawa bawah h kepem kepemim impi pinan nan Pres Presid iden en Susi Susilo lo Bamban Bambang g Yudhoy Yudhoyono ono,, pemer pemerin inta tah h tela telah h mengeluarkan mengeluarkan kebijakan kebijakan RPPK ( Revitalisas Revitalisasii Pertanian, Pertanian, Perikanan, Perikanan, dan Kehutanan Kehutanan ), dicanangkan dicanangkan oleh presiden presiden yang bertujuan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan,, pengurangan pengurangan pengangguran, pengangguran, peningkatan daya saing, membangun ketahanan pangan, membangun membangun pedesaan, dan melestarikan lingkungan. Tetapi pada kenyataannya tidak ada kemajuan yang tercapai, masyarakat tidak tergerak untuik terlibat, koordinasi tidak berjalan, dan kebijakan yang muncul bertentangan dengan cita – cita RPPK contoh yang paling nyata, baru beberapa bulan RPPK dicanangkan, pemerintah sudah mengimpor beras. Kasus lainnya adalah rencana pembukaan impor ternak dan produk asal ternak dari negara yang terjangkit penyakit tertentu. Di samping itu, ada izin impor gula kasar hingga 518.000 ton pada saat musim giling tebu.
Melihat kondisi tadi dapat disimpulkan bahwa RPPK masih merupakan sebuah cita – cita yang belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut disebabkan masih ada fokus
kebijakan yang belum sepenuhnya selesai sehingga menyebabkan RPPK tidak berjalan secara menyeluruh seperti usaha unggas yang tidak tersentuh karena tertekan akibat wabah flu burung. Memang terdapat fokus program yang sudah dilakukan, tetapi pada saat saat yang yang sama sama masih masih terdapa terdapatt fokus fokus progra program m lain lain yang yang belum belum tuntas tuntas atau tingka tingkatt kecepatannya tidak sesuai dengan yang dinginkan. Antara lain, banyak irigasi yang rusak sert sertaa
rend rendah ahny nyaa
duku dukung ngan an
pemb pembia iaya yaan an
nonp nonpem emer erin inta tah, h,
baik baik
perb perban anka kan n
atau atau
nonperbankan.
Dari Dari segi segi tinjau tinjauan an makro makro ekonomi ekonomi,, kurang kurang berhas berhasiln ilnya ya upaya upaya pengemb pengembanga angan n usaha usaha kecil kecil menyeb menyebabka abkan n sumban sumbangan gan usaha usaha kecil kecil dalam dalam pembent pembentukan ukan pendapa pendapatan tan nasional proporsinya tetap kecil.
5. Kemitraan Usaha Antar Pelaku Ekonomi
Kemitraan usaha antara usaha menengah, usaha besar dan usaha kecil diharapkan terjadi karena adanya keterkaitan usaha. Potensi keterkaitan ini sesungguhnya cukup bes besar ar baik baik yang yang bersi bersifa fatt kaita kaitan n ke depan depan (forward linkage) atau atau bentu bentuk k kait kaitan an ke belakang (backward linkage ). Kaitan ke depan mempunyai arti bahwa usaha kecil dapat memanfaatkan output usaha menengah dan besar sebagai faktor input . Contoh: usaha kecil kerajinan rakyat dapat memanfaatkan output usaha menengah dan besar seperti plastik, lem, kain sebagai input bagi kegiatan produksi.
Sedangk Sedangkan an keterk keterkait aitan an ke belakan belakang g merupa merupakan kan kebalik kebalikanny annya. a. Contoh: Contoh: Usaha Usaha menengah atau besar di bidang makanan dan minuman dapat menggunakan output atau hasil hasil produksi usaha kecil seperti gula merah, beras, kedelai, cabe dan sebagainya sebagai faktor input atau bahan baku dalam proses produksi.
