Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

DRAFT

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2013

Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Ny karunia-Nyaa sehingga sehingga tersusunnya tersusunnya Petunjuk Petunjuk Pelaksanaa Pelaksanaann Komite Komite Keperawatan Keperawatan Rumah Sakit. Petunjuk Pelaksaanini Pelaksaanini disusun bertujuan untuk memberikan arah dan panduan pand uan sehingga sehingga terlaksanan terlaksananya ya komite keperaw keperawatan atan di rumah sakit. sakit. Kualita Kualitass pelay pelayana anann kepera keperawat watan an biasan biasanya ya men mengac gacuu pad padaa ke kemam mampua puann perawa perawatt memberi pelayanan pelayanan yang yang sesuai sesuai dengan dengan standar profesi keperawatan dan dapat dapat dite diteri rima ma oleh oleh pa pasi sien en.. Pela Pelaya yana nann ke kepe pera rawa wata tann ya yang ng be berk rkua ualilita tass me menu nunj njuk ukan an kesempurnaan pelayanan pelayanan dan akan akan menimbulkan kepuasan kepuasan pasien. Upaya menjaga menjaga kualitas pelayanan pelayanan keperawatan keperawatan di rumah sakit tidak terlepas dari dari peran profesi keperawatan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas merupakan payung dari terjaminnya keselamatan pasien ( patient ). patient safety ). Dalam upaya menjaga mutu profesi keperawatan dibutuhkan sebuah wadah untuk mempe mempertah rtahank ankan an dan mening meningkat katkan kan profes profesion ionali alisme sme ten tenaga aga keper keperaw awata atann ya yang ng disebut dengan komite keperawatan. Mekanisme yang dilakukan komite keperawatan adalah dengan dengan melaksanakan melaksanakan kredensialing, penjagaan mutu profesi profesi melalui pengembangan Continuing Professional Development (CPD) dan audit kepe ke pera raw watan atan.. S Sel elai ainn iitu tu dila dilaku kuka kann pe peme meliliha hara raan an etik etikaa dan dan disi disipl plin in prof profes esii keperawatan. Pembentukan komite keperawatan rumah sakit sangat dibutuhkan mengingat pentingnya mutu profesi keperawatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terbentuknya komite keperawatan rumah sakit di perkuat dengan adanya Peraturan Kementerian Kementerian Kesehatan Kesehatan No 49 tahun 2013. 2013. Oleh Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dibutuhkan sebuah buku mengenai petunjuk pelaksanaan komite keperawatan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite keperawatan di rumah sakit. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan fikirannya fikirannya untuk mendukung mendukung dan berperan serta dalam dalam penyusun penyusunan an Petunjuk Petunjuk Pelaksana Pelaksanaan an Komite Komite Keperawa Keperawatan tan Rumah Rumah Sakit dari awal Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Ny karunia-Nyaa sehingga sehingga tersusunnya tersusunnya Petunjuk Petunjuk Pelaksanaa Pelaksanaann Komite Komite Keperawatan Keperawatan Rumah Sakit. Petunjuk Pelaksaanini Pelaksaanini disusun bertujuan untuk memberikan arah dan panduan pand uan sehingga sehingga terlaksanan terlaksananya ya komite keperaw keperawatan atan di rumah sakit. sakit. Kualita Kualitass pelay pelayana anann kepera keperawat watan an biasan biasanya ya men mengac gacuu pad padaa ke kemam mampua puann perawa perawatt memberi pelayanan pelayanan yang yang sesuai sesuai dengan dengan standar profesi keperawatan dan dapat dapat dite diteri rima ma oleh oleh pa pasi sien en.. Pela Pelaya yana nann ke kepe pera rawa wata tann ya yang ng be berk rkua ualilita tass me menu nunj njuk ukan an kesempurnaan pelayanan pelayanan dan akan akan menimbulkan kepuasan kepuasan pasien. Upaya menjaga menjaga kualitas pelayanan pelayanan keperawatan keperawatan di rumah sakit tidak terlepas dari dari peran profesi keperawatan. Pelayanan keperawatan yang berkualitas merupakan payung dari terjaminnya keselamatan pasien ( patient ). patient safety ). Dalam upaya menjaga mutu profesi keperawatan dibutuhkan sebuah wadah untuk mempe mempertah rtahank ankan an dan mening meningkat katkan kan profes profesion ionali alisme sme ten tenaga aga keper keperaw awata atann ya yang ng disebut dengan komite keperawatan. Mekanisme yang dilakukan komite keperawatan adalah dengan dengan melaksanakan melaksanakan kredensialing, penjagaan mutu profesi profesi melalui pengembangan Continuing Professional Development (CPD) dan audit kepe ke pera raw watan atan.. S Sel elai ainn iitu tu dila dilaku kuka kann pe peme meliliha hara raan an etik etikaa dan dan disi disipl plin in prof profes esii keperawatan. Pembentukan komite keperawatan rumah sakit sangat dibutuhkan mengingat pentingnya mutu profesi keperawatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Terbentuknya komite keperawatan rumah sakit di perkuat dengan adanya Peraturan Kementerian Kementerian Kesehatan Kesehatan No 49 tahun 2013. 2013. Oleh Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dibutuhkan sebuah buku mengenai petunjuk pelaksanaan komite keperawatan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi komite keperawatan di rumah sakit. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan fikirannya fikirannya untuk mendukung mendukung dan berperan serta dalam dalam penyusun penyusunan an Petunjuk Petunjuk Pelaksana Pelaksanaan an Komite Komite Keperawa Keperawatan tan Rumah Rumah Sakit dari awal Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

i

sampai terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal dan kebaikan bagi kita semua. Akhirnya dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah sakit diharapkan pelayanan pelayanan keperawatan keperawatan dapat lebih baik baik dan optimal.

