BAB I PENDAHULUAN 1. Lata Latarr Be Bela laka kang ng
Prakte Praktek k kerja kerja lapanga lapangan n (PKL) (PKL) merupak merupakan an suatu suatu sarana sarana bagi bagi Siswa, Siswa, untuk untuk mendapatkan mendapatkan pengalaman pengalaman dan dan bagaimana bagaimana gambaran gambaran dari dari keadaan keadaan dunia dunia kerja kerja yang sebenarnya. Melalui sarana ini Siswa diharapkan mampu untuk menerapkan disiplin disiplin ilmu yang telah di pelajari di bangku bangku Sekolah. Praktek kerja lapangan bukan saja hanya tempat untuk magang, tetapi teta pi merupakan suatu sarana yang pada akhirnya akhirnya memberikan tantagan tersendiri tersendiri bagi Siswa. Karena disini Siswa bukan saja hanya hanya ditunt dituntut ut untuk untuk mengap mengaplik likasik asikan an teori teori yang yang
diperol diperoleh eh dibang dibangku ku
Sekolah, tapi juga bagaimana mengatasi permasalahan pada dunia kerja,yang acap kali tidak sebidang dengan disiplin ilmu yang digeluti. Kantor Kantor Pelaya Pelayanan nan Pajak Pajak Pratama Pratama Makassa Makassarr Selata Selatan n merupa merupakan kan tempat tempat dimana penulis melaksanakan kegiatan PKL.Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini sendiri merupakan unit kerja dari irektorat !endral Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terda"tar sebagai #a #ajib jib Pajak maupun tidak. Pajak Pajak pendud penduduk uk merupa merupakan kan suatu suatu kewajib kewajiban an bagi bagi setiap setiap warga warga negara negara $ndo $ndone nesia sia,t ,terl erleb ebih ih khus khusus us warg wargaa %ega %egara ra yang yang tela telah h memi memilik likii peng pengha hasil silan an tetap.&al ini telah diatur dalam '' Perpajakan (epkeu epublik $ndonesia)
2. Rumu Rumusa san n Mas Masaa aala lah h
Permasalahan dalam pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut* . +pakah +pakah "ungsi "ungsi %omor %omor Pokok Pokok #ajib #ajib Pajak Pajak (%P#P) (%P#P) baik baik %P#P adan adan maupun -rang Pribadi (-P). 2.
Memahami cara pengisian Surat Pemberitahuan ( SP ) dan batas waktu pembayaran pajak.
3. Tujuan
erdasarkan perumusan masalah masalah yang ada,tujuan dari laporan ini adalah* . Memahami Memahami struktur struktur kerja di bidangPelay bidangPelayanan anan Pajak. Pajak. /. Memahani Memahani 0ungsii 0ungsii %P#P %P#P ( %omor %omor Pribadi Pribadi #aji #ajib b Pajak ) 1. Memaham Memahamii 0ungsi 0ungsi SP ( Surat Pemberit Pemberitahu ahuan an ) yang yang digunakan digunakan #aj #ajib ib pajak.
/
BAB II. TINAUAN PU!TA"A
1. !ejarah !ejarah !#ngka !#ngkatt "PP Pratama Pratama Makass Makassar ar !elat !elatan. an.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja kerja 2erti 2ertika kall yang yang berad beradaa diba dibawa wah h Kant Kantor or #ilay #ilayah ah !P !P Sulaw Sulawesi esi Sela Selatan tan , arat arat,, an an engga nggara ra yang yang berl berlok okasi asi di Komp Komple lek k 3edu 3edung ng Keuangan %egara $ di !alan 'rip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem +dministrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan "ungsional organisasi dan tata kerja instansi instansi 2ertikal 2ertikal di lingkungan lingkungan irektorat irektorat !enderal Pakal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan %omor 567PMK.87/889 tanggal 5 Mei /889. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar 'tara , Kantor Pelayanan P Makkasar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. erhitung mulai anggal /6 Mei /889 sesuai dengan keputusan irektur !enderal Pajak %o K:P;<=7P!7'P.=17/889 tanggal < Mei /889, KKP KKP Prat Pratam amaa Maka Makassa ssarr Selat Selatan an secara secara e"ekt e"ekti" i" bero berope pera rasi si dan dan resmi resmi dilaunching dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal tanggal < !uni /889. /889. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan > Pratama?, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan. engan perubahan nama tersebut , seluruh "ungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan "ungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Keuangan epublik epublik $ndonesia $ndonesia %omor %omor 1/7PMK.8 1/7PMK.87/8 7/885 85 sebagaimana sebagaimana
1
telah diubah dengan PMK 5/7PMK.87/88< tentang -rganisasi an ata Kerja $nstansi @ertikal irektorat !enderal Pajak. -leh kerana itu, struktur organi organisasi sasi mengala mengalami mi peruba perubahan han menjad menjadii Sub Sub agian agian,, < Seksi, Seksi, dan Kelompok Pejabat 0ungsional Pemeriksa Pajak. erb erbag agai ai prest prestasi asi memb memban angg ggak akan an pun pun tela telah h dito ditoreh rehka kan n KPP KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya* . !uar !uaraa / Lomb Lombaa Pela Pelay yanan anan ingk ingkat at Kanw Kanwil il !P !P Sula Sulawe wesi si Selatan, arat dan enggara enggara tahun /8 /. Peri Pering ngka katt $$$ $$$ Pela Pelay yanan anan Mobi Mobill aA 'nit 'nit ( M' M' ) ting tingka katt Kanwil !P Sulawesi Selatan, arat, dan enggara. enggara. 1. KPP dengan dengan kine kinerja rja pemer pemeriks iksaan aan terbai terbaik k $$. 4. !uar !uaraa eknis knis Lapan apang gan, an, !uar !uaraa $$ 0utsal tsal,, dan !uar !uaraa $$ uluta ulutangk ngkis is Pekan Pekan -lahra -lahraga ga Kanwil Kanwil !P Sulawes Sulawesii Selatan Selatan,, arat, dan tenggara dalam ranka hari Keuangan ke;5= =. !uara 'mum Kick -"" %ilai;nilai %ilai;nilai Kemente Kementerian rian Keuangan Keuangan $. $. 5. Piagam Piagam Penghar Penghargaa gaan n dan Kanwil Kanwil !P Sulaw Sulawesi esi Selatan, Selatan, arat, arat, dan enggara atas penerimaan pajak tahun /8 lebih dari 88 B. 6. Piag Piagam am peng pengha harg rgaa aan n dan dan irj irjen en Paja Pajak k atas atas pres presta tasi si dala dalam m memp memper erta taha hank nkan an
7
menin eningk gkat atka kan n
kine kinerj rjaa
pengamanan penerimaan pajak tahun /8. /8. C
4
dala dalam m
rang rangka ka
$I!I DP Menjad Menjadii instit institusi usi pemerin pemerintah tah penghi penghimp mpun un pajak pajak negara negara yang yang terbaik terbaik di +sia +sia enggara
MI!I DP Menyelengg Menyelenggarakan arakan "ungsi "ungsi administrasi administrasi perpajakan perpajakan dengan dengan menerapkan menerapkan 'ndang;'ndang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat
$I!I ""P PRATAMA MA"A!!AR !ELATAN Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, pro"esional dan dipercaya oleh masyarakat.
