5. Bagian 4 Tanggapan Dan Saran Terhadap KAK

Usulan Teknis Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur –

BAGIAN

4

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK 4.1. PEMAHAMAN UMUM Berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang ada mengenai pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada - Kampung Hal 4 - 1

Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, maka pada prinsipnya Konsultan telah memahami gambaran umum pekerjaan, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, serta hasil akhir yang ingin dicapai dari pekerjaan ini. Dengan mendasarkan pada pengalaman pekerjaan Konsultan, diharapkan tugas ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sangat ditentukan oleh kapabilitas dan konsolidasi internal yang kuat di dalam intern organisasi Konsultan, serta didukung oleh koordinasi dengan pihak pemberi pekerjaan. Sebelum melangkah kedalam tahapan penyusunan langkah kerja, terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja yang ada. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk memahami/menginterpretasi keinginan dari pihak pemberi pekerjaan akan substansi materi pekerjaan. Adapun pembahasan mengenai pemahaman terhadap KAK bukan saja terhadap hal-hal yang secara eksplisit tercantum di dalam KAK yaitu dari latar belakang hingga hasil/keluaran pekerjaan, keluaran dan pelaporan, melainkan juga pada hal-hal yang secara substansial memiliki kaitan dengan pekerjaan ini. Untuk lebih jelasnya, berikut pemahaman Konsultan terhadap poin-poin pemikiran dan pembahasan di dalam Kerangka Acuan Kerja 4.2. PEMAHAMAN KHUSUS 4.2.1 Latar Belakang Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan bermaksud untuk menangani pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada - Kampung


Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor). Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan di dalam melaksanakan pengawasan teknis pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Team pengawas dimaksud, adalah Penyedia jasa konsultansi Hal 4 - 2

pekerjaan pengawasan teknis/supervisi.

4.2.2 Maksud dan Tujuan Maksud pengadaan Penyedia jasa konsultansi pekerjaan pengawasan teknis ini, adalah untuk : a. Membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, di dalam melakukan

pengawasan

teknis

terhadap

kegiatan

pekerjaan

konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (kontraktor), berhubung adanya keterbatasan tenaga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya. b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifi kasi nya. c. Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi dilapangan. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu. 4.2.3 Sasaran Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur ini, adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan yang diperoleh sudah sesuai Usulan Teknis Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur –

dengan isi dokumen kontrak, sehingga kinerja jalan yang ditangani diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana. Disamping itu, sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis dilapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia jasa ini Hal 4 - 3

4.2.4 Metodologi Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini meliputi: a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor agar hasil pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ada. b. Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan melakukan pemeriksaan untuk pembayaran akhir pekerjaan. c. Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang digunakan dan mutu hasil pekerjaannya. d. Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah memenuhi syarat. e. Memberikan saran-saran mengenai perubahan pekerjaan dan tuntutan (claims). f. Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang digunakan. g. Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan pemeriksaan gambar terlaksana. h. Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang / terbangun secara bertahap sesuai progres mutual check dan MC yang dicapai sampai dengan 100%. a. Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan dan permasalahannya, mutu pekerjaan serta status keuangan proyek, berikut kondisi lainnya yang dapat diantisipasi.

Hal 4 - 4


4.2.5 Nama dan Organisasi Pengguna Jasa Pemberi tugas adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, Jl. Jelarai Raya - Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Nama

: H. ZAINAL ABIDIN. MD, ST. M.Si

NIP

: 19560106 197502 1 001

Jabatan Struktural

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

4.2.6 Lingkup Kegiatan Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian

Penawaran,

Rencana

Kerja

dan

Syarat

Syarat

yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Pemborongan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi tugas dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan, yang bertugas untuk melakukan pengendalian pelaksanaan fisik dan keuangan terhadap pekerjaan pembangunan jalan. Jenis layanan yang akan disiapkan oleh Konsultan terdiri dari Field Team, dengan pengertian bahwa Supervisi Pekerjaan Konstruksi akan dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kewenangan

Bulungan kepada

yang

ditunjuk,

Supervision

yang Team,

akan sebagai

memberikan Engineer

representative untuk menyelesaikan masalah Teknis maupun Kontruktual yang secara jelas dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja. Konsultan akan mempersiapkan schedule kerja guna menunjang terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik dan demi tercapainya maksud dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Bulungan, terutama mengenai pengendalian mutu, kuantitas dan waktu serta efisiensi pekerjaan, serta penyelesaian masalah yang terjadi saat pelaksanaan pekerjaan. Pada paket ini, Konsultan Pengawas hanya Hal 4 - 5


bertugas sebagai Field Team. Tugas-tugas dan Kewajiban Team Pengawas Teknik akan mencakup tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 1.

Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Pengawasan

dalam

hal

melaksanakan

tugas

peninjauan

perencanaan teknis dan pengawasan teknis, sehingga pelaksanaan fisik dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan dalam dokumen kontrak. 2.

Membantu Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam mengikutsertakan dan melaksanakan ketentuan hukum dari dokumen kontrak fisik, terutama masalah hukum yang menyangkut klaim, perpanjangan waktu pelaksanaan dan lain sebagainya.

3.

Menyusun File Engineering kondisi awal dan rekayasa lapangan (kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang ditunda), sebagai syarat utama tagihan I pekerjaan Konsultan Pengawas.

4.

Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam mengevaluasi usulan perubahan desain, termasuk menyiapkan Contract

Change

perubahan

atas

Order desain

dan/atau hanya

Addendum.

dapat

Perubahan-

dilaksanakan

dengan

persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. 1.

Melakukan pengumpulan data dan informasi di lapangan,pemeriksaan dan investigasi atas masalah khusus atas persoalan yang terjadi selama

pelaksanaan

konstruksi,

misalnya

keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan ataupun hal-hal non teknis lainnya yang mengakibatkan

keterlambatan

pelaksanaan

pekerjaan,

serta Hal 4 - 6

membuat rekomendasi pemecahannya.

Hal 4 - 7


6.

Membuat himpunan data pengendalian mutu pekerjaan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan utama (Mayor Works), dan bilamana perlu melakukan tes laboratorium dan lapangan.

7.

Melakukan monitoring, agar pelaksanaan sistem pelaporan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar isian yang telah ditentukan oleh Bidang Bina Marga. Tingkat kecermatan informasi dan ketepatan serta waktu distribusi pelaporan menjadi perhatian khusus konsultan.

8.

Memberikan saran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yang terkait dengan manajemen pelaksanaan pekerjaan (Construction

Management),

sehingga

pekerjaan

dapat

dilaksanakan dengan efisien baik, dari segi waktu maupun biaya. 9.

Menyiapkan laporan teknis dan makalah apabila diperlukan sehubungan dengan masalah yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan.

10. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas dan kewaji bannya dalam mengendal i kan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Konstruksi agar dapat diselesaikan sesuai dengan

desain,

persyaratan

dan

ketentuan-ketentuan

yang

tercantum dalam dokumen kontrak serta jadwal waktu yang telah ditentukan. 11. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor. 6.

Menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan Contract Change Order dan Addendum, sehingga perubahan-perubahan kontrak yang diperlukan

dapat

dibuat

secara

optimum

dengan Hal 4 - 8

mempertimbangkan aspek dana yang tersedia.


13. Melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secara terinci untuk mendukung peninjauan desain (Review Design), menyusun perhitungan desain, membuat gambar desain dan menyiapkan

surat-menyurat

kepada

kontraktor

sehi

ngga

perubahan desain tersebut dapat dilaksanakan. 14. Melaksanakan pengecekan secara cermat setiap pengukuran perhitungan volume pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembayaran, setiap pengukuran pekerjaan, perhitungan volume dan pembayaran didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak. 15. Melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan semua masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisi k, usaha-usaha penanggulangan dan tindak turun tangan yang diperlukan. 16. Melakukan monitoring dan pengecekan secara terus-menerus sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan, serta menandatangani Monthly Certificate (MC) apabila mutu dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Konsultan harus memberitahukan secara kontraktor atas

tertulis

kepada

adanya

penyi mpanganpenyi mpangan dari ketentuan dan persyaratan, bai k mutu, volume bahan, pekerjaan dan copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diarsipkan secara baik. 17. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh kontraktor konstruksi untuk disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. Hal 4 - 9

13. Melakukan pengecekan dan persetujuan atas gambar-gambar terlaksana (As Built Drawing) yang menggambarkan secara terinci setiap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor sebelum serah terima pertama pekerjaan (PHO), serta membantu Usulan Teknis Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur –

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan meneruskan gambar-gambar tersebut kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan. 19. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan menyusun laporan bulanan tentang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk

dilaporkan

pada

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Bulungan. 20. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan

pekerjaan

konstruksi

yang

dibuat

oleh

kontraktor

konstruksi. 21. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan konstruksi. 22. Menyusun Laporan Triwulan (Quartely Report) yang mencakup laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan serta masalah masalah yang ditemui di lapangan. 23. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO),

terutama

dalam

menyusun

daftar

kerusakan

dan

penyimpangan yang perlu diperbaiki. 24. Membantu dan bekerja sama dengan Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kabupaten Bulungan, terutama dalam mendapatkan data lapangan yang lengkap serta pelaksanaan test-test yang diperlukan. 25. Konsultan harus bekerjasama sepenuhnya dengan pejabat terkait serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan kebijaksanaan dengan Hal 4 - 10

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 4.3. TANGGAPAN Tanggapan Terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi beberapa poin pemikiran yang belum terdapat didalam

Hal 4 - 11

Usulan Teknis Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur -

KAK. Tanggapan ini akan dibagi kedalam dua bagian yaitu Tanggapan Umum dan Tanggapan Khusus. Tanggapan Umum akan membahas kepada gambaran pelaksanaan pekerjaan secara umum, sedangkan Tanggapan Khusus akan membahas terhadap item-item yang termuat didalam KAK dan akan menjadi sub bab dalam Usulan Teknis. Berdasarkan pemahaman terhadap KAK yang telah dilakukan serta review terhadap Berita Acara Penjelasan Tugas (Aanwijzing), maka Konsultan telah FXNXS P -P DKDP t VXEDrVt P Dt-It (DIt N-UtDtDr S-N-IjDDr 3Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada - Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur”[ Namun seperti telah dijelaskan diatas, Konsultan akan menyampaikan beberapa tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja terutama untuk kepentingan peningkatan kinerja pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya. Tanggapan yang akan dikemukakan oleh Konsultan pada dasarnya untuk memperjelas subtansi dan materi yang akan diuraikan pada KAK, agar tidak ada permasalahan dan kendala dalam proses pelaksanaannya, sehingga produk yang dihasilkan dapat optimal dan tentunya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian, tanggapan yang akan disampaikan Konsultan ini diharapkan dapat juga menghindarkan dari kesalahan interpretasi yang dapat merugikan semua pihak. Tanggapan dari Konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat dilihat pada bahasan sub bab berikut. Secara umum tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja ini disusun setelah Tim Konsultan mempelajari dan mencermati : v Mempelajari Dokumen Seleksi Umum khususnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) v

Mengikuti Aanwijzing

v

Mempelajari Berita Acara hasil aanwijzing

v

Review data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.

4.4. APRESIASI DAN INOVASI 4.4.1 Gambaran Umum Pada saat ini Indonesia mengalami krisis multi dimensi yang berkepanjangan terutama pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Masalah keuangan (krisis moneter) yang masih terasa hingga saat Hal 4 - 12

ini sangat berpengaruh pada kemampuan pemerintah dalam penyediaan

Hal 4 - 13


dana pembangunan dan hal ini berpengaruh juga pada penyediaan anggaran untuk penanganan jalan baik jalan nasional, propinsi maupun jalan kabupaten/kota. Sejak tahun 2000, direktorat jenderal prasarana wilayah sudah membatasi program pembangunan jalan baru, penitik beratan program penangan jalan khususnya jalan nasional adalah pada program pemeliharaan jalan. Hal tersebut sejalan dengan program pembangunan nasional yang diamanatkan pada propenas 2000 – 2004, sebagai berikut : ’Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan serta mengingat sumber dana yang terbatas, dalam jangka pendek upaya yang dilakukan adalah mempertahankan tingkat jasa pelayanan, terutama melalui upaya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum, agar permintaan terhadap pelayanan jasa tersebut baik dari masyarakat maupun dunia usaha dapat dipenuhi’’. Hal tersebut juga mengacu pada PP No. 34 tahun 2006 tentang jalan, pasal 97 ayat (2) yang berbunyi :

“Pemeliharaan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penang anan jalan’’. Gambaran

umum

tentang

kondisi,

kemantapan

dan

jenis

penanganan suatu ruas jalan dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Grafik yang

memperlihatkan

hubungan

antara

nilai

konstruksi

(tingkat

pelayanan) dan masa pelayanan (umur rencana) suatu ruas jalan.

Gambar 4.1. Gambaran Umum Mengenai Kondisi Kemantapan dan Hal 4 - 14

Jenis Penanganan Jalan.


