D-Tanggapan dan Saran Terhadap KAK.docx

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

D.1 D.1

TANGGAP ANGGAPAN AN DAN DAN SARAN SARAN TERHA TERHADAP DAP KERA KERANGK NGKA A ACUAN ACUAN KERJA KERJA Secara umum konsultan sudah membaca me mbaca dan memahami Kerangka Kerangka Acuan Kerja (KAK) (KAK) yang yang sudah sudah diberi diberikan kan pihak pihak pemberi pemberi pekerj pekerjaan aan.. Beriku Berikutt ini bebera beberapa pa tangga tanggapan pan dan saran saran dari dari konsu konsulta ltan n terhad terhadap ap Kerangk erangka a Ac Acuan uan Kerja (KAK) (KAK) terseb tersebut ut khusus khususnya nya latar latar belaka belakang, ng, maksud maksud dan tujuan tujuan pekerja pekerjaan, an, sasara sasaran n pekerjaan, referensi hukum, lokasi pekerjaan, lingkup pekerjaan serta keluaran.

D.1.1 Tanggapan Dan Saran Terhadap Terhadap Latar Belakang Dalam kerangka acuan kerja disebutkan baha pekerjaan ini dilatarbelakangi bah baha a

pemb pemban angu guna nan n

nasi nasion onal al

meli melipu puti ti


peru peruma maha han n

dan dan

perm permuk ukima iman n yang yang laya layak, k, seha sehat, t, aman, aman, seras serasii dan dan tera teratu turr. Dala Dalam m rang rangka ka memberikan memberikan arahan pembangunan pembangunan nasional yang lebih baik, pemerintah pemerintah perlu memp memper erha hati tika kan n

hasi hasill

sebe sebelu lumn mnya ya..

"al "al

ini ini

dila dilaksa ksana naka kan n

seca secara ra


yang yang

pent pentin ing, g,

prog progra ram m

agar agar

berk berkes esin inamb ambun unga gan n

tela telah h

dan dan

dica dicapa paii

yang yang dapa dapatt

di

tahu tahun! n!ta tahu hun n

dir direnca encana naka kan n teru teruk kur

dapa dapatt

dampa dampakny knya. a.

#rogram penyediaan perumahan yang telah dilakukan selama ini melibatkan bany banyak ak sekt sektor or dan dan stak stakeh ehol older der yang yang begi begitu tu luas luas oleh oleh kare karena na itu itu e$alu e$aluas asii terhadap berbagai dukungan baik itu #emerintah #usat, #emerintah Daerah dan pihak pihak yang yang terkai terkaitt lainny lainnya a dalam dalam penyed penyediaa iaan n peruma perumahan han merupa merupakan kan suatu suatu kebutuhan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta dampak dan manfaat penyediaan perumahan yang telah terselenggara. %atar belakang pekerjaan yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah dipahami oleh konsultan. Seperti diketahui baha &ndang!&ndang Dasar (&&D) '* '* pasal pasal + telah telah mengama mengamanat natka kan n salah salah satu satu kebut kebutuha uhan n dasar dasar manusi manusia a adalah bertempat tinggal dan negara bertanggung jaab melindungi segenap Bang Bangsa sa

-ndo -ndone nesi sia a

melal melalui ui

peny penyel elen engg ggar aran an

peny penyed edia iaan an

peru peruma maha han n

agar agar

masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, am an, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh seluruh ilayah ilayah -ndonesia. -ndonesia. Dalam encana encana #embangu #embangunan nan /angka /angka #anjang #anjang D!'

&sulan 0eknis EVALUAS !AN"AAT PEN#EDAAN PERU!AHAN SA!PA DENGAN TAHUN $%1&

1asional +22*!+2+* (&ndang &ndang 1o.'3 tahun +223) sudah ditetapkan baha sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, e4sien dan akuntabel. Sudah sejak lama pula disadari baha penyediaan perumahan merupakan salah satu instrumen

strategis

untuk

menggerakkan

roda

ekonomi,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya negara melakukan proses penyediaan perumahan melalui berbagai kebijakan dengan sasaran pokok penyediaan perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian tersebut. Beberapa kebijakan penyediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan kaasan permukiman yang sudah dilakukan antara pembangunan rusunaa, rusunami, fasilitasi perumahan komersil, perumahan

formal,

pengembangan

kaasan

permukiman,

program

pembiayaan perumahan, program perumahan sadaya, dll. Adapun Kebijakan jangka menengah pembangunan perumahan rakyat (+2'2! +2') yang akan dilakukan mencakup 5 '. 6engembangkan peraturan perundangan!undangan dibidang perumahan. +. 6eningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua 7. .

