LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA Jl. 17 AGUSTUS No. 69 MANADO
OLEH : OKTAVIANUS LUMAKEKI NIM ; 201031004
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS KRISTEM INDONESIA TOMOHON YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R WENAS 2013
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA Jl. 17 AGUSTUS No. 69 MANADO
Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
OLEH : OKTAVIANUS LUMAKEKI NIM : 201031004
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS KRISTEM INDONESIA TOMOHON YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS 2013
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI UTARA Jl. 17 Agustus No. 69 Manado Juli s/d Agustus 2013 Oleh :
Oktavianus Lumakeki NIM : 201031004
Menyetujui : 1. Komisi Pembimbing Ketua
Wawan Kusnady, SE NIP 19751026 199402 1 001 Anggota
Selvana S. Tulandi, S.Si., M.Si NIDN 0920097201
2. Ketua Program Studi Biologi
Selvana S. Tulandi, S.Si., M.Si NIDN 0920097201
Anggota
Silvana L. Tumbel, S.Si, M.Si NIDN 0902018301
3. Dekan FMIPA UKIT
Joke L. Tombuku, S.Si.,M.Si NIDN 0916066502
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapangan yang bertempat di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara sekaligus dapat menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan KKL yang dilaksanakan selama dua bulan. Kegitan magang ini merupakan program dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester tujuh dalam rangka pencapaian kredit semester yang menjadi salah satu syarat sebagai seorang sarjana biologi, dalam hal ini biologi lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak serta mendapat pengalaman kerja, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 1. Bapak Joke L. Tombuku, S.Si.,M.Si selaku Dekan FMIPA UKIT, 2. DR. A.A Manengkey, SE.,M.Si selaku kepala BLH Prov. SULUT, 3. Ibu Olvie Atteng, SE.,M.Si selaku mantan kepala BLH Prov. SULUT, 4. Selvana S. Tulandi selaku Ketua Progdi Biologi dan pembimbing materi, 5. Silvana Tumbel, S.Si.,M.Si selaku koordinator dosen pembimbing, 6. Bapak Wawan Kusnady, SE selaku dosen pembimbing lapangan, 7. Seluruh staff Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara 8. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dan membiayai perkuliahan. 9. Semua pihak yang telah membantu penulis dan menyusun laporan magang Namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu bila ada kekurangan dalam laporan ini, penulis mohon kritikan dan saran demi penyempurnaan laporan. Harapan penulis kiranya laporan magang ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian Manado,
2013 Penulis
Oktavianus Lumakeki
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………….……………………. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………… ii DAFTAR TABEL ………………………………………………………… iv DAFTAR GAMBAR .. …………………………………………………... v DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………… vi BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………….. 1 1.2 Tujuan KKL …………………………………………………. 2 1.3 Manfaat KKL ………………………………………………… 3 BAB II. TINJAUAN UMUM 2.1 Gambaran Situasi Umum …………………………………… 5 2.1.1 Sejarah dan Kedudukan BLH Prov. SULUT…………. 5 2.1.2 Visi BLH Prov. SULUT ………………………………. 6 2.1.3 Misi BLH Prov. SULUT ……………………………… 6 2.1.4 Tujuan BLH Prov. SULUT …..……………………….. 6 2.1.5 Sasaran BLH Prov. SULUT ……..……………………. 6 2.1.6 Tugas Pokok BLH Prov. SULUT …….……………….. 7 2.1.7 Fungsi BLH Prov. SULUT ….……….………………… 7 2.1.8 Pengorganisasian BLH Prov. SULUT ………………… 7 2.1.9 Ketenagaan BLH Prov. SULUT ………………………. 10 2.2 Analisa Situasi Khusus ….………………………………..
11
BAB III. PEMBAHASAN 3.1 Uraian Kegiatan …………………………………………… 14 3.2 Identifikasi Masalah …………………………………………. 14 3.3 Alternatif Pemecahan Masalah ……………………………… 15 3.4 Kontribusi bagi Instansi dan Peserta Magang ……………….. 16
BAB IV. TUGAS KHUSUS 4.1 Dampak yang dapat ditimbulkan …………………………… 17 4.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan …………………………….. 17 4.3 Upaya Pemantauan Lingkungan …………………………… 21 4.4 Evaluasi Keseluruhan ………………………….……………..24
BAB V. PENUTUP 5.1 Kesimpulan ………………………………………………… 34 5.2 Saran ……………………………………………………….. 34 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………. 36 LAMPIRAN ……………………………………………………………… 37
DAFTAR TABEL Tabel 1. Data Ketenagaan Menurut Tingkat Pendidikan Formal …….. 10 Tabel 2. Data Ketenagaan Menurut Golongan Kepangkatan ………… 10 Tabel 3. Hasil Pengukuran Kebisingan ………………………………. 25 Tabel 4. Data hasil pengukuran air limbah PLTD Tahuna …………… 27 Tabel 5. Data pengukuran air bersih ………………………………….. 30
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Denah Kantor Badan Lingkungan Hidup Prov. SULUT........... 7 Gambar 2. Peralatan PLTD Tahuna yang menimbulkan kebisingan ........ 25 Gambar 3. Pengambilan sampel air limbah,lokasi PLTD Tahuna ............ 26 Gambar 4. Sampel air limbah dari lokasi PLTD Tahuna ........................... 27 Gambar 5.Sebagian vegetasi yang hidup disekitar lokasi kegiatan PLTD.. 29 Gambar 6. Sampling air bersih dari PLTD Tahuna ……………………… 29
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kegiatan harian selama KKL di BLH Prov. SULUT …… 37 Lampiran 2 Foto Foto selama menjalankan tugas luar ……………….. 44 Lampiran 3. Daftar hadir selama mengikuti Kegiatan KKL …………. 47
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan berdasarkan pada Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor B-7297/MENLH/9/2007 pada tanggal 14 September tahun 2007, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2008 merencanakan kegiatan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada 33 Provinsi yang bertujuan untuk memperkuat peran serta Pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang berada di provinsi masing-masing. Termasuk didalamnya Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang akan mendapatkan bantuan dana, dengan salah satu kegiatan adalah pemantauan dan pelaporan kualitas air sungai di wilayah Provinsi. Dengan adanya tujuan diatas maka setiap provinsi diwajibkan memiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, serta memudahkan kita sebagai masyarakat dalam mengurus registrasi dalam mendapatkan izin untuk melakukan usaha yang berkaitan dengan izin lingkungan. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dibuat agar supaya memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam pengujian baik dilaboratorium maupun dilapangan tentang kondisi lingkungan dan habitat yang ada disekitarnya. Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH), didalamnya terbagi atas beberapa bidang, yaitu: Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Penaatan Lingkungan. Dimana bidang-bidang ini memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas masing-masing bidang ini sangat berkaitan erat
dengan lingkungan yang didalamnya sangat berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang dapat menjamin kesehatan masyarakat. Maka dengan demikian jika badan ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan mempengaruhi aktivitas masyarkat dalam hal ini masyarakat Sulawesi Utara. Sulawesi Utara seperti yang kita ketahui bersama selain padat akan penduduk juga memiliki lingkungan luas yang dimanfaatkan masyarakat serta pengusaha-pengusaha sebagai lahan dalam mencari keuntungan namun dibaliknya terdapat sisa-sisa pengelolaan yang dikenal dengan limbah yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya. Dengan adanya hal tersebut maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh sebab itu dalam hal ini mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tersebut harus mampu dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan serta berpartisipasi dalam menunjang aspek aspek yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan.