MI!I ""P PRATAMA MA"A!!AR !ELATAN Mening Meningkatk katkan an kepatu kepatuhan han wajib wajib pajak pajak melalui melalui pelaya pelayanan nan prima prima untuk untuk menghi menghimp mpun un penerim penerimaan aan negara negara secara secara optima optimall berdas berdasark arkan an undang undang;un ;undan dang g perpajakan.
=
NILAI NILAI "EMENTERIAN "EUAN%AN
er"ikir, er"ikir,berkat berkata, a, berperilaku berperilaku dan
INTE%RITA! & INTE%RIT' (
bertindak dengan baik dan benar
PR)*E!I)NALI!ME & PR)*E!!I)NALI!M (
jujur, tulus,
dapat dipercaya
serta memegang teguh kode etik
/. Menj Menjag agaa marta martaba batt dan dan
dan prinsip;prinsip moral eke ekerja rja tunt tuntas as dan dan akur akurat at atas atas
melakukan hal;hal tercel 1. Mempunyai keahlian
dasar kompetensi terbaik dengan penuh
!INER%I & !IBER%' (
. ersikap
tanggung
jawab
dan
pengetahuan yang luas. 4. erk erker erja ja den denga gan n hati hati
komitmen yang tinggi Memb Memban angu gun n dan dan mema memast stik ikan an
=. Mem Memilik ilikii sangk sangkaa baik baik,, s
hubungan kerjasama internal yang
percaya dan menghormat
produkti"
serta
kemitraan
harmonis dengan para pemangku
5. Menemukan melaksanakan solusi terb
kepentingan kepentingan untuk untuk menghasilk menghasilkan an karya rya PELA'ANAN & !ER$I+E(
yang ang
berkualitas Memberikan
berm erman" an"aat aat
yang
6. Melay Melayan anii den denga gan n ber beror orie ie
memenu memenuhi hi kepuasa kepuasan n pemang pemangku ku
pada kepuasan pemangk
kepen epenti ting ngan an
layanan
dan
yang ang
dila dilaku kuka kan n
9. ers ersik ikap ap proa proakt kti" i" dan dan ce
dengan dengan sepenuh sepenuh hati, transparan, "E!EMPURNAAN & E,+ELLEN+E (
cepat, akurat, dan aman Sena Senant ntia iasa sa mela melaku kuka kan n
upay upayaa
pembaikan di segala bidang untuk menj menjad adii dan dan memb memberi erika kan n yang yang terbaik MA"NA
<. Melakukan perba rbaikan kan menerus 8. Mengembangk Mengembangkan an ino2as
kreati"itas. PERILA"U UTAMA
5
6
Pembagian Seksi dan !abatan 0ungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Pratamaa adalah adalah sebagai sebagai beriku berikutt * Subbag Subbagian ian 'mum 'mum- Seksi Pelayanan Pelayanan- Seksi Pengol Pengolahan ahan ata ata dan $n"orm $n"ormasi asi- Seksi :kstensi"ikasi :kstensi"ikasi- Seksi Seksi Pengaw Pengawasan asan dan Konsultasi Konsultasi (+da 4 Seksi Pengawasan Pengawasan dan Konsultasi) Konsultasi)- Seksi Penagihan- Seksi Pemeriksaan- Kelomp Kelompok ok !abata !abatan n 0ungsio 0ungsional nal Pemeri Pemeriksa ksa Pajak Pajak -danKelompok !abatan 0ungsional Penilai.
Deskr#s# "erja Pa/a Mas#ng 0 Mas#ng B#/ang a( !eks !eks## Pela Pelaa ana nan n
Mempunyai Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan penerbitan produk produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi #ajib Pajak, Pajak, serta serta melaku melakukan kan kerjasa kerjasama ma terdepa terdepan n untuk untuk memberi memberikan kan pelayanan dan berhubungan langsung dengan #a #ajib jib Pajak melalui > empat empat Pelayanan erpadu? atau biasa bias a disingkat P. P.
ugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah * Memberikan Pelayanan Kepada #ajib Pajak berupa *
Pelayanan %omor Pokok #a #ajib jib Pajak (%P#P)
Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pelayanan Penyampaian SP ahunan ahunan
Pelayanan Penyampaian SP Masa PP% dan PPnM, dan PPh
( !eks# !eks# PDI &Pengla &Penglahan han Data Data /an /an In4rma In4rmas#( s#(
Memp Mempun unya yaii tuga tugass melak melakuk ukan an peng pengum umpu pula lan, n, penc pencari arian an,, dan dan pengolahan data, penyajian in"ormasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata
usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan
dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e;SP dan e;0iling, serta penyiapan laporan kinerja.
9
uga ugass poko pokok k dari dari Sek Seksi si P$ P$ ada adalah lah *
Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. keuangan.
Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
Mela Melaks ksan anak akan an pelay pelayan anan an pemi peminj njam aman an data data dan dan peny penyalu alura ran n in"ormasi dalam rangka peman"aatan data perpajakan.
Melaksanakan perekaman dan 2alidasi dokumen perpajakan.
Melaksanakan perbaikan ( updating ).
