Dewan Keamanan

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Fransisco pada tanggal 24

Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, Amerika Serikat. Organisasi Internasional ini lahir menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak berhasil mencapai tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia dan pecahlah Perang Dunia II. Pembentukan Organisasi Internasional ini diharapkan dapat mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia agar tidak ada Perang Dunia yang baru. Maka, untuk mewujudkan misi tersebut PBB membentuk enam organ utama yaitu: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian.1 United Nations Security Council atau yang lebih dikenal dengan nama Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu International Governmental Organization (IGO) yang berdiri dibawah naungan PBB. Tugas pokok daripada Dewan Keamanan PBB tercantum pada Pasal 24 Piagam PBB Bab V yang menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan selama menjalankan tugasnya mereka harus bertindak sesuai tujuan dan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai

Badan

yang

ditugaskan

untuk

menyelesaikan

konflik-konflik

internasional, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan terkuat di antara badan PBB lainnya, hal tersebut terlihat dari badan PBB yang lain hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota PBB, sedangkan Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota dibawah Piagam PBB yang biasanya disebut dengan nama Resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan mutlak untuk dilaksanakan seluruh anggota PBB dengan penetapan resolusi yang dilaksanakan lewat pemungutan 1

Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global (Surabaya: Surabaya Press,

1998) , halaman 7.

2

suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari dewan keamanan PBB.2 Menurut Pasal 23 dari Piagam PBB yang telah diamandemen pada 31 Agustus 1965, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap yang disebut P5 (Permanent Five), serta sepuluh anggota tidak tetap. Kesepuluh anggota tidak tetap tersebut dipilih oleh Majelis Umum melalui sidang umum PBB dengan masa bakti selama 2 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.3 Adapun anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut : 1. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 2. Rusia 3. Prancis 4. Britania Raya 5. Amerika Serikat Kelima negara anggota tetap tersebut adalah negara-negara yang mempunyai hak-hak istimewa yaitu diberi legalitas untuk mengelola senjata nuklir yang telah disepakati dibawah perjanjian non-proliferasi Nuklir pada 1 Juli 1968 yang diusulkan oleh Irlandia dan lima anggota tetap tersebut memegang kuasa penuh atas Hak Veto terhadap resolusi substantif. Pemberian hak-hak istimewa terhadap para anggota tetap tersebut adalah karena kelima negara tersebut dianggap sebagai negara yang mempunyai kekuatan besar (Great Power) dan kelima negara ini dianggap memiliki kapabilitas untuk mengendalikan situasi keamanan Dunia. Sebagaimana telah disinggung di atas, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan istimewa yang dinamakan Hak Veto. Hak Veto adalah suara negatif yang memungkinkan Permanent five untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang bersifat substantif. Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap yang memiliki hak Veto. Hak Veto ini sebenarnya tidak pernah disebut dalam Piagam PBB, akan tetapi dapat disimpulkan ketika kita membaca Pasal 27 Piagam PBB Bab V paragraph 3, “Keputusan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terhadap permasalahan substantif 2

Ibid., Halaman 9.

3

Harris. D.J. Cases and Materials on International Law (Sweet and Maxwell. 1998), halaman 71-74.

3

harus berdasarkan persetujuan dari 9 negara anggota, termasuk suara bulat oleh Permanent Five” 4 . Pernyataan mengenai suara bulat telah mencirikan bahwa ketika salah satu negara anggota tetap tidak setuju, maka agenda mengenai permasalahan tersebut ditiadakan. Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya. Contoh terbaru dari di mana hak ini digunakan yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes antipemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. Pada tahun 2011, Amerika serikat memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya. Dewan Keamanan berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Keamanan memberikan kewenangan kepada militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya.5 Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa ini sesungguhnya diciptakan untuk mencegah PBB dalam mengambil tindakan melawan para pendirinya. Satu hal yang dipelajari dari Liga Bangsa-Bangsa ialah Organisasi Internasional tidak dapat berjalan apabila semua negara terkuat tidak menjadi anggota. Tindakan Uni Soviet yang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa dan segera menyerang Finlandia yang menjadi titik awal munculnya Perang Dunia II, hanyalah satu dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa berkaitan dengan masalah keanggotaannya6. Naasnya, penggunaan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB sangat jauh atau bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial . Hal ini terlihat dari setiap keputusan yang ditetapkan oleh forum PBB dapat dibatalkan oleh negara pemilik hak veto. Sehingga hak veto menjadi alat 4

http://www.academia.edu/4028521/The_analysis_of_the_Veto_Power_in_the_United_Nations_Security

_Council_Public_International_Law , diakses pada tanggal 28 September 2014. 5

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/11/03/mvon2s-dunia-dikuasai-lima-negara ,

diakses pada tanggal 25 september 2014. 6

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power#cite_note-6 , diakses pada

tanggal 28 September 2014.

4

kekuasaan dan perebutan pengaruh lima anggota tetap dewan keamanan PBB, dan pada prakteknya hak veto yang dimiliki oleh Permanent Five didasarkan pada kepentingan dari Negara anggota tetap dewan keamanan dewan PBB seperti Amerika dan Russia, begitu pula dengan China dan Inggris yang memperoleh manfaat besar dari Hak veto tersebut, karena hak tersebut memberikan izin kepada 5 negara anggota tetap bersama klien mereka (seperti Isral dan Syria) untuk melanggar Hukum Internasional dan bahkan melakukan penyerangan terhadap negara lagi 7 . Meninjau pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “ PENGARUH DAN PELAKSANAAN HAK VETO OLEH DEWAN KEAMANAN PBB ”

1.2.

Rumusan Masalah Di dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan sumber informasi yang luas agar

didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkonsistenan di dalam penulisan. Permasalahan dalam Dewan Keamanan PBB sangat luas dan beragam. Karena itu, dalam makalah ini dipilih beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasi, yaitu: 1) Apa yang melatarbelakangi pendirian Dewan Keamanan PBB? 2) Bagaimana fungsi dan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama PBB? 3) Bagaimana penerapan dan pelaksaan Hak Veto oleh Dewan Keamanan PBB? 4) Bagaimana pengaruh Hak Veto oleh Permanent Five terhadap negara-negara anggota PBB? 5) Bagaimana pandangan dan pendapat para negara anggota terhadap kewenangan Hak Veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB?

