BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Ketidak merataan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan problematika kompleks yang selalu menjadi momok dalam pembangunan negara. Pendapatan negara yang tinggi acapkali tidak dibarengi dengan kesejahteraan yang menyeluruh dari rakyatnya dikarenakan adanya sebuah ketimpangan pendapatan. Ketika ketimpangan pendapatan pada akhirnya menjadi jurang pemisah antara golongan borjuis dan proletar, pada akhirnya ketimpangan tersebut akan menimbulkan masalah-masalah sosial di kalangan masyarakat.
Begitupula dengan kemiskinan, rantai kemiskinan yang seakan tidak pernah putus menjadi baying-bayang pembangunan negeri ini. Ketika banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perkembangan suatu negara akan terhambat.
Untuk itu diperlukan kajian mendalam mengenai konsep distribusi pendapatan dan kemiskinan, agar nantinya konsep tersebut dapat dikembangkan dan menjadi sebuah dasaran bagi solusi atas masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan negeri ini.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Apakah pengertian dan macam-macam dari distribusi pendapatan? Apakah indikator dari distribusi pendapatan? Apakah pengertian dan macam-macam dari kemiskinan? Apakah indikator dari kemiskinan? Apakah strategi dari pemerataan kemiskinan? Bagaimanakah pemerataan ketika dibandingkan dengan pembangunan? Apakah pengertian dari Community Based Development?
1
1.3 Tujuan Pembahasan
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
Mengetahui apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dan macam-macam pendapatan Mengetahui indicator dari distribusi pendapatan Mengetahui apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan macam macam kemiskinan Mengetahui strategi pemerataan kemiskinan Mengetahui perbandingan pemerataan dan pembangunan Mengetahui apa yang dimaksud dengan Community Based Development
2
BAB II ISI
2.1 DISTRIBUSI PENDAPATAN 2.1.1 PENGERTIAN
Adalah pencerminan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy,1999) 2.2.2 FAKTOR PENYEBAB KETIDAK MERATAAN PENDAPATAN
Menurut Adelman & Morris (1973) terdapat delapan penyebab ketimpangan pendapatan; sebagai berkut : 1.
Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan
perkapita. 2.
Inflasi atas pendapatan uang yang bertambah tidak diikuti secara proporsional
oleh pertambahan produksi barang-barang. 3.
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4.
Investasi yang banyak dalam proyek proyek yang padat modal (capital
investment) sehingga presentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga angka penganguran bertambah 5.
Rendahnya mobilitas sosial
6.
Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan
pada harga barang-barang hasil industri guna melndungi usaha- usaha golongan kapitalis 7.
Memburuhnya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam
perdagangan dengan negara -negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor NSB. 8.
Hancurnya insdustri kerajinan rakyat dan industri rumah tangga.
Adapun dalam upaya pemerataan pendapatan pemerintah, terdapat beberapa hambatan. Diantaranya: 3
1.
Pendanaan yang besar.
Adanya kendala anggaran pada beberapa negara sedang berkembang menjadi kendala tersendiri dalam upaya pemerataan pendapatan oleh pemerintah. 2.
Upaya yang tidak tepat sasaran.
Upaya yang tidak tepat sasaran seringkali menjadi alasan mengapa pemerintah gagal menjangkau golongan miskin di negara tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya interaksi antara pedesaan dan sektor sektor informal (yang merupakan intrepretasi golongan miskin) dengan intitusi intitusi formal, misalnya intitusi keuangan dan pemerintah terkait. 3.
Hambatan politik.
Golongan berpendapat rendah acapkali memiliki kekuatan politik yang lebih kecil daripada masyarakat dengan penghasilan tinggi. Sementara upaya pengalokasian pengeluaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik suatu negara, sehingga seringkali politik menjadi hambatan dalam pemerataan pendapatan. 2.2.3 MACAM-MACAM DISTRIBUSI PENDAPATAN
1.
Distribusi pendapatan perorangan
Distribusi pendapatan perorangan ( personal distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan ( size distribution of income) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga tanpa memperdulikan sumbernya. Contoh, Tabel 1 di bawah ini yang memperlihatkan distribusi pendapatan yang walaupun datanya hipotetis, namun biasa ditemui di satu negara berkembang.