Jak akaarta, rta, Okto Oktobe berr 20 20113 Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik

Suhartati,S.Kp.,M.Kes NIP 196007271 1960072719850 98501200 120011

ii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI TIM PENYUSUN DAFTAR LAMPIRAN BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT A.

Pengorganisasian Komite Keperawatan

B.

Lingkup Kerja Komite Keperawatan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN

BAB V

PENUTUP...............................................................................................

LAMPIRAN ............................................................................................................. DAFTAR PUSAKA................................................................................................... LAMPIRAN ................................................................................................................

iii


TIM PENYUSUN

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS Melinda Hasugian,S.Kp Desmawati,S.Kp.,MARS Sri Purwaningsih,S.Kp.,M.Kes Roswita Hasan,S.Kp.,M.Kep Sugih Asih,S.Kp.,M.Kep Sri Supami,S.Kp Rita Sekarsari,S.Kp.,MHSM Udur Helmina,S.Kp Donny Setiawan,S.Kep Prayetni,S.Kp.,M.Kes Dini Rahmadian,S.Kp.,MHSM Wiwi Triani,S.Kp.,MKM Ns. Nia Ayu Suridaty,M.Kep.,Sp.Kep.MB Aderia Rintani,S.Kep.,Ners Prima Ardian,S.Kep.,Ners

iv


DAFTAR LAMPIRAN

v


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah Sakit merupakan unit pelayanan kesehatan dari sistem kesehatan dan merupakan unsur strategis dilihat dari konteks jumlah biaya yang dikeluarkan, dimana sebagian besar dana kesehatan terserap dalam sektor perumah-sakitan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pengelolaan rumah sakit yang efisien dan efektif merupakan syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberi pelayanan yang optimal. Pelayanan keperawatan merupakan subsistem dari sistem pelayanan yang ada di rumah sakit. Pelayanan keperawatan yang berkualitas didukung dengan implementasi asuhan keperawatan yang bermutu. Asuhan keperawatan yang bermutu merupakan asuhan yang diberikan kepada pasien, memenuhi standar dan kriteria profesi keperawatan, sesuai dengan standar biaya dan kualitas yang diharapkan rumah sakit serta mampu mencapai tingkat kepuasan dan memenuhi harapan pasien. Kualitas asuhan keperawatan sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain kondisi pasien, pelayanan keperawatan termasuk tenaga keperawatan di dalamnya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan rumah sakit adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh rumah sakit sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan dapat bekerja secara optimal. Peranan sumber daya manusia yang terbesar dalam rumah sakit adalah perawat, dimana kinerja perawat sangat dituntut keberadaannya Keperawatan adalah salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting dalam penyelenggaraan upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh suatu tim multi disiplin termasuk tim keperawatan. Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

1

Profesi keperawatan merupakan hasil proses integral yang di bangun dari berbagai elemen yang terintegrasi. Profil keperawatan profesional adalah gambaran dan penampilan menyeluruh perawat dalam melakukan aktifitas keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan. Aktifitas keperawatan meliputi peran dan fungsi pemberian asuhan atau pelayanan keperawatan, praktik keperawatan, pengelolaan institusi keperawatan, pendidikan pasien (individu, keluarga dan masyarakat) dan juga keperawatan sebagai profesi dituntut semakin sadar akan kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Pembentukan sikap profesional ini dapat dibina dan ditumbuhkembangkan melalui proses kredensialing, penjagaan mutu profesi (pengembangan continuing professional development) dan pembinaan serta penyelesaian etik dan disiplin perawat.

Berdasarkan hal di atas dibutuhkan sebuah wadah non-struktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi yang disebut dengan komite keperawatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2013. Penyelenggaraan komite keperawatan harus didukung dari berbagai unsur mulai dari pimpinan rumah sakit sampai kepada perawat baik perawat manajer maupun perawat pelaksana. Dalam penyelenggaraan komite keperawatan embutuhkan sebuah acuan untuk jadikan sebagai panduan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah sakit. Diharapkan dengan adanyanya petunjuk pelaksanaan ini , implementasi komite keperawatan di RS dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan lingkup kerja masing - masing sub komite keperawatan yang ada didalamnya.

B. Tujuan 1. Tujuan Umum

2

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan Rumah Sakit dapat memberikan arah dan panduan sehingga terselenggaranya komite keperawatan di rumah sakit Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

2. Tujuan Khusus

a. Adanya pengorganisasian pelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit b. Teridentifikasi lingkup kerja komite keperawatan c. Terlaksananya pembinaan komite keperawatan dan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan komite keperawatan di rumah sakit C. Sistematika

Sistematika penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan di Rumah Sakit sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang B.Tujuan C.Sistematika BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

A. Pengorganisasian Komite Keperawatan B. Lingkup Kerja Komite Keperawatan BAB IV PEMBINAAN KOMITE KEPERAWATAN DAN MONITORING EVALUASI BAB V PENUTUP

3


BAB II PENGANTAR KOMITE KEPERAWATAN

Komite Keperawatan Rumah Sakit merupakan wadah non-struktural rumah sakit yang dibentuk oleh Direktur/ Pimpinan RS melalui mekanisme yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan komite keperawatan RS bertujuan untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan lebih terjamin dan terlindungi.