Suatu ruas jalan yang baru selesai dibangun/ditingkatkan akan mempunyai suatu nilai pelayanan atau nilai konstruksi tertentu (Po) dan dengan berjalannya waktu atau sesuai dengan umur rencana-nya, dengan catatan bahwa pemeliharaan rutin dilakukan secara menerus dengan baik, tingkat pelayanan ruas jalan ini akan turun sampai dengan (Pt), dimana pada saat ini pada ruas jalan ini perlu dilakukan peningkatan kembali untuk menaikkan nilai konstruksinya pada (Po). Penurunan tingkat pelayanan ini tergantung pada sejumlah factor, antara lain :

Repetisi beban lalu-lintas Pemeliharaan Daya dukung perkerasan Iklim dan Faktor lingkungan Apabila pemeliharaan rutin tidak dilakukan dengan baik atau tanpa pemeliharaan rutin, kondisi jalan akan menurun dengan sangat cepat sebelum umur rencana tercapai (kerusakan dini). Untuk memperbaiki kerusakan dini ini, dibutuhkan suatu penanganan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu penanganan pemeliharaan rutin harus dilakukan secara efisien dan efektif serta tepat waktu dan berkesinambungan. Hal ini juga untuk mencegah adanya pengeluaran yang belum pada waktunya (peningkatan sebelum umur rencana tercapai). 4.4.2 Pola Pemeliharaan Jalan Saat Ini Direktorat jenderal bina marga, selaku unsur pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jaringan jalan, khususnya jalan nasional, sampai dengan saat ini menggunakan pola kontraktual dan Hal 4 - 15

swakelola dalam pelaksanaan pekerjaan penangan jalan. Khusus untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, pada umumnya dilakukan dengan cara swakelola melalui bagian proyek pemeliharaan jalan dengan memanfaatkan peralatan dari pemeliharaan rutin (UPR). Dari pengamatan, dinilai bahwa pola swakelola hasilnya dianggap cukup baik dan sesuai untuk pekerjaan pemeliharaan rutin, disamping dapat dijadikan sebagai tempat belajar, sekaligus juga dapat digunakan sebagai sarana


untuk meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) bagi para pelaksana di lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, dan sejalan dengan pelaksanakan desentralisasi, pemerintah sejak tahun 1990 telah mendistribusikan lebih kurang 9200 fleet peralatan pemeliharan rutin (UPR) ke daerah-daerah (propi nsi). 4.4.3 Permasalahan Pemeliharaan Jalan Pada umumnya kerusakan yang terjadi pada jalan adalah

Hal 4 - 16

disebabkan beberapa faktor sebagaimana tersebut dibawah ini : Terbatasnya dana pemeri ntah untuk membiayai penanganan pemeliharaan jalan sesuai dengan kebutuhannya. Jika dilihat secara kasar, rata-rata tiap provinsi mempunyai 30% km jalan yang masuk kategori tidak mantap, sementara dana yang dialokasikan untuk menangani jalan yang tidak mantap tersebut hanya mencukupi panjang jalan tidak lebih dari 15% -nya termasuk untuk menangani ruas jalan yang umur pelayanannya terlampaui. Sistem anggaran tahunan, khususnya APBN murni, akan mengakibatkan adanya gap penanganan jalan. Antara akhir tahun anggaran dan awal tahun anggaran baru, aktivitas penangan jalan akan terhenti disebabkan oleh dana DIP belum tersedia atau belum cair. Banyaknya kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih besar dari yang diijinkan. Hal ini akan berakibat pada umur rencana jalan akan lebih cepat dicapai atau jalan akan lebih cepat rusak dari rencana. Kondisi jalan yang cenderung menurun, khususnya jalan nasional dan jalan propinsi. Adanya kelemahan dalam menilai hasil pekerjaan, dimana sampai dengan saat ini sasaran output yang akan dicapai pada suatu pekerjaan jalan belum ditentukan dengan jelas sehingga para pelaksana (kontraktor) hanya bertanggung jawab pada pencapaian sasaran input pada saat pemeriksaan dan pengukuran untuk pembayaran, Disamping itu, desain dan spesifikasi input tidak selalu menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang diharapkan selama umur rencana.

