ASPEK PERPAJAKAN ATAS PERUSAHAAN PENGEBORAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI ( Drs. Rinaldi Munaf., MM. Akt. SPA )
KELOMPOK 10
Atika Zhuliani
1510532012
Kenni Rana
1510532014
Nadya Khairaat Nasly Nasly
1510532015 1510532015
Suci Juliana
1510532016
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah .................................................................................... 3
1.3
Tujuan ....................................................................................................... 3
1.4
Metode Penelitian ..................................................................................... 3
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ............................................ 4
2.2
Aspek Pengenaan Pajak Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Panas Bumi ......................................................................................................... 5
2.1.1 Pajak Penghasilan ................................................................................... 7 2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (migas) ................. 13 2.3
Perhitungan Pengenaan Pajak Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Panas Bumi ....................................................................................................... 14
BAB III PENUTUP 3.1
Kesimpulan ............................................................................................. 2 0
DAFTAR REFERENSI ...................................................................................... 221 LAMPIRAN...........................................................................................................22
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sejarah pertambangan di Indonesia melampaui suatu masa yang cukup
panjang bila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pelaksanaannya. Istilah pertambangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: a. Minyak dan gas bumi (migas) b. Panas bumi c. Pertambangan (selain dari yang disebut sebelumnya, yang lazim dikenal pertambangan umum) Untuk tuiuan penerimaan negara kebijakan pemajakan atas penghasilan dari pengusahaan sumber daya panas bumi di Indonesia biasanya ditempuh melalui berbagai instrument fiskal yang lazim dilaksanakan terhadap penghasilan dari pengusahaan sumber daya alam terutama hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1971 yang digantikan oleh Undang-Undang no. 22 tahun 2001 yang sudah berlaku efektif semenjak akhir tahun 2001. Kegiatan panas bumi diatur dalam Keputusan Presiden No. 37 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no. 38 tahun 1998. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan 26/PMK.03/2015: Perubahan atas peraturan nomor 76/PMK.03/2013 tentang penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi Minyak dan Gas Bumi (migas) telah menjadi primadona dalam menyumbang penerimaan negara. Sejak tahun 1983, Indonesia telah mencanangkan pajak
1
sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk mendampingi posisi dominan dari minyak dan gas bumi. Selain itu, pada tahun 2012 target penerimaan negara
2
sektor migas mencapai Rp 220,4 triliun atau 16,8 persen dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.311,4 triliun. Meningkatkan penerimaan negara berarti secara tidak langsung meningkatkan penerimaan perpajakan. Kajian akademis menunjukkan, masih banyak potensi perpajakan yang belum tergali optimal. Langkah Direktorat Jendral Pajak dengan merilis tujuh langkah strategis pengamanan penerimaan perpajakan pada 2012 merupakan
wujud
nyata
untuk
menggapai
kemandirian
bangsa
melalui
kemandirian APBN. Salah satu langkah strategis tersebut adalah penggalian potensi pajak sektor Minyak dan Gas Bumi (migas). 1.2
Rumusan Masalah 1. Bagaimana gambaran industri minyak dan gas bumi di Indonesia? 2. Apa aspek pengenaan pajak dalam migas dan panas bumi? 3. Bagaimana perhitungan pengenaan pajak dalam migas dan panas bumi?
1.3
Tujuan Diharapkan dengan adanya makalah ini pembaca dapat: 1. Mengetahui sekilas tentang industri minyak dan gas bumi di Indonesia. 2. Mengetahui dan memahami aspek pengenaan pajak migas dan panas bumi. 3. Mengetahui, memahami dan dapat mengaplikasikan sendiri perhitungan pengenaan pajak migas dan panas bumi.
1.4
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi pustaka.
Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang bersumber dari buku, e-book, artikel, jurnal ataupun website resmi kementrian keuangan.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Industri migas di Indonesia termasuk ke dalam pasar oligopoli, karena untuk
masuk ke dalam pasar industri migas tidak sembarang masuk dan keluar. Pengusahaan sumber daya migas memiliki ciri padat modal, padat teknologi dan mengandung resiko investasi yang besar. Untuk itulah pengusahaan migas sejak awal telah membuka ruang bagi investor asing. Sebelum industri migas melakukan kegiatannya, perusahaan tersebut harus melakukan kesepakatan kontrak dengan pemerintah. Jenis Kontrak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia: 1. Kontrak karya (Contract of Work – COW) Jenis kontrak ini tidak lagi diterapkan. Namun, kontrak ini merupakan kontrak pertama kali yang diterapkan di Indonesia. 2. Kontrak Bagi Hasil ( Production Sharing Contract – PSC) Production
Sharing
Contract
merupakan
bentuk
kerjasama
antara
Pemerintah (Dahulu Pertamina, namun setelah UU No.22 tahun 2001 menjadi BPMIGAS) dengan kontraktor. Kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang paling umum diterapkan saat ini. PSC atau Production Sharing Contract , adalah mekanisme kerjasama pengelolaan migas antara Pemerintah dan kontraktor. Prinsip-prinsip umum PSC adalah: kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara; kontrak didasarkan pada pembagian produksi (production sharing), setelah dikurangi biaya-biaya (cost recovery); resiko ditanggung oleh kontraktor; aset atau peralatan yang dibeli kontraktor dimiliki oleh negara; kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia serta mendidik atau melatih mereka; dan kontraktor wajib memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri maksimum 25% dari bagian mereka. 4
Di dalam PSC, kontraktor hanya berhak atas manfaat ekonomi (economic right) dari pengusahaan migas. Sementara hak atau kuasa pertambangan (mining right ) dan hak atas minyak dan gas bumi (mineral right ) tetap menjadi milik
negara. Pola bagi hasil migas terdiri dari: 1) Pola bagi hasil migas produsen Pertamina 2) Pola bagi hasil minyak bumi produsen Kontraktor Production Sharing (KPS) 3) Pola bagi hasil gas alam produsen Kontraktor Production Sharing (KPS)
3. Kontrak Bantuan Teknis (Technical Assistance Contract – TAC) Merupakan variasi dari jenis kontrak bagi hasil. Jenis kontrak ini masih dijalankan hingga saat ini oleh Pertamina. TAC adalah kontrak kerjasama dalam bentuk bantuan teknik antara PT Pertamina dengan Mitra Usaha dalam bentuk bantuan teknis yang meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan operasi yang berada di dalam wilayah kerja pertambangan PT. Pertamina, TAC ini biasanya untuk rehabilitasi maupun pengembangan sumur-sumur produksi yang ada. Didalam pelaksanaan operasinya, salah satu pihak akan menjadi operator (TAC Contractor ). Istilah TAC hanya muncul di era sebelum adanya BPMIGAS dan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Kerja Sama Operasi.
4. Perjanjian Kerja Operasi ( Joint Operation Agreement – JOA) Merupakan variasi dari jenis kontrak bagi hasil. JOA adalah sistem perhitungan bagi hasil antara Pertamina dengan Kontraktor di lapangan yang dibiayai bersama antara kontraktor dan Pertamina, namun biaya yang dikeluarkan
oleh Pertamina merupakan hutang kepada kontraktor yang di-reimburse (diganti kembali) dari bagian produksi Pertamina.
5. Kontrak Jasa Kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan. Pada kontrak jasa, operator mendapatkan balas jasa atas
besarnya
investasi,
berupa
persentase
dari
investasi
yang
telah
dikeluarkannya. 5
2.2
Aspek Pengenaan Pajak Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Panas Bumi
Penegasan yang terdapat pada UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terkait dengan pemungutan pajak di sektor usaha migas yaitu bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap (kontraktor) yang melaksanakan kegiatan usaha hulu, wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pembayaran pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat kontrak kerjasama ditandatangani atau ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007, menyebutkan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Kewajiban kontraktor migas untuk membayar pajak juga diatur dalam PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Pasal 17: (1) Kontraktor wajib menyerahkan dari bagiannya secara prorata untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan atau gas dalam negeri sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri. (2) Kontraktor wajib membayar pajak-pajak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku atas perolehan bagiannya. Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4), UU No.22 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 66.
6
2.1.1
Pajak Penghasilan Pemajakan atas penghasilan bagi kontraktor migas sejak tanggal 20 Desember
2010 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 79 Tahun 2010. Berikut ini adalah uraian ketentuan pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor migas sebagaimana diatur dalam PP 79 Tahun 2010 tersebut. Yang dimaksud kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana. Adapun yang dimaksud Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Cakupan kontraktor migas sebelum berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010 hanya kontraktor beserta partnernya yang mengadakan Kontrak Bagi Hasil dalam eksplorasi dan atau eksploitasi migas dalam suatu wilayah kerja tertentu, sedangkan kontraktor migas setelah berlakunya PP 79 Tahun 2010 adalah kontraktor beserta partnernya yang mengadakan kontrak kerja sama baik berupa Kontrak Bagi Hasil maupun Kontrak Jasa. Hal ini menyesuaikan perkembangan kontrak kerja sama untuk kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi di bidang migas yang dalam perjalanannya meluas ke Kontrak Jasa. 1. Penghasilan Bruto Penghasilan bruto kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas terdiri atas: a.
