bumn bumd.pptx

LOGO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) OLEH :

SITA WIRDATU LUTHFA (13440601) WIDHA EKA PURNOMO

Kelompok 10_Akuntansi E

Pembahasan >>>>>

1

Pengertian BUMN dan BUMD

2

Dasar Hukum BUMN dan BUMD

3

Ciri – Ciri BUMN dan BUMD

4

Tujuan Tujuan didirikannya BUMN BU MN dan BUMD

5

Pengurusan dan Pengawasan BUMN dan BUMD

Kelompok 10_Akuntansi

Pengertian BUMN

Pengertian BUMN adalah adan usaha !an" aik selu#uh maupun sea"ian esa# modaln!a dimiliki oleh ne"a#a$ di mana melalui pen!e#taan se%a#a lan"sun" !an" e#asal da#i keka!aan ne"a#a !an" te#pisahkan&

'ompan! Lo"o

"enis BUMN

1 Perser! Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (limapuluh satu persen sahamnya dimiliki oleh Negara !epublik "ndonesia yang tu#uan utamanya menge#ar keuntungan

# Perum Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham$ bertu#uan untuk kemanaatan umum berupa penyediaan barang dan&atau #asa yang bermutu

'ompan! Lo"o

Hukum Dasar BUMN










Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan Pemerintah memiliki 'e'enang dan kekuasaan dalam menetapkan kebi#akan perusahaan Penga'asan di lakukan oleh alat pelengkap negara yang ber'enang







Ciri-Ciri BUMN

 

Melayani kepentingan umum$ selain menari keuntungan )ebagai stabilitator perekonomian dalam rangka menye#ahterakan rakyat )ebagai sumber pemasukan negara )eluruh atau sebagian modalnya di miliki negara* Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang +o publi


Tujuan BUMN 1*

2*

Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya danpenerimaan Negara pada khususnya

Menyelenggarakan kemanaatan umum berupa penyediaan barang dan&atau #asa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan ha#at hidup orangbanyak

3*

Men#adi perintis kegiatan,kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor s'asta dan koperasi

4*

-urut akti memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah$ koperasi dan masyarakat


Pengurusan BUMN Trans$aransi

'ewajaran

'emandirian

Prinsi$ g!!d %!r$!rate g!&ernan%e

Pertanggungjawa)an

(kunta)i*itas


Penjelasan >>>

/kuntabilitas .emandirian -ransparansi

.eterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan danketerbukaan dalam mengungkapkan inormasi material dan rele0anmengenai perusahaan** perusahaan

.eadaan dimana perusahaan dikelola seara proesional tanpa benturankepentingan dan pengaruh&tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuaidengan peraturan perundang,undangan dan prinsip  prinsip korporasiyang sehat*

.e#elasan ungsi$ pelaksanaan$ dan pertanggung#a'aban organsehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan seara eekti*


Lanjutan……



Pertanggung#a'aban

)uatu keadaan dimana stiap apa keputusan atau tindakan yang diambil & dilakukan dapat dipertanggung#a'abk an$ ada ke#elasannya



Kewaja ran

Kesesuaian di dalam pengellaan perusahaan terhadap peraturan perundang ! undangan dan prinsip ! prinsip krprasi "ang sehat#


Kepengurusan BUMN $# %apa %apatt Umum Umum Pem Pemega egang ng &aha &aham m '%UP&( dan Menteri %UP& adalah rgan perser "ang miliki kekuasaan tertinggi dalamPerser dan memegang segala wewenang "ang tidak diserahkan kepada Direksi atau Kmisaris# %UP& berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggta Direksi) menetapkan jumlah anggta Direksi)mengesahkan ren*ana kerja dan anggaran perusahaan) dan melakukanperubahan ren*ana kerja dan anggaran perusahaan#


+# Direksi Direksi adalah rang,perserangan "ang diberikan wewenang untuk mengurus BUMN# Direksi wajib men"iapkan ran*angan %en*ana -angka Panjang "angmerupakan ren*ana strategis "ang memuat sasaran dan tujuan BUMN "anghendak di*apai dalam jangka waktu waktu . 'lima( 'lima( tahun# tahun#