Mela Melaks ksan anak akan an
pela pelaks ksan anaa aan n
duku dukung ngan an
tekn teknis is
pema peman" n"aa aatan tan
aplikasi e;SP dan :;0iling.
Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.
Melaksanakan penyediaan in"ormasi perpajakan.
Menyusun laporan pertanggunjawapan
5( !u !u Bag# Bag#an an Umum mum
Sesuai Sesuai dengan dengan tugas tugas pokokn pokoknya ya,, Sub agian agian 'mum 'mum mempun mempunyai yai tugas tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub agian 'mum KKP Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas;tugas utamanya untuk menunjang kelancaran tugas menghimpun penerimaan. Sub agian 'mum terdiri dari 1 (tiga) bagian yaitu *
Sub agian Kepegawaian
Sub agian Keuangan
Sub agian umah angga
ugas ugas Pokok Pokok Sub agian agian 'mum adalah *
<
Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari #ajin #ajin Pajak.
Pengurusan surat;surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan.
Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
Penyelengaraa Penyele ngaraan n +dministrasi +dministr asi P1, LP/P, KP4.
Penyusunan encana Kerja dan +nggaran Kementerian7 Lembaga ( K+;KL)
Menyelenggarakan in2entarisasi alat perlengkapan kantor.
/( !eks# !eks# Penga6a Penga6asan san /an "nsultas# "nsultas# I
Mempu Mempuny nyai ai tuga tugass melak melakuk ukan an peng pengaw awasa asan n kepa kepatu tuhan han kewa kewaji jiba ban n perpajakan #a #ajib jib Pajak, bimbingan, himbauan #a #ajib jib Pajak dan kosultasi tekn teknis is perp perpaj ajak akan an,, serta serta anal analisi isiss kene kenerja rja #ajib jib Pajak Pajak dalam dalam rangk rangkaa melakukan intensi"ikasi. 'ntuk menjalankan tugas tersebut, Seksi #askon mempunyai petugas yang diangkat sebagai +ccount epresentati2e.
Mela Melaku kuka kan n Pemb Pembin inaan aan terha terhada dap p #ajib Pajak Pajak dala dalam m rang rangka ka mengamnakna penerimaan negara
e( !ek !eks# s# Penga Penga6as 6asan an /an /an "nsul "nsultas tas## II
Mela Melaku kuka kan n Pemb Pembin inaan aan terha terhada dap p #ajib Pajak Pajak dala dalam m rang rangka ka mengamnakna penerimaan negara
4( !ek !eks# s# Penga Penga6as 6asan an /an /an "ns "nsult ultas# as# III III 7 I$ I$
Mela Melaku kuka kan n Pemb Pembin inaan aan terha terhada dap p #ajib Pajak Pajak dala dalam m rang rangka ka mengamnakna penerimaan negara
g( !eks# !eks# Pemer#ks Pemer#ksaan aan /an /an 4ungs#n 4ungs#nal al emer#ks emer#ksa a ajak ajak
Seksi Seksi pemeri pemeriksaa ksaan n mempun mempunya yaii tugas tugas melaku melakukan kan penyusu penyusunan nan rencan rencanaa pemerik pemeriksaan saan,, pengaw pengawasan asan pelaks pelaksanaa anaan n aturan aturan pemerik pemeriksaan saan,, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta +dministrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
8
ugas Pokok Seksi Pemeriksaan *
Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan
h( !eks !eks## Pen Penag ag#h #han an
Mempunyai Mempunyai tugas melakukan urusan panatausahaa panatausahaan n piutang piutang pajak, kegiata kegiatan n penagi penagihan han akti" akti" ( egura eguran, n, Surat Surat Paksa, Paksa, Sita, Sita, Pemblo Pemblokir kiran, an, Lela Lelang ng,,
penc penceg egah ahan an,,
Peny Penyan ande dera raan an,,
dan dan
pena penagi giha han n
seke seketi tika ka
dan dan
Sekaligus), Sekaligus), penundaan7a penundaan7angsura ngsuran n tunggakan tunggakan pajak, usulan penghapusan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen;dokumen penagihan. 3una menjalankan tugas dan "ungsinya Seksi Penagihan diperkuat oleh !uru Sita Pajak %egara.
Melakukan kegiatan administrasi penagihan
Melakukan Melakukan tindakan tindakan penagihan penagihan akti" seperti penyampaian penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran ekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.
#( !eks !eks## Ekst Eksten ens# s#4# 4#ka kas# s#
Mempun Mempunya yaii tugas tugas melakuk melakukan an pengam pengamatan atan dan panata panatausa usahaan haan potens potensii perpajakan , serta kegiatan ektensi"ikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, berlaku, seperti pemberian %omor Pokok #ajib ajib Pajak ( %P#P %P#P ). Seca Secara ra sede sederh rhan anaa Seks Seksii :kst :ksten ensi si"i "ika kasi si bert bertug ugas as untu untuk k menam menamba bah h juml jumlah ah #ajib Pajak Pajak erda erda"t "tar ar apab apabil ilaa suda sudah h meme memenu nuhi hi kewajiban subjekti" maupun objekti"nya.
Menghimpun Penerimaan %egara melalui kegiatan ekstensi"ikasi perpajakan
8#laah "erja ""P Pratama Makassar !elatan
KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 1 ( tiga ) KKP di Kota Makassar, yang yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu * . appocini /. Makassar 1. Panak anakk kukan ukang g 4. Manggala otal luas wilayahnya mencapai =/.<4 Km/, dengan jumlah penduduk sebanyak 455./6 455./6/ / jiwa jiwa atau atau <=.<98 <=.<98 kepala kepala rumah rumah tangga tangga.. iband ibanding ingkan kan dengan dengan Kota Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 18./ persen luas wilayah Kota Makassar. ari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selat Selatan an meli meling ngku kupi pi seba sebany nyak ak /9.5 /9.56 6 perse persen n jumlah jumlah kelu kelurah rahan an deng dengan an total total penduduk sebanyak 16.< persen atau sebesar 1/.19 persen kepala keluarga di Kota Makassar ari ari luas luas wilaya wilayahny hnya, a, KPP Pratama Pratama Makassa Makassarr Selatan Selatan didomi didominas nasii wilay wilayah ah Kecamatan Manggala yang mencapai 45 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 1/ persen, Kec appocini 6 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya = persen. %amun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.