Penghasilan Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil dihitung berdasarkan nilai
realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari Equity Share dan First Trance Petroleum (FTP) Share ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal
dari pengembalian biaya operasi ditambah minyak dan/atau gas bumi tambahan yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan Domestik Market Obligation (DMO) minyak dan/atau gas bumi ditambah Imbalan DMO ditambah varian harga atas lifting . 7
b.
Penghasilan Dalam Rangka Kontrak Jasa Penghasilan dalam rangka kontrak jasa dihitung berdasarkan imbalan yang
diterima dari pemerintah ditambah nilai realisasi penjualan atas minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pengembalian biaya operasi.
c.
Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama
Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama terdiri atas: a) uplift atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau b) penghasilan yang berasal dari pengalihan participating interest . Yang dimaksud uplift adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi Kontrak Bagi Hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. 2. Biaya Operasi Biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu migas terdiri atas: a. Biaya Eksplorasi 1) Biaya pengeboran, yang terdiri atas: a) Biaya pengeboran eksplorasi b) Biaya pengeboran pengembangan 2) Biaya geologis dan geofisika, yang terdiri atas: a) Biaya penelitian geologis b) Biaya penelitian geofisika 8
3) Biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksplorasi 4) Biaya penyusutan. b. Biaya Eksploitasi 1) Biaya langsung produksi untuk: a) Minyak bumi b) Gas bumi 2) biaya pemrosesan gas bumi; 3) Biaya utility, yang terdiri atas: a) Biaya perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan b) Biaya uap, air, dan listrik 4) Biaya umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi 5) Biaya penyusutan. Biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terdiri atas: 1. Biaya administrasi dan keuangan 2. Biaya pegawai 3. Biaya jasa material 4. Biaya transportasi 5. Biaya umum kantor 6. Pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah. c. Biaya Operasi Lain Adapun biaya operasi lain terdiri atas: 1) Biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan 2) Biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu. 3.
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil dan PPh Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan Bagi Hasil dan
PPh harus memenuhi persyaratan: 9
a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh (Undang-undang PPh 1984); c. pelaksanaan operasi perminyakan sesuai dengan kaidah praktek bisnis dan keteknikan yang baik; d. kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
4.
Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil dan PPh Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan Bagi
Hasil dan PPh meliputi: a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang participating interest , dan pemegang saham; b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia; c. harta yang dihibahkan; d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan; e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
10
f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham; g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA); h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama; i. biaya konsultan pajak; j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana; k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat; l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi; m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing; n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan participating interest ; o. biaya bunga atas pinjaman; p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di gross up;
q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran; r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian; s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor; t. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah; 11
u. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak; v. biaya audit komersial.
PP Nomor 79 Tahun 2010 memberikan pengaturan yang jelas bahwa penghasilan kontraktor migas mencakup penghasilan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil atau penghasilan dalam rangka Kontrak Jasa dan penghasilan lain di luar kontrak kerja sama berupa uplift atau imbalan sejenis dan penghasilan dari pengalihan participating
interest .
Penghasilan
kontraktor
migas
berupa
penghasilan dalam rangka Kontrak Bagi Hasil atau penghasilan dalam rangka Kontrak Jasa dikenakan PPh dengan tarif umum, sedangkan atas penghasilan berupa uplift atau imbalan lain sejenis dan penghasilan dari pengalihan participating interest dikenakan PPh bersifat final. Pengaturan pengenaan PPh
atas penghasilan berupa uplift atau imbalan lain sejenis dan penghasilan dari pengalihan participating
interest bersifat
final
ini
agar
mudah
dalam
pengenaannya. Penghasilan Kena Pajak untuk satu tahun pajak bagi kontraktor dalam rangka kontrak jasa, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya. Besarnya tarif PPh atas penghasilan dari Kontrak Bagi Hasil atau Kontrak Jasa untuk tahun pajak 2009 sebesar 28% dan mulai tahun pajak 2010 menjadi 25%. Sedangkan atas penghasilan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Lalu, atas penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif: a. 5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi; atau b. 7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi.