tingkatan. 6eningkatkan penataan dan kaasan perumahan dan permukiman. 6engembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar

*.

perumahan. 6eningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan

8.

dan permukiman formal. 6eningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar

3.

perumahan dan permukiman sadaya. 6eningkatkan koordinasi, pembinaan, pengaasan dan pengendalian,

.

serta teknologi di bidang perumahan dan permukiman. 6eningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

Sementara berdasarkan

itu,

strategi

kepada

pembangunan

kebijakan

perumahan

pembangunan

rakyat

perumahan.

dijabarkan #enjabaran

kedelapan butir kebijakan beserta masing!masing strategi jangka menengah pembangunan perumahan rakyat tersebut adalah sebagai berikut5 '. 6engembangkan peraturan perundangan!undangan dibidang perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #enyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

D!+


b. #enyusunan,pengembangan dan sosialisasi 1orma, Standar, #anduan, 6anual (1S#6) bidang perumahan. c. #ercepatan penyusunan peraturan

perundang!undangan

dan

kelembagaan di bidang perumahan. d. #enciptaan kepastian dan perlindungan hukum dalam bermukim. e. #embentukan Badan %ayanan &mum perumahan. +. 6eningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan pada semua tingkatan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #enguatan lembaga #emerintah dan non #emerintah

dalam

pembangunan perumahan. b. #emberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin dalam mendorong pemenuhan kebutuhan rumahnya. 7. 6eningkatkan penataan dan kaasan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #engembangan kaasan perumahan skala besar. b. #eningkatan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman. c. #engintegrasian pengembangan kaasan perumahan dan permukiman dengan prasarana dan sarana perkotaan dan atau perdesaan. d. #eningkatan pola keserasian antar kaasan perumahan permukiman serta penerapan pola hunian berimbang. e. #eningkatan pengembangan perumahan dan #ermukiman

dan sesuai

dengan rencana tata ruang. . 6engembangkan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #engembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran. b. #engembangan pembiayaan mikro pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah. c. #emantapan pasar primer dan sekunder perumahan. d. #ercepatan operasionalisasi dan pengembangan S69 dan S66. e. #engembangan insentif 4skal bagi sasta yang menyediakan hunian f.

bagi 6B. #engintegrasian

pembiayaan

perumahan

dengan

sumber!sumber

pembiayaan jangka panjang. g. #engintegrasian pembiayaan perumahan dan permukiman dengan sumber!sumber pembiayaan jangka panjang. *. 6eningkatkan penyediaan rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman formal Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #eningkatan penyediaan hunian (sea:milik) bagi 6B. b. #enyediaan sarana dan prasarana dasar bagi kaasan rumah sederhana sehat. c. #emenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.

D!7


8. 6eningkatkan penyediaan dan kualitas rumah, prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sadaya Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #eningkatan fasilitasi dan pemberdayaan 6B dalam penyediaan perumahan dan permukiman. b. #engembangan pembangunan

perumahan

dan

permukiman

yang

bertumpu pada kesadayaan masyarakat. c. #eningkatan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman. 3. 6eningkatkan koordinasi, pembinaan, pengaasan dan pengendalian, serta teknologi

di

bidang

perumahan

dan

permukiman

Strategi

untuk

melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #eningkatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan agenda global dibidang perumahan dan permukiman. b. #embinaan, pengaasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman. c. #engembangan ino$asi, teknologi, dan

industri perumahan

serta

penerapannya. . 6eningkatkan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut meliputi 5 a. #eningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman. b. #eningkatan kapasitas SD6 dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman. c. #eningkatan kapasitas Stakeholders

dalam

penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman. #emerintah melalui Kementerian 1egara #erumahan akyat sudah pernah menetapkan encana Strategis #embangunan #erumahan +22*!+22. encana strategis tersebut antara lain 5 a. 6engurangi kesenjangan penyediaan perumahan dari *, juta unit pada tahun +22 menjadi , juta unit pada tahun +22 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata!rata 22 ribu unit per tahun; b. 6engurangi jumlah rumah tidak layak huni dari '7 juta unit pada tahun +22 menjadi *, juta unit pada tahun +22; c. 6engurangi luas kaasan kumuh dari *.22 hektar pada tahun +22 menjadi +3.222 hektar pada tahun +22. /ehansyah Siregar dalam Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun 2012 dan Rekomendasi untuk Tahun 2012 (+2'7) menyebutkan baha target! target bidang perumahan rakyat juga sudah ditetapkan dalam encana #embangunan /angka 6enengah 1asional (#/61) +2'2!+2'. 0arget!target tersebut antara lain5 pembangunan rusunaa (72 0B), fasilitasi pembangunan D!


