Analisis Hukum Perdata Tentang Perikatan Posted by tutik handayani's blog on Mei 23, 2011 · 1 Komentar A. Kronologi Kasus PT Metro Batavia salah satu perusahaan pesawat terkemuka tersandung masalah dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Kasus ini muncul saat keduanya menjalin kerjasama pada juli 2006. Kala itu, Batavia membeli mesin ESN 857854 dan ESN 724662 dari Debisin Air Supply Pte. Ltd. Singapura. Lalu dimasukkan ke GMF untuk memenuhi standar nasional. Kemudian, pada 12 September 2007 mesin selesai diperbaiki dan digunakan untuk pesawat rute Jakarta-Balikpapan. Tak berselang lama dari itu, tepatnya tanggal 23 Oktober 2007 mesin ESN 857854 rusak setelah terbang 300 jam terbang. Batavia menuding anak perusahaan PT Garuda Indonesia ini mengingkari kontrak perbaikan mesin pesawat mereka yang menurut perjanjian memiliki garansi perbaikan hingga 1.000 jam terbang. Saat itu Batavia meminta mesin tersebut diservis kembali lantaran baru dipakai 300 jam sudah ngadat, akan tetapi GMF menolak. Alasannya, kerusakan itu di luar yang diperjanjikan. Dalam kontrak, garansi diberikan jika kerusakan karena kesalahan pengerjaan. Ini yang membuat pihak Batavia naik pitam. Pada April 2007 Batavia pun menggugat GMF US$ 5 juta (Rp 76 miliar) ke Pengadilan Pengadila n Negeri Tangerang. Mediasi Medias i memang sempat dilakukan, tapi menemui jalan buntu. Dengan dasar hasil itu, pada Agustus 2008 Batavia mengalihkan gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ternyata gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Padahal di sisi lain, Batavia memiliki hutang perawatan pesawat milik GMF sejak Agustus 2006, 200 6, dan tiba-tiba di tengah transaksi perjanjian tersebut Batavia memutuskan secara sepihak beberapa kontrak perjanjian perbaikan dan pembelian pesawat, padahal pesawat pesa wat sudah sudah siap untuk untu k diserahkan sehingga sehing ga kerugian di pihak GMF mencapai ratusan juta rupiah disebabkan pengingkaran atas perjanjian secara sepihak tersebut dan atas ini yang kemudian masuk hutangnya, dan sudah jatuh tempo sejak awal 2007. Tapi tak kunjung dilunasi oleh Batavia hingga pertengahan tahun 2008. Pada mulanya pihak GMF tidak ingin memperkeruh permasalahan ini mengingat hubungan antara GMF dan Batavia sangat baik, namun setelah dilakukan melalui cara kekeluargaan oleh pihak GMF dengan cara mendatangi pihak Batavia di kantor Batavia, tetap saja tidak ada respon timbal-balik dari Batavia. Padahal jika dilihat dari perlakuan yang dilakukan oleh Batavia dengan membawa perkara mesin itu ke pengadilan bisa yang berbanding terbalik dengan perlakuan GMF yang ingin menyelesaikan perkara hutang Batavia dengan cara kekeluargaan tanpa di bawa ke pengadilan. Setelah pihak GMF bertenggang rasa selama tiga bulan, akhirnya permasalahan per masalahan ini diserahkan diserahk an kepada kuasa hukumnya hu kumnya Sugeng Riyono S.H. Menurut Sugeng “Batavia sebagai salah satu perusahaan pesawat telah melakukan transaksi hutang yang semena-mena dengan didasarkan i’tikad buruk, tidak pernah memikirkan kondisi dan kepentingan klien yang diajak bekerjasama bahkan tiga somasi yang telah dilayangkan olrh pihak GMF terhadap Batavia pun masih tidak ada konfirmasi balik kepada pihak GMF”, dengan dasar ini pula Sugeng selaku kuasa hukum GMF akan menggugat Batavia ke pengadilan. Begitulah, Batavia benar-benar dalam d alam keadaan siaga satu. B. Perikatan dalam Konsep Hukum Perdata 1. Pengertian Perikatan Hukum perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari 18 bab, 631 pasal dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata Verbintenissenrecht (Belanda) yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang
satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi. Prestasi tersebut menurut KUHPerdata, sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1234 dapt berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa unsur yang wajib dipenuhi agar terciptanya hubungan antara dua subjek hukum itu dapat menimbukan perikatan yaitu antara lain: a. Adanya kaidah hukum Baik kaidah hukum tertulis (traktat dan yurisprudensi) maupun yang tidak tertulis yang meliputi kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat. b. Adanya subjek hukum Yaitu kreditor (orang yang berhak atas suatu prestasi) dan debitor (badan yang berkewajiban memenuhi prestasi). c. Adanya prestasi Yaitu apa yang menjadi hak kreditor dan debitor d. Bersifat harta kekayaan Yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai niali uang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 2. Sistem Peraturan Hukum Perikatan Peraturan Hukum Perikatan terdapat dalam Buku III KUHPerdata yakni ada yang bersifat Umum dan Khusus. Bersifat umum karena memuat peraturan-peraturan yang berlaku pada perikatan pada umumnya, sedang untuk yang bersifat khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian bernama yang banyak dipakai di masyarakat. Dari dua indikator itulah dapat disimpulkan bahwa pengaturannya bersifat terbuka, yakni menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dari ketentuan pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan bebas menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Akan tetapi keterbukaan dalam pengaturan hukum perikatan dibatasi oleh tiga hal yaitu: a. Tidak dilarang oleh undang-undang b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum 3. Macam-macam Perikatan Berdasarkan KUH Perdata, macam-macam perikatan diuraikan sebagai berikut: a. Perikatan bersyarat Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyrat ini dapat dilihat dalam bagian kelima tentang perikatan-perikatan bersyarat, pasal 1253 yang berbunyi: “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.” b. Perikatan dengan ketetapan waktu Dalam perikatan ini suatu ketetapan waktu tidak menagguhkan perikatan, melainkan hanya