1.3. 7

Maksud dan Tujuan

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/03/crimea-invasion-why-un-veto-go

20143554242372959.html , diakses pada tanggal 28 September 2014.

5

A. Secara teoritis : 1.Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Dewan Keamanan PBB 2. Untuk mengetahui secara rinci fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan

Keamanan PBB.

3. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksaan Hak Veto oleh Dewan Keamanan PBB. 4. Untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Hak Veto terhadap negara anggota PBB lainnya. 5. Untuk Mengetahui pandangan dan pendapat para negara anggota PBB terhadap kekuasaan Hak Veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB B. Secara praktis : Manfaat praktis yang hendak dicapai melalui makalah ini adalah agar mahasiswa dapat lebih mengkritisi kebijakan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB, contohnya seperti hak veto yang diberikan ke beberapa negara. Apakah hak veto yang diberikan tersebut menjadi solusi suatu penyelesaian masalah atau justru membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat sepihak. Serta untuk memenuhi tugas yang diberikan di dalam mata kuliah Hukum Organisasi Internasional.

6

BAB II ISI

2.1.

Sejarah Terbentuknya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Sejak Liga Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan dalam menghindari terjadinya

Perang Dunia II, masyarakat internasional semakin menyadari akan pentingnya pembentukan badan dunia yang dapat menjamin tercipta dan terpeliharanya kedamaian dan keamanan dunia. Kesadaran dari masyarakat internasional tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata ketika masyarakat internasional membentuk badan dunia untuk kedua kalinya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (United Nations). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia. PBB mempunyai enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian. Keenam organ tersebut dibentuk PBB untuk melaksanakan tujuan PBB yang disebutkan dalam Piagam PBB 8, yaitu : 

to maintain international peace and security;



to develop friendly relations among nations;



to cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights;



and to be a centre for harmonizing the actions of nations.

Organ yang akan dibahas oleh penulis selanjutnya hanya melingkupi bagian Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB dibentuk untuk menjaga perdamaian

8

http://www.un.org/en/sc/about/ , diakses pada tanggal 25 September 2014.

7

dan keamanan internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II dan menghindari pecahnya Perang Dunia III. Organ Dewan Keamanan PBB ini merupakan satu-satunya organ yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan yang bersifat mengikat terhadap anggota lainnya tidak seperti peraturan yang dibuat oleh Majelis Umum PBB, sehingga secara implisit, Dewan Keamanan PBB merupakan organ terkuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentukan peraturan apakah yang dapat dijalankan dalam area internasional. 9 Sebelumnya, pada bulan Januari 1966 Dewan Keamanan PPB diperluas keanggotaannya dari 11 menjadi 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan Negara yang merupakan anggota tetap dan 10 negara lainnya merupakan Negara yang merupakan anggota tidak tetap10. Formulasi alokasi kursi dari negara-negara yang merupakan negara anggota tidak tetap adalah 5 kursi untuk negara-negara Afrika-Asia, 1 kursi untuk negara-negara Eropa Timur, 2 kursi untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan 2 kursi untuk negara-negara Eropa Barat dan negara-negara lainnya. Pengaturan tentang formulasi ini diatur dalam General Assembly Resulotion 1991 (XVIII)A yang menggantikan Gentleman’s Agreement tahun 1946 11. Serta negara anggota tidak tetap, akan dipilih dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam artikel 23 dari UN Charter yaitu dipilih oleh Majelis Umum PBB setiap dua tahun sekali12. Untuk dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB diberlakukan kualifikasi khusus yang dijadikan parameter pemilihan anggota dalam sidang umum PBB, kualifikasi tersebut diantaranya13:

9

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council#cite_note-42 , diakses pada tanggal 28

September 2014. 10

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (Jakarta:

Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Jakarta), halaman 14. 11

http://raja1987.blogspot.com/2009/02/selayang-pandang-mengenai-un-security.html , diakses pada

tanggal 25 September 2014. 12

United Nations, Basic Fact About United Nations (New York: United Nations, 2000), page 8.

13

http://raja1987.blogspot.com/2009/02/selayang-pandang-mengenai-un-security.html, diakses tanggal 24

September 2014.

8



Memperoleh suara dari 2/3 negara anggota PBB



Kontribusi yang diberikan negara calon dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.



Menyesuaikan pembagian secara Geografis (Pasal 23 Ayat (1) Piagam PBB). Sedangkan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB ialah Amerika

serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris yang dikenal juga dengan sebutan P5 (Permanent Five). Sebagai negara yang merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, Permanent Five memiliki beberapa hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain yang merupakan negara anggota tidak tetap. Hak-hak istimewa itu diantaranya status tetap mereka yang tidak tergantikan, dan hak veto (akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab berikutnya). Adapun alasan dari penunjukan kelima negara ini sebagai negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah karena kelima negara ini dianggap sebagai negaranegara yang memiliki kemampuan dan kekuatan besar (great powers) yang merupakan negara-negara pemenang dalam Perang Dunia ke II dan memegang kedudukan militer terkuat di dunia hingga sekarang 14 . Tidak hanya itu, kelima negara anggota tetap memiliki hak istimewa yaitu legalitas untuk mengelola senjata nuklir yang telah disepakati dibawah perjanjian non-proliferasi Nuklir pada 1 Juli 1968 yang diusulkan oleh Irlandia. Sebelumnya, Republik Sosialis Uni Soviet adalah anggota pemula pada PBB sejak 24 Oktober 1945. Namun, pada tanggal 24 Desember 1991 Presiden Rusia Boris Yeltsin dalam sepucuk surat memberitahukan kepada Sekretaris Jendral bahwa keanggotaan Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB dan semua badan PBB yang lain akan diteruskan oleh Russia. Pernyataan ini di dukung oleh 11 negara yang merupakan anggota countries of the commonwealth of independent states 15 . Pergantian anggota Dewan Keamanan PBB sebenarnya dapat memicu perubahan piagam PBB dimana seperti yang diketahui sebelumnya, dalam piagam PBB yang termasuk negara anggota 14

http://raja1987.blogspot.com/2009/02/selayang-pandang-mengenai-un-security.html diakses pada

tanggal 26 September 14. 15

Perserikatan Bangsa-Bangsa, op.cit., halaman 15.