Menurut PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, pengenaan pajak penghasilan atas jasa pengeboran (drilling ) di bidang penambangan minyak
12
dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT), ditetapkan dengan tarif 2% x penghasilan bruto.
Jika dicontohkan dalam suatu kasus, PT H memiliki penghasilan bruto sebesar Rp4.300.000.000.000,-, maka perhitungan pph pasal 23 nya adalah 2% x Rp4.300.000.000.000,- = Rp860.000.000.000,-. 2.1.2
Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (migas) Minyak dan Gas Bumi termasuk dalam kategori bahan galian strategis dalam
arti strategis bagi pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara. Walaupun demikian karena keberadaanya ada di atas bumi (permukaan bumi dan tubuh bumi) maka migas ini termasuk juga sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan.
Pengenaan PBB sektor pertambangan migas diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2012 tanggal 20 April 2012. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas adalah Pajak Bumi dan Bangunan atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam Wilayah Kerja atau sejenisnya terkait dengan pertambangan Migas yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS ini merupakan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama. Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan meliputi bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dapat dibagi 2(dua) yaitu: 1. Permukaan bumi yang meliputi tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore) dan/atau perairan lepas pantai (offshore) 2. Tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi. 13
Sedangkan objek bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada areal onshore dan/atau areal offshore. Permukaan bumi untuk areal onshore meliputi: areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, dan areal pengaman. Dasar pengenaan dari PBB sektor Migas adalah NJOP yang merupakan penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan.
2.3 1.
Perhitungan Pengenaan Pajak Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Panas Bumi Pola Bagi hasil migas produsen Pertamina Besarnya penghasilan netto dari Pertamina adalah 40% dari penghasilan
bersih. Contohnya Pertamina mempunyai penghasilan bersih yang di hitung dari penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya sebesar Rp 100 triliyun. Besarnya penghasilan netto yang merupakan objek pajak adalah 40% x Rp 100 triliyun = Rp 40 triliyun 2.
Pengeboran panas bumi Penghasilan netto pengusaha sumber panas bumi adalah 66% dari
penghasilan bersih. Dalam hal kepada pengusaha diberikan perangsang panas bumi dan/atau perangsang lainnya yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dam Energi, perangsang-perangsang dimaksud merupakan penghasilan yang harus ditambahkan ke dalam penerimaan bersih usaha. Contohnya Ontoboga Engineering Co. sebagai KPS Panas Bumi dalam Tahun 2006 mempunyai penghasilan bersih Rp 10 triliyun. Penghasilan metto Ontoboga, Co. adalah 66% x Rp 10 triliyun = Rp 6,6 Triliyun
3.
PBB Sektor Pertambangan Migas
14
PT. Mutiara Hitam, sebuah usaha tambang minyak bumi yang beroperasi di pedalaman Kalimantan menguasai/memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sbb: A. Bumi (Tanah ) a. Areal Produktif : 200 Ha; Nilai = Rp300,-/m2 b. Areal Belum Produktif : 300 Ha; Nilai = Rp200,-/ m2 c. Areal tidak produktif : 100 Ha; Nilai = Rp150,-/ m2 d. Areal Pengaman: 1 Ha; Nilai = Rp150,-/ m2 e. Areal Emplasemen : 1. Pabrik : 20 Ha; Nilai = Rp900,-/ m2 2. Gudang : 2 Ha; Nilai = Rp900,-/ m2 3. Kantor : 1 Ha; Nilai = Rp1.000,-/ m2 4. Perumahan : 5 Ha; Nilai = Rp1.100,-/ m2 B. Bangunan a. Pabrik : 50.000 M2; Nilai = Rp365.000,-/ m2 b. Gudang : 5.000 M2; Nilai = Rp429.000,-/ m2 c. Kantor : 2.000 M2; Nilai = Rp505.000,-/ m2 d. Perumahan : 10.000 M2; Nilai = Rp595.000,-/ m2