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Lapangan 1.1.1 Tujuan Umum Secara
Umum
tujuan
KKL
adalah
untuk
memperoleh
pengalaman
keterampilan, penyesuaian sikap dan penghayatan pengetahuan di dunia kerja dalam rangka memperkaya pengetahuan dan ketrampilan bidang ilmu Biologi Lingkungan, serta melatih kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim ataupun bidang dalam melaksanakan suatu tugas sehingga memperoleh manfaat bersama baik peserta magang maupun istansi tempat magang.
1.1.2 Tujuan Khusus I. Bagi Peserta Kuliah Kerja Lapangan a. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, system manajemen, prosedur kerja dan ruang lingkup pelayanan di tempat KKL (Badan Lingkungan Hidup). b. Mampu
mengidentifikasi
masalah,
merumuskan
dan
memberikan
alternatif pemecahan masalah ( Problem Solving ) di tempat KKL.
c. Mampu melakukan tindakan – tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Biologi Lingkungan, ditekankan pada bidang minat yang digeluti. d. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peserta magang maupun instansi tempat KKL.
II. Bagi Fakultas dan Tempat Kuliah Kerja Lapangan a. Fakultas mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upayah mendekatkan diri dengan kebutuhan pasar b. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat KKL c. Membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas dengan institusi / instansi / unit kerja pemerintah maupun swasta tempat mahasiswa melaksanakan KKL d. Membuka peluang kerja bagi para lulusan untuk berkarir di institusi / instansi / unit kerja pemerintah maupun swasta
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Lapangan A. Bagi Mahasiswa a) Mendapat pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Biologi Lingkungan di antaranya Administrasi, Kesehatan Lingkungan, dan bagaimana menangani kerusakan lingkungan. b) Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan c) Mendapatkan pengalaman menggunkan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat KKL d) Memperkaya kajian dalam Bidang Ilmu Biologi Lingkungan terutama sesuai bidang minta yang digeluti e) Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat – kiat pemecahan masalah Lingkungan f) Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Biologi Lingkungan g) Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi / karya ilmiah
B. Bagi Tempat KKL a. Tempat magang mendapatkan manfaat tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas – tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit masing – masing b. Tempat magang mendapatkan alternatife calon pegawai / karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya c. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja
C. Bagi Fakultas a. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran b. Memperkenalkan program kepada industry lain c. Mendapatkan masukan bagi pengembangan program d. Terbinanya jaringan kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadaan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan Lingkungan
BAB II TINJAUAN UMUM
2.1 Gambaran Situasi Umum 2.1.1 Sejarah dan Kedudukan Badan Lingkungan Hidup Prov. SULUT Pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana sasaran utamanya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berpilar pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya masyarakat dan pembangunan lingkungan hidup. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik di tingkat nasional maupun daerah (Innerindo Dinamika, 2005). Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sejak tahun 1980-an dan secara struktural berada dalam lingkup Sekretariat Kantor Gubernur. Makin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup akibat adanya proses
pembangunan,
maka
dibentuklan
Badan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, dan pada tahun 2001 diadakan penyesuaian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 terdiri dari 1 (satu) kepala, 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Nomor 152 Tahun 2001 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja Bapedal Provinsi Sulawesi Utara. Untuk meningkatkan fungsi pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sudah berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi sebagai satu-satunya lembaga yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis operasional, pelaksanaan pembinaan teknis fungsional dan penyelenggaraan
teknis administrasi kesekretariatan di bidang lingkungan hidup. (Renja BLH, 2009). 2.1.2 Visi Badan Lingkungan Hidup Mewujudkan Badan Lingkungan Hidup sebagai institusi handal dan proaktif dalam mewujudkan Good Environmental Governance, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. 2.1.3 Misi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam mewujudkan Visi BLH Provinsi Sulawesi Utara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : a. Mewujudkan rancangan kebijakan, pola pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH, penataan ruang serta berperan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. b. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup
untuk
mewujudkan
pembangunan
berkelanjutan
dan
Good
Environmental Governance (GEG). 2.1.4 Tujuan Badan Lingkungan Hidup 1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembuatan peraturanperaturan PLH di daerah. 2. Meningkatkan penaatan pemanfaatan ruang sesuai tata ruang 3. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup 4. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLH 5. Meningkatakan
pembangunan
berkelanjutan
dan
Good
Environmental
Governance. 2.1.5 Sasaran Badan Lingkungan Hidup 1. Tersedianya peraturan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kondisi daerah 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan peruntukannya 3. Tersedianya SDA yang dapat menopang pembangunan berkelanjutan 4. Terwujudnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup 5. Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Terwujudnya kualitas pembangunan melalui peran serta masyarakat. 2.1.6 Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Uraian tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup. 2.1.7 Fungsi Badan Lingkungan Hidup Dalam melaksanakan Tugas Pokok di atas maka, Balai Lingkungan Hidup memiliki fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis 2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup 4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2.1.8 Gambaran Lokasi KKL
Gambar 1. Denah ruangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi SULUT (Sumber: BLH Provinsi SULUT Tahun 2013)
2.1.9 Pengorganisasian Badan Lingkungan Hidup
Struktur organisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 66 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kepala BLH Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi; a) Perumusan kebijakan teknis; b) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas; c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup; d) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan; e) Penyelenggaraan urusan dibidang tata lingkungan; f) Penyelenggaraan urusan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; g) Penyelenggaraan urusan dibidang konservasi sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan; h) Penyelenggaraan urusan dibidang penaatan lingkungan; i) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perancanaan, keuangan, dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub. Bagian Hukum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Sub. Bagian Umum
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari : Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas dibidang penataan, pengawasan, evaluasi lingkungan dan kajian dampak lingkungan serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Bidang Tata Lingkungan terbagi atas 2 sub bidang, yakni; a. Sub. Bidang Penataan, Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan b. Sub. Bidang Kajian Dampak Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 terdiri dari : a. Sub Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah B3 Keduannya mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi di lingkungan, menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan serta menyelenggarakan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari : a. Sub. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam b. Sub. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Yang memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi dilingkungannya, menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan menyelenggarakan urusan pengendalian kerusakan lingkungan.
6. Bidang Penaatan Lingkungan, terdiri dari : a. Sub. Bidang Penegakan Peraturan Lingkungan b. Sub. Bidang Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Yang memiliki tugas menegakkan peraturan lingkungan, dan menyelenggarakan urusan penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.