Tabel 1: Distribusi Ukuran Pendapatan Perorangan di Satu Negara Berdasarkan Pangsa Pendapatan – Kuintil dan Desil Individu
Pendapatan/orang
Pangsa (%)
Pangsa (%)
(unit uang)
Kuintil
Desil
1
0,8
2
1,0
1,8 4
3
1,4
4
1,8
5
1,9
6
2,0
7
2,4
8
2,7
9
2,8
10
3,0
11
3,4
12
3,8
13
4,2
14
4,8
15
5,9
16
7,1
17
10,5
18
12,0
19
13,5
20
15,0
51
28,5
100
100
100
Total (pendapatan nasional)
5
3,2
3,9
9
5,1
5,8
13
7,2
9,0
22
13,0
22,5
Catatan: Ukuran ketimpangan = jumlah pendapatan dari 40 persen rumah tangga termiskin dibagi dengan jumlah pendapatan dari 20 persen rumah tangga terkaya = 14/51 = 0,28.
Dalam tabel tersebut, semua penduduk negara tersebut diwakili oleh 20 individu (atau lebih tepatnya rumah tangga). Kedua puluh rumah tangga tersebut kemudian diurutkan berdasarkan jumlah pendapatannya per tahun dari yang terendah (0,8 unit), hingga yang tertinggi (15 unit). Adapun pendapatan total atau pendapatan nasional yang merupakan penjumlahan dari pendapatan semua individu adalah 100 unit, seperti tampak pada kolom 2 dalam tabel tersebut. Dalam kolom 3, segenap rumah tangga digolonggolongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 individu atau rumah tangga. Kuintil pertama menunjukkan 20 persen populasi terbawah pada skala 5
pendapatan. Kelompok ini hanya menerima 5 persen (dalam hal ini adalah 5 unit uang) dari pendapatan nasional total. Kelompok kedua (individu 5-8) menerima 9 persen dari pendapatan total. Dengan kata lain, 40 persen populasi terendah (kuintil 1 dan 2) hanya menerima 14 persen dari pendapatan total, sedangkan 20 persen teratas (kuintil ke lima) dari populasi menerima 51 persen dari pendapatan total.
2.
Distribusi pendapatan fungsional
Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi ( functional or factor share distribution of income)berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing
merupakan
perolehan
dari
tanah,
modal
uang,
dan
modal
fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukanlah merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini. Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga per satuan (unit) dari masing-masing faktor produksi. Apabila harga-harga unit faktor produksi tersebut dikalikan dengan kuantitas faktor produksi yang digunakan bersumber dari asumsi utilitas (pendayagunaan) faktor produksi secara efisien (sehingga biayanya berada pada taraf minimum), maka kita bisa menghitung total pembayaran atau pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi tersebut. Sebagai contoh, penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja diasumsikan akan menentukan tingkat upah. Lalu, bila upah ini dikalikan dengan seluruh tenaga kerja yang tersedia di pasar, maka akan didapat jumlah keseluruhan pembayaran upah, yang terkadang disebut dengan istilah tersendiri, yakni total pengeluaran upah (total wage bill ).
3.
Distribusi pendapatan regional
6
Aspek keadilan dan pemerataan, selain dapat ditinjau berdasarkan distribusi perorangan dan fungsional, dapat pula ditinjau berdasarkan distribusi regional (antar daerah). Misalnya untuk kasus Indonesia, distribusi pendapatan antarkabupaten, antar provinsi. Untuk Indonesia, berdasarkan data yang ada tampak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah/daerah di Indonesia. Beberapa faktor penting yang diduga sebagai penyebab terjadinya perbedaan pendapatan antarwilayah ini adalah kepemilikan sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumberdaya manusia. 2.2.4 INDIKATOR DISTRIBUSI PENDAPATAN
1.