9

tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah Uni Soviet, dan bukannya Rusia. Akan tetapi karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka hal ini dibiarkan begitu saja.

2.2

Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Menurut Piagam PBB, fungsi dan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB ialah16: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan asas-asas dan tujuan PBB. 2. Menyelidiki tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional. 3. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan persengketaan atau syarat penyelesaian. 4. Merumuskan

rencana-rencana

untuk

menetapkan

suatu sistem mengatur

persenjataan. 5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan yang harus diambil. 6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor. 7. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor. 8. Mengusulkan pemasukan anggota baru dan syarat-syarat dengan negara mana saja yang dapat menjadi pihak dalam status mahkamah internasional. 9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di setiap daerah. 10. Mengusulkan kepada Majelis Umum tentang pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal dan bersama-sama dengan Majelis Umum, pengangkatan para hakim dari Mahkamah Internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan dua cara dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya yakni melalui Pacific Settlement of Disputes yang menyebutkan 16

United Nations, op. cit., page 9.

10

“Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang mungkin menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan sengketa17. Dewan Keamanan dapat merekomendasikan prosedur atau metode penyelesaian jika situasi tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan internasional” sebagaimana diatur dalam Bab 6 Pasal 33-38. Dalam kasus tertentu Pasal VII Piagam PBB juga menyebutkan Dewan Keamanan PBB dapat menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik. Namun, hal tersebut hanya digunakan sebagai pilihan terakhir.18 Dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya, Dewan Keamanan PBB dibantu oleh Komisi Staf Militer yang dijelaskan dalam pasal 26 dan 45 Piagam PBB serta organ-organ subsider yang didirikan berdasarkan Pasal 29 Piagam PBB. Organ-organ subsider Dewan Keamanan PBB tersebut dibentuk untuk mengatur permasalahan khusus yang menyangkut keamanan dunia Internasional, organ-organ subsider tersebut antara lain 19 : United Nations Peacebuilding Commission (UNPC), United Nations Security Council Sanctions Committee (UNSCSC), United Nations Security Council Counter Terrorist Committee (UNSCCTC), United Nations Security Council1540 Committee, United Nations Compensation Commission (UNCC), International Criminal Tribunal for Yugoslavia, dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Pada umumnya, organ-organ subsider yang dibentuk Dewan Keamanan PBB tersebut akan dibubarkan setelah misi atau tugasnya selesai dijalankan. Menurut Piagam PBB, pengambilkan keputusan oleh Dewan Keamanan PBB tergantung dari apakah permasalahan tersebut bersifat prosedural atau substantif. Permasalahan prosedural yang berkaitan dengan prosedur di Perserikatan bangsa-bangsa diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 9 dari 15 negara anggota. Akan tetapi, keputusan Substantif harus mendapat setidaknya 9 suara, termasuk keseluruhan suara bulat dari negara anggota tetap. Pernyataan ini, menjadi titik awal tersebutnya Hak veto yang akan dibahas dalam sub-bab berikutnya.20

17

Charter of the United Nations: Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes pasal 33-38.

18

Zunes, Stephen. "International law, the UN and Middle Eastern conflicts” halaman. 291.

19

http://amalchips.blogspot.com/2011/02/post-settlement-peacebuilding-create.html, diakses tanggal 24

September 2014. 20

Piagam PBB pasal 27 paragraf 3 bab V

11

Berbeda dengan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dibuat sedemikian rupa sehingga berfungsi terus-menerus. Membuat perwakilkan dari setiap negara anggota diwajibkan untuk terus hadir sepanjang waktu di Markas Besar PBB dalam kasus perlu dilaksanakannya rapat darurat. Apabila ada keluhan mengenai ancaman terhadap perdamaian yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, maka tindakan pertama yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut ialah menganjurkan pihak-pihak yang terlibat untuk memusyawarahkan hal tersebut secara damai 21 . Hal tersebut bersandar pada Bab VI dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan cara, yaitu, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, ataupun penyelesaian melalui jalur pengadilan22. Sejak awal berdirinya, Dewan Keamanan PBB banyak sekali mengeluarkan ketentuan mengenai gencatan senjata yang sangat penting dalam mencegah meluasnya pertikaian antar negara. Dewan Keamanan PBB juga mengirimkan pasukan pengawas perdamaian untuk membantu mengurangi ketegangan di wilayah-wilayah yang berada dalam keadaan genting, melerai pasukan-pasukan yang saling berhadapan dan menciptakan keadaan yang tenang di mana penyelesaian damai bisa diupayakan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan untuk menetapkan langkahlangkah pelaksanaan, sanksi-sanksi ekonomi, atau tindakan militer secara kolektif. 2.3.

Hak Veto Dewan Keamanan PBB Hak veto seperti yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya adalah hak

untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak veto merupakan suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang substantif. Apabila terdapat suatu resolusi yang didukung oleh hampir seluruh negara anggota, satu hak veto dari Permanent Five akan mengakibatkan resolusi tersebut batal.

21

Perserikatan Bangsa-Bangsa, op. cit., halaman 15.

22

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/12/penelitian-hukum-analisa-terhadap.html , diakses pada

tanggal 26 Sep. 14.

12

Setiap anggota Dewan Keamanan PBB memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap yang memiliki hak veto, meliputi Amerika Serikat, Rusia (dulunya Uni Soviet), Republik Rakyat China ( menggantikan Taiwan pada tahun 1979), Inggris, dan Perancis. Keberadaan lima negara anggota tetap serta hak veto dapat dikaitkan dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks, seperti adanya masalah internasional yang berlarut – larut yang berakibat pada masalah kemanusiaan. Berdasarkan alasan tersebutlah hak veto digunakan oleh 5 negara anggota tetap, yang dianggap dapat membawa kepentingannya sendiri dan juga kelompok. Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa ini sebenarnya diciptakan untuk mencegah PBB dalam mengambil tindakan melawan para pendirinya. Satu hal yang dipelajari dari Liga Bangsa-Bangsa ialah Organisasi Internasional tidak dapat berjalan apabila semua negara terkuat tidak menjadi anggota. Tindakan Uni Soviet yang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa dan segera menyerang Finlandia yang menjadi titik awal munculnya Perang Dunia II, hanyalah satu dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa berkaitan dengan masalah keanggotaannya 23 . Hak veto melekat pada kelima negara tersebut berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB, yang berbunyi : 1. Each member of the Security Council shall have one vote. 2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members. 3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.24 yang artinya 1. Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.

