Makalah Bank Dan Lembaga Keuangan (Bank Perkreditan Rakyat)

MAKALAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Disusun Oleh:

Kelompok 4 Deasy Karissa P.

1709617009

Prawestri Yekti P.

1709617051

 Nur Hayati

1709617017

Oza Rahmah Tiara

1709617005

Rifa Silviaty

1709617011

Reni Handayani

1709617003

Haikal Rafif

1709617019

Dosen Pengampu:

Darma Rika Swaramarinda, S.Pd., M.SE

PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi Kita Semua. Tidak ada kata dan kalimat yang lebih pantas untuk mengawali makalah ini selain memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin-Nya-lah kami dapat membuat dan menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tujuan saya menulis makalah ini untuk membahas mengenai IPS di tinjau dari berbagai prodi pengajaran sebagai penambah wawasan dan pembelajaran mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran serta memenuhi tugas Ibu Dra. RR. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M selaku dosen pengampu. Ucapan terimakasih kami berikan kepada berbagai pihak yang telah membantu pembuatan makalah ini. Sesungguhnya makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan begitu banyak kekurangan serta kesalahan yang begitu mendasar karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang banyak terdapat dalam makalah ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari para  pembaca sangat dibutuhkan untuk untuk penyempurnaan makalah ini. Terima Kasih.

Jakarta, 8 Maret 2019

Penulis

i

DAFTAR ISI Hal .................................................................. ........................................ .................. KATA PENGANTAR ............................................

i

................................................................. ............................................ ................................. ........... DAFTAR ISI ...........................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................... ................................................................ ..................................... ...............

1

1.1 Latar Belakang Masalah .......................................... ................................................................. ............................. ......

1

1.2 Rumusan Masalah ........................................... ................................................................. ..................................... ...............

2

1.3 Tujuan Penulisan .......................................... ................................................................ ........................................ ..................

2

1.4 Manfaat Penulisan ........................................... ................................................................. ..................................... ...............

2

................................................................. ..................................... ............... BAB II PEMBAHASAN ...........................................

3

2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat ......................................... .................................................... ...........

4

2.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat .......................................... ......................................................... ...............

5

2.3 Fungsi Dan Larangan Larangan Dalam Kegiatan Usaha Bank Bank Perkreditan Rakyat (BPR)............................................. ................................................................... ............................................ ................................. ...........

6

2.4 Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ......................................... .........................................

8

2.5 Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia ............

20

2.6 Penyebaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia ..................

24

BAB III PENUTUP ............................................ .................................................................. ............................................ ......................

3.1 Kesimpulan ............................................ .................................................................. ............................................ .......................... ....

39

3.2 Saran ........................................... ................................................................. ............................................ ..................................... ...............

40

STUDI KASUS ........................................... .................................................................. ............................................. ............................. .......

41

................................................................... ........................................ .................. DAFTAR PUSTAKA .............................................

43

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi untuk melakukan kegiatan demi bertahan hidup yang dimana mereka menggunakan uang yang merupakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana uang merupakan alat tukar yang sangat kita perlukan pada saat kegiatan jual beli. Dikarenakan banyak uang yang beredar maka diperlukannya suatu tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk  pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan yang yang disebut dengan bank. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka r angka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi se bagai se bagai “ financial intermediary” intermediary” yakni bank sebagai perantara keuangan dimana bank   bank   sebagai lembaga utama yang menghimpun dana dari masyarakat, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kelembagaan bank di Indonesia ditata dalam struktur st ruktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau  berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan  jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang

1

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Posisi BPR dalam

Perbankan

di

Indonesia

adalah

sebagai

pendorong

kegiatan

 perekonomian nasional dengan sasaran menjangkau masyarakat kalangan menengah kebawah terutama pengusaha mikro kecil. Bank perkreditan rakyat memiliki fungsi dan larangan dalam kegiatan usahanya dan memiliki ketentuanketentuan didalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.

Apa pengertian Bank Perkreditan Rakyat?

2.

Bagaimana sejarah Bank Perkreditan Rakyat?

3.

Apa fungsi dan larangan dalam kegiatan usaha BPR?

4.

Apa saja ketentuan pokok BPR?

5.

Bagaimana pengembangan BPR?

6.

Bagaimana penyebaran BPR di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.

Mengetahui pengertian Bank Perkreditan Rakyat

2.

Mengetahui sejarah Bank Perkreditan Rakyat

3.

Mengetahui fungsi dan larangan dalam kegiatan usaha BPR

4.

Mengetahui ketentuan pokok BPR

5.

Mengetahui pengembangan BPR

6.

Mengetahui penyebaran BPR di Indonesia

2

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini mempunyai manfaat diantaranya dapat memberikan wawasan tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk para pembaca maupun penulis.

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito  berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dan sebagai usaha BPR. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) , Badan Hukum Indonesia yang seuruh pemiliknya WNI, Pemda atau dua pihak (Yunika Murdayanti, 2015). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR  biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR  banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-undang No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana t elah disempurnakan dangan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pemba yaran. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalalm kegiatannnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditunjukan untuk melayani usahausaha masyarakat didaerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi (Totok Budisantoso, 2018).

4

2.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh untuk lepas dari rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada abad ke-19 yang ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa. Awal tahun 1970-an pemerintah daerah mulai membentuk Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Pada awal 1988 melalui keputusann Presiden RI No. 38 pemerintah mengeluarkan Paket Kebujakan Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Bank-bank pasar yang telah tebentuk diganti menjadi BPR berdasarkan Pakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai langkah lanjutan dari Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam  bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yaitu: penyempurnaan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undangundang No.10 Tahun 1988. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Prekreditan Rakyat serta memoerjelas ruang lingkup dan batas kegiatan

yang

dapat

diselenggarakan

dan

diharapankan

dapat

lebih

meningkatkan perannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pada tahap pelaksanaannya, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 didukung dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam  peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank dan lembaga-l embaga keuangan kecil, seperti Bank Desa, Bank Pasar dan lembaga-lembaga lainnya yang

5

dipesamakan dengan itu dapat diberikan status BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. BPT yang didirikan sesudah Pakto 1988 ataupun Lembaga Keuangan yang menjadi BPR harus tunduh pada ketentuan yang diaturdalam Undang-undang Perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermedasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dala proses penyesuain kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan

dalam

menghadapi

tantangan

perekonomian

regional

dan

internasional.

2.3 Fungsi Dan Larangan Dalam Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para  pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan masyarakat. Dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan  prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran, karena  prosesnya relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Selain itu peran BPR juga untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk desposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. 

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR secara detail menurut  pasal 13 adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa desposito berjangka , tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), desposito berjangka, sertifikat desposito dan atau tabungan Bank lain.

6



Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh BPR menurut pasal 14, diantaranya:

1. Memberikan simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas  pembayaran 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali dalam pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia) 3. Melakukan penyertaan modal 4. Melakukan usaha perasuransian Melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR. 

