UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA) DI KOTA BANDA ACEH
oleh Amelia Ayang Sabrina
(1306383243)
Annisa Sista Nandasari
(1306383136)
Artika Pertasari
(1306415554)
Imas Qurhothul A
(1306383155)
Rysa Yulianda
(1306383275)
Suci Febrianti
(1306383312)
ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPOK, 2015
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini disajikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan tujuan penulisan makalah ini. 1.1 Latar Belakang Masalah Pelayanan publik termasuk dalam salah satu dari tiga tugas atau peran negara menurut Adam Smith yaitu menegakkan serta menjaga institusi publik dan pekerjaan-pekerjaannya, yang mana dapat memberikan derajat kebermanfaatan tertinggi bagi masyarakat. Hal tersebut dikemukakandalam kutipan berikut“The third and last duty of the sovereign or commonwealth is that of erecting and maintaining those public institutions and those public works, which, though they may be in the highest degree advantageous to a great society,...” (Smith, 1997: 559). Oleh karena itu, kinerja dari institusi penyedia pelayanan publik menjadi poin penting dalam memanifestasikan tujuan negara. Indonesia dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 juga berusaha menjalankan tugas negara tersebut melalui institusi penyedia pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, kinerja pelayanan publik
di
Indonesia
memanifestasikan
justru
tujuan
masih
negara.Tim
tergolong Penilai
belum Kinerja
maksimal
dalam
Pelayanan
Publik
menyatakan hasil survei tahun 2011 yang dilakukan oleh World Bank terhadap 183 negara, Indonesia hanya menempati urutan ke 129 (Ombudsman, 2013). Indonesia masih kalah dengan India, Vietnam bahkan Malaysia sudah menempati urutan 61 dan Thailand berada di urutan ke 70. Sementara itu, Publikasi World Bank Doing Business 2013 yang dilansir oleh International Finance Corporation (IFC), sebuah unit investasi World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-128, atau membaik 2 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal) (Ombudsman, 2013). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diapit oleh Ethiopia dan Bangladesh. Rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik ini dapat disebabkan oleh berbagai
aspek
dalam
birokrasi
pemerintah.
Kwik
Kian
Gie
(2003)
mengemukakan bahwa permasalahan birokrasi yang turut menjadi penyebab rendahnya kinerja pelayanan publik di Indonesia diantaranya adalah (a) rencana kerja dan penugasan yang tidak jelas; (b) sistem rekrutmen tidak sesuai dengan prosedur dan kebutuhan; (c) masih rendahnya penegakkan sistem ganjaran dan hukuman; dan (d) tidak adanya ekspose kinerja birokrasi pemerintah secara transparan sehingga tidak ada umpan balik untuk perbaikan kinerja. Melalui pendapat tersebut, dapat terlihat bahwa penyebab-penyebab rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik menempatkan aparatur sipil negara atau birokrat sebagai perhatian utama yang memiliki peran penting dalam peningkatan kinerja pelayanan publik. Penerapanan sistem ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) menjadi salah satu perhatian reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur yang sudah banyak dipraktekkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini mengakomodir adanya penghargaan yang dapat berupa insentif bagi pegawai pemerintah yang menunjukkan kinerja yang baik dan hukuman bagi pegawai pemerintah yang melanggar aturan. Sistem ini banyak dilakukan di kalangan pemerintah daerah dan biasanya diberikan dalam bentuk pemberian insentif uang. Namun, hal yang berbeda dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Pemerintah kota Banda Aceh mengaplikasikan sistem reward dan punishment dalam bentuk insentif berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- bagi PNS yang mendapatkan predikat Best Performance setelah sebelumnya menggunakan insentif berupa voucher umroh bagi tiga pegawai berprestasi (Habadaily.com, 2015). Dalam prakteknya, sistem reward dan punishment di Banda Aceh tidak dilakukan dengan pengukuran kinerja yang sebenarnya. Menurut keterangan yang didapat dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (2014), penilaian kinerja di kota Banda Aceh yang menggunakan dokumen analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK) hanya menjadi dokumen formalitas yang tidak diberi pedoman. Selain itu, penilaian kinerja PNS disana juga sulit diukur, sehingga sangat subyektif. Penilaian juga tidak jarang penilaian berdasarkan pada suka atau tidak suka. Karir pegawai juga tidak terjamin, lantaran promosi dan mutasi sangat subyektif.Apabila pimpinan akan
menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, selama ini juga sangat sulit karena kurangnya alat bukti. Selama ini juga tidak tersedia instrumen pengawasan terhadap kinerja PNS. Dari sisi kelembagaan, penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga sulit diukur, karena hanya terfokus pada serapan anggaran. Padahal, transparansi anggaran sendiri belum optimal, sementara kinerja PNS tidak terdokumentasi dengan baik. Alasan tersebut juga yang menyebabkan Pemkot Banda Aceh melakukan inovasi dalam mengukur kinerja pegawai, yaitu dengan menggunakan sistem eKinerja yang dilakukan sejak tahun 2012. Penerapan program e-kinerja melalui aplikasi ini menjadi salah satu instrumen pendukung dalam mengukur beban kerja efektifitas jabatan, efektifitas unit, komposisi pegawai pada sebuah unit/SKPD serta sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja serta menjadi dasar dalam menerapkan kebijakan/pengambilan keputusan di bidang kepegawaian bagi pimpinan daerah. Dengan telah digunakannya sistem ini di seluruh SKPD, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memonitor seluruh pegawainya dengan cepat, ringkas, dan efisien. Aplikasi ini dapat memberikan informasi pada atasan secara cepat dan tepat tentang efektifitas dan efisiensi jabatan serta unit kerja, prestasi kerja jabatan dan unit kerja, jumlah kebutuhan pegawai, serta standar norma waktu kerja. Akan tetapi, masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem e-Kinerja ini yang dapat menyebabkan kurang tercapainya pengukuran kinerja yang menunjukkan ukuran yang sebenarnya, baik permasalahan teknis maupun yang datang dari manusia.
1.2 Permasalahan Pengukuran kinerja di Kota Banda Aceh melalui sistem reward dan punishment dalam prakteknya ditemui beberapa kendala, antara lain tidak adanya pedoman resmi dalam menggunakan dokumen analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK), penilaian kinerja bersifat subyektif dimana penilaian dilakukan berdasarkan pada suka atau tidak suka, dan tidak tersedia instrumen pengawasan terhadap kinerja PNS sehingga apabila PNS melakukan kesalahan tidak ada alat bukti dalam memberikan hukuman. Selain itu, penilaian kerja hanya terfokus pada serapan anggaran sementara transparansi anggaran belum dilakukan
secara optimal sehingga kinerja PNS tidak terdokumentasi dengan baik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014). Berbagai permasalahan dalam penilaian kinerja PNS tersebut merupakan alasan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membuat Sistem EKinerja. Sistem E-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam mengukur beban kerja efektifitas jabatan, efektifitas unit, komposisi pegawai pada sebuah unit/SKPD serta sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. Sistem E-kinerja juga digunakan oleh pemerintah daerah Kota Banda Aceh sebagai dasar dalam menerapkan kebijakan/pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Berdasarkan permasalahan dalam penilaian kinerja PNS di Kota Banda Aceh dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan menerapkan sistem e-kinerja, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan tentang sistem reward dan punishment yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan penilaian kinerja PNS serta efek dari penerapan sistem e-kinerja terhadap peningkatan kinerja PNS di kota Banda Aceh. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimana dampak implementasi sistem E-Kinerja terhadap kinerja PNS di Kota Banda Aceh?”.
1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem EKinerja yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan penilaian kinerja PNS.