Kurva Lorenz
Kurva Lorenz yang diambil dari nama seorang ahli statistika Conrad Lorenz, merupakan metode yang lazim digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan. Pada tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan angka share pendapatan mereka. Selebihnya, lihat pada gambar berikut :
n a t a p a d n e p
Garis pemerataan D
e s a t n e s e r P
C
B
Kurva Lorenz
A Presentase penerimaan pendapatan
Gambar di atas menunjukan mekanisme kerja kurva tersebut. Jumlah penerima pendapatan diyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolute melainkan dalam presentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi terendah
(penduduk yang piling miskin) yang jumlahnya meliputi 20% dari jumlah total penduduk. 7
Pada titik 60 terdapat 60% kelompok bawah, demikian seterusnya samapi pada sumbu paling ujung yang meliputi 100% atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bahwa dari pendapatan total yang diminta oleh masing-masing presentase kelompok penduduk tersebut. Sumbu terebut juga berakhir pada titik 100%, sehingga itu berarti bahwa kedua sumbu (vertikal dan horizontal) sama panjangnya. Gambar ini secara keseluruhan berbentuk bujur sangkar, dan dibelah oleh sebuah garis diagonal yang ditarik dari titik nol pada sudut kiri bawah (titik asal) menuju ke sudut kanan atas. Pada setiap titik yang terdapat pada garis diagonal itu, presentase pendapatan yang di terima persis sama dengan presentase jumlah penerimaannyamisalnya , titik tengah garis diagonal melambangkan 50% pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain garis diagonal pada gambar tersebut melambangkan “peranan sempurna” ( perfect equality) dalam distribusi
ukuran pendapatan. Masing-masing pendapatan kelompok penerimaan pendapatan menerima presentase pendapatan total yang sama besarnya; contoh. nya, 40% kelompok terbawah akan menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total.
Kurva lorenz memperhatikan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama, misalnya, satu tahun. Gambar diatas membuat kurva Lorenz yang menggunakan data desil (populasi terbagi menjadi sepuluh kelompok) yang terbuat dalam tabel diatas. Dalam kalimat lain, sumbu horizontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama, sesuai dengan sepuluh kelompok desil. Titik A menunjukan bahwa 20% kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 10% pendapatan total, titik B menunjukan bahwa 40% kelompok terbawah hanya menerima 22% dari pendapatan total, demikian seterusnya bagi masing-masing 4 kelompok lainnya. Perhatikan bahwa titik tengah, yang menunjukan 50% penduduk hanya menerima 30% dari pendapatan total.
Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan
sempurna),
maka
semakin
timpang
atau
tidak
merata
distribusi 8
pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan yang sempurna (yaitu, apabila hanya seorang saja yang tidak menerima pendapatan) akan diperhatikan oleh kurva Lorenz yang berhimpitan dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal disebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada satu Negara pun yang memperlihatkan pemerataan sempurna atau ketidaksamaan sempurna dalam distribusi pendapatannya, semua kurva Lorenz dari setiap Negara akan ada di sebelah kanan garis diagonal seperti yang ditunjukan gambar di atas. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan disuatu Negara, maka bentuk kurva Lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.
2.
Koefisien Gini
Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pen-dapatan kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar benar mereka peroleh dari total pendapatan selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva lorenz darii garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya Nilai gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila nilai gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional. a. Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan b. Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan
9
Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area dan sebaliknya
∑( ) ( )
GC = Gini Coefficient / Rasio Gini fi
= Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t
Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan: Penduduk termiskin 40 % penduduk berpendapatan menengah 20 % penduduk berpendapatan tinggi 3.
KLASIFIKASI :
Ketimpangan Parah
= distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah
menikmati < 12 % pendapatan nasional
10
Ketimpangan Sedang= distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) = 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional
Hubungan Ketidakmerataan Pendapatan dengan Tingkat Pendapatan diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Kuadratik (quadratic regression analysis); ketimpangan distribusi pendapatan (diukur dengan angka Indeks Gini) sebagai peubah tidak bebas (dependent variable) dan pendapatan perkapita sebagai peubah bebas (independent variable). Hubungan kedua peubah tersebut disederhanakan dalam persamaan regresi
kuadratik berikut ini. Variabel yang digunakan :
() () dimana: IG
= Nilai Indeks Gini distribusi pendapatan antar rumah tangga
PP
= Pendapatan per kapita
α
= Konstanta
β1
= Koefisien regresi terhadap peubah pendapatan per kapita
β2
= Koefisien regresi terhadap peubah pendapatan per kapita kuadrat
Dari hasil analisis regresi kuadratik ( quadratic regression analysis) didapat persamaan regresi. Dari persamaan tersebut dihitung titik balik (turning point ). Penghitungan titik balik dilakukan dengan menyelesaikan persamaan yang diperoleh dari turunan pertama persamaan regresi yang disamakan dengan nol.