Hal 4 - 17


Sistem kontrak yang ada selama ini masih menganut masa pemeliharaan yang relatif pendek. Hal ini tidak memacu pelaksana (kontraktor)

untuk

menerapkan

quality

assurance

yaitu

kewajiban

memelihara dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi. 4.4.4 Strategi Penanganan Jalan

Untuk mengembalikan kondisi jalan menjadi baik, penanganan jalan harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan simultan untuk semua segmen yang rusak dan segmen yang memerlukan penanganan pemeliharaan. Penanganan dengan pola ini tentu memerlukan biaya yang cukup besar tetapi perlu direalisasikan. Pada segmen-segmen yang rusak berat dimana pondasi jalan dan tanah dasar (subgrade) telah rusak, penanganan tidak cukup hanya dengan perbaikan atau peningkatan jalan tetapi perlu penanganan dengan rekonsfruksi total. Perlu dilakukan koordinasi antar instansi untuk menanggulangi permasalahan muatan lebih, dimana instansi yang terkait antara lain adalah : Dep. Perindustrian dan Perdagangan,

Dep.

Keuangan,

Dep.

Perhubungan,

Bappenas,

Pemda

propinsi/kabupaten/kota, organda, Kepolosoan Republik Indonesia, dll. 4.4.5 Pola Penanganan Jalan Dimasa Yang Akan Datang Diperlukan suatu kajian dalam rangka melakukan perbaikan atau perubahan terhadap pola penanganan yang selama ini dianut. Pola ini harus menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain keterbatasan dana, ketidak kesinambungan pemeliharaan, pencapaian sasaran output. Jenis dan pola penanganan ini minimal harus dapat memenuhi Hal 4 - 18

persyaratan sebagaimana tersebut dibawah ini : a. Prasarana jalan ditangani secara berkesinambungan sehingga dicapai suatu standar pelayanan tertentu. a. Pelaksanaan pekerjaan menerapkan quality assurance dan mengembangkan inovasi teknologi & manajemen penanganan yang efisien dan efektif untuk mencapai standar pencapaian yang ditetapkan

Hal 4 - 19


c. Pemilikan pekerjaan tidak menanggung beban dan resiko pemeliharaan setelah masa kontrak selesai. d. Dapat membantu pemerintah dalam penyediaan dana tampa merugikan masyarakat pengguna / pemanfaat jalan. Dengan memperhatikan persyaratan dan kondisi sebagaimans tersebut diatas,ada beberapa pola penganan yang dapat diterapkan dalam

penanganan

jalan

kedepan

dimana

masih

membutuhkan

penyesuaian pada aturan serta perundangan yang ada serta saat ini sedang dalam pembahasaan, yaitu :

4.4.5.1 Kontrak Tahun Jamak Dana APBN (Multi Years Contract) Kontrak tahun jamak yang menggunakan APBN murni merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam dalam periode waktu lebih dari 1 tahun (umumnya kurang dari 5 tah u n). Jenis kontrak ini, program pelaksanaan pada tahun kedua dan pada tahun tahun selanjutnya tergantung pada ketersediaan anggaran. Dimungkinkan menghentikan kontrak setelah tahun pertama apabila anggaran tidak tersedia. 4.4.5.2 Kontrak Investasi (Investment Contract)

Hal 4 - 20

Jenis kontrak ini termasuk dalam kategori Cost

–

reimbursement Contract

dapat berbentuk:

Cost-Sharing Contract Cost-plus-Incentive-Fee Contract Cost-Plus-Award-Fee Contract Cost-Plus-Fixed-Fee Contract Masa kontrak berkisar 3 5 tahun, ruang lingkup pekerjaan mencakup : –

Penyiapan desain, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeliharaan, Pekerjaan Darurat, dan Penyediaan dana pelaksanaan pekerjaan.

Hal 4 - 21


Pada dasarnya jenis kontrak ini, pemilik hanya menetapkan tingkat pelayanan yang harus dicapai oleh kontraktor selama masa kontrak. 4.4.5.3 Kontrak Dengan Dasar Kinerja (Performance Based Maintenance Contract)

Kontrak Dengan Dasar Kinerja (Performance Based Maintenance Contract, PBMC) Adalah suatu kontrak yang menggunakan spesifikasi output (kinerja) sebagai dasar penilaian hasil pekerjaan. Periode kontrak dan pembayarannya dapat dilakukan selama 5-10 tahun. Ketentuan mengenai output (kinerja) dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dalam format dan dalam obyektif berikut ketentuan ketentuan pengukuran kinerjanya. Pada jenis kontrak ini, semua resiko kerusakan jalan, yang bukan diakibatkan oleh hal yang khusus yang diatur dalam kontrak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor selama masa kontrak. Kewajiban pemilik pekerjaan adalah melakukan penilaian hasil pekerjaan (dapat Hal 4 - 22

menunjuk konsultan) yang dicapai dari laporan kontraktor dan/atau dengan melakukan pemeri ksaan lapangan. Bila kontrator gagal mempertahankan tingkat pelayanan yang ditetapkan, maka pembayaran dapat ditunda atau dipotong.formula pemotongan untuk setiap jenis penyimpangan harus ditetapkan dalam kontrak. 4.4.5.3 Kontrak Harga Satuan Dengan Masa Pemeliharaan ytang Diperpanjang Jenis kontrak ini merupakan modifikasi dari jenis kontrak harga satuan yang biasa digunakan dengan mengadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

Masa kontrak terdiri dari masa kontruksi dan masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan diperpanjang dari satu tahun 3-5 tahun.

