Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara N o
Nama Lembaga Negara
1
Majelis Permusyawarata n Rakyat
2
Dewan Perwakilan Rakyat
Dasar Hukum
Tugas dan Wewenang
Pasal 2 UUD 1. Mengubah serta menetapkan UUD. 1945 & Pasal 3 2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden UUD 1945 berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. 6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR. Pasal 20 ayat (1)1. Membentuk undang-undang yang dibahas dan (2) UUD dengan Presiden untuk mendapat persetujuan 1945, Pasal 22 bersama ayat (2) UUD 2. Membahas dan memberikan atau tidak 1945, Pasal 23 memberikan persetujuan terhadap peraturan ayat (2) UUD pemerintah pengganti undang-undang 1945, Pasal 22D 3. Menerima dan membahas usulan Rancangan ayat (3) UUD Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh 1945, Pasal 22E DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi ayat (2) UUD daerah, hubungan pusat dan daerah, 1945, Pasal 24B pembentukan, pemekaran, dan penggabungan ayat (3) UUD daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 4. 1945
5.
6. 7.
8. 9.
10. 11. 12.
13.
14. 15.
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,serta kebijakan
16. 17.
18.
19.
20. 21.
22. 23.
24.
25.
26.
3
Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 22D ayat 1. (1), (2), (3) UUD 1945, Pasal23F ayat (1) UUD 1945
2.
3.
4.
pemerintah Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
4
Presiden
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN Pasal 4 ayat (1) 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, UUD Pasal 5 ayat (1) 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas dan (2 UUD Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), 1945), Pasal 11 dan Angkatan Udara (AU) ayat (1) UUD 3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang 1945, Pasal 12 (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat UUD 1945, (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan Pasal 13 ayat (1) pemberian persetujuan atas RUU bersama UUD 1945, DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Pasal 14 ayat (1)4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti dan (2) UUD undang-undang (dalam kegentingan yang 1945, Pasal memaksa) 15 UUD 1945, 5. Mengangkat dan memberhentikan menteriPasal 16 UUD menteri 1945, Pasal 17 6. Menyatakan perang, membuat perdamaian ayat 2 UUD dan perjanjian dengan negara lain dengan 1945, Pasal 20 persetujuan DPR ayat (2) UUD 7. Membuat perjanjian internasional lainnya 1945, Pasal 24A dengan persetujuan DPR ayat (3) UUD 8. Menyatakan keadaan bahaya 1945, Pasal 24C 9. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam ayat (3) UUD mengangkat duta, Presiden memperhatikan 1945 pertimbangan DPR 10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 11. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung 12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 13. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU 14. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 15. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR 16. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah
5
Mahkamah Agung
6
Mahkamah Konstitusi
7
8
Agung 17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24 ayat (2)1. Mengadili pada tingkat kasasi UUD 1945, 2. Menguji peraturan perundang-undangan Pasal 24A ayat dibawah undang-undang terhadap undang(1) UUD 1945, undang Pasal 24C ayat 3. Memberikan pertimbangan hukum kepada (3) UUD 1945 presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi. 4. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
Pasal 24C ayat 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama (1) san (2) UUD dan terakhir yang keputusannya bersifat final 1945 untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 3. Menguji undang-undang terhadap UUD 19451. 4. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 5. Memutus pembubaran partai politik 6. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Komisi Yudisial Pasal 24A ayat 1. Mengawasi perilaku hakim (3)) UUD 2. Mengusulkan nama calon hakim agung. 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Badan 1. Pasal 23E, 23F, 1. Berwenang mengawasi dan memeriksa Pemeriksa 23G Undangpengelolaan keuangan negara (APBN) dan Keuangan undang dasar daerah (APBD) serta menyampaikan hasil 1945 pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan 2. Undang-undang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Republik 2. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi Indonesia nomor pengawas internal departemen yang 15 tahun 2006 bersangkutan ke dalam BPK. tentang badan pemeriksa keuangan
9
sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan. 3. Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 5. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Bank Indonesia Pasal 23D 1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan Undang-Undang moneter Dasar 1945 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 3.
Mengatur dan mengawasi bank-bank
Daftar kabinet Indonesia Berikut adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini.
