Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen
A. Pengertian dan Jenis-jenis Lembaga Negara Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu tangan seorang penguasa. penguasa. Karena itu dalam siste m pemerintahan, segala macam macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan -ketentuan hukum (undang (undang -undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh oleh lembaga -lembaga dengan tata aturan tertentu.
1. Pengertian Lembaga Negara Secara sederhana lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Kita tahu, dal am suatu negara negara modern terdapat pembuat peraturan-peraturan (undang-undang). Dalam negara modern juga ada kepala negara yang menjalankan pemerintahan. Tentu dalam negara modern ada pula yang mengadili ketika ketika terjadi berbagai macam bentu k pelanggaran negara. Nah, yang membuat peraturan-peraturan yang menjalankan pemerintahan, dan yang mengadili pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya dijalankan lembaga-lembaga negara.
2. Jenis-jenis Lembaga Negara Apa saja jenis-jenis lembaga negara itu? Dalam negara yang bersistem demokrasi paling tidak ada tiga macam macam lembaga kekuasaan. Masing -masing adalah kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undangundang/ pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang). Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, MPR, juga DPD. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden dan para mente ri kabinet. Terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA MA (Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (akan dijelaskan pada uraian selanjutnya).
B.
Lembaga-lembaga Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen
Sejak memasuki era reformasi, negara Indonesia memang banyak mengalami perkembangan-perkembangan baru. Salah satu dari perubahan tersebut adalah amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen artinya perubahan. Hingga Hingga sekarang UUD 1945 sudah empat kali mengalami amandemen. Siapa yang mengamandemen UUD 1945 itu? Tidak lain adalah sidang MPR. Dengan amandemen terhadap UUD 1945 itu, lembag a-lembaga negara juga mengalami beberapa perkembangan. Sebagai Sebagai contoh, ada nama nama -nama lembaga negara yang baru. Apa saja lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen? Adalah perubahan-perubahan itu terjadi? Mari kita lihat uraiannya.
1.
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaa penjelmaa n dari seluruh rakyat Indonesia. Karena merupakan merupakan sebuah majelis, majelis, maka keku asaan MPR, kewenangankewenangan MPR baru muncul ketika semua anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis). Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun. Siapa saja anggota MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Ra kyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat rakyat melalui Pemilu. Jumla h anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang Sedang anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih lebih dari 1/2 anggota DPR. Ketentuan tentang kean ggotaan MPR ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Apa saja wewenang MPR? Menurut UUD 1945 hasil amandem en wewenang MPR adalah sebagai berikut. a. Mengubah dan menetapkan menetapkan Undang -Undang Dasar. b. Melantik presiden dan/wakil presiden. c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Masa jabatan anggota MPR dalam satu periode adalah lima tahun.
2. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Kedudukan DPR sebagai lembaga negara diatur dalam
Bab
VII pasal 19 UU 1945
hasil amandemen. Keanggotaan DPR seperti seperti sudah di singgung di depan, berasal berasal dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu setiap lima lima tahun sekali. Selain DPR, ada pula DPRD. Adakah perbedaannya? Ada, yakni DPR berkedudukan di ibu kota. Anggota DPR DPR secara oto matis juga menjadi anggota MPR. Sementara itu DPRD berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
a. Tugas/Wewenang dan Hak-hak DPR Secara umum tugas/wewenang DPR memegang kekuasaan legislatif, artinya sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang -undang (pasal 20 A UUD 1945). Lebih jelasnya tentang tugas/wewenang DPR terdapat dalam 3 fungsi penting sebagai berikut. 1) Fungsi legislatif, legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang -undang bersama presiden. 2) Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan AP BN (Anggaran Pendapatan
Belanja
Negara) yang diajukan Presiden.
3) Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya.
Selain tugas/kewenangan tadi, anggota anggota -anggota DPR DPR juga memiliki hak-hak penting (Pasal 20A UUD 1945). Hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana berikut. 1) Hak Interpelasi Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden. 2) Hak Angket Yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah/ presiden. 3) Hak Inisiatif Yakni hak untuk mengajukan rancangan undang undang -undang kepada pemerintah/ pemerintah/ presiden. PKn Kelas 6 SD/MI 77 4) Hak Amandemen Yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas RUU (Rancangan Undang-Undang).