Hal 4 - 23


Semua resiko kerusakan jalan, sepenuhnya bukan akibat hal yang khusus yang diatur dalam kontrak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor selama masa kontrak. 4.4.6 Biaya Pembangunan Transportasi dan Sumber-sumber Pembiayaan Biaya pendanaan total transportasi jalan raya terdiri atas biaya prasarana jalan (Infrastructure Cost) dan biaya pengguna jalan (Road User Cost). Biaya prasarana jalan adalah biaya pembangunan, peningkatan

dan

pemeliharaan

jalan

(termasuk

biaya-biaya

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian / pengawasan). Biaya tersebut biasanya ditanggung oleh pemerintah dan terdiri atas berbagai jenis pendanaan, yaitu pendanaan jalan nasional, pendanaan jalan provinsi, pendanaan jalan kabupaten, pendanaan jalan kota, pendanaan jalan tol, dan pendanaan pemeliharaan jalan. Penyediaan dana pemeliharaan jalan pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Terdapat dua sisi dalam pemeliharaan jalan, yaitu besarnya tuntutan pelayanan masyarakat dan kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas. Hal ini memerlukan keterlibatan masyarakat kendaraan bermotor dalam Dana Pemeliharaan Jalan yang berdasarkan pada tarif pelayanan (fee for service basis). Pemeliharaan jalan berperan penting dalam mengurangi tingkat kerusakan jalan dan juga mengurangi Biaya Operasi Kendaraan (BOK). Pemeliharaan jalan yang baik dan rutin dapat memperpanjang umur pelayanan jalan karena dapat menunda kerusakan jalan seperti terlihat dalam siklus kondisi jalan yang ditunjukkan dalam Gambar 4.2.

Hal 4 - 24


Gambar 4.2. Siklus Kondisi Jalan (Robinson et. Al, 1998) (kurva berdasarkan perkerasan Beton Aspal) Kelompok tarif dan pajak penggunaan jalan dapat dibagi dalam berbagai kategori seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.3. Pajak jalan dipungut melalui pajak tidak langsung dan tarifnya dikenakan oleh pemerintah provinsi. Pajak tidak langsung tidak seluruhnya diperuntukan untuk mengganti biaya penggunaan jalan. Beberapa pajak dikenakan dengan tujuan menghasilkan pajak pendapatan untuk membiayai total pengeluaran pemerintah, serta merupakan bagian dari perencanaan pengeluaran pemerintah, serta merupakan bagian dari kebijaksanaan perdagangan

dan

industri

pemerintah.

Pajak

tahunan

pendaftaran

kendaraan (STNK) masih didasarkan pada jenis dan umur kendaraan serta kapasitas mesinnya tanpa memperhatikan faktor kerusakan jalan yang ditimbulkannya (damage power). Salah satu cara pembiayaan pemeliharaan jalan yang belum diberlakukan di Indonesia adalah pajak tambahan terhadap pemakai kendaraan bermotor, biaya atas pelayanan jalan (fee for service basis), dan juga pajak tambahan pada BBM. Usulan Teknis

Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur –

Hal 4 - 25

Hal 4 - 26

Hal 4 - 27

Hal 4 - 28

Gambar 4.3. Kelompok Tarif dan Pajak Penggunaan Jalan (Gwilliam & Shalizi, 1997) 4.4.7 Dana Pemeliharaan Jalan Dana Pemeliharaan Jalan (Road Fund) merupakan suatu mekanisme

pembayaran

infrastructure

jalan

yang

menggabungkan fungsi pengeluaran dan pendapatan. Fungsi ini memperbaiki kelemahan pada sistem anggaran pemerintah. Dalam mendesain Rekening khusus Dana Pemeliharaan Jalan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.4.

