KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PENDAHULUAN 1.1. Umum Sektor pariwisata pada umumnya dijadikan unggulan bagi Penerimaan Asli Daerah pemerintah daerah. Sektor ini diandalkan karena dapat memacu sektor lainnya, seperti peningkatan bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan, per-bank-an, dan peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, serta perikanan. Namun demikian, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah, pengembangan objek dan kawasan wisata tidak mengenal istilah daya dukung dan daya lenting lingkungan hidup sehingga keadaannya menjadi rusak dan secara perlahan tidak lagi diminati wisatawan. Salah satu solusi untuk memantau dan meningkatkan motivasi dalam pengelola objek dan kawasan wisata, dipandang perlu adanya sistem sertifikasi kawasan wisata sebagai bentuk jaminan pelayanan kepada konsumen. 1.2. Latar Belakang 1.2.1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Detail Engineering Design (DED) Dan Amdal Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Kota Bandung. 1.2.2. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pariwisata Bandung, kegiatan Pembanguan pusat bimbingan / konseling bagi eks penyandang penyakit sosial. Pekerjaan Belanja Jasa Penyedia jasa Perencanaan Kode Rekening: 1.13.1.13.01.20.02.5.2.2.21.02. Pengesahan DPA Tanggal 8 Pebruari 2010. 1.2.3. Untuk penyelenggaraan Kegiatan dimaksud, dibentuk Pengelola Kegiatan sebagai berikut : a. Pemberi Tugas Pemberi Tugas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran. b. Pengelola Administrasi Kegiatan (Pelaksana Administrasi) 1. Pelaksana Administrasi Kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi Perencanaan Penyedia jasaDetail Engineering Design (DED). 2. Pelaksana Administrasi Kegiatan adalah Staf Kegiatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Pelaksana Administrasi Kegiatan bertanggung jawab secara operasional kepada Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung. c. Pengelola Keuangan Kegiatan Bendaharawan Kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan penyelenggaraan Kegiatan Detail Engineering Design (DED) Dinas Sosial Kota Bandung pada setiap tahap penyelenggaraan, baik di tingkat program maupun di tingkat operasional. Bendaharawan Kegiatan ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Bandung. Bendaharawan Kegiatan bertanggung jawab secara operasional kepada Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung. d. Pelaksana Teknis Kegiatan 1. Pelaksana Teknis Kegiatan berfungsi membantu Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan pengelolaan teknis pada setiap tahap penyelenggaraan, baik tingkat program maupun di tingkat operasional termasuk pengesahan Berita Acara Kemajuan PekerjaanPengelola Teknis Kegiatan adalah unsur dari Dinas Sosial Kota Bandung. 2. Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dan secara operasional kepada Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung. 1.2.4. Panitia Seleksi Pengadaan Jasa Penyedia jasa Dalam penyelenggaraan Pengadaan Jasa Penyedia jasaPerencana, Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Panitia Seleksi. Tugas dan wewenang Panitia Seleksi Penyedia jasa sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahan perubahnnya 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Kegiatan ini adalah untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan dan memberikan kerangka arah pembangunan fisik Obyek wisata, serta dengan Rencana pembangunan ini selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Boalemo sebagai kota Idaman yang Produktif dan mandiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun kajian Amdal bagi pembangunan konstruksi fisik Obyek wisata bahari bolihutuo di Kabupaten Boalemo sebagai sarana yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan Hasil Kegiatan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dalam pembangunan Obyek wisata nanti.
