PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TEKNIS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TASIKMALAYA Jalan Pemuda No.2B Telp. (0265) 313036 Tasikmalay Tasikmalaya a e-mail :
[email protected] [email protected] o.id /
[email protected] [email protected] om
-1-
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TEKNIS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017
I. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mengedepankan Aspek Pembangun an Desa yang lebih merata dan berkeadilan serta merupakan tekad kuat Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberian Dana Desa yang bersumber dari Dana APBN merupakan pemberian bantuan stimulan untuk percepatan pembangunan Desa sebagai upaya membangkitkan kembali partisipasi masyarakat agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat Desa khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Pemberian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di peruntukan bagi Desa yang prosesnya di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dipandang perlu dibuat pedoman umum pelaksanaan teknis Dana Desa yang bersumber dari Dana APBN di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan kegiatan dari berbagai sumber anggaran di desa harus mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan demikian
Pedoman umum pelaksanaan teknis Dana Desa ini merupakan acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pihak-pihak terkait khususnya dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang didanai oleh Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku.
II.
DASAR HUKUM Peraturan yang mendasari disusunnya Pedoman Umum Pelaksan aan Teknis
Dana Desa TA 2017 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
-2-
3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
80
Tahun
2015
tentang
113
Tahun
2014
tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
Pengelolaan Keuangan Desa; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ; 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
-3-
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : .............. Tahun ........... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.
III. TUJUAN Tujuan dari penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa TA 2017 di Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Melaksanakan
ketentuan
dalam
Peraturan
Bupati
Tasikmalaya
Nomor...tentang.......Tahun 2017 ayat 11 point 3. 2. Meningkatkan
pelayanan
Pemerintah
Desa
untuk
kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinanan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang di danai dari Dana Desa. 3. Merupakan acuan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pihak pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang didanai dari Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku.
IV. BESARAN NILAI DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 1. Besaran Dana Desa Dana Desa yang diberikan kepada Desa besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : .........................tentang Tata Cara Pembagian dan Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
-4-
2. Prioritas Bidang Kegiatan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berskala Lokal Desa dengan jenis kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor........... tahun........tentang...........
3. Ketentuan Prioritas Dana Desa Prioritas Usulan Dana Desa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Desa dan menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
4. Penetapan Prioritas Dana Desa Dalam
Penetapan
prioritas
perencanaan
kegiatan,
Desa
dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Prioritas dimaksud disesuaikan dengan Lampiran Penjelasan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor.......................................
V.
KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA DESA 1.
Komposisi penggunaan anggaran Dana Desa yang dibiayai dari APBN digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komponen Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa (termasuk Papan Proyek, Prasasti, Upah Kerja).
2.
Biaya Umum atau sebutan lain untuk proses perencanaan kegiatan dan Operasional TPK/Pelaksana Kegiatan seperti : ATK, Dokumentasi, Pelaporan, Transport, Biaya Rapat dan Insentif/Honor/sebutan lain untuk Pelaksana Kegiatan/TPK menjadi bagian dari biaya operasional desa yang dianggarkan dalam APBDes dengan sumber pendanaan dari alokasi lainnya yang sesuai dengan Peraturan atau Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Desa lainnya yang sah, dialokasikan diluar dari Anggaran Dana Desa.
3.
Komponen Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dimaksud menggunakan survei harga pasar setempat atau pasar terdekat dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
-5-
VI.
PENYALURAN DANA DESA 1.
Ketentuan Umum Penyaluran Dana Desa
dilakukan melalui pemindah bukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ke Rekening Kas Desa melalui Bank Pemerintah Daerah, yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu :
Tahap I sebesar 60 % (Enam puluh per seratus);
Tahap II sebesar 40 % (Empat puluh per seratus);
Adapun Persyaratan pengajuan Dana Desa TA 2017 : 1.
Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan
semester
II
dan
Dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016. 2.