#S& Kaasan #erumahan dan #ermukiman (322.222 &nit), fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh (8** hektar), bantuan subsidi perumahan:9%## ('.7*2.222 &nit), fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan sadaya (*2.222 unit), fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan sadaya (*2.222), fasilitasi pembangunan #S& perumahan sadaya (*2.222) dan fasilitasi pra!serti4kasi dan pendampingan pasca serti4kasi (72.222 bidang). Dalam proses penyediaan perumahan hingga tahun +2'*, fakta sepupuluh tahun terakhir menunjukkan baha kebutuhan perumahan dan permukiman semakin jauh dari terpenuhi bagi seluruh rakyat secara layak dan bermartabat. 0ernyata berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman belum berhasil meujudkan sistem penyediaan perumahan yang mampu mengejar jumlah kekurangan rumah dan laju luas permukiman kumuh yang semakin bertambah. Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut antara lain 5 permasalahan penyediaan perumahan yang kompleks masih diselesaikan secara sederhana melalui sistem pengaturan yang saling tidak sinkron dan tumpang tindih, melalui proyek!proyek pengadaan barang dan jasa tahunan maupun melalui subsidi pembiayaan secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah lebih banyak mengambil sikap pasif (pembiaran) ketika terjadi sistem yang tidak jelas dari #emerintah sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi berkembangnya praktek makelar!makelar proyek maupun ijin di bidang penyediaan perumahan. Keadaan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, anggaran pembangunan yang tidak menghasilkan keluaran yang efektif setiap tahunnya dan masih menunjukkan adanya jurang antara pemerintah dan berbagai komponen masyarakat termasuk #emerintah Daerah, komunitas permukiman, para profesional dan pihak pengusaha sasta. Berkaca dari kondisi tersebut, konsultan sangat mengapresiasi pekerjaan ini. Kompleksitas unsur yang terlibat di dalam penyediaan perumahan, tumpang tindih peraturan, sistem yang belum sistematis menyebabkan penyediaan perumahan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 6asih banyak yang harus

diselesaikan

oleh

#emerintah

sehingga

kebutuhan

perumahan

masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum melakukan perencanaan ke depan perlu dilakukan e$aluasi terhadap penyediaan perumahan yang sudah dilakukan sebelumnya khususnya mengenai manfaat yang diperoleh selama ini.
D!*


mendapatkan e$aluasi terhadap manfaat penyediaan perumahan selama ini, dibutuhkan

data!data

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjaabkan.

Konsultan menyarankan agar dilakukan sharing data, penggalian informasi maupun kerjasama dalam proses penggalian persepsi yang baik antara pihak pemberi pekerjaan, konsultan maupun stakeholder (pemerintah, sasta, dll) penerima manfaat penyediaan perumahan.

D.1.$ Tanggapan Dan Saran Terhadap !ak'(d Dan T()(an 6aksud dari kegiatan ini sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah melakukan e$aluasi terhadap penyelenggaraan penyediaan perumahan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun +2'* serta memberikan masukan terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui dampak dan manfaat dari penyelenggaraan penyediaan perumahan yang diberikan oleh #emerintah #usat. Konsultan sudah memahami maksud dan tujuan dari pekerjaan. Dalam rencana strategis dan kebijakan pembangunan perumahan tahun +22*!+22 disebutkan baha pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. "al tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan ilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Sementara itu, dalam upaya untuk meujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keserasian lingkungan maka pembangunan perumahan dan permukiman harus dilakukan melalui suatu proses alih fungsi lahan yang bertanggung pembangunan

jaab

dan

perumahan

sesuai dan

dengan

tata

ruang.

permukiman harus

didukung

karena

itu,

oleh suatu

kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Sebagaimana halnya dengan negara lain yang mengalami proses urbanisasi, pemenuhan kebutuhan rumah di -ndonesia masih menjadi masalah besar. 0antangan yang dihadapi semakin besar dan meningkat kompleksitasnya. =alaupun

kecenderungan

pertumbuhan

penduduk

nasional

mengalami

penurunan dari ',> pertahun ('2!'2) menjadi ',> per tahun ('2!

