Gerakan Non Blok Gerakan Non Blok (GNB) dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari menca ri solusi terbaik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Pertentangan atau rivalitas antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak. Meskipun pertentangan itu belum sampai menyebabkan terjadinya peperangan secara terbuka, namun perang dingin antara kedua blok telah menimbulkan ketegangan sehingga mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian, gagasan untuk mendirikan GNB merupakan upaya cerdas untuk meredakan ketegangan, sekaligus mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan cita-citanya. Untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur, beberapa negarawan dari Indonesia, India, dan Yugoslavia mengadakan pertemuan di pulau Brioni, Yugoslavia dan berhasil mencetuskan ide pembentukan Gerakan Non Blok (GNB). Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya GNB adalah: a. Presiden Soekarno (Indonesia), b. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), c. Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir), d. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India), dan e. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana). Mereka sepakat menggalang solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme dalam segala bentuknya dan mereka menentukan sikap bersama terhadap perang dingin. Oleh karena itu dirasakan perlu membentuk organisasi yang tidak terikat kepada salah satu blok yang sedang terlibat perang dingin. Pada tahun 1961 ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur semakin memuncak, ketika dibangun tembok Berlin untuk membelah kota Berlin. Ketegangan semakin memuncak, ketika pada tahun yang sama timbul krisis di Kuba, setelah Uni Soviet membangun pangkalan rudal di negara itu. Ketegangan tersebut ikut mendorong terbentuknya GNB. Pada tahun 1961 berlangsung pertemuan persiapan KTT I GNB di Kairo. Pertemuan itu berhasil mengangkat 5 (prinsip) prinsip yang menjadi dasar GNB. Dari kelima prinsip itu memuat dua hal yang menjadi perhatian utama GNB, yaitu kolonialisme dan negara superpower. Adapun kelima prinsip tersebut adalah: a. Tidak berpihak terhadap salah satu dari dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. b. Berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme. c. Menolak ikut serta dalam berbagai bentuk be ntuk aliansi militer. d. Menolak aliansi bilateral dengan negara super power. e. Menolak pendirian basis militer negara super power di wila yah masingmasing.
b. Adapun tujuan berdirinya GNB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal d ari negara-negara maju. b. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju terwujudnya dunia yang tertib, aman, dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara non blok menye-lenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokok pembicaraan KTT adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan GNB dan membahas peristiwa-peristiwa internasional yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Serangkaian KTT GNB adalah sebagai berikut: a. KTT GNB I di Beograd (Yugoslavia), 1-6 September 1961. b. KTT GNB II di Kairo (Mesir), 5-10 Oktober 1964. c. KTT GNB III di Lusaka (Zambia), 8-10 September 1970. d. KTT GNB IV di Aljir (Aljazai), 5-9 Agustus 1973. e. KTT GNB V di Kolombo (Sri Langka), 16-19 September 1976. f. KTT GNB VI di Havana (Kuba), 3-9 September 1979. g. KTT GNB VII di New Delhi (India), 7-12 Maret 1983. h. KTT GNB VIII di Harare (Zibabwe), 1-6 Septembe r 1986. i. KTT GNB IX di Beograd (Yugoslavia), 4-7 September 1989. j. KTT GNB X di Jakarta (Indonesia), 1-6 September 1992. k. KTT GNB XI di Cartagena (Kolumbia), 16 -22 Oktober 1995. l. KTT GNB XII di Durban (Afrika Selatan), 1-6 September 1998. m. KTT GNB XIII di Kualalumpur (Malaysia), 20-25 Februari 2003. Tahun 1989, negara-negara Blok Timur di bawah pimpinan Uni Sovyet mengalami keruntuhan. Uni Sovyet pecah menjadi Rusia dan 14 negara kecil lainnya. Tembok Berlin dihancurkan dan Pakta Warsawa dibubarkan. Dengan demikian, era ’perang dingin’ sebagai penyebab timbulnya ketegangan dunia pun berakhir. Namun dalam kenyataannya, ketegangan-ketegangan yang mengamcam ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia masih terus berlanjut, terutama karena sikap arogan Amerika Serikat yang ingin menjadi pemimpin dunia. Semua negara dipaksa untuk tunduk kepadanya. Berdasarkan perkembangan dunia, terutama berakhirnya perang dingin bukan berarti GNB harus dibubarkan. Masih banyak persoalan dunia yang harus segera dipecahkan. Misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, penindasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peranan dan fungsi GNB masih relevan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Bedanya, pada waktu yang lalu GNB berorientasi pada masalah-masalah politik, maka pada saat ini GNB berorientasi pada masalah-masalah sosial-ekonomi yang timbul sebagai dampak globalisasi. Artinya, untuk membangun kehidupan yang berkeadilan merupakan salah tugas berat GNB yang harus diperjuangkan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