Struktur dan kedudukan

Komite Keperawatan dalam organisasi RS diadaptasi sesuai kelas RS. Sesuai kedudukannya, Komite Keperawatan RS memberikan pertimbangan strategis kepada Pimpinan/ Direktur RS dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Komite

keperawatan

RS

sekurang-kurangnya

terdiri

dari

Ketua

Komite

Keperawatan, Sekretaris Komite Keperawatan dan Subkomite. Keanggotaan komite keperawatan terdiri dari tenaga keperawatan yang penetapannya dilakukan oleh Pimpinan/ Direktur RS dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi dan perilaku.

Direktur/ Pimpinan RS menetapkan

kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi komite keperawatan.

Rumah Sakit melalui Direktur/ Pimpinan RS

menetapkan peraturan internal staf keperawatan untuk mengatur penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja Komite Keperawatan. Peraturan internal staf keperawatan merupakan dasar hukum yang sah bagi Komite Keperawatan dan Direktur/Pimpinan RS dalam pengambilan keputusan tentang staf keperawatan serta mekanisme pertanggungjawaban Komite Keperawatan kepada Direktur/ Pimpinan RS tentang profesionalisme dengan keperawatan rumah sakit. Peraturan internal staf keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan RS dengan mengacu pada peraturan internal korporasi serta perundang-undangan yang berlaku. Komite

keperawatan

RS

berfungsi

mempertahankan

dan

meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi melalui pengembangan profesional berkelanjutan serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Komite Keperawatan memberikan jaminan kepada Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

4

Pimpinan/ Direktur rumah sakit bahwa tenaga keperawatan memiliki kompetensi kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika profesinya. Komite Keperawatan bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan/ Direktur Keperawatan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan di rumah sakit. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia Adhoc . Panitia Adhoc dibentuk berdasarkan kebutuhan rumah sakit melalui usulan Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur/ Pimpinan rumah sakit.

Panitia Adhoc terdiri dari Mitra Bestari sesuai disiplin/ spesifikasi dan

peminatan tenaga keperawatan yang dapat berasal dari rumah sakit lain, organisasi profesi perawat, dan/ atau institusi pendidikan keperawatan.

5


BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT

A. Pengorganisasian Komite Keperawatan

Pengorganisasian komite keperawatan melaksanakan kredensial struktur organisasi komite keperawatan sebagai berikut : KETUA Sekretaris

Sub Komite Kredensialing

Sub Komite Mutu Profesi

Sub Komite Etik Displin

Mitra Bestari Skema 1.1 Struktur Organisasi Komite Keperawatan

B. Lingkup Kerja Komite Keperawatan

Struktur dalam komite keperawatan memiliki tugas dan fungsi masing - masing sesuai dengan lingkup kerja. Lingkup kerja komite keperawatan dijelaskan sebagai berikut : 1. Ketua Komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan

0

Skema 2.1 Lingkup Kerja Ketua komite Keperawatan, Sekretaris dan Ketua Sub Komite Keperawatan


Lingkup kerja ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite keperawatan dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.1 a. Input Beberapa perangkat pendukung yang harus disiapkan sebagai input dalam pelaksanaan tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite keperawatan adalah visi misi RS, rencana strategi rumah sakit, kebijakan baik eksternal dan internal rumah sakit (Permenkes

49

tahun

2013,

SK

struktur

organisasi

komite

keperawatan,dll), profil perawat terdiri dari jumlah dan kualifikasi, petunjuk pelaksanaan komite keperawatan dan anggaran untuk pelaksanaan komite keperawatan di rumah sakit. b. Proses Tugas ketua komite keperawatan, sekretaris dan ketua sub komite keperawatan adalah melaksanakan fungsi - fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian,

ketenagaan,

pengarahan

dan

pengendalian. 1) Perencanaan a) Menyusun Renstra komite keperawatan yang mengacu pada Renstra rumah sakit b) Menyusun pedoman - pedoman/ SPO yang dibutuhkan untuk setiap sub komite keperawatan. 2) Pengorganisasian a) Menyusun struktur komite keperawatan b) Menyusun

uraian

tugas untuk

sub komite

keperawatan

kredensialing, sub komite mutu profesi dan sub komite etik dan disiplin c) Menyusun indikator kinerja individu (IKI) dan indikator kinerja unit untuk sub komite keperawatan kredensialing, sub komite mutu profesi dan sub komite etik dan disiplin


1

d) Menyelenggarakan rapat secara rutin untuk berkoordinasi dengan ketua/ anggota sub komite keperawatan kredensialing, sub komite mutu profesi dan sub komite etik dan disiplin 3) Ketenagaan a) Menyusun anggaran dan jadwal untuk pelatihan, seminar dan workshop

dalam

memperkuat

kemampuan

tim

komite

keperawatan b) Menyusun jadwal rutin untuk penyelenggaraan kegiatan capacity building sebagai upaya dalam membangun tim kerja c) Memberikan penghargaan kepada ketua/ anggota sub komite keperawatan yang berprestasi 4) Pengarahan a) Memberikan pengarahan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pimpinan dalam komite keperawatan/ sub komite keperawatan b) Melakukan koordinasi dengan ketua sub komite keperawatan/ anggota komite keperawatan c) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan uraian tugas, IKI dan IKU. 5) Pengendalian a) Menyusun

perangkat

mutu

komite

keperawatan

seperti

pembentukan tim mutu komite keperawatan, draft SK untuk tim mutu komite keperawatan dan instrumen. b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan c) Mengumpulkan berbagai data dan referensi berdasarkan evidence based practice (EBP).

c. Output : Komite keperawatan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin perawat yang berkompeten dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.