23

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power#cite_note-6 , diakses pada

tanggal 28 September 2014. 24

http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml, diakses pada 27 September 2014.

13

2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota. 3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Cara pemungutan suara dalam Dewan Keamanan PBB : 1. Untuk disetujui, suatu resolusi harus terdapat 9 “YES” ( setuju ) dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 2. Setiap anggota Dewan Keamanan PBB mempunyai satu suara. 3. 1 suara “NO” ( tidak setuju ) dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan membatalkan resolusi. 4. Tidak ada pengaturan formal mengenai hak veto dalam PBB, meskipun begitu 1 suara “ NO” dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan memveto suatu resolusi. 5. Jika negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak memberikan suara, hal itu tidak termasuk ke dalam suara "YES" atau "NO". 6. Negara anggota Dewan Keamanan PBB mengangkat tangan untuk memberikan suaranya dan duduk di sekitar meja berbentu U ( tapal kuda ). 7. Masing-masing dari lima negara anggota permanen telah pergi berperang atau menyerang suatu negara tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Branimir M. Jankowic pernah menyatakan

25

bahwa, konsep daripada

pembenaran terhadap hak veto yang dimiliki oleh Permanent Five sebagai bagian dari 25

Branimir M. Jankovic, PUBLIC INTERNATIONAL LAW, New York: Transistional Publishers, cop.,

1984,halaman.191

14

Dewan Keamanan PBB lebih merupakan pembenaran politik. Kekuatan Veto adalah solusi sempurna untuk memastikan terjaganya posisi dominan dari 5 negara anggota, untuk melindungi kepentingan dari Permanent Five. demi mencegah konflik yang mungkin terjadi di masa depan, dan menyetujui negara-negara kecil untuk dilindungi dengan kekuatan mereka ketika hak-hak mereka diganggu.

2.4

Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB

15

*Antara tahun 1946 dan 1971, kursi Cina di Dewan Keamanan PBB diduduki oleh Taiwan, yang hanya menggunakan hak vetonya satu kali (untuk memblokir aplikasi Mongolia untuk menjadi anggota pada tahun 1955).26 Rusia menggunakan hak vetonya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya, yaitu sebanyak 130 kali. Bahkan, Andrei Gromyko, Menteri Luar Negeri Uni Soviet tahun 1957 – 1985, dikenal sebagai “Mr. Nyet” atau “Mr.No” karena banyaknya penggunaan hak veto. Contoh terbaru dari penggunaan hak veto adalah pada tanggal 22 Mei 2014, yaitu digunakan oleh Rusia dan Cina yang menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. 27 Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya sebanyak 83 kali. Amerika Serikat seringkali menggunakan hak vetonya terkait dengan isu – isu Timur Tengah. Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem timur, dianggap ilegal dan merupakan kendala utama untuk mencapai perdamaian antar dua negara. Selain itu, terdapat pula ketidaksetujuan tentang kelanjutan dari kegiatan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan semua kegiatan lain yang melanggar hukum humaniter. Terdapat pula permintaan untuk memberhentikan semua aktivitas permukiman yang terdapat di wilayah itu dan menghancurkan semua tempat permukiman. Hal ini dimintakan sesuai dengan visi antar negara demokrasi yang sebaiknya hidup berdampingan dalam damai. 28 Perancis telah menggunakan hak vetonya sebanyak 18 kali. Perancis terakhir kali menggunakan hak vetonya pada 23 Desember 1989, bersama dengan Inggris dan Amerika Serikat, mengenai situasi di Panama. Disebutkan bahwa seharusnya Panama memiliki kedaulatan dan hak yang penuh untuk 26

menentukan secara bebas sistem

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Changing_Patterns_in_the_Use_of_the_Veto_as_of_August_

2012.pdf, diakses pada 27 September 2014. 27

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/348, diakses pada 26 September 2014.

28

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/24, diakses pada 27 September.

16

ekonomi, sosial, dan politiknya, serta untuk mengembangkan hubungan internasional tanpa adanya campur tangan , gangguan, paksaan, dan ancaman dari pihak asing. Kemudian, semua negara diwajibkan untuk menahan diri dalam menjalin hubungan internasional mereka, dengan tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Amerika Serikat.29 Inggris telah menggunakan hak vetonya sebanyak 32 kali. Inggris terakhir kali menggunakan hak vetonya pada 23 Desember 1989, bersama dengan Inggris dan Amerika Serikat, mengenai situasi di Panama. 30 Republik Rakyat Cina ( RRC ) telah menggunakan hak vetonya sebanyak 10 kali. Pada tahun 2014, RRC menggunakan 1 kali hak vetonya, yaitu pada tanggal 22 Mei 2014 pada saat itu Rusia dan RRC menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah. Pada tahun 2012, RRC bersama dengan Rusia menggunakan hak vetonya sebanyak 2 kali, yang keduanya adalah mengenai Suriah – Timur Tengah. Agenda pada 19 Juli 2012 yaitu bahwa berdasarkan komitmen yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan keutuhan wilayah Suriah, dan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB, mendukung PBB, Liga Arab, dan kinerja dari Kofi Annan, dalam hal melarang penggunaan otoritas Suriah untuk menggunakan senjata – senjata, seperti penembakan dari helikopter yang menuju pada pusat – pusat rumah warga. Kemudian hal yang dibicarakan pada tanggal 4 Februari 2012 adalah adanya keprihatinan mengenai memburuknya situasi di Suriah dan banyaknya korban, sehingga menyetujui rencana aksi Liga Arab pada 2 November 2011 yang bertujuan untuk mencapai damai. 31

2.5. Penyalahgunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB 29

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/21048, diakses pada 27 September 2014.

30

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.2902, diakses pada 27 September 2014.

31

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7180, diakses pada 27 September 2014.