Kepala Desa menyampaikan Perdes tentang APBDesa TA 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa TA 2016 Kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya melalui Camat masing-masing paling lambat minggu kedua bulan Maret.
2.
Usulan Dana Desa TA 2017 1. Usulan Kegiatan telah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. 2. Usulan Bantuan dari masing-masing kegiatan dalam satu Desa dibuat dalam 1 (satu) Proposal. 3. Sebelum diajukan ke DPMDPA dan KB, Pendamping Desa bersama Camat/Kasi PMD melaksanakan Verifikasi Usulan kegiatan yang meliputi
Kelengkapan
Dokumen,
Kesesuaian
Usulan
yang
tercantum dengan kondisi dilapangan. 4. Proposal Usulan Kegiatan wajib dilengkapi dengan rekomendasi Camat yang dilengkapi Nomor Register Kecamatan setelah diparaf oleh kasi PMD dan disertai Lembar Verifikasi dari Pendamping Desa. 5. Setelah kelengkapan Proposal terpenuhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengkoordinir dan memfasilitasi permohonan Usulan Dana Desa dari Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
-6-
3.
Usulan Proposal dilengkapi : 1. Surat Permohonan Bantuan yang ditandatangani Kepala Desa dan Mengetahui Camat setelah diparaf oleh Kasi PMD, ditujukan Kepada Bupati Tasikmalaya dengan tembusan kepada Kepala DPMDPA & KB. 2. Peraturan Desa dan lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). 3. Peraturan Desa dan lampiran Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP
Desa)
beserta
kelengkapannya
termasuk
Rencana
Anggaran Biaya (RAB) setiap Kegiatan dan jadwal kalender kegiatan. 4. Peraturan Desa dan lampiran APBDesa tahun berjalan yang telah sesuai dengan ketentuan. 5. Berita Acara Musyawarah pembentukan TPK dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan TPK (Tim Pengelola Kegiatan). 6. Photo Lokasi Kegiatan 0 % setiap item Kegiatan Infrastruktur. 7. Desain Gambar Rencana Kegiatan. 8. Untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat, untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas, harus disertakan dengan daftar Peserta Pelatihan.
rencana
Narasumber,
Jadwal
Pelaksanaan,
matrix
pelatihan yang memuat Materi Pelatihan dan capaian tujuan kegiatan yang diharapkan. 9. Proposal dimaksud dibuat Rangkap 2 (dua) dengan tandatangan Asli dan Stampel Basah.
4.
Proses Pencairan Dana Desa 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan persyaratan pencairan setelah di verifikasi secara teknis maupun kelengkapan oleh Camat dan Pendamping Desa. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
menyampaikan
(DPMDPAKB)
Permohonan
Kabupaten
Pencairan
Kepada
Tasikmalaya Kepala
Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5.
Pencairan Dana Desa 1. Syarat-Syarat Permohonan Pencairan Tahap I 1. Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Kepala Badan
Pengelola
Keuangan
dan
Aset
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya diajukan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat
-7-
setelah diparaf oleh kasi PMD dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala DPMDPA & KB. 2. Photo Copy Rekening Desa rangkap 2 (dua). 3. Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya usulan kegiatan tahap I rangkap 2 (dua) 4. Kwitansi rangkap 4 (empat) stempel asli, 1 (satu) bermaterai 6000. 5. Fakta Integritas rangkap 4 ( empat ) stampel asli 1 (satu) bermaterai 6000
2. Syarat-Syarat Permohonan Pencairan Tahap II 1. Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Kepala Badan
Pengelola
Keuangan
dan
Aset
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya diajukan oleh Kepala Desa, diketahui Cama t setelah diparaf oleh Kasi PMD dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala DPMDPA dan KB. 2. Kwitansi rangkap 4 ( Empat ) stampel asli 1 bermaterai 6.000,3. Fakta Integritas rangkap 4 ( empat ) stampel asli 1 (satu) bermaterai 6000,-. 4. Rekomendasi dari Camat setempat. 5. Penyaluran Dana Desa Tahap II diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Tahap I (Rangkap 2).
6. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Tasikmalaya Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan
Anak
dan
Keluarga
Berencana)
Kabupaten
Tasikmalaya. 3. Dengan adanya pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa maka pengelolaan dan penggunaannya merupakan tanggung jawab Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran.
VII.
PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA 1. Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa. 2. Pelaksanaan Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3. Sebelum pelaksanaan, Kepala Desa/Pemerintah Desa memfasilitasi rapat persiapan pelaksanaan kegiatan bersama TPK, lembaga tingkat
-8-
desa,
dan masyarakat pemanfaat langsung untuk membahas
kebutuhan terkait pelaksanaan :
Sosialisasi
target
volume,
waktu,
desain
kontruksi
dan
anggaran kegiatan yang telah ditetapkan.
Swadaya dan gotong royong
Pengadaan barang-jasa tenaga kerja yang disediakan atau dibeli dari masyarakat setempat
Rencana pengadaan barang dan jasa oleh penyedia (suplier)
Lokasi pemasangan papan proyek
Papan kegiatan/papan proyek yang mencantumkan nama proyek pembangunan, lokasi, volume, sumber biaya dan tahun pelaksanaan.
Dana Desa sifatnya stimulan kepada Pemerintah Desa oleh karena itu Pelaksana kegiatan mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong menyediakan bahan material, tenaga, maupun sumbangan biaya sebagai bagian dari Swadaya Masyarakat Desa.
4. Pembuatan/Penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) 1. RAB sebagai lampiran RKP Desa sehingga penyusunan RAB dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKP Desa. Biaya pembuatan RAB merupakan anggaran APBDes diluar Dana Desa. 2. Penyusunan
RAB
diawali
dengan
survey
teknis
untuk
mendapatkan data teknis kegiatan dan sebagai dasar dari penentuan jenis konstruksi, pembuatan Gambar Rencana dan perhitungan volume. 3. Harga satuan barang dan jasa berdasarkan survey harga pasar setempat atau harga pasar terdekat. Hasil Survey harga tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2015 dan perubahannya Nomor 41 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. 4.
Dalam pembuatan RAB perhitungan Pajak mengacu pada surat KPP Pratama Tasikmalaya Nomor S-853/WPJ.09/KP.07/2016. Dengan ketentuan pajak untuk ppn sebesar 10 % dan pph pasal 4 ayat (2) sebesar 2 %, dipotong langsung dari nilai kegiatan.
5.
Keputusan Kepala Desa dimaksud hanya untuk Belanja Modal dan Barang Jasa yang diperlukan dalam kegiatan/usulan Infrastruktur Dana Desa............ tahun anggaran 2017.
-9-
6.
Harga satuan barang dalam RAB adalah harga berdasarkan hasil survey dan/atau musyawarah.sedangkan, dalam penulisan di APBDes harga satuan sudah termasuk pajak.
7.
RAB sebagai lampiran RKP Desa sehingga penyusunan RAB dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKP Desa. Sehingga biaya pembuatan RAB merupakan anggaran APBDes diluar Dana Desa.
8.
Penyusunan RAB harus mengacu kepada analisa harga satuan pekerjaan (terlampir) atau apabila belum tercantum pada Petunjuk Teknis ini bisa mengacu pada analisa harga satuan pekerjaan yang sah seperti dari SNI, Dinas Bina Marga, PSDA, Tarkim/Ciptakarya, Pengairan dan referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
9.