2

2. Sub Komite Keperawatan Kredensialing

Skema 2.2 Lingkup Kerja Sub Komite Kredensialing

Lingkup kerja sub komite kredensialing dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.2 a. Input Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) mengajukan proses kredensialing untuk mendapatkan atau pemulihan kewenangan klinik b. Proses 1) Menetapkan kewenangan klinik dengan buku putih oleh mitra bestari yang dilakukan dengan beberapa metode antara lain review, asesmen (dilakukan apabila diperlukan terutama pada perawat klinik IV dan V yang memiliki kompetensi tingkat advance) dan portfolio 2) Membuat rekomendasi kewenangan klinik untuk perawat klinik kompeten yang telah dinyatakan lulus kredensialing dengan ditujukan kepada direktur utama rumah sakit 3) Menyerahkan kewenangan klinik ke bidang keperawatan untuk dijadikan dasar dalam menyusun uraian tugas perawat klinik yang telah dilakukan kredensialing 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewenangan klinik yang telah diberikan kepada perawat klinik kompeten Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

3

5) Membuat rekomendasi pemulihan kewenangan klinik 6) Menyusun laporan untuk setiap pelaksanaan proses kredensialing c. Output Proses kredensialing dilakukan agar setiap perawat kompeten memiliki kewenangan klinik. 3. Sub Komite Keperawatan Mutu Profesi

Skema 2.3 Lingkup Kerja Sub Komite Mutu Profesi

Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.3 a. Input Perawat klinik kompeten (PK I s.d PK V) dengan kewenangan klinik yang telah memiliki uraian tugas dan indikator kinerja individu (IKI) sesuai dengan kewenangan klinik yang telah didapatkan b. Proses 1) Menyusun continuing professional development (CPD) berdasarkan gap/

kesenjangan

hasil

kredensialing

dan

teknologi

yang

berkembang sehingga membutuhkan kompetensi yang baru 2) Melakukan audit profesi dengan membahas kasus/ isu yang terkait dengan peningkatan profesionalisme perawat.


4

3) Melakukan pendampingan sebagai preseptor/ mentor kepada perawat klinik kompeten yang membutuhkan dengan mitra bestari 4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan c. Output Kompetensi pada perawat klinik sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan rumah sakit. 4. Sub Komite Keperawatan Etik dan Disiplin

Skema 2.3 Lingkup Kerja Sub Komite Etik dan Disiplin

Lingkup kerja sub komite mutu profesi dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan skema 2.4 a. Input Perawat klinik mengalami masalah etik disiplin dalam memberikan pelayanan keperawatan dan

dilaporkan ke direksi atau pihak

manajemen SDM b. Proses 1) Melakukan pembinaan etik yang dilakukan terhadap individu atau kelompok sesuai dengan masalah etik disiplin yang ditemukan seperti pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik, penyegaran Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

5

yang ditujukan

kepada seluruh perawat seperti

seminar

keperawatan tentang etika, telaah kasus etik dan pelatihan keperawatan tentang etika keperawatan 2) Menyelesaikan etik disiplin yang dihadapi oleh perawat klinik dengan cara Identifikasi kasus-kasus pelanggaran kode etik keperawatan, pengambilan keputusan etik, memberikan sanksi pelanggaran kode etik dan melakukan monitoring pembinaan etika keperawatan 3) Melakukan pencabutan kewenangan klinik apabila diperlukan sesuai dengan masalah etik disiplin yang dilakukan 4) Menyusun laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan c. Output Perawat klinik memiliki nilai moral dan perilaku etik disiplin

6


BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMITE KEPERAWATAN

Pembinaan Komite Keperawatan RS diarahkan pada peningkatan kinerja Komite Keperawatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan keperawatan serta keselamatan pasien di Rumah Sakit.

Pembinaan dan pengawasan Komite

Keperawatan RS mencakup : 1. Dokumen rencana kerja dan anggaran Komite Keperawatan 2. Dokumen manajemen mutu pelaksanaan Kommite Keperawatan 3. Sistem dan program Kredensial tenaga keperawatan 4. Sistem dan program peningkatan mutu profesi 5. Sistem dan program pembinaan etik dan disiplin profesi Langkah strategi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komite Keperawatan RS meliputi : 1. Menetapkan tujuan pembinaan dan pengawasan 2. Merumuskan lingkup dan sasaran pembinaan dan pengawasan 3. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan antara lain: a. Advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan c. monitoring dan evaluasi 5. Memberikan umpan balik hasil pembinaan dan pengawasan 6. Melakukan perbaikan, peningkatan berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi 7. Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pembinaan dan pengawasan 8. Merekomendasikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada manajemen rumah sakit

7


BAB V PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Komite Keperawatan

Rumah Sakit sebagai

pedoman pelaksanaan, agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Juklak ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada dimasing-masing rumah sakit. Diharapkan kepada komite keperawatan rumah sakit dapat mempergunakan juklak ini dengan baik dan berkontribusi dalam seluruh proses, sehingga tujuan akhir dari program ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

8


LAMPIRAN 1

PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS KEPERAWATAN

A. KETENTUAN UMUM Kredensial adalah suatu proses evaluasi terhadap perawat untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinik ( Clinical Privilege ) Clinical Appraisal (Telaah Keprofesian) ditinjau dari :

1. Knowledge (Pengetahuan) 2. Skill (Ketrampilan) 3. Kompetensi Attitude Yang bersangkutan dibidang keahlian profesinya. Clinical Appointment (surat penugasan), diberikan dari Direktur

kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan profesinya dalam ruang lingkup pelayanan, pendidikan dan penelitian keperawatan Kewenangan Klinik ( Clinical Privilege ) merupakan kewenangan yang diberikan kepada perawat oleh pimpinan RS untuk dapat memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, berdasarkan rekomendasi dari Komite Keperawatan yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan RS untuk periode tertentu Pemberian kewenangan klinik ( Clinical Privilege ) diberikan oleh Pimpinan Rumah Sakit berdasar masukan dari Ketua Komite Keperawatan. Kewenangan Klinik tersebut dipergunakan selama perawat bekerja memberikan pelayanan, pendidikan dan melakukan penelitian keperawatan di RS dan diperpanjang kembali sesuai masa berakhirnya.