/
Peran Luas Wilayah Kecaa!an "i KPP Pra!aa Makassar #ela!an
Makassar; 5% Rappocini; 17% Manggala; 46%
Panakkukang; Panakkukang; 32% 32 %
Sumber * adan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar alam +ngka /8/
BAB III PEMBAHA!AN 1. De4# De4#n# n#ss# Paja Pajak k
erdap rdapat at berm bermac acam am;m ;maca acam m batas batasan an atau atau de"i de"ini nisi si tent tentan ang g Dpaja DpajakD kD yang yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah * •
Menurut Pro". r. P. !. +. +driani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan;peraturan umum (undang;undang ( undang;undang)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai membiayai pengeluaran pengeluaran;peng ;pengeluaran eluaran umum berhubung berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
1
•
Menurut Pro". r. &. ochmat Soemitro S&, pajak adalah iuran rakyat rakyat kepada kepada Kas %eg %egara ara berdasa berdasark rkan an undang;undang (yang (yang dapat dapat dipaksa dipaksakan kan)) dengan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. e"inisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut* Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas %egara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya surplusnya digunakan digunakan untuk public sa2ing yang merupakan sumber utama untuk membiayai public membiayai public investment .
•
Sedangkan menurut Sommer"eld ay M., +nderson &erschel M., E rock &orace , pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas; tugasnya untuk menjalankan pemerintahan menjalankan pemerintahan..
Pajak dari perspekti" perspekti" ekonomi ekonomi dipahami dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor pri2at kepada sektor publik . Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kema kemamp mpua uan n indi indi2i 2idu du dalam dalam meng mengua uasai sai sumb sumber er daya daya untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n penguasaan barang dan jasa. jas a. Kedua, Ke dua, bertambahnya berta mbahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara Sementara pemahaman pemahaman pajak dari perspekti" perspekti" hukum hukum menurut menurut Soemitro merupa merupakan kan suatu suatu perika perikatan tan yang yang timbul timbul karena karena adanya adanya undang undang;un ;undan dang g yang yang menyebabka menyebabkan n timbulnya timbulnya kewajiban warga negara negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa
4
dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. ari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang;undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi "iskus sebagai sebagai pengum pengumpul pul pajak pajak maupun maupun wajib wajib pajak pajak sebaga sebagaii pembay pembayar ar pajak. Pajak menurut Pasal angka '' %o 5 ahun <91 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan '' %o./9 ahun /886 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Dkontri Dkontribusi busi wajib kepada kepada negara negara yang terutang oleh oleh orang orang pribad pribadii atau atau badan badan yang yang bersifa bersifatt memaks memaksa a berda berdasar sarkan kan Undang Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. 8aj# ajak
#ajib pajak pajak (# (#P) P) adal adalah ah oran orang g prib pribad adii atau atau bada badan n yang yang menu menuru rutt ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perund perundang ang;ud ;udang angan an perpaja perpajakan kan ditent ditentuka ukan n untuk untuk melak melakuk ukan an kewaj kewajib iban an perp perpaja ajaka kan, n, term termas asuk uk pemu pemung ngut ut paja pajak k atau atau pemotong pajak tertentu.
3. Pengusaha
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau perkerjaannya menhasilkan barang, menimpor barang,
mengekspor
barang,
melakukan
usaha
perdangangan,
meman"aatkan barang tidak berwujud dari luar aerah pabean, melakukan usaha jasa, atau meman"aatkan jasa dari luar aerah Pabean.
=
9. Peng Pengus usah aha a "en "ena a Paj Pajak ak Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan arang Kena Pajak dan atau penyerahan !asa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan 'ndang;undang Pajak Pertambahan %ilai ( '' PP% ) <94 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5
1. Nmr Nmr Pk Pkk k 8aj 8aj# # Pajak Pajak &NP8 &NP8P( P(
biasa disingka disingkatt dengan dengan NP8P adala adalah h nomor Nmr Pkk 8aj# Pajak biasa yang yang dibe diberi rika kan n kepa kepada da waji wajib b paj pajak ak (# (#P) P) sebag sebagai ai sarana sarana dalam dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib perpajakan pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. a. Pe Pen/a n/a4ta 4taran ran Untu Untuk k Men/a Men/aat atkan kan NP8P NP8P •
erdasarkan sistem sel" assessment setiap #ajib Pajak, wajib menda"tarkan diri diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan #ajib #ajib Pajak, untuk diberikan %P#P.
•
Kewa Kewajib jiban an mend menda"t a"tark arkan an diri diri berla berlaku ku pula pula terh terhad adap ap wanita kawin kawin yang yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehe dikehenda ndaki ki secara secara tertuli tertuliss berdas berdasark arkan an perjan perjanjian jian pemisah pemisahan an penghasilan dan harta.
•
#ajib Pa Paja jak k-rang Pribadi Pengusaha ertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib menda"tarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan menda"tarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
•
#ajib #a jib Pajak Pajak -rang -rang Pribad Pribadii yang yang tidak tidak menjala menjalank nkan an usaha usaha atau pekerja pekerjaan an bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang
6
jumlahnya telah melebihi Penghasilan idak Kena Pajak (PKP) (PKP) setahun, setahun, wajib menda"tarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. •
#ajib jib Paja Pajak k -ran -rang g Prib Pribad adii lain lainny nyaa yang yang meme memerl rluk ukan an %P#P %P#P dapa dapatt mengajukan permohonan untuk memperoleh %P#P.
. *un ungs gs## NP NP8 8P •
Sarana dalam administrasi perpajakan. perpajakan.