5) Hak Budget Yakni hak untuk mengajukan RAP BN (Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara). 6) Hak Petisi Yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah/presiden.
b. Persidangan DPR Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling sedikit adalah sekali dalam dalam satu tahun. Tentu saja hal itu terjad i jika tidak adahal-hal adahal -hal penting yang memaksa, atau keadaan pemerintahan pemerintahan berjala n normal. Jika ada halhal yang memaksa, misalnya presiden melanggar undang -undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang sewaktu -waktu.
3.
Presiden dan Wakil Presiden
Menurut Bab III pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan. Selanjut nya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali pada pembahasan tentang Pemilu). a. Presiden Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen).
Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni 1) sebagai kepala negara dan 2) sebagai kepala pemerintahan. 1) Presiden sebagai Kepala Negara Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut. a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan D arat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945). b) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).
c) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945). d) Mengangkat duta dan konsul. e) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi. f) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain -lain tanda kehormatan. 2) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut. a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. b) Mengajukan RUU (Rancangan Undang Undang -Undang) kepada DPR. c) Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang -undang. d) Mengangkat dan memberhentikan menteri menteri -menteri. b. Wakil Presiden Karena dalam praktiknya dipilih melalui Pemilu dalam satu paket dengan Presiden, maka kedudukan Wakil Presiden tentunya bukan lembag a yang berdiri sendiri. Seperti sudah disinggung, Wakil Presiden adalah pemb antu Presiden. Namun demikian kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. Mengapa? Tidak lain karena dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat menggantikan menggantikan k edudukan Presiden. Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : ´apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat dapat melaksanakan kewa jibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.´
4.
Kementerian Negara
Menteri-menteri Menteri-ment eri negara adalah adalah pembantu -pembantu Presiden (Bab V pasal 17 UUD 1945). Para menteri menteri itu duduk dalam dalam kabinet yang dibentuk oleh P residen. Kita tahu, seorang Presiden tidak mungkin dapat mengatas i segala bidang yang dibutuhkan dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu dala m kerjanya ia dibantu oleh para menteri-menteri itu. Mereka para menteri itu ada yang memimpin sebuah departeme departeme n ada juga yang tidak memimpin departemen. Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, misalnya, misalnya, adalah contoh -contoh dari menteri menteri-menteri -menteri yang memimpin sebuah departemen. Sementara menteri-menteri seperti kepariwisataan, lingkungan hidup, kesekretariat kesekretariatan an negara/kabinet, misalnya merupakan contoh dari menteri-menteri yang tidak memimpin departemen.
Jumlah menteri-menteri yang duduk dalam kabinet tentu saja merupakan bagian dari kewenangan ser serta ta hak prerogatif (hak khusus) Presiden. Semua disesuaikan dengan tingkat tuntutan -tuntutan perkembangan yang dihadapi.
Berapakah jumlah
menteri-menteri yang duduk dalam kabinet sekarang?
5.
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam s istem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam
Bab
VII pasal 22 C dan
pasal 22 D. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. a. Mengajukan rancangan rancangan undang -undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. b. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang AP BN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal -hal di atas tadi, tadi , serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
6. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK
merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. Artinya dalam
menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengar uh pemerintah. Tugas
BP K
adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota
BPK
dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan -pertimbangan
dari DPD. Hasil kerja dari
BPK
ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai
dengan kewenangannya. Badan
ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif.
7.
MA (Mahkamah Agung)
MA (Mahkamah Agung) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (Bab IX pasal 24 ayat 2). Keberadaan lembaga ini seba gai pengadilan negara negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mengapa MA disebut sebagai lembaga tertinggi? Tidak lain karena merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir. Jika misalnya seseorang berpekara di perad ilan pertama (Pengadilan Negeri) kurang puas terhadap keputusan yang diperoleh, maka ia akan naik banding ke peradilan di atasnya lagi (Pengadilan
Banding).
Jika masih
kurang, maka ia dapat mengajukan lagi ke peradilan MA ini. MA diketuai oleh seorang Hakim Haki m Agung dibantu oleh hakim-hakim hakim -hakim agung. Menurut UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas atas UU No . 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Ad apun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri negara ya ng diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR ters ebut berasal dari usulan Komisi Yudisial.
8. MK (Mahkamah Konstitusi)
MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA (Bab IX pasal 24 ayat 2). Le mbaga negara ini termasuk baru. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertam a dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Undang -Undang Dasar, Dasar, b. memutus sengketa kewenangan, c. memutus perselisihan hasil Pemilu, dan d. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD. MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing -masing hakim tersebut terdiri atas : 3 orang diajukan oleh MA, MA, 3 or ang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden.