B. TATA CARA 1. Penerimaan masukan dari perawat ahli, dalam pemberian kewenangan klinik (Clinical Privilege) atas dasar kesesuaian dengan standar profesi, Standar pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga keperawatan terkait, dan surat penugasan dari Pimpinan Rumah Sakit 2. Komite Keperawatan memberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege) berdasarkan surat rekomendasi hasil proses Kredensial, masukan dari Perawat Ahli, standar pendidikan dan sertifikat kompetensi, dalam perincian sebagai berikut: a.

Melaksanakan praktek profesional, etis, legal dan peka budaya 1) Praktek profesional, etis, legal dan peka budaya, merupakan sebuah proses pemberian pelayanan professional secara terus–menerus Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

9

untuk mencapai kemampuan untuk bekerja efektif didalam kontek budaya pasien (baik secara indivudu, keluarga dan masyarakat). Karakteristik dari tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi peka budaya, adalah: 2) Aktif berusaha untuk memahami pandangan pasien dari beragam budaya 3) Aktif memberikan asuhan keperawatan yang relevan dan peka untuk pasien 4) Menghargai perbedayaan budaya 5) Memiliki pemahaman bahasan dapat mempengaruhi persepsi dan mempengaruhi perilaku pencarian kesehatan seseorang. 6) Memberikan asuhan keperawatan secara holistik, komprehensif dengan memperhatikan latar belakang budaya, keyakinan agama (spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai budaya yang spesifik dan ikatan kekerabatan yang dimiliki, 7) Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, dan mempunyai keinginan untuk memperluas pengetahuan keragaman budaya. 8) Berkolaborasi dengan profesilain dalam pemberian keperawatan yang aman sesuai kebiasaan pasien.

asuhan

b. Memberikan asuhan keperawatan berdasar tingkat ketergantungan pasien, dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Minimal care , kriteria pada klasifikasi ini pasien : (1) dapat melakukan kebersihan diri, mandi, ganti pakaian, makan, minum secara mandiri, (2) penampilan pasien secara umum baik, (3) tidak ada reaksi emosional. (4) pasien perlu diawasi ketika melakukan ambulasi/gerakan. (5) pasien perlu dilakukan observasi setiap shift, dan (6) pengobatan minimal. 2) Parsial Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) memerlukan bantuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, eliminasi dan kebersihan diri, memonitor tanda-tanda vital, memeriksa produksi urine, kelancaran drainase (infus), bantuan dalam pendidikan kesehatan serta persiapan pengobatan, (2) fungsi organ fisiologis, (3) status emosional ringan, 3) Total Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien: (1) tidak dapat melakukan sendiri dalam kebutuhan sehari-harinya, (2) semua Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

10

kebutuhan dibantu oleh perawat, (3) penampilan pasien sakit berat, (4) pasien memerlukan observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam, (5) menggunakan selang NGT, menggunakan terapi intravena, pemakaian alat penghisap (suction ) dan kadang pasien dalam kondisi gelisah/disorientasi 4) Intensive Care, kriteria pada klasifikasi ini pasien dengan krisis atau kegagalan pada: (1). Sistem pernapasan, (2) Sistem hemodinamik, (3) Sistem syaraf pusat, (4) Sistem endokrin dan metabolic, (5) Overdosis obat, reaksi obat dan keracunan, (6) Sistem pembekuan darah, dan (7) Infeksi berat (sepsis)

c. Pengembangan profesional, merupakan kegiatan yang dilakukan tenaga keperawatan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, seperti: Mengikuti pendidikan berkelanjutan, Pelatihan dalam bidang keperawatan klinik, CNE ( continues Nursing Education ) dsb yang dibuktikan dengan sertifikat.

d. Memberikan bimbingan terhadap perawat klinik (PK) dibawahnya, merupakan kegiatan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatan dan atau tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat PK diatasnya terhadap PK dibawahnya, yang dibuktikan dengan format pembinaan dan format log book.

e. Menerima konsultasi PK dibawahnya, merupakan kegiatan konsultasi dalam bidang pelayanan keperawatan, yang didokumentasikan pada format pembinaan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh PK IV (empat)

f. Pelakukan penelitian, merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistimatis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan. contoh: penyelesaian masalah dengan mengunakan metode PSBH. PK wajib melakukan kegiatan ini.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan klinik oleh Kepala Ruangan, Supervisor Keperawatan dan Asesor.


11

4. Pendokumentasian pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege) keperawatan adalah suatu kegiatan pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan pengelolaan kegiatan pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege) terhadap tenaga keperawatan , sebagai suatu bahan untuk refleksi kegiatan yang berfungsi sebagai alat evaluasi atau refleksi dari perencanaan sampai implementasi kegiatan pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege) keperawatan di Rumah Sakit. Dokumentasi kegiatan pemberikan kewenangan klinik (Clinical Privilege) keperawatan di Rumah Sakit, didokumentasikan pada formulir penilaian (Appraisal) dalam rangka kewenangan klinis untuk Perawat, dan sebagai bukti formulir di simpan pada file masing-masing perawat.