Hal yang Harus Diperhatikan oleh Bank Perkreditan Rakyat

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. 2. Dalam memberikan kredit, BPR juga wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian  jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada  peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada  perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum dalam hal tersebut sendiri tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian  jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada  pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas

7

maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

2.4 Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) a. Ketentuan Pokok BPR

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (right to license), kewenangan untuk mengatur (right to regulate), kewenangan untuk mengawasi (right to control ) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi ( right to impose  sanction). Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank ( prudential banking ) agar tercipta sistem perbankan yang sehat

b. Ketentuan Kelembagaan 

Pendirian BPR PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, merupakan dasar hokum untuk mendirikan BPR maka  persyaratan Modal disetor paling kurang sebesar : 1) Warga Negara Indonesia 2) Badan hokum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia 3) Pemerintah daerah 4) Dua pihak atau leebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3

8



Modal disetor untuk mendirikan BPR : 1) Rp 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta 2) Rp 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; 3) Rp 1 miliaR untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1, dan 2 4) Rp 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1, 2 dan 3



Kepemilikan BPR Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang : 1) Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan 2) Memiliki integritas, antara lain  baik,

bersedia mematuhi

memiliki akhlak dan moral yang

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku dan bersediamengembangkan operasional BPR secara sehat



Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari: 1) Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2) Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yang  bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ) BPR.

9



Kepengurusan BPR Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: i) kompetensi; ii) integritas; dan iii) reputasi. Anggota Direksi dan Komisaris masingmasing paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.



Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi. Akuisisi BPR adalah pengambilalihan saham oleh perorangan atau  badan hukum yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR yaitu  bila kepemilikan saham menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR atau kurang dari 25% dari modal disetor BPR namun menentukan  baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR

wajib terlebih dahulu

memperoleh izin dari Bank Indonesia dan dapat dilakukan atas inisiatif BPR yang bersangkutan atau  permintaan Bank Indonesia. Merger atau Konsolidasi

hanya

dapat

Konsolidasi antara BPR

dilakukan

antar

BPR.

Merger

atau

konvensional dengan BPR Syariah hanya

dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPR Syariah. Merger atau konsolidasi BPR dapat dilakukan antar BPR

yang

 berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama atau antar BPR dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR hasil merger/ konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

10

c. Ketentuan Kehati-hatian 

Kewajiban penyadiaan modal minimum (KPMM) 1) BPR diwajibkan untuk memenuhi rasio KPMM (CAR) minimal 8% yang dihitung dari perbandingn antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 2) Komponen modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dimana modal pelengkap maksimum sebesar 100% dari modal inti. 3) Model inti terdiri dari modal disetor, agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan (setelah diperhitungkan pajak), laba tahun-tahun lalu (setelah diperhitungkan  pajak) dan laba tahun berjalan (sebesar 50% setelah taksiran pajak). Faktor pengurang pada modal intu berupa goodwill, disagio, rugi tahuntahun lalu dengan rugi tahun berjalan. 4) Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluaso aktiva tetap, PPAP umum (maksimum sebesar 1,25% dari ATMR), modal pinjaman (hybrid/quai capital), pinjaman subordinasi (maksimum sebesar 50% dari modal inti). 5) ATMR terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setaip pos aktiva.



Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Dasar Hukum BMPK untuk BPR adalah PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas MAksimum Pemberian Kredit BPR. BMPK adalah maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPR kepada peminjam atai kelompok peminjam tertentu. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai  berikut :  Penyediaan Dana pada Tanggal Pelaporan BMPK : Modal  pada Tanggal Laporan x 100% - (BMPK)

11

1) Pelanggaran BMPK   Penyediaan Dana pada Saat Pemberiaannya : Modal pada Saat Penediaan Dana x 100% - (BMPK) 2) BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit, BMPK untuk Penempatan Dana AntarBank pada BPR lain dihitung  berdasarkan nominal Penempatan Dana AntarBank. 3) Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR; Penyediaan dana kepada  pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan yang kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yang penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan. 4) Untuk pihak yang terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan satu orang direksi dan satu orang komisaris. 5) Penempatan pada BPR lain : Penempatan Dana AntarBank k epada BPR lain yang merupakan Pihak Yang Tidak Terkait ditetapkan paling 20%dari modal BPR.. 6) Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleholeh hal berikut ini : a) Penurunan modal BPR;  b) Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan

dan/

atau

kepengurusan

yang

menyebabkan

 perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam; c) Perubahan ketentuan. 7) BPR yang melakukan pelanggaran ataupun oelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan action plan kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

12



Aktiva produktif BPR memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro,

kecil

meemperhatikan

dan

menengah

asas-usus

(UMKM).

perkreditan

BPR

yang

harus

sehat

senantiasa

dalam

rangka

menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan Standar Akutansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akutansi BPR. BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan KAP terhadap rekening menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah. Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu : 1) Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena  perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. 2) Kelebihan

PPAP

karena

perbaikakn

kualitas

Kredit

yang

direstrukturisasi, setelaj diperhitungkan dengan kerugian yang timbul daru restrukturisasikredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai  pendapatan apabila telah terdapat 3 kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasikan. BPR wajib menerapkan perlakuan akutansi restrukturisasi kredit, namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan dan Pedoman Akutansi yang berlaku bagi BPR.

13



Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pengecualian pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktig (PPAP) Umum untuk AP dalam bentuk : 1) Penempatan BPR pada SBI; 2) Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau de posito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa  pencairan dan logam mulia. Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP antara lain mencakup : a) Emas perhiasan  b) Resi gudang c) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik d) Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap e) Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yeng melakukan usaha sebagai penjamin kredit. OJK berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunanyang telah diperhitungkan dalam pembentukaj PPAP apabila BPR tidak memenuhi ketentuan. BPR wajib membentuk PPAP berupa PAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 5  permil dari AP yang dimiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid  berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia. PPAP khusus ditetapkan  paling kurang sebesar : 10% dari AP dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;

14

1) 50% dari AP dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; 2) 100% dari AP dengan kualitas Macet serelah dikurangi dengan nilai agunan.



Restrukturisasi kredit Restrukturisasi

kredit

dapat

dilakukan

terhadap

debitur

yang

mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit dan debitur yang memiliki prospek usaha yang baik mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. BPR dilarang melakukan Restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kredit,  peningkatan pembentukan PPAP dan penghentian pendapatan bunga secara akrual. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi adalah maksimum Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas Diragukan atau Macet dan tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi dapat menjadi lancar, jika terjadi tunggakan angsuran selama 3 kali periode permbayaran secara berturut-turut dan jika debitur tidak mampu memenuhi kondisi ini maka kualitas kreditnya sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi kredit.



Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) BPR wajib menerapkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dengan cara menetapkan kebijakan dan prosedur  penerimaan, pengidentifikasi, memantau rekening dan transaksi serta manajemen resiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal  Nasabah. Terkait dengan pemantauan rekening dan transaksi nasabah, BPR wajib

memiliki

sistem

informasi/sistem

pencatatan

yang

dapat

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

15

BPR wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan Bank Indonesia melakukan penilaian dan oengenaan sanksi atas penerapan prinsip mengenal nasabah dan kewajiban lain terkait dengan UU tentang tindak pidana pencurian uang bagi Bank Umum.

d. Ketentuan Tentang Tingkat Kesehatan BPR

Tingkat kesehatan BPR dinilai berdasarkan berbagai aspek yang  berpengaruh terhadap konndisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, MAnajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL) serta mempertimbangkan faktorfaktor yang lain dapat menurunkan dan menggugurkan TKS. Atat cara  penilaian tingkat kesehatan BPR, antara lain : 1) Hasil penilaian ditetapkan dalam 4 predikat yaitu : Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. 2) Bobot setiap faktor CAMEL adalah : a) Permodalan 30%  b) Kualitas Aktiva Produktif 30% c) Manajemen 20% d) Rentabilitas 10% e) Likuiditas 10% 3) Pelaksanaan ketentuannya dikaitakn dengan penilaian kesehatan BPR meliputi pelanggaran atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK,  pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 4) Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan  pihak luar manajemen BPR, window dressing, praktek Bank dalam Bank,

kesulitan

keuangan,

praktek

perbankan

lain

dapat

membahayakan kelangsungan usaha BPR.

16



Ketentuan Exit Policy Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus (DPK). Bagi Bank Indonesia suatu BPR yang mengalami kesulitan akan membahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebut ditetapkan dalam suatu pengawasan khusus Bank Indonesia yaitu jika Rasio KPMM kurang dari 4% dan Cash Ratio rata-rata salaam 6 bulan terkahir kurang dari 3%. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan maksimal selama 6 bulan sejak tanggalsurat pemberitahuan status BPR dalam pengawaasan khusus dari BI fan tidak dapat diperpanjang. Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR atau peme gang saham lain untuk : 1. Menambah modal. 2. Menghaousbukukan

kredit

yang

tergolong

macet

dan

memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya. 3. Mengganti angota Direksi atau Dewan Komisaris BPR. 4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain. 5. Menjual BPR kepada pembeli yang bersedia yang mengambil alih seluruh kewajiban BPR. 6. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada  pihak lain. 7. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetaplam oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan apabila BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus : 1. Tidak memenuhi Rasio KPMM paling sedikit 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 3%.

17

2. Tidak dapat menigkatkan rasio KPMM menjadi lebih besar dari 0% dalam jangka waktu 3 bulan sejak ditetapkan dalam status pengawasan. 3. Memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan CR ratarata selama 6 bulan terakhir kurang dari 1% dalam jangka waktu 3 bulan sejak ditetapkan dalam status pengawasan khusus. 4. Memiliki Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%atau memiliki rata-rata CR selama 6 bulan terakhir kurang dari 1% setelah jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 dan 3, sampai dengan 1 hari setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. 5. LPS

akan

melakukan

penilaian

untuk

mengambil

keputusan

menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan. Apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR yang  bersangkutan, Bank Indonesia akan mencabut izin BPR yang  bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS dan mengumumkan kepada masyarakat.



Likuidasi BPR Lukuidasi BPR adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran  badan hukum BPR berdasarkan DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi BPR. Beberapa alasan suatu BPR dicabut izin usahanya oleh BI karena : 1. Tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap BPR yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya,  belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi BPR. 2. Menurut penilaian BI keadaan suatu BPR dapat membahayakan sistem  perbankan. 3. Terhadap permintaan dari pemilik atau pemegang saham BPR.

18

Jangka waktu likuidasi ditetapkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan likuidasi BPR paling lama 5 tahun terhitung sejak terbentuknya Tim Likuidasi. 2. Apabila melebihi 5 tahun, penjualan asset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likuidasi BPR.

e. Ketentuan Lain-lain 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan BPR wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan sebesar 5% dar rilisasi biaya SDM di tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana  pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara : 1. Dilakukan oleh BPR itu sendiri; 2. Ikut serta pada pendidikan yang dilakukan BPR lain; 3. Bersama-sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; dan 4. Mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.



Sistem Informasi Debitur (SID) Penyelenggaraan SID dimaksudnkan untuk membantu pelapor dalam memperlancar

proses

penyediaan

dana,

mempermudah

penerapan

manajemen resiko, dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debiutr untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. BPR yang memiliki total asset sebesar Rp 10 miliar atau lebih menjadi  pelapor SID sementara BPR yang memiliki total asset kuranag dari Rp 10 miliar namun telah memiliki infrastruktur uyang memadai dapat menjadi  pelapor dalam SID.

19

2.5 Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kebijakan dan strategi pengembangan BPR ke depan diarahkan sesuai dengan karakteristik BPR yaitu BPR sebagai community bank yang sehat, kuat,  produktif serta menyebar diseluruh Indonesia dan fokus dalam penyediaan  pelayanan jasa keuangan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan. Dalam rangka  peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR, upaya serta strategi yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut: a. Memperkuat Kelembagaan Kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui pemberdayaan  potensi daerah, peningkatan permodalan BPR, kebijakan yang mendorong  penyebaran BPR di seluruh Indonesia, perluasan jaringan kantor dan kerjasama dengan Bank Umum serta lembaga keuangan lain dalam rangka  penyaluran kredit kepada UMKN ( Linkage Program). Dari sisi BPR konvensional mengalami penurunan cukup signifikan sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian pasca krisis keuangan global. Kredit MKM tumbuh melambat. Hal ini tercemin dari realisasi Kredit MKM selama tahun 2009 mencapai Rp106,4% triliun atau tumbuh sebesar 16,1% (semula baki debet sebesar Rp660,4 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi sebesar Rp 766,8 triliun pada akhir Desember 2009) jika dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2008 sebesar Rp136,3 triliun atau tumbuh sebesar 26,0% (semula baki debet sebesar Rp524,1 triliun pada akhir 2007 menjadi sebesar Rp660,4 triliun oada akhir 2008). Perlambatan ini disebabkan krisis global yang masih mempengaruhi debitur untuk mengurangi ekspansi kredit (bersikap wait and see) dan disisi lain bank-bank lebih selektif dalam menyalurkan kreditnya dan lebih fokus dalam pengendalian NPL antara lain dengan pembinaan debitur lama.  b. Kredit MKM Terutama Untuk Tujuan Konsumsi Pangsa kredit MKM mencapai 53,1% atau Rp407,4 triliun. Sedangkan  pangsa kredit produktif sebesar 46,9% yang terfiri dari kredit modal kerja sebesar 294,1 triliun (38,3%), dan investasi sebesar Rp65,5 triliun (8,6%).