9. KY (Komisi Yudisial)
Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang termasuk baru. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2 004, lembaga ini ini dibentuk
untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan/proses peradilan. Le mbaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kedudukan KY ini diatur dalam pasal 24
B.
Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Adanya komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik praktik -praktik kotor.
1. Lembaga negara merupakan badan -badan yang membentuk sistem kekuasaan negara. 2. Dalam UUD 1945 hasil amandemen terdapat beberapa lembaga negara yang termasuk baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. 3. Dari segi kewenangan kedudukan lembaga lembaga -lembaga negara paling tidak terdiri terdiri dari tiga macam, yaitu lembaga negara legislatif (pembuat undang -undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap undang -undang). 4. MPR merupakan penjelmaan dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, sebab anggota-anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR, dan DPD yang dipilih oleh rakyat secara langsung. 5. MPR, DPR, dan DPD termasuk lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. 6. Presiden/Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif, dan dalam sistem pemerintahan RI mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam masa jabatannya, Presiden/Wakil dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan kepada negara pelanggaran berat atas usulan DPR kepada MPR. 7. MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial) merupakan pemegang kekuasaan yudikatif, MA dan MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. 8. Anggota Mahkamah Agung maksimal 60 Hakim Agung, sedangkan anggota Mahkamah Konstitusi ada 9 orang, masing -masing : 3 orang diajukan DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, serta 3 orang lagi diajukan oleh MA.
T ugas 1.
dan Wewenang Lembaga Negara
Presiden
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Memegang kekuasaan yang yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Undang -Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang -Undang (dalam kegentingan kegentingan yang memaksa). Menetapkan Peraturan Pemerintah. Mengangkat dan memberhentikan memberhentikan menteri -menteri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional lai nnya dengan persetujuan DPR. DPR . Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi abolisi dengan memperhatikan memperhatikan pertimbangan DPR . Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kehormatan lainnya yang diatur dengan UU . Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipili dipilih h oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Dewan Perwakilan Daerah . Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. 2. Wakil Presiden B
ertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode kepengurusan
sertaberwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi
BEM
KM UNDIP UNDIP .
Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan BEM
KM UNDIP.
Melakukan pengawalan issue issue / wacana di di lingkungan internal kampus . Sebagai koordinator dari komisi ahli . Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan
BEM
KM UNDI UNDIP P.
Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan. 3.
MPR
Mengubah dan menetapkan menetapkan (Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar). Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan melaksanakan ke wajibannya dalam masa jabatannya. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam dalam masa jabatannya . Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tid ak lagi oleh MPR. 4.
DPR
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Membahas dan memberikan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Undang. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. Menetapkan AP BN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, AP BN, serta kebijakan Pemerintah. Memilih anggota
Badan
Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh
Badan
Pemeriksa Keuangan.
Memberikan persetujuan kepada Presiden Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial .
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim hakim agung oleh Presiden . Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain lain . Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat . Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang -undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan deng an pajak, pendidikan, dan a gama. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang -undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan AP BN, pajak, pendidikan, dan agama. 5.
DPD
Mengajukan kepada DPR Rancangan Rancangan Undang -Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan pengelolaan sumber daya alam, alam, d an sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU AP BN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, da n agama. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
Badan
Pemeriksa Keuangan. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang -undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari
BPK
untuk dijadikan bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan AP BN. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
6. MA B
erwenang mengadili pada tingkat kasasi, kasasi, menguji peraturan perundang perundang -undangan
di bawah Undang Undang-Undang, -Undang, dan mempunyai wewenang wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi. 7.
MK
B
erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Undang -Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi putusan atas pendapat penda pat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 8. Komisi Yudisial
a. wewenang Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menega kkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. b. tugas 1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
9. KPU Dalam Pasal 10 Undang-uandang Nomor 3 Tahun 1999 1999 te ntang Pemilu dalam Pasal 2 Keputusan presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pemben tukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilu, KPU mempunyai tugas kewenangan berikut:
1. merenacanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2. menerima, meneliti dan menetapkan partai -partai politik yang berhak sebagai peserta peserta Pemilu. 3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinsikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD, I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan 5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilu di semua daerah pemilihan utuk DPR, DPRD I dan DPRD II. 6. mengumpulkan dan mengsistematiskan bahan -bahan serta data hasil Pemilu . 7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilu. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainya yang ditetapkan dam Undang ±undang Nomor 3 Tahun1999 tentang Pemilu. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Undang -undang Nomor 3 Tahun1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU s ebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya selambat -lambatnya 3 tahun setelah Pemilu d ilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilu.
