TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM ALLAM MEDICA BUMIAYU
DIREKTUR RSU ALLAM MEDICA BUMIAYU
Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSU Allam Medica Bumiayu, maka maka diperlukan diperlukan penyelenggaraan Program Nasional yang bermutu tinggi; bahwa agar Program Nasional di RSU Allam Medica Bumiayu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSU Allam Medica Bumiayu sebagai landasan bagi penyelenggaraan Program Nasional di RSU Allam Medica Bumiayu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Allam Medica Bumiayu. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara nomor 4431); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603 Tahun 2008 Tentang Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Tentang Pedoman Penyelenggaraan PONEK; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER /IV/2011 /IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Medik di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSU ALLAM MEDICA BUMIAYU TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL RSU ALLAM MEDICA BUMIAYU. : Kebijakan Program Nasional RSU Allam Medica Bumiayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program Nasional RSU Allam Medica Bumiayu dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis RSU Allam Medica Bumiayu. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bumiayu :
DIREKTUR RSU ALLAM MEDICA BUMIAYU KABUPATEN BREBES
dr. H. Fathullah Imamudin
Lampiran I Nomor Tanggal
: Keputusan Direktur RSU Allam Medica Bumiayu Kabupaten Brebes : 125/RSU-ALMED/IV/2018 : 15 April 2018
KEBIJAKAN PELAYANAN PROGRAM NASIONAL RSU ALLAM MEDICA BUMIAYU
1. Rumah sakit melaksanakan program PONEK 24 jam di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya 2. Rumah sakit menetapkan regulasi rumah sakit tentang pelaksanaan PONEK 24 jam di rumah sakit dan ada rencana kegiatan PONEK dalam perencanaan rumah sakit 3. Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan PONEK 4. Pimpinan rumah sakit terlibat dalam penyusunan kegiatan PONEK 5. Rumah sakit melakukan upaya peningkatan kesiapan dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam) 6. Rumah sakit melakukan pelaksanaan rujukan dalam rangka PONEK 7. Melakukan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi program rumah sakit sayang ibu dan bayi (RSSIB) 8. Melakukan pelaporan dan analisis dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi 9. Rumah Sakit membentuknya tim PONEK dan program kerjanya 10. Rumah Sakit melakukan pelatihan pelayanan PONEK 11. Rumah Sakit melaksanakan program tim PONEK 12. Rumah Sakit menyediakan ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PONEK 13. Rumah sakit melaksanakan pelayanan rawat gabung, mendorong pemberian ASI ekslusif, melaksanakan edukasi dan perawatan metode kangguru pada bayi berat, badan lahir rendah (BBLR). 14. Rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan 15. Rumah Sakit menetapkan regulasi rumah sakit dan dukungan penuh manajemen dalam pelayanan penanggulangan HIV/AIDS 16. Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/AIDS. 17. Pimpinan
rumah
proses/mekanisme
sakit dalam
berpartisipasi pelayanan
dalam
menetapkan
penanggulangan
keseluruhan
HIV/AIDS
termasuk
pelaporannya 18. Rumah Sakit membentuk Tim HIV/AIDS rumah sakit dan berfungsi sebagaimana tugasnya. 19. Rumah sakit melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim HIV/AIDS sesuai standar.