BAB 2 KERANGKA TEORI
Performa dari pemerintah yang meliputi para aktor birokrasi atau yang biasa disebut birokrat, struktur dan prosedur organisasi serta teknologi merupakan hal yang paling dituntut untuk mendukung proses pelaksanaan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masalah yang dihadapi terkait dengan performa dari birokrat itu sendiri. Birokrat seringkali tidak responsif terhadap tuntutan dari masyarakat dan memberikan performa pelayanan yang cenderung masih lamban. Berkaitan dengan hal ini, perlu dilakukan Performance Improvement atau Peningkatan Kinerja. 2.1 Performance Improvements atau Peningkatan Kinerja Performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Dalam hal ini Armstrong (2008) melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan standar, dan persyaratan persyaratan atribut yang disepakati. Armstrong dan Baron sebelumnya berpandangan bahwa manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelajutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan contributor individu. Berikut disajikan model manajemen kinerja dari Armstrong dan Baron sebagai suatu tahapan atau sequensial (Armstrong, 2008) dalam gambar 2.1.
Gambar 2.1 Sekuen Manajemen Kinerja Amstrong dan Baron Sumber: Michael Amstrong dan Angela Baron. Performance Management. 1998: 56.
Berdasarkan gambar diatas, urutan manajemen kinerja oleh Armstrong dan Baron (2008) digambarkan sebagai berikut: 2.1.1 Misi Organisasi dan Tujuan Strategis Misi dan tujuan strategis merupakan titik awal proses manajemen kinerja dan dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Perumusan misi dan tujuan strategis organisasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan selanjutnya harus sejalan dengan tujuan tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada prestasi.
2.1.2 Rencana dan Tujuan Bisnis dan Departemen Penjabaran dari misi organisasi dan tujuan strategis. Pada kasus tertentu rencana dan tujuan bisnis ditetapkan lebih dahualu, kemudian dijabarkan dan dibebankan pada departemen yang mendukungnya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa kemampuan departemen menjadi faktor pembatas dalam menentapkan rencana dan tujuan bisnis. Bila hal ini terjadi, tujuan departemen ditentukan lebih dahulu. 2.1.3 Kesepakatan Kinerja
(Performance Contract/Kontrak Kinerja) dan
Pengembangan Kesepakatan Kinerja dan Pengembangan merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya, biasanya dicapai pada rapat formal. Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran yang disetujui. Kontrak kinerja merupakan dasar untuk mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk memperbaiki kinerja. Kontrak kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan. 2.1.4 Rencana Kinerja dan Pengembangan Rencana Kinerja dan Pengembangan merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki
kinerja
dan
mengembangkan
ketrampilan
dan
kompetensinya dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. 2.1.5 Tindakan Kerja dan Pengembangan Pada tahap ini, manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. 2.1.6 Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan Monitoring dan umpan balik berkelanjutan merupakan konsep terpenting
dan
sering
berulang
adalah
proses
mengelola
dan
mengembangkan standar kinerja. Dalama hal ini dibutuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, bersifat positif dan terjadinya komunikasi dua arah antara supervisor dan pekerja sepanjang tahun.
2.1.7 Review Formal dan Umpan Balik Dalam melakukan review, pimpinan memberi kesempatan kepada bawahan untuk memberi komentar tentang kepemimpinan. Review mencakup tentang: pencapaian sasaran, tingkat kompetensi yang dicapai, kontribusi terhadap nilai-nilai utama, pencapaian pelaksanaan rencana, pengembangan pribadi, pertimbangan tentang masa depan, perasaan dan aspirasi tentang pekerjaan, dan komentar terhadap dukungan manajer. Hasil review menjadi umpan balik bagi kontrak kinerja. 2.1.8 Penilaian Kinerja Menyeluruh Penilaian Kinerja Menyeluruh; penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja. Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan pekerjaan yang dilakukan.