12


FORMULIR PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIK PERAWAT FORMULIR : PENILAIAN ( APPRAISAL) DALAM RANGKA KEWENANGAN KLINIK STAF KEPERAWATAN Nama Perawat yang dinilai: .....................................

Penilaian ke: ................

Jenjang Karir: PK .............

Beri tanda ( ) pada nilai yang sesuai 1

PARAMETER Melaksanakan praktek profesional, etis, legal dan peka budaya

SUB VARIABEL Aktif berusaha untuk memahami pandangan pasien dari beragam budaya Aktif memberikan asuhan keperawatan yang relevan dan peka untuk pasien Menghargai perbedayaan budaya Memiliki pemahaman bahasan dapat mempengaruhi persepsi dan mempengaruhi perilaku pencarian kesehatan seseorang. Memberikan asuhan keperawatan secara holistik, komprehensif dengan memperhatikan latar belakang budaya, keyakinan agama (spiritual), nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai budaya yang spesifik dan ikatan kekerabatan yang dimiliki, Sikap terbuka (open-minded), fleksibel, dan mempunyai keinginan untuk memperluas pengetahuan keragaman budaya. Berkolaborasi dengan profesilain dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman secuai kebiasaan pasien

2

3

Memberikan asuhan keperawatan berdasar tingkat ketergantungan pasien. Minimal care Parsial care Total care Intensive care

Mandiri sesuai dengan kewenangan klinik

Pengembangan profesional

Mengikuti pendidikan berkelanjutan

Dengan bantuan PK diatasnya sesuai dengan kewenangan klinik

Pelatihan dalam bidang keperawatan klinik, CNE 4

Memberikan bimbingan terhadap perawat klinik (PK) dibawahnya

5

Menerima konsultasi PK dibawahnya

6

Pelakukan penelitian

KRETERIA Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat sering Sering

NILAI 10 5 3 0 10 5 3 0 10 5 3 0 10 5

Cukup sering Tidak pernah

3 0

Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat baik Baik Cukup baik Kurang Sangat kurang Sangat baik Baik Cukup baik Kurang Sangat kurang Melaksanakan Tidak melaksanakan Melaksanakan Tidak melaksanakan Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Sangat sering Sering Cukup sering Tidak pernah Melaksanakan

10 5 3 0 10 5 3 0 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 0 10 0 10 5 3 0 10 5 3 0 10

Tidak melaksanakan

0

TOTAL

JUMLAH SKOR


13

LAMPIRAN 2

PANDUAN IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

ETIK

DAN

DISIPLIN

PROFESI

A. PENDAHULUAN Di dalam Pedoman Komite Keperawatan diuraikan bahwa tugas Subkomite etik dan disiplin adalah melakukan Sosialisasi Kode Etik Profesi Perawat; Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi; Melakukan Penegakan Disiplin Profesi Keperawatan; merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan; Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau clinical appointment (surat Penugasan Klinis); dan memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan Di dalam penerapannya, aspek etik dan aspek disiplin sering merupakan hal yang sulit untuk dibedakan, bahkan di dalam praktek keperawatan sering dijumpai permasalahan yang terkait dengan disiplin dianggap sebagai permasalahan etik. Di sisi lain, pada beberapa isue tertentu aspek etik sering tumpang-tindih dengan aspek hukum, seperti pada informed consent, confidentiality, profesionalisme, dll. Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan keperawatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. Dalam rangka menjamin pelayanan yang humanistik terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan dan perawat sebagai pemberi pelayanan di Rumah Sakit, PPNI telah menetapkan Kode Etik Perawat Indonesia. Kode etik ini mengatur hubungan perawat-klien, perawat-praktik, perawat-teman sejawat, perawat-masyarakat, dan perawat-profesi. Pelanggaran etik profesi keperawatan dapat dikenai sanksi disiplin profesi dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat, yaitu kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten), pencabutan haknya berpraktik profesi. Keputusan terhadap permasalahan etik tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan sebagai bentuk permintaan keterangan saksi ahli. Pelanggaran terhadap dimensi etik merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap kode etik (sebagai aturan internal profesi). Pada umumnya tidak Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

14

merupakan kesalahan tetapi kurang tepat atau baik-buruk. Penilaian dan penetapan sangsi dilakukan oleh majelis etik profesi. Sangsi yang dikenakan berkaitan dengan hak sebagai anggota organisasi profesi

Sementara itu, bentuk pelanggaran yang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional perawat atas peraturan internal institusi tempat perawat tersebut bekerja, yang menyimpang terhadap apa yang diharapkan akan dilakukan oleh perawat tersebut dengan pengetahuan dan ketrampilan yang seharusnya, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin profesi. Yang termasuk dalam pelanggaran disiplin antara lain pelanggaran aturan/ketentuan, kegagalan memenuhi standar/pedoman, suatu pekerjaan dilakukan dengan benar tetapi tidak menuruti cara dan metode yang telah disepakati. Sangsi yang dikenakan berupa kewenangan bekerja sampai pemberhentian sebagai profesi Namun demikian di dalam melaksanakan pratik keperawatan para perawat sering kali menghadapi dilema etik yang pemecahannya perlu diidentifikasi secara hatihati untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sanksi baik pelanggaran etik maupun pelanggaran disiplin dapat diputuskan oleh komite yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut (PPNI Komisariat Rumah Sakit / Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit / MKEK atau MKDK Tingkat Provinsi/Kab/Kota).