menangguhkan pelaksanaannya. Diatur dalam pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan yang pelaksanannya ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga segala kewajiban oleh pihak yang tidak terikat dapat ditagih sebelum waktu yang telah ditentukan itu tiba. c. Perikatan alternatif (manasuka) Dalam perikatan alternatif objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan manasuka karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang diajdikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lain. Jika debitur telah memenuhi slah satu dari dua benda yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi ada pada debitur, jika hak ini diberikan tidak secara tegas diberikan secara tegas pada kreditur. d. Perikatan tanggung menanggung (hoofdelijk / solidair) Perikatan ini adalah perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan pada satu pihak yang menghutangkan atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Diatur dalam pasal 1296 sampai dengan pasal 1303 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. f. Perikatan dengan ancaman hukuman Diatur dalam pasal 1304 sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan dimana seseorang untuk jaminan pelaksanaan diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatan itu tidak dipenuhi. 4. Asas-asas Hukum Perikatan Di dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting yaitu: a. Asas konsesualisme Arti asas konsesualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudaj dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Sedangkan asas konsesualisme sebagaimana yang disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:” 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) Suatu hal tertentu 4) Suatu sebab yang halal b. Asas Pacta Sunt Servanda Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi :”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Dalam perkembangannya Asas Pacta Sunt Servanda diberi arti Pactum yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan modus pactum sudah cukup dengan sepakat saja. c. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan suatu kebebasan kepada para pihak untuk: 1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 3) Menentukan sisi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
5. Sumber-sumber Perikatan Sumber perikatan yang timbul atau lahir karena undang-undang, menurut pasal 1352 KUH Perdata perikatan ini dibagi menjadi dua yaitu: a. Perikatan yang dilahirkan berdasarkan undang-undang Berdasarkan pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata, perikatan ini dibagi menjadi dua yaitu: 1) Perikatan yang lahir dai undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul karena adanya hubungan kekeluargaan, seperti pemberian nafkah dari anak kepada bapaknya yang sudah tidak mampu. 2) Perikatan yang lahir karena perbuatau manusia, baik menyangkut perbuatan yang dibolehkan maupun yang melanggar hukum. b. Perikatan yang bersumber dari perjanjian Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan yang dilahirkan dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, baik perjanjian itu dibuat secara cuma-cuma atau pun dilahirkan atas beban yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk saling memberikan atu berbuat sesuatu. Adapun syarat sahnya suatu perjanjia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 1) Adanya kata sepakat di antara para pihak untuk mengikatkan diri ke dalam perikatan yang dilahirkannya. 2) Kecakapan masing-masing dari para pihak untuk membuat suatu perikatan. 3) Materi perikatan yang disepakati adalah tentang suatu hal tertentu, yang memiliki kejelasan mengenai apa, maksud dan batasan-batasannya. 4) Materi perikatan mengenai sebab yang halal yakni tidak memiliki atau mengandung maksud-maksud yang melanggar undang-undang. Pada umumnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pasal itu juga ditetapkan suatu aturan bahwa semua perjanjian harus dilaksankan dengan i’tikad baik. Demikian juga berdasar pada 1341 yang mana seseorang dapat membatalkan perjanjian yang dilakukan jika setelah dibuktikan ternyata salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan sedang perbuatan itu merugikan orang lain. Pembatalan itu harus disertai bukti yang menguatkan. 6. Somasi Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari ingekbrekestelling. Soamasi ini diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang kepada si berutang agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati keduanya. Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi tidak dilaksanakan maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Adapun bentuk soamsi yang harus disampaikan oleh kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Isi yang harus dimuat dalam surat somasi yaitu: apa yang dituntut oleh kreditur kepada debitur, dasar tuntutan yang diajukannya, dan tanggal paing lambat untuk memenuhi prestasi. 7. Wanprestasi Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi somasi oleh kreditur sebanyak tiga kali. Apabila itu tidak diindahkan,
maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan lah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yang pertama adalah karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun kareana kelalaian. Yang kedua karena keadaan memaksa (overmacht), jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu: a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat Adapun beberapa akibat hukum bagi Debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebaimana berikut: a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata) b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata) c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1273 ayat 2 KUH Perdata) d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata) e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan Debitur dinyatakan bersalah 8. Berakhirnya Perikatan Undang-undang menyebutkan ada sepuluh macam cara terhapusnya perikatan, yaitu antara lain: karena pembayaran, pembaharuan hutang, penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penitipan, kompensasi atau perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, pembatalan perjanjian, akibat berlakunya syarat pembatalan dan sudah lewat waktu. C. Analisis Kasus Perseteruan yang terjadi antara PT Metro Batavia, milik perusahaan ternama di bidang pesawat dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia tidak kunjung usai, hal ini disebabkan karena: 1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Batavia dengan GMF dilakukan dengan transaksi bisnis berlandaskan i’tikad buruk. 2. Pihak Batavia tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini Batavia sebagai debitur dinyatakan “ingkar janji” (wanprestassi). 3. Pihak Batavia telah mengadakan pembatalan pembelian atas pemesanan pesawat, padahal pesawat sudah selesai dikerjakan dan siap untuk diserahkan, hal ini menyebabkan kerugian ratusan juta (tak terhingga) oleh GMF. 4. Pembayaran hutang perawatan oleh pihak Batavia yang melampaui tempo ayng diperjanjikan. Sebelum menganalisis poin-poin di atas yang akan dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan dipaparkan mengenai pengertian perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1313 B.W, yang berbunyi : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lani atau lebih. Dalam Pasal 1313 B.W dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pasal ini menurut pakar hukum perdata (pada umumnya) bahwa definisi perjanjian terdapat di dalam ketentuan di atas tidak lengkap karena hanya bersifat sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, pengertian perjanjian terlalu luas, dan tanpa menyebut tujuan, akan tetapi
berdasarkan alasan tersebut perjanjian dapat dirumuskan, yaitu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Pada poin pertama di atas disebutkan bahwa, Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Batavia dengan GMF dilakukan dengan transaksi bisnis berlandaskan i’tikad buruk. Pada dasarnya, sebelum mengadakan perjanjian diwajibkan atas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengetahui dengan seksama akan pentingnya asas-asas perjanjian, yang mana hal ini dapat mencegah adanya permasalahan yang akan terjadi diantara kedua belah pihak. Asasasas tersebut antara lain: a. Asas Kebebasan Berkontrak b. Asas Pacta Sunt Servanda c. Asas Konsesualisme Asas ketiga diatas merupakan sektor utama yang harus ditonjolkan. Karena asas ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern dan bagi terciptanya kepastian hukum. Ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang adalah ucapannya, adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwa kalau orang ingi dihormati sebagai manusia, ia harus dapat dipegang perkataannyam namun hukum yang harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, memerlukan asas konsesualisme itu demi tercapainya Kepastian Hukum. Asas konsesulaisme tersebut dapat dikatakan sudak merupakan asas universil, dalam B.W disimpulkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1):Semua perjajian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksudkan bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut. Semua persetujuan yang dibuta menurut hukum atau secara sah adalah mengikat, maksudnya secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (pasal 1320) KUH Perdata harus diikuti, perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang, disini juag akan tersimpul bahwa asas yang tercantum adalah asas kepastian hukum. Disebutkan dalam Pasal 1320 B.W : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjectif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek pejanjian, sedangkan kedua syarat yang terakhir disebutkan syarat objectif, karena mengenai objek dari perjanjian akan tetapi dalam analisis ini terfokus pada subjek perjanjian. Sebagaimana pernyataan kuasa hukum GMF, Sugeng Riyono S.H, “Batavia sebagai salah satu perusahaan pesawat telah melakukan transaksi hutang yang semena-mena dengan didasarkan i’tikad buruk, tidak pernah memikirkan kondisi dan kepentingan klien yang diajak bekerjasama bahkan tiga somasi yang telah dilayangkan olrh pihak GMF terhadap Batavia pun masih tidak ada konfirmasi balik kepada pihak GMF.” I’tikad baik diwaktu membuat perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beri’tikad baik akan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. I’tikad baik diwaktu membuat perjanjian berarti kejujuran, maka i’tikad baik ketika dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatuhan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tidak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, pernyataan ini sesuai Pasal
