Waktu : 15 Menit Penyuluh : Intan Puspita Dhewi 1. TUJUAN A. Tujuan Instruksional Umum Setelah dilakukan penyuluhanDeskripsi lengkap
pengertian kebijakan kesehatanDeskripsi lengkap
yes
bghjDeskripsi lengkap
ssssDeskripsi lengkap
pengertian keperawatan komunitas
Apa pengertian hukum kesehatan?
H. J. J. Lennen Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemeberian layanan kesehatan dan penerapannya pada hubungan perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan & kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Van der Mijn Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan & hukum administrasi. Hukum kedokteran yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari dalam hukum kesehatan.
Ciri-ciri hukum kesehatan
1. Merupakan ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan. 2. Mengatur hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pelayanan kesehatan.
Sejarah perkembangan hukum kesehatan di Indonesia
Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan Berkembang di Indonesia dimulai pada kongres nasional (PERHUKI), oleh fakultas hukum dan fakultas kedokteran Universitas Indonesia sebagai tindak lanjut (word association for medical law) kongres Belgia. di Indonesia pada tahun 1993 tetapi sebelumnya sudah diadakannya kongres pada tanggal 1 november 1982 oleh suatu pertemuan untuk hukum kedokteran Indonesia (PERHUKI). Organisasi perhuki berhasil masuk diseluruh daerah di indonesia. sehingga kongres pertama (PERHUKI) diadakan pada tahun 1987 dengan sarana menteri kehakiman dan dirjen kesehatan. Kajian daripada (PERHUKI) yaitu antara lain: 1. 2. 3. 4.
Dokter Aspek hukum. Transaksi antara dokter dan pasien. Hubungan transaksi antara rumah sakit dan pasien.
Apa fungsi hukum kesehatan?
1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. 2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat 3. Merekayasa masyarakat ( social engineering ). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.
Apa dasar hukum kesehatan di Indonesia?
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1960 (Undang – Undang Pokok Kesehatan) Undang – Undang Nomor 23 1992 (Undang – Undang Kesehatan) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Undang – Undang Kesehatan)
Apa saja sumber hukum kesehatan?
1. 2. 3. 4. 5.
Pedoman medis Internasional / Nasional. Hukum Pidana / Hukum Perdata. Hukum Kebiasaan. Yurisprudensi. Ilmu pengetahuan dan Literatur – literatur Medis.
Bagaimana kedudukan hukum kesehatan di Indonesia?
Perkembangan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan dapat ditelaah mengenai pengertiannya, kedudukan pengembangan ilmunya, dan proyeksinya. Seringkali terdapat keraguan pemakaian istilah mana yang dapat dipakai untuk memilih istilah hukum kedokteran ataukah hukum kesehatan ataukah hukum kedokteran – kesehatan. Bagi ahli hukum pidana sudah kenal dengan istilah ilmu kedoteran kehakiman dan/atau ilmu kedokteran forensik yaitu ilmu yang menghasilkan bahan penyelidikan melalui pengetahuan kedokteran untuk membantu menyelesaikan dan pembuktian perkara pidana yang menyangkut korban manusia. Oleh karena itu dalam hal memahami peraturan-peraturan hukum tentang kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran, akan dirasakan lebih serasi dengan menyebut istilah “hukum kedokteran kesehatan” disingkat HKK. Penggunaan kata majemuk hukum kedoteran-kesehatan mempunyai latar belakang dari rumusan kalimat “kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran” sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum eks Undang-Undang tentang pokok-pokok kesehatan no. 9/1960. Sebab selama ini telah
dikembangkan pemikiran baru dibidang kesehatan mengenai keluarga/sosial dalam kaitannya dengan kependudukan yang ruang lingkup tatanan peraturan hukumnya dihimpun dalam hukum keluarga berencana dan kependudukan yang diselenggaran oleh BKKBN. Kedudukan hukum kedokteran kesehatan menjadi bagian dari pertumbuhan ilmu hukum dan sebagai cabang/ranting pohon hukum yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang lebih jauh menjadi sub bidang tersendiri hukum kesehatan dan hukum kedokteran termasuk teknologi kedokteran. Kemajuan pembidangan hukum yang demikian itu dapat terlihat pada hukum acara pidana menjadi beberapa bagian antara lain hukum pembuktian dan hukum kepolisian yang mengandung teknologi penegakan hukum.
Apa tujuan hukum kesehatan?
Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Asas hukum kesehatan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Asas manfaat Asas usaha bersama dan kekeluargaan Asas adil dan merata Asas perikehidupan dalam keseimbangan Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri
Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan
Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan : A. Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan Berawal dari tahun 2200 sebum masehi, dibabilonia, irak. yang dicantumkan dalam kode Hammurabi, yang mengatur tentang 1. kelalayan dokter dan 2. sanksi oleh filsuf, yang bernama hipokrates yang memulai tentang dokter yang melakukan kelalayankelalayan dalam prakteknya. B. Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan Berkembang dalam kongres dunia kedokteran dikota Gent, belgia yang membahas tentang hukum kedokteran pada tahun 1967. C. Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan Berkembang di indonesia dimulai pada kongres nasional (PERHUKI), oleh fvakultas hukum indonesia. dan fakultas kedokteran sebagai tindak lanjut (word association for medical low) kongres belgia. di indonesia p ada tahun 1993 tetapi sebelumnya sudah diadakannya kongres pada tanggal 1 november 1982 oleh suatu pertemuan untuk hukum kedokteran indonesia (PERHUKI). organisasi perhuki berhasil masuk diseluruh daerah di indonesia. sehingga kongres pertama (PERHUKI) diadakan pada tahun 1987 dengan sarana menteri kehakiman dan dirjen kesehatan. kajian daripada (PERHUKI) yaitu antara lain: 1. Dokter 2. Aspek hukum 3. Transaksi antara dokter dan pasien 4. Hubungan transaksi antara rumah sakit dan pasien.