D!8


+222), tetapi pertumbuhan penduduk perkotaan masih cukup tinggi, 7,*> per tahun

('2!+222). Dengan tingkat pertumbuhan tersebut,

serta untuk

memenuhi kebutuhan rumah baru (22.222 unit per tahun), mengurangi backlog (*, juta unit rumah), penanganan kaasan kumuh (*.222 ha), dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni ('7 juta unit rumah) maka sampai dengan tahun +2+2 diperkirakan rata!rata kebutuhan rumah pertahunnya mencapai ',+ juta unit yang perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan maupun oleh sadaya masyarakat. "arga tanah yang meningkat pesat diperkotaan, sebagai akibat dari akumulasi tingginya

urbanisasi

dan

belum

berpihaknya

pemanfaatan

tanah

dan

pengaturan tata ruang untuk masyarakat miskin, menyebabkan tumbuh sumburnya permukiman yang tidak teratur, lingkungan permukiman kumuh (slum) dan bertambahnya permukiman ilegal (s?uatters) serta tuna isma. Dilihat dari sisi in$estasi, sektor perumahan di -ndonesia masih sangat tertinggal. #ada tahun +22+, rasio kredit perumahan terhadap #DB hanya ', >; rasio tertinggi dicapai pada tahun '3, sebesar 7,+ >. Sementara itu, pada tahun yang sama, di 6alaysia mencapai +3,3 > dan bahkan di Amerika Serikat mencapai * >. endahnya in$estasi sektor perumahan melalui pasar formal ini karena sebagian masyarakat -ndonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan, masih berpenghasilan rendah (+2225 32> atau sekitar +', juta KK), kurang dari p. ',* juta per bulan. Kelompok ini tidak mampu mengikuti mekanisme pasar tanpa

difasilitasi

#emerintah.

#emenuhan

kebutuhan

melalui

industri

perumahan ini hanya menjangkau sebagian kecil dari total kebutuhan, sekitar '*>, selebihnya masyarakat memenuhi kebutuhannya secara sadaya. Arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan perumahan +22*!+22 disusun berdasarkan pada keadaan dan permasalahan yang ada pada saat ini dengan memperhatikan @isi dan 6isi penyelenggaraan perumahan dan permukiman Kementerian #erumahan akyat. Arah Kebijakan #embangunan #erumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan meningkatkan kualitas

perumahan

dan

permukiman.

Berdasarkan kepada arah kebijakan pembangunan perumahan tersebut, maka encana

Strategis

#embangunan

#erumahan

+22*!+22 adalah

sebagai

berikut 5 '. 6engurangi kesenjangan penyediaan rumah dari *, juta unit pada tahun +22 menjadi , juta unit pada tahun +22 dan memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga baru sebesar rata!rata 22 ribu unit per tahun.

D!3


+. 6engurangi jumlah rumah tidak layak huni dari '7 juta unit pada tahun +22 menjadi *, juta unit pada tahun +22. 7. 6engurangi luas kaasan kumuh dari *.222 ha pada tahun +22 menjadi +3.222 ha pada tahun +22. Dalam rangka melaksanakan penugasan dari #/6 1asional, maka untuk meujudkan $isi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian #erumahan akyat maka disusun arah kebijakan dan strategi Kementerian #erumahan akyat untuk periode +2'2!+2' sebagai berikut5 '. #engembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat #usat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar #elayanan 6inimal (S#6) Bidang #erumahan dan #ermukiman. +. #eningkatan pemenuhan kebutuhan umah %ayak "uni (%") yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (#S&) serta kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah!baah, melalui5 a. #embangunan rumah layak huni (%") melalui pasar formal maupun secara sadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas; b. #embangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sea maupun milik; c. #enyediaan #S& perumahan dan permukiman yang memadai untuk pengembangan kaasan dan #S& perumahan sadaya; d. #enanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. #embangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sea dan f.

pasca bencana; #engembangan kaasan khusus, termasuk kaasan perbatasan, daerah

tertinggal dan pasca bencana; g. 9asilitasi pra serti4kasi dan pendampingan pasca serti4kasi tanah bagi 6B. 7. #engembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi 6B6 melalui5 a. #engembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas; b. #engembangan 0abungan #erumahan 1asional; c. #eningkatan pemanfaatan sumber!sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. . #eningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil!hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal. *. #eningkatan sinergi pusat!daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

D!


Strategi Kementerian #erumahan akyat untuk memastikan tercapaianya sasaran!sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun +2'2+2' adalah sebagai berikut5 a. 6engefektifkan keenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan produk!produk pengaturan yang memadai; b. 6emantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi; c. 6engefektifkan keenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek!proyek percontohan dan best practice di berbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas; d. 6engoptimalkan peran dan kapasitas para

pemangku

kepentingan,

khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman

melalui

bimbingan:bantuan

teknis,

pendampingan

dan

penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman; e. 6emanfaatkan dan

mendayagunakan

sumberdaya

perumahan

dan

permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang f.

berkelanjutan; 6engoptimalkan

pemanfaatan

sumber

pembiayaan

perumahan

dan

permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; g. 6emanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman.