() () Kita juga dapat menggunakan ukuran ukuran agregat seperti koefisien Gini untuk mengukur tingkat pemerataan hal-hal lain di luar pendaptan. Telah di ketahui bahwa, koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari, yaitu prinsip anonimitas, indepedensi skala, indepedensi populasi, dan transfer. 11
Prinsip ononimitas (anonymity principle) mengatakan bahwa ukuran ketimpangan
seharusnya tidak tergantung kepada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi; dengan kata lain, ukuran tersebut tidak tergantungpada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.
Prinsip indepedensi skala (scale independence principle) berarti bahwa ukuran
ketimpangan kita seharusnyatidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau Negara, atau cara kita mengukur pendapatannya; dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak tergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupe atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian Negara tersebut secara rata-rata kaya atau miskin, karena jika kita ingin mengukur ketimpangan, kita ingin mengukur sebaran pendapatan, bukan besarnya (meskipun perlu diingat juga bahwa besarnya pendapatan juga sangat penting dalam pengukuran kemiskinan).
Prinsip independensi populasi (population independence principle) juga agak mirip
dengan prinsip sebelumnya; prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada
jumlah penerima pedapatan (jumlah penduduk).
Misalnya, perekonomia China tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk China lebih banyak. Akhirnya, koefisiaen Gini juga memenuhi pinsip transfer (transfer principle). yang juga disebut prinsip Pigou-Dalton, diambil dari nama penemunya ini mengatakan bahwa, dengan
mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kayak
orang miskin (namun tidak sangat banyak sehingga
mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.
Jika kita menyepakati keempat kriteria ini, maka kita akan dapat mengukur koefisien Gini untuk setian Negara dan mengurutkannya, di mana koefisien Gini yang lebih besar berarti bahwa distribusi pendapatannya lebih timpang. Namun, angka ini tidak selalu merupakan solusi yang sempurna, karena dalam teori, koefisien Gini dapat sama persis untuk dua kurva Lorenz yang saling berpotongan. 12
2.2 KEMISKINAN 2.2.1 PENGERTIAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dan lain lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1.
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan seharihari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan
untuk
berpartisipasi
dalam
termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan
sosial
masyarakat. biasanya
Hal
ini
dibedakan
dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3.
Gambaran
tentang
kurangnya penghasilan dan kekayaan yang
memadai.
Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2.2.2 MACAM KEMISKINAN
1. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut 13
adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank
Dunia mendefinisikan Kemiskinan
absolut sebagai
hidup
dg
pendapatan
dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1]Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin,
atau
kelompok
orang-orang
miskin,
dan
dalam
pengertian
ini
keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. 2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46). Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia
:
1.Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. 14
2.Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan
dasar
serta
rendahnya
indikator-indikator
pembangunan
manusia.
3.Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan
ciri
mendasar
dari
kemiskinan
di
Indonesia.
Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 per hari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia.
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah
perkotaan
berkurang
0,86
juta
orang
(BPS,
2009).
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah cukup berperan dalam
menurunkan
penduduk
miskin
di
daerah
ini
(BPS
Sumut,
2009).
Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Asahan menurut data demografis berdasarkan data statistik pada tahun 2008, jumlah penduduknya 688.529 jiwa, yang tersebar pada 25 Kecamatan dengan 177 desa dan 27 kelurahan dengan luas 15
wilayah daratan 3.817,5 Km2 , tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Asahan 185 jiwa per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya 29,44 persen (setara dengan 202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,3 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar 1,76 persen. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 35,17 persen (setara dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 60,74 persen (setara dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas sebesar 4,09 persen (setara dengan 28.161 jiwa) yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 65 orang penduduk
usia
non
produktif
(BPS
Kab.
Asahan,
2008).
Dari perkiraan penduduk miskin di kabupaten Asahan sekitar 102.729 jiwa atau setara dengan 14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan, sebagian dari mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin (Kabar Indonesia, 2008) 2.2.3 INDIKATOR KEMISKINAN
1. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkatminimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.