Contoh dari bentuk kemitraan usaha dengan kaitan usaha ini ialah berlakunya program CSR ( Corporate Social Responsibility ) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan merupakan bentuk kerjasama kerjasama perusahaan perusahaan besar swasta swasta dengan usaha usaha kecil dan menenga menengah h UMKM. UMKM. Dalam Dalam progra program m ini perusah perusahaan aan – perusah perusahaan aan besar besar diharus diharuskan kan menyis menyisihk ihkan an sebagia sebagian n kecil kecil keuntun keuntungann gannya ya untuk untuk pemberd pemberdaya ayaan an masyar masyarakat akat,, yakni yakni memanfaatkan dana CSR untuk pengembangan UMKM. Ada berbagai pola pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Ada yang berupa dana tunai secara cuma – cuma, ada juga yang lebi lebih h menge mengede depan pankan kan pemb pember erday dayaa aan n usaha usaha sehi sehingg nggaa mere mereka ka bisa bisa mandi mandiri ri,, tida tidak k tergantung secara terus - menerus pada bantuan pihak lain. Pola ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana yang sifatnya harus dikembalikan untuk digulirkan pada yang lain. Salah satu program CSR yang telah berjalan ialah antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan perusahaan perusahaan kecil yang selama ini menggunakan produknya, selain memberikan memberikan bahan baku PT Indofood juga memberikan kredit tanpa agunan yang dapat digunakan untuk pembelian mesin. Dengan demikian, terjadi saling membutuhkan dan saling membantu. Persoalan yang mungkin dihadapi para pemberi dana CSR itu adalah kelanjutan kelanjutan program dan jangkauan jangkauan yang semakin semakin luas. Sebab, ada juga perusahaan perusahaan yang memiliki dana CSR, tetapi tidak memiliki unit yang menyalurkan dan mengawasi dana tersebut. Maka dari itu untu mencapai sasaran perlu pula kehadiran lembaga-lembaga intermediasi yang dekat dengan sasaran proyek dan memahami betul karakter komunitas yang hendak diberdayakan. Misalnya, koperasi atau LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
yang mampu menyalurkan dana itu ke sasaran yang tepat dengan pola yang pas sehingga benar – benar dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakat yang dibantu.
Kemitraan usaha tanpa disadari oleh adanya keterkaitan dalam bidang usaha dari sisi input dan output, menyebabkan ketidakefisien penggunaan sumber-sumber ekonomi dan dan mela melahi hirk rkan an beban beban biay biayaa yang yang cende cenderu rung ng menj menjad adii biay biayaa yang yang haru haruss dipi dipiku kull masyarakat ( social ). Di lain pihak, kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah social cost ). dan besar tanpa dasar hubungan keterkaitan tadi, secara psikologis menimbulkan dampak yang kurang sehat bagi perkembangan usaha kecil yakni seolah – olah sebagai pihak yang menengadahkan tangan untuk menerima bantuan.
Jika harus dilaksanakan bentuk kemitraan tanpa kaitan usaha, maka hal itu lebih tepat bila diterapkan pada perusahaan menengah dan besar BUMN daripada perusahaam mene meneng ngah ah dan dan besa besarr mili milik k swas swasta ta.. Hal Hal ini ini kare karena na fung fungsi si BUMN BUMN sela selain in haru haruss menghasilkan profit atau keuntungan juga berfungsi sebagai agen pembangunan. Salah satu bentuk kemitraan yang telah berjalan cukup lama adalah antara KUD di Jawa Timur dengan perusahaan susu Nestle. Perusahaan susu Nestle menerima pasokan susu segar hasil kegiatan kegiatan peternakan peternakan sapi perah anggota KUD di wilayah wilayah Malang dan Pasuruan. Pasuruan. Dalam Dalam kemitr kemitraan aan tersebu tersebutt terjad terjadii pula pula alih alih teknol teknologi ogi dalam dalam peningka peningkatan tan kualita kualitass produksi, pemasaran, dan manajemen usaha.
Dalam Dalam Undang Undang – Undang Undang nomor nomor 9 tahun tahun 1995 tentang tentang usaha usaha kecil, kecil, bentuk bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan oleh usaha menengah dan besar dengan usaha kecil dapat berupa:
a. Inti-plasma b. Sub – kontrak c. Dagang umum d. Waralaba e. Keagenan f. Bentuk – bentuk lain
Dalam Dalam bentuk kemitra kemitraan an
inti inti plasma plasma,, usaha usaha besar atau menengah menengah bertindak bertindak
sebagai inti, sementara usaha kecil sebagai plasma.