BAB 3 METODE KAJIAN
Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui studi dokumen. Menurut Neuman (2007) penulisan deskriptif adalah penulisan yang mengambarkan sebuah fenomena dengan katakata atau angka. Penulisan ini termasuk dalam kualitatif deskriptif karena ditujukan untuk menggambarkan bagaimana implementasi e-kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh periode tahun 2011 yang kemudian penulis melakukan perbandingan dengan konsep yang ada, yaitu konsep kinerja dan reward dan punishment. Dengan berangkat dari masalah yang ada di lapangan terkait dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku pelaksana pelayanan publik, kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan metode studi dokumen. Metode studi dokumen menurut Payne dan Payne (2004) adalah teknikteknik yang digunakan untuk mengkategorisasi, menginterpretasi, menyelidiki, menafsirkan dan mengidentifikasi keterbatasan fisik sumber dokumen yang umumnya dokumen tertulis baik dalam domain publik ataupun swasta (Mogalakwe, 2006). Dalam penulisan makalah ini, penulis memperoleh data dari domain publik yang dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh yaitu website ekinerja, dan juga data-data yang diperoleh dari sumber media elektronik terkait dengan berita tentang e-kinerja yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
BAB 4 PEMBAHASAN Bab pembahasan berisi mengenai profil Kota Banda Aceh, latar belakang penerapan aplikasi e-kinerja, dampak dari penerapan aplikasi e-kinerja, sistem reward dan punishment dalam e-kinerja, permasalahan e-kinerja dan evaluasi dalam sistem e-kinerja. 4.1 Profil Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (bappeda.bandaacehkota.go.id). Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa (www.bandaacehkota.go.id). Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa. Kota Banda Aceh lebih menekankan nilainilai islami dalam berbagai kehidupan organisasinya. Hal ini dapat terlihat dalam visi Kota Banda Aceh, yaitu “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh yang Profesional dan Islami”. Dalam rangka mencapai visi tersebut pemerintah Kota Banda Aceh menitikberatkan pada profesionalitas dan nilai islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Visi dan misi Kota Banda Aceh yang mengandung nilai-nilai islami ini dipengaruhi oleh sejarah Kota Banda Aceh yaitu dimana Aceh merupakan negeri merdeka
dengan
hukum
berdasarkan
syariat
islam
yang
kemudian
menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah ini menjadi dasar bagi rakyat Aceh dalam melaksanakan otonomi berdasarkan qanun syariat islam yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh (Abubakar, 2004: 61). Dasar Hukum pelaksanaan otonomi syariat Islam di Aceh adalah Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Akan tetapi, untuk mengawasi dan mensosialisasikan jalannya qanun
di Banda Aceh pemerintah pusat membentuk polisi khusus yang disebut waliyatul hisbah. Waliyatul Hisbah adalah lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat (khususnya Aceh) tentang aturanaturan yang ada dan harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukm tersebut serta perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan nasional. Fungsi dari polisi khusus ini adalah untuk menjaga agar hukum-hukum islam yang diterapkan oleh pemerintah daerah Aceh tetap sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Sedangkan pada proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah Aceh masih menggunakan aturan hukum nasional serta profesionalitas sebagai dasar menentukan strategi dan standar kerja bagi aparatur (Abubakar, 2004). Jadi, hukum islam yang digunakan oleh pemerintah Aceh bersifat sebagai pengendali etika individu agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota organisasi dan sebagai manusia yang beriman. Pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banda Aceh antara lain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Kepegawaian, Badan Pendidikan dan Badan-Badan Pelatihan. Strategi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha
meningkatkan
kualitas
pelayanan
pemerintah
kepada
publik.