B. STRATEGI 1. Melakukan Sosialisasi kode etik keperawatan Kode etik merupakan parameter bagi seluruh profesi termasuk perawat dalam membuat penilaian etis. Berbagai isu spesifik tentang etik banyak dibahas dikalangan kesehatan terutama yang terkait dengan pelayanan keperawatan seperti kepedulian perawat yang mencakup penolakan pasien terhadap pengobatan, informed-consent, pemberhentian bantuan hidup dan juga kerahasiaan pasien. Dalam Standar Kinerja Profesional, disebutkan bahwa keputusan tindakan perawat atas nama klien ditentukan dengan cara yang etis artinya sesuai dengan norma, nilai budaya, dan idealisme profesi. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh setiap perawat untuk menghindari adanya pelanggaran etika profesi karena pada prinsipnya pengabaian prinsip etika profesi merupakan pelanggaran kode etik.


15

Oleh karena itu, seluruh perawat baik struktural maupun fungsional di seluruh unit layanan rumah sakit perlu mengetahui dan memahami mengenai kode etik perawat Indonesia untuk menghindari terjadinya pelanggaran etik dan hukum. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain : a. Materi kode Etik Perawat Indonesia b. Menyusun jadwal Sosialisasi c. Menyusun soal pre dan post test d. Pelaporan hasil sosialisasi 2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi Pembinaan etika keperawatan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Upaya pembinaan etika keperawatan tersebut dilakukan oleh Subkomite Etik dan Disiplin berkoordinasi dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik dan Hukum Rumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota untuk dapat menuntun seluruh perawat Indonesia agar dalam memberikan asuhan keperawatan berpedoman kepada Kode Etik Keperawatan Indonesia. Pembinaan etik dapat dilakukan terhadap individu dan kelompok sesuai dengan dilema etik yang ditemukan. Dalam melakukan pembinaan mekanisme yang diterapkan dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur dan waktu yang digunakan untuk pembinaan dapat terjadwal atau dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan dengan penjelasan sebagai berikut : a. Terstruktur 1) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan (Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pimpinan unit pelaksana pelayanan keperawatan dilakukan minimal dua kali setahun 2) Pembinaan etika melalui rapat koordinasi oleh Komite Keperawatan (Subkomite Etik dan Disiplin) dengan pelaksana keperawatan dilakukan minimal satu kali setahun 3) Bagi setiap perawat yang baru masuk bekerja di rumah sakit diberikan pembekalan tentang etika keperawatan dalam bentuk pelatihan. 4) Setiap mahasiswa keperawatan yang akan praktek lapangan harus dibekali

dengan pemahaman kode etik keperawatan oleh Komite

Keperawatan bekerja sama dengan PPNI Komisariat/Ketua Etik dan Hukum Rumah Sakit/ MKEK atau MKDK Prov/Kab/Kota. Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

16

b. Tidak terstruktur Sewaktu-waktu baik secara individu maupun berkelompok perawat akan mendapatkan pembinaan sesuai dengan dilema etik yang ada.

Lingkup kegiatan pembinaan dan penyelesaian dilema etik keperawatan : a. Pencegahan terjadinya pelanggaran dilema etik b. Penyegaran yang ditujukan

kepada seluruh perawat, seperti seminar

keperawatan tentang etika, telaah kasus etik,dan pelatihan keperawatan tentang etika keperawatan c. Penyelesaian dilema etika keperawatan 3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan Yang dimaksud dengan penegakan disiplin profesi keperawatan adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan keperawatan dan ilmu terkait lainnya dalam melaksanaan pelayanan keperawatan yang harus diikuti oleh perawat. Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi keperawatan oleh perawat dapat berupa pelanggaran prosedur tetap, pengunaan obat dan alat kesehatan atas delegasi dokter sesuai dengan stadar profesi berdasarkan ketetapan komite keperawatan dan hal-hal lain yang oleh subkomite keperawatan sepatutnya dianggap menyangkut disiplin profesi keperawatan

17


LAMPIRAN 3

PANDUAN PENINGKATAN MUTU PROFESI

A. PENDAHULUAN Kualitas pelayanan keperawatan/ kebidanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan sangat ditentukan oleh semua aspek kompetensi tenaga keperawatan dalam melakukan penatalaksanaan asuhan keperawatan/kebidanan. Untuk mempertahankan mutu dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian mutu profesi melalui : 1. Pemantauan kualitas melalui laporan pagi, presentasi kasus sulit, keperawatan, journal reading/hasil riset.

audit

2. Peningkatan kualitas tenaga keperawatan sebagai tindak lanjut terhadap “Gap analisis pemantauan kualitas melalui “Pengembangan Profesional berkelanjutan/CPD”.

B. STRATEGI 1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan berdasarkan area praktik 2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan bagi perawat 3. Melakukan audit mutu profesi perawat 4. Memfasilitasi proses pendampingan perawat sesuai kebutuhan

18


Form : K.1

APLIKASI KREDENSIALING PERAWAT

A. IDENTITAS PERAWAT

Nama Pemohon : ................................................................................................... NIP

: ...................................................................................................

Tanggal Lahir

: .........../........../........... (tanggal/bulan/tahun)

Alamat

: ................................................................................................... ...................................................................................................

Telepon

: ......................................... HP : ..............................................

Email

: ...................................................................................................

B. STATUS REGISTRASI

Nomor Registrasi

: ..............................................................................

Nomor Ijazah

: ..............................................................................

Nama Institusi Pendidikan

: ..............................................................................

Tanggal Lulus

: ..............................................................................

Kualifikasi Pendidikan

: Diploma/Ners/ Spesialis......................................... (coret yang tidak perlu)

Penjenjangan Karir

: PK 0 / I / II / III / IV / V

(coret yang tidak

perlu)

Nomor sertifikat kompetensi

: ..............................................................................

