PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Respen Tubu
MALINAU
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU Nomor :.....................................2016
Tentang
KEBIJAKAN PELAPORAN OBAT DARI UNIT
RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU
Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan standar pelayanan farmasi maka Rumah Sakit Perlu dilakukan pelaporan obat dari unit di Rumah Sakit Umum Kab.Malinau; b. Bahwa upaya peningkatan pelayanan farmasi yang berkualitas, maka perlu diatur cara pelaporan obat
Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2990 tentang Kesehatan; 3. Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara nomor 4431 tahun 2004); 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1333/MenKes/Per/SK/II/1988 tentang standar pelayanan Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 58 Thn. 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU Tentang
KEBIJAKAN PELAPORAN OBAT DARI UNIT; Pertama
Kebijakan pelaporan obat dari unit di Rumah Sakit UmumKab.Malinau terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaporan obat dari unit di Rumah Sakit Umum Kab.Malinau dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kab.Malinau;
Ketiga
Memberlakukan Pendoman, panduan dan Standar Prosedur pelayanan farmasi lengkap di Rumah Sakit Umum Kab.Malinau;
Keempat
Semua biaya yang muncul akibat diterbitkannya surat kebijakan ini akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Kab.Malinau;
Kelima
Surat Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat kebijakan ini akan diperbaiki atau diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
DITETAPKAN
: MALINAU
PADA TANGGAL : ........................................ RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU
dr. Agustine asie.,Sp.B Direktur
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Dewan Pengawas 2. Kabag Tata Usahakeuangan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Kabid Pelayanan Penunjang medik 5. Komite Keperawatan 6. Unit Terkait 7. Arsip
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR
:...........................2016
TENTANG
Kebijakan Pelaporan obat dari unit di Rumah Sakit Umum Kab.Malinau
KEBIJAKAN PELAPORAN OBAT DARI UNIT DI RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU A. KEBIJAKAN UMUM 1. Pelayanan rumah sakit di seluruh unit pelayanan harus selalu dilandasi semangat pelayanan dan cinta kasih, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan. 2. Pelayanan rumah sakit di seluruh unit pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu layanan, keselamatan pasien, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pasien, keluarga dan masyarakat serta karyawan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit Umum Kab.Malinau. 3. Pelayanan rumah sakit di seluruh unit pelayanan harus selalu berfokus pada pasien (Patient Centered Care) dengan melaksanakan akses ke pelayanan dan kontinuitas pelayanan, memenuhi hak pasien dan keluarga, asesmen pasien, pemberian pelayanan pasien, serta memberikan edukasi dan informasi kepada pasien, keluarga dan masyarakat. 4. Pelayanan rumah sakit dilaksanakan selama 24 jam setiap hari, kecuali beberapa unit pelayanan tertentu. 5. Setiap unit pelayanan harus menjalankan kewaspadaan universal melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi yang menjangkau setiap pelayanan di rumah sakit dan melibatkan berbagai individu. 6. Rumah sakit memberikan pelayanan terlebih dahulu tanpa memungut uang muka pada kasus tertentu. 7. Rumah sakit bisa memberikan keringanan biaya untuk pasien yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Semua individu yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit wajib melakukan 6 (enam) sasaran Keselamatan Pasien. 9. Peralatan di unit pelayanan harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku dan selalu dalam kondisi siap pakai. 10.Penyediaan tenaga harus mengacu pada pola ketenagaan rumah sakit. 11.Semua petugas rumah sakit wajib memiliki ijin/ lisensi/ sertifikasi sesuai dengan profesi dan ketentuan yang berlaku. 12.Setiap petugas rumah sakit harus bekerja sesuai standar profesi, standar kompetensi, standar prosedur operasional, etika profesi, kode etik rumah sakit dan semua peraturan rumah sakit yang berlaku.