Peningkatan kualitas pelayanan ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Bentuk dari upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja dari pegawai dalam memberikan pelayanan adalah dengan menciptakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektonik. 4.2 Latar Belakang E-kinerja Sistem e-kinerja yang diterapkan oleh Banda Aceh sejak tahun 2012 termasuk sebagai Top 33 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB awal tahun 2014 lalu. Sistem e-kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Aceh ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi pada pegawai negeri sipil pada saat itu. Rendahnya kinerja pegawai sipil pada saat itu menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk menerapkan e-kinerja ini. Selain itu sulitnya pengukuran terhadap kinerja PNS,
terkadang membuat penilaiannya sangat subjektif dan sangat banyak ditemui penilaian kinerja dilakukan atas rasa suka dan tidak suka. Akibatnya pegawai yang rajin ataupun yang malas akan mendapatkan penghasilan yang sama. Jika pemerintah menemukan pegawai yang malas pun susah untuk diberikan hukuman atau punishment. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang menunjukkan pegawai tersebut malas dalam bekerja. Selain itu, jenjang karir dari PNS juga tidak dinilai secara objektif karena promosi dan mutasi pun dilakukan berdasarkan penilaian subjektif dari atasan. Disamping alasan tersebut banyaknya jumlah pegawai di Aceh menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari PNS dan juga pengembangan dari pegawai itu sendiri. Dari sisi kelembagaan pun, penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sulit untuk diukur karena hanya fokus pada serapan anggarannya saja. Padahal masalah transparansi anggaran yang belum optimal dan kinerja PNS juga tidak terdokumentasi dengan baik. Akhirnya pada tahun 2010, dengan menggunakan tenaga Information membangun
Technology
sendiri
pemerintah
kota
sistem
yang
sebuah
Aceh dapat
mencoba
untuk
memudahkan
melakukan monitoring seluruh kegiatan pegawai pemerintah kota Aceh. Sistem inilah yang disebut dengan e-kinerja. Sebelum diterapkannya sistem e-kinerja ini, penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan dengan menggunakan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yaitu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaaan seorang PNS dalam jangka waktu satu tahun. Dengan daftar DP-3 ini menjadi pertimbangan dalam kenaikan pangkat penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji, mutasi, atau lain sebagainya. Setelah diterapkannya e-kinerja ini, maka PNS wajib menginput pekerjaannya secara harian atau paling lambat seminggu. Input itu langsung dinilai oleh atasan dan tim penilai. 4.3 Sistem dan Dampak E-kinerja E-Kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menganalisis kebutuhan jabatan/unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan dan
membuat laporan Lembar Kerja Harian. Pembuatan aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait dengan kinerja pegawai, unit kerja dan satuan kerja. Proses eKinerja bekerja dalam satu alur untuk mengukur kinerja dari pegawai. Alur ini dimulai dari pengelola aplikasi hingga sampai kepada Trio Pemerintahan di Kota Banda Aceh yaitu sebutan bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris daerah. Alur proses e-Kinerja dapat dilihat dalam bagan berikut:
Aplikasi e-Kinerja mengukur kualitas kinerja pegawai berdasarkan ANJAB (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja), sesuai dengan dimana ANJAB ini bisa diakses oleh publik sedangkan pada ABK hanya dapat digunakan oleh internal Pemerintah Kota Banda Aceh. ANJAB bertujuan untuk menjelaskan apa saja fungsi dan tugas dari jabatan pegawai. ABK digunakan oleh pegawai untuk menginput laporan kerja harian dan digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja dari pegawai dan satuan/unit kerja. Dengan adanya ANJAB dan ABK, pimpinan dapat dengan mudah memantau kinerja dari pegawainya sehingga dapat memberikan reward ataupun punishment. Dampak dari e-kinerja ini dapat dirasakan secara langsung oleh pegawai itu sendiri. Dampaknya yaitu pemberian tunjangan prestasi yang dulunya diberikan dengan asas equal sekarang menjadi equal job for equal pay. Yang