Di era tahun 50-an, Negara-negara di dunia terpolarisasi kedalam dua kutub. Ketika itu terjadi pertarungan yang kuat antra Timur dan Barat t erutama sekali pada era perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Sebagian Negara masuk dalam Blok Amerika dan sebagian lagi masuk dalam Blok Uni So vyet. Aliansi dan pertarungan didalamnya memberikan akibat fisik yang negative bagi beberapa Negara di dunia seperti misalnya Jerman yang sempat terbagi menjadi dua bagian, Vietnam dimasa lalu, sert a Semenanjung Korea yang sampai saat sekarang ini masih terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam pertarungan ini Negara dunia ketiga menjadi wilayah persaingan yang amat mempesona buat keduanya. Sebut saja misalnya Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang serta Negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi dunia sepe rti Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar. Dalam kondisi yang seperti ini, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk dapat keluar dari tekanan dua Negara ter sebut. Akhirnya pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 Kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan “barat”. Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Bandung. Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok. Pembangunan Gerakan Non-blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade), Yugoslavia pada tahun 1961. Pemimpin kharismatik dari Yugoslavia, Presiden Broz Tito, menjadi pemimpin pertama dalam Gerakan Non-Blok. Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih k emerdekaan, kemudian Lusaka, Zambia (1969), Alzier, Aljazair (1973) saat terjadinya krisis minyak dunia, Srilangka (1977), Cuba (1981), India (1985), Zimbabwe (1989), Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan terakhir di Malaysia pada tahun 2003. Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada tahun 1961 Gerakan Non Blok dibentuk oleh Josep Broz Tito, Presiden Yugoslavia saat itu. Penggunaan istilah “Non-Alignment” (Tidak Memihak) pertama kali dilontarkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya di Srilangka tahun 1954. Dalam pidato ini, Perdana Menteri Nehru menjelaskan lima pilar prinsipil, empat pilar diantaranya disampaikan oleh Petinggi Tiongkok Chou Enlai, yang dijadikan pedoman bagi hubungan antara Tiongkok dengan India. Lima prinsip itu disebut dengan “Panchshell”, yang kemudian menjadi basis dari Gerakan Non-Blok. Kelima prinsip tersebut adalah: 1. Saling menghormati kedaulatan teritorial 2. Saling tidak melakukan agresi 3. Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri 4. Setara dan saling menguntungkan, serta 5. Berdampingan dengan Damai
PERANAN INDONESIA DALAM GERAKAN NON BLOK A. INDONESIA DAN GNB Bagi Indonesia, Gerakan Non Blok merupakan wadah yang tepat bagi Negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip prinsip Gerakan Non Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia haurs dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu Negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan commited pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 – 1995 diawal era pasca perang dingin. Pada masa itu, Indonesia telah berhasil membawa GNB untuk mampu menentukan arah dan secara dinamis menyesuaikan diri pada setiap perubahan yang terjadi dengan menata kembali prioritas-prioritas lama dan menentukan prioritas-prioritas baru dan menetapkan orientasi serta pendekatan yang baru pula. B. TUAN RUMAH KTT X GNB Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT GNB yaitu KTT X yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut, GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Antara lain, dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Hal tersebut diatas, dirasa sangat perlu sebab Komisi Selatan dalam laporannya yang berjudul “The Challenge to the South” (1987), menegaskan bahwa negara-negara Selatan harus mengandalkan kemampuannya sendiri, kalau sekedar berharap pada kerjasama Utara-Selatan ibarat pungguk merindukan bulan. Sebaliknya, dialog Selatan-Selatan akan memperkuat posisi tawar (bargaining-position) Negara-negara berkembang meski hal ini masih harus dibuktikan. Kendati lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi politik dan keamanan Negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan profil positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain : Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan. Konflik Kamboja mereda setelah serangkaian pembicaraan J akarta Informal Meeting (I & II)
serta Pertemuan Paris yang disponsori antara lain oleh Indonesia. KTT X GNB di Jakarta berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” yang disepakati bersama. Dalam “Pesan Jakarta” tersebut terkandung visi GNB yaitu : Hilangnya keraguan sementara anggota khususnya mengenai relevansi GNB setelah berakhirnya Preang Dingin dan ketetapanhati untuk meningkatkan kerjasama yang konstruktif serta sebagai komponen integral dalam “arus utama” (mainstream) hubungan internasional; Arah GNB yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi cirri menonjol perjuangan GNB sebelumnya. Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi Negara-negara anggota melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan. Setelah KTT Jakarta, GNB dapat dikatakan telah memperoleh kembali kekuatan dan keteguhannya serta kejelasan akan tujuan-tujuannya yang murni.