1.1.9 Ketenagaan Badan Lingkungan Hidup Tabel 1. Data Ketenagaan Menurut Tingkat Pendidikan Formal No
Pendidikan
Jumlah Tenaga
1.
Strata Tiga
1 Orang
2.
Strata Dua
1 Orang
3.
Strata Satu
28 Orang
4.
D-III
5 Orang
5.
SMA
8 Orang
JUMLAH
43 Orang
Sumber : Renja BLH Provinsi Sulut 2013
Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BLH Provinsi Sulawesi Utara menurut tingkat pendidikan formal sebanyak 43 orang. Tenaga kerja dengan tingkat strata tiga sebanyak 1 orang, strata dua sebanyak 1 orang, strata satu sebanyak 28 orang, D-III sebanyak 5 orang, dan SMA sebanyak 8 orang.
Tabel 2. Data Ketenagaan Menurut Golongan Kepangkatan No.
Golongan
Jumlah Tenaga
1.
IV /b
4 Orang
2.
IV/a
2 Orang
3.
III /d
8 Orang
4.
III /c
4 Orang
5.
III /b
7 Orang
6.
III /a
12 Orang
7.
II /d
2 Orang
8.
II /c
3 Orang
9.
II /b
1 Orang
Jumlah
43 Orang
Sumber : Renja BLH Provinsi Sulut 2013 Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai BLH menurut golongan kepangkatan yang paling banyak yaitu golongan III/d dengan jumlah 10 orang dan
yang paling sedikit adalah golongan IV/d dan II/a masing – masing dengan jumlah 1 orang. 1.2 Analisis Situasi Khusus Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 66 Tahun 2008 tentang uraian tugas Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai 4 bidang dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi BLH, yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Koservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Penaatan Lingkungan. Salah satu bidang yang ada di Badan Lingkugan Hidup ialah bidang penaatan lingkungan, dimana bidang ini terbagi atas 2 sub bidang yang menangani kasus kasus lingkungan hidup dan menegakkan hukum bagi yang merusak lingkungan hidup. Kedua sub bidang tersebut ialah sub bidang penyelesaian sengketa dan masalah lingkugan dan penegakan peraturan lingkugan. Salah satu Bidang adalah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 yang memiliki 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), masing – masing sub bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Sub
Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Tugas : a) Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas b) Melaksanakan koordinasi pengeloalaan kualitas air dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi c) Menyediakan informasi status mutu air d) Mengecek pelaksanaan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi e) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah pada sumber air f) Penyediaan informasi status mutu udara ambient
g) Melaksanakan
koordinasi
pelakasanaan
pemantauan
kualitas
lingkungan hidup bagi industri yang berpotensi menyebabakan terjadinya kerusakan lingkungan hidup h) Membantu kualitas lingkungan hidup i) Melaksanakan program ADIPURA j) Melaksanakan program kali bersih (PROKASIH) k) Melaksanakan program PROPER l) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan penerapan sistem manajemen lingkungan ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan m)Membantu dan menyusun laporan kegiatan n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan olelh Kepala Bidang 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas b. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) c. Melakukan kajian teknis dalam pemberian izin / rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi kecuali minyak pelumas / oli bekas d. Melaksanakan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah (B3) skala provinsi e. Melakukan pengawasan sistim tanggap darurat skala provinsi f. Melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah (B3) skala provinsi g. Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemarair, udara dan tanah akibat limbah (B3) h. Melakukan koordinasi, pembinaan, pemanfaatan,pengawasan dan peningkatan fungsi laboratorium lingkungan i. Melakukan intervensi, evaluasi kualitas dan kemampuan laboratorium lingkungan
j. Melakukan kajian kelayakan laboratorium untuk diitunjuk sebagai laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi / direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan k. Membuat dan menyusun laporan kegitan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang (Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 66 Tahun 2008)
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Uraian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan lapangan magang dilakukan dari tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus 2013, bertempat di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara dengan penempatan pada 4 bidang, yakni Bidang Penaatan Lingkungan, Konservasi sumber daya alam,
pengendalian pencemaran
lingkungan dan pengelolaan limbah B3 dan AMDAL. Waktu pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan hari kerja efektif yang berlaku pada instansi yaitu dari hari senin sampai jumat dengan jam kerja untuk hari senin sampai kamis dari pukul 07.45 sampai pukul 16.15 wita, dan hari jumat pukul 07.00 sampai 11.30 wita. Keseluruhan kegiatan magang yang sudah dilakukan di BLH Prov. Sulut meliputi: 1. Membantu tugas – tugas kantor, antara lain : a. Membantu penulisan surat tugas pegawai b. Membuat rekap daftar hadir pegawai BLH c. Mencatat surat masuk di bidang yang di tempatkan d. Membantu membuat surat perjalanan dinas pegawai e. Membantu dalam tugas lapangan 2. Membantu tugas luar , antara lain ; a. Membantu dalam pemantauan aktifitas PLTD b. Membantu menulliskan laporan pemantauan 3.2 Identifikasi Masalah dan Metode yang digunakan Berdasarkan data hasil observasi dan analisa yang dilakukan oleh pihak BLH, masalah yang ditemukan adalah kegiatan dari PT. PLN (PLTD) Wilayah Sulutenggo area Tahuna dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar lokasi/kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pamantauan yang telah dilakukan, PLTD Area Tahuna belum melakukan pelaporan sehubungan kegiatan yang telah dilakukan, padahal PT. PLN telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan kegiatan,
ijin untuk melakukan pengolahan limbah, akan tetapi pihak PLN sendiri belum melaksanakan komitmen tersebut. Dari data yang hasil pemantauan pertama, pihak PLN dalam hal ini PLTD Kec. Soatalora telah beroperasi sejak tahun 1997, menggunakan 11 mesin diesel dengan kapasitas 6.206 kW dengan pola operasi 24 jam, menggunakan bahan bakar solar (HSD= High Speed Diesel), pemakaian pelumas 1.146 liter/bulan dan menggunakan air tanah (sumur) sebagai sumber pendingin serta sistem pembuangan limbah adalah oil trap. Berdasarkan data tersebut, PLTD harus meminimalisir tiga pencemaran yaitu, pencemaran udara yang berasal dari asap produksi mesin operasi, pencemaran air yang berasal dari ceceran ceceran oli yang keluar dari oil trap dan masuk ke saluran air, serta pencemaran suara/kebisingan yang melebihi 5 desibel. Mengingat ketiga hal diatas dapat mencemari dan membahayakan lingkungan, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak diantaranya BLH Provinsi Sulut. Adanya berbagai dampak atau masalah tersebut menunjukkan upaya pengelolaan LB3, Kualitas Air dan Kebisingan perlu diprioritaskan sehingga dapat meminimalisir segala dampak yang ditimbulkan. 3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Dari identifikasi masalah di atas, maka pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : 1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak PT. PLN dalam hal ini PLTD kec. Soatalora, supaya harus melakukan UKL-UPL dan dapat melaporkan kegiatan operasi minimal 6 bulan (tiap semester). 2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak PT. PLN dalam hal ini PLTD agar dapat memperhatikan ceceran oli yang keluar dari oil trap, karena dapat mencemari lingkungan sekitar lokasi kegiatan. Begitu juga dengan asap yang keluar dari mesin yang memiliki emisi yang cukup tinggi serta kebisingan yang melebihi 5 desibel. 3. Membina kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta (Sari Buana) dalam memantau dan mengawasi serta mengirim oli bekas pelumas mesin agar dapat didaur ulang.