17

Berdasarkan statistik yang telah dicantumkan di atas, terlihat jelas bahwa hak veto didominasi oleh dua negara yang pernah bersiteru dalam perang dingin, yaitu Rusia dan Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, 39 veto yang dikeluarkan ialah untuk memberikan dukungan terhadap Israel. Menurut data, dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Amerika telah sangat lama bersekutu dengan Israel dan hingga sekarang telah melakukan veto terhadap seluruh resolusi aturan Dewan Keamanan yang berhubungan dengan Israel32. Sebagai contoh, akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Israel seperti melapangkan jalan bagi Israel untuk melancarkan perang, dan penggunaan hak vetonya untuk menghentikan serangan Israel ke Lebanon, sehingga banyak kasus pembangkangan yang dilakukan oleh Israel terutama implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya hak veto yang dimiliki oleh kelima negara tersebut, khususnya oleh Amerika digunakan sebagai alat untuk melanggengkan sebuah rencana yang tentunya hanya mengacu pada kepentingan dari negara tersebut. Melihat realitas saat ini, penggunaan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB sangat jauh atau bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas social. Hak veto tidak menjadi sebuah masalah jika digunakan sesuai fungsinya berdasarkan tujuan pembentukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu untuk mencapai keamanan dan perdamian dunia. Adanya kata „dunia‟ membuktikan bahwa perdamaian tersebut seharusnya tidak hanya ditujukan untuk beberapa negara tertentu, akan tetapi diharapkan tersebar secara merata Namun, jika melihat kondisi saat ini hak veto lebih sering digunakan untuk menentang prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau dengan kata lain merusak citra PBB sebagai penjaga perdamaian dunia. Jika melihat lebih ke dalam lagi, serangan Israel ke Palestina jelas-jelas sudah melanggar hukum humaniter internasional yang

32

http://www.academia.edu/4028521/The_analysis_of_the_Veto_Power_in_the_United_Nations_Security

_Council_Public_International_Law , diakses pada tanggal 28 September 2013

18

ditetapkan oleh PBB, tapi keberadaan hak veto justru membiarkan hukum humaniter dilanggar oleh Israel. Masalah hak veto selalu membayangi legitimasi PBB. Dengan hak veto, maka setiap anggota dari Dewan Keamanan PBB dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan bagi negara pemegang veto. Inilah sebuah kesalahan fatal dari penyalahgunaan sistem hak veto. Di sisi lain, para perwakilan negara di PBB kadang mengungkapkan kecenderungan negara pemegang veto untuk saling mengancam menggunakan vetonya dalam forum tertutup agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali peduli terhadap negara anggota tidak tetap. Hal inilah yang terkenal dengan istilah “closet veto”. Sejak pertengahan tahun 1990-an, telah berulangkali ditegaskan terhadap ketidaksetujuan akan penggunaaan hak veto, sebab hal itu sama saja seperti memberikan jaminan atas keeksklusifan dan dominasi peran negara anggota Dewan Keamanan PBB. Walaupun mereka selalu mengatakan bahwa veto adalah jalan terakhir, tapi pada kenyataannya mereka beberapa kali menggunakan hak veto secara sembunyi-sembunyi. Kredibilitas Dewan Keamanan semakin dipertanyakan, khususnya mengenai keabsahan penggunaan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Sinyalemen kuat tersebut setidaknya datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab yang selama ini merasa tidak pernah memperoleh tempat dalam menyampaikan suaranya. Dampak buruk dari peristiwa ini dipastikan akan membawa angin segar bagi pihak Israel bahwa mereka mempunyai legitimasi perlindungan atas hukum guna melanjutkan pembantaian warga palestina melalui agresi-agresi berikutnya. PBB seperti hanya milik dari lima negara pemegang hak veto yang saling tumpang tindih dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam menggunakan hak veto. Adapula yang mengatakan bahwa PBB bukan lagi sebuah organisasi internasional sejalan dengan penjabaran dari Piagam PBB, melainkan sebuah lembaga yang

19

melegitimasi kepentingan nasional lima negara pemegang hak veto. Banyak suara-suara dari tokoh tokoh internasional menyerukan agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara-negara dunia ketiga Dalam prakteknya, 5 Negara Anggota Dewan Keamanan PBB telah menggunakan hak veto miliknya bukan untuk melindungi negara minoritas tapi jauh lebih condong untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu organisasi membuat Resolusi Majelis umum PBB 377 A yang dibuat pada tanggal 3 November 1950. Resolusi ini disebut sebagai “Persatuan untuk perdamaian”. Resolusi ini memuat, apabila dalam suatu kasus Dewan Keamanan PBB karena kurangnya suara bulat diantara Anggota Tetap, gagal untuk bertindak dalam melaksanakan penjagaan keamanan dan perdamaian dunia, maka Majelis Umum PBB akan mengambil alih permasalahan terus dan dapat mengajukan rekomendasi yang diperlukan, melakukan segala macam tindakan untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian dunia. Akan tetapi, secara teori, hasil resolusi dari Majelis Umum PBB, tidak mengikat untuk para anggotanya, sehingga masih dapat kita lihat secara berkesinambungan penyalahgunaan dari hak veto tersebut.33 2.6. Tanggapan Berbagai Negara terhadap Hak Veto Dewan Keamanan PBB 2.6.1. Penolakan terhadap Hak Veto A. Indonesia 25 September 2014, dalam pertemuan tingkat menteri yang bertajuk “Pengaturan Hak Veto terhadap Kekejaman Massal” yang digelar di Perancis dan Meksiko, Indonesia mengusulkan penghapusan hak veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. 34

33

http://www.academia.edu/4028521/The_analysis_of_the_Veto_Power_in_the_United_Nations_Security

_Council_Public_International_Law , diakses pada tanggal 28 september 34

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/542620-indonesia-minta-hak-veto-pbb-dihapus, diakses pada

tanggal 28 September 2014.