C. Hasil Penjualan Minyak Bumi Setahun sbb: 1. Triwulan pertama produksi sebesar: 25.000 barrel dengan harga US $45 per barrel 2. Triwulan kedua produksi sebesar: 30.000 barrel dengan harga US $46 per barrel 3. Triwulan ketiga produksi sebesar 33.000 barrel dengan harga US $45,5 per barrel 4. Triwulan keempat produksi sebesar 34.000 barrel dengan harga US $46 per barrel. Angka Kapitalisasi = 9,5 15
Kurs yang berlaku: 1 US $ = Rp9.150,00 Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT.Mutiara Hitam tersebut apabila NJOPTKP ditentukan sebesar Rp12.000.000,00 Jawaban: Hasil Penjualan minyak bumi setahun sebagai berikut: Triwulan pertama: 25.000 x 45 x 9.150
= Rp10.293.750.000,-
Triwulan kedua: 30.000 x 46 x 9.150
= Rp12.627.000.000,-
Triwulan ketiga: 33.000 x 45,5 x 9.150
= Rp13.738.725.000,-
Triwulan keempat: 34.000 x 46 x 9.150
= Rp14.310.600.000,- +
Total hasil penjualan setahun
= Rp50.970.075.000,-
A. NJOP Bumi: a. Tubuh bumi eksploitasi = 9,5 x 50.970.075.000
= Rp484.215.713.000,-
b. Areal Produktif = 200 x 10.000 x 300,-
= Rp
600.000.000,-
c. Areal Belum Produktif = 300 x 10.000 x 200
= Rp
600.000.000,-
d. Areal Tidak Produktif = 100 x 10.000 x 150
= Rp
150.000.000,-
e. Areal Pengaman = 1 x 10.000 x 150
= Rp
1.500.000,-
f. Areal Emplasemen = 1. Pabrik: 20 x 10.000 x 900
= Rp
180.000.000,-
2. Gudang: 2 x 10.000 x 900
= Rp
18.000.000,-
3. Kantor: 10.000 x 1.000
= Rp
10.000.000,16
4. Perumahan: 5 x 10.000 x 1.100 Jumlah Nilai Bumi
= Rp
55.000.000,- +
= Rp485.830.213.000,-
Nilai Bumi/M2 = 485.830.213.000/6.290.000 = Rp77.238,51 Hasil konversi: Klas 105 = Rp78.000,-/M2 NJOP Bumi seluruhnya = 6.290.000 x Rp78.000 = Rp490.620.000.000,-
B. NJOP Bangunan: 1. Pabrik: 50.000 x 365.000
= Rp 18.250.000.000,-
2. Gudang: 5.000 x 429.000
= Rp 2.145.000.000,-
3. Kantor: 2.000 x 505.000
= Rp 1.010.000.000,-
4. Perumahan: 10.000 x 595.000
= Rp 5.950.000.000,- +
Jumlah Nilai Bangunan:
= Rp 27.355.000.000,-
Nilai Bangunan/M2 = 27.355.000.000/67.000
= Rp408.283,58
Hasil konversi: Klas 082
= Rp408.000,-/m2
NJOP Bangunan seluruhnya = 67.000 x Rp408.000 = Rp27.336.000.000,Jumlah total NJOP Bumi dan Bangunan: NJOPTKP: NJOP untuk perhitungan PBB:
= Rp517.956.000.000,= Rp
12.000.000,- -
= Rp517.944.000.000,-
17
PBB= 0,5% x 40% x 517.944.000.000 = Rp1.035.888.000,4.
PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi PT. Sapta Pesona yang bergerak di bidang sumber energi panas bumi di
daerah Kamojang, Jawa Barat telah menyampaikan SPOP tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut: A. Bumi Areal produktif luasnya 200 ha (Klas 196: Rp 270,00/m2) 1) Areal belum produktif: a. areal general survey luasnya 200 ha (Klas 198: Rp 200,00/m2) b. areal eksplorasi luasnya 100 ha (Klas 194: Rp 350,00/m2) c. areal cadangan produksi luasnya 100 ha (Klas 188: Rp 670,00/m2) 2) Areal tidak produktif luasnya 100 ha (Klas 200: Rp 140,00/m2) 3) Areal pelabuhan khusus luasnya 1 ha (Klas A-39 ke samping: Rp 71,50/m2) 4) Areal emplasemen: a. pabrik luasnya 20 ha (Klas 168: Rp 3.500/m2) b. gudang luasnya 2 ha (Klas 161: Rp 5.000/m2) c. kantor luasnya 1 ha (Klas 161) d. perumahan luasnya 5 ha (Klas 147: Rp 10.000/m2)
B. Bangunan 1) Pabrik luasnya 50.000 m2 (Klas 084: Rp 365.000/m2) 2) Gudang luasnya 5.000 m2 (Klas 084) 3) Kantor luasnya 2.000 m2 (Klas 078: Rp 505.000/m2) 4) Perumahan luasnya 10.000 m2 (Klas 075: Rp 595.000/m2)
C. Besar Hasil Penjualan Panas Bumi Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut: 1) Triwulan I produksi sebesar 150 kWh dengan harga US$ 20,00/kWh 2) Triwulan II produksi sebesar 135 kWh dengan harga US$ 25,00/kWh 18
3) Triwulan III produksi sebesar 160 kWh dengan harga US$ 26,00/kWh 4) Triwulan IV produksi sebesar 165 kWh dengan harga US$ 30,00/kWh
Angka kapitalisasi 9,5. Kurs yang berlaku adalah Jual Rp 9.350 & Beli Rp 9.100. Kurs Menkeu senilai Rp 9.150 dan kurs BI senilai Rp 9.050. NJOPTKP sebesar Permen Nomor 67 Tahun 2011. Hitung berapa PBB terutang!