1.4. Lingkup Kegiatan dan Pekerjaan Lingkup Kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan obyek wisata ini yaitu :
dalam Penyusunan Amdal
adalah merencanakan pedoman teknis, sarana dan prasarana, melaksanakan Kajian Amdal, bagi Perencanaan Fisik gedung . Dimana rencana Lokasinya di daerah Rancacili, Kel. Derwati, Kec. Rancasari Kota Bandung 1.4.3. Lingkup pekerjaan Detail Engineering Design (DED) 1) Survey atas lokasi yang diperuntukan bagi panti,pengukuran, pemetaan dan penelitian atas struktur tanah yang meliputi kepadatan tanah, sumber air dan kelayakan lokasi untuk dijadi kan Pusat Bimbingan/Konseling. 2) Penyusunan DED, yang meliputi pembuatan rancangan Pra design, rancangan Arsitektur, rancangan Mekanikal Elektrik, penyusunan RAB dan DOKUMEN SELEKSI, penyusunan gambar prespektif animasi dan pembuatan maket dengan memperhatikan aspek-aspek legalitas, peruntukan bangunan dan tingkat pertumbuhan social budaya masyarakat. 3) Pembuatan Gambar Prespektif dan animasi, sebagaibahan presentasi kepada pemerintah pusat dan walikota. 4) Pembuatan Maket, untuk dapat memberikan gambaranbentuk fisik dari Pusat Bimbingan/Konseling yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas dan kepada para pemangku kepentingan (steakholder). 5) Penyusunan laporan akhir 1.4.4. Lingkup pekerjaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) a) Sosialisasi dengan masyarakat sekitar berkenaan dengan akan dibangunnya Pusat Bimbingan/konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial. b) Kajian Amdal, yang berkaitan dengan potensi pengaruh dari berdirinya Pusat Bimbingan/Konseling bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. c) Perencanaan yang selaras dengan potensi kota Bandung sebagai pusat pariwisata, pusat pendidikan, pusat budaya dan pusat pemerintahan; d) Perencanaan yang akan mewujudkan berdirinya Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang penyakit Sosial sebagai Panti Terpadu Pertama di Indonesia.; e) Melaksanakan public hearingdengan masyarakat setempat, muspida, aparat kewilayahan, maupun pemangku kepentingan. f) Melaksanakan pembahasan amdal dengan komisi amda l sampai mendapatkan surat rekomendasi pengesahan amdal.
1.5. Dasar Hukum: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Praktek Monopoli dan
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 4. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung; 5. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 6. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 7. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 9. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 10. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; 11. Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya. 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat. 15. Peraturan Walikota Bandung No. 543 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemerintah KotaBandung. KEGIATAN PERENCANAAN Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyediajasa perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara lingkup tugasnya yaitu: A. Perencanaan DED 1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data-data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana dan pengujia n struktur bangunan), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK dan konsultasi dengan unsur Pemerintahan setempat. 2. Penyusunan Pra-Rencana seperti rencana tapak, prarencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya dan mengurus perijinan sampai mendapat keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Kota . 3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : a.Rencana arsitektur beserta uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas; b.Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; c.Perkiraan biaya Pelaksanaan Konstruksi. 4. Penyusun Rencana Detail antara lain membuat : a.Gambar-gambar detail struktur yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui; b.Rencana Kerja dan Syarat-syarat; c.Rincian volume pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi ; d.Laporan akhir perencanaan. 5. Mengadakan persiapan pelelangan, yaitu membantu Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung dan Panitia lelang dalam menyusun dokumen lelang serta pelaksanaan pelelangan fisik konstruksi. 6. Membantu panitia lelang pada waktu penjelasan pekerjaan, menyusun dokumen lelang yang sama apabila terjadi lelang ulang 7. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaankonstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : a.Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan;
b.Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalanyang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi; c.Memberikan saran-saran, pertimbangan, rekomendasi bahan;
tentang penggunaan
d.Melakukan pengawasan berkala B. KAJIAN AMDAL Untuk menyusun Dokumen AMDAL penyedia jasa harus mengikuti proses dan lingkup tugas yang harus dilaksanakan dengan berped oman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis dalam prosedur Kajian AMDAL yang berlaku, meliputi : a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan/gedung yang ada termasuk melakukan survey lapangan dan membuat dokumentasi kondisi eksisting lapangan, konsultasi dengan pemerintah daerah setempat maupun pemerintah daerahlainya yang terkait dengan fungsi dan kinerja gedung. b. Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat melaluimedia cetak maupun media elektronik ( Radio ). c. Melaksanakan Public Hearing dengan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat, Muspida, Aparat kewilayahan, maupun steak holder lainya. d. Penyusunan Konsep Pra Amdal seperti melakukan kajian dan analisa kondisi eksisting lingkungan/kawasan, mencakup kajian dan analisa udara, air, tanah, sosial dll terkait dokumen lingkungan lainya. e. Melaksanakan pembahasan dokumen pra Amdal dengankomisi Amdal. f. Melaksanakan revisi/penyempurnaan hasil dari Pra -Amdal menjadi dokumen Amdal. g. Melaksanakan Pembahasan Amdal dengan komisi Amdal sampai mendapatkan surat rekomendasi pengesahan Amdal.
III. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PERENCANA A. Penyedia jasa perencana bertanggung jawab secaraprofesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesional yang berlaku. B. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa perencana Minimal yaitu :
1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar. 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasikan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan Gedung Negara. IV. BIAYA Besarnya biaya untuk pekerjaan ini mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara serta Keputusan Walikota Bandung Nomor : 027/Kep.595-Bagumpal/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan Bangunan Negara yang dilakukan oleh penyedia jasa perencana secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. Besarnya biaya perencanaan dihitung berdasarkan nilai total keseluruhan bangunan. Penggunaan biaya perencanaan selanjutnya diatur sebagi berikut : a. Biaya perencanaan dibebankan pada perencanaan kegiatan yang bersangkutan.
biaya
untuk
komponen
kegiatan
b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bandung. c. Untuk biaya perencanaan ditetapkan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standard), besarnya biaya perencanaan dihitung secara orang bulan (man monThn) dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. d. Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya : 1. Honorarium Tenaga Ahli 2. Materi dan penggandaan laporan 3. Sewa kendaraan 4. Biaya rapat-rapat
5. Pajak dan iuran daerah lainnya. e. Pembayaran biaya penyedia jasa perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan. B. Sumber Pendanaan Kegiatan Sumber dana Kegiatan ini adalah dari APBD Kota Bandung TA.2010 melalui DPA SKPD Dinas Sosial Kota Bandung Nomor Rekening : 1.13.1.13.20.01.5.2.2.21.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.080.000.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) V. KELUARAN (OUTPUT) 24.4. Berdasarkan pengarahan penugasan yang diberikan dan Kerangka Acuan Kerja ini, Penyedia jasa Perencana diMinimalta untuk menyampaikan keluaran dengan tahapan sebagai berikut : A. Tahap Konsep Rencana Teknis 1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konseprencana organisasi, jumlah dan kualitas tim perencana, metoda pelaksana an dan tanggungjawab waktu perencana 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk programruang, organisasi hubungan ruang dll. 3. Laporan data dan informasi lapangan dll. B. Tahap Pra-rencana Teknis 1. Gambar-gambar Rencana Tapak; 2. Gambar-gambar Pra-rencana Bangunan; 3. Perkiraan Biaya Pembangunan; 4. Garis Besar Rencana Kerja dan Syarat-syarat; 5. Hasil Konsultasi Rencana dengan Pemda setempat. C. Tahap Pengembangan Rencana 1. Gambar Pengembangan Sebagian Rencana Arsitektur dan Struktur; 2. Uraian sebagian Konsep Rencana dan Perhitungan yang diperlukan; 3. Draft Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4. Draft Rencana Kerja dan Syarat-syarat (DOKUMEN SELEKSI);
D. Tahap Rencana Detail 1. Gambar Rencana Teknis sebagian Bangunan ; 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (DOKUMEN SELEKSI); 3. Spesifikasi teknis; 4. Rencana Kegiatan dan Volume Pekerjaan (BQ); 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 6. Spesifikasi Teknis Pekerjaan. E. Tahap Pelelangan 1. Dokumen lelang. 2. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan; 3. Laporan Bantuan Teknis dan Administrasi pada waktu pelelangan. F. Tahap Pengawasan Berkala Laporan Pengawasan berkala. VI. KRITERIA A. KRITERIA UMUM Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasaperencana seperti yang dimaksud pada disesuaikan
KAK
harus
memperhatikan
kriteria
umumbangunan
berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. MenjaMinimal bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan b. MenjaMinimal bangunan dimanfaatkan sesuai denganfungsinya c. MenjaMinimal keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
a. MenjaMinimal terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dan budaya daerah,sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya) b. MenjaMinimal terwujudnya tata ruang hijau yang dapat keseimbangan dan keselarasan bangunan terhadap lingkungannya.