20. Rumah Sakit melakukan fungsi rujukan HIV/AIDS pada rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang berlaku 21. Rumah Sakit melakukan pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dengan faktor risiko IDU, penunjang sesuai dengan kebijakan 22. Rumah sakit melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit beserta monitoring dan evaluasinya melalui kegiatan promosi kesehatan; surveilans tuberkulosis; pengendalian faktor risiko; penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis; pemberian kekebalan; dan pemberian obat pencegahan 23. Rumah Sakit menetapkan regulasi rumah sakit tentang pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di rumah sakit dan ada rencana kegiatan penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS dalam perencanaan rumah sakit 24. Pimpinan
rumah
sakit
berpartisipasi
dalam
menetapkan
keseluruhan
proses/mekanisme dalam program pelayanan tuberkulosis termasuk pelaporannya. 25. Rumah Sakit melakukan upaya pelaksanaan promosi kesehatan tentang tuberculosis 26. Rumah Sakit pelaksanaan surveilans tuberkulosis dan pelaporannya 27. Rumah Sakit melaksanakan upaya pencegahan tuberkulosis melalui pemberian kekebalan dengan vaksinasi atau obat pencegahan. 28. Rumah sakit menyiapkan sumber daya untuk penyelenggaraan
penanggulangan
tuberkulosis 29. Rumah Sakit membentuk tim DOTS dan program kerjanya 30. Rumah Sakit melakukan pelatihan pelayanan dan upaya penanggulangan tuberkulosis. 31. Rumah Sakit melaksanakan program tim DOTS 32. Rumah
Sakit
melaksanakan
sistem
monitoring
dan
evaluasi
program
penanggulangan tuberkulosis 33. Rumah Sakit melakukan pelaporan dan analisi penurunan angka kesakitan tuberculosis 34. Rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana pelayanan tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan 35. Rumah Sakit menyediakan ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. 36. Rumah sakit harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis untuk pasien yang di rawat inap. 37. Rumah Sakit menyediakan ruang pengambilan specimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberculosis 38. Rumah Sakit menyediakan ruang laboratorarium tuberkulosis yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. 39. Rumah sakit telah melaksanakan pelayanan tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan 40. Rumah sakit memiliki panduan praktek klinis tuberculosis 41. Rumah Sakit melakukan bukti kepatuhan staf medis terhadap panduan praktek klinis tuberculosis
42. Rumah Sakit melaksanakan proses skrining pasien tuberkulosis saat pendaftaran 43. Rumah Sakit melakukan bukti staf mematuhi penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien atau specimen. 44. Rumah Sakit melakukan bukti pengunjung mematuhi penggunaan alat pelindung diri (APD) saat kontak dengan pasien 45. Rumah sakit menyelenggarakan pengendalian resistensi antimikroba sesuai peraturan perundang-undangan 46. Rumah Sakit menetapkan regulasi dan program tentang pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan 47. Pimpinan rumah sakit terlibat dalam menyusun program 48. Rumah Sakit memberikan dukungan anggaran operasional, kesekretariatan, sarana prasarana untuk menunjang kegiatan fungsi, dan tugas organisasi PPRA. 49. Rumah Sakit melakukan bukti pelaksanaan pengendalian penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis pembedahan pada seluruh p roses asuhan pasien. 50. Direktur melaporkan kegiatan PPRA secara berkala kepada KPRA 51. Rumah sakit (Tim/Komite PPRA) melaksanakan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba 52. Rumah Sakit membuat organisasi yang mengelola kegiatan pengendalian resistensi antimikroba dan melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba rumah sakit 53. Rumah Sakit Melakukan bukti kegiatan organisasi kegiatan pengendalian resistensi antimikroba 54. Rumah Sakit menetapan indikator kegiatan pengendalian resistensi antimikroba 55. Rumah Sakit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengendalian resistensi antimikroba yang mengacu pada indikator pengendalian resistensi antimikroba. 56. Rumah Sakit melakukan bukti pelaporan kegiatan PPRA secara berkala dan meliputi. 57. Rumah sakit menyediakan pelayanan geriatri rawat jalan, rawat inap akut dan rawat inap kronis sesuai dengan tingkat jenis pelayanan 58. Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit sesuai dengan tingkat jenis layanan 59. Rumah Sakit membentuk tim terpadu geriatri sesuai tingkat jenis layanan 60. Rumah Sakit melakukan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri rawat jalan, rawat inap akut dan rawat inap kronis 61. Ru,ah Sakit melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. 62. Rumah Sakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service).
63. Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang edukasi sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service) 64. Rumah Sakit mengadakan program PPRS terkait Pela yanan Kesehatan Warga Lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community Geriatric Service) 65. Rumah Sakit membuat leaflet atau alat bantu kegiatan (brosur, leaflet dll) 66. Rumah Sakit melakukan bukti pelaksanaan kegiatan 67. Rumah Sakit melakukan evaluasi dan laporan kegiatan pelayanan.