4. Mengadvokasi pihak pemerintah dalam membuat peraturan – peraturan mengenai ijin operasi, ijin pengelolaan Limbah B3 dan ijin untuk tempat penyimpanan LB3. 3.4 Kontribusi Bagi BLH Provinsi Sulawesi Utara dan Bagi Mahasiswa 3.4.1 Bagi BLH Provinsi Sulawesi Utara Kontribusi bagi Instansi tempat magang dalam hal ini yaitu BLH Provinsi Sulawesi Utara dengan dilaksanakannya kegiatan magang diharapkan dapat menjadi masukan dalam membantu pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam Biomonitoring aktivitas kegiatan operasi PLTD, serta mendapatkan alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan maupun pemantauan kualitas air, udara dan kebisingandi Sulawesi Utara maupun ditempat lain. Melalui kegiatan magang ini juga diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik antara pihak BLH Provinsi Sulawesi Utara dengan Fakultas Matematikan dam Ilmu Pengatahuan Alam.
3.4.2 Bagi Mahasiswa Peserta Magang Manfaat yang di dapat selama mengikuti kegiatan magang yaitu : a. Memperoleh pengalaman yang dapat diaplikasikan berdasarkan bidang minat yaitu bidang Biologi Lingkungan. b. Memperoleh pengetahuan secara menyeluruh tentang bagaimana orientasi kerja di BLH Provinsi Sulawesi Utara. c. Memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana situasi di tempat kerja nanti apabila telah bekerja.
BAB IV TUGAS KHUSUS
4.1 Dampak yang dapat ditimbulkan dan Cara mengelolah lingkungan Manusia tidak luput dari penggunaan listrik, sehingga pada zaman sekarang ini listrik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang proses kehidupan tersebut. oleh karena itu pemerintah lebih gencar dalam memfasilitas kebutuhan tersebut dengan menambah kapasitas serta menambah pasokan listrik dibeberapa tempat yang belum terjamah oleh listrik. Untuk menyusun suatu program pemantauan/monitoring terhadap aktivitas PT. PLN (persero) dalam hal ini PLTD diperlukan pengetahuan atau prinsip dasar mengenai pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan merupakan suatu kegiatan jangka panjang yang meliputi pengamatan dan pengukuran parameter lingkungan untuk tujuan tertentu, lokasi tertentu, waktu atau frekuensi tertentu serta paremeter dengan menggunakan metode tertentu sehingga dapat diketehui status kualitas lingkungan yang bersangkutan. Mengingat akan kualitas lingkungan sangatlah penting, maka perlu dilakukannya Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Ligkungan (UPL) terhadap kegiatan PLTD Tahuna dikelurahan Soatalora dua kecamatan Tahuna karena adanya dampak negatif yang timbul dalam setiap tahapan operasional terutama dampak negatif yang jika tidak dikelola dapat menjadi penyebab timbulnya hambatan dan dapat terjadi resistensi masyarakat terhadap operasional kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya mencegah, mengendalikan, menanggulangi dan mengelola dampak penting negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan PLTD Tahuna . IV. 2 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Pada tahap operasional jenis dampak yang timbul dan harus dikelola, antara lain sebagai berikut 1. Kualitas Air Limbah a. Jenis Dampak Dampak penting yang dikelola adalah kualitas air limbah.
b. Sumber dampak Sumber Dampak adalah adanya limbah cair (ceceran solar/sisa pelumas) yang masuk ke saluran/media lingkungan. c. Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindakan pengelolaan lingkungan adalah: a) Melakukan pembersihan pada jalur transportasi air
limbah.
b) Melakukan pembersihan IPAL c) Limbah cair yang berasal dari ceceran minyak pelumas maupun solar ditampung dalam bak penampung (separator) d) Sisa pelumas ditampung dalam storage tank, kemudian secara periodik diserahkan kepada pengumpul yang telah memiliki izin/legal e) Menjaga kebersihan ruangan pembangkitan, terutama lantainya. d. Tolok Ukur Pengelolaan Sebagai Tolok ukur dampak air limbah kegiatan PLTD adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pembangkitan Listrk Tenaga Termal. e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan peningkatan air limbah yaitu di tapak kegiatan PLTD Tahuna, PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo Area Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. f. Periode/waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan kualitas air limbah yaitu selama PLTD Tahuna PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo Area Tahuna melakukan operasional.
2. Penurunan Kualitas Udara (Ambien) a. Jenis Dampak Jenis dampak yang dikelolah adalah Penurunan Kualitas udara (ambien) b. Sumber Dampak Sumber dampak penurunan kualitas udara (ambien) adalah Beroperasinya mesin pembangkitan listrik, dan masuk keluar kendaraan bermotor di lokasi PLTD Tahuna,
PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo di Kelurahan
Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. c. Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindakan pengelolaan kebisingan adalah : a) Memberikan arahan kepada karyawan/tenaga kerja agar
memakai
safety (K3) apabila bertugas di lokasi mesin yang menimbulkan ketidaknyamanan akibat cerobong. b) Menjaga Efisiensi pembakaran dengan merawat mesin secara teratur, on line cleaning dengan Buckom Clean yang bermanfaat membersihkan udara bilas dan gas buang mesin diesel. c) Memberikan arahan kepada sopir kendaraan untuk kiranya dapat mematikan
mesin
kendaraan
apabila
telah
berada
di
lokasi
usaha/kegiatan PLTD Tahuna. d. Tolok Ukur Pengelolaan Sebagai Tolok ukur penegelolaan kualitas udara ambien adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha/kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi pengelolaan penurunan kualitas udara yaitu di tapak kegiatan PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe.
f. Periode/waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup
Periode Pengelolaan Lingkungan Penurunan Kualitas Udara yaitu selama PLTD Tahuna melakukan operasional.
3. Peningkatan Kebisingan a. Jenis Dampak Jenis Dampak yang dikelola adalah Peningkatan Kebisingan. b. Sumber Dampak Sumber dampak Peningkatan Kebisingan adalah beroperasinya mesin pembangkit PLTD Tahuna dan masuk keluar kendaraan di lokasi operasional PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe
c. Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindakan pengelolaan peningkatan kebisingan adalah : a) Pemasangan silenser untuk mengurangi bising mesin diesel b) Penggunaan ear plug bagi karyawan/operator di ruang mesin c) Memberikan arahan kepada para karyawan apabila bertugas di tempat yang dapat menimbulkan kebisingan, harus memakai safety (alat pelindung telinga). d) Untuk mengurangi/meminimais pengaruh kebisingan yang ditimbulkan oleh pembangkit listrik (PLTD) terhadap pemukiman disekitar kegiatan, perlu ditanami pohon/bambu di sekeliling perlatan yang menimbulkan kebisingan. d. Tolok Ukur Pengelolaan Sebagai Tolok ukur pengelolaan peningkatan kebisingan adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (55 dBA) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Nilai Ambang Batas di Tempat Kerja
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi pengelolaan peningkatan kebisingan yaitu di tapak kegiatan PLTD Tahuna PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Tahuna, di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. f. Periode / waktu Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Peningkatan Kebisingan yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali selama PLTD Tahuna melakukan operasional.