memberikan
c. MenjaMinimal bangunan gedung dibangun dan dimanf aatkan dengan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkung an. 3. Persyaratan Struktur Bangunan a. MenjaMinimal terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia b. MenjaMinimal keselamatan pemakai dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangun an. c. MenjaMinimal kepentingan pemakai dari kehilanganatau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur d. MenjaMinimal perlindungan property lainnya dari disebabkan oleh kegagalan struktur.
kerusakan fisik yang
4. Persyaratan Sanitasi dalam bangunan : a. MenjaMinimal tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. b. MenjaMinimal terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan. c. MenjaMinimal upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik. 5. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara MenjaMinimal terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedungsesuai dengan fungsinya. 6. Persyaratan Pencahayaan MenjaMinimal terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. B. KHUSUS
Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifikasi berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya : 1. Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada 2. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunandan lingkungan 3. Solusi dan batasan-batasan konstektual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi, klimatologi dan lain-lain. VII. AZAS-AZAS Selain dari kriteria di atas di dalam melaksanakan tugas penyedia jasa perencana hendaknya memperhatikan azas-azas sebagai berikut : a. Bangunan Negara hendaknya fungsional, efisien, menarik dan tidak berlebihan b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan kepada kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknis dan fungsi sosial bangunan. c. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin. d. Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan bisa dimanfaatkan secepatnya. e. Bangunan Negara hendaknya ikut meningkatkan kualitas lingkungan lokasinya.
VIII. PROSES PERENCANAAN a. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diMinimalta dalam proses perencanaan, Penyedia jasa Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan dan Tim teknis serta pihak pemakai (user) sampai diperoleh persetujuan. b. Dalam pertemuan berkala tersebut akan ditentukan produk yang harus dihasilkan Penyedia jasa Perencana sesuai dengan pengarahan dari Pemberi Tugas dan Tim Pengelola Teknis berdasarkan standar hasil perencanaan. c. Dalam pelaksanaan tugasnya perencana harus selalu mempertimbangkan bahwa waktu pelaksanaan tugas adalah mengikat.
d. Waktu proses perencanaan ditentukan selama Seratus delapan puluh (180) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (time schedule) terlampir). IX. MASUKAN (INPUT) A. INFORMASI 1. Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yan g diberikan oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung termasuk melaluiKerangka Acuan Kerja ini. 2. Penyedia jasa perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung, maupun yang dicari sendiri kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab penyedia jasa peren cana. 3. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut : a. Informasi tentang lahan, meliputi : Kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas dan topografi Kondisi tanah Keadaan air tanah Peruntukan tanah Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauandan lain-lain. b. Pemakai Bangunan : Jumlah kapasitas pemakai Kegiatan utama, penunjang, pelengkap. c. Kebutuhan bangunan : Fungsi ruang harus mencakup : Gedung sekretariat sekurang-kurangnya mencakup ruang : 1. Sekretaris / TU 2. Ruang Tamu 3. Ruang Rapat