Proses penyusunan RAB : a. Survey
Lapangan/Survey
Teknis
dilakukan
untuk
mendapatkan :
- Data lapangan (kondisi asli) - Data keadaan sekitarnya - Data geografi dan topografi - Data kondisi dan antisipasi masalah (misalnya ganti rugi atau tanah bergerak)
- Potensi yang ada - Dokumentasi kondisi existing ( 0% ) - Penentuan jenis konstruksi dan pemilihan bahan b. Gambar Rencana, sebagai dasar perhitungan volume dan acuan dalam pelaksanaan, mencakup :
- Gambar Peta Desa (Menunjukan Lokasi Kegiatan) - Gambar Denah/Lokasi - Gambar Tampak (Depan, Samping, Belakang) - Gambar Potongan (Memanjang, Melintang/Potongan bangunan)
- Gambar Detail Gambar
rencana
wajib
diperiksa
dan
disetujui
dinas/intansi terkait dan atau tenaga profesional c. Perhitungan volume d. Analisa koefisien e. Survey Harga f. Rencana Anggaran biaya
-10-
oleh
g. Pelaksanaan pekerjaan wajib mengacu kepada Gambar Rencana
dan
RAB,
kecuali
bila
terjadi
revisi
pada
pelaksanaan kegiatan, bukan revisi jenis kegiatan. h. Revisi jenis kegiatan dimaksud pada huruf (g) dimungkinkan terjadi karena Force Majure dan bersifat teknis, bukan dikarenakan kesalahan pada perencanaan kegiatan. i. Sebagai lampiran RAB mencakup : Sketsa lokasi kegiatan, Dokumen survey Teknis, Gambar Desain, perhitungan volume, survey harga bahan, alat, kesepakatan pembayaran upah kerja, perhitungan RAB, Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan, pernyataan hibah lahan dari masyarakat, pernyataan kesanggupan tidak menuntut ganti rugi, kesanggupan swadaya dan gotong royong, rencana penggunaan alat berat, pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan, data pemanfaat. 10. Setiap titik lokasi kegiatan harus memasang Papan Proyek dengan
Desain
sebagai
berikut
:
Contoh
Papan
Proyek
:........................................ 11. Hasil dari pembagunan harus memasang Prasasti dengan Desain sebagai berikut : Contoh Prasasti :........................................
5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa 1. Sebelum melaksanakan kegiatan Tim Pengelola Kegiatan wajib melaksanakan
penetapan
pihak
yang
akan
menyediakan
kebutuhan bahan dan/atau jasa melalui proses pengadaan barang dan jasa. 2. Pada prinsip nya kegiatan dilakukan secara swakelola dengan memperhatikan :
Memaksimalkan
penggunaan
material/bahan
yang
disediakan masyarakat di wilayah setempat
Dilaksanakan partisipasi
secara
gotong
masyarakat
royong
setempat
dengan untuk
melibatkan memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Bila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola pengadaan barang/jasa
dapat
dilaksanakan
oleh
penyedia
(suplier)
barang/jasa yang dianggap mampu. 3. Secara garis besar pengadaan barang oleh penyedia (suplier) dilakukan dengan cara :
-11-
a. Kebutuhan barang maksimal 50 juta, TPK membeli kepada 1 atau lebih ke penyedia barang/jasa, tanpa permintaan tertulis, Bukti transaksi Nota, Faktur pembelian/kwitansi u/ dan atas nama TPK, hasil Negosiasi antara TPK dan penyedia barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara. b. Kebutuhan barang 50 juta s.d 200 juta, TPK membeli kepada 1
atau
lebih
penawaran barang/jasa
ke
penyedia
tertulis &
dari
ruang
barang/jasa;
penyedia
lingkup
TPK
meminta
barang/jasa
pekekerjaan);
(rincian
Penyedian
menyampaikan Penawaran tertulis dan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa); Negosiasi /tawar menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah; Bukti transaksi Nota, Faktur pembelian/kuitansi u/ dan atas nama TPK; hasil Negosiasi antara TPK dan penyedia barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara. c. Kebutuhan barang diatas 200 juta , TPK mengundang dan meminta penawaran secara tertulis kepada 2 (dua) atau lebih penyedia barang/jasa yang berbeda
(dilampiri rincian);
Penyedia menyampaikan – Penawaran tertulis dan dilampiri daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa); TPK menilai
pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran; Hasil negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah; Dibuat/dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa
yang berisi
paling kurang: Tanggal dan tempat dibuat perjanjian, ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pelaksanaan pek, ketentuan keaadaan khar dan sanksi. d. Proses pelaksanaan wajib dilaksanakan dengan swakelola dengan memperkerjakan masyarakat desa setempat kecuali untuk kegiatan tertentu (bukan seluruh kegiatan) yang memerlukan keahlian khusus dapat dilakukan jasa tenaga ahli. e. TPK
melakukan
pemesanan
pengiriman
barang
sesuai
kebutuhan berdasarkan rencana kalender waktu pekerjaan dan
penyedia
(suplier)
barang
wajib
mengirim
barang
berdasarkan pesanan TPK dan tidak ada uang muka. f. TPK wajib mengarsipkan dengan tertib dan aman seluruh administrasi proses pengadaan barang dan jasa oleh penyedia
-12-
seperti surat undangan, penawaran, Berita Acara, Surat Perjanjian kontrak dan lain-lain. g. Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa menjadi laporan TPK kepada Kepala Desa dalam bentuk Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. 6. Penatausahaan Keuangan di Desa 1. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa. 2. Bendahara Desa wajib mencatat setiap terjadi penerimaan atas pendapatan desa maupun pengeluaran desa melalui rekening desa pada Buku Kas Umum (BKU) Desa dan Buku Bank Desa. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dengan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. 3. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Setiap penarikan dan penyetoran pajak tersebut dicatat pada BKU Desa dan Buku Bantu Pajak. 4. BKU Desa dan Buku Bank Desa ditutup setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. 5. Penatausahaan dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa 1. Anggaran Dana Desa wajib disimpan dalam Rekening Kas Desa dan Penarikan Anggaran disesuaikan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 2. TPK mengajukan pencairan dana kepada bendahara desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya. SPP sifatnya untuk membayar bukan membeli, artinya sebelum mengajukan SPP maka barang yang dibutuhkan harus sudah tersedia lebih dahulu di lokasi kegiatan.
-13-
3. Pengajuan SPP berdasarkan kebutuhan atau progres pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak mengacu pada termin/tahapan pencairan dari RKUD ke RKD. 4. Proses pengajuan pencairan dana oleh TPK sebagai berikut : a.
Atas barang material yang telah diadakan atau dikirim pihak penyedia (suplier), atau dapat juga volume kegiatan yang telah dilaksanakan,
TPK
melakukan
pencairan
dana
kepada
bendahara desa dengan mengajukan :
Surat permintaan Pembayaran (SPP) yang memuat per item barang atau transaksi.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
Bukti-bukti sesuai pengajuan SPP seperti nota pembelian, nota pengiriman, daftar hadir tenaga kerja, bukti sertifikasi oleh pemeriksa bahan dan lain-lain.
b.
Sekretaris
desa
memverifikasi
sebelum
atau
menandatangani
memeriksa
kelengkapan
SPP
wajib
administrasi
pengajuan TPK serta sertifikasi kesesuaian SPP yang diajukan dengan kondisi real di lapangan dalam hal volume barang terkirim atau volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tim pemeriksa. c.
Jika SPP telah ditandatangani oleh TPK, Sekdes, Bendahara dengan menyetujui Kepala Desa maka bendahara melakukan pengeluaran sesuai dengan pengajuan SPP kepada Ketua TPK. Bendahara berhak melakukan pemotongan langsung untuk pembayaran
pajak
sesuai
ketentuan
perundangan
yang
berlaku. d.
Teknis Pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan melalui transaksi tunai dan transfer dari Rekening Pemerintah Desa ke Rekening Penyedia Barang dan Jasa, dengan persetujuan Kepala Desa.
e.
Bukti atas transaksi tunai tersebut adalah kwitansi pencairan dari bendahara kepada TPK, kwitansi bukti pemotongan pajak dan kwitansi pembayaran kepada penyedia barang atau jasa dan untuk bukti transaksi melalui transfer/setoran adalah slip transfer/setoran.
f.