Cont Contoh oh::
Peta Petani ni seba sebaga gaii plas plasma ma mene meneri rima ma pinj pinjam aman an dari dari inti inti dala dalam m bent bentuk uk bibi bibitt tana tanama man n perke perkebun bunan. an. Inti Inti adal adalah ah perus perusaha ahaan an perk perkebu ebunan nan besar besar yang yang member memberika ikan n dan menerim menerimaa hasil hasil perkebu perkebunan nan untuk untuk diolah diolah dalam dalam proses proses
produksi. Hasil atau pendapatan bersih petani plasma telah diperhitungkan pembayaran kredit yang harus dilakukan.
Sedangkan kemitraan dalam bentuk sub kontrak misalnya para pengusaha kecil berdas berdasarka arkan n kontrak kontrak yang yang ditanda ditandatan tangani gani memaso memasok k kompone komponen n – kompone komponen n untuk untuk kepentingan industri besar.
Dalam pola kemitraan dagang umum misalnya, KUD dengan kegiatan produksi anggotanya di bidang sayuran menjalin hubungan pemasaran sayur dengan perusahaan besar.
Bentuk waralaba, pemegang waralaba dengan kompensasi tertentu memberikan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dise disert rtai ai bantu bantuan an bimbi bimbinga ngan n dan mana manajem jemen. en. Seda Sedangk ngkan an dalam dalam bentu bentuk k keagen keagenan, an, pengusaha kecil termasuk koperasi diberi hak khusus memasarkan barang dari usaha menengah atau usaha besar.
Cont Contoh: oh:
Koper Koperas asii primer primer menjadi menjadi agen agen penju penjual alan an barang barang – bara barang ng kebutu kebutuhan han dari dari GORO.
Sejauh mana bentuk kemitraan telah membawa manfaat bagi usaha kecil? Untuk menjawab hal ini diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengkajinya. Namun paling tida tidak k efek efekti tivit vitas as dari dari suat suatu u hubung hubungan an kemit kemitra raan an anta antara ra usaha usaha kecil kecil dengan dengan usah usahaa menengah adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan suatu kemitraan bergantung pada dua hal yaitu tujuan yang ditetapkan dan perilaku atau sifat pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. (Hendroyogi, 1997).
Tujuan dari peserta kemitraan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Kopera Koperasi si atau atau pengusa pengusaha ha kecil kecil ingin ingin bermit bermitra ra usaha usaha dengan dengan pengusa pengusaha ha besar besar untuk untuk mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu keuntungan bidang teknologi, mendapatkan jalur jalur sebagai sebagai sumber sumber keuangan keuangan,, ketera keterampi mpilan lan dalam dalam bidang bidang usaha usaha dan sebagai sebagainya nya.. Selanjutnya Selanjutnya menurut Mark Weaver (dalam Hendroyogi, 1997) faktor yang menentukan keberhasilan kemitraan ada 4 (empat): 1. Perilaku yang bertujuan tidak ingin untung sendiri; 2. Perilaku percaya pada mitra usaha; 3. Perilaku timbal balik; 4. Perilaku mampu menahan diri atau sabar.
Sifat Sifat ingin ingin cari cari untung untung sendir sendirii didoron didorong g oleh oleh sifat sifat mengambi mengambill untung untung lebih lebih banya banyak k dari dari mitran mitranya. ya. Pesert Pesertaa kemitra kemitraan an ini bertin bertindak dak atas atas kepenti kepentingan ngannya nya sendir sendiri. i. Peri Perila laku ku sali saling ng perc percay ayaa bersu bersumb mber er pada pada keyak keyakin inan an akan akan kebai kebaika kan n reka rekanny nnyaa atau atau mitranya. Rasa percaya timbul karena keyakinan bahwa kemitraan akan memberikan hasil yang adil. Perilaku mampu menahan diri hanya bisa terjadi terjadi kalau dalam kemitraan kemitraan terdapat rasa saling percaya, tidak ada perilaku oportunistik di antara para mitra usaha.