•
anda pengenal diri atau $dentitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
•
icantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
•
Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
agi +nda yang sudah bekerja pasti rata;rata sudah mempunyai Kartu Pajak atau yang sering disebut dengan %omor Pokok #ajib Pajak atau yang sering disingkat dengan %P#P. %amun hal itu bukan berarti semua orang yang bekerja diwajibkan menda"tar untuk mendapatkan %P#P. Kartu %P#P hanya diwajibkan pada mereka yang mempunyai penghasilan tetap kurang lebih p./.=88.888 per bulannya, sehingga bagi +nda yang berpenhasilan di bawah itu tidak perlu repot; repot dan tidak perlu terbebani oleh Kewajiban pajak penghasilan ini. %amun pertanyaannya apa Sanksi idak Memiliki %omor Pokok #a #ajib jib Pajak (%P#P) bagi mereka yang Fuali"ied berdasarkan peraturan perundang;undangan. perundang;undangan. c. Pelaran Usaha Untuk Pengukuhan P"P
9
•
pengusaha yang dikenakan PP%, wajib melaporkan usahannya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP
•
Pengus Pengusaha aha orang orang pribad pribadii atau atau badan badan yang yang mempun mempunyai yai tempat tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjan kerjanya ya meliput meliputii tempat tempat tingga tinggall atau atau tempat tempat kedudu kedudukan kan,, juga juga wajib meda"tarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
•
Pengus Pengusaha aha kecil kecil yang yang memilih memilih untuk untuk dikuku dikukuhka hkan n sebaga sebagaii PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak)
•
Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto yang telah melampaui batasan yang yang dite ditent ntuk ukan an sebag sebagai ai peng pengus usah ahaa kecil kecil,, wajib wajib mela melapo pork rkan an usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
/.
!anks !anks## 'ang Ber Berhu huung ungan an Dengan Dengan NP8P 7 Pengu Pengukuh kuhan an !eaga# !eaga# P"P.
Ketentuan Ketentuan mengenai mengenai kewajiban kewajiban penda"taran penda"taran Pajak Penghasilan Penghasilan ditentukan ditentukan dalam 'ndang;'ndang %o. 5 ahun <91 entang Ketentuan 'mum an ata Gara Perpajakanan diubah terakhir kali dalam 'ndang;'ndang %o. /9 ahun /886. alam peraturan tersebut ditentukan bahwa %P#P adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
<
diperg diperguna unakan kan sebaga sebagaii tanda tanda pengen pengenal al diri diri atau atau identi identitas tas #ajib ajib Pajak Pajak dalam dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjekti" dan objekti" sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perund perundang ang;un ;undan dangan gan perpaj perpajaka akan n wajib wajib menda"tarkan diri pada kantor irektorat !enderal Pajak yang wilayah kerjanya melipu meliputi ti tempat tempat tingga tinggall atau tempat tempat kedudu kedudukan kan wajib wajib pajak pajak dan kepada kepadanya nya diberikan %P#P. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak menda"tarkan diri untuk diberik diberikan an %P#P %P#P atau tidak tidak melapo melaporka rkan n usahany usahanyaa untuk untuk dikuku dikukuhka hkan n sebaga sebagaii Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan %egara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 bulan dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit / kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Setiap Setiap orang orang yang yang melaku melakukan kan percob percobaan aan untuk untuk melaku melakukan kan tidak tidak pidana pidana menyalahkangunakan atau menggunukan tanpa hak %omor Pokok #ajib Pajak atau atau
Peng Penguk uku uhan han
Peng engusah usahaa
Kena ena
Pajak ajak,,
atau atau
meny enyampa ampaik ikan an
Sura Suratt
Pemberitahuan dan7atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restituti atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama singkat 5 (enam) bulan dan paling lama / (dua) tahun dan denda paling sedikit / (dua ) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan7 atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan7 atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
/8
2. Pengert#an !urat Pemer#tahuan
Surat Pemberitahuan ( SP ) adalah adal ah surat yang oleh #ajib Pajak (#P) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan7atau pembayaran pajak, objek pajak dan7atau bukan objek pajak dan7atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;undangan perpajakan. erdapat erdapat dua macam mac am SP yaitu *
SP Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (bulanan)
SP ahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu ahun Pajak atau agian ahun ahun Pajak.
A. *UN% *UN%!I !I !PT !PT a. 8aj# ajak PPh
Sebagai
sarana
#P
untuk
melaporkan
dan
memper mempertan tanggu ggungj ngjawa awabka bkan n penghi penghitun tungan gan jumlah jumlah pajak pajak yang yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang *
/
;
Pembay Pembayara aran n atau pelu peluna nasa san n pajak pajak yang yang telah telah dilaksa dilaksana naka kan n sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalan satu ahun Pajak atau agian ahun ahun Pajak
;
Peng Pengha hasi sila lan n yang yang merup merupak akan an objek objek pajak pajak dan atau atau buka bukan n objek pajak.
;
&arta da dan kewajiba iban.
;
Pemoto Pemotong7 ng7pem pemung unggut gutan an paja pajak k orang orang atau atau badan badan lain lain dalam dalam ( satu) Masa Pajak.
. Peng Pengus usah aha a "ena "ena Paj Pajak ak
Sebagai
sarana
untuk
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PP% dan PPnM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang *
Peng Pengkr kred edit itan an
Paja Pajak k
Masu Masuka kan n
terh terhad adap ap
Paja Pajak k
Keluaran Pemb Pembay ayar aran an atau atau pelu peluna nasa san n paja pajak k yang ang tela telah h dilaksa dilaksanak nakan an sendir sendirii oleh oleh Pengus Pengusaha aha Kena Kena Pajak Pajak dan7atau dan7atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesua sesuaii deng dengan an kete ketent ntua uan n perat peratur uran an peru perund ndan ang; g; undangan perpajakan. 5. Pemt Pemtn ng g : Pemu Pemung ngut ut Paj Pajak ak
Sebagai
sarana
untuk
mempe memperta rtang nggu gung ngjaw jawab abka kan n dipunggut dan disetorkan
//
melaporkan
pajak pajak yang dipo dipoto tong ng
dan atau atau
B. TEMPA TEMPAT PEN%AMBI PEN%AMBILAN LAN !PT
Setia Setiap p #P haru haruss meng mengam ambil bil sendi sendiri ri "orm "ormul ulir ir SP SP di Kant Kantor or Pelay Pelayan anan an Pajak Pajak ( KPP KPP ), Kant Kantor or Pelay Pelayan anan an Peny Penyul uluh uhan an dan dan Konsultasi Konsultasi Perpajakan Perpajakan ( KP/KP), KP/KP), Kantor Kantor #ilayah #ilayah !P, Kantor Pusat
!P, !P, atau dapat diunduh
dilama aman
itjen
Pajak jak
*
http*77pajak.go.id atau http*77pajak.go.id atau mencetak7 mengandakan 7 "otokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. aslinya.