4. Ruang Kepala UPTD 5. Ruang untuk Mitra Kerja PUSKESOS 6. Ruang Galeri Karya PMKS 7. Ruang Kelas 8. Lab Komputer 9. Perpustakaan 10. Kamar Mandi 11. Dapur 12. Mushola 13. Gudang a) Gedung Poliklinik Berfungsi sebagai penanganan pertama bagi PMKS yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental termasuk untuk kekurangan gizi. Sekurang-kurangnya mencakup : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksa 3. Ruang Konsultasi 4. Ruang Penyimpanan obat/peralatan kesehatan 5. Ruang Istirahat Petugas Medis 6. Ruang Rapat 7. Ruang Rawat sementara dan fasilitas pendukung lainnya 8. Musholla 9. Kamar Mandi 10. Dapur 11. Ruang Isolasi, dll d) Gedung WoDokumen Seleksihop
Berfungsi sebagai sarana pemberian pendidikan dasardan ketrampilan serta pengembangan dan penyaluran Minimalat dan bak at, sekurangnya terdiri dari: 1. Gudang Peralatan 2. Ruangan Kelas Teori 3. Ruang Praktek/bengkel (warung, otomotif, menjahit, elektronik, memasak, sablon, pertukangan, tukang besi, salon, studio music, ruang kesenian, melukis, pertanian, perikanan, computer) 4. Ruang Tunggu 5. Ruang Tata Usaha 6. Ruang Rapat 7. Dapur 8. Kamar Mandi 9. Toilet 10. Pantry 11. Musholla 12. Gudang, dll e) Gedung asrama Sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ruang Tamu 2. Ruang Kepala Asrama 3. Ruang Tata Usaha 4. Ruang Konseling 5. Ruang Rapat 6. Ruang Makan 7. Dapur 8. Musholla 9. Toilet
10. Ruang Rekreasi 11. Kamar-kamar yang disesuaikan dengan peruntukan seperti panti untuk rehabilitasi anak kapasitas 100 orang, panti untuk rehabilitasi orang dewasa kapasitas 80 orang, panti untuk rehailitasi keluarga kapasitas 50 keluarga. f) Fasilitas Penunjang 1. Aula Utama/ balai riung/ ruang pertunjukan 2. Mesjid 3. Lapangan Olahraga 4. Pos Keamanan 5. Tempat Bermain 6. Taman dan Penghijauan 7. Parkir 8. Area Berkebun 9. Area Beternak 10. Rumah Dinas bagi karyawan UPTD 11. Pagar 12. Penerapan lingkungan 13. Sumur Resapan 14. Rumah Disel/genset 15. Drainase Lingkungan 16. Instalasi Pemadam Kebakaran 17. Instalasi air bersih/tower/air tanah 18. Sarana Lingkungan
B. PERSONIL
Penyedia jasa harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan, baik ditinjau dari lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan, tenaga-tenaga yang dibutuhkan minimal terdiri dari : No. Uraian Personil Pendidikan Pengalaman Jml (org) Org (Bln) A. TENAGA AHLI 1 Ketua Tim (Team Leader) S2, T. Arsitektur/ Sipil. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 3.00 2 Tenaga Ahli Teknik Arsitektur S2, T. Arsitektur. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 3.00 3 Tenaga Ahli Struktur S1, T. Sipil. Minimal 8 Thn
(SKA Minimal Madya) 1 3.00 4 Tenaga Ahli Mekanika Tanah (Geoteknik) S1, T. Sipil. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 1.00 5 Tenaga Ahli Teknik Tenaga Listrik S1, T. Listrik. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 1.00 6 Tenaga Ahli Teknik Landsekap S1, T. Arsitektur. Minimal 8 Thn (SKA Minimal
Madya) 1 2.00 7 Tenaga Ahli Teknik Geodesi S1, T. Geodesi. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 2.00 8 Tenaga Ahli Teknik Lingkungan S1, T. Lingkungan. Minimal, 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 3.00 9 Tenaga Ahli Estimasi Biaya S1, T. Sipil. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 2.00 10 Tenaga Ahli Interior S1, T.