Kwitansi dimaksud ditandatangani Oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dibayar lunas oleh Bendahara TPK dengan mengetahui Kepala Desa dan Penerima Pembayaran (Penyedia Barang dan Jasa).
-14-
g.
Untuk pembayaran 250 ribu s.d 1 Juta menggunakan kwitansi bermaterai
3000,
untuk
pembayaran
lebih
menggunakan kwitansi bermaterai 6000.
dari
1
juta
Biaya materai
dibebankan kepada penyedia (suplier) h.
Bendahara Desa mencatat proses transaksi per item barang pada BKU Desa, Buku Bank dan khusus untuk pajak jika telah dibayar ( bukti pembayaran ) dicatat juga pada Buku Bantu Pajak.
Bendahara
juga
wajib
mengamankan
bukti-bukti
transaksi. i.
TPK mencatat semua transaksi tersebut pada Buku Kas Pembantu Kegiatan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi.
5. Proses pengajuan SPP oleh TPK kepada bendahara desa sesuai dengan kebutuhan dan kalender waktu pekerjaan maka proses pengajuan dana point e. akan berulang sampai pekerjaan selesai 100% dan anggaran kegiatan terserap 100%. 6. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada RAB dan gambar rencana, apabila terjadi perubahan dengan teknis maka harus dikoordinasikan dengan dinas terkait melalui camat serta membuat Berita
Acara
Perubahan,
dan
di
musyawarahkan
dengan
menghadirkan kepala desa, wakil masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan. 7. Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan: a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui swadaya masyarakat, bantuan pihak ketiga, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. b. kenaikan harga yang tidak wajar; c. kelangkaan bahan material; dan/atau d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial. e. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan f. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa. 8. Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (f).
-15-
9. Jika terjadi permasalahan yang mengganggu pekerjaan, TPK dapat mengajukan
rapat/musyawarah
penyelesaian
masalah
untuk
difasilitasi oleh kepala desa/pemerintah desa. 10. Setiap rapat/musyawarah yang dilakukan harus dilengkapi Berita Acara, daftar hadir peserta serta wajib diarsipkan oleh TPK. 11. TPK wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. 12. Jika
pekerjaan
telah
selesai
100%,
TPK
menyusun
laporan
pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada pemerintah desa untuk
ditindaklanjuti
dengan
memfasilitasi
rapat/musyawarah
penyelesaian kegiatan dengan menghadirkan perwakilan masyarakat dan pihak terkait, untuk membahas : a.
Sosialisasi capaian target volume pekerjaan
b. Sosialisasi Realisasi penggunaan anggaran c.
Masalah dan penyelesaian yang timbul selama pekerjaan
d. Pemasangan dan penandatanganan prasasti e.
Dan lain-lain
VIII. PELAPORAN, PEMBINAAN, PELESTARIAN DAN PENGAWASAN 1. Pelaporan 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan / Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa kepada Bupati setiap tahapan pencairan dengan melampirkan Surat Pengantar dari Desa dengan Pengesahan dari Camat yang telah diparaf oleh Kasi PMD; 2. Mekanisme penyampaian laporan realisasi dilaksanakan dengan cara Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 3. Laporan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Antara lain : a.
Surat Pengantar dan Pengesahan Camat
b.
Kata Pengantar
c.
Daftar Tabel
-16-
d.
Daftar Isi
e.
Pendahuluan
f.
Narasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan RAB
g.
Narasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan RAB
h.
Realisasi Biaya :
-
Slip Penarikan Dana Desa dari Rekening Kas Desa
-
Surat Permintaan Pembayaran
-
Buku Kas Umum
-
Buku Kas Bantu
-
Realisasi Anggaran dan Biaya
-
Buku Kas Bantu Pajak
Bukti transaksi :
-
Kwitansi Penerimaan dari Kepala Desa kepada TPK
-
Kwitansi Pembelanjaan dari TPK Kepada Penyedia Barang dan Jasa
-
Nota Pembelian
- Tanda Terima Honor Narasumber (Pelatihan) - Tanda Bukti Pembayaran HOK i. j.