#endanaan dalam rangka mencapai sasaran!sasaran strategis pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya mengandalkan anggaran Kementerian #erumahan akyat yang bersumber dari A#B1, tetapi juga membutuhkan dukungan sharing pembiayaan dari para pemangku kepentingan lainnya, antara lain5 '. #emerintah Daerah yang bersumber dari A#BD, antara lain untuk5 a. 6elaksanakan S#6 bidang #erumahan; b. Sharing dalam penyediaan #S&; c. 9asilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan sadaya; d. Dana pendamping untuk pelaksanaan "ibah Daerah. +. 6asyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman secara sadaya.

D!


7. Bank dan %K1B yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan, yaitu untuk penyediaan pokok pinjaman. . #engembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan S" dan usunami. *. #erusahaan sasta lainnya, yaitu melalui pemanfaatan dana orporate Social esponsibility (S) dan mekanisme Kerjasama #emerintah Sasta (#ublic!#ri$ate #artnership) antara lain untuk5 a. 9asilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan sadaya; b. #enyediaan perumahan bagi pekerja. 8. %uar negeri melalui #injaman dan "ibah %uar 1egeri:#"%1 untuk membiayai proyek!proyek pembangunan perumahan dan permukiman yang strategis.

Sehubungan dengan implementasi
mendorong

sinergi

#usat

dan

Daerah

dalam

melaksanakan

pembangunan perumahan dan permukiman akan ditingkatkan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan "ibah Daerah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan keajiban pemerintah (#S<) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum tertentu yang akan dicapai. "al tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#rogram dan Kegiatan &ntuk menjalankan kebijakan!kebijakan pembangunan perumahan di atas, Kementerian #erumahan akyat menyusun program! program sebagai berikut5 '. #rogram

Dukungan

6anajemen

dan

#elaksanaan

0ugas

0eknis

%ain

Kementerian #erumahan akyat; +. #rogram #engembangan #erumahan dan #ermukiman; 7. #rogram #engembangan #embiayaan #erumahan dan #ermukiman. Banyaknya permasalahan dalam penyediaan perumahan perlu diantisipasi melalui e$aluasi kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan sistem penyediaan yang mampu menghasilkan kapasitas terpasang untuk mendukung penyediaan perumahan yang signi4kan dan tepat sasaran. C$aluasi manfaat penyediaan perumahan diharapkan dapat menghasilkan masukan!masukan yang akurat dari para penyelenggara penyediaan perumahan terhadap bantuan yang diberikan #emerintah #usat. Konsultan akan berusaha untuk menggali informasi manfaat yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan

D!'2


perumahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian maka tujuan untuk mengetahui dampak dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh penyelenggara penyediaan perumahan sampai dengan tahun +2'* dapat dijadikan bahan pertimbangan penyelenggaraan penyediaan perumahan ke depannya. Saran dari konsultan terhadap maksud dan tujuan ini adalah agar lebih dirinci lagi target dari penerima manfaat dari penyelenggara penyedia perumahan.

D.1.* Tanggapan Dan Saran Terhadap Sa'aran Peker)aan Sasaran pekerjaan ini adalah sebagai berikut 5 ') 0erselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan rakyat yang sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta ketentuan dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan; +) 0erlaksananya pengendalian dan pengaasan pelaksanaan pembangunan

perumahan

rakyat

mulai

tahap

kegiatan

persiapan,

tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan; 7) 0erdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dan paska pelaksanaan kegiatan; ) 0ersusunnya laporan hasil e$aluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan. Cmpat sasaran pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas sudah dipahami oleh konsultan. Konsultan akan mengkaji pedoman, ketentuan maupun kebijakan!kebijakan lain yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana proses penyediaan perumahan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses penyediaan perumahan, ada empat kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pemanfaaatan. =alaupun sejalan dengan aturan

yang berlaku, terkadang

proses penyediaan

perumahan

dianggap berhasil pada saat selesainya konstruksi saja. #adahal apakah konstruksi tersebut bermanfaat bagi masyarakat maupun target sasaran penerimanya itulah tujuan yang sebenarnya.
D.1.+ Tanggapan Dan Saran Terhadap L,ka'- Peker)aan Adapun lokasi pekerjaan yang diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah pro$insi!pro$insi

di

-ndonesia

yang

telah

mendapatkan

bantuan

untuk

D!''