16
Garis kemiskinan dibuat untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan (GKBM). Dengan rumusan : GK = GKM + GKNM GK : garis kemiskinan GKM : garis kemiskinan makanan GKNM : garis kemiskinan non makanan Pertama, Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum
makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari. Paket komodias kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas, yaitu padi padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah buahan, minyak, dan lemak, dll. Kedua, Garis Kemiskinan Bukan Makanan yakni kebutuhan minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
17
Penghitungan Garis Kemiskinan tersebut dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain untuk menyusun indikator kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). 2. Indeks Kemiskinan Manusia Untuk mempermudah perbandingan antar wilayah maupun negara. Untuk melihat kecenderungan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Sebab tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain. Untuk it diciptakan sebuah alat bantu pengukuran bernama Indeks Kemiskinan Manusia. IKM sendiri merupakan indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah. Nilai IKM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat/derajat kemiskinan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu: klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10-25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25-40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40. 2.2.4 STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN
1. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkahlangkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam 18
rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan
kemiskinan.
Pemerintah
telah
melaksanakan
penanggulangan
kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:
1.
Memperbaiki program perlindungan sosial;
2.
Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3.
Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4.
Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif 19
akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.
Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.
Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).
Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu 20
generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.
Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.
Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.
21
Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
Strategi 4: Pembangunan Inklusif
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara
menunjukkan
bahwa
kemiskinan
hanya
dapat
berkurang
dalam
suatu
perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah 22
perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.
2. Instrumen Percepatan Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program). Program – program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mensasarkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (KlasterI)
Kelompok pertama adalah program – program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain : Program Keluarga Harapan, (PKH – conditional cash transfer ), bantuan langsung tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer ), bantuan langsung dalam bentuk inkind , misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta himbauan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (KlasterII)
Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam 23
pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (KlasterIII)
Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (KlasterIV)
Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan askes terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 2.3 PEMERATAAN VS PENDAPATAN
Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh pelaku ekonomi. Meskipun diakui bahwa mustahil mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi secara sempurna, tapi setidaknya pemerintah harus berupaya mendesain perekonomian agar seluruh pelaku ekonomi memperoleh akses untuk berproduksi dan berkonsumsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka yang relatif tinggi. Pada 2011, BPS mencatat angka pertumbuhan mencapai 6,5 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,1 persen. Kita semua patut bersyukur dengan kinerja ekonomi ini. Pasalnya, perekonoiman kita mampu bertahan di tengah pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh terjeratnya sejumlah negara Eropa dalam krisis utang dan belum mampunya perekonomian AS pulih dari krisis yang mendera sejak 2008.
24
Namun tugas pemerintah tidak berhenti pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Idealnya, kemajuan ekonomi dinikmati secara adil dan merata oleh segenap penduduk. Namun bila kita mencermati koefisien gini Indonesia, sepertinya pemerintah memang masih harus bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Berdasarkan data Susenas BPS, indeks gini pada 2010 sebesar 0,33. Untungnya, angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dengan indeks gini sebesar 0,36.
Upaya mewujudkan pemerataan pembangunan memang tidak bisa dilaksanakan seketika. Namun harus diawali dengan perubahan paradigma berpikir. Dalam literatur ekonomika pembangunan, terdapat dua sudut pandang menyangkut hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Kelompok pertama memandang bahwa ketimpangan merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan. Namun ketimpangan tersebut hanya terjadi sementara. Pada mulanya, sebagian besar sumber daya harus dipusatkan pada kelompok minoritas, yaitu para pemilik kapital, untuk mengoptimalkan produksi. Kemajuan yang dicapai para pemilik kapital akan merembet ke pelaku ekonomi lain (trickle down effects). Pemerintah pernah menerapkan strategi ini, terutama di zaman orde baru. Perekonomian Indonesia memang tumbuh tinggi, yakni rata-rata 7 persen per tahun. Akan tetapi, kemajuan ini hanya menciptakan sekelompok kecil penduduk yang kaya raya, sedangkan sebagian besar lainnya hidup miskin atau hampir miskin.
