Analisis Kasus Pt Pelindo

Sekilas Kasus RJ Lino bukanlah orang yang asing dalam Pelindo II. Namanya harum berkat prestasinya memajukan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II terkait strateginya meningkatkan Sumber  !aya "anusia (S!" di Pelindo II. #agi RJ Lino$ proyek%proyek besar bernilai trilyun rupiah yang dikerjakan oleh Pelindo II sangat tergantung tergantung pada proje&t proje&t human rosour&es. 'ntuk 'ntuk meujudkan meujudkan harapannya harapannya itu$ ia mengirimkan )** pegaai Pelindo II untuk mengambil program master degree di luar negeri seperti #elanda$ #elgia$ Inggris$ Sedia$ dan +ina. Kebijakan Kebijakan lainnya$ lainnya$ yang dianggap berhasil membaa Pelindo II meraih keuntungan keuntungan adalah kebijak kebijakan an pengem pengemban bangan gan sistem sistem teknol teknologi ogi komuni komunikasi kasi dan in,orm in,ormasi asi yang yang terpus terpusat at dan terinte terintegras grasi$ i$ yang yang dalam dalam penilai penilaian an orang orang telah telah menyeb menyebabk abkan an -(t)he company’ company’ss better  performance.  performance.

Tetapi RJ Lino terjerat Kasus Pelindo II$ yaitu kasus mobile &rane$ terus disidik #areskrim dan mengan&am akan mengundurkan diri jika terus di sidik . http/00.aktualita.&o0pro,il%rj%lino%sukses%kembangkan%sdm%pelindo%ii%hingga%an&aman% mundur0123)0

4nalisis Kasus Sejarah PT. Pelindo II Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua per tiga ilayahnya adalah perairan dan terletak pada lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di ilayah ini sangat besar. 5leh karenanya pelabuhan menjadi ,aktor   penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian perekonomian negara. Sejak tahun )26* pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui Perusahaan Negara (PN I sampai dengan 7III. Kemudian dalam perkembangannya$ pada tahun )261 aspek operasional Pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang

disebut Port 4uthority $ sedangkan aspek komersial tetap dibaah pengelolaan PN Pelabuhan I sampai dengan 7III. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ) tahun )262$ pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh #adan Pengusahaan Pelabuhan (#PP. Pada tahun )289$ #PP diubah lagi menjadi Perusahaan 'mum (P:R'" Pelabuhan yang hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan$ sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh 'nit Pelaksana Teknis !irektorat Jenderal Perhubungan Laut. P:R'" Pelabuhan dibagi menjadi 1 ilayah operasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor ); tahun )289. Status P:R'" ini kemudian diubah lagi menjadi PT (Persero Pelabuhan Indonesia I sampai I7 pada tahun )223 sampai saat ini. Bidang usaha

#idang usaha Pelindo II meliputi penyediaan dan pengusahaan / •

Perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh<

•

Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal keluar masuk pelabuhan$ olah gerak  kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke  pelabuhan lainnya<

•

=asilitas untuk kapal bertambat serta melakukan bongkar muat barang dan hean<

•

=asilitas pergudangan dan lapangan penumpukan<

•

Terminal kon>ensional$ terminal petikemas$ dan terminal &urah untuk melayani  bongkar muat komoditas sesuai jenisnya<

•

Terminal penumpang untuk pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang kapal laut<

•

=asilitas listrik$ air minum dan telepon untuk kapal dan umum di daerah lingkungan kerja pelabuhan<

•

Lahan untuk industri$ bangunan dan ruang perkantoran umum<

•

Pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan.

•

Jasa #arang serta pusat lalu lintas

!irektorat Tindak Pidana :konomi dan Khusus #areskrim menjadalkan pemeriksaan  petinggi PT Pelindo II terkait kasus dugaan korupsi pengadaan )* unit mobile crane di badan usaha milik negara (#'"N pimpinan RJ Lino. !alam kasus ini penyidik !irektorat Tipideksus #areskrim telah menetapkan tersangka !irektur 5perasi dan Teknik Pelindo =erialdy Noerlan. Selain itu$ #areskrim Polri juga tengah berkoordinasi dengan #adan Pemeriksa Keuangan terkait kerugian negara perkara tersebut. Kasus bermula pada 3*)3 saat PT Pelindo II membeli )* mobile crane senilai Rp1; miliar  untuk dioperasikan di pelabuhan &abang Pelindo. Proses pengadaan mobile crane itu melibatkan ?uangshi Narasi +entury :@uipment +o.Ltd dengan menggunakan anggaran PT Pelindo II 3*)3. Penyidik menduga proses pengadaan mobile crane diduga menyalahi prosedur karena menunjuk langsung pemenang tender. Selain itu$ Pelindo juga diduga tidak menggunakan analisa kebutuhan barang sehingga )* mobile crane yang diterima sejak 3*)9 mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu pembentukan Pansus Pelindo II !PR RI juga menimbulkan pertanyaan mengenai apa sesungguhnya tujuan pembentukannya. Seorang pakar hukum tata negara$ !r ReAi Barun$ menyebut kasus Pelindo II terlalu ke&il untuk dipansuskan. Pembentukan pansus memang hak  anggota !PR$ sebagai bagian dari ,ungsi pengaasan dean. Ini merupakan ujud dari ,ungsi &he&ksand%balan&es antara eksekuti,