Jawab: Hasil Penjualan Panas Bumi Tahun 2011: Triwulan I= 150 kWh × US$ 20/kWh × Rp 9.150/US$
= Rp 27.450.000
Triwulan II= 135 kWh × US$ 25/kWh × Rp 9.150/US$
= Rp 30.881.250
Triwulan III= 160 kWh × US$ 26/kWh × Rp 9.150/US$ = Rp 38.064.000 Triwulan IV= 165 kWh × US$ 30/kWh × Rp 9.150/US$ = Rp 45.292.500 Total Hasil Penjualan
= Rp 141.687.750
A. Bumi NJOP areal produktif= 9,5 × Rp 141.687.750
= Rp 1.346.033.625
NJOP areal belum produktif: NJOP areal general survey= 2.000.000 m2 × Rp 200/m2
=Rp
NJOP areal eksplorasi= 1.000.000 m2 × Rp 350/m2
=Rp 350.000.000
400.000.000
19
NJOP areal cadangan prod.= 1.000.000 m2 × Rp 670/m2
=Rp
670.000.000
NJOP areal tidak produktif = 1.000.000 m2 × Rp 140/m2
=Rp
140.000.000
NJOP areal pelabuhan khusus= 10.000 m2 × Rp 71,50/m2
=Rp
715.000
NJOP areal emplasemen: NJOP pabrik = 200.000 m2 × Rp 3.500/m2
= Rp
700.000.000
NJOP gudang = 20.000 m2 × Rp 5.000/m2
= Rp
100.000.000
NJOP kantor = 10.000 m2 × Rp 5.000/m2
= Rp
50.000.000
NJOP perumahan = 50.000 m2 × Rp 10.000/m2
= Rp
NJOP Bumi
= Rp 4.526.748.625
500.000.000
B. Bangunan NJOP pabrik = 50.000 m2 × Rp 365.000/m2
= Rp 18.250.000.000
NJOP gudang = 5.000 m2 × Rp 365.000/m2
= Rp
1.825.000.000
NJOP kantor = 2.000 m2 × Rp 505.000/m2
= Rp
1.010.000.000
NJOP perumahan= 10.000 m2 × Rp 595.000/m2
= Rp
5.950.000.000 +
NJOP Bangunan
= Rp 27.035.000.000
NJKP = 40% × (Rp 31.291.748.625 + Rp 24.000.000)
= Rp 12.507.099.450
PBB
= Rp 62.535.497,25
= 0,5% × Rp 12.507.099.450
20
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan Dari hasil pembahasan makalah dengan judul “”Aspek Perpajakan atas Perusahaan Pengeboran Minyak, Gas dan Panas Bumi” penulis dapat
menyimpulkan bahwa:
1) Industri migas di Indonesia termasuk ke dalam pasar oligopoli, karena untuk masuk ke dalam pasar industri migas tidak sembarang masuk dan keluar. Pengusahaan sumber daya migas memiliki ciri padat modal, padat teknologi dan mengandung resiko investasi yang besar. Untuk itulah pengusahaan migas sejak awal telah membuka ruang bagi investor asing.
2) Jenis Kontrak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia: - Kontrak karya (Contract of Work – COW) - Kontrak Bagi Hasil ( Production Sharing Contract – PSC) - Kontrak Bantuan Teknis (Technical Assistance Contract – TAC) - Perjanjian Kerja Operasi ( Joint Operation Agreement – JOA) - Kontrak Jasa 3) Pemajakan atas penghasilan bagi kontraktor migas diatur dalam PP 79 Tahun 2010.