+. "ETENTUAN TENTAN% PEN'AMPAIAN PEN'AMPAIAN !PT a. Penama#an !PT leh 8P /aat /#lakukan ;
<
Secara langsung ke KPP7KP/P atau tempat lain yang diten ditentu tuka kan n ( rop rop oA, oA, Pojo Pojok k Paja Pajak, k, Mobi Mobill Pajak Pajak Keliling )
<
Melalui pos dengan pengiriman surat atau,
<
eng engan an cara cara lain lain yaitu aitu mela melalu luii peru perusa saha haan an jasa jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat e;"il e;"illi ling ng melal melalui ui peny penyedi ediaa jasa jasa aplik aplikasi asi atau atau +SP (+pplication Ser2ice Pro2ider)
Bukt# ener#maan !PT untuk /#sama#kan ; <
Secara langsung adalah tanda penerimaan surat
/1
<
:;0i :;0ill llin ing g
mela melalu luii
+SP adal adalah ah
bukt buktii
pene peneri rim maan aan
elektronik dan, <
Pos Pos deng dengan an bukt buktii peng pengir irim iman an sura suratt adal adalah ah bukt buktii pengiriman surat dan
<
Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda
penerimaan
surat
. Batas Batas 6aktu 6aktu en ena ama ma#an #an <
SP masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SP Masa PPh Pasal //, PP% PP% dan dan PPn PPnM M yang yang dipu dipung nggu gutt oleh oleh irek irekto torat rat !enderal ea dan Gukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SP SP Masa Masa PPh Pasa Pasall //, //, PP% PP% dan dan PPnM nM yang ang dipunggut oleh endahara paling lama 4 hari setelah Masa Pajak erakhir. 'ntuk #P dengan criteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SP Masa, paling lama /8 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
<
SP ahuna ahunan n Pajak Pajak Pengha Penghasil silan an #ajib Pajak Pajak orang orang Pribadi, Pribadi, paling paling lama 1 (tiga) bulan setelah akhir ahun ahun Pajak, ak,
sed sedangkan
untuk
SP
ahunan
Pajak jak
Penghasilan #ajin Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir ahun ahun Pajak.
/4
D. PEN'AMPAIAN !PT MELALUI ELE"TR)NI" & e
#ajib Pajak Pajak dapat dapat menyamp menyampaik aikan an Surat Surat Pemberi Pemberitah tahuan uan secara secara elektronik (e;0illing) melalui perusahaan +SP yang ditunjuk oleh irektur !enderal Pajak. #ajib Pajak Pajak yang yang telah telah menyam menyampai paikan kan Surat Surat Pemberi Pemberitah tahuan uan secara secara elektronik elektronik (e;0illing), (e;0illing), wajib menyampaikan menyampaikan induk Surat Pemberitahuan Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat #ajib Pajak terda"tar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 4 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Penyam Penyampai paian an Surat Surat Pember Pemberita itahua huan n secara secara elektro elektronik nik dapat dapat dilaku dilakukan kan selama /4 (dua puluh empat) jam sehari dan 6 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
E. !AN"!I TIDA" ATAU TERLAMBAT MEN'AMPAI"AN !PT
SP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda * . SP ahunan ahunan PPh orang pribadi pribadi p 88 ribu /. SP ahuna ahunan n PPh PPh badan badan p p !uta !uta 1. SP SP Mas Masaa PP% PP% p =88 =88 rib ribu u 4. SP SP Masa Masa Lain Lainny nyaa p 88 88 rib ribu u
/=
Pengen Pengenaan aan sanksi sanksi adminis administras trasii berupa berupa denda denda tersebu tersebutt tidak tidak dilaku dilakukan kan terhadap * a. #a #ajib jib Pajak Pajak orang orang Pribadi Pribadi yang telah meninggal meninggal dunia. dunia. b. #a #ajib jib Pajak orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau perkerjaan bebas c. #a #ajib jib Pajak Pajak orang pribad pribadii yang berstatu berstatuss sebagai sebagai warga %egara %egara asing asing yang tidak tinggal lagi di $ndonesia d. entuk entuk 'saha eta etap p yang tidak melakuk melakukan an kegiatan kegiatan lagi di di $ndonesia $ndonesia e. #a #ajib jib Pajak Pajak badan badan yang tidak tidak melakuka melakukan n kegiatan kegiatan usaha usaha lagi tetapi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuaan yang yang berlaku. ". endah endahara ara yang yang tidak tidak melakuk melakukan an pembay pembayaran aran lagi. lagi. g. #a #ajib jib Pajak yang yang terkena terkena bencana bencana,, yang yang ketentuan ketentuanny nyaa diatur diatur dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan atau, h. #a #ajib jib Pajak Pajak lain yaitu #a #ajib Pajak Pajak yang dalam dalam keadaan keadaan antara antara lain * kerusahan missal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antarsuku antarsuku atau kegagalan kegagalan sistem computer administrasi penerimaan %egara atau perpajakan. agi #ajib #ajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SP atau menyampaikan SP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan %egara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar /88B dari pajak yang kurang bayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SP atau menyampaikan SP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan %egara dan
/5
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda didenda paling sedikit (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang kurang bayar dan paling banyak / (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat singkat 1 (tiga) bulan dan paling lama (satu) tahun. Seti Setiap ap oran orang g yang yang deng dengan an senga sengaja ja tida tidak k meny menyam ampai paika kan n SP SP atau atau meny menyam ampa paik ikan an SP SP tetap tetapii isiny isinyaa tida tidak k bena benarr atau atau tida tidak k lengk lengkap ap dan dan dapat dapat merugi merugikan kan %egara, %egara, sehingg sehinggaa dapat dapat menimb menimbuka ukan n kerugi kerugian an pada pada pendap pendapatan atan %egara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (enam) bulan dan paling lama 5 (tahun) dan denda paling sedikit / (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. *. PEMBETULAN !PT
#P dengan kemauan kemauan sendiri sendiri dapat membetulkan membetulkan Surat Pemberitahuan Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat irektur !enderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SP ugi atau SP Lebih ayar paling lama / tahun alam alam hal hal #ajib jib Pajak Pajak memb membet etul ulka kan n send sendiri iri Surat Surat Pembe Pemberit ritah ahua uan n ahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar /B (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampat dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung dihitung penuh (satu) bulan. #alaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan #ajib #a jib Pajak, terhadap t erhadap ketidakbenaran perbuatan #a #ajib jib Pajak tersebut te rsebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila #ajib Pajak dengan kemauan sendiri
/6
mengun mengungka gkapka pkan n ketidak ketidakben benara aran n perbua perbuatan tanya ya tersebu tersebutt dengan dengan diserta disertaii pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar =8B ( seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang kurang dibayar. #alaupun irektur !enderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat irektur !enderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, #ajib #a jib Pajak dengan kesadaran kesadaran tersendiri tersendiri dapat mengungk mengungkapkan apkan dalam laporan laporan tersendiri tersendiri tentang tentang ketidakbena ketidakbenaran ran pengisian pengisian Surat Pemberitahu Pemberitahuan an yang yang telah telah disamp disampaika aikan n sesuai sesuai keadaan keadaan yang yang sebena sebenarny rnya, a, yang yang dapat dapat mengakibatkan * a. Pajak;pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih
kecil. b. ugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih
besar.