4. 3 Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dilaksanakannya Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan PLTD Tahuna, PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe karena adanya persebaran dampak yang terjadi dalam setiap tahapan kegiatan operasional, terutama dampak negatif yang jika tidak dipantau akan menyebabkan hambatan dalam melakukan operasional PLTD dikemudian hari. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat
dari kegiatan
Pembangkitan Listrik Tenaga Diesel. Pada tahap operasional jenis dampak yang timbul dan harus dilakukan pemantauan, antara lain sebagai berikut : 1. Kualitas Air Limbah a. Jenis dampak Jenis dampak yang dipantau adalah kualitas air limbah. b. Sumber Dampak Penting Sumber dampak yang dipantau adalah pusat-pusat kegiatan yang menghasilkan air limbah di outlet PLTD Tahuna Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. c. Lokasi pemantauan Lokasi pemantauan adalah di Outlet air limbah PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. d. Parameter Lingkungan Yang Dipantau
Parameter lingkungan yang dipantau adalah baku mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pembangkitan Listrk Tenaga Termal (COD, BOD, TSS, dan pH) e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup Metode pemantauan air limbah kegiatan PLTD adalah dengan melakukan pengukuran langsung (in situ) untuk parameter pH, sementara untuk parameter yang lain dilakukan sampling dan di uji pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado. f. Jangka waktu dan frekwensi Pemantauan Jangka waktu dan frekwensi pemantauan Lingkungan kualitas air limbah yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan untuk pelaporannya selama PLTD Tahuna melakukan operasional. 2. Kebisingan a. Jenis dampak Jenis dampak yang dipantau adalah Kebisingan b. Sumber dampak Sumber dampak yang dipantau adalah kebisingan yang dihasilkan oleh beroperasinya mesin diesel,
di lokasi PLTD Tahuna di Kelurahan
Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. c. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Lokasi pemantauan peningkatan kebisingan yaitu di tapak kegiatan PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. d. Parameter yang dipantau Parameter kebisingan yang dipantau adalah parameter yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan (55 dBA) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Nilai Ambang Batas di Tempat Kerja.
e. Metode pemantauan
Metode pemantauan kebisingan yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa karyawan yang bertugas di lokasi-lokasi kegiatan yang menimbulkan bising, serta melakukan pengukuran pada pusat kegiatan yang menimbulkan kebisingan. f. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan Lingkungan Periode Pemantauan peningkatan kebisingan yaitu 3 (tiga) bulan sekali selama PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe melakukan operasional. 3. Penurunan Kualitas Udara/Debu (Ambien) a. Jenis dampak Jenis dampak yang dipantau adalah Kualitas udara/debu (Ambien). b. Sumber Dampak Penting Sumber dampak yang dipantau adalah penurunan kualitas udara/debu (Ambien) pada saat beroperasinya mesin PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. c. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Lokasi pemantauan penurunan kualitas udara/debu (Ambien)
yaitu di
tapak kegiatan PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. d. Parameter yang dipantau Parameter yang dipantau penurunan kualitas udara/debu (Ambien) PLTD Tahuna adalah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (CO, NH3, NO2, SO2, Debu). Dan Peraturan Menteri Negara LH Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan atau kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal (SO2 =150 mg/Nm3, NO2= 400mg/Nm3).
e. Metode Pemantauan Lingkungan Hidup Metode pemantauan penurunan kualitas udara/debu (Ambien) yaitu:
a) Melakukan pengumpulan data dan wawancara dengan
beberapa
karyawan mengenai pengaruh udara/debu yang berada di lokasi kegiatan b) Memberikan arahan kepada karyawan untuk memakai alat penangkal debu apabila bertugas di lokasi kegiatan yang menimbulkan debu. f. Jangka waktu dan frekwensi Pemantauan. Jangka waktu dan frekwensi pemanatauan kualitas udara/debu (ambien) yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali selama PLTD Tahuna di Kelurahan Soatalora Dua Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe melakukan operasional.
B. EVALUASI 1. Evaluasi Kecenderungan (Trend evaluation) Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. a. Tingkat Kebisingan Evaluasi kecenderungan perubahan Tingkat kebisingan yang diukur pada bulan September 2012 sebagaimana hasil pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut menunjukan bahwa tingkat kebisingan masih berada di bawah baku mutu Kep.48/MENLH/II/1996, namun nilai hasil pengukuran (77,9 dBA) sudah melampaui batas persyaratan baku mutu sehingga perlu upaya-upaya pengelolaan yang berlanjut yang dapat menurunkan tingkat kebisingan di lokasi kegiatan PLTD Tahuna. Pengelolaan terhadap baku mutu kebisingan yang telah melampaui baku mutu tersebut disebabkan telah banyak cerobong yang bocor/berlubang yang perlu dilakukan penambalan atau diganti sesuai dengan fungsinya.
Tabel 3. Hasil pengukuran udara kebisingan yang dilakukan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Manado pada bulan Juli 2013, sebagai berikut : Lokasi
Baku Mutu
Hasil Analisa
Methode
Industri PLTD
75 dBA
77, 9 dBA
Direct Reading
Kebisingan yang terus menerus melebihi baku mutu akan berpengaruh pada pendengaran seseorang. Dan bila hal ini dibiarkan dan tidak dilakukan pengelolaan maka akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik karyawan dan akan sangat mengganggu manajemen perusahaan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Tahuna sebagai pemrakarsa.
Gambar 1. Peralatan PLTD Tahuna yang menimbulkan kebisingan
b. Tingkat Getaran Getaran yang diakibatkan oleh adanya operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) akan mempengaruhi kualitas fisik lingkungan sekitar kegiatan PLTD Tahuna. Adanya Geteran yang terus menerus melebihi baku mutu akan berpengaruh pada ketahanan fisik karyawan dan tentu pada akhirnya mengganggu manajemen PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Tahuna sebagai pemrakarsa kegiatan. Pengelolaannya adalah dengan membuat got/saluran yang dapat memotong getaran tersebut agar supaya tidak mempengaruhi pemukiman masyarakat. c. Kualitas Air Limbah Hasil pengukuran fisik kualitas air limbah outlet kegiatan PLTD Tahuna yang dilakukan pada bulan Oktober 2012, tergambar perubahan fisik kualitas lingkungan khususnya air limbah hasil kegiatan PLTD yang masih memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, dengan parameter (pH, COD, BOD, dan TSS ).