20

Pertemuan itu dihadiri oleh 32 negara, dengan 26 negara diwakili oleh menteri, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Pertemuan diketuai Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius dan Menteri Luar Negeri Meksiko, Jose Antonio Meade. Marty menyebutkan bahwa hak veto adalah anakronistik ( tidak sesuai dengan jaman ) dan harus dihapus sepenuhnya. Lebih lanjut, berikut sikap resmi Indonesia atas penolakan penggunaan hak veto negara-negara anggota tetap DK PBB : 1. Indonesia selama ini selalu konsisten dalam menolak penggunaan hak veto oleh anggota-anggota tetap DK PBB. 2. Hak veto adalah anakronistik dan harus dihapus sepenuhnya. Indonesia mendukung inisiatif Prancis untuk membentuk code of conduct ( tata kelakukan baik ) dalam penggunaan hak veto negara-negara anggota tetap DK PBB, untuk mewujudkan PBB sebagai organisasi dunia yang kredibel. 3. Indonesia sepaham bahwa regulasi penggunaan hak veto merupakan unsur kunci dalam menciptakan DK PBB yang lebih representatif, efektif, transparan dan akuntabel. 4. Penyalahgunaan hak veto dalam penanganan situasi-situasi darurat seperti kekejaman massal dan genosida dianggap telah melumpuhkan DK PBB dalam melaksanakan

tugasnya

untuk

memelihara

perdamaian

dan

keamanan

internasional sesuai mandat Piagam PBB. 5. Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan periode 2007-2008, konsisten berjalan sesuai Piagam PBB dalam konteks keamanan internasional, yang selaras dengan UUD 1945. 35 B. Yordania Jordan berkampanye pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak menggunakan hak veto mereka saat dihadapkan dengan keputusan tentang kejahatan perang genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Wakil dari Yordania, Pangeran 35

http://international.sindonews.com/read/905758/42/ri-tolak-penggunaan-hak-veto-dk-pbb-atas-

kekejaman-massal, diakses pada 28 September 2014.

21

Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein mengatakan bahwa Yordania akan terus bekerja untuk reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya ketika berbicara tentang veto. 36 C. Kuwait Pada pertemuan Majelis Umum PBB tanggal 25 September 2014, dengan tema "Menyampaikan

dan

Menerapkan

Agenda

Pembangunan

Tahun

2015

yang

Transformatif“, serta krisis yang sedang berlangsung di Suriah, Irak, Ukraina dan Sudan Selatan. Pada pertemuan itu,

Kuwait menyerukan perluasan keanggotaan

Dewan

Keamanan dan pemberian kursi sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB bagi negara-negara Arab, terkait dengan berbagai masalah yang menimpa wilayah – wilayah negara Arab. Perdana Menteri Kuwait, Sheik Jaber al Mubarak al Hamad al Sabah, menekankan "dimensi demografis yang luas" dari negara-negara Arab yang memiliki lebih dari 350 juta dan adanya 22 negara yang setara dengan 12% dari negara-negara anggota PBB yang berjumlah 193. Sheik Jaber menyoroti berbagai krisis yang dihadapi Timur Tengah, termasuk serangan terakhir Israel di Gaza, yang merupakan anjutan atas pendudukan tanah Palestina dan Arab. Sheik juga menyesalkan adanya siklus kekerasan di Suriah yang telah merenggut nyawa lebih dari 190.000 orang, menyebabkan 3 juta orang menjadi pengungsi, dan 6 juta korban lainnya37 D. Perancis Perancis memimpin 24 menteri luar negeri di PBB dalam menyerukan penolakan dan pengesampingan penggunaan hak veto apabila berhadapan dengan isuisu yang melibatkan kejahatan massal seperti genosida. Menteri Luar Negeri Laurent Fabius mengatakan bahwa hak veto telah membuat PBB menjadi "lumpuh" di saat-saat yang penting. Hal tersebut sebenarnya merupakan kritik dari Laurent mengenai Rusia 36

http://www.una.org.uk/sites/default/files/Briefing%20%20Veto%20code%20of%20conduct_ 0.pdf,

diakses pada 28 September 2014. 37

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48861, diakses pada 28 September 2014.

22

dan Cina yang telah menggunakan kesempatan untuk memblokir inisiatif dari tiga pemegang hak veto lainnya, yaitu Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. 38 D. Jerman, Jepang, India, dan Brazil Jerman, Jepang, Indian, dan Brazil membentuk The Group of Four ( G4 ). Pembentukan G4 dilakukan karena keempat negara tersebut merasa tidak puas dengan kecepatan dan pencapaian negosiasi antara Dewan Keamanan PBB dengan masalah yang ada. Keempat negara tersebut telah memulai usaha untuk menyampaikan reformasi Dewan Keamanan PBB kepada Majelis Umum PBB karena keempat negara tersebut menginginkan kursi permanen agar mendapatkan hak veto. Pihak dari Jepang menyatakan bahwa

seharusnya antar negara saling membantuk dalam mencapai

tujuannya masing – masing dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar. Hal ini merupakan salah satu hal yang dibicarakan dalam Sidang Umum PBB yang ke-66 pada September 2011. 39

F. Pakistan Ahmad Kamal, yang perna menjadi Duta Besar Pakistan untuk PBB selama 40 tahun dan pensiun pada tahun 1999, mengatakan bahwa “ in a democracy no one can be more equal than the others” – dalam demokrasi, tidak ada seorang pun mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari pada yang lain. Karena perkataan dari Ahmad tersebut, Ahmad tidak setuju dengan adanya pemberian hak veto hanya pada negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan menyatakan bahwa pemberian hak veto bersifat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman. 40

G. Tanzania Pada tanggal 1 November 1996, Delegasi Negara Kesatuan Republik Tanzania memberikan pernyataan bahwa hak veto adalah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi

38

http://www.morningstaronline.co.uk/a-89f1-France-leads-calls-for-end-to-UN-security-council-veto-in-

cases-such-as-genocide#.VCb4FFfucp0 , diakses pada 28 September 2014. 39

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/200/41248.html, diakses pada 28 September 2014, pukul 20.36. 40

Weiss, Overcoming Security Council Reform Impasse, halaman 30.