dimaksud dengan equal job for equal pay yaitu dimana PNS yang memberikan performa yang baik akan memperoleh tambahan tunjangan kerja yang lebih banyak. Disamping dengan adanya ketetapan besaran gaji yang diterima oleh PNS, PNS juga bisa mendapatkan gaji yang lebih besar sesuai dengan performa yang diberikan. Selain bagi PNS, dampak dari e-kinerja juga dirasakan oleh pimpinan SKPD, Trio (Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah) serta publik. Walikota dapat mengetahui beban kerja dan tupoksi bawahan, sehingga bisa mengetahui prestasi kerjanya, dan menjadi instrumen pengawasan yang efektif. Selain itu, pimpinan SKPD dapat menghitung jumlah dan kebutuhan pegawai yang ideal. Publik juga dapat mengetahui profil kelembagaan, struktur organisasi, peta dan korelasi jabatan serta informasi jabatan yang meliputi spesifikasi dan syarat jabatan dan juga menciptakan transparansi dan informasi kinerja dari SKPD. Pemerintah juga dapat memonitor seluruh pegawainya dengan cepat, ringkas, dan efisien karena bisa memberikan informasi secara cepat dan tepat tentang efektifitas dan efisiensi jabatan serta unit kerja, prestasi kerja jabatan dan unit kerja, jumlah kebutuhan pegawai, serta standar norma waktu kerja. 4.4 Sistem Reward dan Punishment dalam e-kinerja Melalui e-kinerja ini, setiap atasan dalam sebuah badan dapat mengetahui dengan jelas kinerja dari pegawai negeri sipil. Kalau pun pegawai menunjukkan kinerja yang kurang baik, atasan bisa memberikan punishment atau hukuman pada pegawai tersebut. Hal ini dikarenakan atasan atau pimpinan memiliki bukti berupa laporan yang dibuat oleh pegawai itu setiap harinya. Atau sebaliknya, pemimpin juga bisa memberikan reward kepada pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik. Reward yang diberikan pun memiliki bukti yang jelas, bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka terhadap pegawai yang bersangkutan. Pemberian reward atau punishment pada hakikatnya harus didasarkan pada indikator-indikator yang dapat diukur. Pada penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) indikator kinerja berfungsi untuk menentukan kualitas hasil kinerja PNS tersebut. Indikator-indikator kinerja pegawai ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Peraturan tersebut mengatur bagaimana cara penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah termasuk Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh. Kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil dikatakan baik jika sudah memenuhi syarat yaitu tujuan dan sasaran strategis dalam perjanjian kinerja telah tercapai dan sesuai dengan perjanjian kerja yang harus dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil dikatakan baik atau buruk sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil dalam Analisis Jabatan (ANJAB). Selanjutnya, dalam rangka memotivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerjanya Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan sistem reward atas kinerja PNS yang dilakukan melalui penilaian e-kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat pada tanggal 30 November 2015 lalu yaitu ketika walikota Aceh, Hj Illiza Saaduddin Djamal SE, memberikan reward kepada 12 orang PNS berupa penghargaan the best perfomance yang masing-masing PNS mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00. Selain itu, walikota Aceh juga memberikan reward kepada 90 keuchik (orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memimpin pemerintahan gampong atau wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat terendah dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berupa handy talky untuk mempermudah dalam koordinasi penanganan bencana di daerah masing-masing. Reward yang diberikan oleh walikota Banda Aceh ini tentunya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD Kota Banda Aceh, telah dipersiapkan sejumlah uang yang nantinya akan menjadi reward. Untuk penerapan sistem punishment atau sanksi bagi PNS yang melanggar aturan-aturan maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kerja sampai dengan pemecatan. Mengenai hal ini belum ditemukan kasus pemecatan PNS karena melanggar hal tersebut. 4.5 Permasalahan e-Kinerja
