Kerangka Acuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Final

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN MASTERPLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN ANGGARAN 2013 1. Latar Belakang

: Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan

yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat,(iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (v) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kabupaten Padang Lawas sebagai Kabupaten Pemekaran merupakan salah satu Kabupaten yang banyak mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan PAD bagi Kabupaten Padang Lawas. Tetapi faktanya masih banyak juga masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas terutama di daerah perkebunan. Sehingga diperlukan masterplan (rencana induk) penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera.

2. Maksud dan Tujuan

: Maksud

penyusunan Kemiskinan adalah:

masterplan

Penanggulangan

 memberikan gambaran umum dan menginformasikan 1


data tentang Lawas.

Kemiskinan

di

Kabupaten

Padang

Tujuan penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan adalah;  mengambarkan kondisi umum tentang Kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas kepada pemerintah dan masyarakat luas  Mencari formula untuk dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas sehingga menjadi referensi bagi dinas terkait untuk melaksanakan program/kegiatannya. 3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai terkait penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan adalah:  Tercapainya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas sehingga terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera;

4. Lokasi Kegiatan

: Lokasi

5. Sumber Pendanaan dan perkiraan biaya

: Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Kas

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen/Pe ngguna Anggaran

: Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

7. Referensi Hukum

: 1. Undang-undang

pelaksanaan penyusunan Penanggulangan Kemiskinan berada Kabupaten Padang Lawas.

masterplan di wilayah

Daerah/APBD Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Padang Lawas. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi adalah Rp: 192,637,500,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah). ARIANTO IMAM SITOMPUL, ST Nip. 19800606 201001 1 023 Satuan Kerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara; 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin;

tentang tentang Provinsi tentang

2


4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

8. Data Dasar

: Data fisik :

  9.

Lingkup Kegiatan

Data Rencana Tata Ruang Wilayah Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka

Kabupaten

: Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan

masterplan Penanggulangan Kemiskinan Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Kabupaten

a. Inventarisasi Data Primer; b. Inventarisasi Data Sekunder; c. Pembuatan Pelaporan dengan tahapan Pelaporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan; d. Presentasi Pelaporan dengan tim teknis yang terkait sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. 10. Keluarankeluaran

: Melalui

penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas akan dihasilkan produk dengan penjabaran sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan Dalam buku Laporan Pendahuluan berisi rencana kerja tim konsultan meliputi persiapan teknis seperti perumusan substansi secara garis besar, penyiapan checklist data, penyiapan metode pendekatan, rencana kegiatan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Laporan dibuat dengan format kertas A4, digandakan sebanyak 11 (sebelas) buku. 2. Laporan Antara : Laporan antara berisi : Muatan Data Informasi yang harus dijabarkan berupa analisia sintesa dan konsep analisa akan masterplan Penanggulangan Kemiskinan dicetak pada kertas A4 dan digandakan sebanyak 11 (sebelas) buku. 3. Laporan Akhir Buku Laporan Akhir ini merupakan hasil koreksi Laporan Antara oleh PPTK bidang yang bersangkutan yang kemudian selanjutnya dibahas melalui seminar/paparan dengan Badan/Dinas untuk mendapatkan masukan dari dinas terkait sebagai finalisasi Laporan Akhir. • Dokumen masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas, dicetak pada kertas A4 dan digandakan sebanyak 11 3


•

11. Tahapan Kegiatan

(sebelas) buku. CD Laporan Semua Laporan yang dikeluarkan oleh Konsultan dalam bentuk softcopy dan data visual disimpan dalam format CD dan CD Pelaporan ini digandakan sebanyak 10 (sepuluh) keping.

: Proses

Penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 1. Kegiatan Persiapan Kegiatan persiapan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi maupun teknis baik di pihak pemberi dan penerima pekerjaan. Bagi pihak yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki persiapan administrasi dan teknis untuk melakukan survey, jadwal dan bentuk data atau informasi yang dibutuhkan; 2. Kegiatan Pengumpulan Data untuk mengumpulkan data awal terkait dengan Penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan; 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan yaitu laporan yang berisi pendekatan/metodologi yang digunakan untuk menyusun substansi masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas serta rencana kegiatan yang akan dilakukan (time schedule), mekanisme/manajemen pelaksanaan pekerjaan dan tenaga ahli; Kegiatan Penyusunan Laporan Antara yaitu laporan yang berisi Dokumen Data Informasi yang harus dijabarkan berupa analisia sintesa dan konsep analisa akan masterplan Penanggulangan Kemiskinan dicetak pada kertas A4 dan digandakan sebanyak 5 (lima) buku dan dokumen asli sebanyak 1 (satu) buku. 4. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan akhir yaitu tahap laporan draft akhir dalam bentuk buku yang telah dipresentasikan/diseminarkan dan telah dilakukan perbaikan (revisi) sesuai dengan berita acara hasil diskusi.

12. Jadwal Kegiatan dan Struktur Organisasi

:

Jadwal kegiatan pekerjaan Penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas meliputi :  Penyusunan Laporan Pendahuluan;  Penyusunan Laporan Antara;  Penyusunan Laporan Akhir.

4


Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas secara teknis diselesaikan dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK)

NO

1 2 3 4

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN BULAN KE V I II III IV URAIAN MINGG MINGG MINGG MINGG MINGG PEKERJAAN U KE U KE U KE U KE U KE 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 TAHAPAN PERSIAPAN PENDAHULUAN PERSIAPAN DAN KEGIATAN SURVEY LAPORAN DRAFT ANTARA LAPORAN AKHIR

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran

: Tidak Ada

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

: 1.

15. Lingkup Kewenangan Pemrakarsa Kegiatan

: 1.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

: Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

17. Personil

: Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi;

Kenderaan yang diperlukan untuk mobilisasi personil dan peralatan ke lokasi; 2. Peralatan untuk keperluan kantor selama pelaksanaan kegiatan antara lain : komputer/software, printer, media sarana presentasi. Menyediakan surat pengantar ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan; 2. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender

5


1. TENAGA AHLI a. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan (team leader) 1 orang Disyaratkan sarjana strata dua (S2) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi Pembangunan dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 5 (lima) tahun; b. Tenaga Ahli bidang Perencanaan Wilayah 1 orang Disyaratkan sarjana strata 2 (S2) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Bidang Perencanaan Wilayah dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 3 (tiga) tahun; c. Tenaga Ahli Bidang Sosiologi 1 orang, disyaratkan Sarjana strata 2 (satu) bidang Sosiologi lulusan Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidangnya. 2. TENAGA TEKNIS a. Asisten Tenaga Ahli bidang sosial 1 orang, disyaratkan Sarjana strata 1 (satu) sosial lulusan Universitas/Perguruan Tinggi dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidangnya; b. Asisten Tenaga Ahli bidang Ekonomi 1 orang Diisyaratkan sarjana strata 1 (S1) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Bidang Ekonomi dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 3 (tiga) tahun c. TENAGA PENUNJANG a. Tenaga Staf Administrasi/Keuangan : 1 orang Pendidikan minimal Diploma III (D-III) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang administrasi; b. Tenaga Pesuruh : 1 orang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan pengalaman sekurangkurangnya 1 (satu) dibidangnya. 18. Produksi Dalam Negeri 19. Persyarata

: Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini

harus dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultan lain 6


Kerjasama

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas; b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas; c. Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas.

20. Pedoman Pengumpula n Data Lapangan

: Pengumpulan

21. Alih Pengetahuan

: Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban

data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada; b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi; c. Menghormati kearifan lokal; d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempatdan instansi terkait untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas.

7

Kerangka Acuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Final

Recommend Documents