Masa berlaku sampai

: ........./........../........... (tanggal/bulan/tahun)

19


C. STATUS KREDENSIALING YANG DIUSULKAN (Berikan cek list pada salah satu kotak) 

Awal



Kenaikan tingkat



Pemulihan Kewenangan



....................................................

D. PRASYARAT KREDENSIALING

a. Apakah anda pernah dilakukan kredensialing sebelumnya? Jika Ya, tuliskan kapan dilakukannya kredensialing terakhir. 

Ya



Tidak

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................................................................... b.

Apakah anda memiliki surat penugasan klinis yang menjelaskan kewenangan klinis anda? Jika Ya, tuliskan tanggal penugasan klinis dan nomor surat penugasan klinik. 

Ya



Tidak

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................................................................... c. Apakah kewenangan klinis anda pernah : •

Dikurangi



Ya



Tidak

•

Dibekukan



Ya



Tidak

•

Dicabut



Ya



Tidak

Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..........................................................................................................................


20

d. Apakah anda pernah terlibat dalam persidangan perdata ataupun pidana terkait kewenangan klinis yang anda miliki? Jika Ya, tuliskan kapan hal tersebut terjadi. 

Ya



Tidak

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................................................................................................ e.

Tuliskan program pengembangan professional berkelanjutan (CPD) bagi perawat yang anda ikuti dalam 3 tahun terakhir Tahun Kegiatan

Bukti (Nomor Sertifikat/ Surat Tugas/SK)

Institusi Penyelenggara Kegiatan

Jenis Kegiatan

dst

21


f.

Tuliskan kewenangan klinis yang diusulkan beserta bukti-bukti pendukung (sesuai buku putih) No

Kewenangan Klinis

Bukti Pendukung

Keterangan

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala hal yang tertulis di dalam dokumen ini adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari terbukti ada hal yang tidak benar maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tanda Tangan : ................................................................ Nama Jelas

: .................................................................(Tulis dengan huruf cetak)

Tanggal

: ........./........../.......... (Tanggal/Bulan/Tahun)

22


RS...................................

Form : K.2

PROSES KREDENSIALING A. Identitas Perawat

Nama Perawat

: .........................................................................................

Kualifikasi

: PK 0/ I / II / III / IV / V

Tanggal

: .........................................................................................

B. Identitas Tim Kredensialing No

Nama

Kualifikasi Khusus/ Jabatan

Bidang keahlian

1 2 3 dst

C. Daftar Kewenangan Klinik Yang Diusulkan

Kewenangan klinik diberikan kepada setiap perawat sesuai jenjang karir, perlu dilakukan kredensial terhadap kewenangan klinis untuk memperoleh penugasan klinik. Penugasan klinik yang diberikan dalam rangak memberikan asuhan keperawatan di RS …………………………. dengan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien dan keluarga yang terganggu karena sakit. Proses kredensial dimulai dengan perawat jujur menggambarkan kemampuan saat ini dengan kriteria : 1 = Kompeten 2 = Dengan Supervisi 3 = Belum Kompetensi Selanjutnya Mitra Bestari melakukan kredensial dengan metode assessmen kompetensi (jika perlu), review dan validasi dengan hasil : 1 = Berwenang Penuh

23

2 = Dengan Supervisi 3 = Bukan Kewenangan Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

Selanjutnya rekomendasi dibuat terhadap setiap kewenangan klinis (CP) dengan kriteria : S = Setuju TS = Tidak Setuju Kewenangan klinis perawat klinik : 0 / I / II / III / IV / V Untuk keahlian keperawatan Dasar dan umum Penyakit

Dalam

 Anak

Bedah Emergensi/

Kritikal

Maternitas

I. Pemenuhan Kebutuhan cairan dan elektrolit Proses Kredensialing No

Daftar Kewenangan Klinis yang Diminta

Kemampuan Saat ini

Review/ Validasi

Rekomendasi S

A

TS

Tindakan Mandiri

1 2 3 4 5 dst B

Melakukan Tindakan Kolaborasi

24


C

Melakukan Pendidikan Kesehatan

Ringkasan oleh Ketua Tim Kredensial/ Mitra Bestari :

.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

D. Rekomendasi Rekomendasi :

Tim Kredensial/ Mitra Bestari :

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Catatan :

Nama

Tanda Tangan

1. …………… 1. ……………. 2. ……………. 2. …………….. 3. ……………. 3. …………….. Perawat Klinik :

……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

Nama

: ………………

Tanda Tangan : ……………… Tanggal : ……./ ……../ 20……

E. Persetujuan Ketua Sub Komite Kredensial

Nama : .................................................................................................... Tanda Tangan : .................................................................................................... Tanggal : ....................................................................................................


25

Form K.3

Diisi oleh Penyelengg ara

Dokumen nomor : ..............................................

FORMULIR PERMOHONAN BANDING DOKUMEN KREDENSIAL RUMAH SAKIT ....................................................................

Kepada Yth Ketua Komite Keperawatan RS di tempat

Dengan ini saya mengajukan banding terhadap penetapan Komite Keperawatan RS pada permohonan kewenangan klinis saya dengan rincian sebagai berikut : Nomor Dokumen

: ...............................................................................

Tanggal Penetapan

: ........./......../......... (Tanggal/Bulan/Tahun)

Kewenangan Klinis yang diminta (Tulis dengan huruf cetak) : ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ........................................................................................................................... Dasar pengajuan banding adalah : (Tulis dengan huruf cetak dan Harap melampirkan copy dokumen terkait)

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Petunjuk Pelaksanaan Komite Keperawatan RS | Kementerian Kesehatan RI

26

Draft Juklak Komite Keperawatan Juni 2015

Recommend Documents