Pada masa awal penerapan e-kinerja di Kota Banda Aceh masih mengalami beberapa permasalahan (acehprov.go.id). Permasalahan pertama yaitu adanya kecenderungan PNS melakukan spekulasi terhadap pengisian e-kinerja. Rata-rata PNS di Kota Banda Aceh mengisi analisis beban kerja pada akhir bulan. Padahal, semestinya proses pengisian analisis beban kerja dilakukan setiap hari. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi tim penilai e-kinerja di Kota Banda Aceh. Akibatnya, sering terjadi perubahan nilai menjelang akhir penutupan buku ekinerja sehingga kadangkala nilai buku e-kinerja yang awalnya E alias nol bisa berubah jadi B hingga A. Disamping itu, ada kecenderungan bahwa atasan langsung PNS tidak membaca dan mengoreksi hasil input e-kinerja bawahannya. Hal ini terlihat ketika ada PNS yang menginput data yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis juga di setujui, seperti input berbentuk xx, dd, dan 123. Padahal berdasarkan Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2012 dan Surat Edaran Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan e-kinerja telah diatur secara jelas mekanisme inputan e-kinerja PNS. Selebihnya, bagi PNS dan atasan langsung yang melanggar dalam melakukan proses inputan dikenakan sanksi. Permasalahan kedua yaitu sistem aplikasi e-kinerja masih bermasalah secara teknis. Permasalahan teknis ini terjadi ketika hal-hal atau inputan e-kinerja yang telah dinilai oleh tim penilai, justru tidak terbaca oleh aplikasi alias sama halnya belum dinilai. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan bagi para anggota UPTB Penilaian Kinerja PNS di Kota Banda Aceh. Namun, masalah teknis ini mampu diatasi dengan memberikan laporan tertulis kepada pimpinan supaya kasus tersebut dapat diatasi oleh tenaga IT/Programer yang melekat pada MIMS/Bagian Administrasi Pembangunan. 4.6 Evaluasi Sistem e-Kinerja Evaluasi sistem e-kinerja dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sebagai berikut: 4.6.1 Rapat rutin mingguan Rapat rutin mingguan dilaksanakan setiap minggu, Senin dengan Asisten/Kepala bagian, Selasa dengan Camat, Rabu dengan Kepala
SKPD
(Kantor,
Dinas,
Badan,
Sekretaris
Dewan/Lembaga
Keistimewaan) 4.6.2 Rapat bulanan /evaluasi pendapatan Rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan Kepala SKPD/Unit Kerja pengelola pendapatan daerah 4.6.3 Rapat kerja tahunan Rapat
kerja
tahunan
untuk
mengevaluasi
capaian
progres
program/kegiatan tahun berjalan serta rencana program/kegiatan tahun selanjutnya. 4.7 Pengawasan Kinerja PNS Kota Banda Aceh Aplikasi e-Kinerja yang sudah dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk menghindari munculnya kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pengisian formulir aplikasi eKinerja, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya untuk menanggulanginya. Langkah yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh langkah antara lain: membuka Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway di nomor 0811683005, melakukan evaluasi internal kontrol kinerja SKPD melalui rapat rutin Kabag, Camat dan SKPD satu kali setiap minggu, penjaringan informasi masyarakat ke gampong-gampong melalui program kajian agama Islam satu kali setiap bulan, evaluasi dan pengawasan rutin oleh Inspektorat dan pemasangan kamera CCTV on-line secara bertahap di setiap SKPD.
BAB 5 PENUTUP Bab penutup berisi mengenai simpulan dan saran terkait pengaruh sistem reward dan punishment serta sistem pengukuran kinerja melalui e-Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik 5.1 Simpulan Implementasi sistem e-kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh memberikan dampak yang baik terhadap pegawai, pemerintah, SKPD, dan masyarakat publik. Dampak tersebut diantaranya menjadikan promosi dan mutasi berdasarkan equal job for equal pay bagi pegawai, memudahkan pengawasan bagi pemerintah, dan efektifitas serta efisiensi dari unit kerja bisa diketahui. Dengan adanya sistem reward dan punishment yang diberlakukan, memacu setiap pegawai untuk bisa memberikan performa kinerja yang baik. Karena dengan performa yang baik, pegawai akan memperoleh reward seperti yang dijanjikan oleh walikota Banda Aceh yaitu berupa pemberian uang tunai sebesar Rp5.000.000,bagi pegawai dengan best performance. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu: 5.1.1 Pemimpin meningkatkan motivasi bagi para PNS agar lebih rajin dan tepat waktu dalam mengisi laporan beban kerja ke sistem e-kinerja. 5.1.2 Melakukan perbaikan terhadap aplikasi sistem e-kinerja agar tidak terjadi miss-input.