Era perjuangan kemerdekaan No Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
1
Presidensial
2 September 1945
2
Sjahrir I
14 November 12 Maret 1945 1946
3
Sjahrir II
12 Maret 1946
4
Sjahrir III
5
Pimpinan Kabinet
14 November Ir. Soekarno 1945
Jabatan
Jumlah personil
Presiden
21 orang
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
17 orang
2 Oktober 1946
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
25 orang
2 Oktober 1946
3 Juli 1947
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
32 orang
Amir Sjarifuddin I
3 Juli 1947
11 November Amir 1947 Sjarifuddin
Perdana Menteri
34 orang
6
Amir Sjarifuddin II
11 November 29 Januari 1947 1948
Amir Sjarifuddin
Perdana Menteri
37 orang
7
Hatta I
29 Januari 1948
Mohammad Hatta
Perdana Menteri
17 orang
*
Darurat
19 Desember 13 Juli 1949 1948
S. Prawiranegara
Ketua
12 orang
4 Agustus 1949
8
Hatta II
4 Agustus 1949
20 Desember Mohammad 1949 Hatta
Perdana Menteri
19 orang
Era demokrasi parlementer No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
RIS
20 Desember 1949
6 September Mohammad 1950 Hatta
Perdana Menteri
Susanto
20 Desember 1949
21 Januari 1950
Pjs Perdana 10 orang Menteri
10 Halim
21 Januari 1950
6 September Abdul Halim 1950
11 Natsir
6 September 27 April 1950 1951
12 Sukiman-Suwirjo
27 April 1951
13 Wilopo
3 April 1952
*
9
Susanto Tirtoprodjo
17 orang
Perdana Menteri
15 orang
Mohammad Natsir
Perdana Menteri
18 orang
3 April 1952
Sukiman Wirjosandjojo
Perdana Menteri
20 orang
30 Juli 1953
Wilopo
Perdana Menteri
18 orang
14
Ali 30 Juli 1953 Sastroamidjojo I
12 Agustus 1955
Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri
20 orang
15
Burhanuddin Harahap
24 Maret 1956
Burhanuddin Harahap
Perdana Menteri
23 orang
12 Agustus 1955
16
Ali 24 Maret Sastroamidjojo II 1956
17 Djuanda
9 April 1957
9 April 1957
Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri
25 orang
10 Juli 1959
Djuanda
Perdana Menteri
24 orang
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
Era Demokrasi Terpimpin No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
18 Kerja I
10 Juli 1959
18 Februari 1960
Ir. Soekarno
Presiden
33 orang
19 Kerja II
18 Februari 1960
6 Maret 1962
Ir. Soekarno
Presiden
40 orang
20 Kerja III
6 Maret 1962
13 November 1963
Ir. Soekarno
Presiden
60 orang
21 Kerja IV
13 November 1963
27 Agustus 1964
Ir. Soekarno
Presiden
66 orang
22 Dwikora I
27 Agustus 1964
22 Februari 1966
Ir. Soekarno
Presiden
110 orang
23 Dwikora II
24 Februari 1966
28 Maret 1966 Ir. Soekarno
Presiden
132 orang
24 Dwikora III
28 Maret 1966
25 Juli 1966
Ir. Soekarno
Presiden
79 orang
25 Ampera I
25 Juli 1966
Ir. Soekarno
Presiden
31 orang
17 Oktober
1967
26 Ampera II
17 Oktober 1967
6 Juni 1968
Jend. Soeharto
Pjs Presiden
24 orang
Era Orde Baru No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
28 Maret 1973
Jend. Soeharto Presiden 24 orang
28 Maret 1973
29 Maret 1978
Jend. Soeharto Presiden 24 orang
27 Pembangunan I 6 Juni 1968
28 Pembangunan II
Akhir masa kerja
29
Pembangunan III
29 Maret 1978
19 Maret 1983
Soeharto
Presiden 32 orang
30
Pembangunan IV
19 Maret 1983
23 Maret 1988
Soeharto
Presiden 42 orang
23 Maret 1988
17 Maret 1993
Soeharto
Presiden 44 orang
31 Pembangunan V
32
Pembangunan VI
17 Maret 1993
14 Maret 1998
Soeharto
Presiden 43 orang
33
Pembangunan VII
14 Maret 1998
21 Mei 1998
Soeharto
Presiden 38 orang
Era reformasi No Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
34
Reformasi 21 Mei 1998 26 Oktober 1999 Pembangunan
B.J. Habibie
Presiden
37 orang
35
Persatuan Nasional
26 Oktober 1999
9 Agustus 2001
Abdurahman Wahid
Presiden
36 orang
36
Gotong Royong
9 Agustus 2001
21 Oktober 2004
Megawati Soekarnoputri
Presiden
33 0rang
37
Indonesia Bersatu I
21 Oktober 2004
22 Oktober 2009
Susilo Bambang Presiden Yudhoyono
37 orang
38
Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009
2014
Susilo Bambang Presiden Yudhoyono
38 orang
39
Kabinet Kerja
27 Oktober 2014
[[ ]] '''''Sedang Menjabat'''''
Joko Widodo
Presiden
34 orang