Hal 4 - 29

Hal 4 - 30

Hal 4 - 31


Usulan Teknis

Gambar 4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Pemeliharaan Jalan (Antameng dan Rantetoding, 1995) 4.4.7.1 Keterlibatan Swasta Dalam Pemeliharaan Jalan Komersialisasi jalan berarti memperkenalkan biaya yang harus ditarik dari pemakai kendaraan bermotor atas dasar pelayanan jalan yang diterimanya. Tujuan keterlibatan pihak swasta atau pemakai kendaraan bermotor dalam mengelola Dana Pemeliharan Jalan adalah sebagai berikut (Heggie, 1995) : Meyakinkan pihak swasta bahwa pajak yang dibayar untuk pemeliharaan jalan akan dipergunakan untuk pemeliharaan jalan saja.

Hal 4 - 32


Memberikan pekerjaan pemeliharaan jalan kepada swasta dengan pelaksanaan yang efisien dan bertanggung jawa b. Keterlibatan swasta meliputi semua faktor yang terlibat dalam

pemeliharaan

jalan,

misalnya

institusi

pemerintah,

organisasi pemakai kendaraan bermotor, atau komunitas bisnis. Pemakai kendaraan bermotor terlibat dalam diskusi serta pemikiran untuk menjamin adanya dana pemeliharaan yang cukup dan berkelanjutan. Pendapatan dana pemeliharaan jalan yang berasal dari PKB merefleksikan pembagian tanggung jawab dan adil dalam pembiayaan pemeliharaan jalan. Besarnya pajak tambahan harus didasarkan pada kesediaan membayar pemakai Hal 4 - 33

kendaraan bermotor untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kondisi jalan yang baik, mantap, dan stabil. 4.4.7.2 Keterlibatan Swasta Dalam Pemeliharaan Jalan Pelaksanaan pendanaan pemeliharaan jalan di propinsi terkait dengan upaya desentralisasi untuk mengalihkan manajemen dan pembiayaan sektor jalan dari pusat ke daerah. Dengan konsep ini rehabilitasi dan pemeliharaan jalan propinsi dan kabupaten/kota, seluruhnya atau sebagian, akan ditanggung oleh Dana Pemeliharaan Jalan di tingkat propinsi. Untuk jalan nasional, dinas terkait di propinsi akan bertindak sebagai mitra dari pemerintah pusat dan pembiayaan pemeliharaan jalan nasional tersebut akan ditanggung oleh Dana Pemeliharaan Jalan di tingkat propinsi. Pembiayaan pemeliharaan jalan di provinsi saat ini Hal 4 - 34

diasumsikan dibiayai oleh sumber PKB, PBBN-KB, serta pajak BBM untuk membiayai pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten. Dana Pemeliharaan Jalan di propinsi juga berfungsi untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana


pemeliharaan jalan ke kabupaten melalui dinas terkait di kabupaten, atau bila disetujui oleh pemerintah kabupaten dana tersebut dapat langsung disalurkan ke pelaksana pekerjaan pemeliharaan jalan yang terikat kontrak dengan kabupaten. Jika sistem dana pemeliharaan jalan sudah berjalan dalam skala penuh, maka dana di tingkat pusat (National Road Fund), Hal 4 - 35

yang bersumber dari dana tarif / pajak BBM (fuel levy), perlu dibentuk untuk memelihara jaringan jalan nasional, serta untuk melakukan perimbangan pemasukan dan pengeluaran dari semua Dana Pemeliharaan Jalan Propinsi. Dana Pemeliharaan Jalan di tingkat Nasional perlu dibentuk karena adanya disparitas kondisi sosial ekonomi antar daerah. Hal lainnya karena adanya variasi kondisi jaringan jalan dan kepadatan lalu lintas dari suatu provinsi ke provinsi lainnya, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam potensi daerah dalam mengumpulkan PKB, PBBN-KB, dan pendapatan lain yang terkait dengan transportasi jalan. 4.4.7.3 Karakteristik Dana Pemeliharaan di Provinsi Penerapan

Dana

Pemeliharaan

Jalan

akan

menciptakan berbagai karakteristik yang diharapkan, yaitu : 1.

Tercipta kesatuan pandangan antar dinas terkait dengan Hal 4 - 36

mekanisme pembiayaan jalan yang bersumber pada potensi keuangan daerah itu sendiri. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab penggunaan dana dengan melakukan seleksi ketat terhadap ruas-ruas jalan mana yang harus dibiayai oleh Dana Pemeliharaan Jalan. 2.

Tercipta sistem manajemen jalan di daerah dengan sumber daya manusia yang memadai dan siap ditingkatkan.

1.