Daftar Pustaka
Buku Kotler, P dan Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Erlangga, Jakarta. Neuman, W. L. (2007), „Basic of Social Research Qualitative and Quantitative Approach‟ (2nd Ed). Pearson Education Inc. Maulidar, et al. Aplikasi e-Kinerja: Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh. Ombudsman. 2013. Monitoring Kepatuhan Kementerian dalam Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Internet Abubakar, Al Yasa. 2004. Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam). Dinas Syariat Islam: Banda Aceh. Admin.
2015.
Demografi.
http://www.bandaacehkota.go.id/new//246/249
Demografi.html#konten (Diakses pada 2 Desember 2015) Admin.
Alur
Proses
e-Kinerja.
https://kinerja.bandaacehkota.go.id
/anjab/ekinerjaalurproses.html (Diakses pada 1 Desember 2015) Admin. 2014. Mengatasi Kegalauan Tim Penilai e-kinerja. http://informasi-syarif. blogspot.co.id/2014/01/mengatasi-kegalauan-tim-penilaia-e_3.html (Diakses pada 29 November 2015) Bangun Aplikasi Pengelola Kepegawaian, Kota Banda Aceh Raih BKN Award. http://bkpp.bandaacehkota.go.id/berita117Bangun_Aplikasi_Pengelola_Ke pegawaian,_Kota_Banda_Aceh_Raih_BKN_Award.html (Diakses pada 1 Desember 2015) E-Kinerja dari Banda Aceh Siap Berkompetisis Ke UNSPA. http://www.menpan. go.id/cerita-sukses-rb/2799-e-kinerja-dari-banda-aceh-siap-berkompetisike-unpsa (Diakses pada 1 Desember 2015) Gie, Kwik Kian. 2003. Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai
Pemerintahan.
Diakses
pada
laman
http://www.bappenas.go.id/files/3113/5228/1917/reformasi__2008112301 1920__965__2.pdf, pada 2 Desember 2015 pukul 22.17 WIB Habadaily.com.
2015.
5
PNS
Pemko
Banda
Aceh
Terima
Reward.
http://habadaily.com/polhukam/3899/5-pns-pemko-banda-aceh-terimareward.html, diakses pada 2 Desember 2015 pukul 14.43 WIB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. EKinerja dari Banda Aceh Siap Berkompetisi ke UNPSA. Diakses pada laman
http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2799-e-kinerja-dari-
banda-aceh-siap-berkompetisi-ke-unpsa, pada 9 Desember 2015 pukul 11.51 WIB Nasution,
Mahmun
Syarif.
Peningkatan
Kinerja
PNS
Melalui
Diklat.
http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TULISANPENGAJAR/cefg13431923 27.pdf Diakses pada tanggal 02 Desember 2015. Pukul 18.00 WIB. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. PNS Taka Mau Disebut Malas, Pemkot Banda Aceh Terapkan E-Kinerja. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0igv-pnstak-mau-disebut-malas-pemkot-banda-aceh-terapkan-ekinerja
(Diakses
pada 1 Desember 2015) Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banda
AcehTahun
2012–2017.
http://bappeda.bandaacehkota.
go.id/wp-content/download/renstra/BKPP.pdf
(Diakses pada Desember
2015) Rosdiana, La Misu. 2013. Teori Pembelajaran Perilaku Dalam Kaitannya Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Siswa di SMA. Makalah Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA. Universitas Negeri Yogyakarta. Satyalancana dan Penghargaan The Best Performance bagi PNS Pemko Banda Aceh.
http://www.bandaacehkota.go.id/new//berita1402-Satyalancanadan
Penghargaan_The_Best_Performance_bagi_PNS_Pemko_Banda_Aceh.ht ml (Diakses pada 1 Desember 2015).
Smith, Adam. 1776. An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations.
http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf
Diakses pada 2 Desember 2015 pukul 19.50 WIB. Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