#enyelenggaraan #enyediaan #erumahan sejak 0ahun +22* hingga tahun +2'*. Dan dalam encana Anggaran Biaya pekerjaan, sudah ditetapkan pro$insi yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yaitu 5 ') #ro$insi 1angroe Aceh Darussalam; +) #ro$insi Kepulauan iau; 7) #ro$insi Sumatera Selatan; ) #ro$insi /aa 0imur; *) #ro$insi /aa 0engah; 8) #ro$insi 1usa 0enggara Barat; 3) #ro$insi Kalimantan Barat; ) #ro$insi Kalimantan &tara; ) #ro$insi 6aluku; '2) #ro$insi Sulaesi &tara; '') #ro$insi Sulaesi 0engah; '+) #ro$insi Sulaesi Selatan; '7) #ro$insi #apua. Secara umum, konsultan sudah mengetahui dan memahami lokasi pekerjaan yang diamanatkan oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. 6engingat banyaknya lokasi pekerjaan maka konsultan akan mengatur aktu seefektif dan see4sien mungkin agar keseluruhan lokasi dapat dikaji untuk mencapai tujuan pekerjaan. Saran konsultan terhadap lokasi adalah agar ke depannya lokasi untuk ilayah paling timur -ndonesia tidak hanya satu pro$insi saja, ditambah juga dengan lokasi #apua Barat karena alaupun masih satu pulau akan tetapi masing! masing pro$insi punya karakteristik penyediaan perumahan yang berbeda khususnya antara ilayah pantai dan pegunungan.

D.1.& Tanggapan Dan Saran Terhadap Reeren'- H(k(/ eferensi hukum untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang diarahkan oleh Kerangka Acuan Kerja antara lain sebagai berikut 5 ') &ndang!undang 1omor '3 0ahun +227 tentang Keuangan 1egara (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +227 1omor 3, 0ambahan Berita 1egara epublik -ndonesia 1omor +3); +) &ndang!undang 1omor +* 0ahun +22 tentang

Sistem #erencanaan

#embangunan 1asional (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +22 1omor '2, 0ambahan %embaran 1egara 1omor +'); 7) &ndang!undang 1omor ' 0ahun +2'' tentang #erumahan dan Kaasan #ermukiman (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +2'' 1omor 3, 0ambahan %embaran 1egara 1omor *'). ) &ndang!undang 1o.+2 0ahun +2'' tentang umah Susun; *) #eraturan #emerintah 1omor +2 0ahun +22 tentang encana Kerja #emerintah; 8) #eraturan #emerintah 1omor + 0ahun +22* tentang Standar Akutansi #emerintahan;

D!'+


3) #eraturan #emerintah 1omor  0ahun +228 tentang #elaporan Keuangan dan Kinerja -nstansi #emerintah; ) #eraturan #emerintah 1omor 7 0ahun +228 tentang 0ata ara #engendalian dan

C$aluasi #elaksanaan

encana #embangunan (%embaran

1egara

epublik -ndonesia 0ahun +228 1omor 8, 0ambahan %embaran 1egara 1omor 887); ) #eraturan #emerintah 1omor 7 0ahun +223 tentang #embagian &rusan #emerintahan

antara

#emerintah,

#emerintah

Daerah

#ro$insi

dan

#emerintahan Daerah Kabupaten:Kota; '2) #eraturan #emerintah 1omor 3 0ahun +22 tentang Dekonsentrasi dan 0ugas #embantuan; '') #eraturan #emerintah 1omor 2 0ahun +2'2 tentang #enyusunan encana Kerja dan Anggaran Kementerian:%embaga (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +2'2 1omor '*+, 0ambahan %embaran 1egara 1omor *'3); '+) #eraturan #emerintah 1omor '* 0ahun +2'* tentang Kementerian #ekerjaan &mum dan #erumahan akyat (%embaran 1egara epublik -ndonesia 0ahun +2'* 1omor '8); '7) #eraturan #emerintah 1o. 0ahun ' tentang umah Susun; ') #eraturan #emerintah 1o.2 0ahun ' tentang umah 1egara; '*) #eraturan 6enteri #erumahan akyat 1o.28 0ahun +2'7 tentang #edoman #elaksanaan Bantuan Stimulan #erumahan Sadaya; Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum yang akan dipergunakan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Saran konsultan terhadap referensi hukum adalah agar konsultan dibebaskan untuk mengkaji dan menggunakan referensi hukum lain yang dianggap dapat sesuai dan membantu proses penyelesaian pekerjaan.

D.1.0 Tanggapan Dan Saran Terhadap L-ngk(p Peker)aan Kerangka Acuan Kerja menyebutkan baha lingkup kegiatan pekerjaan ini secara umum meliputi e$aluasi mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pemanfaatan serta memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut dari hasil e$aluasi yang telah dilaksanakan. %ingkup pekerjaan tersebut sudah dipahami dan dianggap jelas oleh konsultan. Saran dari konsultan terhadap lingkup pekerjaan ini adalah agar lingkup pekerjaan dapat lebih dirinci lagi supaya konsultan dapat lebih terarah dan fokus dalam penyusunan metodologi dan program kerjanya.