23

dan tidak relevan lagi untuk jaman kekinian. Pernyataan itu disampaikan pada Debat Majelis Umum PBB tentang Reformasi Dewan Keamanan PBB. 41

H. Turki Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa the world is bigger than five – dunia lebih besar atau tidak selalu tentang 5 negara pemegang hak veto saja. Dalam pidatonya, Recep menyerukan dan mengajak kerja sama dalam melakukan reformasi dalam Dewan Keamanan PBB dengan segera, salah satunya adalah mengenai perubahan tentang hak veto. Hal ini disampaikan Recep pada Sidang Majelis Umum PBB ke-69 di New York. 42 2.6.2. Tanggapan P5 terhadap terhadap Hak Veto Dewan Keamanan PBB A. Russia Vladimir Gennadievich Titov, mantan Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa hak veto dapat mendorong atau memacu para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. 43 Sergei Lavrov, yang sekarang menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Rusia, juga setuju dengan adanya pemberian hak veto. Sergei mengklaim bahwa Klaim bahwa penyalahgunaan hak veto oleh Rusia adalah tidak benar. Menurut Sergei, prinsip kebulatan suara di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah hal yang mutlak dan bukan hak istimewa saja, melainkan tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Apabila salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak setuju, maka masalah hampir tidak dapat diselesaikan secara kolektif dan efisien. 44

41

Jakob Silas Lund, Pros and Cons of Security Council Reform, http://www.centerforunreform.org/node/414, diakses pada 28 September 2014, pukul 21.22 42

http://www.jpost.com/International/World-leaders-call-for-end-of-United-Nations-veto-power376443, diakses pada 28 September 2014, pukul 22.17 43

BBC News Website http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6587497.stm, diakses pada 28 September 2014, pada pukul 21.30 44

http://en.ria.ru/russia/20140928/193391923/Lavrov-Dismisses-Claims-of-Russia-Abusing-Veto-Powerin-UN.html, diakses pada tanggal 28 September 2014, pukul 21.41

24

Selain Sergei, adapula Vitaly Churkin, Duta Besar Rusia untuk PBB, yang memberikan pendapat bahwa pihaknya setuju akan adanya reformasi pada Dewan Keamanan PBB, namun tetap menentang segala perubahan yang berkaitan dengan hak veto. Keduanya, Sergei Lavrov dan Vitaly Churkin menyampaikan pendapatnya tersebut pada Sidang Majelis Umum PBB ke-69 pada tanggal 26 September 2014 di New York. 45 B. Republik Rakyat Cina ( RRC ) Dalam pernyataan resmi kepada Kelompok Kerja PBB tentang Reformasi Dewan Keamanan Reformasi pada tahun 1998, Duta Besar RRC, Shen Goufang mengatakan bahwa hak veto RRC tidak mau melakukan perubahan terhadap hak veto karena hak veto dibentuk berdasarkan pelajaran yang ditarik dari Liga Bangsa-Bangsa. Keberadaan hak veto adalah kebutuhan historis dan realitas yang objektif. Oleh karena itu, menurut Shen, mekanisme veto telah berjalan dengan baik dan praktis. Kedua, Goufang mendiskusikan reformasi yang dapat diterima, diterapkan dengan efektif. Goufang memilih untuk melaksanakan metode kerja yang demokratis dan terbuka daripada rencana ekspansi yang secara besar - besaran. Pada intinya, Goufang berpendapat agar aktivitas yang dilakukan lebih transparan sehingga dapat mempererat hubungan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, dan Negara – negara anggota. Dengan adanya transparansi, keputusan dan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat mencerminkan kehendak mayoritas dari negara - negara anggota . menurutnya, daripada menghapusnya hak veto, lebih baik berpikir secara matang dan jernih sebelum menggunakan hak veto. 46 Di lain kesempatan, dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-69, pihak dari RRC menyatakan akan tetap berpihak pada pemberlakuan hak veto bagi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini sejalan dengan beberapa strategi RRC dalam mengikuti PBB yaitu untuk menumbuhkan citra yang baik pada dunia internasional sebagai

45

http://www.themoscowtimes.com/article/507926.html, diakses pada 28 September 2014, pukul 21.50 46 http://web.stanford.edu/class/e297a/United%20Nations%20Security%20Council%20Reform.doc, diakses pada 28 September 2014, pukul 23.50

25

anggota PBB yang bertanggung jawab dan kekuatan besar, serta mempromosikan kepentingan ekonomi dan politik RRC pada dunia internasional. 47 C. Perancis Presiden Perancis tahun 1995 – 2007, Chirac, sempat membuat pernyataan tentang keberaniannya mendukung perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Motivasi utamanya adalah untuk memperkuat Dewan Keamanan PBB, sehingga menghasilkan legitimasi yang lebih internasional. Chirac menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Dewan Keamanan PBB, ada negara yang sama sekali tidak dikenal kemudian berubah menjadi negara yang sangat penting karena alasan politik, demografis, dan ekonomi. Secara khusus, mengingat

Chirac menunjuk

Jerman dan Jepang sebagai kandidat

dua negara tersebut yang sering disebut – sebut untuk masuk sebagai

anggota tetap. Chirac juga menyebutkan bahwa ia setuju agar negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin mendapatkan kursi. Chirac memilih India sebagai calon pemegang kursi karena menurutnya India adalah negara yang berkarakteristik dan tidak bisa dikecualikan dari kursi anggota tetap. Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius, mengajak negara – negara P5 untuk mengesampingkan hak veto apabila berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan kejahatan massal seperti genosida. Laurent mengatakan bahwa hak veto telah membuat PBB menjadi "lumpuh" di saat-saat yang penting. Hal tersebut sebenarnya merupakan kritik dari Laurent mengenai Rusia dan Cina yang telah menggunakan kesempatan untuk memblokir resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terhadap masalah di Syria. 48 D. Inggris

47

http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/24/un-security-councilveto.html, diakses pada 28 September 2014, pukul 22.45 48 http://www.morningstaronline.co.uk/a-89f1-France-leads-calls-for-end-to-UN-security-council-vetoin-cases-such-as-genocide#.VCb4FFfucp0, diakses pada 28 September 2014, pukul 01.43