Tercipta contoh yang baik bagi meka nisme al oka si anggaran pemeliharaan jalan di tingkat kabupaten, sehingga prinsip-prinsip perencanaan dan pembiayaan

Usulan Teknis

Hal 4 - 37


jalan yang professional dan transparan dapat diciptakan di dinas-dinas Bina Marga Kabupaten. Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Dana Pemeliharaan Jalan di provinsi bukanlah penyelenggara jasa pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, namun bertindak sebagai

BADAN PE pihak yang membiayai dan membeli jasa tersebut dari pihak lain. EMELH

Dana pemeliharaan akan dikelola oleh sebuah badan yang indenpenden yang mewakili para stakeholders dengan dibantu oleh sekretariat. Untuk badan pengelola dan pemeliharaan jalan di propinsi bertanggung jawab terhadap kualitas dari jaringan jalan di propinsi.

Untuk

mengkonsolidasikan

berbagai

pihak

(stakeholders) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan Hal 4 - 38

di dalam Dana Pemeliharaan Jalan di propinsi maka perlu diketahui hubungan kelembagaan dana pemeliharaan jalan di propinsi.

Hubungan

kelembagaan

dana

pemeliharaan

jalan

propinsi ditunjukan dalam Gambar 4.5.

Gambar 4. 5 Hubungan Kelembagaan Dana Pemeliharaan Jalan Propinsi (PT. Guteng H.K, 2001) S t r u k t u r o rg a n i s a s i D a n a P e m e l i h a r a a n J a l a n d i propinsi bertumpu pada Badan Pengawas Dana Pemeliharaan Jalan di propinsi (BP-DPJ). Badan ini aktif dalam perencanaan dan pengawasan jalannya Hal 4 - 39

.

e

Usulan Teknis

Pengawasan Pembangunan Jalan Pidada Kampung Baru di Kecamatan Tanjung Palas Timur

3 –

penyelenggaraan dan manajemen Dana Pemeliharaan Jalan

4. Ketua Bappeda 5 Perwakilan dar

di propinsi. Konfigurasi BP-DPJ disajikan pada Gambar 4.6.

8 9.

P e P an d Hal 4 - 40

Per an d 11. P P e r w a k 10.

Gambar 4.6 Konfigurasi Badan Pengawas Dana Pemeliharaan Jalan (PT. Guteng H.k, 2001).

4.4.8 Kesimpulan dan Saran

Hal 4 - 41

Penanganan pembangunan jalan dengan kriteria teknis yang benar dan tuntas sangat diperlukan, selain dana yang memadai. Perlu dilakukan upaya baru untuk memperlancar proses penanganan jalan dimasa depan baik dari segi pendanaan (al. Road Fund, Road User Tax, dan lain-lain), administrasi, manajemen kontrak, dan melibatkan peran serta dunia usaha dan masayarakat. Saat ini perlu segera dilaksanakan penanganan mendesak untuk mengembalikan fungsi jalan dan kondisi jalan yang mampu melayani kebutuhan angkutan jalan dalam Hal 4 - 42

mendukung perekonomian regional dan nasional. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antar instansi dalam rangka mengatasi kendaraan dengan muatan lebih, terutama antara Departemen Perdagangan,

Perindustrian dan

Departemen

Perhubungan, DPR-RI, Bappenas, Pemda setempat, Organda serta Departemen Keuangan. Sehingga diharapkan dengan koordinasi yang intensif ini, kerusakan dini atas suatu ruas jalan dapat dihindari. Daya dukung jalan, kususnya pada jaringan primer, secara bertahap akan ditingkatkan dari mutan sumbu Terberat (MST) 8 Ton, menjadai MST 10. 8 ton. menjadi MST 10 ton.

Hal 4 - 43


Perlu di lakukan uji coba implementasi Dan Pemeliharaan Jalan untuk mengetahui dan memepelajari berbagai hal yang terkait dengan implementasi tersebut selain sebagai demontrasi penerapan prinsipprinsip dasar dari Dana Pemeliharaan Jalan sekaligus memberikan. Perlu dilakukan sosialisasi penerapan Dana kepada pengguna kendaraan bermotor, kalangan birokrasi daerah, politsi, serta lembaga swadaya masyarakat melalui berbagai media. Hal ini diperlukan untuk menyebarluaskan dan menjadi media pertanggung jawaban dan transparansi Dana Pemel i haraan Jalan

Hal 4 - 44

5. Bagian 4 Tanggapan Dan Saran Terhadap KAK

Recommend Documents