20

Meningkatkan ekspansi kredit konsumsi disebabkan antara lain: margin yang tinggi, penyeluran kredit yang lebih mudah, risiko yang relatif r endah dan masih cukup tingginya permintaan kredit konsumsi. Berdasarkan sektor ekonomi penyaluran kredit MKM terbesar pada sektor perdagangan sebesar Rp198,3 triliun (25,9%). Penyaluran kredit MKM pada sektor perindustrian sebesar Rp44,6 triliun (5,8%). Sampai dengan posisi Desember 2009, pertumbuhan sektor perindustrian masih menunjukan nilai negatif sebesar -4,1%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap barang-barang produksi untuk ekspor. Pangsa kredit terbesar pada Desember 2009 berdasarkan kelompok  bank adalah Bank Persero dengan nilai sebesar 37,2%. Pangsa tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi Desember 2008 yang mencapai 34,8%. Pangsa kredit MKM terbesar kedua adalah Bank BUSN Devisa sebesar 37,2%, posisi selanjutnya adalah BPD dengan pangsa sebesar 14,0%.  NPL kredit MKM meningkat, pada semester I (Juni 2009) menjadi 3,72% yang disebabkan oleh menurunnya usaha debitur akibat krisis dan kemudian menurun pada akhir Triwulan IV 2009, serta karena bank-bank lebih intensif melakukan penagihan kredit-kredit yang macet dan upaya  penghapus bukuan kredit macet oleh Bank. Namun sampai Desember 2009, angka NPL kredit MKM menurun. Gambar 1. Perkembangan Kredit BPR, Des 2008-Agt 2014

21

Gambar 2. Jumlah Kredit BPR Menurut Penggunaan, Des 2010-Agt 2014

Gambar 3. Jumlah Bank dan Kantor BPR, Des 2007 –  Agt 2014

Gambar 4

22

c. Peningkatan Permodalan di Indonesia Untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam melakukan ekspansi dan meningkatkan daya saing, upaya untuk mendorong BPR melakukan merger atau konsolidasi terus dilakukan agar BPR memiliki permodalan yang kuat,  jaringan kantor yang lebih terintegrasi, dan beroperasi secara efisien. Selain daripada itu BPR juga harus mampu memenuhi ketentuan modat disetor sesuai dengan ketentuan pada waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 5. Modal disetor BPR 

Meningkatnya struktur permodalan BPR dari tahun ke tahun, yang dapat dilihat dari porsi BPR dengan modal di atas Rp 1 miliar yang meningkat dari 42,1% menjadi 52,7%. Peningkatan industri BPR meningkat. Indikator tersebut dapat dilihat dari peningkatan Return on Asset (ROA) menjadi 3,09% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,61%, serta peningkatan laba tahun berjalan menjadi Rp 1.2 triliun, atau tumbuh sebesar 36,5% dari posisi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 0,8 triliun, kinerja BPR membaik. Sekalipun dengan kontribusi yang masih relatif kecil, namun demikian BPR senantiasa mampu menunjukkan kinerja yang membaik dan tetap konsisten melayani UMKM, Pangsa BPR. Sejalan dengan upaya peningkatan peran BPR konvensional dalam  pembiayaan keuangan mikro, mayoritas kredit BPR konvensional

23

digunakan untuk pembiayaan sektor produktif dalam bentuk kredit modal kerja (KMK). Berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit BPR konvensional digunakan untuk pembiayaan sektor lain-lain dan sektor  perdagangan. Pangsa kredit berdasarkan sektor ekonomi tertinggi adalah sektor lain-lain yang mencapai Rp12,7 triliun (45,2%), disusul dengan sektor perdagangan yang mencapai Rp9,8 triliun (34,9%). Sedangkan porsi terendah adalah sektor pertanian dan sektor industri yang hanya mencapai masing-masing Rp2,9 triliun (7,1%) danRp0,5 triliun (1,8%). Risiko Kredit membaik. Pada akhir tahun 2009, kualitas kredit BPR konvensional secara umum berangsur membaik dibandingkan tahun 2008 sebagai akibat dari adanya dampak pencabutan izin usaha satu BPR besar yang bermasalah pada Maret 2009.

2.6 Penyebaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia

Hingga akhir Desember 2006 jumlah BPR masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali (77%) sehingga diperlukan dukungan regulasi yang mampu mendorong pendirian BPR  –   BPR di luar Pulau Jawa dan Bali selain adanya regulasi yang mempererat pendirian BPR baru di Pulau Jawa dan Bali. Perubahan ketentuan mengenai BPR terkait dengan kualifikasi Calon Direksi sebagaimana tertuang dalam PAKTO 2006 merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu mendorong pendirian BPR  –   BPR di luar Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 1. Indikator Utama BPR (+/-)

(%)

Desember

Desember

2008

2009

Total Aset (T Rp)

32,5

37.6

5.0

15.4

Kredit (T Rp)

25,5

28.0

2.5

9.9

DPK (T Rp)

21,3

25.6

4.2

19.7

Rekening DPK *)

7.258

7.736

278

6.6

Indikator Utama

2008 - 2009

24

Tabungan (T Rp)

7.135

8.272

1137

15.9

Rekening Tabunagn *)

6867

7.335

467

6.8

Deposito (T Rp)

14.204

17.280

3076

21.7

Rekening Deposito *)

391

401

10

2.7

Aktiva Produktif (T Rp)

32.5

37.6

5.0

15.2

Kredit (T Rp)

25.5

28.0

2.5

9.9

Rekening Kredit *)

21.3

25.6

4.2

4.8

SBI (T Rp)

45.5

60.0

15.0

33.3

Antar Bank Aktiva (T Rp)

5.8

8.1

2.2

38.2

CAR (%)

23.34

24.17

1

3.6

Rasio Kredit thd Aktiva

81.23

77.49

-4

-4.6

 NPLS (T Rp)

2.5

1.9

-0.6

-23.2

PPAP (T Rp)

0.9

0.0

-0.9

-100.0

 NPLS Gross (%)

9.9

6.9

-3

-30.2

 NPLS Net (%)

6.4

4.0

-2

-38.1

ROA (%)

2.6

3.1

0

18.4

BOPO (%)

82.8

81.8

-1

-1.2

LDR (%) **)

119.4

109.6

-10

-8.2

LDR (%) ***)

82.6

79.6

-3

-3.6

0.8

1.2

0.3

36.4









 

 

Laba Tahun Berjalan (T Rp)

*) Rekening dalam ribuan, **) Perhitungan LDR: Kredit dibagi DPK, ***) Perhitungan LDR menyatakan modal dan pinjaman dalam komponen dana