1338 B.W yang berbunyi : Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i;tikad baik. Maka, sesuai dengan isi pasal diatas, diperintahkan supaya pejanjian dilaksanakan dengan i’tikad baik, bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan tersebut. Pihak Batavia tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini Batavia sebagai debitur dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi). Wanprestasi yang dilakukan Batavia merupakan sesuatu yang disebabkan dengan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat, sebagaimana Subekti, Wanprestasi berarti kelalaian seorang debitor, dalam hal: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan c. Melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Kelalaian Batavia terhadap GMF menjadikan terhambatnya kinerja produksi lain yang akan dibuat oleh GMF. Sesuai dengan Pasal 1243 B.W yang berbunyi: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atas dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti dalam Pasal 1243 B.W yaitu: 1. Memberikan sesuatu 2. Berbuat sesuatu 3. Tidak berbuat sesuatu Tindakan wanprestasi membawa konsekwensi terhadap timbulnya hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi dan bunga, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan-tindakan tersebut terjadi karena: a. Kesengajaan b. Kelalaian c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” wanprestasi. Jadi maksudnya adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memebuhi prestasi. Dalam Pasal 1238 B.W disebutkan bahwa : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ai berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yan gtelah ditentukan. Bahwasanya peryataan lalai diperlukan dalam hal orang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur. Disebutkan dalam poin ketiga adala pihak Batavia telah mengadakan pembatalan sepihak hutang perawatan dan pembelian pesawat sehari setelah pesawat selesai dibuat, hal ini menyebabkan produksi yang akan dibuat oleh GMF menjadi terbengkalai. Pembatalan ini tanpa ada alasan yang jelas dari Batavia. Disebutkan dalam Pasal 1338 (2) B.W :Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selai dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya. Di samping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umunya (dengan beberapa pengecualian) tidak dapat
dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasinya si debitor dinyatakan lalai oleh kreditor (ingebrekestelling) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” (somasi) oleh pihak kreditor (pasal 1238 B.W). dikeluarkannya akta ini berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ketentuan di atas maka Batavia dikenakan beberapa pasal, antara lain: 1. Pasal 1243 B.W : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atas dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 2. Pasal 1246 B.W : Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini. 3. Pasal 1247 B.W : Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dialahirkannya, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dialakukan olehnya. 4. Pasal 1249 B.W : Jika dalam perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlh uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang daripada jumlah itu. 5. Pasal 1250 B.W : Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan denga pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, denga tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Ganti rugi yang diterima dari hitungan materiil yakni berupa penyitaan tujuh pesawat milik Batavia sendiri, bukan lea asing, yang bernilai Rp18,3 milliar mugkin sudah memadai kerugian yang diderita si berpiutang akibat tidak dipenuhinya perjanjian oleh si berutang, namun rasa kecewa tidak mungkin dapat ditebus, sebagaimana Batavia yang tidak merespon baik ketika pihak GMF datang menemui Batavia di kantornya untuk menagih utang Batavia yang tersendat menimbulkan dampak pada produksi lain, mengingat hubungan baik BataviaGMF mengundang rasa kecewa dikarenakan akhir cerita kerjasama yang dilakukannya mengalami permasalahan hukum. Dengan demikian, ganti rugi hanyalah merupakan “obat” atas derita yang dialami karena apa yang diinginkan itu tidak datang atau diberikan oleh pihak lawan. D. Kesimpulan Dari uraian analisis diatas, tampaklah hubungan antara perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh PT. Metro Batavia dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia yang mana hubungan diantara keduanya berawal dari Batavia membeli mesin ESN 857854 dan ESN 724662 dari Debisin Air Supply Pte. Ltd. Singapura. Lalu dimasukkan ke GMF untuk memenuhi standar nasional. Seterusnya Batavia memiliki hutang perawatan dan pembelian pesawat yang kala itu penyerahannya sudah siap seratus persen sehari sebelumnya, akan teatpi ada berakhir menjadi suatu permasalahan hukum, dikarenakan Batavia melakukan wanprestasi terhadap GMF. Di sini debitor melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dikatakan wanprestasi ”ingkar janji”. Dan kreditur dapat menunutut debitor yang telah melakukan ini (wanprestasi) melalui mekanisme, yakni somasi dengan bertujuan mendorong debitor untuk segera memenuhi prestasinya, tanpa melalaikannya atau meninggalkannya. DAFTAR PUSTAKA
H.S,Salim.2003.Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).Jakarta:Sinar Grafika http//tempo online.com Saifullah.2006.Buku Ajar Wawasan Hukum Perdata.Malang Subekti dan Tjitrosudibio.2008.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Jakarta:Pradnya Pramitha Subekti.1990.Hukum Perjanjian.Jakarta Subekti.1995.Pokok-pokok Hukum Perdata.Jakarta:Inter Masa