D.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Kel(aran Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini sebagaimana disebut dalam Kerangka Acuan Kerja adalah laporan akhir C$aluasi 6anfaat #enyediaan

D!'7


#erumahan Sampai dengan 0ahun +2'*. Keluaran tersebut secara umum sudah dipahami oleh konsultan. Sama seperti lingkup pekerjaan, saran dari konsultan adalah agar keluaran dari pekerjaan ini lebih dirinci lagi sehingga konsultan dapat menetapkan target!target yang akan dicapai dalam penyelesaian pekerjaan ini.

D.$

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERS2NL3"ASLTAS PENDUKUNG

DAR PPK D.$.1. Tanggapan Dan Saran Terhadap Jangka 4akt( Pen5ele'a-an Peker)aan /angka aktu penyelesaian pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah +2 (dua ratus empat puluh) hari kalender. 6enurut konsultan, aktu penyelesaian pekerjaan selama +2 hari tersebut ( bulan) merupakan aktu yang cukup sehingga konsultan akan berusaha untuk menyiapkan hasil pekerjaan ini dengan sebaik!baiknya. Saran dari konsultan terhadap aktu pekerjaan ini secara umum tidak ada karena sudah dianggap cukup untuk konsultan.

D.$.$. Tanggapan Dan Saran Terhadap Per',n-l #ersonil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini seperti yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut 5

N

P,'-'-

J(/lah

K(al-6ka'-

, Tenaga Ahl- 7 '. 0enaga Ahli #erumahan dan S+ Bidang #erumahan #ermukiman (Team Leader )

atau

0eknik

#erencanaan dan

Kota,

2rang.B(lan '

orang,

penugasan

=ilayah bulan memiliki

(SKA

#engembangan

pengalaman di bidang =ilayah perumahan

dan



dan

Kota:Sipil:Arsitek

kaasan permukiman, ) dekonsentrasi, pemantauan e$aluasi, +.

0enaga

Ahli

Bidang

#embangunan

minimal

0enaga Ahli Bidang Sosial

3

tahun. S+ Sipil:Arsitek dengan

'

pengalaman

di

penugasan

*

bulan

bidangnya 7.

dan

selama

tahun S+ Sosiologi pengalaman

dengan di

'

orang, 

orang,

penugasan

* D!'


N

P,'-'-

,

bidangnya .

0enaga

Ahli

J(/lah

K(al-6ka'-

Bidang

Kebijakan

*. Asisten 0enaga Ahli Bidang #embangunan

8. Asisten 0enaga Ahli Bidang Ckonomi #embangunan

minimal

selama * tahun S+ Kebijakan

#ublik

2rang.B(lan bulan. '

orang,

dengan pengalaman di

penugasan

bidangnya

bulan

minimal

selama * tahun S' Sipil:Arsitek dengan

'

pengalaman

penugasan

di

bidangnya minimal 7

bulan

tahun S'

'

Ckonomi

orang,

di



orang,

#embangunan dengan penugasan pengalaman

*

*

bulan

bidangnya minimal 7 tahun

Tenaga Pend(k(ng 7 '. Sekretaris merangkap S' Sekertaris dengan pengalaman kerja + Administrasi +.
(dua) tahun S' Komputer:-0 dengan pengalaman kerja

Database + (dua) tahun Secara umum konsultan sudah memahami kebutuhan personil yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan ini dan akan menempatkan masing!masing tenaga ahli sesuai dengan porsi tugas yang diembannya. Saran dari konsultan terhadap kebutuhan personil ini adalah agar penugasan masing!masing personil dapat diperpanjang, mengingat lokasi pekerjaan yang cukup banyak serta aktu penugasan untuk beberapa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang hanya * bulan. =alaupun tidak diperpanjang, konsultan akan berupaya agar semua tahapan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan personil yang ditaarkan.

D.$.*.

Tanggapan Dan Saran Terhadap Jad(al Tahapan Pelak'anaan

Peker)aan 0ahapan pelaksanaan pekerjaan yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut5 ') apat persiapan pelaksanaan kegiatan pada bulan ke!'; +) apat pembahasan %aporan #endahuluan pada bulan ke!+; 7) #elaksanaan Sur$ey %apangan pada bulan ke!7 sampai bulan ke!*; ) apat pembahasan Draft %aporan Antara pada bulan ke!8; *) apat pembahasan %aporan Antara pada bulan ke!3; 8) #enyempurnaan %aporan Antara pada bulan ke!3; 3) apat pembahasan %aporan Akhir pada bulan ke!. D!'*


0ahapan pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja cukup dimengerti oleh konsultan. Ada 3 kegiatan utama dari ruang lingkup tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut nantinya kegiatan! kegiatan tersebut akan lebih dari seperti yang disampaikan oleh Kerangka Acuan Kerja. Konsultan akan menyelesaian pekerjaan ini nantinya sesuai dengan ruang lingkup yang disampaikan dengan mengakomodasi langkah langkah lain yang tidak bertentangan dengan lingkup kegiatan yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja.