25

Tabel 2. Data perizinan BPR tahun 2009 Pemberian Izin Izin

Izin

Prinsi

Usah

p

a

1

Dalam Proses Pemberian Izin Izin

Izin

Prinsi

Usah

p

a

-

1

13

2

1

14

-

-

Bali + NT

1

Sumatera

Izin

Dar

Menja

Dicab

i

di

ut

1

-

-

1

-

-

3

1

-

2

1

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

1

26

3

1

1

-

-

2

16

14

-

-

11

4

-

-

1

1

2

3

1

15

-

-

-

-

Sulampua

5

2

5

1

16

1

-

-

-

Total

25

20

65

10

35

7

3

1

4

Dar

Menja

i

di

-

-

-

-

1

Jatim

Jabodetab ek Jabar Jateng + DIY

Kalimanta n

Sumber: Bank Indonesia, Data Diolah

Gambar 5. Perubahan Konsentrasi Penyebaran BPR

26

Bank Indonesia terus mendorong pendirian BPR Baru di luar Jawa dan Bali agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah dapat merasakan manfaat pelayanan BPR. Hal ini didukung oleh langkah kebijakan penetapan persyaratan modal disetor yang lebih rendah untuk  pendirian BPR di luar wilayah Jawa –  Bali dibandingkan pendirian di wilayah Jawa  –   Bali. Selama tahun 2009, Bank Indonesia memberikan izin prinsip kepada 25 BPR, izin usaha kepada 20 BPR, izin merger/konsolidasi kepada 65 BPR menjadi 10 BPR, dan mencabut izin usaha 4 BPR. Pemberian izin usaha BPR baru terutama untuk di luar Jawa Bali, yakni 19 dari 20 BPR baru, meskipun demikian, saat ini konsentrasi BPR masih di wilayah Jawa dan Bali yakni sebanyak 1.294 BPR (74,7%). Bagi calon anggota Direksi yang tidak memiliki pengalaman sebagai  pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun dapat memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Direksi dengan mengikuti magang  paling singkat selama 3 Bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.



Perluasan Jaringan Kantor

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan  pelayanan BPR, telah dikeluarkan Paket kebijakan sektor keuangan berupa kemudahan pembukaan Kantor Cabang (KC) BPR yaitu BPR tidak lagi dibatasi untuk dapat membuka KC dalam setahun. Persyaratan pembukaan KC hanya didasari pada persyaratan CAR dan TKS, sedangkan persyaratan untuk modal disetor dipenuhi sesuai masa penetapan. Namun dalam realitas diketahui bahwa  banyak BPR yang tidak sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia, oleh karena itu dalam rangka penyehatan BPR  –   BPR maka langkah yang dilakukan adalah melakukan Merger dan Konsolidasi. Indikator

keberhasilan

tersebut

antara

lain

ditunjukkan

dengan

 berkurangnya sebanyak 3,9 BPR (2,5%) dari 1.772 (2008) menjadi 1.733 (2009). Selama tahun 2009 telah terjadi merger/konsolidasi dari 75 BPR menjadi 10 BPR, dengan rincian 52 BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (BPR milik

27

Pemerintah Daerah) dan 23 BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas. Langkah merger dan konsolidasi mencapai hasil yang baik. Disisi lain jumlah BPR berbadan hukum PT semakin meningkat. Baik dari sisi jumlah maupun pangsanya, jumlah BPR berbadan hukum PT terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pendirian BPR  baru dengan bentuk hukum PT sebagai bentuk badan hukum yang ideal bagi industri perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam hal akuntabilitas publik. Bentuk badan hukum secara tidak langsung mencerminkan komposisi kepemilikan BPR. Dengan demikian BPR dengan bentuk badan hukum PT menunjukkan  bahwa kepemilikan BPR mayoritas dipegang oleh pihak swasta. Demikian pula BPR dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, maka seluruh atau sebagian kepemilikan BPR dipegang oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya dengan bentuk hukum koperasi. Peningkatan BPR dengan bentuk badan hukum PT selain karena pendirian BPR baru dengan badan hukum PT juga karena adanya perubahan bentuk badan hukum BPR yang semula Koperasi maupun PD menjadi PT.



Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum/Lembaga Lain ( Linkage

Program)  Linkage Program merupakan kerjasama Bank Umum dan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat  symbiosis mutualistic  dengan tetap  berorientasi pada aspek bisnis yang tertuang dalam Generic Model Lingkage  Program. Strategi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara Bank Umum dengan BPR untuk meningkatkan jangkauan ( outreach) dalam rangka penyaluran kredit UMKM. Linkage Program dinilai telah memberikan hasil yang positif dalam  pengembangan BPR serta peningkatan kredit kepada nasabah UMKM, Bank Indonesia berperan dalam memberikan bantuan teknis kepada Bank Umum berupa  pelatihan mengenai BPR. Dalam rangka mengevaluasi dan menyempurnakan  Linkage Program di masa yang akan datang, telah dilakukan survei pelaksanaan

28

 Linkage Program kepada seluruh BPR yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Umum.



Meningkatkan Kualitas Pengaturan

Peningkatan kualitas pengaturan terus dilakukan antara lain melalui  penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan pemenuhan modal disetor minimum, melakukan review, evaluasi dan penyempurnaan ketentuan kehatihatian,

kelembagaan

dan

penilaian

tingkat

kesehatan

BPR

dengan

mempertimbangkan strata total aset, karakteristik ekonomi dan budaya daerah. Untuk menunjang kualitas pengaturan maka penyusunan ketentuan didukung oleh  penelitian yang diperlukan untuk pengembangan BPR dalam rangka peningkatan  peran dan kontribusinya sebagai lembaga pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat setempat khususnya di daerah pedesaan. Pada tahun 2006 triwulan ke IV telah dikeluarkan ketentuan –   ketentuan yang diatur dalam Paket Oktober dan  November 2006 yang merupakan perubahan beberapa ketentuan mengenai Kelembagaan BPR, KPMM, KAP dan PPAP, serta Transparansi Kondisi Keuangan BPR.



Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan

Industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya tidak terlepas dari  system  pengawasan yang dilakukan ole Bank Indonesia. Selain meningkatkan kompetensi pengawas melalui pelatihan secara terus  –   menerus dan sertifikasi  pengawas, telah diterbitkan Pedoman Teknik Pengawasan yang Terfokus untuk dijadikan acuan bagi seluruh pengawas BPR untuk meningkatkan kualitas  pengawasan terutama dalam mendeteksi secara dini (early warning ) permasalahan BPR yang makin kompleks atau potensi permasalahan yang terjadi. Dengan pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi seminimal mungkin terjadinya pelanggaran dan penyimpangan BPR terhadap ketentuan bahkan  permasalahan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana di bidang perbankan