Gambar 2. Pengambilan sampel air limbah,lokasi PLTD Tahuna Kewajiban untuk diuji/diukur adalah agar dapat dilihat sejauh mana pengaruh air limbah tersebut terhadap kualitas fisik lingkungan sekitar kegiatan PLTD Tahuna. Hasil pemantauan pada bulan Oktober 2012 menunjukan
perubahan
konsentrasi
signifikan
bila
dibandingkan
perkembangan kegiatan selama ini dilakukan. Hal ini menandakan bahwa
apakah masih bisa eksis atau sudah harus tutup tergantung dari kebijakan dan tindakan pelaku usaha sendiri. Pengelolaan yang baik
terhadap Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan wujud kepedulian semua pihak terkait didalam pelaksanaan operasional PLTD Tahuna. Tabel 4.Data hasil pengukuran air limbah PLTD Tahuna bulan Agustus 2013 Parameter
Satuan
Hasil Pengukuran
Metode Analisis
Ph
-
7,28
Elektrometrik
BOD
mg/l
42
Winkler
COD
mg/l
87
Spetrofotometrik
TSS
mg/l
16
Gravimetrik
Sumber : Balai Riset dan Standarisasi industri Manado
Gambar 3. Sampel air limbah dari lokasi PLTD Tahuna Data Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado yang menjadi tempat uji sampel air limbah menunjukan bahwa terdapat beberapa parameter yang berubah signifikan seperti antara lain COD (87) sementara pH (7,28) BOD (42) dan TDS (16). Ini membuktikan bahwa pengukuran fisik kualitas air limbah dapat berubah apabila kurang maksimalnya fungsi alat IPAL. Disamping itu pula pengelolaan berkesinambungan terhadap IPAL perlu di tingkatkan lagi. Baku mutu air limbah perlu mendapat
perhatian serius karena dapat memepengaruhi fisik lingkungan lain (sungai, laut dan air tanah) disekitar kegiatan PLTD Tahuna. Upaya/tindakan pengelolaan lingkungan khususnya air limbah perlu segera dilakukan mengingat air limbah tersebut adalah salah satu aspek yang dapat memepengaruhi kinerja perusahan dan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan oleh pemrakarsa (PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo Area Tahuna) untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
senantiasa
terus
diupayakan
dalam
penerapan
dan
mengimplementasikannya terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada pengukuran yang dilakukan di tahun 2012 ini. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat terlaksana apabila pihak pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan UKL dan UPL senantiasa menunjukan kemampuan dalam penerapan dan mengimplementasikan dalam laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap parameter yang sudah mendekati batas baku mutu perlu dilakukan pengelolaan ketat terhadap pusat-pusat kegiatan yang berdampak penting terhadap fisik lingkungan hidup. Untuk itu pengelolaan fisik lingkungan hidup terutama limbah cair yang menjadi sumber pencemar air tanah dan air permukaan harus dikelola menurut ketentuan yang berlaku. d. Estetika Lingkungan Estetika lingkungan dipengaruhi oleh limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan operasional PLTD Tahuna. Limbah padat tersebut bersumber dari kegiatan penggantian peralatan mesin dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah padat di lokasi kegiatan PLTD yang harus dilakukan pengelolaan agar tidak menumpuk yang akan berpengaruh pada estetika lingkungan. Pengelolaan limbah tersebut yaitu
dilakukan dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum sampah di bawa ke TPA, sebab kalau sampah ini tertahan lama kelamaan akan mengganggu estetika lingkungan. Disamping sampah, keindahan dan kenyamanan mempengaruhi
estetika
lingkungan,
sehingga
selaku
juga dapat pemrakarsa
berkewajiban melakukan pengelolaan bekerjasama dengan instansi lingkungan hidup untuk menanam pohon dan membuat slogan-slogan bagaimana mengelola sampah.
Gambar 4. Sebagian vegetasi yang hidup disekitar lokasi kegiatan PLTD
e. Kualitas Air Bersih
Gambar 5. Sampling air bersih dari PLTD Tahuna
Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting bagi orang banyak, karena tanpa air maka berbagai proses tidak dapat berlangsung. Beberapa tolok ukur yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan terhadap kualitas air bersih pada berbagai usaha/kegiatan, lebih kurang 30 parameter (Permenkes Nomor 416 Tahun 1990), antara lain seperti : Fisika : Bau, TDS, Kekeruhan, Rasa, Suhu, Warna. Kimia : Air raksa, Arsen, Besi, Flourida, Kadmium, Kesadahan, Klorida, Kromium, Mangan, Nitrat, Nitrit, Getergen, pH, Selenium, Seng, Sianida, Sulfat, Timbal. Yang menjadi pertimbangan di lakukannya pengukuran air bersih ini oleh karena air sumur (air bersih) merupakan sumber kebutuhan karyawan untuk mandi, cuci dan lain sebagainya. Disamping itu pula pengukuran air bersih dilakukan semata-mata untuk mengetahui apakah air limbah yang dihasilkan dapat memepengaruhi kualitas air bersih di lokasi kegiatan. Tabel 5. Data pengukuran air bersih tanggal 5 Agustus 2013 Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado, sebagai berikut : No.
Parameter
Satuan
Hasil Analisis
Metode Analisis
1.
pH
-
6,51
Elektrometrik
2.
TDS
mg/L
130
Gravimetrik
3.
Fe
mg/L
1,88
ASS
4.
Ca
mg/L
6,60
ASS
5.
Mg
mg/L
3,17
ASS
6.
Total Hardness
mg/L
663,96
Titrimetrik
7.
Alkalinity
mg/L
87,24
Titrimetrik
Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup telah dilakukan sampling air bersih di lokasi kegiatan PLTD Tahuna. Yang menjadi pertimbangan dilakukannya sampling air bersih tersebut adalah untuk melihat sejauhmana pengaruh air limbah PLTD Tahuna terhadap kualitas fisik lingkungan air bersih. Pemantauan dilakukan dengan mengukur beberapa parameter yang terkandung dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Baku Mutu Air Bersih. g. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap menjadi prioritas perusahaan dan sangat diperlukan, mengingat setiap kegiatan yang ada diperusahan dapat menimbulkan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Resiko dimaksud harus diantisipasi dengan menyediakan peralatan K3 bagi karyawan/petugas yang akan melaksanakan tugas di lokasi kegiatan yang dapat membahayakan bagi tenaga kerja itu sendiri.