4) Pengenaan PBB sektor pertambangan migas diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2012 tanggal 20 April 2012.
21
DAFTAR REFERENSI
Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan. Diakses 28 maret 2017, dari google books. Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan.2009. Panduan Praktis Perpajakan . Andi Yogyakarta: Jakarta.
Maria, Lousia. 2007. Perlakuan Perpajakan di Sektor Pertambangan Panas Bumi (Geothermal). Vol 11 no 1 . Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
Republik Indonesi. Peraturan Pemerintah PP 79 Tahun 2010. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan 26/PMK.03/2015: Perubahan atas peraturan nomor 76/PMK.03/2013 tentang penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi.
Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Surahmat, Rahmanto. 2007. Bunga Rampai Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat. Darwin. 2013. PENGENAAN PBB PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS). Diambil dari: http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12497 pengenaan-pbb-pertambangan-minyak-dan-gas-bumi-migas (20 Maret 2017).
22
LAMPIRAN
Daftar Pertanyaan Sesi 1 :
Intan Hijriah Dahifo (1510532022) Apa itu kontrak karya, kenapa kontrak ini tidak lagi diterapkan?
Widy Putri Yulia (1510532001) Bagaimana tata cara pembayaran pelaporan pajak atas perusahaan migas?
Anggun Tiara (1510531022) Apa kontrak yang digunakan perusahaan freeport?
Sri Rahayu Desra (1510531041) Faktor apa saja yang harus ada agar perusahaan dalam dan luar negri dalam melakukan eksplorasi migas di Indonesia?
Hidayati Zahra Iasra (1510531017) Berikan contoh hal-hal yang diperlukan dalam pengendalian kegiatan usaha dalam bidang migas, dan mengapa diperlukan pengendalian?
Sesi 2 :
Azizah Ulfah (1510532009) Beda kontrak bagi hasil dengan kontrak karya?
Mutiara Khairani (1510532043) Perbedaan perhitungan pajak terhadap 5 kontrak diatas?
Liddya Damayanti (1310531021) 23
Bagaimana pelaporan pajak dalam pengalihan dari kontraktor yang satu ke yang lain?
Vivalde Gusmon (1510532044) Apakah ada kemungkinan pengenaan PPN pada perusahaan migas?
Ramadhanil Aldy (1410531072) Apakah ada perbedaan perpajakan antara perusahaan minyak dan gas bumi?
Sesi 3 :
Syukma Febriyenti (1510531065) Apa itu BPMIGAS dan kenapa TAC hanya muncul di era sebelum adanya BPMIGAS dan UU Migas no. 22 tahun 2001 kerja sama operasi?
Atiqah Idris (1510532011) Bagaimana pengenaan pajak diluar penghasilan lain kontrak pajak?
Nazifatul Afifah (1510532048) Apa perbedaan areal produktif, tidak produktif dan belum produktif?
Mega Dwi Primadhany (1510531053) Apa yang dimaksud dengan areal emplasemen?
Ahmad Kurnia (1510532023) Apa yang dimaksud dengan lifting cost?
Sesi 4 :
Okta Selrega (1510532013) Apa tujuan dilakukan reimbursment pada areal operasi? 24
Hanom Dwi Kurnia (1510532019) Syarat dan ketentuan kontrak bagi hasil?
Indah Permatasari (1410532021) Apakah ada perbedaan perpajakan antara pertamax, premium, pertalite?
Nurul Annisa Amalia (1510531042) Apa yang di maksud pengalihan participating interest?
Sarwenda Adriana (1510532059) Kenapa pengenaan pajak migas dan panas bumi itu berbeda?
Sesi 5 :
Judith Zakary (1510532002) Potensi-potensi perpajakan apa saja yang bisa diterapkan pada perusahaan migas di indonesia?
Jack Maulana (1510532055) Kenapa pembentukan dana cadangan termasuk ke dalam biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan kepada pph bagi hasil?
Desy Fauzana (1510532047) Bagaimanakah cara pemerintah dalam mencapai target perpajakan?
Edo Suganda (1410531047) Apa penyebab masih banyak perusahaan migas di Indonesia menunggak pajak dan apa solusinya?
Kenlei Killian Kotiska (1410531079) Bagaimana pengenaan pajak pada shell dan dari mana eksplorasinya dari dalam atau luar?
25
26
