HUKUM KEPAILITAN HUKUM BISNIS FH UNSUB
KEPAILITAN Asal kata failite (Perancis) = kemacetan pembayaran pembayaran Sita umum atas semua semua harta harta kekayaa kekayaan n Debitor Debitor Pailit Pailit yang pengurusan dan pemberesannya pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Ke pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PENGATU ENGATURAN RAN KEPAIL KEPAILITA ITAN N
FV 1905 (Faillissements Verordening)
PERPU No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
FUNGSI LEMBAGA K EPAILITAN EPAILITAN
Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya hutang-hutangnya kepada semua se mua krediturkrediturnya
Memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh krediturkrediturnya
A SAS SAS- ASAS HUKUM K EPAILITAN EPAILITAN Asas keseimbangan terdapat ketentuan yg dpt mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur atau oleh kreditor yg tidak beritikad baik Asas kelangsungan usaha Asas keadilan mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor tanpa mempedulikan kreditor yang lain. Asas integrasi sistem hukum materil dan formilnya merupakan satu kesatuan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata nasional
TUJU TU JUAN AN KE KEPA PAIL ILIT ITAN AN melindungi kreditor konkuren untuk melindungi memperoleh hak-haknya
SITA UMUM
Pasal 1131 KUHPerdata Segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan
syarat SITA UMUM collective execution
dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan kekay aan deb debitor itor untuk manfaa manfaatt semua kreditor kreditor 1. debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap 2. terdapat banyak kreditor: aktual maupun potential
TUJU TU JUAN AN KE KEPA PAIL ILIT ITAN AN menjamin pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor
pari passu pro rata parte
Pasal 1132 KUHPerdata
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan
tujuan kepailitan sita umum untuk kepentingan bersama para kreditor
penyelesaian utang-piutang dunia usaha kepastian hukum bagi dunia usaha jalan keluar dari krisis ekonomi
Fv
UU 4 Tahun 1998
UU 37 Tahun 2004
kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, perlu memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya menghindari kucurangan debitor atau kreditor menghindari perebutan harta debitor
S YARAT PERMOHONAN PERNYATAAN P AILIT
Terdapat 2 at atau lebi lebih h Kreditor dan Tida Tidak k memba embay yar lun lunas sedikit sedikitny nya a 1 utan utang g yang telah jatuh tuh waktu ktu dan dapa dapatt dita ditagi gih h Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. ,
UTANG Kewa jiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah mlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontin jen yang timbul karena per jan jian atau undangundang dan yang wa jib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ,
,
A PA PENGERTIAN TIDAK MEMBAYAR? PT Bank Buana Indonesia v. PD Binatx, Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst debitor berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditor sementara harta yang dimilikinya makin hari makin berkurang berk urang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang debitor ohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin M ohamad Efendy, Nomor 07/Pailit/2 07/Pailit/2005 005/PN.Nia /PN.Niaga.J ga.Jkt.Pst kt.Pst debitor debitor tidak melunasi pembayaran utangnya kepada k epada kreditor pada saat yang telah ditentukan dan ia mengakui utangnya tersebut
,
,
UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU & DAPAT APAT DITA ITAGIH
kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase ,
,
,
,
,
,
UTANG YANG JATUH TEMPO...
Utang itu sudah waktunya w aktunya untuk dibayar Sesuai waktu yang diperjanjikan diper janjikan dan wan prestasi salah satu pihak mempercepat penagihannya
,
y
Jika perjanjian tidak mengaturnya maka debitor dianggap lalai jika dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai Mahkamah Agung: penggunaan lembaya pernyataan lalai dapat ditiadakan dengan mengajukan gugatan secara langsung ke Pengadilan. ,
,
y
,
Jika tidak ada kesepakatan kese pakatan jatuh tempo maka pemenuhan prestasi dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor ,
SIAPA YANG MENGAJUKAN PERM PERMOH OHON ONAN AN PAIL PAILIT IT?
Debitor (voluntary (voluntary petition) petition) 1 atau lebih Kreditor (involuntary (involuntary petition) petition) Kejaksaan untuk kepentingan umum Bank Indonesia jika Debitor Bank BAPEPAM jika Debitor Perusahaan Efek Bursa Efek LKP dan LPP Menteri Keuangan jika Debitor Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ,
,
,
,
,
,
SIAPA YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT?
Orang Pribadi atau badan pribadi (Pasal 2 ayat 1)
Debitur yang menikah (Pasal 4)
Badan hukum
Harta warisan (Pasal 197)
SIAPAKAH KREDITOR?