2. Evaluasi Tingkat Kritis (Critical level evaluation) Kualitas Air Limbah : Hasil pengukuran parameter limbah cair semua parameter masih memenuhi baku mutu air limbah kegiatan PLTD (Permen LH Nomor 08 Tahun 2009), bahkan masih jauh dibawah baku mutu peraturan tersebut di atas, namun perlu dilakukan pengawasan pengelolaan yang lebih ekstra terhadap kemungkinan parameter (COD 87) yang akan mempengaruhi kualitas fisik air permukaan. Kebisingan : Secara faktual tingginya kebisingan di pemukiman merupakan imbas dari kegiatan antara lain PLTD Tahuna. Hasil pengukuran kebisingan di lokasi Pembangkitan (PLTD)
77, 9 dBA yang sudah melampaui baku mutu
kebisingan, dimana batas baku mutu 75 dBA yang disyaratkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Kebisingan yang telah melampaui baku mutu tersebut disebabkan
antara lain peralatan yang sudah terlalu lama/sudah rusak, peralatan sudah bocor dan peralatan kurang perawatan. 3. Kesimpulan Pengamatan Kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada maka dapat dilihat dari segi efektifitas pengelolaannya, yaitu; A. Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kendala- Kendala Yang dihadapi a. Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampai saat ini pengelolaan lingkungan yang dilakukan dianggap kurang efektif, ini disebabkan oleh belum tersedianya tenaga/divisi lingkungan di PLTD Tahuna. Hasil pengujian terhadap parameter Air Limbah, Kebisingan, Air Bersih dan Udara Ambien yang dilakukan pada bulan Oktober 2012, yang kesemuanya masih memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku. Efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai oleh karena kekonsistenan
pihak
pemrakarsa
dalam
melaksanakan
Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). b. Kendala-kendala yang dihadapi Kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
pengelolaan
lingkungan masih sama seperti pada pengelolaan lingkungan sebelumnya, yaitu antara lain : a) Masih rendahnya
sumberdaya
dibidang teknis
pengelolaan
dan
pemantauan lingkungan. b) Belum tersedianya divisi lingkungan hidup di PLTD Tahuna. c) Pengelolaan tingkat getaran akan dilakukan pada pelaporan berikutnya. B. Kesesuaian Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Komponen/parameter
lingkungan
serta
tahapan
kegiatan
dalam
pelaksanaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan Dokumen DPLH yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, namun dalam hal pemantauan tingkat getaran yang tidak diuraikan dalam dokumen pengelolaan
lingkungan (DPLH), menjadi tanggungjawab pihak pemrakarsa. Dalam pelaporan kedepan diupayakan dilaksanakan dengan melibatkan tenaga teknis yang membidangi hal tersebut, sehingga pada akhirnya perubahan kualitas fisik lingkungan tingkat getaran dapat diminimais. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan boleh terlaksana oleh karena perencanaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta wajib dilakukan oleh pemrakarsa untuk tetap melakukan pengelolaan yang baik dan benar terhadap
pusat-pusat
lingkungan
sekitar
kegiatan kegiatan
yang
menimbulkan
operasional
PLTD.
dampak Selaku
terhadap
pemrakarsa
usaha/kegiatan PLTD Tahuna wajib mengupayakan meminimais dampak negatif dan selalu berupaya menjaga mempertahankan kodisi fisik lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya. Disamping itu pula kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup boleh terlaksana dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak terkait yang selalu mensuport pemrakarsa dalam melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Setelah penulis melaksanakan kegiatan KKL di Badan Lingkungan Hidup Provinsi SULUT selama kurang lebih 2 bulan dan membuat laporan ini, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; a) Badan Lingkungan Hidup merupakan lembaga milik pemerintah yang menangani masalah lingkungan yang bertugas menjalankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan peraturan Gubernur yang berlaku. b) BLH selalu menjalin hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain dalam menunjang semua program yang dijalankan, seperti Baristand dan WLN. c) Badan
Lingkungan
Hidup
telah
menjalankan
tugas
dan
fungsi
sebagaimana mestinya walaupun terdapat kekurangan staf pegawai di beberapa bidang. d) Dalam pemantauan aktifitas PLTD Tahuna, masih ditemukan adanya ceceran oli yang merembes ke saluran air, juga asap hasil penggunaan mesin diesel yang mengakibatkan pencemaran (polusi udara) di lokasi tempat operasi serta mesin yang menimbulkan kebisingan.
5.2 Saran Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis untuk memberikan beberapa saran kepada pihak instansi dan kepada pihak fakultas yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa yang akan datang. Saran untuk pihak instansi (BLH Provinsi SULUT) 1. Perlu diadakan penambahan staf pegawai profesional di BLH Provinsi SULUT agar mampu meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung
program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup. 2. Pihak instansi diharapkan dapat menyediakan seorang instruktur khusus yang pada hari hari tertentu agar dapat memberikan pelajaran teori yang berhubungan dengan pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh mahasiswa magang sehingga dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik pekerjaan yang sedang dikerjakan. 3. Pihak instansi agar lebih banyak memberikan pekerjaan yang bermanfaat kepada mahasiswa magang , agar jam kerja dapat diisi dengan penuh tanpa ada waktu kosong yang akan terbuang percuma. 4. Disarankan kepada pihak BLH, agar dapat melibatkan mahasiswa magang dalam menjalankan tugas, baik tugas kantor maupun tugas luar, supaya mahasiswa tersebut mendapat pengalaman ketika magang di BLH dan dapat digunakan ketika ingin bekerja dilingkugan BLH nantinya. Saran untuk pihak Fakultas MIPA 1. Pihak Fakultas dalam hal ini Progdi Biologi diharapakan dapat memantau kegiatan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang secara intensif sehingga segala kesulitan yang timbul dapat diselesaikan secara bersama. 2. Usahakan rasa tanggung jawab dalam memonitoring mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKL 3. Pembimbing yang ditunjuk diharapkan untuk lebih mengoptimalkan profesionalismenya demi kelancaran kegiatan KKL 5. Perlu diadakan kerjasama yang baik antara pihak Fakultas dan BLH Provinsi SULUT, agar pada tahun tahun kedepan mahasiswa dari Fakultas MIPA bisa ditempatkan lagi di BLH Provinsi SULUT dalam menjalankan kegiatan KKL.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Lingkunga Hidup Provinsi Sulawesi Utara. 2013. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013. Manado Badan Lingkungan Hidup Prov. SULUT Bidang Pengendaliaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 2013. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Fakultas MIPA. 2013. Panduan Pelaksanaan Magang. Tomohon Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (55 dBA) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Nilai Ambang Batas di Tempat KerjaMala, Kristoni. 2009. Konsentrasi merkuri di danau tondano berdasarkan pemantauan kualitas air tahun 2008. Laporan Kuliah Kerja Kerja Lapangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. Mukono, H.J, 2005. Prinsip dasar Kesehatan Lingkungan . Surabaya : Airlangga University Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Dan / Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha/kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