Ne/t… Direksi wajib men"iapkan lapran berkala "ang memuat pelaksanaan %en*ana Kerja dan 0nggaran Perusahaan#Lapran berkala tersebut meliputi lapran triwulanan dan lapran tahunan#&elain lapranberkala Direksi sewaktu1waktu dapat pula memberikan lapran khusus kepada Kmisaris dan,atau %UP& untuk Perser atau kepada DewanPengawas dan,atau Menteri untuk Perum#


2# Kmisaris, Dewan Pengawas Kmisaris , Dewan Pengawas adalah rgan Perser,Perum "ang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMN#Kmisaris diangkat dan diberhentikan leh %UP&) sedangkan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan leh Menteri#


>>>> Pengawasan Peser dilakukan leh Kmisaris sedangkan untuk Perum dilakukan leh Dewan Pengawas#Pengangkatan dan pemberhentian Kmisaris dilakukan leh %UP& sedangkan untuk Dewan Pengawas dilakukan lehMenteri#

 

Kmisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk3 Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN "ang dilakukan leh Direksi Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN


&elain Kmisaris , Dewan Pengawas) BUMN juga memiliki unit pengawas "ang meliputi3

S!"# P$#%&' I#!$r# (SPI +

Ki!$ A"*i!

Membantu irektur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN$ menilai pengendalian$ pengelolaandan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saransaran perbaikannya

Membantu .omisaris&e'an Penga'as dalam memastikan eekti0itassistem pengendalian intern dan eekti0itas pelaksanaan tugas eksternalauditor dan internal auditor

Ki!$ Li#

.omisaris dan e'an Penga'as dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas .omisaris&e'an Penga'as* .etentuan lebih lan#ut mengenai komite lain ini diatur dengan Peraturan Menteri*

Badan Usaha Milik Daerah 'BUMD


Badan usaha milik negara "ang dikella leh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah 'BUMD(# Perusahaan daerah adalah perusahaan "ang didirikan leh pemerintah daerah "ang mdaln"a sebagian besar , seluruhn"a adalah milik pemerintah daerah


Dasar Hukum BUMD

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU N . tahun $45+ tetang perusahaan daerah# UU ini kemudian diperkuat leh UU N . tahun $467 tentang pkk1pkk pemerintahan daerah 'Nta Keuangan %0PBN) $446,$448(#


9iri19iri BUMD Pemerintah memegang hak atas segala keka"aan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemdalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara "ang berwenang

Mela"ani kepentingan umum) selain men*ari keuntungan

&ebagai stabillisatr pereknmian dalam rangka men"ejahterakan rak"at


9iri19iri BUMD &ebagai sumber pemasukan negara

&eluruh atau sebagian besar mdaln"a milik negara

Mdaln"a dapat berupa saham atau bligasi bagi perusahaan "ang g publi* Dapat menghimpun dana dari pihak lain) baik berupa bank maupun nnbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN) dan mewakili BUMN di pengadilan#


Tujuan Pendirian BUMD


Berdasarkan kategri sasarann"a se*ara lebih detail) BUMD dibedakan menjadi dua "aitu sebagai perusahaan daerah untuk mela"ani kepentingan umum "ang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha# Tetapi) jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan P0D


Pengurusan BUMD

Pengurusan BUMD dilakukan leh Direksi# Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD) baik di dalam maupun di luar pengadilan#


Pengawasan BUMD

Pengawasan BUMD dilakukan leh Kmisaris dan,atau Dewan Pengawas# Kmisaris dan,atau Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas atas pengawasan BUMD BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD# Dalam melaksanakan tugasn"a) Kmisaris dan,atau Dewan Pengawas harus mematuhi 0nggaran Dasar BUMD dan ketentuan k etentuan peraturan perundang1 undangan serta wajib melaksanakan prinsip1prinsip pr:esinalisme) e:isiensi) transparansi) kemandirian) akuntabilitas) pertanggungjawaban) pertanggungj awaban) serta kewajaran


Lapran Untuk tiap tahun buku leh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari nera*a dan perhitungan laba1rugi kepada Kepala Daerah,pemegang saham,saham priritet menurut *ara dan waktu "ang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah#

LOGO

T,ank -!u . (dd y!ur %!m$any s*!gan

bumn bumd.pptx

Recommend Documents