Arsitektur. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 1.00 11 Tenaga Ahli Planologi S1, T. Planologi. Minimal 8 Thn (SKA Minimal Madya) 1 2.00 12 Tenaga Ahli Biologi S1, T. Biologi. Minimal 8 Thn 1 2.00 13 Tenaga Ahli Geologi S1, T. Geologi. Minimal 8 Thn 1 2.00 14 Tenaga Ahli Kimia S1, T. Kimia. Minimal 8 Thn 1 1.00 15 Tenaga Ahli Sosial Masyarakat S1, Fisip/kesejahter aan sosial. Minimal 8 Thn 1 2.00 16 Tenaga Ahli Hukum S1, F. Hukum. Minimal 8 Thn 1 1.00 17 Tenaga Ahli Ekonomi S1, F. Ekonomi. Minimal 8 Thn 1 1.00 18 Tenaga Ahli Transportasi S1, T.Sipil
Transportasi. Minimal 8 Thn 1 3.00 19 Tenaga Ahli Lingkungan S1, T.Lingkungan Minimal 8 Thn (Ber sertifikat Amdal) 2 3.00 B. ASSISTEN TENAGA AHLI Pendidikan Pengalaman Jml (org) Org (Bln) 1 Ass. Tenaga Ahli Teknik Arsitektur S1, T. Arsitektur. Minimal 4 Thn 2 3 2 Ass. Tenaga Ahli Struktur S1, T. Sipil. Minimal 4 Thn 2 3 3 Ass. Tenaga Ahli Mekanika Tanah S1, T. Sipil.
Minimal 4 Thn 21 4 Ass. Tenaga Ahli Teknik Tenaga Listrik S1, T. Listrik. Minimal 4 Thn 21 5 Ass. Tenaga Ahli Teknik Landsekap S1, T. Arsitektur. Minimal 4 Thn 21 6 Ass. Tenaga Ahli Teknik Geodesi S1, T. Geodesi. Minimal 4 Thn 11 7 Ass. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan S1, T. Lingkungan.
Minimal 4 Thn 33 8 Ass. Tenaga Ahli Estimasi Biaya S1, T. Sipil. Minimal 4 Thn 22 9 Ass. Tenaga Ahli Interior S1, T. Arsitektur. Minimal 4 Thn 11 10 Ass. Tenaga Ahli Planologi S1, T. Planologi. Minimal 4 Thn 11 11 Ass. Tenaga Ahli Biologi S1, T. Biologi. Minimal4 Thn 1 2 12 Ass. Tenaga Ahli Geologi S1, T. Geologi. Minimal4 Thn 1 2 13 Ass. Tenaga Ahli Kimia S1, T. Kimia. Minimal 4 Thn 1 1 14 Ass. Tenaga Ahli Sosial Masyarakat S1, Fisip/ kesej.sosial.
Minimal 4 Thn 22 15 Ass. Tenaga Ahli Hukum S1, F. Hukum. Minimal 4 Thn 1 1 16 Ass. Tenaga Ahli Ekonomi S1, F. ekonomi. Minimal4 Thn 1 1 17 Ass. Tenaga Ahli Transportasi S1, Sipil Transportasi. Minimal 4 Thn 11 18 Juru Ukur/Surveyor Topograpi S0/D3 Minimal 7 Thn 61 19 Juru Bor / Bor Master/ Sondir S0/D3 Minimal 7 Thn 31 20 Teknisi Laboraturium AMDAL
S0/D3 Minimal 7 Thn 31 21 Teknisi Laboraturium Tanah S0/D3 Minimal 7 Thn 22 JML ORANG NO URAIAN PERSONIL (Org) (Bulan) C. BIAYA TENAGA PENDUKUNG 1 Office Manager 1 3 2 Sekretaris 1 3 3 Administrasi/Keuangan 2 3 4 Juru Gambar (Operator AUTO CAD) 6 3 5 Operator komputer 3 3 6 Pesuruh 1 3 7 Penjaga 1 3
X. PROGRAM KERJA Penyedia jasa harus menyusun Program Kerja minimal meliputi : a. Jadwal kegiatan secara terperinci. b. Alokasi tenaga lengkap berdasarkan tingkat keahliannya sesuai jumlah yang diusulkan.
c. Program kerja secara keseluruhan harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Bandung setelah sebelumnya dipresentasikan oleh penyedia jasa dan mendapat saran teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.
BAB VI PENUTUP Dokumen ini merupakan pedoman dalam proses pelaksanaan seleksi, yang selanjutnya akan merupakan bagian yang mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang belum diatur dalam Dokumen Seleksi ini, akan dijelaskan pada saat penjelasan pekerjaan dan semua tambahan atas Penjelasan merupakan Addendum yang ak an dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan.