26

Inggris telah lama dan konsisten dalam menyuarakan dukungannya untuk perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Robin Cook, mantan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, mendukung ekspansi tersebut. Robin berargumen bahwa Dewan Keamanan PBB harus diperluas jika tidak ingin kehilangan legitimasinya. Jepang dan Jerman harus disertakan dalam keanggotaan permanen dan harus ada keseimbangan baru antara negara maju dan berkembang terkait dengan modernisasi Dewan Keamanan PBB. Inggris sepakat tentang perlunya perubahan karena telah membahasnya selama bertahun – tahun. Sudah saatnya negara - negara lain juga setuju untuk adanya perubahan keanggotaan permanen. Selain itu, Inggris juga meyakini bahwa India adalah calon yang tepat untuk duduk pada kursi permanen Dewan Keamanan PBB. 49 E. Amerika Serikat ( AS ) Amerika Serikat mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Selama pemerintahan Presiden Clinton, Amerika Serikat telah berjuang keras untuk ekspansi keanggotaan tetap dan membantu Jerman dan Jepang untuk masuk menjadi anggota tetap. Namun, sekitar tahun 1990, rencana tersebut terhenti dan tidak berhasil diterapkan karena sejumlah negara yang kecil dan lemah merasa takut bahwa pengaruh mereka akan berkurang secara drastis seiring dengan ekspansi yang dilakukan. Amerika Serikat setuju akan adanya ekspansi terhadap anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi menolak untuk melepaskan hak vetonya. Jika hak veto Amerika Serikat dihapuskan, makan Amerika Serikat akan kehilangan kedaulatannya sebagai negara adidaya dan adikuasa. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan hak veto Amerika Serikat yang sebagian besar ditujukan untuk mempertahankan sekutu Israel. 50

49

http://web.stanford.edu/class/e297a/United%20Nations%20Security%20Council%20Reform.doc, diakses pada 29 September 2014, pukul 00.03 50 http://www.centerforunreform.org/?q=node/414, diakses pada 29 September 2014, pukul 00.23

27

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1

KESIMPULAN Tidak

dapat

disangkal

bahwa

lahirnya

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

menggantikan kegagalan tugas dari Liga Bangsa-Bangsa, memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat internasional dalam pencapaian kedamaian dan keamanan dunia . Belajar dari kesalahan, Perserikatan Bangsa-bangsa menyempurnai organ-organ di dalamnya dan juga memperlengkap peraturan yang dibentuk yang masyarakat internasional kenal sebagai Piagam PBB. Salah satu penyempurnaan lainnya adalah pembentukan 6 organ inti yang terdiri atas : Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian. Dari ke 6 anggota tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan tertinggi yang dapat membentuk peraturan mengikat bagi keseluruhan negara anggota sehingga keluarnya produk Internasional ditentukan dari keputusan Dewan Keamanan tersebut. Dewan Keamanan PBB atau yang dikenal juga sebagai P5 (Permanent Five) terdiri dari 15 negara anggota, dan lima diantaranya merupakan member permanen atau tetap yaitu Amerika serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris. Pemilihan negara tersebut berdasarkan pemenang dari Perang Dunia II dan hak istimewa untuk memiliki senjata nuklir, sehingga membuat mereka 5 negara terkuat di dunia. Sebagai bagian dari Dewan Keamanan PBB mereka memiliki satu lagi kewenangan istimewa yang dinamakan sebagai Hak Veto. Hak veto merupakan suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang substantive. Hak veto membuat 5 negara permanen

dapat membatalkan peraturan apapun yang sudah

disetujui oleh keseluruhan negara anggota. Hak ini lahir dan dibentuk oleh PBB untuk menarik kepersertaan negara-negara terkuat sebagai pelajaran dari masalah keanggotaan yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa.

28

Akan tetapi, kehadiran dari Hak Veto tersebut ironisnya melanggar tujuan dari pembentukan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu untuk mencapai perdamaian dan

keamanan di dunia sebagaimana tertulis di dalam Piagam PBB. Adanya kata „dunia‟ membuktikan bahwa perdamaian tersebut tidak hanya ditujukan untuk beberapa negara tertentu, akan tetapi diharapkan tersebar secara merata. Kehadiran Hak Veto menghancurkan idealisme tersebut, melihat pada fakta kasus Israel yang diveto oleh Amerika dan Syria yang diveto oleh Russia dan Cina. Hak veto hadir hanya sebagai bentuk kekuasaan politik untuk Permanent Five dan kroni-kroninya yang menguntungkan mereka. Sehingga demi keuntungan tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu kesatuan seperti tidak memperhatikan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter yang muncul karena tidak adanya tindakan pencegahan terhadap agresi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dikarenakan suara veto dari salah satu negara kepentingan. Banyak terjadi perdebatan antara penggunaan dan pelaksanaan hak veto yang masih pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Keberadaan Hak Veto merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara-negara kuat pemenang perang, banyak suarasuara dari tokoh tokoh internasional menyerukan agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara-negara dunia ketiga.

3.2

Saran Pada prakteknya kewenangan Dewan Keamanan PBB (UNSC) ini sering

digunakan oleh negara-negara super power untuk mencapai tujuan negaranya sendiri. Kontrol masyarakat internasional maupun dunia internasional dalam menyingkapi hal ini sangat terbatas. Maka menurut kami keberadaan hak veto perlu dikaji ulang karena sampai saat ini hak veto yang diberikan hanya kepada negara-negara besar pemenang perang yang memiliki indikasi untuk mengendalikan dunia dan Anggota Tetap dewan Keamanan PBB seharusnya mereformasi diri menuju metamorfosis ke arah yang lebih baik. Penggunaan hak Veto seharusnya lebih bijak dan tanpa adanya pengaruh pihakpihak yang berkepentingan, yang mana sesungguhnya dapat merugikan PBB itu sendiri sebagai suatu Organisasi Internasional.

29

Selain itu seharusnya PBB juga mempunyai mekanisme yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional untuk ikut mengontrol peran negara-negara super power dalam mengambil keputusannya. Sehingga penyimpangan-penyimpangan kekuasaan oleh negara-negara super power tersebut tidak akan terjadi. Ketika mekanisme ini telah ada, maka dunia ini akan berjalan selaras karena baik masyarakat internasional maupun PBB serta negara-negara di dunia memiliki fungsi kontrol yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga cita-cita PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dapat benar-benar tercapai tanpa adanya manipulasi kepentingan pada setiap kebijakan atau keputusan dalam tubuh PBB. Selain itu majelis umum yang secara hukum lebih tinggi kedudukannya harus melakukan pengawasan agar hak veto tidak disalah gunakan dan tetap mengutamakan persamaan kedaulatan dan semua anggota sehingga dewan keamanan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diatur didalam piagam PBB tentang fungsi dan tujuan dibentuknya dewan keamanan itu sendiri.

30