dan legislati,. Namun$ mun&ul pertanyaan$ apa

sesungguhnya tujuan akhir dari pembentukan pansus terse butC

4pabila tujuannya ialah menemukan miss-conduct atau penyalahgunaan eenang yang dilakukan !irektur 'tama PT Pelindo II RJ Lino$ segalanya dapat diselidiki dari berbagai data mengenai Pelindo II yang sesungguhnya Dterang benderangE. Jika RJ Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dan katanya sudah ada tiga alat bukti yang &ukup$ baik yang terkait

dengan pembelian &rane maupun peralatan lainnya$ toh #areskrim sudah mulai memanggil RJ Lino untuk dimintai keterangan sejak Senin$ 2 No>ember lalu.

Jika RJ Lino dituduh memiliki kerja sama bisnis dengan Fakil Presiden Jusu, Kalla atau  petinggi negeri lainnya terkait dengan PT Pelindo II$ mengapa tidak diaudit saja data proyek  yang dimiliki PT Pelindo II . #ila kita lihat Pelabuhan Tanjung Priok sebelum dan sesudah RJ Lino menjadi !irektur 'tama PT Pelindo II sejak 3*)*$ perbandingannya ibarat bumi dan langit. !ulu pelabuhan Tanjung Priok begitu kumuh$ alat%alatnya kuno$ truk%truk berderet dalam kema&etan di dalam pelabuhan$  perusahaan%perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (:"KL begitu banyak di dalam pelabuhan dan segala bongkar muat barang bergerak se&ara lamban. "anajemen pelabuhan juga sangat kuno alias old fashion.

Kini$ Tanjung Priok begitu bersih tak berdebu$ alat%alat &rane%nya banyak dan baru$ truk%truk  keluar masuk pelabuhan se&ara nyaman dan lan&ar$ pungutan liar (pungli dapat dikatakan hampir lenyap seluruhnya$ manajemennya juga modern. Jika pada 3**2 kontainer yang bongkar  muat di Priok hanya 9$6 juta$ kini sudah dua kali lipat menjadi G$3 juta yang berukuran 33 ,eet atau T:'s.

#ila dilihat dari gaji karyaan0buruh$ mungkin akan men&engangkan kita semua. Jika sebagian  besar pekerja di !KI Jakarta baru akan mendapatkan upah Rp9$) juta pada 3*)6$ di Pelabuhan Tanjung Priok sudah mendapatkan Rp)* juta pada 3*);H "ereka yang bekerja di Jakarta International +ontainer Terminal (JI+T memperoleh pendapatan bulanan lebih men&engangkan lagi. "ereka yang berstatus manajer mendapat gaji dan berbagai tunjangan men&apai Rp23.623.*3*.

"engubah Pelabuhan Tanjung Priok dalam lima tahun (3*)*%3*); dari kondisi lama ke kondisi saat ini bukanlah suatu hal yang mudah. Seperti juga pelabuhan%pelabuhan di Indonesia lainnya$  banyak preman ke&il dan preman besar berkerah putih yang hidup dan mendapatkan keuntungan dari kesemrautan manajemen pelabuhan di masa lalu. "ereka tentunya menjadi pengganjal dari berbagai upaya Lino untuk mengubah ajah Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan modern dan bersih.

Proses pembelian )* unit mobile &rane juga bisa diselidiki atau disidik apakah terjadi korupsi atau tidak. "enurut data yang kelompok kami amati$ pelelangan pembelian mobile crane men&apai Rp;8$2 miliar dan setelah proses penilaian dan negosiasi malah menjadi Rp1;$6 miliar. Jika pembeliannya jauh lebih murah daripada penaaran$ apakah terjadi korupsiC Kalau  pun ada tuduhan baha crane tersebut banyak tak ber,ungsi$ kita bisa memba&a logbook   penggunaan crane-crane tersebut sejak dibeli hingga kini.

Saran

-

Pemerintah melalui K0L yang terkait dalam tugasnya di pelabuhan hendaknya membuat standar operasi prosedur yang dapat meniadakan atau setidaknya

-

meminimalkan pelanggaran%pelanggaran hukum oleh aparatnya. Kurangi polemik  Pemerintah harus selalu melakukan pengaasan