29

serta menjadi panduan bagi pengawas baik dalam pengawasan maupun dalam menentukan area pemeriksaaan untuk memenuhi prinsip Know Your Bank. Peningkatan efektivitas  system  pengawasan tidak terlepas dari peran sistem informasi yang ada. Oleh karena itu, telah dilakukan upaya penyempurnaan informasi antara lain melalui penyampaian laporan BPR secara on line kepada Bank Indonesia, penyempurnaan sistem informasi dan manajemen pengawasan BPR yang terintegrasi serta penyempurnaan informasi dan

publikasi tentang

 perkembangan dan kondisi BPR secara reguler. Kompleksitas permasalahan BPR yang semakin meningkat menuntut pengawasan untuk tidak hanya memahami bidang tugasnya secara professional dan memiliki ketajaman dalam melakukan analisis, tetapi juga memiliki kemampuan dalam melakukan  professional judgement . Untuk itu, pengawas BPR perlu memiliki  pengetahuan di bidang akuntansi perbankan, menguasai teknik  –   teknik  pengawasan dan pemeriksaan, serta memiliki pemahaman mengenai ketentuan  perbankan. Agar permasalahan yang dihadapi BPR dapat segera diketahui dan solusi penyelesaian dilakukan secara tepat, pengawas dituntut pula untuk lebih mengetahui kondisi bank yang diawasi (know your bank ) dari waktu ke waktu. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas BPR, BI secara terencana dan berkelanjutan melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para  pengawas BPR melalui program pelatihan Pengawas BPR dan program sertifikasi  pengawas bank ( Banking School ). Selain itu, peningkatan kompetensi pengawas BPR juga dilakukan melalui forum sosialisasi, workshop, Klinik Hukum dan knowledge sharing . Secara umum terdapat dua besaran pengembangan sistem informasi (SI) BPR yang terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan efektifitas tugas  pengawasan dan pembinaan BPR, sekaligus meningkatkan efisiensi baik dari sisi BI maupun BPR, yakni: 1. Sistem Pelaporan BPR BMPK secara online. Dengan dapat disampaikannya Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR secara online, maka menambah jumlah pelaporan online oleh BPR yang telah ada

30

sebelumnya yakni Laporan Bulanan, Laporan Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi. 2. Sistem Pengolahan Data BPR Pengembangan sistem pengolahan data di Bank Indonesia dilakukan secara terintegrasi untuk menghilangkan redundansi input data dan diharapkan dapat meminimalisasi human error dan inkonsistensi data. Sistem pengolahan data BPR menghasilkan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) BPR dan Statistik dan Publikasi BPR. Mengembangkan aplikasi SIMWAS BPR guna mendukung tugas pengawasan secara menyeluruh. Pengembangan SIMWAS BPR 2009 untuk mendukung tugas  pengawasan secara off-site, mencakup modul untuk melakukan proses perizinan BPR baru, penatausahaan data pokok, analisa laporan berkala, penilaian tingkat kesehatan, pemantauan kinerja, penatausahaan hasil  fit and proper test   hingga  pelaksanaan proses cabut izin usaha dan likuidasi (untuk BPR yang telah dicabut sebelum LPS berdiri). Mengembangkan Sistem Informasi Sistem Pengawasan BPR yang terfokus. Aplikasi simwas akan terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem pengawasan secara off site maupun onsite yang terfokus pada kondisi BPR, sehingga proses  pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu pengembangan juga dilakukan untuk membantu proses analisa penilaian studi kelayakan BPR dalam rangka pendirian maupun perpindahan kantor cabang BPR. Selanjutnya pada tahun 2010 akan dikembangkan suatu alat yang dapat membantu pengawas untuk mengidentifikasi permasalahan bank secara dini (early warning system) sehingga  pengawas BPR dapat melakukan antisipasi atas risiko dan potensi permasalahan  pada BPR. Bank

Indonesia

melaksanakan

pemeriksaan

umum

yang

merupakan

 pemeriksaan rutin minimal 1 tahun sekali sesuai amanat undang-undang, dan  pemeriksaan khusus yang tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh BPR. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan pemeriksaan umum terhadap 1725 BPR dan Pemeriksaaan khusus terhadap 409 BPR. Adapun selisih antara rencana  pemeriksaan dan realisasi pemeriksaan disebabkan karena terjadi perubahan

31

 jumlah BPR di masing-masing wilayah kerja Bank Indonesia, antara lain akibat merger/konsolidasi, pencabutan izin usaha dan pendirian BPR baru yang terjadi selama tahun 2009. Pada prinsip keseluruhan BPR telah dilakukan pemeriksaan kecuali terhadap sebagian BPR baru yang akan dilakukan di tahun 2010. Mengembangkan Sistem Informasi Sistem Pengawasan BPR yang terfokus. Gambar 6.

Rekapitulasi Pemeriksaan BPR, Tahun 2009

Memberikan sanksi terhadap BPR yang melanggar prinsip kehati-hatian. Terhadap BPR yang melanggar prinsip kehati-hatian telah dilakukan pembinaan dan/atau pengenaan sanksi. Selanjutnya Pengurus/Pemilik BPR diminta untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagian besar BPR yang bermasalah, termasuk yang dikategorikan dalam pengawasan khusus, permasalahannya dapat diselesaikan dengan akuisisi dan atau penambahan modal disetor oleh pemilik untuk mencapai CAR minimum 4% dan Cash Ratio minimum 3%. Sedangkan BPR yang tidak dapat diselamatkan, telah diserahkan kepada LPS untuk kemudian dicabut izin usahanya. Disamping itu Bank Indonesia memerintahkan penggantian  pengurus dan/atau pemilik yang terbukti menyebabkan BPR yang bersangkutan menjadi bermasalah. Penyimpangan yang berindikasi tindak pidana diserahkan kepada DIMP untuk ditindaklanjuti. Adapun praktek-praktek tidak sehat yang umumnya dilakukan BPR, antara lain:

32

1. Melakukan rekayasa pemberian kredit bank kepada pihak terkait maupun  pihak tidak terkait untuk menghindari pelanggaran BMPK. 2. Menyampaikan laporan yang belum sepenuhnya akurat. 3. Melaksanakan praktek "bank dalam bank” untuk kepentingan pengurus dan atau pemilik BPR. 4. Melakukan Fraud antara lain rekayasa pembukuan oleh Pengurus untuk menutupi manipulasi keuangan. 5. Mismanagement 6. Adanya perselisihan intern baik antar pengurus maupun antara pengurus dan  pemilik yang dapat mempengaruhi operasional bank.



Mendorong Kualitas Tata Kelola (Governance) , Menejemen dan Operasional yang Sehat dan Profesional

BPR di masa mendatang diharapkan dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta menerapkan  prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas kompetensi SDM BPR perlu terus ditingkatkan sehingga tercapai standar kualitas yang memadai dalam pengelolaan BPR. Upaya yang dapat dilakukan meliputi meningkatkan profesionalisme SDM BPR melalui program sertifikasi bagi Direktur BPR dan pelatihan bagi SDM BPR lainnya. memfasilitasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDM BPR mengenai inovasi produk baik simpanan maupun pembiayaan terutama kredit kepada sektor pertanian dan masyarakat  pedesaan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional dan  penyusunan laporan keuangan intern BPR maupun laporan kepada Bank Indonesia. Pengelolaan BPR yang sehat dan dijalankan secara profesional akan meningkatkan kredibilitas BPR di mata masyarakat. Kualitas Manajemen BPR Cukup Baik. Penilaian terhadap kemampuan pengurus BPR dalam mengelola institusi bank diawali dengan proses fit and proper test  kepada calon pengurus dan pemilik BPR di awal pendirian BPR, dan dimungkinkan untuk ditinjau kembali apabila terdapat indikasi penyimpangan atas dasar pemeriksaan oleh Bank Indonesia. Secara rutin,