Orang yang mempunyai piutang karena per jan jian atau UU yang dapat ditagih di muka pengadilan
KUHPerdata = schuldeischer
KREDITOR KONKUREN
Kreditor yang tidak termasuk golongan khusus atau istimewa Pelunasan piutang dicukupkan dari sisa penjualan atau pelelangan pailit sesudah diambil oleh kreditor separatis dan istimewa Dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang kreditor konkuren PARI PASSU PRO RATA PARTE
KREDITOR YANG MEMILIKI H AK ISTIMEWA
HAK ISTIMEWA (Pasal 1134 KUHPer) suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya tingkatann ya lebih tinggi dari kreditor lainnya semata-mat semata-mata a berdasarkan sifat piutangnya KREDITOR ISTIMEWA: kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan diistimewakan artinya kreditor mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit ,
,
KREDITOR SEPARATIS (PEMEGAN ANG G HA HAK K SEPARATIS)
Hak Separatis: hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit dan kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang undang-undan g sebagai perwujudan dari kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor kredi tor lainnya Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan: gadai hipotik hak tanggungan fidusia ,
,
,
,
SIAPAKAH DEBITOR?
Debitor: orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
Debitor pailit: debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan
Debitor: perorangan maupun Badan Hukum
KUHPERDATA
Debitor = schuldenaar
Pasal 1234 Pas Pasal al 1235 1235 ² Pas Pasal al 123 1239 9
Pihak yang wajib memberikan sesuatu berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya baik perikatan itu timbul karena per jan jian maupun Undang-Undang
,
,
,
A PAKAH DEBITOR
HOLDING COMPANY
DAPAT DINYATAKAN PAILIT?
Holding Company = Perusahaan Badan Hukum yang berbeda dengan Anak Perusahaan Punya kreditor berbeda dengan Anak Perusahaan Permohonan pernyataan pernyataan pailit HC dan AP tidak diwajibkan diajukan bersama-sam bersama-sama a Putusan Nomor 3/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst Putusan Nomor 4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
PAKAH GUARANTOR D APAT A PAKAH DINYATAKAN P AILIT?
Pasal 1831 ²1850 KUHPerdata Personal & Corporate Guarantee Guarantor:: debitor yang berkewajiban Guarantor berke wajiban melunasi utang debitor kepada para kreditornya jika debitor tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Guarantor dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 131 154 155 UU Kepailitan Putusan MA Nomor 42K/N/1999 Putusan MA Nomor 39K/N/1999 ,
,
TOR R PADA KREDIT SIAPAKAH KREDITO SINDIKASI?
Kredit Sindikasi (syndicated (syndicated loan): loan): kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit (loan (loan syndication) syndication) yang beranggotakan > 1 lembaga pemberi kredit (lending (lending institution) institution) Anggota atau para peserta sindikasi kredit terdiri atas lembaga-lemba lembaga-lembaga ga pemberi kredit berfungsi sebagai penyedia dana ( fund fund provider) provider) bukan sebagai pemberi kredit (lender (lender)) ,
,
SIAPA YANG BERHAK MENGAJUKAN P A AIL ILIT IT DALA LAM M KREDIT SINDIKASI?
Pemberi Kredit (Lender) ender):: sindikasi kredit (loan syndication) syndication) bukan para anggota atau para peserta sindikasi Kreditor pada kredit sindikasi (syndicated (syndicated loan)) = sindikasi kredit (loan loan (loan syndication) syndication) Kreditor = Lender
* Hanya ada 1 dokumen kredit
*
Hubungan hukum dengan debitor Hubungan dilakukan melalui AGEN Putusan MA Nomor 25 K/N/1999
PERMOHONAN PAILIT OLEH KEJAKSAAN
PP No Nomo morr 17 Tahu Tahun n 2000 2000 tenta tentang ng Perm Permoh ohon onan an Pern Pernya yata taan an Pail Pailit it untu untuk k Kepentingan Umum Penjelasan Pasa Pasall 2 ayat ayat (2) (2) UU UU Kep Kepa ailit ilitan an & PKPU PKPU
Kepent Kepe ntin inga gan n Umu mum m adal adalah ah kepe kepent ntin inga gan n bangsa dan negara dan atau kepentingan masy masyar arak akat at luas luas misalnya: a. deb debit itor or me mela lari rika kan n diri diri;; b. de debi bito torr me meng ngge gela lapk pkan an bagia agian n dari dari hart harta a kekay kekayaa aan n ,
