IDENTIFIKASI GIGI GELIGI.docx

IDENTIFIKASI GIGI GELIGI 1. Ciri spesifik yang dpat didapat dari gigi geligi : - jumlah gigi - berbagai jenis tambalan - berbagai jenis protesa - berbagai jenis kehilangan gigi - berbagai karies dari 160 permukaan gigi - perawatan sal. akar - bentuk anatomi gigi - jaringan periodontalnya - oklusi gigi geligi - anomali, dsb. 2. Alasan mengapa gigi dipilih sebagai bahan identifikasi : - gigi melekat erat pada tulang rahang rahan g - gigi terlindungi oleh pipi dan jaringan sekitarn ya - gigi bisa tahan pemasana hingga 900 derajat C, tahan kimawi, tahan abrasi dan atrisi atrisi karena kandungan non organik didalam gigi gigi tinggi, bahkan lebih tinggi dari tulang - bentuk jelas sehingga mudah di kenali kenali --> setelah manusia meninggal, bentuk gigi tidak akan  berubah - tidak mungkin ada 2 individu yang mempunyai cici yg identik 3. Kendala identifikasi : - pada data ante mortem : banyak masyarakat indonesia yang tidak melakukan perwatan gigi dan mempunyai data radiogram gigi nya sebagai RM  Sebagian besar masyarakat indonesia yang melakukan perawatan berpindahpindah  –  Sebagian - pencatatan tidak cukup dna tidak baku - memerlukan waktu yg lama

Seorang dokter gigi forensik harus memiliki beberapa kualifikasi sbb : 1. Kualifikasi sebagai dokter gigi umum. Kualifikasi terpenting yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi forensik

adalah latar belakang kedokteran gigi umum yang luas, meliputi semua spesialisasi kedokteran gigi. Sebagai seorang dokter gigi umum, kadang-kadang ia perlu memanggil dokter gigi spesialis untuk membantunya memecahkan kasus. 2. Pengetahuan tentang bidang forensik terkait. Seorang dokter gigi forensik harus mengerti sedikit ban yak tentang kualifikasi dan bidang keahlian forensik lainnya yang berkaitan dengan tugasnya, seperti penguasaan akan konsep peran dokter spesialis forensik, cara otopsi, dsb. 3. Pengetahuan tentang hukum.Seorang dokter gigi forensik harus memiliki pengetahuan tentang aspek legal da ri odontologi forensik, karena ia akan  banyak berhubungan dengan para petugas pene gak hukum, dokter forensik dan juga pengadilan. Dalam hal kasus kriminal ia juga harus paham mengenai tata cara penanganan benda bukti yang merupakan hal yang amat menentukan untuk dapat diterima atau tidaknya suatu bukti di  pengadilan

DASAR  – DASAR IDENTIFIKASI FORENSIK

Dasar hukum dan undang-undang bidang kesehatan yang mengatur identifikasi  jenasah adalah :  A. Berkaitan dengan kewajiban dokter dalam membantu peradilan diatur dalam KUHP pasal 133: 4 1. Dalam hal penyidik untuk membantu kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 3. Mayat yang dikirimkan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuatkan identitas mayat, dilak dengan diberi cap  jabatan yang diilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. 3  A. Undang-undang Kesehatan Pasal 79 5 1. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan. b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha. d. Melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain.

e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti. f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti sehubungan dengan

tindak pidana di bidang kesehatan. 3. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut UU No 8 tahun 1981 tentang HAP