33

 penilaian ini dilakukan melalui komponen penilaian Tingkat Kesehatan (CAMEL) yang salah satunya merupakan faktor manajemen. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2009 terlihat bahwa nilai faktor manajemen Cukup Sehat sebesar 61.8% sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 61,2%. sedangkan jumlah BPR yang tergolong Sehat sedikit menurun dari 11,8% menjadi 11.0%. Gambar 7. Perkembangan Penilaian Faktor Manajemen BPR, 2009

Sember: Bank Indonesia, Data Diolah



Memberdayakan Infrastruktur Pendukung Industri BPR yang Efektif

Strategi untuk mendorong terbentuknya infrastruktur yang mendukung industri BPR dilakukan melalui peningkatan peran Asosiasi BPR dalam rangka pela ksanaan  pembinaan dan pengembangan BPR terutama dalam pengembangan SDM BPR, mewujudkan lembaga Apex, peningkatan efektifitas lembaga sertifikasi profesi, serta peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan BPR.

34



Lembaga Apex

Lembaga Apex merupakan lembaga pengayom bagi BPR dengan menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mendukung operasional industri BPR agar lebih efisien baik melalui pemberian bantuan likuiditas bagi BPR yang mengalami liquidity mismatch dan bantuan dana untuk ekspansi BPR maupun bantuan teknis antara lain seperti pelatihan, teknologi informasi, konsultasi menejemen, penyedia  jasa dalam sistem pembayaran bagi BPR anggota (terbatas) Pada bulan Agustus 2005 dibentuk Kelompok Kerja Apex untuk mempersiapkan  pilot project Apex. Hasil dari pilot project   tersebut yaitu terdapat Lembaga Apex yang telah berjalan di 5 wilayah pilot project   meliputi Yogyakarta dengan pola BPR sebagai  Leader , Sumatra Barat dan jawa Barat dengan pola kerjasama dengan Bank Umum serta Bali dan jawa Tengah dengan pola BPR Leader  yang didukung oleh PT PNM. Pada tahun 2007, upaya pembentukan Lembaga Apex BPR akan dilanjutkan melalui pemantauan dan pertemuan teknis dengan penyelenggara Apex di 5 wilayah serta kemungkinan perluasan pelaksanaan Apex di wilayah lain. Apex diharapkan mampu menjembatani keterbatasan BPR dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinya melalui sinergi pemberian bantuan teknis dan keuangan oleh Apex kepada BPR anggotanya. Untuk mewujudkan hal ini, upaya yang dilakukan diarahkan pada dua cara. Pertama, mendorong optimalitas peran lembaga Apex yang telah terbentuk dan sedang dalam proses pembentukan di wilayah Sumatera Barat (oleh BPD Sumatera Barat), Bali (oleh Bank Andara) dan Riau (oleh BPD Riau). Kedua, memfasilitasi  pembentukan lembaga Apex di wilayah-wilayah yang lain dengan fokus utama  penjajagan bank umum yang berkantor pusat di daerah sebagai Apex bagi BPR di wilayah setempat.

35



Lembaga Sertifikasi Profesi

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM BPR secara sistematis dan  berkelanjutan serta untuk mendukung aspek “fit” (kemampuan) SDM BPR maka dilaksanakan CERTIF, yaitu Program Sertifikasi Profesional untuk BPR. LSP LKM Certif merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Tujuan utama pendirian lembaga sertifikasi ini untuk menjamin terlaksananya sistem sertifikasi bagi direktur BPR, termasuk menjamin kualitas dan pelaksanaan sistem sertifikasi; meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM BPR. Mulai tahun 2007 telah diimplementasikan program sertifikasi untuk calon Direktur yang terdiri dari 14 modul.



Meningkatkan Kapasitas BPR

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan masyarakat pedesaan dan untuk mendorong pembiayaan BPR ke sektor-sektor produktif, Bank Indonesia telah dan akan melanjutkan penyelenggaraan seminar/workshop pembiayaan BPR kepada sektor-sektor produktif seperti TKI dan sektor pertanian dengan tujuan untuk memperluas wawasan Direktur BPR dan meningkatkan kemampuan teknis  Account Officer  BPR dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor tersebut. Hasil yang dicapai dari workshop pembiayaan BPR kepada sektor pertanian yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 yaitu BPR yang semula belum menyalurkan kredit ke sektor pertanian, saat ini t elah menyalurkan kredit ke sektor  pertanian dan BPR yang sebelumnya telah menyalurkan kredit ke sektor pertanian mengalami peningkatan. Sementara itu hasil yang dicapai dari workshop pembiayaan TKI yang diselenggarakan pada tahun 2006 adalah pembiayaan TKI oleh BPR dengan negara tujuan meliputi Malaysia, Singapura dan Arab Saudi. Kegiatan workshop  pembiayaan TKl oleh BPR direncanakan untuk tetap dilaksanakan pada tahun 2007 di beberapa wilayah yang merupakan kantong TKI terbesar di Indonesia.

36



Mewujudkan Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah

Strategi pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong BPR agar  beroperasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat melalui pemberian  pelayanan dan informasi produk yang baik, sehingga nasabah BPR memahami  produk yang ditawarkan BPR dan terlindungi kepentingannya. Upaya yang dilakukan meliputi melakukan pemantauan dan evaluasi ketentuan tentang  pengaduan nasabah, melakukan pemantauan dan evaluasi pedoman transparansi informasi produk serta menjalankan dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk melaksanakan edukasi bagi masyarakat mengenai BPR



Penerapan KYC/AML BPR cukup baik.

BPR yang juga menghadapi risiko pencucian uang memiliki cakupan penilaian terhadap implementasi KYC di yang mengacu pada faktor-faktor yang diterapkan  pada bank umum. Berdasarkan penilaian terhadap seluruh BPR, terlihat bahwa  profil rating pelaksanaan penerapan KYC/AML pada BPR cukup baik, tercermin dari sebaran rating BPR yang mayoritas (71,2%) berada pada rating 1 sampai dengan rating 3, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66%. Gambar 8.