PENJELASAN P ASAL 2 AYAT (2)« c. deb debitor itor mem empu pun nyai ut uta ang kepa kepada da BUMN atau atau bada badan n us usah aha a lain lain yang yang me meng nghi himp mpun un dana dana dari dari masy masyar arak akat at;; d. de debi bito torr me memp mpun unya yaii ut utan ang g yang yang bera berasa sall dari dari pe peng ngh himpu impuna nan n dana dana dari dari masy masyar arak akat at luas luas;; e. debi ebitor tidak berit ritikad baik atau tidak koop kooper erat atif if dala dalam m me meny nyel eles esai aika kan n masa masala lah h uta ut ang piu piutan tang yang tela elah jatuh wakt waktu u; atau f. dala dalam m hal lain lainn nya menu enurut rut kej kejaksa ksaan meru me rupa paka kan n kepen kepenti ting ngan an um umum um
PERMOHONAN P AIL AILIT IT TERH TERHAD ADAP AP DEBITO ITOR YAN YANG MER MERUPAKA AKAN B ANK
Diajukan oleh Bank Indonesia Fungsi Pengawasan BI? Double standards: standards : * Bank sebagai kreditor v kreditor non bank * Bank sebagai kreditor v debitor non bank
PERMOHONAN PAILIT OLEH BAPEPAM
Perusahaan Efek Bursa Efek Lembaga Kliring Kliring & Penj Penjam amina inan n Lembaga Penyimpan Penyimpanan an & Penyelesaia Penyelesaian n Fung Fungsi si Peng Pengaw awas asan an Bapep Bapepam am?? ,
,
,
y
Melaku Melakukan kan kegiat kegiatan an yang yang berhub berhubung ungan an deng de ngan an dama dama masy masyar arak akat at yang yang diin diinve vest stas asik ikan an dalam efek di bawah pengawas wasan Bapep epa am
UU No No.. 8 Tahu Tahun n 1995 1995 te tent ntan ang g PM * Tugas: Tugas: memberi memberi perlindunga perlindungan n kepada kepada invest investor or publik publik * Fung Fungsi si & kewenan kewenanga gan n admi admini nist stra rati tif f
PERMOHONAN PAILIT OLEH EUANGAN MENTERI K EUANGAN
Perusahaan Asuransi Perusahaan Reasuransi Dana Pensiun BUMN yang bergerak di bidang kepentingan ke pentingan publik ,
,
,
Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian: dapat diajukan oleh Menteri Keuangan Ke uangan
eryono, H eryono,
dkk. v. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
?
PENGADILAN NIAGA
P ASAL 280 AYAT (1) Permohonan pernyataan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab I dan Bab II diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum ,
PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA
Diferensiasi atas Peradilan Umum
D ASAR PEMBENTUKAN
Memorandum Tambahan Tambahan Kesepakatan III Indonesia-IMF
Lampiran VII tentang Indonesia: Bankruptcy Indonesia: Bankruptcy and Judicial Reform
Pembentukan Peradilan Komersial Khusus (Special Commercial Court) Court)
8 April 1998
PENGADILAN NIAGA
Proses Kepailitan dan Sengketa Dagang
HUKUM A CARA CARA
Sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU Nomor 4 Tahun 1998:
*
Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Pulau Jawa & Madura
*
Rechtsreglementt Buitengenwesten Rechtsreglemen (RBg) untuk luar Pulau Jawa & Madura
PRINSIP HUKUM PENGADILAN NIAGA
Prinsip Kesinambung Ke sinambungan an
Prinsip Persidangan yang Baik Cepat Efektif & Terekam dengan Baik
Prinsip Putusan yang Baik
Prinsip Kearsipan yang Baik
,
,
K OMPETENSI OMPETENSI RELATIF PENGADILAN NIAGA
Pasal 3 ayat (1) sampai (5) Asas umum tentang kompetensi pengadilan didasarkan pada tempat kedudukan debitor
A SPEK SPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (P ASAL 3)
Debitor yang telah meninggalkan wilayah RI:
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor
Debitor tidak kedudukan di wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usaha di wilayah RI: ,
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ATAU kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI
K EWENANGAN EWENANGAN MENGADILI B ADAN HUKUM Pasal 3 ayat (5): Tempat kedudukannya adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Prinsip stege statutair: statutair: y
kewenangan pengadilan untuk mengadili bersifat permanen sesuai dengan tempat kedudukan yang tercantum dalam Anggaran Dasar
H AKIM PENGADILAN NIAGA Diangkat oleh MA dengan syarat: Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum Mempunyai dedikasi & menguasai pengetahuan di bidang yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga Berwibawa jujur & berkelakuan tidak tercela Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga ,
H AKIM AD HOC
Pasal 302 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU y
y
y
Memberi kesempatan pada praktisi hukum atau para ahli yang menguasai masalah kepailitan untuk dapat menjadi hakim ad hoc. Diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua MA Pengadilan Niaga Kasasi maupun Peninjuan Kembali ,