%. Batas 8aktu Pemaaran Pajak
Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing;masing jenis pajak, paling lama = (lima belas) hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak. atas atas waktu waktu pembay pembayaran aran untuk untuk kekura kekuranga ngan n pembay pembayaran aran pajak pajak berdasarkan SP ahunan ahunan paling lama sebelum SP disampaikan.
H. !anks# "eterlamatan Pemaaran Pajak
/9
+tas keterlambatan keterlambatan pembayaran pembayaran pajak, dikenakan dikenakan sanksi sanksi denda administrasi bunga /B (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.
BAB I$ PELA"!ANAAN P"L 1( Deskr#s# Deskr#s# "eg#atan "eg#atan Praktek Praktek "erja "erja Laangan Laangan
Praktek Praktek kerja lapangan lapangan yang dilaksanaka dilaksanakan n oleh penulis penulis berlangsung berlangsung dari tanggal tanggal /=September /=September ; /=%opember /=%opember /84. Pelaksanaan Pelaksanaan PKL dimulai dimulai dari hari senin sampai jumat, dengan jam j am kerja dimulai pukul 86.18 H 6.88 #$+. #$+. Kegiatan yang dilakukan selama PKL, yaitu * 1$ Mengarsipkan Pajak erutang erutang dan Piutang Pajak ke dalam "ail $nduk. 2$
Menyortir SP Masa * PPh pasal 4 (/) , PPh pasal /7/5, PPh pasal /1, #ajib Pajak adan dan #ajib Pajak -rang Pribadi ( #P-P ) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
/<
2( "eg#at "eg#atan an ang ang D#laks D#laksan anaka akan n
Penataan dokumen keuangan terdiri atas kegiatan pemindahan, pendataan, pemindaian, pengelompokkan, penyimpanan serta pembuatan da"tar. Kegiatan pemindahan terdiri atas pemindahan dari ruang kerja bagian pelayanan lantai ke bagaian pengarsipan di lantai 1 untuk diarsipkan. Kegiatan penyimpanan terdiri atas penyimpanan di dalam boks arsip, dan di dalam dalam rak atau roll roll opeck. opeck. Penyimp Penyimpana anan n dilaksa dilaksanak nakan an secara secara beruru berurutan tan mengikut %P#P badan maupun orang pribadi (-P). %P#P badan maupun -rang Pribadi (-P) dapat dibedakan dengan kode * a. 88, 8, 8/, 81 adalah adalah %P#P %P#P badan badan Sebaga Sebagaii contoh contoh * 88.58 88.58.6< .6<8.< 8.<;98 ;98=.8 =.888, 88, 8.911 8.911.88 .88=.8 =.8;; %$
98=.888, 8/.<
=. "eg#a g#atan P"L Har# : Tgl
/=;+gus;/84 /5;+gus;/84 /6;+gus;/84 /9;+gus;/84 /<;+gus;/84 8;Sep;/84 8/;Sep;/84
"E%IATAN Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan. Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
18
/7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5, /7/5,
81;Sep;/84 84;Sep;/84 8=;Sep;/84 89;Sep;/84 8<;Sep;/84 8;Sep;/84 ;Sep;/84 /;Sep;/84 =;Sep;/84 5;Sep;/84 6;Sep;/84 9;Sep;/84
Har# : Tgl
<;Sep;/84 //;Sep;/84 /1;Sep;/84 /4;Sep;/84 /=;Sep;/84 /5;Sep;/84 /<;Sep;/84 18;Sep;/84
Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
"E%IATAN Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
1
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
8;Sep;/84 8/;-kt;/84 81;-kt;/84 85;-kt;/84 86;-kt;/84 89;-kt;/84 8<;-kt;/84 8;-kt;/84 1;-kt;/84 4;-kt;/84 =;-kt;/84
Har# : Tgl
5;-kt;/84 6;-kt;/84 /8;-kt;/84 /;-kt;/84 //;-kt;/84 /1;-kt;/84 /4;-kt;/84 /6;-kt;/84
Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
"E%IATAN Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
1/
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
/9;-kt;/84 /<;-kt;/84 18;-kt;/84 1;-kt;/84 81;%op;/84 84;%op;/84 8=;%op;/84 85;%op;/84 86;%op;/84 8;%op;/84 ;%op;/84
Har# : Tgl
/;%op;/84 1;%op;/84 4;%op;/84 6;%op;/84 9;%op;/84 <;%op;/84 /8;%op;/84 /;%op;/84
Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
"E%IATAN Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
11
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5, Pasal /7/5, /7/5,
/4;%op;/84 /=;%op;/84
Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal /7/5, /7/5, PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan Menyor Menyortir tir SP Masa * PPh Pasal Pasal 4 (/), (/), PPh Pasal /7/5, /7/5, PPh Pasal //,/1, PP%, SSP dan Mengarsipkan
BAB $. HA!IL PELA"!ANAAN
Setelah Setelah melaks melaksana anakan kan PKL, PKL, penuli penuliss dapat dapat menget mengetahu ahuii dan menger mengerti ti apakah "ungsi %omor Pokok #ajib Pajak (%P#P), baik %P#P Pribadi maupun adan, dalam ukuran masa (bulan) dan tahunan dan %P#P adalah sarana dalam administrasi admin istrasi perpa perpajakan jakan yang yang diperg diperguna unakan kan sebagai sebagai tanda tanda pengen pengenal al diri diri atau identi identitas tas wajib wajib pajak pajak dalam dalam melaks melaksana anakan kan hak dan kewajib kewajiban an perpaja perpajakan kanny nyaa mana manaka kala la SP SP adal adalah ah surat surat yang yang oleh oleh #ajib Pajak Pajak (# (#P) P) digu diguna naka kan n untu untuk k melaporkan penghitungan dan7atau pembayaran pajak, objek pajak dan7atau bukan objek objek pajak pajak dan7ata dan7atau u harta harta dan kewajib kewajiban an sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratu peraturan ran perundangan;undangan perpajakan. perpajakan. an disamping itu penulis juga dapat mengetahui apa sebenarnya "ungi pajak bagi %egara, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. anpa anpa
