Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara
No
Nama Lembaga Negara
Dasar
Hukum
Tugas dan Wewenang
1
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945
1. Mengubah serta menetapkan UUD.
2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari.
7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.
2
Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I
5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
6. Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat
11. Menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang
13. Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan
14. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
15. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,serta kebijakan pemerintah
16. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
17. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK
18. Memberikan persetujuan
kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota.
19. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
20. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
21. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
22. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
23. Membahas dan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
24. Memberikan persetujuan
kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial
25. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
26. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden
3
Dewan Perwakilan Daerah
Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Pasal23F ayat (1) UUD 1945
1. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut..
2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
4
Presiden
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Pasal 12 UUD 1945, Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal
15 UUD 1945, Pasal 16 UUD 1945, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
7. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
8. Menyatakan keadaan bahaya
9. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
13. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
14. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
15. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR
16. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
5
Mahkamah Agung
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
3. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
rehabilitasi.
4. Mengajukan tiga orang anggota
hakim konstitusi
6
Mahkamah Konstitusi
Pasal 24C ayat (1) san (2) UUD 1945
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3. Menguji undang-undang terhadap UUD 19451.
4. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
5. Memutus pembubaran partai politik
6. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
7
Komisi Yudisial
Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
1. Mengawasi perilaku hakim
2. Mengusulkan nama calon hakim agung.
8
Badan Pemeriksa Keuangan
1. Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan.
3. Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
5. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
2. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
9
Bank Indonesia
Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945
1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank
Daftar kabinet Indonesia
Berikut adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini.
Era perjuangan kemerdekaan
No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
1
Presidensial
2 September 1945
14 November 1945
Ir. Soekarno
Presiden
21 orang
2
Sjahrir I
14 November 1945
12 Maret 1946
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
17 orang
3
Sjahrir II
12 Maret 1946
2 Oktober 1946
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
25 orang
4
Sjahrir III
2 Oktober 1946
3 Juli 1947
Sutan Syahrir
Perdana Menteri
32 orang
5
Amir Sjarifuddin I
3 Juli 1947
11 November 1947
Amir Sjarifuddin
Perdana Menteri
34 orang
6
Amir Sjarifuddin II
11 November 1947
29 Januari 1948
Amir Sjarifuddin
Perdana Menteri
37 orang
7
Hatta I
29 Januari 1948
4 Agustus 1949
Mohammad Hatta
Perdana Menteri
17 orang
*
Darurat
19 Desember 1948
13 Juli 1949
S. Prawiranegara
Ketua
12 orang
8
Hatta II
4 Agustus 1949
20 Desember 1949
Mohammad Hatta
Perdana Menteri
19 orang
Era demokrasi parlementer
No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
*
RIS
20 Desember 1949
6 September 1950
Mohammad Hatta
Perdana Menteri
17 orang
9
Susanto
20 Desember 1949
21 Januari 1950
Susanto Tirtoprodjo
Pjs Perdana Menteri
10 orang
10
Halim
21 Januari 1950
6 September 1950
Abdul Halim
Perdana Menteri
15 orang
11
Natsir
6 September 1950
27 April 1951
Mohammad Natsir
Perdana Menteri
18 orang
12
Sukiman-Suwirjo
27 April 1951
3 April 1952
Sukiman Wirjosandjojo
Perdana Menteri
20 orang
13
Wilopo
3 April 1952
30 Juli 1953
Wilopo
Perdana Menteri
18 orang
14
Ali Sastroamidjojo I
30 Juli 1953
12 Agustus 1955
Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri
20 orang
15
Burhanuddin Harahap
12 Agustus 1955
24 Maret 1956
Burhanuddin Harahap
Perdana Menteri
23 orang
16
Ali Sastroamidjojo II
24 Maret 1956
9 April 1957
Ali Sastroamidjojo
Perdana Menteri
25 orang
17
Djuanda
9 April 1957
10 Juli 1959
Djuanda
Perdana Menteri
24 orang
Era Demokrasi Terpimpin
No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
18
Kerja I
10 Juli 1959
18 Februari 1960
Ir. Soekarno
Presiden
33 orang
19
Kerja II
18 Februari 1960
6 Maret 1962
Ir. Soekarno
Presiden
40 orang
20
Kerja III
6 Maret 1962
13 November 1963
Ir. Soekarno
Presiden
60 orang
21
Kerja IV
13 November 1963
27 Agustus 1964
Ir. Soekarno
Presiden
66 orang
22
Dwikora I
27 Agustus 1964
22 Februari 1966
Ir. Soekarno
Presiden
110 orang
23
Dwikora II
24 Februari 1966
28 Maret 1966
Ir. Soekarno
Presiden
132 orang
24
Dwikora III
28 Maret 1966
25 Juli 1966
Ir. Soekarno
Presiden
79 orang
25
Ampera I
25 Juli 1966
17 Oktober 1967
Ir. Soekarno
Presiden
31 orang
26
Ampera II
17 Oktober 1967
6 Juni 1968
Jend. Soeharto
Pjs Presiden
24 orang
Era Orde Baru
No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
27
Pembangunan I
6 Juni 1968
28 Maret 1973
Jend. Soeharto
Presiden
24 orang
28
Pembangunan II
28 Maret 1973
29 Maret 1978
Jend. Soeharto
Presiden
24 orang
29
Pembangunan III
29 Maret 1978
19 Maret 1983
Soeharto
Presiden
32 orang
30
Pembangunan IV
19 Maret 1983
23 Maret 1988
Soeharto
Presiden
42 orang
31
Pembangunan V
23 Maret 1988
17 Maret 1993
Soeharto
Presiden
44 orang
32
Pembangunan VI
17 Maret 1993
14 Maret 1998
Soeharto
Presiden
43 orang
33
Pembangunan VII
14 Maret 1998
21 Mei 1998
Soeharto
Presiden
38 orang
Era reformasi
No
Nama Kabinet
Awal masa kerja
Akhir masa kerja
Pimpinan Kabinet
Jabatan
Jumlah personil
34
Reformasi Pembangunan
21 Mei 1998
26 Oktober 1999
B.J. Habibie
Presiden
37 orang
35
Persatuan Nasional
26 Oktober 1999
9 Agustus 2001
Abdurahman Wahid
Presiden
36 orang
36
Gotong Royong
9 Agustus 2001
21 Oktober 2004
Megawati Soekarnoputri
Presiden
33 0rang
37
Indonesia Bersatu I
21 Oktober 2004
22 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden
37 orang
38
Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009
2014
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden
38 orang
39
Kabinet Kerja
27 Oktober 2014
[[ ]] '''''Sedang Menjabat'''''
Joko Widodo
Presiden
34 orang