D.$.+. Tanggapan Dan Saran Terhadap Pelap,ran Dalam Kerangka Acuan Kerja, rencana pelaporan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut 5 18 Lap,ran Pendah(l(an9 %aporan #endahuluan memuat; a)
$8 Lap,ran Antara9 %aporan antara memuat 5 a) "asil pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; b) ambaran lokasi yang telah menerima

bantuan

penyelenggaraan

penyediaan perumahan; c) #erumusan hasil e$aluasi berdasarkan kondisi lapangan; d) "asil analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh; e) "asil perumusan potensi dan permasalahan. %aporan harus diserahkan selambat!lambatnya  (empat) bulan sejak S#6K diterbitkan sebanyak '* (lima belas) eksemplar.

*8 Lap,ran Drat Akh-r9 %aporan Draft Akhir

memuat

hasil

pelaksanaan

pekerjaan

secara

keseluruhan termasuk permasalahan yang dihadapi dari aal sampai saat laporan disusun beserta konsep produk akhir. %aporan harus diserahkan selambat!lambatnya * (lima) bulan sejak S#6K diterbitkan sebanyak '* (lima belas) eksemplar; +8 Lap,ran Akh-r %aporan Akhir memuat antara lain 5

D!'8


a) %aporan

ini

merupakan

hasil

e$aluasi dampak,

manfaat, indikasi

keberhasilan dan kendala serta hambatan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan sebagai masukan #emberi 0ugas; b) %aporan ini merupakan progres pelaksanaan masing!masing pro$insi, indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang ditemui di lapangan sebagai masukan #emberi 0ugas; c) #enyempurnaan dari %aporan Draft Akhir setelah pembahasan, baik di pusat dan hasil pembahasan di daerah yang disetujui oleh #emda; d) Secara substantif bersifat kumulatif dan berisikan semua output yang telah dihasilkan pada laporan!laporan sebelumnya. e) Dilengkapi dengan ingkasan Cksekutif (Executive ummary ) yang berisi ringkasan:intisari kandungan yang termuat pada produk akhir dalam laporan akhir. ingkasan ini dilengkapi dengan abstrak produk akhir kegiatan dan diserahkan bersamaan dengan %aporan Akhir sebanyak '* eksemplar; %aporan Akhir dibuat sebanyak '* (limabelas) eksemplar dan diserahkan kepada #engguna /asa selambat!lambatnya pada akhir masa kontrak.

&8 Lap,ran Ha'-l S(r:e5 %aporan "asil Sur$ey memuat antara lain5 a) Kuisioner C$aluasi 6anfaat; b) ambaran &mum #royek; c) Status #royek (#rogres 9isik dan Keuangan); d) C$aluasi #ermasalahan; e) ekomendasi. %aporan "asil Sur$ey dibuat sebanyak * (lima) eksemplar dan diserahkan selambat!lambatnya satu minggu setelah kegiatan sur$ey dilaksanakan.

Konsultan sudah memahami pelaporan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan sudah keajiban dari konsultan untuk memenuhi dan menyerahkan laporan!laporan tersebut kepada pihak pengguna jasa. Selain terpenuhi secara 4sik, konsultan juga akan menyerahkan laporan!laporan tersebut sesuai dengan aktu yang ditentukan. Saran dari konsultan terhadap 0< ini adalah agar disesuaikan lagi antara tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan tahapan pelaporan. #enyesuaian ini dilakukan mengingat pada tahap pelaksanaan pekerjaan disebutkan baha rapat pembahasan %aporan Antara dilakukan pada bulan ke!3, sedangkan pada tahap pelaporan disebutkan juga baha %aporan Draft Akhir sudah diserahkan selambat!lambatnya bulan ke!*. Artinya ada ketidaksinkronkan sehingga konsultan mengusulkan agar rapat

D!'3


pembahasan %aporan Antara dilakukan pada bulan ke!* dan penyerahan %aporan Draft %aporan Akhir diserahkan selambat!lambatnya bulan ke!3.

D!'

D-Tanggapan dan Saran Terhadap KAK.docx

Recommend Documents