14
pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya meliputi * . Pemb Pemban angu guna nan n saran saranaa umum umum Sepe Seperti rti 0asi 0asilit litas as dan dan $n"ra $n"rastr struk uktu tur r mulai dari jalan;jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit7puskesmas. /. Perta rtahanan
dan
Keamanan
mulai
dari
bangunan,
senjata jata,,
perumahan sampai gaji;gajinya. 1. Subsid Subsidii pangan pangan dan dan aha ahan n akar akar Minya Minyak k 4. Kelesta Kelestarian rian Ling Lingkun kungan gan hidu hidup, p, buday budayaa =. ana Pemilu, transportasi masal dan lain;lain
0ungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. engan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. aik tujuan paja k maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. ujuan masyarakat inilah yang menjadi "alsa"ah bangsa dan negara. -leh karena itu tujuan dan "ungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan "ungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Maka sebagai salah satu pendapatan %egara yang paling besar, pajak memiliki beberapa "ungsi dan peranan yang cukup 2ital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa "ungsi pajak yaitu* •
0ung 0ungsi si paja pajak k yang ang pert pertam amaa adal adalah ah seba sebaga gaii "ung "ungsi si angg anggar aran an atau atau penerimaan (budgetair)* pajak merupakan salah satu sumber dana yang diguna digunakan kan pemerin pemerintah tah dan berman berman"aat "aat untuk untuk membiay membiayai ai pengel pengeluar uaran; an;
1=
pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada +P%. 0ungsi 0ungsi pajak yang kedua adalah adalah sebagai "ungsi "ungsi mengatur mengatur (regulerend) (regulerend) *
•
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Gontohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras. 0ungsi pajak yang ketiga adalah sebagai "ungsi stabilitas * pajak sebagai
•
penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan; kebijakan pemerintah. Gontohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan in"lasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih e"isien dan e"ekti". 0ung 0ungsi si pajak pajak yang yang keem keempa patt adal adalah ah "ung "ungsi si redist redistri ribu busi si pend pendap apat atan an *
•
penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
BAB $I PENUTUP 1. "e "es# s#m mul ulan an
ari lapora laporan n ini, ini, penuli penuliss dapat dapat mengam mengambil bil beberap beberapaa kesimpu kesimpulan lan sebaga sebagaii berikut * Selama melaksanakan kegiatan Praktek kerja $ndustri (P+K:$%) saya dapat menarik kesimpulan diantaranya * I
KPP KPP Pratam Pratamaa Maka Makassa ssarr Sela Selatan tan mena menang ngan anii khus khusus us wajib wajib pajak pajak yang yang kriteria pajaknya berskala kecil.
15
I
KPP KPP Pratam Pratamaa Maka Makassa ssarr Sela Selatan tan mener menerap apka kan n siste sistem m perp perpaja ajaka kan n yang yang diikat dengan standar etika yang kuat untuk menghasilkan birokrasi perpajakan yang bersih, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat dan demi meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan..
I
Kegiat Kegiatan an P+K: P+K:$% $% sang sangat at berma berma"aat "aat bagi bagi siswa siswa sebagai sebagai medi mediaa untuk untuk memperkenalkan dunia kerja secara nyata
2. !aran
Untuk P#hak Instans# *
I
Sebaik Sebaiknya nya prakt praktika ikan n ditempa ditempatka tkan n pada pada beberap beberapaa bagian bagian agar agar praktik praktikan an memperoleh lebih banyak pengetahuan.
I
Seba Sebaik ikny nyaa kegi kegiata atan n yang yang diberi diberika kan n berh berhub ubun unga gan n deng dengan an juru jurusan san dan disiplin ilmu yang sesuai dengan praktikan.
Untuk P#hak !eklah •
Sebelu Sebelum m melaku melakukan kan kegiata kegiatan n PKL sebaikny sebaiknyaa mahasi mahasiswa swa 7 pelajar pelajar,, memp empelaj elajar arii seg segala ala hal yang ang ada ada di tem tempat pat PKL PKL, agar agar lebi lebih h mempermudah untuk menyesuaikan diri.
Untuk Pem#m#ng !eklah •
an buat pembimbing sebaiknya memonitoring para siswa di dunia $ndustri sebulan sekali Karena dapat mengetahui kendala;kendala dan masaalah yang di hadapi oleh siswa dalam menjalani kegiatan PKL ini.
16
DA*TAR PU!TA"A
pustaka;2irtual.blogspot.com7/8/77pengertian;pajak;ahli;undang;undang.htm pustaka;2irtual.blogspot.com7/8/7 7pengertian;pajak;ahli;undang;undang.htmll http*77www.nusahati.com7/817857pajak;apa;man"aat;dan;"ungsinya7
19
&P*77###.P+!+K.3-.$7G-%:%7'%'K;+P+;+J+;P+!+K
LAMPIRAN 1. RUAN% RUAN% BER" BER"A! A! DAN DAN PEN% PEN%AR! AR!IP IPA AN
1<
2. "ARTU NP8P
48
3. !URA !URAT T !ET !ET)R )RAN AN PA PAA" A"
9. !PT MA!A MA!A PPH PA!AL 21:2> 21:2>
4
=. !PT !PT TAHUNA HUNAN N 1?? 1??@! @!! !
4/