B. Latar Belakang Berdirinya Gerakan Non Blok Di sela-sela puing kehancuran akibat Perang Dunia II, muncullah dua negara adidaya yang saling berhadapan. Mereka berebut pengaruh terhadap negaranegara yang sedang berkembang agar menjadi sekutunya. Dua negara adidaya itu ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan kekuatan di antara dua blok itu mengakibatkan terjadinya Perang Dingin (the Cold War). Mereka saling berhadapan, bersaing, dan saling memperkuat sistem persenjataan. Setiap kelompok telah mengarahkan kekuatan bomnya ke negara lawan. Akibatnya, situasi dunia tercekam oleh ketakutan akan meletusnya Perang Dunia III atau Perang Nuklir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Menghadapi situasi dunia yang penuh konflik tersebut, Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Prinsip kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara sedang berkembang lainnya. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negaranegara Non Blok. Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut. 1) Munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. 2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. 3) Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok. 4) Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar besaran, sehingga mengkhawatirkan AS. 5) Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu: a) Presiden Soekarno (Indonesia), b) PM Jawaharlal Nehru (India), c) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan e) Presiden Kwame Nkrumah (Ghana). Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab – Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah). C. Tujuan Gerakan Non Blok Gerakan Non Blok mempunyai tujuan, antara lain: 1) meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan dua blok adidaya yang bersengketa; 2) mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai; 3) mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis; 4) menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme; 5) memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerja sama atas dasar persamaan derajat; 6) meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota Gerakan Non Blok; 7) menggalang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru.
D. Asas Gerakan Non Blok 1) GNB bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok dunia yang saling bertentangan. 2) GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. 3) GNB berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan zionisme.
F. Bentuk Organisasi Gerakan Non Blok Di dalam Gerakan Non Blok tidak terdapat struktur organisasi yang mengurus kegiatan di berbagai bidang karena Gerakan Non Blok bukan merupakan lembaga. Gerakan Non Blok mengandalkan perjuangan pada kekuatan moral. Satu-satunya pengurus dalam Gerakan Non Blok adalah ketua. Ketua Gerakan Non Blok dijabat oleh kepala pemerintahan negara yang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok. KTT Gerakan Non Blok dihadiri oleh para kepala pemerintahan dan kepala negara anggota Gerakan Non Blok. Kegiatan Gerakan Non Blok meliputi bidang berikut ini. 1) Bidang Politik dan Perdamaian Dunia Kegiatan yang dilakukan Gerakan Non Blok dalam bidang politik dan perdamaian dunia, antara lain ikut berusaha: a) meredakan ketegangan dunia; b) mengusahakan terciptanya perdamaian dunia;
c) mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis; d) mengusahakan pelucutan senjata dan pengurangan senjata nuklir; e) menghapus pangkalan militer asing dan pakta-pakta militer; f) melenyapkan kolonialisme; g) menyelesaikan sengketa antarnegara dan perang-perang lokal, separti Perang Irak-Iran, masalah di wilayah Timur Tegah (Midle East); h) menghapus persekutuan militer; i ) menentang rasialisme dan apartheid. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarkan melalui forum PBB, konferensi-konferensi internasional dan pendekatan langsung dengan negara-negara yang terlibat. 2) Bidang Ekonomi Kegiatan yang dilakukan Gerakan Non Blok dalam bidang ekonomi, antara lain: a) ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerja sama atas dasar persamaan derajat; b) ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru (TEBD) sehingga terdapat hubungan kerja sama saling menguntungkan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Pelaksanaan tata ekonomi dunia baru yang diperjuangkan Gerakan Non Blok dalam forum PBB adalahsebagai berikut. (1) Dialog Utara – Selatan Dialog Utara – Selatan adalah pertemuan yang membahas kerja sama saling menguntungkan antara kelompok negara maju yang merupakan negara industri (Utara) dan negara-negara berkembang (Selatan). Dengan adanya dialog Utara – Selatan diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang sehingga terwujud tata ekonomi dunia baru yang adil dan merata. (2) Kerja Sama Selatan – Selatan Kerja sama Selatan – Selatan merupakan bentuk kerja sama antarnegara berkembang dalam bidang ekonomi dan teknologi. (3) Kelompok 77 Kelompok 77 merupakan kelompok negara berkembang yang berjuang untuk memperoleh keadilan ekonomi atas negara-negara maju. Kelompok 77 dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1964. Kelompok 77 beranggotakan negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika.konomi