13.Setiap unit pelayanan harus mampu mengelola data yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi kepentingan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. 14.Setiap unit pelayanan harus berupaya memperoleh, mengolah dan menggunakan informasi secara terintegrasi yang dikomunikasikan secara benar untuk meningkatkan kesehatan pasien serta kinerja rumah sakit baik secara keseluruhan maupun individu. 15.Koordinasi dan evaluasi pelayanan disetiap unit pelayanan wajib dilaksanakan melalui rapat rutin minimal 1 kali dalam satu bulan didalam dan diluar Rumah Sakit. 16.Semua unit pelayanan wajib membuat laporan harian, bulanan, semester dan tahunan kepada manajemen rumah sakit. 17.Rumah sakit menghargai dan memenuhi hak pasien yang dilayani. 18.Seluruh karyawan rumah sakit berkewajiban menjaga dan melindungi rahasia medis pasien yang dilayani.
1.
KEBIJAKAN KHUSUS PELAYANAN FARMASI LENGKAP DI RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU Kebijakan organisasi dan manajemen a. SK. Direktur Rumah Sakit Umum Kab.Malinau tentang Organisasi data Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kab.Malinau. b. SK. Direktur Rumah Sakit Umum Kab.Malinau tentang Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Kab.Malinau. c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Kab.Malinau dikepalai oleh seorang apoteker yang mempunyai SIPA d. Staf apotik adalah asisten apoteker yang mempunyai STRTTK
2. Pelaporan Obat dari Unit a. Pelaporan obat dari tiap unit layanan dilakukan setiap pasien pulang atau obat yang digunakan dihentikan oleh dokter atau alergi dikembalikan ke bagian farmasi dengan membawa formulir pengembalian obat . sedangkan obat untuk stok unit tersebut selalu dipantaui ketersediaan dan expired date obat tesebut agar dikembalikan ke farmasi b. Obat-obat emergensi disimpan di troli emergency yang dilengkapi dengan segel, item obat yang disimpan dalam troli emergency didaftar dalam list daftar obat emergency. Pengecekan obat dilakukan secara berkala, dan bila ada pemakaian obat emergency yang ditandai dengan terbukanya segel troli, maka petugas farmasi wajib mengganti selambat-lambatnya 1X24 jam. Troli emergency disimpan di ruang perawatan, pada lokasi yang dapat terakses segera, mudah dijangkau pada saat terjadi kondisi kegawatdaruratan. Pengecekan Exp Date obat-obat dalam troli emergency dilakukan 1 bulan sekali. c. Penarikan obat dapat dilakukan dengan alasan i. Industri Farmasi yaitu pemastian kualitas obat ii. BPOM menyangkut adanya keluhan dari pelanggan tentang kualitas obat
Penarikan obat dari Instalasi Farmasi dan ruangan perawatan harus dilengkapi dengan dokumen resmi dari BPOM atau dari Industri Farmasi. Penarikan obat yang ada di Instalasi Farmasi dan ruangan perawatan dilakukan oleh petugas farmasi.
d. Obat-obat yang rusak/ exp date dari semua unit dikumpulkan dan didata di gudang farmasi, dan dimusnakan mengunakan insenerator yang disaksikan oleh BBPOM, Dinas Kesehatan Kota dan Direksi Rumah sakit. Berita acara pemusnahan obat dengan lampiran obat yang dimusnahkan sebanyak 4 rangkap dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan pemusnahan, dengan saksi Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit. e. Obat-obat yang mendekati Exp Date 3 bulan sebelumnya dikembalikanke supplier atau di tukar dengan exp date yang jauh. Obat yang dikirim tidak sesuai dengan purchasing order langsung dikembalikan ke supplier. Obat yang rusak atau pecah dari supplier dibuatkan berita acara pecah barang lalu diinfokan ke supplier untuk mengganti atau pemotongan pembanyaran. DITETAPKAN
: MALINAU
PADA TANGGAL
: ................................
RUMAH SAKIT UMUM KAB.MALINAU
dr. Agustine Asie.,Sp.B Direktur
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Dewan Pengawas 2. Kabag Tata Usahakeuangan 3. Kabid Pelayanan Medik 4. Kabid Pelayanan Penunjang medik 5. Komite Keperawatan 6. Unit Terkait 7. Arsip