Di sisi lain, kelompok kedua berpendapat bahwa akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, kredit, dan pendidikan berhubungan positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Lynn, 2002). Jika kita kembali pada amanat konstitusi, maka pola pikir inilah yang harus dipegang dalam membangun ekonomi Indonesia. Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemerintah harus meninggalkan pola pikir trickle down effect yang terbukti telah gagal karena tidak mampu mewujudkan kesejateraan yang merata
2.4 COMMUNITY BASED DEVELOPMENT
1. Pengertian 25
Community Based Development adalah suatu proses pembangunan partisipasi yang dalam hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan, pelaksanaan, perngoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara pelaku yang terlibat (Parwoto;1997)
Proses pembangunan masyarakat yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek aspek humanism dalam meningkatkan pertumpuhan masyarakat dengan mengandalkan kemampuan masyarakat untuk tujuan menciptakan kondisi tumbuhnya suatu masyarakat yang berkembang secara swadaya (Maskun;1995)
Pemberdayaan masyarakat dan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (Cambers;1995)
Ciri Ciri CBD : 1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Ide pembangunan Botton-Up (dari bawah) 3. Partisipasi masyarakat tinggi 4. Hasil pembangunan dipelihara 5. Organisasi pembangunan menjadi lebih baik Cara melaksanakan CBD : 1. Mempekenalkan diri pada komunitas 2. Belajar mendengarkan dari komunitas 3. Bersama sama merumuskan persoalan 4. Bersama sama mencari jalan keluar 5. Bersama sama merencanakan kegiatan 6. Bersama sama melaksanakan kegiatan 7. Organisasi pengelolaan dan pengembangan 2.5 STUDI KASUS 2.5.1 KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Sebagaimana dikutip dari artikel milik BBC UK, 26
Dua ibu rumah tangga masing-masing memiliki anggaran Rp 15.000 dan Rp 20.000 untuk berbelanja ke pasar, sementara ada seorang politisi yang mampu membeli buku hingga jutaan rupiah per bulan. Dua ibu rumah tangga itu adalah Kristin dan Monik, warga Fatululi, Kupang, Nusa Tenggara Timur.Dia menambahkan belanja ke pasar paling sering dua atau tiga kali sebulan. Mereka mengaku jarang membeli lauk pauk karena memang tidak ada uang. Dengan kondisi itu, jelas Ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rasjid, jauh lebih beruntung. Politisi ini sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai PKNU, setelah menjadi wakil rakyat daerah untuk dua masa jabatan lewat PKB. Sebelum menjadi anggota DPRD, Fathor Rasjid adalah seorang guru. Fatkhur mengaku, dunia politik rasanya pas. Ada mirip-mirip dengan unsur pendidikan yaitu unsur yang mencerdaskan banyak orang. Bedanyakalau politisi mungkin sering terima komisi, kalau guru tidak ada komisinya. Dari penghasilan sebagai wakil rakyat dan usaha SPBU, dia bisa membeli buku hingga jutaan rupiah per bulan. Selain itu, politisi ini juga menampung sekitar 100 anak yatim yang segala keperluannya ditanggung. Kisah ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rasjid dan dua ibu rumah tangga di Nusa Tenggara Timur di bagian awal tadi mungkin bisa digunakan untuk menggambarkan jurang antara kaum papa dan kaum kaya. Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz mengatakan ketimpangan sosial di Indonesia saat ini sangat lebar. Akan tetapi berdasarkan survei, kata Kepala Divisi Analisa Statistik, Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto, ketimpangan sosial di Indonesia kecil.Yaitu sekitar 0,37, yang berarti ada ketimpangan tetapi boleh diklasifikasikan masih rendah. Bagaimanapun, survei BPS ini kesulitan menjangkau rumah tangga yang berada di garis paling atas.Artinya, ada lapisan masyarakat paling kaya yang tidak terekam dalam survei.
27
Saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar US$ 2.000 atau sekitar Rp 22.000.000. Tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito berpendapat, angka hasil rata-rata pendapatan orang miskin yang dominan dan orang kaya yang segelintir ini, tidak menyebar.
28
BAB III KESIMPULAN
3.1 Apakah pengertian dan macam-macam dari distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah pencerminan merata atau timpangn ya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy,1999) Distribusi pendapatan terbagi tiga, yaitu distribusi pendapatan perorangan, distribusi pendapatan fungsional, dan distribusi pendapatan regional. 3.2 Apakah indikator dari distribusi pendapatan? Indikator dari distribusi pendapatan dapat berupa sebagai kurva Lorenz dan koefisien Gini.
3.3 Apakah pengertian dan macam-macam dari kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
3.4 Apakah indicator dari kemiskinan? Indikator dari kemiskinan dapat berupa garis kemiskinan, dan juga indeks kemiskinan manusia.
3.5 Apakah strategi dari pemerataan kemiskinan? Strategi Indonesia adalah dengan membentuk TNP2K yaitu Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang mengeluarkan program sebagai berikut : 1. Memperbaiki program perlindungan sosial; 2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta 4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
29