Rating Pelaksanaan Penerapan KYC BPR, Tahun 2009

Sumber: Bank Indonesia, Data Diolah

37

Pengawas senantiasa melakukan pembinaan sebagai upaya mendorong BPR untuk terus meningkatkan pelaksanaan prinsip KYC/AML pada banknya masingmasing. Penerapan KYC/AML BPR cukup baik. BPR yang juga menghadapi risiko  pencucian uang memiliki cakupan penilaian terhadap implementasi KYC di yang mengacu pada faktor-faktor yang diterapkan pada bank umum. Berdasarkan  penilaian terhadap seluruh BPR, terlihat bahwa profil rating pelaksanaan  penerapanKYC/AML pada BPR cukup baik, tercermin dari sebaran rating BPR yang mayoritas (71,2%) berada pada rating 1 sampai dengan rating 3, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66%. Pengawas senantiasa melakukan pembinaan sebagai upaya mendorong BPR untuk terus meningkatkan  pelaksanaan prinsip KYC/AML pada banknya masing-masing. Peserta Fit and Proper Test   BPR meningkat seiring pendirian BPR baru dan  pelaksanaan. Selama tahun 2009, peserta  fit and proper test   BPR new entry sebanyak 1.063 peserta turun dengan tingkat kelulusan sebesar 74,7% turun dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.423 peserta. Sedangkan  fit and proper test existing  dilakukan terhadap 196 peserta, dengan tingkat kelulusan 87,2% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 166 peserta. Secara umum, calon PSP dan calon  pengurus yang dinyatakan tidak lulus  fit and proper test   disebabkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) dan/atau Daftar Kredit Macet (DKM), serta persyaratan kompetensi dan/atau integritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tabel 3. R ekapitulasi Fit and Proper Test BPR

38

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga perkreditan bagi rakyat yang memiliki tujuan meningkatkan iklim usaha dikalangan rakyat terutama  pengusaha kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998, dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan maka dari itu harus ada pengembangan BPR dengan cara meningkatkan daya saing. Selain itu, BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi  juga menerima simpanan masyarakat. Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR, upaya serta strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat kelembagaan. Kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui potensi daerah, peningkatan permodalan BPR, kebijakan yang mendorong penyebaran BPR di seluruh Indonesia, perluasan jaringan kantor dan kerjasama dengan Bank Umum serta lembaga keuangan lain dalam r angka  penyaluran kredit kepada UMKM. Tidak hanya itu dalam meningkatkan daya saing perlu adanya kredit MKM terutama untuk tujuan konsumsi. Dengan demikian agar BPR dapat berkembang, BPR harus dikelola dengan  profesional

dengan

menerapkan

ketentuan-ketentuan

yang

ada

serta

melaksanakan pelaporan - pelaporan sebagai alat kontrol dalam manajemen  pengelolaan dan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola kepada  pemilik. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai batas maksimum untuk dana kepada pihak peminjam yang diatur oleh Bank Indonesia. Dalam memberikan pinjaman, BPR diwajibkan memenuhi rasio untuk memberikan modal pinjaman untuk modal UMKM.

39

Pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah  pedesaan. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan BPR yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan  prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) agar tercipta sistem perbankan yang sehat Bank Indonesia juga terus mendorong pendirian BPR baru di luar Jawa dan Bali agar masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah dapat merasakan manfaat pelayanan BPR. Hal ini didukung oleh langkah kebijakan penetapan persyaratan modal disetor yang lebih rendah untuk pendirian BPR di luar wilayah Jawa  –   Bali dibandingkan  pendirian di wilayah Jawa –  Bali.

3.2 Saran

Supaya BPR dapat berkembang, BPR harus melakukan inovasi. BPR dapat  bekerja sama dengan bank umum atau perusahaan telekomunikasi untuk meningktkan inovasi di bidang IT.

40

STUDI KASUS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sinarenam Permai Jatiasih (Komplek Grand Bekasi Centre Blok A  Nomor 15, Jalan Cut Meutia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat) Pencabutan izin usaha BPR Sinarenam Permai Jatiasih dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) NomorKEP-186/D.03/2018 pada 8 November 2018. Sebelumnya, sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 yaitu tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR Sinarenam Permai Jatiasih sejak 25 Juli 2018. BPR ini telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%. Penetapan

status

BDPK

tersebut

disebabkan

lemahnya

pengelolaan

manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPR dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen, tidak terealisasi. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk dan  pernyataan ketidaksediaan dari Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut serta menunjuk Pasal 38POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sinarenam Permai Jatiasih, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan  proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga

41

Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS), berinisial H dengan nilai Rp 6,280 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Diketahui, OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan telah mencabut izin usaha BPR Multi Artha Mas Sejahtera yang berada di Kota Bekasi. Pencabutan izin ini dikeluarkan melalui keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera. Kepala Dapartemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto mengungkap motif yang dilakukan Komisaris BPR MAMS tersebut yakni dengan membuat catatan palsu pada pembukuan pelaporan keuangan. Dengan sengaja, BPR MAMS tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, transaksi ke rekenig perusahaan tersebut. Pada tahun 2013 komisaris BPR ini memang sudah punya niat jahat membuat atau membuka rekening pribadi di BCA. Tujuannya dengan adanya rekening itu, dia memerintahkan direktur oprasional untuk memindahkan keuangan dari BPR ke rekening pribadi supaya bunganya lebih besar. Dalam melakukan penyidikan OJK tidak serta merta langsung melakukan tindakan. Terlebih ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni dengan cara melakukan pembinaan terlebih dahulu. Ketika terjadi kekeliruan dilakukan pembinaan dulu. Tujuannya jangan sampai ada proses hukum ke bank ini supaya tidak ada pengaruh keperekonomian negara. Rokhmad melanjutkan, dalam kasus ini, OJK sebetulnya sudah menemukan langkah-langkah dalam melakukan penindakan. Sumber: Merdeka.com (Dwi Aditya Putra)

41

Penyelesaian : Dalam kasus yang menimpa BPR Sinareman Permai Jatiasih di Bekasi telah dilakukannya pencabutan izin usaha BPR yang dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) nomor KEP-186/D.03/2018 pada 8  November 2018. BPR ini telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) yang dikarenakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum BPR kurang dari 0% dan juga BPR lemah dalam melakukan pengelolaan manajemen yang dimana tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuh asas perbankan yang sehat. Yang salah pada BPR Sinareman adalah karena  pengurus dan pemegang saham BPR tidak berusaha keluar dari status BDPK, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana BPR pada umumnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki sist em manajemen yaitu meninjau proses bisnis perusahaan., meninjau struktur organisasi perusahaan, meninjau sarana dan prasarana perusahaan, meninjau kembali komitmen dari  pimpinan perusahaan, meninjau manajemen modal, mengevaluasi penyebab kurangnya modal yang dipunyai BPR dan lebih memperketat penyeleksian calon nasabah. Karena posisi modal bank dapat mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam pencapaian laba. Jika modal bank terlalu tinggi nantinya akan  berpengaruh kurang baik terhadap perolehan jumlah laba meskipun pada hakekatnya kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa struktur modal bank sangat kuat. Tetapi modal yang terlalu besar dapat menunujukkan bahwa masih adanya kemungkinan kapasitas dana yang masih menganggur ( idle f und ) dengan kata lain  bahwa bank masih mempunyai likuiditas yang terlalu tinggi. Berarti terdapat kemungkinan bahwa bank masih kurang ekspansif dalam melakukan penjuala n atau kurang ekspansif dalam menyalurkan kreditnya. Disisi lain, modal yang terlalu rendah juga membawa dampak negatif karena akan membatasi ruang gerak usaha  bank, juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Karena modal digunakan sebagai alat untuk menjamin kelangsungan usaha  bank dan menjamin para kreditur yang menyimpan dananya di Bank.

42