Dalam Dalam prakt praktek, ek, bent bentuk uk kemi kemitr traan aan usah usahaa kecil kecil dan dan koper koperas asii dengan dengan usaha usaha menenga menengah h dan besar besar serta serta BUMN BUMN paling paling banyak banyak berbent berbentuk uk pember pemberian ian kredit kredit kecil kecil dengan dengan bunga bunga rendah. rendah. Padahal Padahal kelemahan kelemahan usaha usaha kecil kecil dan koperas koperasii selain selain bidang bidang permodalan, juga terletak pada bidang pemasaran, adaptasi teknologi, dan kualitas SDM. Usaha kemitraan dalam bentuk sub kontrak misalnya akan melahirkan upaya transfer teknologi dari perusahaan besar atau pihak swasta dan BUMN kepada usaha kecil dan koperasi.
KESIMPULAN Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan, dinikmati dan diawasi oleh rakyat. Bidang kegiatan ekonomi kerakyatan meliputi sektor informal, usaha kecil pertanian, koperasi dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan berlangsung cepat selama beberapa Pelita yang lalu seiring dengan masih terdapatnya jumlah penduduk miskin, menggambarkan kondisi ketimpangan hasil pembangunan pembangunan ekonomi. Peranan Peranan ekonomi kerakyatan kerakyatan selain selain sebagai penampung tenaga kerja juga sebagai sumber pendaptan masyarakat golongan menengah bawah. Berbagai kebutuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok mampu dihasilkan dihasilkan oleh sektor pertanian sebagai unit unit – unit unit usah usahaa kecil kecil dala dalam m pere perekon konom omia ian n Indon Indones esia ia mengg menggam ambar barkan kan kegia kegiata tan n ekonomi ekonomi rakyat rakyat yang yang selama selama ini masih masih belum belum mampu mampu berkem berkembang bang secara secara optimal optimal.. Peng Pengem emban bangan gan usaha usaha keci kecill yang yang dipel dipelopo opori ri oleh oleh pemer pemerin inta tah h dila dilakuk kukan an mela melalu luii penciptaan iklim yang sesuai. Pembinaan diarahkan dalam penanganan bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi.
Pola kemitraan usaha kecil termasuk didalamnya koperasi dapat dijalin dengan usaha besar dan menengah baik dari pihak swasta maupun BUMN. Terdapat berbagai bentuk kemitraan usaha seperti seperti bentuk-bentuk bentuk-bentuk inti-plasma, inti-plasma, dagang umum, sub-kontrak, sub-kontrak, wara warala laba ba dan dan seba sebaga gain inya ya.. Prins rinsip ip kemi kemitr traa aan n yang yang pali paling ng idea ideall adal adalah ah sali saling ng menguntungkan antara pihak – pihak yang melakukan kemitraan usaha. Keberhasilan suatu kemitraan ditentukan oleh dua hal yaitu: tujuan yang ditetapkan dan perilaku dari pihak pihak –pihak –pihak yang yang melakuk melakukan an emitra emitraan an antara antara lain lain yang yang bersifa bersifatt tidak tidak ingin ingin untung untung sendiri, percaya pada mitra usaha, perilaku timbal balik, perilaku mampu menahan diri atau sabar.
Daftar Pustaka
Artikel – artikel ekonomi harian KOMPAS . Nia Niam m Sovi Soviee dan dan Suha Suhary ryon ono. o.“K “Keb ebij ijak akan an Peme Pemeri rint ntah ah Dala Dalam m Meningkatkan Ekonomi kerakyatan “. Modul 8. ISIP ______ _________ _______ _______ _______ _______ ____.” _.”Kem Kemitr itraan aan Usaha Usaha Antar Antar Pelaku Pelaku Ekonomi”. Modul 8. ISIP Subandi. 2005. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung : Alfabeta