Bukti Penerimaan Bahan/Material Buku Material
k.
Penanganan Pengaduan Masyarakat
l.
Penyelesaian Permasalahan, Kendala dan Hambatan
m. Penyelesaian Permasalahan n.
Penyelesaian Kendala dan Hambatan
o.
Berita Acara Perubahan Kegiatan dan Lampiran
p.
Sertifikasi Kegiatan
q.
Berita acara serah terima hasil kegiatan dari TPK Kepada Kepala Desa
r.
Kesimpulan
s.
Lampiran :
-17-
-
Foto Kegiatan
-
Resume Materi Pelatihan
- Jadwal Kegiatan Pelatihan -
Matrix Pelatihan ( Sasaran Pelatihan, Peserta, Output hasil kegiatan ) Bukti Pembayaran Pajak Dana Desa setiap Tahapan Pencairan Surat Pernyataan Hibah dari masyarakat dan Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Laporan Akhir Kegiatan TPK setiap tahapan pencairan.
4. Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi: a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara gotong royong; d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa. 5. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara: a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. c. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang
laporan
pelaksanaan
pembangunan
Desa
berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan d. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan meng. e. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
-18-
. 6. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dengan ketentuan: a. Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan b. Semester II paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
2. Pembinaan dan Pengawasan 1. Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SiLPA Dana Desa setiap tahun. 2. Tim Kerja Kabupaten melaksanakan Pembinaan dan Monitoring terhadap penggunaan Dana Desa. 3. Pengawasan dan monitoring kegiatan di Desa dilaksanakan oleh Camat dibantu
Pendamping Desa mulai pada perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan. 4. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa, dan dibuatkan laporan sesuai dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala. 5. Apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan Dana Desa, Kepala Desa beserta Lembaga Desa berkoordinasi dengan Camat dengan pihak terkait dan Pendamping Desa untuk penyelesaian permasalahan, dan setiap permasalahan diselesaikan dengan cara berjenjang. 6. Dalam
hal
terjadi
keterlambatan
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melalui Camat melakukan: a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa; b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan. d. Melakukan Koordinasi dengan Lembaga yang ada di Desa untuk melaksanakan
Musyawarah
Desa
dalam
rangka
penyelesaian
permasalahan dimaksud. 7. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau penyelewengan Dana Desa sehingga menyebabkan kerugian Negara, maka akan
-19-
diserahkan Kepada Pihak yang Berwajib dalam hal ini adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Inspektorat. 8. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati : a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut, dan/atau b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. 9. SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan. 10. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
3. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan 1. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa. 2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya; b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. 3. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dengan peraturan Desa. 4. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa. 5. Pembentukan
kelompok
sebagaimana
dimaksud
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
IX. SANKSI Sanksi dapat dilakukan kepada Kepala Desa apabila : 1. Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
-20-
pada
huruf
(e)
a) Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan
laporan
realisasi
penggunaan
Dana
Desa
/
Laporan
Pertanggungjawaban Dana Desa semester II tahun sebelumnya. b) Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, dan/atau c) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 2. Penyaluran Dana Desa yang ditunda, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
Peraturan
Desa
mengenai
APBDesa
dan
realisasi
penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa semester II kepada Bupati. 3. Penundaan Penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 4. Dalam hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 5. Penundaan Penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II. 6. Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 7. Bupati menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya untuk
diperhitungkan
dalam
penyaluran
pada
tahun
anggaran
berikutnya.
X. PENUTUP Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa.
Ditetapkan di Tasikmalaya Pada Tanggal KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TASIKMALAYA
H.WAWAN R EFENDY,SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610228 198204 1 002
-21-
-22-