Lampiran 1. Kegiatan Harian sejak tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus Hari/Tanggal
Waktu
Jenis Kegiatan
Rabu
10.00
- Membantu membuat daftar hadir kerja
3-7-2013
KKL - Melipat surat undangan untuk memperingati hari - lingkungan hidup sedunia
Kamis
07.45
4-7-2013
- Apel pagi - Ibadah - Membuat surat kontrak kerjasama - Mengambil dan mengunting baliho - Istirahat makan siang - Standby di bidang kepegawaian
Jumat
06.00
Lingkungan Hidup Sedunia”
5-7-3013 Senin
- Mengikuti acara memperingati “Hari
07.45
8-7-2013
- Apel pagi - Ditempatkan dibidang Penaatan Lingkungan - Membantu menyediakan berkas - Istirahat Makan siang - Standby di bidang 4 - Menandatangani berkas kepada sekretaris - Pulang
Selasa
07.45
9-7-2013
- Apel pagi - Mengikuti sosialisasi dari bursa efek - Makan siang - Membuat SPPD - Pulang
Rabu 10-7-2013
07.45
- Apel pagi - Stay di bidang 4 - Istirahat makan siang
Ket
- Stay di Bidang 4 - Pulang Kamis
07.45
11-7-2013
- Tugas Luar menindaklanjuti kasus LB3 PLTD Tahuna - Memeriksa dokumen PLN - Meninjau lokasi PLTD Tahuna - Memeriksa setiap tempat yang dapat menimbulkan pencemaran - Istirahat Makan Siang - Kembali ke PLN untuk membuat BAP - Pulang ke Manado
Jumat
07.00
12-7-2013
- Apel pagi - Olahraga bersama pegawai BLH - Merapihkan ruangan di bidang 4
Senin
07.45
15-7-2013
- Apel pagi - Stay di bidang 4 - Melayani pengaduan masyarakat - Istirahat makan siang - Stay di Bidang 4 - Pulang
Selasa
07.45
16-7-2013
- Apel pagi - Melayani pengaduan masalah lingkungan - Istirahat makan siang - Mengurus berkas laporan - Pulang
Rabu 17-7-2013
07.45
- Apel pagi - Mengatur berkas laporan - Print berkas laporan pelaksanaan kegiatan - Istirahat makan siang - Membantu bidang 1 merapihkan
ruangan - Print laporan kerja bersama kasubid - Apel sore Kamis
07.45
18-7-2013
- Apel pagi - Mengikuti ibadah - Melengkapi berkas dengan menandatanganinya kepada sekretaris dan kabit penaatan lingkungan - Istirahat makan siang - Membantu kasubid membuat laporan - Santai sejenak - Pulang
Jumat
07.00
19-7-2013
- Apel pagi - Olahraga - Print laporan - Merapihkan ruangan - Pulang
Senin
07.45
22-7-2013
- Apel pagi - Persiapan rolling, tunggu pak wawan - Membuat surat tugas - Menandatangani surat tugas kepada sekretaris - Istirahat makan siang - Kembali surat tugas untuk Kaban - Membuat surat tugas untuk Kabid - Apel sore
Selasa 23-7-2013
07.45
- Apel pagi - Ditempatkan di bidang Konservasi sumber daya alam - Istirahat makan siang - Mengatur berkas - Apel sore
Rabu
07.45
24-7-2013
- Apel pagi - Stay di bid 3 - Istirahat makan siang - Stay di bidang 3 - Pulang
Kamis
07.45
25-7-2013
- Apel pagi - Stay di bidang 3 (staf TL) - Istirahat makan siang - Stay di bidang 3 - Pulang
Jumat
07.00
26-7-2013
- Apel pagi - Olahraga - Bersih-bersih & rapih-rapih ruangan - Santai sejenak dengan bid 3,, pulang
Senin
07.45
29-7-2013
- Apel pagi - Merapihkan ruangan di bidang 3 - Membuat SPPD untuk staf yang TL - Istirahat makan siang - Membaca artikel konservasi - Pulang
Selasa
06.00
30-7-2013
- Apel pagi - Stay di bid 3,, staf TL - Istirahat makan siang - Stay di bidang 3 - Pulang
Rabu
07.45
31-7-2013
- Apel pagi - Membuat kwitansi keuangan yang baru - Fotokopi Lapjab - Minta ijin kegiatan ospek
Kamis 1-8-2013
07.45
- Apel pagi - Stay di bid 3 - Mencari berkas laporan
- Istirahat makan siang - Membuat laporan yang baru - Ijin ke tomohon mengantar baliho Jumat
07.00
2-8-2013
- Apel pagi - Rapih-rapih ruangan - Hanya duduk-duduk dan membaca - Pulang
Senin
07.45
- Tidak Masuk
12-8-2013
Ijin mengikuti kegiatan Ospek
Selasa
07.45
- Tidak masuk
Masih ijin
07.45
- Tidak masuk
Ijin
13-8-2013 Rabu 14-8-2013
kegiatan Ospek
Kamis
08.45
- Ada penarikan KKN
07.00
- Apel pagi
15-8-2013 Jumat 16-8-2013
- Olahraga - Makan bersama di bidang 3 - Mengantar surat ke kantor Gubernur - Kembali mengantar surat ke TPU - Pulang
Senin
07.45
19-8-2013 Selasa
21-8-2013
Ijin
penarikan KKN UKIT 07.45
20-8-2013 Rabu
- Tidak masuk, karena mengikuti acara
- Tidak masuk, karena mengurus nilai yang belum keluar di kampus
07.45
- Tidak ada Apel pagi - Ditempatkan di bidang 2 - Membaca buku mengenai peratutan2 - Istirahat makan siang
Ijin
- Stay di bidang 2, karena staf TL - Pulang Kamis
07.45
22-8-2013
- Tidak Apel pagi - Memcari tahu mengenai ketentuan/UU mengenai sampah di Internet - Istirahat makan siang - Membaca buku mengenai kualitas udara - Pulang
Jumat
07.00
- Tidak masuk
23-8-2013 Senin
kedokter 07.45
26-8-2013
- Apel pagi - Menunggu pak wawan - Istirahat makan siang - Stay di bidang kepegawaian - Pulang
Selasa
07.45
27-8-2013
- Apel pagi - Stay di bidang kepegawaian (menunggu jadwal rolling) - Menjaga ruangan Kaban - Pulang
Rabu
07.45
28-8-2013
- Tugas luar ke Sitaro - Mengamati dan melihat komitmen PLTD setelah mendapatkan dokumen lingkungan hidup.
Kamis
07.45
29-8-2013
- Masih Tugas Luar di Sitaro - Memeriksa dokumen PLTD Siau - Mengamati tiap tempat yang mungkin dapat menimbulkan pencemaran - Menemukan ceceran oli yang mengalir di saluran air
Jumat
Ijin
07.00
- Persiapan pulang dari Sitaro ke
30-8-2013
manado
Mengetahui, Pembimbing Lapangan
Wawan Kusnady, SE NIP 19751026 199402 1 001
Lampiran 2. Foto foto saat mengadakan tugas luar di PLTD Tahuna
Storage Tank
IPAL PLTD
Penampungan Air Limbah
Drum Penampungan Oli Bekas
Mesin Diesel di PLTD Tahuna
Ceceran Oli / Sisa Pelumas yang masuk ke saluran air
Asap yang berasal dari mesin yang mengakibatkan pencemaran
Lampiran 3. Daftar hadir selama mengikuti kegiatan KKL di BLH Provinsi SULUT
Mengetahui, Pembimbing Lapangan
Wawan Kusnady, SE NIP 19751026 199402 1 001
